Meski Marak Penembakan, Pembangunan Harus Tetap Jalan

JAYAPURA – Meskipun kasus penembakan terjadi di Papua, khusus di daerah pegunungan mendapat perhatian serius dari Pemerintah Provinsi Papua. Pasalnya, pasca penembakan di daerah tersebut terus menghambat proses pembangunan, perekonomian, dan pendidikan serta kesehatan.

Kepala Biro Humas Pemerintah Provinsi Papua, Drs. F. X Mote, M.Si., mengakui bahwa penembakan di daerah pegunungan yang akhir-akhir terus terjadi, Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten tidak akan berhenti untuk melakukan pembangunan di daerah tersebut, termasuk roda pemerintahan.

“Saya rasa masalah penembakan diserahkan kepada aparat penegak hukum  karena  mereka yang mempunyai kewenangan. Tapi masalah pembangunan kita tetap jalankan,”

ungkap Mote kepada wartawan dalam keterangan persnya di Hotel Sahid,  Rabu (6/8).

Mote mengungkapkan, Pemerintah Provinsi Papua menilai bahwa masalah penembakan yang terjadi di Papua merupakan masalah ekonomi. Sebab, pembangunan di daerah itu tidak merata, pelayanan yang kurang merata, tapi Pemerintah juga terus berupaya melakukan pendekatan sehingga apa yang mereka inginkan itu bisa tercapai.

“Bukan berarti terjadi penembakan lalu proses pembangunan di daerah tidak jalan. Itu tidak boleh terjadi, apalagi sesuai dengan Visi Misi Gubernur Provinsi Papua yang baru ini, menginginkan masyarakat maju, sejahtera dan mandiri,”

Lanjut Mote,  dalam Visi Misi Pak Gubernur Lukas Enembe dan Wakil Gubernur Kelemen Tinal Visi Papua bangkit, mandiri dan sejahtera.

“Dalam fase Mandiri dan sejahtera kita sudah ketahui bersama bahwa Papua Bangkit ada sebuah fase yakni, adanya kesadaran suatu kemajuan yang harus dimulai dari diri kelompok dan daerah masing – masing oleh Pemerintah daerah itu sendiri.

Masalah penembakan yang dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata yang biasa disebut KKB, Mote mempertanyakan senjata yang dimiliki oleh kelompok tersebut. “Saya pikir Pemerintah bingung terhadap masyarakat yang bisa mendapatkan senjata. Ini harus ditelusuri oleh aparat dari mana senjata itu,” katanya bertanya.

Lebih lanjut disampaikan Motte , bahwa masyarakat Sipil yang memiliki senjata api, harus ada penjelasan tentang kepemilikan dari mana datangnya senjata tersebut.

“Kalau  pelaku bersama barang bukti sudah ditangkap aparat harus membuka keterangan Senpi itu dari mana, merk
maupun jenis peluru. Kemudian senjata itu milik siapa, apakah milik luar negeri atau milik TNI/Polri itu sendiri,”

kata dia.

Namun Pemerintah terus mengimbau agar aparat keamanan di daerah tersebut dilakukan pendekatan persuasif, dan hal ini yang dilakukan oleh Kapolda Papua dan Pangdam XVII/Cenderawasih. “Bila perlu kita tetap lakukan pertemuan seluruh pemangku kepentingan di Papua ini sehingga penembakan tidak lagi terjadi,” pungkasnya. (Loy/don/l03)

 

DPRP Minta Perketat Pengiriman Senjata dan Amunisi di Papua

JAYAPURA – Dewan Perwakilan Daerah Papua (DPRP) meminta aparat penegak hukum agar memperketat peredaran Senjata dan amunisi di tanah Papua, khusus di daerah-daerah Bandara Udara, seperti Sentani, Wamena serta pelabuhan-pelabuhan.

“Kami minta kepada aparat untuk memperketat pengiriman-pengiriman, baik itu senjata api maupun amunisi baik yang dikirim ke Kabupaten/Kota, khususnya di daerah-daerah pegunungan,”

kata Wakil Ketua I DPP Papua, Yunus Wonda, SH., kepada Bintang Papua belum lama ini di ruang kerjanya.

