Reaksi Indonesia Atas Penayangan Film ” Goodbye Indonesia “

London – Penayangan film dokumenter perjuangan Papua

“Goodbye Indonesia”

di TV Aljazeera mendapat reaksi keras dari Pemerintah Indonesia. Indonesia menyatakan berita tersebut tidak berimbang dan objektif.

Melalui Penasehat Senior Wakil Presiden Indonesia, Prof. Dewi Fortuna Anwar dalam wawancara bersama TV Aljazeera (1/2) menyatakan bahwa Papua tidak seperti yang diberitakan dalam film Aljazeera yang diputar berturut-turut dari 30 Januari hingga 5 Februari tersebut.

“Sejak 2005 Pemerintah Indonesia telah melakukan pendekatan melalui kebijakan Otsus dan kami tahu bahwa Indonesia telah bekerja keras untuk kesejahteraan yang lebih baik, demokrasi dan perlindungan terhadap HAM”,

jelas Dewi dengan nada keras.

Lain halnya ketika wartawan Aljazeera menanyakan tentang mengapa KNPB yang menuntut kemerdekaan melalui jalur politik dengan cara-cara demokratis dilarang, ditangkap bahkan dibunuh? Dewi Fortuna yang juga mantan Dewan Penasehat Sekjen PBB Bidang Perlucutan Senjata ini menyatakan dengan tegas bahwa Pemerintah Indonesia dan hukum Indonesia tidak mentolerir kelompok yang berjuang untuk merdeka walaupun dengan cara-cara demokratis yang tujuannya untuk memisahkan diri dari Indonesia.

Ketika ditanya mengenai pelarangan Wartawan Internasional ke West Papua, Dewi Fortuna menjawab bahwa itu dikarenakan alasan keamanan di beberapa tempat di Wilayah itu. Bahkan ia mengatakan di Papua masih terjadi perang saudarah (suku) sehingga tidak aman bagi wartawan untuk Papua.

Film dokumenter yang diputar selama satu minggu berturut-turut pada program“People and Power” di Aljazeera tersebut ditonton oleh lebih dari 100 negara di dunia. Dalam situsnya, Aljazeera menempatkan film tersebut sebagai film yang paling banyak ditonton dan dibagi (dishare) ke jejaring sosial seperti Facebook, Twiter dll. Film tersebut membongkar kejahatan Indonesia terhadap rakyat Papua dan aktivis KNPB yang ditangkap, dikejar-kejar dan dibunuh hanya karena aktivitasnya dalam menuntut hak penentuan nasib sendiri bagi West Papua. (wd)

February 03, 2013, KNPBNews

February 3, 2013 0

Ke-6 Aktifis KNPB Wilayah Timika akan disidangkan 7 Februari 2013

Timika – Berkas pemeriksaan Ke-6 aktifis KNPB Wilayah Timika di ajukan ke Pengadilan Negeri Timika rencana akan disidangkan hari kamis, 7 Februari 2013; Keenam tersangka dijerat dengan pasal alternatif. Yakni pasal 106 KUHP Tentang Kejahatan Terhadap Keamanan Negara atau Makar dan diancam dengan pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun, Jo Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Alat Tajam.

Sementara itu Steven Itlay dari tahanan dalam pesan singkatnya menyatakan bahwa :

“Persidangan ke-6 aktifis KNPB Wilayah Timika akan dilaksanakan mulai hari Kamis, 7 Februari 2013 mendatang kasus pertama saat penangkapan adalah ALAT TAJAM tetapi karena tidak terbukti untuk dipersidangkan, maka polisi tambahkan lagi dengan kasus MAKAR. Mohon advokasi dan pantau kasus ini…! Segra Konsulidasi Rakyat di Timika dan dukungan doa.”

Ujar dari dalam tahanan LP di SP V Timika-Papua.

Dan dalam surat kabar lokal (Radar Timika) Edisi hari Jumat, 01 Februari 2013, halaman 09, Ketua Pengadilan Timika, menjelaskan bahwa,

“dijeratnya keenam tersangka dengan kasus makar, bukan merupakan keputusan atau kewenangannya melainkan dari Penyelidik. Demikian juga halnya dengan pelimpahan hingga dilaksanakannya sidang di Timika. Karena biasanya kasus makar, kerap disidangkan di propinsi atau bahkan di Jakarta. Itu semua tergantung keputusan polisi. Kami prinsipnya selalu siap menyidangkan kasus yang dilimpahkan kepada kami,”

katanya dalam Surat Kabar Radar Timika.

