1 Anak Buah Mathias Wenda Kembali ke NKRI

Sabtu, 16 Agustus 2014 06:44, BINPA

Stanis Stanfa Chilong Anak Buah Mathias Wenda saat memberikan keterangan pers usai menandatangani pernyataan resminya kembali ke NKRI yang disaksikan, Pangdam XVII/Cenderawasih, Para Ondofolo, Ondoafi, di Pos pengamanan Skouw Wutung, Kamis (14/8) kemarin. JAYAPURA – Salah satu anggota Tentara Pembebasan Nasional-Orang Papua Merdeka (TPN/OPM) bernama Stanis Stanfa Chilong (70 tahun), anak buah dari Mathias Wenda yang selama ini melakukan aksi penembakan di daerah Perbatasan Wutung RI-PNG kembali ke pangkuan NKRI, di Pos pengamanan Skouw Wutung, Kamis (14/8) kemarin.

Kembalinya Stanis dengan nama sapaannya itu, diterima langsung Panglima Kodam XVII/Cenderawasih, Mayor Jenderal TNI. Drs. Christian Zebua didampingi Wakil Bupati Keerom M. Markum, Para Ondoafi, ondofolo disekitar perbatasan, bersama sejumlah pejabat utama Kodam XVII/Cenderawasih, dengan ditandai dengan penandatangan pernyataan bahwa ia telah resmi kembali ke pangkuan ibu pertiwi.

Alasan kembali bapak berusia 70 tahun itu, karena dirinya sudah malas hidup di daerah perbatasan PNG yang selama ini hidup tidak beraturan. “Kenyamanan dan kesejahteraan, jauh berbeda ketika berada di Indonesia sehingga saya menyatakan kesetiaan kepada NKRI,” pungkasnya.

Disamping itu, ia kembali bukan karena paksaan dari siapapun akan tetapi merupakan niat dan tulus karena sudah sadar apa yang dilakukan selama ini. “Saya kembali ke NKRI tanpa ada paksaan dari pihak manapun,” tandasnya.

Kepada wartawan, Stanis menyatakan selama 10 tahun terakhir ini mengaku sudah tinggal di Muara Tami-Indonesia. Bahkan, sudah mengelola kebun dengan baik dan berencana akan mengajak 12 anak dan 40 cucunya yang ada di PNG untuk tinggal di Indonesia.

Ia menyatakan bahwa, ia masuk ke NKRI hanya sediri tanpa membawa apa-apa, namun rencana akan mengajak 12 anak dan 40 cucunya yang ada di PNG. “Nanti saya akan sampai bahwa kehidupan di Indonesia lebih baik, ketimbang di PNG,” tutur Stanis dengan ucapan bahasa Indonesia yang masih fakum.

Stanis juga mengakui di PNG masih ada Mathias Wenda salah satu pimpinan Kelompok OPM di daerah perbatasan. Mereka kerap berulah di wilayah Indonesia dan kemudian bersembunyi di wilayah PNG.

”Di sana ada bos satu, Mathias Wenda itu memang betul orang OPM. Kalau anak-anak yang tinggal di Baromo, Jako, Wutung itu orang raskol. Jadi memang banyak orang yang bikin masalah di sini lari ke PNG, orang bikin masalah di PNG lari ke sini,”

beber Stanis

Mengenai persoalan itu, Stanis meminta kepada pihak keamanan di Indonesian dan PNG agar membuat suatu kerjasama bersama untuk menangkap para pelaku kriminal yang berulah di kedua negara tersebut agar ia dan keluarganya nyaman dalam menjalani kehidupan baru.

“Saya mau ada surat berat antara PNG dan RI, biar bisa kerja sama saling tangkap yang bikin masalah, itu biar kami semua aman,” ungka kata hati Stanis yang salah satu anaknya telah masuk pendidikan Militer di Jakarta.

Sementara itu, Pangdam XVII/Cenderawasih, Mayjend TNI Christian Zebua menyatakan bahwa masuknya Stanis tersebut adalah bukti bahwa keamanan di perbatasan, khususnya di wilayah NKRI sudah aman dan kondusif.

Pangdam juga menyambut dengan tangan terbuka kepada siapapun orang yang hendak menyatakan kesetiaannya kepada NKRI, terlebih harapannya kepada masyarakat yang masih bergabung dengan KKB.

