Pemekaran Papua Tengah: MRP Pertimbangkan Keuntungan Orang Asli Papua

Monday, 09-07-2012 16:11:19 Oleh admin

Jayapura, MAJALAH SELANGKAH – Terkait pertemuan 50 anggota tim pemekaran Provinsi Papua Tengah dengan Gubernur dan pejabat Gubernur Provinsi Papua, Dr.Drs.Syamsul Arief Rivai,MS SKPD, pada Senin (25/6) lalu, Majelis Rakyat Papua (MRP) akan mempertimbangkan keuntungannya bagi orang asli Papua.

Anggota MRP dari Pokja Adat, Yakobus Dumupa, S.IP kepada media ini, Senin (9/7) mengatakan, sesuai dengan ketentuan Pasal 76 UU No. 21 Tahun 2001, Pemekaran Provinsi Papua menjadi provinsi-provinsi harus atas persetujuan DPRP dan MRP setelah diusulkan oleh Gubernur, dengan memperhatikan kesatuan kultur orang asli Papua, kesiapan sumberdaya manusia dan peluang ekonomi untuk masa mendatang.

“Jadi usulan Pemekaran Provinsi Papua Tengah dan rencana pemekaran provinsi lainnya, selain atas inisiatif masyarakat, yang lebih penting adalah harus diusulkan oleh Gubernur Provinsi Papua. Usulan itu disampaikan kepada DPRP dan kemudian DPRP akan menyampaikannya kepada MRP untuk memberikan pertimbangan dan persetujuan. Tentu dalam hal memperikan pertimbangan dan persetujuan MRP akan mempertimbangkan apa keuntungannya bagi orang asli Papua, barulah akan memberikan keputusannya. Jadi apa keputusannya tergantung apa keuntungan untuk orang asli Papua dalam pemekaran tersebut,” kata Yakobus.

Ketika ditanya soal Surat Rekomendasi Gubernur, Yakobus mengatakan, sementara belum ada surat resmi dari Gubernur dan DPRP mengenai Pemekaran Provinsi Papua Tengah. “Kami hanya menerima beberapa dokumen dan aspirasi masyarakat dari tim pemekaran Provinsi Papua Tengah. Ya, sebagai aspirasi masyarakat kami harus menerima. Tetapi harus ada surat resmi dari Gubernur dan DPRP mengenai usulan Pemekaran Provinsi Papua Tengah supaya atas dasar itu kami dapat melakukan pertimbangan dan persetujuan terhadap rencana pemekaran provinsi tersebut,” katanya.

Lebih lanjut Yakobus yang juga penulis buku ini menjelaskan, prosedurnya memang harus begitu. Sedangkan kesiapan sumber daya manusia memang ada kajian akademik yang telah disampaikan kepada MRP dan MRP akan memperlajarinya. Hanya saja pemberian pertimbangan dan persetujuan harus berdasarkan usulan dari Gubernur dan DPRP.

“Tarik-menarik ibukota Provinsi Papua Tengah itu hal teknis, gampang diatur. Yang terpenting adalah MRP memang sudah mendengarkan aspirasi masyarakat, di mana sebagian orang memperjuangkan dan mendukung pemekaran Provinsi Papua Tengah, tetapi sebagian orang lagi menolak rencana tersebut,” jelas Ketua Pansus Klarifikasi Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua ini.

Mengenai keseiapan SDM, kata dia, MRP harus terima dokumennya dari pihak-pihak yang memperjuangkan pemekaran Provinsi Papua Tengah. Setelah itu, MRP akan mengukur apakah siap atau tidak. Begitu juga kepentingan orang asli Papua, pihak-pihak yang memperjuangkan pemekaran Provinsi Papua Tengah harus menjelaskan kepada MRP apa keuntungan bagi orang asli Papua. Hal-hal ini penting bagi MRP untuk mengambil keputusan.