Permintaan itu, menurut Yunus, senjata yang selama ini dimiliki oleh masyarakat berseberangan dengan NKRI, mudah mengganggu rakyat maupun aparat keamanan di daerah itu.

Soal senjata memang kita tahu bahwa banyak rampasan, tapi persoalan sekarang adalah mereka dapat peluru dari mana. Ini yang harus diperhatikan aparat keamanan,” tukasnya.

Ia mengatakan, situasi di Papua jangan dianggap aman dan kondusif karena tidak ada penembakan. Namun kalau ada penembakan baru menyatakan situasi tidak aman.

“Hal seperti ini, aparat jangan terlena dengan situasi, akan tetapi harus standby menjaga keamanan itu termasuk mengantisipasi penyaluran-penyaluran peluru di tanah Papua ini,”

tekannya.

Salah satu contoh yang harus diperhatikan pemerintah adalah bandara Wamena. Dimana, bandara Wamena merupakan pusat masuk dan datangnya masyarakat yang ada di pegunungan.

Wamena pusat keluar masuk masyarakat sehingga aparat harus mengantisipasi adanya senjata maupun amunisi,” ucapnya. (Loy/Binpa)

Simposium Papua Barat di Vanuatu Ditunda ke Oktober 2014

Pastor Alain Nafuki, Ketua panitia pelaksana mengatakan, kegiatan akan ditunda ke bulan Oktober 2014, yakni dimulai dari tanggal 1 sampai 4 Oktober 2014 mendatang di Vanutua.

Keputusan tersebut dibuat setelah panitia mengkaji kembali kesiapan dari berbagai kelompok perlawanan yang akan diundang guna menghadiri simposium dimaksud,” kata Pastor Alain.

Salah satu tokoh Papua Merdeka di Vanuatu, Andy Ayamiseba ketika dikonfirmasi suarapapua.com, membenarkan informasi tersebut.

Selengkapnya di SUARAPAPUA.com

Simposium Papua Barat di Vanuatu Ditunda ke Oktober 2014

Pastor Alain Nafuki, Ketua panitia pelaksana mengatakan, kegiatan akan ditunda ke bulan Oktober 2014, yakni dimulai dari tanggal 1 sampai 4 Oktober 2014 mendatang di Vanutua. “Keputusan tersebut dibuat setelah panitia mengkaji kembali kesiapan dari berbagai kelompok perlawanan yang akan diundang guna menghadiri simposium dimaksud,” kata Pastor Alain. Salah satu tokoh Papua Merdeka di Vanuatu,…

Simposium Papua Barat di Vanuatu Ditunda ke Oktober 2014 was originally published on PAPUA MERDEKA! News

Pemerintah Indonesia Terapkan Standar Ganda untuk Warga Negaranya Sendiri

Demonstrasi pro Papua merdeka
Demonstrasi pro Papua merdeka dan kelompok pendukung negara Islam Indonesia. Foto: Ist.

Jayapura, MAJALAH SELANGKAH — Pemerintah Indonesia dinilai menerapkan standar ganda kepada warga Negara. Ada perbedaan perlakuan antara orang Papua yang berideologi Merdeka dan kelompok beridelogi Negara Islam Indonesia di provinsi lain di Indonesia. Standar ganda ini berlaku juga dalam hal kebebasan pers.

Dalam wawancara elektronik, malam ini, Rabu (06/08/14), Peneliti Human Rights Watch (HRW), Andreas Harsono mengatakan, di Papua, selama puluhan tahun, aktivis Papua biasa ditangkap, sering disiksa dan dihukum penjara, dari hanya beberapa tahun sampai 15 tahun, hanya karena mereka bicara soal merdeka. Mereka dikenai pasal-pasal makar.

Tetapi, jika dibandingkan, cita-cita dari ISIS maupun Jamaah Islamiyah, bahkan Hizbut Tahrir, adalah mendirikan negara Islam di Indonesia, pemerintah melakukan advokasi berbeda. ISIS dan Jamaah Islamiyah memakai kekerasan. Hizbut Tahrir tak menggunakan kekerasan.