Sementara itu atas nama keluarga ke-6 aktifis KNPB itu, bapak Luis Yatipai mengatakan bahwa ihak keluarga sangat tidak setuju mereka disidangkan di Jayapura atau Jakarta.

“Kami pihak keluarga sangat tidak setuju disidangkan diluar kota Timika.

Ucap dengan nada keras.

Dan juga saudara Paskalis Douw, Wakil Ketua KNPB Wilayah Timika, mengatakan

“kami tidak mau masalah ini bawa keluar dari kota Timika. Kita buktikan dari pengadilan untuk apa masalah ini dibawa keluar.”

Katanya.

Untuk kronologis penangkapan dan pemeriksaan di Reskrim Polres Timika bisa klik disini : http://knpbnews.com/blog/archives/1349#more-1349

February 01, 2013, KNPBNews

February 1, 2013 0

TERIANUS SATTO : NAMA DANIEL KOGOYA TIDAK ADA DALAM STRUKTUR TPN-OPM

Upacara Pembukaan KTT TPN-OPM di Biak (www.wpnla.net/mawel)

Jayapura — Kepala Staf Umum, TPN-OPM, Mayjen Terianus Satto mengklarifikasi pemberitaan media mengenai penyerahan Daniel Kogoya kepada NKRI beberapa waktu lalu. Sato mengatakan pemberitaan itu hanyalah propaganda TNI bersama media Indonesia di Papua. Karena Danny Kogoya kini berada di LP Abepura untuk menjalani proses hukum kasus Nafri satu dan dua. Nama Daniel Kogoya itupun tidak ada dalam struktur TPN-OPM.

Teriyanus Satto menyampaikan klarifikasi itu melalui press releasenya kepada tabloidjubi.com, Kamis (31/1). Klarifikasi pertama dalam press release bertanggal 29 Januari 2013 itu, mengenai nama diri dan kesatuan Daniel Kogoya.

“Jika Daniel Kogoya ini benar TPN-OPM, maka TNI-POLRI dan wartawan harus memberikan data yang lengkap. Artinya, bahwa Daniel Kogoya ini dari Kesatuan mana dalam organisasi OPM-TPN,”

tegasnya dalam release.

Menurut Satto, dalam Organisasi TPN-OPM secara struktural nama Daniel Yudas Kogoya hanya seorang, yaitu Komandan Kompi Batalyon Mapenduma dari Kodap III Kali Kopi Timika, dibawah Komando Kelly Kwalik. Sedangkan Danny Kogoya juga hanya seorang, dalam organisasi TPN-OPM. Danny Kogoya memang benar Anggota TPN-OPM dibawah Komando Lambert Pekikir, sebagaimana disampaikan oleh Lambert Pekikir melalui Bintang Papua edisi 6 Desember 2012. Source:http://www.bintangpapua.com/headline/29379-lambert-tak-mau-persulit-dany-kogoya

Kalau tidak ada kejelasan dalam pemberitaan, menurut Satto, penyerahan itu hanyalah sekelompok orang yang diberdayakan demi kepentingan kelompok tertentu. Lebih dari itu, menurut Sato, itu merupakan propaganda pemerintah Indonesia melalui media. Propaganda itu tidak akan pernah mempegaruhi sikap TPN-OPM sejati.

“TPN-OPM sejati belum pernah menyerah kepada pemerintah kolonial Republik Indonesia,”

tegasnya.

Klarifikasi kedua mengenai dugaan jaringan dari kelompok Danny Kogoya. Penyerahan itu, menurut Satto, diduga dilakukan anggota jaringan Danny Kogoya yang kini berada di LP Abepura. Namun Kogoya membatahnya.

“TPN-OPM mengarahkan pelurunya kepada Danny Kogoya dan menduga bahwa yang menyerah itu adalah anggota jaringannya. Namun ternyata KNPB News melangsir berita pada tanggal 27 Januari 2013 bahwa Danny Kogoya mengaku belum pernah mengeluarkan pernyataan menyerah kepada NKRI dan Danny Kogoya mengaku dia belum menyerah dan sedang menjalani hukuman (http://knpbnews.com/blog/archives/1375) “Indonesia merekayasa Penyerahan 810 anggota OPM Gadungan”,”

tulis Sato dalam releasenya.