“Stanis adalah salah satu orang yang selama ini mengikuti gerakannya Mathias Wenda, dan dengan sadar menyatakan gabung dengan NKRI dan akan menyampaikan imbauan kepada saudara-saudaranya yang ada di PNG untuk gabung dan membangun daerahnya,”

kata Pangdam kepada usai usai menyaksikan penandatanganan pakta kesetiaan dari Stanis Stanfa Chilong.

Mengenai perjanjian keamanan diantara Indonesia dan PNG, Pangdam menyatakan sudah berjalan dengan cukup bagus dan sudah sering saling membantu. Namun untuk MoU secara resmi sendiri antara TNI dengan Tentara PNG masih belum dilakukan, karena harus dibicarakan kembali antar kedua pihak.

“Memang kalau ada masyarakat yang berbuat kejahatan di Indonesia, berbuat kejahatan di Papua Nugini, ini lebih kepada tindakan-tindakan kepolisian. Jadi kita koordinasi dengan mereka untuk menghadapi kelompok bersenjata,”

kata Pangdam Zebua. (Loy/don)

August 16, 2014 0

Isu Papua Merdeka, Hanya Kepentingan Elit Politik Vanuatu

Sabtu, 16 Agustus 2014 06:42, BINPA

Marinus YaungJAYAPURA – Negara Vanuatu merupakan salah satu negara yang konsisten dan terang-terangan mendukung kemerdekaan Papua. Vanuatu telah berusaha untuk mendukung masuknya Papua kedalam organisasi MSG sejak Tahun 2013 hingga tahun ini,

Namun dalam MSG Summit di Port Moresby Juni 2014, Proposal Papua ditolak, tetapi di minta untuk mengajukan kembali Proposal permohonan menjadi anggota MSG oleh satu organisasi resmi yang mempresentasikan seluruh elemen perjuangan masyarakat asli Papua Melanesia.

Keputusan MSG ini kemudian ditindaklanjuti oleh Perdana Menteri Vanuatu yang baru, Joe Natuman dengan dua langkah strategis. Pertama, memfasilitasi pertemuan rekonsiliasi seluruh komponen perjuangan Papua Merdeka di Port Villa, Vanuatu untuk membentuk suatu organisasi baru dan merumuskan bersama Proposal baru untuk diajukan lagi ke MSG.

Kedua, PM Vanuatu Joe Natuman akan membentuk tim khusus di bawah pimpinan Menteri Luar Negeri Vanuatu atau Duta Besar Vanuatu untuk PBB untuk melakukan proses hukum tentang masalah PEPERA Tahun 1969 ke Mahkamah Internasional di Den Haag, Belanda. Diplomasi hukum ini dimaksudkan unuk meminta pendapat hukum Mahkamah Internasional tentang keabsahan PEPERA di mata hukum Internasional.

Tindakan kedua inilah yang sangat kontraversi karena secara hukum Internasional Papua telah sah menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sejak 19 November 1969. Tanggal Majelis Umum PBB menetapkan resolusi 1524 PBB tentang hasil PEPERA yang menyatakan Papua sah menjadi bagian NKRI.

“Tetapi kalau Vanuatu memiliki bukti-bukti lain yang kuat untuk meyakinkan Mahkamah Internasional bahwa PEPERA 1969 cacat hukum dalam Perspektif hukum Internasional, maka silahkan saja Vanuatu meminta pendapat hukum Mahkamah Internasional,”

ungkap Marinus Yaung kepada Bintang Papua di Kampus FISIP Uncen Jayapura di Waena, Kamis, (14/8).

Tetapi perlu menjadi catatan penting bagi semua orang Papua bahwa dari pengamatan dirinya selama ini, isu Papua Merdeka di negara Vanuatu telah menjadi komoditi politik para elit politik di Vanuatu untuk memperebutkan kursi kekuasaan perdana menteri.

Isu Papua Merdeka yang disuarakan di Vanuatu, tidak untuk kepentingan orang Papua, tetapi untuk kepentingan politik para elit politik Vanuatu. Hampir sebagian besar Perdana Menteri Vanuatu yang terpilih sejak Tahun 1986 sampai sekarang, selalu menjadikan isu Papua Merdeka sebagai isu kampanye politiknya untuk mendapatkan kepercayaan parlamen dan rakyat Vanuatu. Sehingga dirinya masih pesimis dengan sikap dan tindakan Negara Vanuatu terhadap masalah Papua saat ini.