Selengkapnya di MAJALAHSELANGKAH.com

Suva, MAJALAH SELANGKAH — Jurnalis Senior di Fiji Sun, Nemani Delaibatiki meminta pemerintah Indonesia tidak menghalangi kebebasan berekspresi jurnalis di Papua.

“Kami Jurnalis dari Fiji suport kebebasan berekspresi Jurnalis di Papua. Sesungguhnya kebebasan berekspresi yang sudah semestinya tidak lagi ditutup-tutupi. Kerja-kerja jurnalis adalah informatif dan edukatif yang berdampak pada perkembangan suatu daerah dan negara,”

kata Nemani Delaibatiki kepada majalahselangkah.com, Rabu (06/08/14).

Selanjutnya di MAJALAHSELANGKAH.com

Kami Diberi Peluru untuk Halau Brimob

Jayapura, 4/8 (Jubi) – Kelly Tabuni, seseorang yang mengklaim dirinya sebagai Juru Bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN-PB) Wilayah La-Pago menyatakankan, peristiwa baku tembak yang terjadi di Kabupaten Lanny Jaya, Provinsi Papua merupakan ‘permainan’ aparat keamanan untuk menciptakan konflik di wilayah itu.

“Sebelum 28 Juli 2014, ada anggota Brimob di Lanny Jaya yang tawar senjata dan amunisi kepada kami. Mereka minta kami halau aparat Brimob yang akan datang dari luar Lanny Jaya,”

kata Kelly kepada tabloidjubi.com, minggu (3/8) siang.

Pihak Kelly sempat melakukan negosiasi terkait tawaran ini dan puncaknya terjadi aksi penembakan pada Hari Idul Fitri itu. Menurut Kelly, TPN-PB Pimpinan Puron Wenda awalnya tidak berniat menyerang anggota TNI/Polri karena mempertimbangkan dampak-dampak terhadap warga sipil namun aparat mereka sendiri yang ciptakan.

“Kami duga ini untuk dana keamanan dan supaya menurunkan simpati publik terhadap perjuangan suci TPN/OPM,” ungkap Kelly yang mengaku berbicara mewakili Panglima Purom Wenda.

Lanjut Kelly, sekarang sudah banyak masyarakat yang mengungsi ke hutan-hutan karena ketakutan. Mereka sudah kehabisan bahan makanan. Sayangnya, pemerintah daerah juga tutup mata. Kelly juga mengaku telah dihubungi Bupati Lanny melalui seluler, meminta pihaknya mengirim beras untuk masyarakat yang sedang mengungsi ke hutan-hutan.

“Sejak dilakukannya operasi militer di Distrik Pirime, sudah ribuan warga sipil mengungsi ke hutan, karena banyak honai adat yang telah dibakar oleh aparat keamanan,”

kata Kelly lagi.

Saat ditanya terkait klaim TNI/Polri yang menyatakan bahwa TPN/OPM membuat ketakutan terhadap warga sipil, Kelly dengan tegas membantah.

“Mereka warga kami yang tinggal di Lanny Jaya. Tidak mungkin kami bikin takut atau mengancam masyarakat, apalagi membunuh. Tuhan dan alam tahu kalau kami melakukan hal-hal jahat pada masyarakat kami,”

katanya lagi.

“Kami sempat melakukan dua kali dialog dan semua berjalan dengan baik karena dijanjikan mendapat peluru tapi terjadi keributan pada pertemuan ketiga. Mereka sempat mengatakan akan naik ke markas untuk tembak Purom. Karena itulah kami melakukan perlawanan yang menewaskan dua aparat dan sisanya terluka,”

ungkap Kelly lagi.

Ketika disinggung siapa anggota Brimob yang melakukan pertemuan dan menjanjikan amunisi, Kelly tidak menyebutkan nama tetapi menegaskan bahwa salah satu dari antara mereka telah itu yang ditembak mati. “Aparat dan pemerintah tahu kasus ini. Tanyakan saja langsung kepada mereka.