Klarifikasi Ketiga, pemberitaan media cetak beberapa waktu lalu itu benar-benar propaganda murni. Sebelumnya, tulis Sato, Cenderawasih Pos per November 2012 melansir berita bahwa Danny Kogoya merasa menyesal atas perbuatannya dan ingin kembali bergabung kepada Pemerintah NKRI dan membangun Papua bersama Pemerintah Indonesia.” Menurut Satto, pemberitaan-pemberitaan ini menunjukan bahwa telah dan sedang terjadi suatu propaganda media atas kepentingan pihak-pihak tertentu, yang memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan.

“TPN-OPM memberitahukan kepada publik dan Aparatur Pemerintah Indonesia serta Aparat Keamanan Indonesia dan juga kepada semua Jurnalis bahwa dalam struktur TPN-OPM, nama Daniel Kogoya ini tidak ada. Jabatan Kepala Staf yang telah dikatakannya itu pun TPN-OPM belum tahu,”

tutup Satto dalam releasenya.(Jubi/Mawel)

Thursday, January 31st, 2013 | 21:39:27, TJ

January 31, 2013 0

Dari Catatan Akhir Tahun Foker LSM Papua : Papua Hanya Butuh Political Will

Jayapura – Forum Kerja sama (Foker) LSM Papua memprediksi tahun 2014 mendatang, produk hukum ataupun gagasan-gagasan untuk kemajuan pembangunan di Bumi Cenderawasih akan jalan di tempat.

Ketua Starring Comitte Foker LSM Papua, Sefter Manufandu mengatakan, gagasan berupa dialog Jakarta-Papua dan terutama pemberlakukan UU Otsus plus tidak akan terjadi di tanah Papua. Ini dikaitkan dengan 2014, adanya dua agenda penting pemilihan umum, diantaranya pemilihan calon anggota legislatif dan pemilihan presiden.

Pihaknya mengklaim yang hanya diperlukan Papua saat ini adalah kebijakan politik yang baik.

“Ide-ide dan produk hukum, seperti UU Otsus Plus atau UU Pemerintahan Papua dan juga gagasan tentang dialog Jakarta-Papua yang dicetuskan untuk melahirkan harapan baru, mustahil dapat dilakukan pada tahun mendatang,”

jelasnya kepada wartawan dalam keterangan persnya di Kantor Foker LSM, Senin (30/12).

Khususnya Otsus Plus yang saat ini berada di pintu gerbang, menurut Sefter, sebenarnya itu adalah proyek Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Namun hingga saat ini, plus yang dimaksudkan belum jelas.

“Papua hanya membutuhkan political will yang baik, untuk mempercepat proses-proses kapasitas tertentu. Hari ini yang lemahnya adalah berkaitan dengan bagaimana jangkauan pelayanan pemerintah yang maksimal. Dari sisi kesehatan, pendidikan maupun ekonomi kerakyatan,”

ujarnya.

Proyek lain yang dilakukan untuk kemajuan di Papua oleh Presiden SBY adalah Keberadaan Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B), yang mengklaim akan melakukan percepatan di tanah Papua. Namun sepanjang UP4B berjalan di Papua dan Papua Barat sejak 2011 silam, belum juga membawa perubahan yang berarti untuk masyarakat setempat.

“Dari sisi komparatif, Papua memiliki anggaran yang luar biasa dan ststus kewenangan khusus serta jumlah penduduk 1,8 juta. Dari sisi komparatif itu, dibutuhkan political will untuk mempercepat pembangunan Papua. Misalnya masalah kesehatan, dimana-mana terjadi pandangan tentang kesehatan Papua yang sangat buruk sekali. Mungkin ada satu atau dua rumah sakit yang berada di beberapa kabupaten yang dapat menjadi contoh yang baik. Ada juga bupati yang cerdas menjalankan aspek sosial,”

akunya.

Lebih gamblang Foker Papua mendesak Provinsi Papua dan Papua Barat melakukan suatu grand design untuk dapat memproteksi orang asli Papua beserta sumber daya alamnya (SDA), walaupun Papua masuk dalam koridor VI untuk MP3E yakni percepatan pembangunan ekonomi.