Yakabus menegaskan kembali, MRP telah membentuk Pansus Pemekaran Provinsi Papua dengan Drs. Wiro Watken dan wakil ketua Aristarkus Marey. Pansus ini yang telah dibentuk ini bekerja untuk mendengarkan semua aspirasi masyarakat. Semua aspirasi dan usulan akan digodok oleh Pansus tersebut. Tetapi untuk menyetujuinya harus ada usulan dari Gubernur dan DPRP dulu. (DE/MS)

July 10, 2012 0

Seminar Nasional Dihentikan Peserta

Seperti diinformasikan sebelumnya (lihat di sini ) bahwa hari ini akan dilaksanakan sebuah seminar nasional. 43 Tahun Pepera. Seminar ini pada awalnya berjalan dengan suasana yang aman terkendali dan sangat sesuai dengan harapan para peserta yang ada.

Namun seiring waktu yang berjalan dari pembicara satu ke pembica lainnya, sangat jelas bahwa ada suatu hal yang berusaha ditutupi. yaitu fakta tentang Pepera yang cacat hukum itu, pepera yang tidak sesuai dan penuh dengan kebohongan. Fakta-fakta Pepera malah tidak dibahas tetapi langkah solusi masalah penyelesaian untuk Papua yang di bahas. Antara lain, solusi Papua dengan dialog, kemudian pembicaraan seputar otsus yang sebenarnya sudah tidak sesuai. sudah ditolak oleh masyarakat Bangsa Papua. Namun itulah kenyataan yang terjadi di republik ini.

Bahkan dalam seminar inipun terlalu berjalan dengan satu arah dimana mereka mengganggap bahwa generasi Papua sudah merasa bagian sah dari bangsa Indonesia. Sehingga persoalan sejarah Pepera yang terjadi tidak menjadi satu alasan juga yang membuat papua bergejolak tetapi mereka lebih melihat ke kegagalan otsus.

Situasi dan suasana semakin tidak terkontrol, luapan emosi peserta yang ada ketika pernyataan-pernyatan yang keluar dari seseorang mengatasnamakan mahasiswa Papua, yang menganggap mitos seputar pulau Papua sebagai naga dan juga Papua itu bagian utama dari berdirinya republik ini, sehingga pasti suatu saat nanti orang papua juga akan menjadi Presiden di republik indonesia.
Para peserta meminta pembicara tersebut untuk berdiam dan segera seminar ini ditutup karena tidak sesuai.
Bahkan seperti di tulisan seblumnya telah dimuat mengenai tujuan dari seminar ini, yaitu :

1. Menggali kembali semangat PEPERA 69, kaitannya dengan Sejarah Politik, Hukum internasional dan implementasi 43 tahun dalam membangun Papua yang sejahtera dan berkeadilan.
2. Menggali penjelasan semua pihak terkait upaya-upaya pemerintah yang telah dan tengah dilakukan di Papua demi terwujudnya masyarakat papua yan sejahtera dan berkeadlan
3. Menggali masukan masyarakat ( akademisi, LSM, dan tokoh Papua) terkait pelaksanaan otsus dan implementasi 43 Tahun dalam membangun papua yang sejahtera dan berkeadilan.
4. Meneguhkan kembali kepercayaan bersama bahwa otsus Papua merupakan kebijakan terbaik dalam penyelesaian persoalan-persoalan dipapua, namun implementasinya masih tersendat-sendat secara operasional.
5. Mencari titik temu dan sinergi programatik, semua pihak dalam penyelesaian konflik di papua secara damai, sejahtera dan berkeadilan.

