Pasukan Penjaga tanah Papua (Petapa) dalam perayaan 1 Desember 2014 di Sabron Yaru (Jubi/Mawel Benny)
Abepura, Jubi – Rakyat Papua menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang mendukung Reunifikasi pemimpin Politik Bangsa Papua yang sedang berlangsung dari 30 November hingga 4 Desember di Vanuatu.
Ucapan terima kasih itu disampaikan, presiden Negara Federal Republik Papua Barat (NRFPB), Forkorus Yaboisembut dalam Pidato HUT embrio kemerdekaan Politik West Papua ke 53 yang dirayakan di Sabron Yaru, Sentani Barat, Jayapura, Papua, Senin (1/12).
“Kami menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Vanuatu, Dewan Gereja Vanuatu, Kepaa-kepala suku di Vanuatu dan dewan Gereja-Gereja Pasifik yang telah membantu terlaksananyya Reunifikasi Papua Barat di Port Villa, Vanuatu,”
katanya.
Yaboisembut menyampaikan ucapan terima kasih khusus kepada panitia penyelenggara, terutama pada Pastor Allen Nafuki sebagai ketua anggota Panitia yang kerja keras menyukseskan kegiatan yang sedang dilaksanakan.
Ucapan terima kasih juga disampaikan Komite Nasional Papua Barat (KNPB) melalui Juru Bicaranya, Bazoka Logo.
“Kami menyampaikan terima kasih kepada rakyat Vanuatu bersama pemerintah yang menyambut kehadiran delegasi mengikuti reunifikasi,”
katanya kepada media dalam jumpa pers, pekan lalu (27/11).
Harapannya, semua delegasi yang hadir meninggalkan ego masing-masing demi kepentingan rakyat Papua Barat keluar dari cengkraman penjajahan.
“Kita harap semua bersatu satu suara. Papua Barat harus menjadi anggota MSG,”
Bendera Bintang Kejora dikibarkan di jalan utama Darwin, Australia (Foto: FWPC).
AUSTRALIA, SUARAPAPUA.com — Memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Papua Barat, yang jatuh pada 1 Desember, Free West Papua Campaign (FWPC), melalui halaman Facebook, mempublikasi sejumlah foto aksi yang berlangsung di sejumlah negara hari ini
Di Australia, aksi berlangsung di 10 kota. Di Kota Brisbane, puluhan massa aksi melangsungkan demonstrasi damai di depan King George Square, yang digelar sekitar pukul 11.30 waktu setempat.
“1 Desember adalah tanggal khusus untuk semua orang Papua Barat. Dua tahun kemudian Papua Barat diserbu oleh militer Indonesia dan sejak saat itu diduduki secara brutal, dengan ratusan ribu orang Papua tewas,”
ujar panitia aksi dalam laman Facebook mereka.
Di Melbourne, aksi dilangsungkan di Federation Square, pukul 11.30 waktu setempat, dan dilanjutkan dengan pemutara film Papua tentang pelanggaran HAM di Papua berjudul “Isolate”. Aksi ini di koordinir langsung oleh Black Orchid Stringband.
“Bertepatan dengan ulang tahun ke-53 ini, kami akan rayakan lewat pemutaran film, festival media, dan musik. Kami memberikan dukungan kepada kemerdekaan Papua Barat,”
tulis panitia aksi di laman Facebook mereka.
Di Kota Pert, aksi akan dilangsungkan di Konsulat Indonesia, yang terletak di 134 Adelaide Terrace PO Box 6683, East Perth, WA, 6892. Massa juga akan mengibarkan bendera bintang kejora di depan kantor ini.
Wiwince Pigome, inisiator aksi mengatakan,
“Kami menuntut hak penentuan nasib sendiri. Kami menuntut kepada pemerintah Indonesia untuk mengizinkan media internasional dan wartawan memasuki Papua Barat,”
katanya.
Aksii juga berlangsung di Inggris, Turkey, Amerika, Belanda, Papua Nugini, Vanuatu, dan sejumlah negara di dunia.
Bendera Bintang Kejora dikibarkan di jalan utama Darwin, Australia (Foto: FWPC).