“Siapa sesungguhnya diuntungkan dari perkembangan isu Papua Merdeka di Vanuatu? Para elit politik di Vanuatu? Atau Pemerintah Inggris sebagai pihak yang berdiri di belakang negara Vanuatu yang akan mengambil keuntungan ekonominya di Indonesia? Atau orang Papua yang sedang berjuang untuk kemerdekaan Papua?,”

jelasnya.

Jikalau sampai Oktober 2015 tidak ada lagi 1-2 negara yang ikut bersama Vanuatu mendukung secara terbuka kemerdekaan Papua, Papua tidak masuk menjadi anggota MSG dan masalah Papua akhirnya tidak masuk agenda sidang PBB, maka semua orang Papua harus mengecam negara Vanuatu dan mengutuk bersama-sama para elit politik di Vanuatu yang telah menjadikan isu Papua Merdeka sebagai alat komoditi politik utama mereka dalam memperebutkan kursi Perdana Menteri Vanuatu. Dan orang Papua hanyalah dari strategi eksploitasi politik negara Vanuatu.(Nls/don)

August 16, 2014 0

Socratez: TNI/Polri Penyebab Konflik di Papua

Jayapura, 11/8 (Jubi) – Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Persekutuan Gereja-gereja (Ketum BPGG) Baptis Papua, Pdt. Socratez Sofyan Yoman menuding TNI/Polri sebagai biang penyebab konflik di tanah Papua.

“Kami mengutuk berbagai aksi kekerasan yang dilakukan oleh TPN/OPM maupun TNI/Polri sejak 2012 hingga saat ini di Kabupaten Lanny Jaya,” ungkap Pdt. Socratez yang juga penulis buku ini dalam jumpa pers di kediamannya di Padangbulan, Jayapura, Senin (11/8).

PGG Baptis Papua juga mendesak Pangdam VXII Cenderawasih, Majen (TNI) Christian Zebua dan Kapolda Papua, Brigjen (Pol) Yotje Mende bersama Pemerintah Kabupaten Lani Jaya untuk segera menarik kembali seluruh aparat TNI/Polri yang sedang bertugas di Kabupaten Lani Jaya.

“Kami juga mendesak TPN/OPM, Enden Wanimbo dan Purom Wenda untuk tidak menggunakan kekerasan dalam memperjuangkan aspirasi Papua Merdeka. OPM berjuang untuk Merdeka bukan dengan jalan membunuh orang,”

desak Pdt. Socratez.

Pdt. Socratez juga meminta pemerintah dan aparat keamanan menghentikan kriminalisasi perjuangan damai TPN/OPM di Tanah Papua. Dirinya menolak juga stigmatisasi GPK, GPL, KSB dan KKSB kepada gerakan bersenjata di Tanah Papua. TNI/POLRI harus segera menghentikan penjualan senjata dan amunisi kepada TPN/OPM.

“Pemerintah Kabupaten Lani Jaya dan Pemerintah Provinsi Papua harus dapat memastikan untuk dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat sipil tidak bersenjata, terutama ibu dan anak yang saat ini terpaksa mengungsi mencari tempat yang lebih aman,”

kata Pdt. Socratez.

Menurut Pdt. Socratez, aktivitas masyarakat dan pemerintah masih lumpuh total di Kabupaten Lani Jaya hingga hari ini dan situasi ini sangat memprihatinkan. Pemerintah harus merehabilitasi dan membangun kembali semua fasilitas seperti rumah atau honai yang dirusak selama konflik dan kontak senjata.

“Saya mengajak semua umat untuk bersolidaritas demi rasa keamanusiaan, terutama terhadap korban pengungsi di Lani Jaya dengan cara memberikan dukungan moril dan materil, seperti bahan makanan dan obat-obatan,”

pinta gembala jemaat ini.

Seperti direlease tabloidjubi.com sebelumnya, juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN-PB) Wilayah La-Pago, Kelly Tabuni menyatakankan, peristiwa baku tembak yang terjadi di Kabupaten Lanny Jaya, Provinsi Papua merupakan ‘permainan’ aparat keamanan untuk menciptakan konflik di wilayah itu.