Misalnya saja di Teluk Cenderawasih sudah blok migas oleh Repsol, di Fakfak area wilayah Bomberai akan dibangun Minapolitan, didaerah Merauke dan sekitarnya telah ada MIFEE.

“Namun pada kenyataannya pendekatan lebih kepada eksploitasi sumber daya alam dan meminggirkan rakyat pemilik hak ulayat tanah dan menimbulkan aspek bencana sosial yang lain,”

bebernya.

Sementara itu Program Manajer Foker LSM, Abner Mansai menambahkan, perkembangan kehidupan masyarakat di tanah Papua sepanjang 2013, diwarnai dengan berbagai permasalahan, baik politik, HAM, pengelolaan SDA, masyarakat adat, isu Perempuan dan lain sebagainya.

“Hampir sebagian permasalahan ini tidak dapat terselesaikan dengan baik. Permasalahan-permasalahan ini juga sebenarnya merupakan akumulasi dari persoalan yang sama yang dari tahun ke tahun tidak tertangani dengan baik. Sebagai contoh adalah; pelanggaran HAM diberbagai daerah di tanah Papua masih saja terjadi, penyelesaian masalah Papua melalui dialog damai yang terus didorong oleh masyarakat Papua tidak mendapatkan respon positif dari Jakarta, pembabatan dan konversi hutan untuk kepentingan bisnis skala besar seperti perkebunan kelapa sawit dan pertambangan masih marak terjadi, eksploitasi Sumber daya alam (SDA) masih terus dilakukan baik legal maupun ilegal bahkan terjadi secara massif,” urainya.

Dari sisi lingkungan hidup, sambungnya, komitmen pemerintah daerah dalam mendukung upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim justru terjadi sebaliknya. Ini bisa dilihat dari semakin tingginya ijin investasi diberbagai daerah yang berpotensi merusak hutan, hanya dengan alasan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Disisi lain, perampasan terhadap tanah dan sumber-sumber hidup milik masyarakat adat, juga semakin marak terjadi. Sebagai contoh; perampasan tanah milik masyarakat adat Malind Anim di Merauke untuk kepentingan Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE), penambangan emas ilegal di Degeuwo (Paniai) belum dilesaikan dengan baik. Pendulangan pasir laut di pulau Panjang Fakfak, eksplorasi minyak dan gas alam di blok Domberai, pencurian kayu dihampir seluruh Tanah Papua, sama sekali tidak terkontrol bahkan seakan-akan dibiarkan begitu saja.

“Dari sisi politik dan pengelolaan pemerintahan daerah, muncul keinginan perubahan terhadap UU No.21/2001 tentang Otonomi Khusus Papua dengan UU Pemerintahan Papua, atau apapun namanya nanti, ternyata menyebabkan pertentangan baru berbagai kalangan antara yang setuju (pro) dan yang tidak setuju (kontra) terhadap keinginan tersebut. Dan mungkin masih banyak lagi permasalahan sosial dimasyarakat yang tidak muncul dipermukaan, atau bahkan terpendam karena tidak menjadi perhatian,”

tandasnya. (lea/don/l03)

Selasa, 31 Desember 2013 10:59, BinPa

January 31, 2013 0

Pemerhati HAM Protes Buku Karangan Jared Diamond

JAYAPURA [PAPOS] – Pemerhati HAM di Tanah Papua protes dan menolak isi buku baru Karya Jared Diamond tentang orang pribumi yang berjudul; “The World Until Yesterday, What We Can Learn From Traditional Societies,” (“Dunia Sampai Kemarin, Apa yang Kita Bisa Belajar dari Masyarakat Adat”).

Dinilai rendahkan Orang Papua

Menurut Matius Murib, Koordinator Pembela HAM dan Direktur Baptis Voice di Tanah Papua, buku itu menyebarkan prasangka rasis tentang orang Papua. Penulis buku itu akan sampai di Inggris Rabu (30/1) kemarin dan pada tanggal 5 Februari mendatang dia akan berpidato di London-Inggris sehingga publik di Eropa dan dunia akan menikmati informasi yang dinilainya sangat sepihak.

“Penulis buku ini seharusnya berpandangan positif tentang orang pribumi. Oleh karena itu penulis sampaikan kita bisa belajar dari masyarakat adat. Namun, ada sejumlah masalah besar dengan buku ini di mana penulis sampaikan pesan yang berbahaya dan merendahkan,”

terang Matius.