AUSTRALIA, SUARAPAPUA.com — Memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Papua Barat, yang jatuh pada 1 Desember, Free West Papua Campaign (FWPC), melalui halaman Facebook, mengabarkan, bahwa aksi demo damai dan pengibaran bendera bintang kejora akan dilangsungkan di 10 kota di Australia.
Di Kota Brisbane, puluhan massa aksi melangsungkan demonstrasi damai di depan King George Square, yang digelar sekitar pukul 11.30 waktu setempat.
“1 Desember adalah tanggal khusus untuk semua orang Papua Barat. Dua tahun kemudian Papua Barat diserbu oleh militer Indonesia dan sejak saat itu diduduki secara brutal, dengan ratusan ribu orang Papua tewas,”
ujar panitia aksi dalam laman Facebook mereka.
“Sejumlah aktivis Papua berada di penjara karena mengibarkan bendera, termasuk Filep Karma, yang saat ini menjalani 15 tahun penjara hanya karena menaikkanbendera Bintang Kejora pada 1 Desember 2004.”
“AktivisPapua di seluruh dunia akan merayakannya, ini menunjukan bahwa mereka ingin hak menentukan nasib sendiri, dan bebas dari Indonesia. Kami di Brisbane berkumpul di King George Square, dan menaikkan bendera Bintang Kejora untuk solidaritas dengan rakyat Papua dan perjuangan mereka untuk kemerdekaan,”
tulis panitia aksi.
Di Melbourne, aksi dilangsungkan di Federation Square, pukul 11.30 waktu setempat, dan dilanjutkan dengan pemutara film Papua tentang pelanggaran HAM di Papua berjudul “Isolate”. Aksi ini di koordinir langsung oleh Black Orchid Stringband.
“Bertepatan dengan ulang tahun ke-53 ini, kami akan rayakan lewat pemutaran film, festival media, dan musik. Kami memberikan dukungan kepada kemerdekaan Papua Barat,”
tulis panitia aksi di laman Facebook mereka.
Di Kota Pert, aksi akan dilangsungkan di Konsulat Indonesia, yang terletak di 134 Adelaide Terrace PO Box 6683, East Perth, WA, 6892. Massa juga akan mengibarkan bendera bintang kejora di depan kantor ini.
Wiwince Pigome, inisiator aksi mengatakan, “Kami menuntut hak penentuan nasib sendiri.
Kami menuntut kepada pemerintah Indonesia untuk mengizinkan media internasional dan wartawan memasuki Papua Barat,” katanya.
Menurut Wiwince, sejak tahun 1961, orang Papua Barat telah ingin berdaulat dan merdeka dari Republik Indonesia.
“Perjuangan untuk mencapai kamerdekaan dilakukan karena sejarah panjang penindasan, kekerasan dan pembatasan kegiatan jurnalistik dari Jakarta, serta karena keterlibatanpemerintah Indonesia,”
kata perempuan kelahiran Paniai ini.
Di kota Darwin, aksi dilangsungkan sejak pukul 07.30 waktu setempat, di Bagot Rd Overpassa, yang dilanjutkan dengan upacara pengbaran bendera bintang kejora.
Aksi juga di langsungkan di Kota Alice Springs, sejak pukul 06:30 waktu setempat; Disini, massa aksi berkumpul menyampaikan orasi untuk kemerdekaan Papua Barat.
Di Kota Sydney, aksi dilangsungkan di Balai Kota Sidney, sekitar pukul 10.00 waktu setempat. Aksi juga dilakukan dengan mengunjungi konsulat Indonesia menggunakan bus.
Sedangkan di Selandia Baru, aksi juga dilangsungkan di pusat jalan utama. Di kota Christchuch, aksi dilangsungkan dengan mengibarkan bendera bintang kejora di sudut jalan Durham dan Kilmore.
Di Welington, aksi dikordinir oleh Peace Movement Aotearoa, dan dilangsungkan di Kantor Parlemen Welington, dan berlangsung sekitar pukul 13.00 waktu setempat.
Peace Movement Aotearoadalam laman facebook mengataka, 1 Desember adalah hari kemerdekan Papua Barat, dan menandai lima puluh tiga tahun kemerdekaan Papua Barat yang diberikan Belanda pada tahun 1961.
“Di Papua Barat, orang memperingati Hari Kemerdekaan dalam berbagai cara, termasuk menaikkan Bintang Kejora, meskipun ancaman penangkapan dan pembunuhan.”