“Sebelum 28 Juli 2014, ada anggota Brimob di Lannya Jaya yang tawar senjata dan amunisi kepada kami. Mereka minta kami halau aparat Brimob yang akan datang dari luar Lanny Jaya,”

kata Kelly kepada tabloidjubi.com melalui telepon selulernya, Minggu (3/8) siang. (Jubi/Aprila)

August 16, 2014 1

Dua Jurnalis Asing Diduga (Spionase) Mata-mata di Papua

Sabtu, 16 Agustus 2014 06:50, BINPA

JAYAPURA – Dari hasil pemeriksaan secara mendalam terhadap dua jurnalis Asing asal Perancis masing Thomas Charles Dendies (40) yang bekerja di ARTE TV Perancis dan Valentine Bourat ARTE TV, diduga melakukan kegiatan (spionase) mata-mata kepada kelompok KKB di Papua.

Sementara itu, Kapolda Papua Irjend (Pol) Drs. Yotje Mende M.H., M.Hum., ketika ditemui wartawan di DPRP mengungkapkan, pihaknya akan terus melakukan pengembangan terhadap dua jurnalis asing asal Negara Perancis dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua.

Dua Jurnalis Asing yang sudah melakukan komunikasi dengan KKB di Papua itu, masing-masing, Thomas Charles Dendies (40) yang bekerja di ARTE TV Perancis dan Valentine Bourat ARTE TV Perancis masih dalam penahanan keimigrasian Kota Jayapura.

Kapolda Yotje juga mengaku, akan terus melakukan koordinasi dengan pihak Imigrasi, pasalnya dua jurnalis Asing tersebut sudah di Imigrasi. “Dua Jurnalis sudah digelar perkaranya, dan kesimpulannya mereka ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan bukti-bukti pelanggaran keimigrasian,” kata dia.

Disamping menetapkan mereka sebagai tersangka, Polda juga akan mencari bukti dan terus menggali kegiatan-kegiatan lain yang mereka lakukan selama berada di Papua. “Bukti-bukti dari dari laptop memang ada kegiatan mata-mata, jika ada terbukti maka kita akan melakukan penegakkan hukum,” tegas dia usai menghadiri Rapat Paripurna Istimewa DPRP dalam rangka mendengarkan Pidato Presiden RI memperingati HUT ke-69 kemderdekaan RI yang berlangsung di Aula DPRP, Jumat (15/8) kemarin.

Kapolda Yotje menjelaskan, pelanggaran keimigrasian itu adalah Visa turis yang disalah gunakan untuk melakukan peliputan. Selain pelanggaran visa, polisi juga mencurigai ada pelanggaran lain dan kegiatan lain, namun sementara diserahkan ke imigrasi untuk lakukan penyelidikan dan tetap polri membackup penyelidikan.

“Pemeriksaan saat ini masih kewenangan imigrasi sesuai dengan aturan dari imigrasi. Jikalau masa penahanan selama 20 hari belum selesai proses penyelidikan maka akan bisa dilakukan penambahan masa penahanan 20 hari lagi,”

jelasnya.

Untuk pasal yang dikenakan kepada dua jurnalis Asing ini, tambah Kapolda Yotje, bahwa keduanya dikenakan pasal 122a UU nomor 6 tahun 2011 tentang imigrasi dengan ancaman penjara lima tahun penjara.

Di tempat berbeda, Staf Kedubes Prancis, Dominique Romeu Bert ditemui di Mapolda Papua, mengatakan, mengakui bahwa kedua orang warga Asing asal Peranis ini masih aktif sebagai jurnalis di ARTE TV Prancis. “Kami sudah menyampaikan kepada pihak kepolisian dan imigrasi bahwa keduanya memang jurnalis di Perancis,” katanya dengan menggunakan bahasa Indonesia.