Antara lain, terkesan seolah-olah orang pribumi di Papua masih mewujudkan hidup mereka pada hidup ribuan tahun yang lalu. Ini tidak benar dan memperkuatkan ide yang rasis bahwa orang pribumi adalah ‘terbelakang,’ ‘hidup dalam masa lalu,’ atau bahkan ‘zaman batu.’

Hal lainnya, terkesan bahwa perang suku dan kekerasan, yang difokuskan terhadap orang dari suku Dani pada tahun 1960-an. Penulis merincikan perang suku Dani sebagai ‘perang kronis.’ “Dia bilang bahwa ‘Orang Dani berperang setiap bulan selama setiap tahun.’ Kesan untuk pembaca adalah bahwa orang pribumi dari suku Dani ini adalah keras dan buas, menguatkan prasangka yang sering dipakai untuk merugikan orang pribumi,” ungkapnya.

Lanjutnya, Jared Diamond, penulis buku juga berpendapat bahwa orang pribumi sudah mendapat manfaat dari penguasa Negara dalam kehidupan mereka karena penguasaan ini sudah menghentikan perang suku. Dia menulis, “Orang Nugini menghargai manfaat dari perdamaian yang dijamin oleh penguasaan negara, yang mereka tidak bisa mencapai sendiri.” Dia juga menulis, “kebanyakan masyarakat skala-kecil menjadi terjebak dalam siklus kekerasan dan perang. Pemerintah Negara memberikan pelayanan luar biasa dalam memutus siklus-siklus ini oleh kedatangan mereka sebagai pemonopolian kuasa.”

Yang ia protes dari tulisan Jared Diamond adalah penulis sama sekali tidak menyebutkan kekerasan prajurit atau militer Indonesia dalam rangkaian kekerasan di Papua. “Buku ini terkesan sangat tidak berimbang dan obyektif dengan realitas di Tanah Papua sampai hari ini. Dari penulisan seperti ini, kami menduga penulis adalah agent atau kaki-tangan penguasa untuk melemahkan posisi dan eksistensi kehidupan masyarakat pribumi dan suku-suku asli di Tanah Papua,” katanya.

Matius minta hentikan stigmatisasi yang merendahkan martabat dan harkat masyarakat pribumi, seperti suku Dani dan 200-an lebih suku-suku asli di Tanah Papua. [ida]

Rabu, 30 Januari 2013 23:19, Ditulis oleh Frida/Papos

January 30, 2013 0

TV Al-Jazeera Akan Tayangkan Film Dokumenter Papua Selama 1 Minggu

Logo TV Aljazeera

London – Televisi Al-Jazeera yang berpusat di Doha, Qatar akan menayangkan film dokumenter tentang perjuangan bangsa West Papua. Film tersebut akan diputar berulang-ulang selama satu minggu, mulai dari hari Rabu tanggal 30 Januari hingga tanggal 5 Februari 2013.

Film yang berdurasi 30 menit ini dibuat oleh seorang pembuat film terkenal Dom Rotheroe yang dibantu oleh Sally Cholister seorang photografer yang melakukan perjalanan ke Papua sejak bulan November hingga Desember 2012 untuk investigasi tentang perjuangan dan genosida di West Papua. DomRotheroe juga pernah membuat film tentang perjuangan Timor Leste dan Bougenville yang berjudul

“The Coconut Revolution”.

Film tersebut menceritakan tentang perjuangan KNPB dan OPM. Sally dalam situs pribadinya di www.sallycollister.co.uk menyampaikan perjalanan dan foto-foto tentang film dokumenter tersebut. Dom Rotheroe dalam pesan pribadinya menyampaikan jadwal tayang film tersebut yaitu:

Rabu; 22.30 GMT (waktu di Inggris) – Kamis 06.30 Pagi waktu Papua
Kamis 09.30 (Kamis pukul 16.30 Sore waktu Papua)
Jumat 03.30 (Jumat Pukul 10.30 Pagi waktu Papua)
Sabtu 16.30 (Sabtu 23.30 Malam waktu Papua)
Minggu 22.30 (Senin, 06.30 Pagi waktu Papua)
Senin 09.30 (Senin, 16.30 Sore waktu Papua
Selasa 03.30 (Selasa, 10.30 Pagi waktu Papua