Para peserta yang ada akhirnya meminta kepada Panitia untuk membubarkan dan menghentikan jalannya seminar ini. Dengan sedikit riak kecil dimana para paserta sempat melakukan aksi dengan suara-siara yang sangat keras untuk menentang dan melawan kepada panitia untuk segera jalannya seminar ditutup.
Akhirnya seminarpun ditutup. tanpa ada kompromi dan lain sebagainya.
==================================================================

Menurut pendapat saya, ini bukan waktu yang tepat untuk membicarakan hal-hal seperti itu. Kini 43 tahun sudah berlalu, indonesia telah memaksakan kehendaknya atas papua tetapi tidak berhasil, karena sejak kemenangan pepera hingga saat ini, Bangsa Papua masih menuntut untuk kemerdekaan yang sudah diproklamirkan. Sudah banyak korban berjatuhan, sudah banya pembungkaman suara-suara, penghilangan nyawa. Semua untuk sebuah kesatuan palsu yang dibangun. Dulu kami generasi lahir dan langsung belajar pancasila, kami ditipu bahwa itu adalah idiologi dan dasar negara kami, ternyata setelah kami dewasa memahami apa yang sesungguhnya terjadi, kami tak merasa bagian dari negara ini… kini kami menuntut pada indonesia, belanda dan PBB untuk segera mengakui kedaulatan kami bangsa Papua.

Bahkan jangan lagi ada mimpi jika nanti suatu kelak kita akan menjadi presiden di republik indonesia,……
Hingga kini, indonesia menganggap adanya suara untuk kemerdekaan adalah karena kesejahteraan tetapi bagi kami sesungguhnya itu ada pembohongan kepada warga bangsanya, Papua menuntut kemerdekaan karena fakta sejarah kemerdekaan bangsanya sudah ada.
Maka indonesia harus dan segera untuk mengakui bahwa Papua sudah merdeka, indonesia harus meminta maaf atas tindakan yang telah dilakukan sejak tercetusnya trikora. Pepera 1969 dan berbagai kejadiaan lainnya. (PH)

July 9, 2012 0

Kronologis Penembakan Kepala Desa Di Kerom Papua Versi Warga

PAPUAN, Jakarta — Walaupun Kapolda Papua, Pangdam XVII/Cenderawasih, serta berbagai petinggi Negara di Jakarta menyatakan pelaku penembakan adalah kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM) pimpinan Lambert Pekikir, namun masyarakat Keerom meragukan kebenaran informasi tersebut.

“Kami memiliki kronologis lain yang tidak sama dengan penjelasan petinggi-petinggi militer,” kata sebuah sumber yang juga warga Keerom, ketika dihubungi suarapapua.com, Kamis (5/7) siang.

Dijelaskan, pada pagi hari Kepala Desa (Johanes) sedang berkendaraan motor dalam keadaan yang aman terkendali. Ketika melintas (tempat kejadian penembakan), tiba-tiba ada satu mobil yang mengikuti dia dari belakang.

Mobil yang mengikuti itu menghampiri kepala desa yang saat itu masih diatas motor (sedang mengendarai), dari dalam mobil itu mengeluarkan tembakan yang diarahkan langsung ke kepalanya.

“Dan tembakan kedua bersarang di perut, akhirnya jatuh tersungkur disitu. Setelah itu, mobil tersebut segera melaju ke arah timur jalan,” jelasnya.

Karena masyarakat di sekitar mendengar tembakan dan ternyata menewaskan kepala desa mereka, maka masyarakat segera beramai-ramai ke tempat kejadian penembakan untuk mengangkat kepala desa (Johanes) yang sudah tidak bernyawa lagi.

“Saat masyarakat bingung, sedih dan sebagainya dan mencari tahu siapa pelaku penembakan, tidak lama kemudian datanglah mobil tentara dengan senjata lengkap, sehingga masyarakat sangat panik dan takut.

Melihat tentara, masyarakat melarikan diri ke hutan-hutan, karena kepala desa meraka ditembak, apalagi mereka punya pengalaman traumatis penembakan-penembakan yang pernah terjadi di wialyah itu pada tahun-tahun sebelumnya,” kata sumber ini.

Ketika masyarakat melarikan diri karena takut ditembak, akhirnya dijadikan sasaran penembakan dan berhasil menembak 8 orang asli Papua.

“Jumlah warga sipil yang ditembak adalah 8 orang, mereka murni bukan anggota OPM di bawah pimpinan Lamberth Pekikir,” katanya.