“Dalam tahun-tahun sebelumnya, militer dan polisi Indonesia telah merespon dengan peningkatan penindasan dan kekerasan di hari ini. Pemerintah akan menangkap dan membunuh orang-orang yang mereka anggap sebagai aktivis pro-kemerdekaan.”
“Rakyat Papua Barat membutuhkan solidaritas dunia, termasuk dari Aotearoa Selandia Baru,”
tulisnya.
Di Auckland, aksi dilangsungkan di pantai, tempat yang menjadi pusat tamasya warga Aucland; Aksi ini dilakukan oleh beberapa perempuan Auckland yang mendukung kemerdekaan Papua.
Aksi juga berlangsung di Tasmania, New Castle; Serta beberapa negara di dunia, seperti Vanuatu, Inggris, Turki, Malaysia, Papua New Guinea, dan Ghana.
Massa Aksi AMP, Saat Menggelar Aksi Perayaan HUT West Papua Yang Ke-53 Di Jakarta (AMP)
Negosiator AMP Saat Melakukan Negosiasi Dengan Polisi
Massa Aksi AMP, Saat Menggelar Aksi Perayaan HUT West Papua Yang Ke-53 Di Jakarta (AMP)
Aparat Kepolisian Memblokade Jalan Yang Hendak Dilalui Massa AMP
Aparat Kepolisian Memblokade Jalan Yang Hendak Dilalui Massa AMP
Jakarta (01/12/14)- Ratusan massa mahasiswa Papua yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Papua [AMP], hari ini, senin 01 Desember 2014, kembali menggelar aksi demionstrasi damai di Ibu kota negara Republik Indonesi (Jakarta). Aksi ini merupakan bentuk penyikapan Mahasiswa Papua, dalam merayakan HUT Kemerdekaan West Papua yang ke-53 Tahun (1 Desember 1961 – 1 Desember 2014).
Ratusan massa mahasiswa Papua yang berkumpul dari berbagai kota studi di pulau Jawa dan Bali ini, menggelar aksi, dengan membawakan tuntutan utama yang selalu disurakan oleh AMP, yaitu “Hak Penentuan Nasib Sendiri, Sebagai Solusi Demokratis Bagi Bangsa Papua”. Dalam aksi ini, pada awalnya massa AMP berencana menggelar aksi long march dari Bundaran Hotel Indonesia (HI) menuju istana kepresidenan Republik Indonesia, tetapi rencana itu dihalangi oleh satuan kepolisian polda Metro Jaya (Jakarta Pusat), dengan alasan aksi tersebut tidak diijinkan menuju ke kantor kepresidenan, karena atribut yang digunakan menentang kedaulatan negara. “Aksi ini tidak kami ijinkan untuk ke depan istana negara, sebab atribut yang digunakan sangat bertentangan dengan ideologi NKRI,” tegas aparat kepolisian yang bertugas.
Menanggapi pernyataan aparat kepolisian, tim negosiator yang telah ditugaskan akhirnya maju menghadap aparat kepolisian dan melakukan negosiasi, agar dapat melanjutkan aksi hingga depan istana negara, tetapi dalam hasil negosiasi yang diambil, kepolisian menyatakan akan memberikan ijin untuk melanjutkan aksi ke istana negara, asalkan baju bercorak bendera Bintang Kejora yang digunakan oleh massa aksi, harus dilepaskan. Menanggapi hal tersebut, tim negosiasi kembali berkoordinasi dengan korlap dan kordum aksi, dan akhirnya menyepakati untuk melepaskan atribut yang dikenakan, demi melanjutkan aksi hingga di depan istana kepresidenan..
Setelah kesepakatan dicapai, akhirnya massa diarahkan oleh kordum dan korlap untuk melanjutkan aksi menuju ke depan istana kepresidenan RI, tetapi pergerakan massa kembali dihalangi pihak kepolisian Polda Metro Jaya, tanpa alasan yang jelas, kepolisian kembali melarang massa aksi menuju istana kepresidenan, melihat sikap yang langsung memblokade jalan, massa AMP berusaha tetap maju dan melakukan aksi dorong dengan polisi yang telah melakukan blokade. Ketegangan sempat terjadi, tetapi ketegangan tersebut tidak berlangsung lama, sebab massa AMP akhirnya memutuskan untuk tidak melanjutkan aksi ke depan istana negara, dan memili tetap ditempat (Bundaran HI), dan membacakan pernyataan sikap di sana.