Film dokumenter ini juga dapat ditonton secara online di stream Al Jazeera English live online. Film ini akan ditonton oleh lebih dari 100 negara di seluruh dunia. Sally, dalam pesannya, mengajak anda dapat menonton dan membagi film ini agar dunia tau tentang tragedi kemanusiaan dan lingkungan terjadi di West Papua. Foto-foto tentang perjalanannya dapat diliat disini. (wd)

January 30, 2013, KNPBNews

January 30, 2013 0

KEASLIAN DANIEL KOGOYA DIRAGUKAN

Jayapura – Keaslian sosok Daniel Kogoya, pimpinan 212 pelintas batas RI-PNG yang selama ini bermukim di Papua Nugini dan memutuskan kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia masih diragukan sebagian orang.

Salah satu aktifis mahasiswa, Patrick Belau tak yakin jika orang yang mengaku Daniel Kogoya tersebut, benar-benar Daniel Kogoya yang asli.

“Sebagai aktifis mahasiswa saya melihat pernyataan di media yang oleh orang yang mengkalim sebagai Danny Kogoya dan mengeluarkan pernyataan menyerahkan diri dan kembali ke NKRI itu sangat diragukan,”

kata Patrick Belau via pesan singkatnya, Minggu (27/1).

Menurutnya, saat ini Danny Kogoya sedang berada di LP Abepura. Sementara yang mengeluarkan pernyataan tersebut adalah Danny Kogoya yang ada di perbatasan.

“Nah, ini keliru. Danny Kogoya itu ada berapa sebenarnya,”

singkatnya.

Dikatakan Patrick, tidak ada cerita Danny Kogoya bersama anak buahnya mau kembali ke NKRI, karena Danny Kogoya adalah tokoh pejuang OPM. Tokoh OPM sejati tidak akan menyerahkan diri.

“Dan untuk oknum yang mengklaim diri sebagai Danny Kogoya adalah Danny Kogoya binaan TNI/Polri alias binaan Indonesia. Jadi pada intinya pernyataan itu keliru,”

tutup Patrick Belau.

Sebelumnya, 2 September 2012 lalu sekitar 23.30 WIT, seorang yang diklaim polisi sebagai Danny Kogoya ditangkap saat sedang berada di Hotel Dani, Entrop, Kota Jayapura. Dalam penangkapan yang dilakukan anggota Polresta Jayapura itu, aparat terpaksa menembak kaki kanan yang bersangkutan saat berusaha kabur. Akibatnya, kaki Danny harus diamputasi karena tulang keringnya hancur. (Jubi/Arjuna)

Sunday, January 27th, 2013 | 22:38:42, TJ

January 27, 2013 0

Kawer: Buchtar Tabuni Korban Ketidakadilan

Buchtar Tabuni di depan Lapas Abepura (JUBI-Aprila)

Jayapura — Gustav Rudolf Kawer, pengacara Buchtar Tabuni mengatakan Buchtar Tabuni adalah korban ketidakadilan. Hal ini diungkapkan kepada tabloidjubi.com hari ini, Sabtu (19/1) di halaman Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas IIA Abepura sehubungan dengan berakhirnya masa tahanan Buchtar Tabuni dengan bebas bersyarat.

“Buchtar Tabuni adalah korban dari ketidakadilan untuk kepentingan negara yang lebih besar,”

kata Kawer kepada tabloidjubi.com seusai mendampingi Buchtar Tabuni hingga keluar dari pintu Lapas Abepura.

Menurut Kawer, Buchtar Tabuni tidak harus bebas hari ini. Dia seharusnya bebas dua puluh satu hari lagi dari hari ini karena fakta di persidangan itu, dia tidak terbukti melakukan pengeroyokan.

“Untuk sebuah kasus pengeroyokan seperti yang dituduhkan kepada Buchtar Tabuni, pembuktiannya itu pelakunya harus lebih dari satu orang sedangkan ini pelakunya hanya satu orang yaitu Buchtar Tabuni,”

ungkap Kawer lagi.