Lanjutnya, kemudian tentara mengejar dan menembak masyarakat yang melarikan diri ke hutan. Mobil yang tadinya menembak kepala desa tersebut kembali dari arah timur dan segera mengangkat Jenazah Johanes yang sudah tersungkur dan dimasukan ke dalam mobil dan segera melaju ke salah satu rumah sakit di Jayapura untuk diotopsi.

“Di berbagai media di Indonesia melaporkan kronologis yang tidak sesuai dengan apa yang sesungguhnya terjadi di lapangan (tempat kejadian),” kata sumber ini .

Saat ini, pihak militer sedang melakukan pengejaran terhadap kelompok Lambert Pekikir yang diduga sedang melarikan diri ke perbatasan PNG.

OKTOVIANUS POGAU

July 5, 2012 1

Ideologi Papua merdeka tidak bakal mati

Merdeka.com, Satu hari pada Oktober 2011. Penasihat khusus Sekretearis Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Bidang Pencegahan Pemusnahan Etnis mengajak Pendeta Socrates Sofyan Yoman, tokoh agama di Papua, berbicara di ruang tertutup. Ia ingin tahu situasi terakhir di Bumi Cenderawasih itu.

“Saya ditanya bagaimana kalau referndum digelar di Papua, bagaimana dengan pendatang?” kata Socrates saat dihubungi merdeka.com melalui telepon selulernya, Senin lalu. Dengan yakin, ia menjawab sudah pasti Papua merdeka. Ia menyatakan hanya orang asli Papua berhak menentukan nasib mereka bukan kaum dari daerah lain.

Sayangnya, Socrates lupa nama pejabat PBB itu. Ia cuma menegaskan dilarang berbicara soal isi pertemuan karena sangat rahasia.

Persoalan Papua mulai kembali mendapat sorotan internasional setelah Mei lalu sidang Dewan Hak Asasi PBB di Jenewa, Swiss, menilai ada pelanggaran hak asasi di sana. Saat itu, ada 14 negara, termasuk Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Kanada, Jepang, dan Meksiko, menyuarakan soal itu.

Menurut Socrates, pemerintah Amerika juga sudah menyerukan agar Jakarta segera menggelar dialog menyeluruh dengan tokoh-tokoh Papua.. Ia menyayangkan pemerintah pusat selama ini hanya mengedepankan pembangunan dan sisi ekonomi, namun tidak memperhatikan martabat rakyat Papua. “Bagaimana mau dialog kalau semua harus dalam kerangka NKRI (Negara kesatuan Republik Indonesia). Hanya orang bodoh saja mau percaya itu,” ia menegaskan.

Sebab itu, ia meminta Jakarta membahas seluruh agenda terkait Papua karena krisis di sana sangat rumit. Ia juga mensyaratkan Amerika bersama Belanda, dan PBB juga harus hadir. “Papua dari awal merupakan konspirasi internasional antara Amerika, belanda, dan PBB.”

Dihubungi secara terpisah kemarin, utusan khusus Presiden buat Papua, Farid Hussein, mengakui butuh waktu lama untuk menyelesaikan konflik Papua. “Di Aceh saja saya butuh dua tahun,” ujarnya. Untuk itu, ia menegaskan tidak boleh ada pihak asing terlibat dalam penyelesaian masalah Papua.

Sejauh ini, Farid dan Socrates membantah ada keterlibatan negara lain dalam konflik Papua. “Tidak ada LSM asing. Nggak mungkin berani, bisa habis mereka,” Farid menegaskan.

Kalau memang penyelesaian itu terjadi, Socrates mengisyaratkan rakyat Papua tetap ingin melepaskan diri dari Indonesia. “Ideologi itu sudah lama dan tidak bisa dihapus,” katanya. Namun ia menolak menyatakan dirinya menganut ideologi Papua merdeka. “Saya hanya penyambung lidah umat.”

Boleh jadi, pernyataan Socrates itu benar. Seorang sumber merdeka.com paham situasi di Papua menegaskan, “Kalau referendum digelar sekarang, 99 persen Papua merdeka.”