Dalam pernyataan sikap yang dibacakan, Aliansi Mahasiswa Papua [AMP] menyatakan “Hak Menentukan Nasib Sendiri Sebagai Solusi Demokratis Bagi Bangsa Papua”.{rk}
Ratusan mahasiswa Papua yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) berunjuk rasa di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Senin, 1 Desember 2014. Mereka meminta Indonesia memberikan kebebasan dan hak menentukan nasib sendiri sebagai solusi demokratis bagi rakyat Papua Barat dan menarik militer organik dan non-organik dari seluruh tanah Papua. CNN Indonesia/Safir Makki
Jakarta, CNN Indonesia — Serupa dengan tahun-tahun sebelumnya, tanggal 1 Desember ini yang bertepatan dengan hari ulang tahun Organisasi Papua Merdeka (OPM) diwarnai dengan pengibaran bendera bintang kejora di Merauke, Papua.
“Ada satu kejadian di Merauke yaitu di Kelurahan Maro distrik Merauke Kota. Dikibar bendera Bintang Kejora dengan ukuran 128 sentimeter kali 55 sentimeter pada tiang setinggi 10 meter,”
kata Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Markas Besar Republik Indonesia, Inspektur Jenderal Polisi Ronny Franky Sompie, lewat pesan singkat, Senin (1/12).
Menurutnya, berdasarkan laporan yang diterima langsung dari Kepala Kepolisian Daerah Papua Inspektur Jenderal Polisi Yotje Mende ini, bendera langsung diamankan dan polisi langsung melakukan penyelidikan.
Selain itu, menurutnya, sejauh ini situasi keamanan di Papua aman dan terkendali. “Kejadian nol, nihil.”
Untuk pengamanannya, kepolisian menggelar Operasi Aman Matoa V 2014 untuk mengantisipasi perayaan hari ulang tahun organisasi separatis itu dan menjelang pelaksanaan Operasi Lilin 2014.
Operasi dikakukan serentak semalam pada 19.00 WIT dan dimulai dengan Apel gabungan antara TNI dan Polri beserta unsur Pam Swakarsa di Markas Kepolisian Daerah Papua.
Setelah apel, aparat kepolisian melakukan patroli 24 jam untuk mengantisipasi pengibaran bendera Bintang Kejora dan kegiatan makar lainnya.
Sementara itu di Jakarta, sekitar 100-an mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) menggelar aksi di Bundaran HI menuntut diberikannya kebebasan dan hak untuk menentukan nasib sendiri sebagai demokratis bagi rakyat Papua Barat.
Selain itu massa juga menuntut agar pemerintah Indonesia menarik aparat TNI/Polri baik organik maupun non-organik dari Tanah Papua. Tak hanya itu, mereka juga mendesak agar Freeport dan LN Tangguh ditutup dan menarik segala produk politik seperti otonomi khusus dan pemekaran wilayah di Bumi Cendrawasih. (obs)
Perihal: Ucapan Selamat atas Perayaan Hari Besar Bangsa Papua
Dengan memasuki perayaan Hari Nasional negara West Papua ke-53, tanggal 1 Desember 2014 ini, kami dari Markas Pusat Pertahanan Tentara Revolusi West Papua menyampaikan kepada seluruh bangsa Papua, rakyat West Papua di mana-pun Anda berada
SELAMAT MERAYAKAN HARI BESAR BENGSA PAPUA
tanggal 1 Desember 2014
Semua pihak perlu kita ingat kembali bahwa yang terjadi pada tanggal 1 Desember 53 tahun lalu ialah penentuan kelengkapan negara, yang akan diproklamirkan 10 tahun kemudian, menurut rencana Belanda dan New Guinea Raad waktu itu, yaitu
1. Menetukan nama Negara : West Papua (BUKAN Papua Barat)
2. Menentukan nama Bangsa: Papua (BUKAN bangsa Papua Barat)
2. Menentukan lagu kebangsaan : Hai Tanahku Papua
3. Menentukan bendera Negara : Bintang Kejora
4. Lambang Negara Papua Barat adalah: Burung Mambruk dengan semboyan “One People One Soul”.
5. Menentukan bahwa bendera Bintang Kejora akan dikibarkan pada 1 November 1961.
Dengan memperingati HUT ke-53 ini api kebangkitan nasional I yang pernah terjadi di Tanah Papua ini tidak padam, terus menyala sampai hasil Proklamasi Kemerdekaan 1 Juli 1971 benar-benar dinikmati oleh seluruh rakyat West Papua.