Buchtar Tabuni disambut massa Komite Nasional Papua Barat (KNPB) yang dipimpin langsung oleh Victor Yeimo, Ketua KNPB. Massa aksi berjumlah kurang lebih dua ratus orang. Buchtar Tabuni sempat menitikkan air mata saat dirinya disambut dengan iringan lagu Tanah Papua oleh massa yang menyambutnya.

Di tempat yang sama, Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Abepura, Nuridin mengatakan jadi Buchtar Tabuni masih harus melapor setiap satu bulan selama menjalani cuti bersyaratnya. Masa tahanan yang bersangkutan adalah delapan bulan, masih tersisa kurang lebih satu bulan lagi. Nanti yang bersangkutan selesai masa percobaannya setelah melapor di Bapas. Setelah itu, dia akan bebas setelah masa percobaannya dilalui dengan baik.

Bapas singkatan dari Balai Pemasyarakatan. Bapas adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) di jajaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI selain Rutan (Rumah Tahanan Negara) dan LAPAS (Lembaga Pemasyarakatan).

“Selama menjalankan cuti bersyarat itu, Buchtar Tabuni masih wajib lapor,”

demikian kata Nuridin kepada tabloidjubi.com hari ini, Sabtu (19/1) di halaman Lapas Abepura.(JUBI/Aprila Wayar)

Sunday, January 20th, 2013 | 01:13:47, TJ

January 20, 2013 0

Buchtar Tabuni Kunjungi Makam Mako Tabuni

Jayapura — Buchtar Tabuni, Ketua Parlemen Nasional Papua bebas bersyarat hari ini. Agenda pertama yang dilakukannya pasca keluar dari Lapas Klas IIA Abepura adalah mengunjungi makam Mako Tabuni, Ketua II KNPB di Pos 7 Sentani, Jayapura.

“Hidup Buchtar Tabuni! Hidup Filep Karma!”

yel-yel ini terus diteriakan Victor Yeimo, ketua Komite Nasional Papua Barat (KNPB) di halaman Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas IIA Abepura, Jayapura menyambut Buchtar Tabuni yang bebas bersyarat hari ini, Sabtu (19/1).

200 orang massa yang menyambut keluarnya Buchtar Tabuni dari Lapas Klas IIA Abepura kemudian mengantarkan Tabuni ke Kantor Bapas di Kali Acai, Kotaraja – Jayapura. Selanjutnya massa bersama-sama dengan Buchtar Tabuni mengunjungi makam Mako Tabuni di Pos 7 Sentani, Jayapura. Seluruh proses ini berjalan dengan baik dengan dikawal oleh aparat kepolisian dari Polresta Jayapura tanpa hambatan.

Buchtar Tabuni dan massa tiba di makam Mako Tabuni pada Pkl. 13.00 WIT. Hampir tiga puluh menit berjalan, Buchtar hanya terpekur di atas makam dengan terus menangis. Selanjutnya arahan dari Victor Yeimo. Selanjutnya, massa membubarkan diri ke tempat tinggal masing-masing.

Saat ditanyai tabloidjubi.com terkait pembebasan bersayaratnya hari ini, Buchtar Tabuni menanggapinya sebagai sesuatu yang biasa saja.

“Saya hanya keluar dari penjara kecil ke penjara yang lebih besar,”

demikian kata Buchtar Tabuni menjawab pertanyaan tabloidjubi.com. (JUBI/Aprila Wayar)

Sunday, January 20th, 2013 | 00:49:10, TJ

January 20, 2013 0

Pelanggaran HAM di Papua Harus Dituntaskan

Jayapura — Orang Papua banyak yang sudah mati karena pelanggaran HAM. Tuntaskan pelanggaran HAM di Papua. Pernyataan ini dikatakan salah satu calon Gubernur Papua, Noakh Nawipa, saat menemui tabloidjubi.com di Jayapura, Papua, Rabu (16/1).

“Saatnya orang Papua hidup aman dan damai, tanpa kekerasan. Orang Papua sudah banyak yang mati, kita tidak ingin itu terjadi lagi,”

katanya.

Komisioner Komnas HAM RI asal Papua Natalius Pigai belum memberikan keterangan ketika dikonfirmasi media ini melalui telpeon genggamnya. Namuan, sedikitnya lebih dari 6.000 laporan pelanggaran yang dilaporkan ke Komnas HAM RI di Jakarta sepanjang tahun 2012. Dari Januari hingga Oktober lebih dari 4.000 yang dilaporkan.