[fas]

July 4, 2012 0

Lambert Pekikir, Bantah Tundingan TNI/POLRI Atas Penembakan Warga Papua

Jayapura VB,–Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Proklamasi Kemerdekaan Republik Papua Barat, 1 Juli 2012 yang dirayakan oleh Tentara Pembebasan Nasional, Organisasi Papua Merdeka (TPN.OPM) dinodai dengan tindakan represi militer Indonesia melalui TNI yang menembak mati salah satu warga Papua yang merupakan Kepala Kampung Sawiyatami, Wembi. Indonesia melalui Polri juga menangkap 2 warga Papua di Wamena tanpa alasan yang jelas. Rakyat Papua terancam diatas negerinya sendiri.

Dari pantauan KNPBnews di Wamena, minggu pagi (1/7) tadi pukul 06:00 wp, dua orang aktivis masing-masing Enor Itlay (28) dan Semi Sambom (29) ditangkap oleh jajaran Polres Jayawijaya saat keduanya sedang dalam perjalanan pulang ke kampung Pugima yang tidak jauh dari kota Wamena. Tanpa alasan yang jelas, kedua aktivis ini dibawa ke Mapolres Jayawijaya dan sedang diinterogasi.

Di Kerom, perbatasan RI-PNG, Yohanes Yanafrom, salah satu kepala kampung ditembak mati oleh TNI yang sedang melakukan patroli. Dari sumber Lambert Pekikir, Koordinator TPN.OPM dari Markas Pusat Victoria selaku penanggung jawab HUT Proklamasih Kemerdekaan Republik Papua Barat, 1 Juli 2012 bahwa dirinya telah mendapat informasih langsung dari warga Papua di tempat kejadian bahwa korban pada pukul 08.00 wp sedang mengendai motor dan diikuti oleh mobil milik TNI yang melakukan patroli dan menembak langsung ke arah korban hingga jatuh dan mobil yang dikendarai TNI melaju meninggalkan korban.

Melihat korban terjatuh, beberapa warga bermaksud melihat korban yang terkapar di badan jalan, belum lama kemudian iring-iringan mobil TNI kembali menuju ke tempat kejadian dan melakukan penembakan secara membabi buta kepada warga yang sedang mengamankan korban. Lalu warga berlari menuju hutan mengamankan diri. Lambert menuturkan ada beberapa warga yang tertembak serpihan peluruh TNI, lainnya luka-luka.

TPN.OPM Tolak Laporan Versi TNI dan Media Indonesia

Sementara itu, terkait pemberitaan media yang melangsir laporan TNI bahwa penembakan terhadap Jhon (sebelumnya Yohanes) Yanifrom tersebut dilakukan oleh kelompok Lambert Pekikir, ditolak dengan tegas oleh Lambert via telepon pagi ini.

Jhon itu anggota resmi TPN-OPM, dia juga kepala desa Sawyatami. Saat ini markas besar OPM berduka atas kabar tersebut,” tegas Lambertus.
Lambertus mengatakan, dirinya terakhir bertemu dengan Jhon dua hari sebelum peringatan hari jadi Papua Barat. “Kami akan mancari tahu dengan cara kami atas kematian Jhon,” terang Lambertus.

Lambert selaku penanggung jawab perayaan HUT Proklamasih mengatakan bahwa dirinya bersama seluruh pasukan menghargai hari Proklamasih Kemerdekaan Republik Papua Barat, dan mulai dari kemarin lalu (30 juni – 1 Juli -red) kami berada di titik perayaan HUT dan melakukan upacara pengibaran bendera, sehingga lanjut Lambert, tidak benar pasukannya melakukan penembakan terhadap warga Papua di pinggir jalan.

Lambert mengatakan, sejak lalu, sesuai rencana dirinya menyatakan kepada Republik Indonesia bahwa perayaan itu akan dilakukan secara terhormat tanpa melakukan tindakan tembak menembak, apalagi kepada warga sipil yang tidak berdosa. Kini TNI justru melakukan penembakan dan menuduhnya sebagai pelaku penembakan terhadap Yohanes Yanafrom. “Mana mungkin saya membunuh rakyat saya, apalagi korban merupakan salah satu keponakan saya sendiri”, tegas Lambert setangah sedih.