Perlu dicatat oleh para generasi muda perjuangan Papua Merdeka, bahwa tanggal 1 Desember 1961 bukanlah Hari Proklamasi Kemerdekaan Negara West Papua, karena yang disahkan waktu itu ialah alat kelengkapan negara, belum ada “Text Proklamasi” yang menjadi Doumen Resmi Negara yang menyatakan “Kemerdekaan West Papua”. Proklamasi itu dijanjikan oleh Belanda akan diberikan dalam tempo 10 tahun (1 Juli 1970) akan tetapi Belanda mengingkari janjinya atas desakan dari Blok Barat waktu itu, sehingga terpaksa bangsa Papua harus memproklamirkan kemerdekaannya pada tanggal 1 Juli 1971, setahun setelah Belanda mengingkari janjinya.
Perlu ditambahkan juga bahwa 1 Desember 1961 bukanlah Hari OPM (Organisasi Papua Merdeka) karena OPM belum lahir dan beroperasi waktu itu. Janganlah kita terkena tipu-daya penjajah. Jangan juga kita dinyatakan telah merdeka hanya dengan memperkenalkan atribut negara tanggal 1 Desember 1961 tanpa ada Teks Proklamasi. Kita di sekolah dan di dunia ini harus belajar terus membedakan hari-hari besar bangsa Papua sehingga kita tidak terjebak dalam skenario kaum penjajah.
Kami dari Markas Pusat Pertahanan Tentara Revolusi West Papua menyatakan Dukungan Penuh atas pertemuan yang terjadi di Vanuatu pada tanggal 1 – 3 Desember 2014 di Port Vila, Republik Vanuatu sebagai kelanjutan dari penyatuan dan penyamaan identitas dan jatidiri negara, bangsa, bendera, lagu kebangsaan, lambang negara yang kita perjuangkan saat ini.
Semoga para leluhur bangsa Papua, para pahlawan yang telah gugur di medan perjuangan, para tua-tua adat dan Kepala Suku Perang di seluruh pulau New Guinea menyertai kalian semua dalam perjuangan di Vanuatu, di Tanah Air West Papua dan di rimbaraya New Guinea.
Dikeluarkan di: Markas Pusat Pertahanan
Pada tangagl: 1 Desember 2014
Spanduk bertuliskan kegagalan Otsus Papua, yang diusung warga, saat berdemo di Kantor MRP, beberapa waktu lalu.(Ist.)
Jayapura, Jubi – Wacana Presiden Joko Widodo untuk menghapus Otonomi Khusus (Otsus) mendapat penolakan keras dari Gubernur Papua, Lukas Enembe dan Majelis Rakyat Papua (MRP). Namun, mahasiswa Papua berpendapat lain.
Mahasiswa justru mendukung wacana Presiden Joko Widodo menghapus UU. No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Papua.
Leo Himan, ketua Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM) Universitas Cenderawasih mengatakan, sangat menyetujui rencana Presiden Jokowi. Karena, selama Otsus ada hingga hari ini, tidak pernah membawa perubahan bagi masyarakat Papua.
“Saya selaku pimpinan mahasiswa senang sekali dan setuju (Penghapusan Otsus Papua), karena Otsus tidak pernah berpihak pada rakyat. Tetapi jika Jokowi mau hapus Otsus, solusinya harus ada.”
kata Himan.
Dan solusi yang tepat untuk orang Papua adalah memberikan ruang kepada orang Papua untuk menentukan nasibnya sendiri. “Solusi yang kami tawarkan adalah merdeka harga mati untuk Papua,” tegas Himan kepada Jubi (28/11).
Aktivis Gempar, Selphy Yeimo mengutarakan hal yang sama.