Menganai masa berlaku kepemilikan Kartu pers habis sejak tahuan 2006, Romeu menyampaikan, bahwa pihaknya akan terus melakukan komunikasi dengan pihak kepolisian bahwa keduanya memang wartawan. “Untuk sementara pihak kedutaan akan terus mengusahakan dalam pemeriksaannya dan pasti mereka akan di dampingi pengacara,” tandasnya. (loy/jir/don)

August 16, 2014 0

Dua Jurnalis Asing Diduga (Spionase) Mata-mata di Papua

Sabtu, 16 Agustus 2014 06:50, BINPA JAYAPURA – Dari hasil pemeriksaan secara mendalam terhadap dua jurnalis Asing asal Perancis masing Thomas Charles Dendies (40) yang bekerja di ARTE TV Perancis dan Valentine Bourat ARTE TV, diduga melakukan kegiatan (spionase) mata-mata kepada kelompok KKB di Papua. Sementara itu, Kapolda Papua Irjend (Pol) Drs. Yotje Mende M.H.,…

Dua Jurnalis Asing Diduga (Spionase) Mata-mata di Papua was originally published on PAPUA MERDEKA! News

August 16, 2014 0

RUU Otsus Plus Diharap Segera Masuk Agenda Sidang di DPR RI

Sekda Papua TEA. Hery Dosinaen, S.IP. JAYAPURA – Semakin sempitnya masa tugas anggota DPR RI yaitu akan berakhir pada 21 Oktober 2014, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua berharap agar Rancangan Undang-Undang Pemerintahan Otonomi Khusus di Tanah Papua, dapat segera dimasukkan dalam agenda sidang paripurna.

“Ini kan penyelenggaraan pemerintahan tetap akan berjalan terus, kita berharap dalam limit waktu yang tidak terlalu lama dalam akhir masa jabatan DPR RI ini, semua bisa masuk dalam agenda sidang,” ucap sekretaris Daerah (Sekda Provinsi Papua yang juga selaku Ketua Tim Asistensi RUU Otsusu Plus, TEA. Hery Dosinaen, S.IP.

Gubernur dengan tim, ungkap Sekda, beberapa hari yang lalu melakukan pertemuan harmonisasi terkait RUU Otsus di Tanah Papua dan saat ini hal tersebut sedang dibahas lagi oleh tim dari Provinsi Papua dan Papua Barat dan tim asistensi pusat, dimana ada 7 orang yang ditugaskan oleh gubernur untuk mengawal rancangan tersebut bersama kementrian.

Ia pun berharap agar pembahasan yang dilakukan tersebut bisa segera membuahkan hasil, dan bisa segera memasukkan hasilnya kepada Presiden.

“Diharapkan untuk diserahkan Presiden agar segera dikeluarkan Amanat Presiden terkait dengan RUU tersebut,” imbuh Sekda kepada wartawan di Gedung DPRP Papua pada Jumat (15/08) sang.

Dikatakannya juga, Harmonisasi dengan Papua Barat sebetulnya sudah dilakukan, tinggal dengan kementrian dan lembaga, yang finalnya mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah ditandatangani oleh Presiden dan diserahkan ke DPR RI.

Sebelumnya Staf Khusus Presiden Bidang Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah Velix Wanggai mengungkapkan jika saat ini Presiden Bambang Susilo Yudhoyono telah mengeluarkan ijin prakarsa untuk meloloskan Rancangan Undang-Undang Otsus Plus atau yang saat ini diberi nama RUU Pemerintahan otonomi Khusus Bagi Provinsi di Tanah Papua.

“Saat ini Presiden telah mengeluarkan Ijin Prakarsa kepada DPR RI, dan saat ini dijalankan oleh Kementrian Dalam Negeri.” Ungkapnya kepada Bintang Papua di Kantor Gubernur Papua pada Rabu (15/07) siang.

Ijin Prakarsa, terang Velix, dikeluarkan oleh presiden karena RUU tersebut sejak awal belum dimasukkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas), sehingga dengan parakarsa tersebut RUU itu akan segera dibahas oleh DPR.

“Karena RUU Pemerintahan otonomi Khusus Bagi Provinsi di Tanah Papua tidak masuk dalam Prolegnas 2014, maka Presiden mengeluarkan Ijin Prakarsa ke DPR untuk dimasukkan menjadi Prolegnas Prioritas 2014, memakai skema Ijin Prakarsa Presiden kepada DPR, dan DPR akan menetapkan Prolegna Prioritas 2014,” terangnya.