Lambert membenarkan pengibaran bendera bintang fajar di tiga tempat, namun ketiganya dilakukan dalam rangka memperingati HUT Proklamasih kemerdekaan Republik Papua Barat.

Pasca penembakan yang dilakukan oleh TNI, sesuai pantauan lapangan, sekitar 8 truk Dalmas dari Brmob dan TNI melakukan penyisiran dan pengejaran kepada warga Papua yang diduga sebagai kelompok TPN.OPM. Sebagian besar warga di wilayah Kerom telah mengungsi ke hutan. Warga dikabarkan dalam kondisi darurat.

Sumber: KNPBNews

July 3, 2012 1

DEKOLONISASI MASYARAKAT ADAT DARI BANGSA KOLONIAL

( Menyadari Sifat, Ciri khas dan Perlakuan, Bangsa Kolonial Atas Masyarakat Adat )

PROSES penjajahan dimulai dengan pendudukan fisik tanah dan dominasi masyarakat adat. Setelah aspek terutama fisik penjajahan (konflik Militer., relokasi, dll,), metode non-fisik yang diterapkan. Ini termasuk apa yang dapat disebut aspek mental. Indoktrinasi agama, asimilasi budaya, sosial dan ekonomi adalah contoh yang umum. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa kolonisasi terdiri dari dua aspek utama – fisik dan mental.

Sebelum kolonisasi hadir di atas tanah masyarakat adat, keberadaan mereka merupakan bentuk dari negara merdeka dan berdaulat diatas tanah dan wulayat. Melalui kolonisasi Masyarakat adat kehilangan kebebasan mereka dan hidup dalam situasi tertindas. Agar terbebas dari keadaan yang menindas proses kolonisasi harus dibalik. Artinya, hal itu harus dimulai dengan aspek mental dan bergerak ke arah fisik.
Kolonisasi selalu merusak. Kehancuran ini menjadi termaginalisasi dalam masyarakat Adat. Beberapa karakteristik dasar ini adalah:

1. Kekerasan internal dan agresi
Kemarahan dan kekerasan yang ditujukan terhadap diri sendiri, satu sama lain dan keluarga / masyarakat. Ini termasuk perkosaan, pembunuhan, penganiayaan, pelecehan seksual terhadap anak, pemabukan, pencurian bunuhan, prostitusi, dll kekerasan irasional dalam hasil dari penjajahan atas masyarakat adat dari kondisi tertindas bahwa kolonisasi memaksakan pada orang. ( Kemiskinan, kehilangan identitas, kerusakan struktur keluarga dan bangsa, dll) Beberapa ini berasal dari metode khusus yang digunakan oleh bangsa penjajah, misalnya system pendidikan, bentuk pengajaran di sekolah , sistem cadangan, dll.

2. Individualisme – kepentingan
Dengan rincian dari bangsa dan keluarga, fragmentasi dan persaingan telah datang untuk menggantikan rasa persatuan,persaudaraan sebangsa, sewulayat dan kebersamaan masyarakat yang pernah menjadi dasar masyarakat Adat.(contoh: Perang suku, masalah pemilukada, masalah partai,di beberapa wilayah masyarakat Adat di Papua )

3. Mengabaikan salah satu budaya yang – asimilasi
Sebuah taktik kunci jika kolonisasi adalah untuk menggambarkan budaya adat sebagai negative kuno dan tidak relevan untuk masyarakt (modern). Setelah keyakinan ini tertanam dalam benak orang-orang adat mereka tidak memiliki alternatif lain melainkan diharuskan untuk mengasimilasi dan sesuai dengan masyarakat kolonialis ( Contoh: TV Papua tidak menyiarkan budaya dan lagu Papua, RI Nusantara V Jayapura, jarang menyiarkan lagu daerah asli Papua itu bagian dari asimilai kedalam budaya kolonial, maka sering kita degar lagu dangdut, pank, keroncong, sampai orang Papua ikut angkat lagu dengan irama keroncong jawa fakta nuansa musik dan lirik di Papua).