“Jika hendak menghapus Otsus ya dihapus saja. 12 tahun UU No. 21/2001 tidak berjalan sama sekali. Selama ini Otsus itu diaplikasikan dalam bentuk uang saja. Sehingga hasilnya hanya dinikmati oleh kaum elit politik. Sementara, kehidupan masyarakat dibawah tidak pernah merasakan kesejahteraan dari otsus itu,”
katanya melalui telepon selularnya kepada Jubi (28/11) dari Wamena.
Lanjut Yeimo, “Jadi kalau pemerintahan baru mau menghapus Otsus untuk Papua. Saya dengan tegas katakan, hapus saja. Karena tidak ada artinya untuk orang Papua dan solusinya berikan kebebasan penuh bagi bangsa Papua Barat,”
Selain itu, hal senada diungkapkan oleh Frans Takimai, mahasiswa Stikom Muhammadiyah Jayapura. Ia berpendapat, sudah sewajarnya Presiden memikirkan untuk memecahkan kevakuman jalannya Otsus selama 12 tahun terakhir.
“Sebaiknya Otsus dihapus saja. Karena, Otsus tidak memberikan perubahan pada tataran hidup orang Papua. Karena hasil Otsus itu dinikmati oleh para elit politik Papua,”
ujarnya di Abepura. (Arnold Belau)
Sumber: Penulis : Arnold Belau on November 29, 2014 at 18:19:49 WP, TJ
Sorong , ( Jubi) – Komite Nasional Papua Barat ( KNPB ) Wilayah Kepala Burung se Sorong Raya menghimbau agar tidak ada pengibaran bendera Bintang Kejora jelang HUT Kemerdekaan Papua 1 Desember Senin, (1/12 ). Karena bendera adalah harga diri bangsa Papua dan bendera bukan layang-layang.
Juru bicara Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Sorong Raya, Jack Badi menegaskan, menjelang HUT Kemerdekaan Bangsa Papua pada 1 Desember mendatang tidak ada pengibaran bendera Bintang Kejora. Tanggal 1 Desember 1961 sebagai hari bersejarah bagi perjuangan segenap Bangsa Papua akan diperingati dengan ibadah syukur internal di sekretariat KNPB Malanu, Sorong, Senin, (1/12) nanti.
“Kami dari KNPB tidak ada agenda untuk penaikan bendera. Karena kami sudah merdeka tahun 1961 dan bendera sudah berkibar saat itu,”
kata Jack saat di temui Jubi di sekretariat KNPB Sorong Raya, kompleks UKIP Sorong Jumat, (28/11) sore.
Jack menegaskan apabila pada tanggal 1 Desember ada orang yang mengibarkan Bintang Kejora maka pihaknya akan memerintahkan pihak keamanan untuk menangkap orang tersebut.
“Bendera kami bukan layang-layang yang dinaikan dan diturunkan. Bendera kami sekali berkibar tetap berkibar.”
ujarnya.
Sementara Wakil Ketua I, Kamtius Heselo sepakat tidak ada pengibaran bendera. Menurutnya , yang menjadi focus mereka saat ini adalah dukungan terhadap pertemuan di Vanuatu pada 1 Desember untuk menyatukan aspirasi semua organisasi. Pertemuan Vanuatu jelasnya bukanlah pertemuan untuk membahas kemerdekaan, melainkan untuk melakukan konfrensi penyatuan seluruh elemen organisasi di Papua.
“ Pertemuan ini akan dihadiri oleh beberapa diplomat, seperti Benny Wenda, Herman Wanggai dan Jack Rumbiak untuk menyampaikan agenda kerjanya. Itu yang kami dukung. Kalau masalah pengibaran bendera kami tidak bertanggung jawab,”
AUSTRALIA — Australia West Papua Association (AWPA) menulis surat terbuka kepada Menteri Luar Negeri (Menlu) Australia, Kevin Rud, tentang kekhawatiran kemungkinan tindakan kekerasan dalam perayaan 1 Desember di tanah Papua.
Koordinator AWPA, Joe Collins, dalam siaran persnya mengatakan, setiap tahun orang Papua Barat merayakan 1 Desember dengan pertaruhkan nyawa dan hukuman penjara, karena mengibarkan bendera bintang kejora. (Baca: Jubir KNPB: Rakyat Papua Wajib Peringati 1 Desember!).