Brigjen Pol Paulus Waterpauw, Wakil Kepala Kepolisian Daerah Papua, ketika dikonfirmasi terkait pernyataan Kelly Tabuni tak memberikan respon. Pesan singkat yang dikirim wartawan ke ponselnya juga tak dibalas. (Jubi/Aprila)

Baku tembak di Lanny Jaya, 2 Prajurit TNI luka, 5 OPM tewas

Merdeka.com – Pasukan gabungan TNI dihadang oleh kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM) saat melakukan pergeseran pasukan di Distrik Pirime, Kabupaten Lanny Jaya, Papua pada Jumat sekitar pukul 11.00 WIT.

Pasukan gabungan itu terdiri dari anggota Kodim 1702/Jayawijaya, Yonif 756/Wi Mane Sili, Satuan Tugas Perbantuan dan Denintel yang dipimpin oleh Dan Yonif 756/Wi Mane Sili.

Saat itu, pasukan gabungan TNI sedang menuju ke Pos Kotis Lanny Jaya. Mereka melaksanakan pengejaran terhadap kelompok OPM Enden Wanimbo, Rambo Wenda dan Purom Okiman Wenda di daerah itu.

Pasukan TNI dihadang di Distrik Pirime oleh kelompok OPM sehingga terjadi kontak tembak. Dua anggota dari pasukan gabungan TNI kena tembak.

Salah satunya, mengenai anggota Yonif 756/Wi Mane Sili atas nama Pratu Rohman. Lima anggota kelompok OPM dikabarkan tewas dalam insiden itu.

Panglima Kodam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Christian Zebua ketika dikonfirmasi wartawan membenarkan peristiwa itu.

Memang benar ada penembakan di Lanny Jaya. Lima OPM tewas ditembak dan dua anggota kami terserempet peluru,” katanya.

Hingga berita ini diturunkan, Christian menyampaikan masih terjadi aksi tembak antara pasukan gabungan TNI dan anggota OPM wilayah Lanny Jaya.

Sementara itu, dalam pernyataan via telepon seluler kepada wartawan di Jayapura, Enden Wandikbo dan Porum Wenda, pimpinan OPM, membantah jika ada anak buahnya kena tembak.

Enden Wanimbo: Tidak Satupun Pasukan Saya Terluka

Terkait pemberitaan media NKRI bahwa pasukan gabungan TPN/Polri menembak mati 5 anggota OPM kemarin (1 Agustus 2014) PMNews melakukan hubungan langsung dengan Komandan pasukan Tentara Revolusi West Papua yang melakukan penyerangan yang menewaskan pasukan Polri pada 28 Juli 2014. Ditanya kenapa situasi yang aman di Lanny Jaya menjadi tidak aman lagi gara-gara penembakan yang dilakukan di bawah komando-nya Enden Wanimbo,

“Kami tidak jual, polisi yang jual, kami hanya beli. Polisi kolonial Indonesia selama di Tanah Papua tidak diperintahkan untuk menjaga keamanan tetapi menciptakan ketidak-nyamanan dan kekacauan, jadi kami tegur supaya mereka berhenti buat ulah di Tanah Papua,”

kata Wanimbo.

Ketikan PMNews tanyakan lagi tentang korban jatuh sebagaimana diberitakan media NKRI pada hari ini sebanyak 5 orang, Wanimbo kembali menyatakan,

“Yang Indonesia bunuh itu masyarakat tidak berdosa di kampung. Tidak ada perintah pasukan saya untuk tinggal dikampung dan bergabung dengan masyarakat. Itu bukan cara kerja gerilya. Kita setelah menyerang sudah ambil posisi aman. Jadi kalau yang mereka tembah itu benar, itu pasti masyarakat sipil, karena semua pasukan saya sudah aman dan tinggal di posisi seperti diperintahkan.

Masih menurut Enden lagi,

Kalau orang Papua mati, pasti ada acara duka, ada keluarga yang tahu mereka meninggal, jadi coba cek saja ke orang Papua. Pasti kalau itu NKRI tembah, itu masyarakat sipil. Itu pasti, itu pasti! kasih tahu semua rakyat Papua bahwa kami tidak berperang sebodoh itu.