4. Kompleksitas Rendah diri – Krisis Identitas
Tujuan dari kolonialis adalah membuat orang adat percaya bahwa ada aspek positifya sedikit atau tidak ada dalam budaya Masyarakat Adat. Dominasi fisik dan mental, penggambaran negatif konstan pada penduduk asli atau pribumi dan sejarah mereka, dan sikap supremasi non pribumi memainkan peran fundamental atas nama Hukum Negara dalam penciptaan kompleks inferioritas pada masyarakat Adat. Orang pribumi mulai mempertanyakan identitas mereka dan menjadi terjebak di antara konsep historis realitas hari tradisional Papua dan sekarang. “Siapakah aku?” “Apa artinya lahir sebagai dan menjadi Papua”? Faktor yang berkontribusi besar terhadap pertanyaan-pertanyaan ini pada kedudukan / masyarakat sekolah, pembinaan anak-anak adat, sejarah yang tidak akurat, sentralisasi kebijakan yang berhubungan degan budaya dan identitas dijaga ketat oleh pemerintah, di daerah perkotaan, dan kehilangan bahasa dan budaya masyarakat Adat.

5. Meninggalkan wilayah tradisional
Kolonisasi menciptakan rasa ketergantungan Adat di kota-kota kolonial didirikan (cadangan – kota) dan kota. Untuk mendapatkan keuntungan dari program kolonial dan lembaga masyarakat adat harus bermigrasi ke daerah-daerah dan meninggalkan wilayah tradisional mereka. Tindakan relokasi dan mengisolasi penduduk asli ke dalam kawasan cagar adalah taktik yang digunakan untuk memaksa orang menjauh dari sebagian besar wilayah mereka degan atas nama pembagunan PEMUKIMAN. Hal ini memungkinkan negara kolonial untuk menganggap yurisdiksi atas tanah yang dulunya dikuasai oleh Bangsa papua/masyarakat Adat Papua. Ini juga menghilangkan masyarakat adat secara fisik untuk mengakomodasi pembentukan masyarakat pemukim dan ekstradisi sumber daya. Proses Land Registering ( Agraria ) saat ini adalah Perjanjian cara legal masuk dalam kehidupan masyarakt Adat, dan upaya memperoleh persetujuan untuk disepakati penutupan dan penyerahan wilayah tradisional atau hak Wulayat masayarakat adat. Contoh: Kerom,Arso tanah adat diambil untuk kebun Kelapa sawit, wilayah Grimi Nawa, Taja,Juk Lere Kaureh sebagian tanah adat diambil untuk pemukiman transmigrasi dan perkebunan kelapa sawit.

Dekolonisasi, seperti yang disebutkan diatas, adalah tindakan membalikkan proses kolonisasi. Dapat dikatakan bahwa dekolonisasi bersifat konstruktif, bukan destruktif. metode berikut dekolonisasi ditujukan untuk membalikkan efek destruktif kolonialisme yang telah dijelaskan di atas:

1.Meningkatkan kesadaran negara yang menindas penduduk asli hidup di paparkan lebih realistis dari sejarah dan dengan mengidentifikasi musuh yang sudah menciptakan dan memelihara penindasan itu. Strategi yang efektif dapat mencakup tindakan kontra-metode seperti: mendidik diri sendiri dan melayani sebagai contoh bagi orang lain, advokasi hak-hak adat yang berdaulat, mendukung dan membela hak-hak wulayat masyarakat Adat. Kegiatan ini memberi pengalaman yang menanamkan rasa senasip setujuan dengan melibatkan orang dalam tindakan yang memberikan kontribusi positif untuk komunitas mereka dan DEKOLONISASI

2.Akhirnya untuk meningkatkan harga diri mereka. Individu, keluarga, kemudian komunitas pemulihan harus terjadi. Selama proses pemulihan, kekerasan irasional dan agresi dibubarkan dan aspek yang lebih terarah dapat diidentifikasi untuk melampiaskan perasaan negatif yang tetap ditanam dari penjajahan.