Saat ini, ungkap Velix, Kementrian Dalam Negeri telah melakukan rapat antar kementrian dan telah berjalan selama satu bulan lebih untuk membahas draft ke-14 dari Papua dan Papua Barat pada 28 Januari 2014 lalu.

Kemendagri, sambungnya, saat ini menjadi fasilitator dan telah dimasukkan kepada kementrian dan saat ini bola sedang dibawa oleh Mendagri ke Kementrian Hukum dan Ham untuk dilakukan level harmonisasi dan sinkronisasi pasal-pasal dalam RUU ini.

“Kita berharap pada tiga minggu ini ada harmonisasi di level Kementrian Hukum dan HAM, setelah itu awal Agustus sudah masuk dalam persidangan terakhir DPR RI periode ini, sudah mulai ada pembahasan di DPR.” Tutur Velix.

Presiden yang akan mengakhiri masa jabatannya pada bulan Oktober 2014, dikatakan Velix menaruh perhatian penuh terhadap RUU tersebut, sehingga presiden berkeinginan RUU yang akan merefisi UU Nomor 21 tahun 2001 tersebut bisa segera disahkan.

“Presiden SBY sebelum mengakhiri masa jabatannya menginginkan agar ada pondasi baru bagi Papua dalam konteks percepatan pembangunan, dalam konteks penguatan kelembagaan di Papua, dalam konteks rekonsiliasi politik di Papua dan juga dalam konteks partisipasi masyarakat Papua dilevel pemerintahan maupun sektor pembangunan,” imbuhnya. (ds/don/l03)

Sabtu, 16 Agustus 2014 06:46. JUBI

August 16, 2014 0

21 Anggota Kelompok Hans Richard Youweny Diringkus

SENTANI (JAYAPURA) – Sebanyak 60 orang Tim Gabungan yang terdiri dari Polda Papua, Polres Jayapura dan juga pihak TNI, Senin (11/08/2014) kemarin siang berhasil mengamankan 21 orang dari Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang diduga dari kelompok Hans Richard Youweny.

Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Sulistyo Pudjo H mengatakan bahwa 21 orang itu, turut serta dalam kegiatan pelantikan, pengesahan KODAP dan Rapat Koordinasi (Rakor) Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN-PB) di Kampung Beraf, Distrik Nimbokrang, Kabupaten Jayapura.

Selain mengamankan 21 orang anggota KKB ini, kata Kabid Humas Pudjo, tim juga mengamankan puluhan anak panah dengan sejumlah busur, bendera Bintang Kejora (BK) ukuran kecil sekitar 25×10 cm, baju loreng sebanyak 7 buah, jaket Brimob Mabes Polri, daftar nama-nama basis KNPB wilayah Sentani, kotak sumbangan KNPB, sejumlah sepatu PDL, mesin bubut buat laras panjang, tiga pucuk senjata api diantaranya adalah rakitan laras panjang dan roket anti tank.

Pada saat tanggal 31 Juli 2014 lalu juga berhasil mengamankan seperangkat dokumen perjuangan Papua Merdeka. Sedangkan pada tanggal 8 Agustus 2014 lalu berhasil mengamankan sejumlah barang bukti (BB) di rumah Zeth Demotekay, yakni amunis Angelux 6 butir, moser 4 butir, roket (pelontar) amunisi anti tank, magazine, baju loreng 7 buah, dokumen Zeth Demotekay. Sementara di rumah Zeth Manggu berhasil diamankan serbuk mesiu seberat 3 kg, kabel warna hitam.

Di rumah Yordan Kapi berupa dokumen-dokumen.Dan, pada tanggal 10 Agustus 2014 di Kampung Warombaim, Distrik Nimbokrang, Kabupaten Jayapura, kata Kabid Pudjo, bahwa pihaknya mengerahkan sebanyak 20 anggotanya untuk meringkus 21 orang delegasi dari berbagai daerah, seperti Nabire, Paniai dan Yalimo.

“Barang bukti yang kami amankan satu buah mobil truck, spanduk bertulisan pelantikan dan Rakor, tongkat komando, baju loreng dengan pangkat jenderal, satu koper perangkat alat medis, dokumen penuh, senjata tajam (Sajam) dan anak panah serta busur. Dan, dari 4 kali penyergapan kami telah menahan 1 orang atas nama Zeth Demotekay,”

jelasnya ketika didampingi Irwasda Polda Papua, Kombes Pol Gde Sugianyar dan Kapolres Jayapura AKBP Sondang R. D. Siagian, S.Ik. “60 orang ini adalah rekrutan baru dan telah dibacakan SK pelantikan saat itu langsung oleh pimpinan OPM Terianus Sato.