“Kami khawitir pertemuan yang dilakukan oleh sejumlah masyarakat sipil, dan Komite Nasional Papua Barat akan dihadapkan dengan tindakan kekerasan dari aparat keamanan.”
“Kami meminta Menlu Australia dapat memperhatikan ini, agar rakyat Papua dapat merayakan hari kemerdekaan mereka dengan damai,”
kata Collins. (Baca: KNPB: Polda Papua Malah Benarkan Tindakan Brutal Brimob di Dogiyai).
Dalam berbagai media massa, menurut Collins, Kapolda Papua telah menyatakan bahwa akan menindak tegas siapa saja orang Papua yang mengibarkan bendera bintang kejora, dan bisa dikenakan pasal makar atau penghianatan terhadap Negara.
Sebelumnya, pada hari Rabu 19 November, pasukan keamanan membubarkan aksi unjuk rasa damai yang digelar KNPB untuk merayakan ulang tahun mereka yang ke-6, dan salah satu demonstran ditembak di kaki, dan 22 aktivis ditangkap.
“AWPA menyerukan Menteri Luar Negeri untuk meminta Pemerintah Indonesia mengijinkan semua aksi unjuk rasa yang akan berlangsung damai pada 1 Desember. Aparat keamana diminta tidak campur tangan.”
(Baca: Sorakpam Minta Bebaskan Anggota KNPB dari Sel Polres Nabire).
“Ini menghindari pertumpahan darah dan mengulangi aksi penangkapan yang terjadi pada 19 November lalu, dan mengijinkan aksi damai di seluruh tanah Papua tahun ini,”
kata Collins.
Sebelumnya diberitakan, pemerintah Vanuatu telah menyatakan tanggal 1 Desember tahun ini sebagai hari libur nasional, dengan tujuan mendukung kemerdekaan rakyat Papua Barat. (Baca: PM Vanuatu: 1 Desember Libur Nasional Kemerdekaan Papua di Vanuatu).
OKTOVIANUS POGAU, Jumat, 28 November 2014 – 10.04 WIB, SP
JAYAPURA — Badan Pimpinan Pusat Komite Nasional Papua Barat (BPP-KNPB) menegaskan pihaknya memberikan garansi atau jaminan tak ada pengibaran bendera Bintang Kejora, lambang perjuangkan bangsa Papua Barat, pada peringatan 1 Desember 2014.
Dikatakan, 1 Desember ini akan diperingati sebagai HUT Kemerdekaan Papua Barat ke-53 pada 1 Desember mendatang sekaligus mendukung pembukaan simposium organisasi perjuangan Papua merdeka di Vanuatu.
“Namun, kami menolak bertanggungjawab dan mengutuk keras, jika ada pihak tertentu yang sengaja mengibarkan Bintang Kejora yang suci dan sakral, seolah-olah barang mainan. Itu sama saja menginjak-injak harkat dan martabat bangsa Papua Barat,”
tegas Jubir Nasional BPP KNPB Bazoka Logo didampingi Sekretaris Umum BPP KNPB Ones Suhuniap, ketika jumpa pers di Halaman Museum Expo, Waena, Kota Jayapura, Kamis (27/11).
Bazoka Logo menjelaskan, pihaknya menyerukan kepada rakyat Papua Barat wajib libur dan merayakan HUT Papua Barat ke-53 pada 1 Desember mendatang, dengan menyanyikan lagu kebangsaan Papua Barat Hai Tanahku Papua.
Karenanya, terang Bazoka Logo, pihaknya juga menyampaikan kepada pemerintah Indonesia, khususnya Kapolda Papua Irjen Pol. Drs. Yotje Mende, SH., MH., dan Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Fransen G. Siahaan, agar tak perlu melarang rakyat Papua menggelar ibadah dan doa bersama di seluruh wilayah Papua Barat Sorong sampai Merauke pada hari bersejarah tersebut.
Dikatakan Ones Suhuniap, HUT Papua Barat ke-53 kali ini akan diperingati di beberapa negara organisasi perjuangan Papua merdeka, dengan upacara pengibaran bendera Bintang Fajar. Salah-satu negara yang akan melakukan upacara secara resmi adalah Vanuatu.
Bahkan Perdana Menteri Vanuatu Joe Natuman telah mengumumkan untuk libur nasional dan upacara kenegaraan dilakukan HUT Papua Barat ke-53 di Vanuatu.