Komandan yang satu ini memang tidak seperti komandan lainnya yang selama ini berkomunikasi dengan PMNews, karena Komandan Wanimbo selama menerima telepon selalu mengeluarkan suara-suara semangan dan kata-kata membakar semangat. Ia katakan misalnya,

Barang sudah “go international”, jadi coba Bupati, Gubernur, semua orang Papua yang ada di bagaian Barat New Guinea ini dukung perjuangan kami. Orang Papua di sebelah Timur, mulai rakyat biasa sampai Gubernur DKI Port Moresby dan Perdana Menteri saja sudah mendukung. Jadi siapa saja yang tidak mendukung akan menyesal dan hidup kesasar di pulau-pulau terpencil di wilayah NKRI nanti sama dengan nasib teman-teman Melanesia dari Timor Leste yang terdampar sana-sini sampai ke Tanah Papua. Kita harus pintar baca situasi lokal dan internasional.

Sekali lagi kami tanyakan apakah benar 5 orang anggotanya telah ditembak mati oleh pasukan NKRI, Ende Wanimbo menyatakan, “Maaf saya lahir satu kali, mati satu kali, jadi yang saya bilang itu sudah, jangan tambah-tambah , jangan kurangi.”

Demikian PMNews sampaikan kepada semua pihak di seluruh dunia, berita KEBENARAN, fakta dari lapangan Tanah Papua, dari Rimba Raya New Guinea, untuk diketahui seluruh rakyat West Papua dan seluruh masyarakat Melanesia di manapun Anda berada.

Penyerang Anggota Polres Lanny Jaya Teridentifikasi

Jumat, 1 Agustus 2014 00:51 WIB, Laporan Wartawan Tribun Jateng, Muh Radlis

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG – Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Sulistiyo Pudjo Hartono mengatakan, pihaknya telah mengidentifikasi pelaku penyerangan anggota Polres Lanny Jaya di daerah Indiwa, Senin (29/7/2014) yang menyebabkan Briptu Yoga dan Bripda Zulkifli tewas tertembus peluru.

“Sudah kami identifikasi pelakunya. Kelompok ini juga pernah menyerang Polsek di Lanny Jaya, kapolseknya di bunuh. Bahkan, mereka juga sering merampok, menembak dan membakar mobil, tukang ojek, hingga menembaki pesawat,”

kata Pudjo.

Meski ada anggota yang menjadi korban, Pudjo mengatakan, pihaknya tetap akan menjalankan program sambang desa yang selama ini sudah berjalan.

Programnya tetap akan berjalan, demi menyadarkan masyarakat akan pentingnya kesadaran hukum. Tapi dengan metode yang berbeda,” katanya.

Yoga merupakan satu dari dua anggota Polres Lanny Jaya yang tewas diberondong peluru oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Indiwa, Kabupaten Lanny Jaya, Papua, Senin (28/07/2014).

Saat itu, 8 anggota Polres Lanny Jaya diserang kelompok bersenjata ketika  melakukan pembinaan wilayah di Indiwa, Kabupaten Lanny Jaya, Papua. Dua anggota tewas yakni Bripda Yoga dan Bripda Zulkifli, sementara dua anggota terluka yakni Bripda Alex Numberi dan Briptu Heskia Bonyadone. (*)

Up ↑

Wantok Coffee

Melanesia Single Origin Coffee

MAMA Minimart

MAMA Stap, na Yumi Stap!

PT Kimarek Aruwam Agorik

Just another WordPress.com site

Wantok Coffee News

Melanesia Foods and Beverages News

Perempuan Papua

Melahirkan, Merawat dan Menyambut

UUDS ULMWP

for a Free and Independent West Papua

UUDS ULMWP 2020

Memagari untuk Membebaskan Tanah dan Bangsa Papua!

Melanesia Spirit & Nature News

Promoting the Melanesian Way Conservation

Kotokay

The Roof of the Melanesian Elders

Eight Plus One Ministry

To Spread the Gospel, from Melanesia to Indonesia!

Koteka

This is My Origin and My Destiny