Upacara pelantikan juga berlangsung singkat, hanya pembacaan SK, pengibaran Bendera Bintang Kejora dan ditutup dengan doa,” katanya, Senin (11/8/2014) di Rumah Perdamaian Mapolres Jayapura, Doyo, Kabupaten Jayapura.

Dalam aksi penangkapan itu juga sempat ada penembakan ke mobil Kapolsek Nimbokrang, Ipda Jerry K, yang memimpin penangkapan. Dirinya langsung meminta bantuan dari Polres Jayapura. “Anggota kami mendengar bunyi tembakan, sehingga diperkuat dengan bantuan dari Polres Jayapura, Brimob Polda Papua dan pihak TNI,” ujarnya. Dalam penangkapan itu, sejumlah barang bukti yang diamankan adalah 5 buah sangkur, panah dan 2 busur panah, 30 stel pakaian PDL, 1 tongkat komando.

Saat ini ke 21 orang tersebut diamankan di Polres Jayapura. Pasca-penangkapan situasi di Nimbokrang kondusif, namun masih ada perkuatan 30-an personel dari Polres Jayapura dan Brimob Polda Papua. [BintangPapua]

August 14, 2014 0

PM Vanuatu: Kami Mendukung Gerakan Kemerdekaan Rakyat Papua Barat

Vanuatu West Papua — Perdana Menteri Republik Vanuatu Joe Natuman dan Lobbyist Papua Merdeka Andy Ayamiseba

Suva, MAJALAH SELANGKAH — “Kami memiliki posisi ideologis sejarah di Papua Barat. Kami mendukung gerakan kemerdekaan rakyat Papua Barat,kami memiliki kewajiban untuk membela hak-hak saudara-saudari sesama Melanesia,” kata Perdana Menteri Vanuatu, Joe Natuman dalam keterangan yang diterima kontributor majalahselangkah.com, Selasa,(12/08/14) kemarin.

Dalam realesnya menanggapi kunjungan Duta Besar Indonesia, Mr Nadjib Riphat Kesoema yang akan mengunjungi salah satu perusahaan di Vanuatu, ia mengatakan, pada prinsipnya perusahaan di Vanuatu tetap mendukung perjuangan kemerdekaan Papua Barat.

“Kami sangat prihatin dengan tuduhan pelanggaran HAM dan menyambut posisi pemerintah Anda bahwa secara bertahap menarik kehadiran militernya dari Papua Barat,” katanya.

“Secara kewilayahan memiliki perbedaan pendapat antara kedua Negara Indonesaia dan Vanuatu. Tetapi bukan berarti kedua Negara tidak dapat membahas isu-isu sensitif dengan cara damai dan menemukan cara terbaik,”

kata Perdana Menteri Vanuatu.

“Saya berterima kasih atas upaya negara Anda mengijinkan Papua Barat ikut setara dalam Festival Seni Melanesia baru-baru ini di Port Moresby. Kami akan menyambut setiap langkah seperti ini, untuk memungkinkan Papua Barat untuk bebas mengekspresikan diri,”

kata Joe.

Disampaikan juga kepada Pemimpin Indonesia terkait pertemuan kepala dan pimpinan Gereja-gereja se-Vanuatu yang rencananya diselenggarakan 1- 4 Oktober mendatang di Port Vila lama, upaya menjadikan satu payung dalam dalam mendorong bergabungnya Papua Barat ke MSG.

“Terserah mereka untuk memutuskan apa yang mereka inginkan. Kami hanya memberikan mereka ruang di sini, di mana mereka dapat mendiskusikan posisi mereka. Apa hasil sebagai hasil akhir dari pertemuan ini benar-benar keputusan mereka, bukan kami,”

Perdana Menteri menekankan.

Terlepas dari isu Papua Barat, Natuman menyambut baik tawaran Indonesia untuk membantu negara di berbagai bidang termasuk pertanian, pendidikan dan perdagangan.