Selain momen 1 Desember juga Vanuatu memfasilitasi pemimpin-pemimpin dunia untuk mengadakan simposium organisasi perjuangan Papua merdeka di Vanuatu, 1-4 Desember 2014 mendatang. Seiring dengan itu, ada beberapa negara akan melakukan upacara yang diinisiasi solidaritas masyarakat internasional dan aktivis Papua Barat merdeka di berbagai negara seperti Belanda, PNG, Australia, Inggris, New Zealand, Timor Leste dan sejumlah negara lain.
Jangan Terprovokasi 1 Desember
Sementara itu, salah satu tokoh pemuda di Papua, Handrik Yance Udam meminta masyarakat Papua untuk tidak mudah terprovokasi dengan adanya berbagai isu yang dihembuskan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab jelang 1 Desember, yang disebut-sebut merupakan Hari Ulang Tahun (HUT) Organisasi Papua Merdeka (OPM).
Ia juga mengaku memberikan apresiasi kepada TNI dan Polri yang sudah melakukan langkah-langkah persuasif dalam mengantisipasi adanya isu-isu jelang 1 Desember. Bahkan diakuinya, banyak kalangan yang melontarkan spekulasi politik pada peringatan pringatan HUT OPM nanti.
“Itu hanya opini yang menyesatkan, sehingga kami minta untuk tidak perlu khawatir berlebihan. Jelang 1 Desember. Sekarang bagaimana peran serta TNI/ Polri dan semua lapisan masyarakat dalam menjaga kondisi jelang 1 Desember,” kata Hendrik Udam kepada Bintang Papua melalui telephone selulernya, Kamis (27/11) kemarin.
Hendrik Udam mengaku, bahwa dirinya selaku anak asli Papua mengajak kepada seluruh masyarakat di tanah Papua untuk tidak terprovokasi dengan isu naiknya bendera Bintang Kejora sebagai salah satu protes untuk memisahkan diri dari NKRI.
“Saya rasa kita harus melihat dari sisi Positifnya saja. Jangan negatifnya. Jangan karena melihat pembangunan tidak rata lalu alasan memisahkan diri dari NKRI. Kalau saya lihat, jika pembangunan bisa menyentuh ke semua lapisan masyarakat, diberikan pelayanan yang baik dan sejahtera, saya rasa tak ada yang akan protes,”
ucapnya.
Bahkan diakuinya, bahwa masyarakat menaikkan Bendera Bintang Kejora, itu hanya sebagai simbol protes kepada negara yang tidak memperhatikan masyarakat di tanah Papua. “Ya, saya pikir itu wajar-wajar saja. Tapi jangan selalu melihat itu sebagai separatis. Pemerintah harus bisa melakukan langkah-langkah bijak untuk mencegah situasi di Papua,” katanya lagi.
Namun ia mengajak kepada semua masyarakat di tanah Papua, khususnya bagi para pemuda untuk sama-sama menjaga kondisi Kamtibmas, kebersamaan dan sama-sama menjaga iklim investasi di Papua guna mendukung pemerintahan di Papua. “Tanggungjawab keamanan di Papua bukan hanya tanggungjawab TNI dan Polri tapi juga semua elemen yang ada,” ajak dia.
Pada kesempatan itu juga, Hendrik Udam meminta kepada kelompok berseberangan agar sebaiknya duduk dan berdialog bersama untuk mencari solusi masalah politik di Papua. “Sekarang kita berpikir bagaimana masyarakat Papua khususnya orang asli Papua sejahtera dan mendapat hak-haknya. Baik sosial, ekonomi dan lainnya,” kata dia.
Hendrik Udam yang juga sebagai Ketua Hipmas Papua ini, menghimbau kepada pihak TNI dan polri untuk tidak melakukan pendekatan dengan kekerasan atau alat kelengkapan negara yang berlebihan. Akan tetapi harus memberikan statemen di media yang menyejukkan sehingga masyarakat tidak takut.
“TNI maupun Polri harus bisa menunjukkan profesionalismenya sebagai alat negara, dan pelindung masyarakat. Harus dengan pendekatan persuasif bukan refresif,” himbaunya. (mdc/Loy/don)
Papua Merdeka News 