Dubes Kesoema mengatakan, Indonesia sedang memajukan proses demokratisasi dan bahwa kebutuhan masyarakat adat Papua Barat, serta Melanesia lainnya di provinsi Maluku dan tempat-tempat lain sedang dipertimbangkan.

Duta Besar Kesoema mengatakan ia mewakili generasi baru pemimpin di Indonesia yang berkomitmen untuk memastikan bahwa Indonesia direformasi sepenuhnya dan dipatuhi kewajiban internasionalnya, sejauh hak asasi manusia yang bersangkutan.

Indonesia telah berjanji untuk memberikan hingga 100 traktor untuk membantu petani dalam negeri. Sejauh ini mereka telah mengirimkan 25 ini. (Alfonsa Wayap/MS)

Sumber: MAJALAHSELANGKAH.com

August 13, 2014 0

PM Vanuatu: Kami Mendukung Gerakan Kemerdekaan Rakyat Papua Barat

Suva, MAJALAH SELANGKAH — “Kami memiliki posisi ideologis sejarah di Papua Barat. Kami mendukung gerakan kemerdekaan rakyat Papua Barat,kami memiliki kewajiban untuk membela hak-hak saudara-saudari sesama Melanesia,” kata Perdana Menteri Vanuatu, Joe Natuman dalam keterangan yang diterima kontributor majalahselangkah.com, Selasa,(12/08/14) kemarin. Dalam realesnya menanggapi kunjungan Duta Besar Indonesia, Mr Nadjib Riphat Kesoema yang akan mengunjungi…

PM Vanuatu: Kami Mendukung Gerakan Kemerdekaan Rakyat Papua Barat was originally published on PAPUA MERDEKA! News

August 13, 2014 0

Polda Papua Bantah Anggotanya Berikan Amunisi ke KKB

Jayapura, 5/8 (Jubi) – Kepolisian Daerah (Polda) Papua membantah adanya dugaan jika anggota polisi yang bertugas di Lanny Jaya memberikan amunisi ke Kelompok Krimina Bersenjata (KKB) di wilayah itu.

“Itu tidak benar. Mereka dapat amunisi dan Senjata Api (Senpi) karena merampas dari anggota kami yang ada di sana,” kata Wakil Kepala Kepolisian (Wakapolda) Papua, Brigadir Jenderal (Pol) Paulus Waterpauw, Selasa (5/8).

Ia mencontohkan peristiwa penembakan empat anggota polisi di Lanny Jaya awal pekan lalu. Setelah menembak, KKB membawa kabur empat Senpi milik polisi.

“Mereka merampas empat pucuk senjata yang lengkap dengan magazen pelurunya. Itulah yang mereka pakai melawan aparat kemanan termasuk ketika baku tembak dengan TNI lalu,”

ujarnya.

Dikatakan, mereka ini sebenarnya kelompok kriminal yang mengatas namakan sebuah organisasi untuk kepentingan kelompoknya. Kini polisi sedang mencari dan berupaya menangkap mereka, hidup atau mati.

“Memang Enden yang kami cari. Tidak ada toleran untuk kelompok ini karena melakukan kekerasan bersenjata dan membuat jatuh korban,” katanya.

Sehari sebelumnya, oknum yang mengklaim diri sebagai juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN-PB) Wilayah La-Pago, Kelly Tabuni menyatakankan, peristiwa baku tembak yang terjadi di Kabupaten Lanny Jaya, lalu merupakan ‘permainan’ aparat keamanan untuk menciptakan konflik di sana.

“Sebelum 28 Juli 2014, ada anggota Brimob di Lanny Jaya yang tawar senjata dan amunisi kepada kami. Mereka minta kami halau aparat Brimob yang akan datang dari luar Lanny Jaya,”

kata Kelly.

Menurut dia, pihaknya sempat bernegosiasi terkait tawaran itu. Puncaknya terjadi aksi penembakan. Kata dia, awalnya kelompok pinpinan Puron Wenda tidak berniat menyerang anggota TNI/Polri karena mempertimbangkan dampak-dampak terhadap warga sipil.

“Namun aparat mereka sendiri yang ciptakan. Kami duga ini untuk dana keamanan dan supaya menurunkan simpati publik terhadap perjuangan suci TPN/OPM,” ungkap Kelly. (Jubi/Arjuna)

August 7, 2014 0