3.Memahami Anda adalah orang Adat dan bangsa sebagai nenek moyang yang sama. Selama tahap awal pemulihan, persatuan dan kebersamaan memainkan peran penting dalam penguatan unit keluarga dan masyarakat Adat. Orang Adat yang sadar sejarah dan ciri serta gelagat penindas, mereka juga menyadari bahwa mereka tidak sendirian. Sikap individualistis diperkenalkan melalui kolonisasi, mengikuti pada kecenderungan alami, bahwa Adat merawat dan mendukung satu sama lain. Kepentingan pribadi juga memburuk dan bertentangan degan nilai norma adat dan kepentingan adat atau komunal /kebersamaan bangsa dalam bentuk nasional menjadi fokus utama sebagai kebutuhan dalam proses dekolonisasi.

4.Revitalisasi rasa kebangsaan dan menghargai pengetahuan dan cara keturunan secara Adat. Filsafat tradisional hormat dan penghargaan terhadap Bumi, kehidupan, orang lain dan diri sendiri adalah bagian positif dari budaya adat yang masih relevan saat ini. Pemahaman tentang aspek negatif dan positif dari masyarakat kolonial penting dan pendidikan pada aspek-aspek negatif harus ditekankan, sedangkan aspek-aspek positif yang digunakan. Harus diakui bahwa semua orang pribumi berasimilasi ke satu derajat atau yang lain, tidak ada yang kebal dari pengaruh kolonial atau asimilasi. Meskipun hal ini tetap benar, itu juga harus diterima bahwa budaya adat dan cara-cara tidak statis. Jika masyarakat adat tidak mengalami pengaruh kolonialisme, mereka tidak akan menjadi masyarakat yang sama persis seperti yang ada pada saat kontak awal. Orang Pribumi sekarang harus belajar untuk hidup dalam lingkungan kolonial dengan cara decolonized.

5.Menyadari kekuatan dengan cara adat. Selama menjalani dan menyatakan ke kebenaran-kebenaran sejarah, orang Adat menyadari kepalsuan dan dis-informasi bahwa masyarakat kolonialis bersirkulasi dalam hal sejarah Adat, budaya, dan praktek. Untuk memperluas proses dekolonisasi, penting untuk mulai mengarah pada tujuan lebih akurat dan benar dari masyarakat adat pada tahap ini. Pendidikan ulang pertama harus diarahkan untuk Bangsa Pribumi dan kemudian fokus dapat diarahkan kepada orang-orang dari negara lain. Masyarakat adat telah memiliki rasa rendah diri melalui gaya hidup yang menindas bahwa mereka telah menjadi terbiasa, reaksi awal mereka mungkin untuk menggulingkan penindas mereka dan mendapatkan kendali pemerintahan. Orang adat harus memahami bahwa masyarakat kolonial adalah merusak dan beberapa aspek positif itu tidak mengandung satu-satunya komponen yang bermanfaat yang dapat berkontribusi terhadap proses dekolonisasi. Hal ini tidak layak untuk Bangsa Pribumi terjajah untuk kembali ke gaya hidup yang benar-benar tradisional, mentalitas mereka dan lingkungan telah berubah secara drastis. Namun, penggabungan aspek positif (modern) masyarakat dan cara-cara adat leluhur akan memberikan kontribusi untuk mengatasi efek rendah diri dan krisis identitas.

6.Kependudukan kembali pada wilayah tradisional. Ini termasuk mendirikan kamp-kamp permanen atau semi-permanen dan masyarakat di daerah sebelumnya ditempati oleh masayrakat Adat yang ditinggalkan, serta meningkatkan kegiatan tradisional seperti memancing, berburu, dan pengumpulan makanan lainnya. Tujuan utama dari kependudukan kembali tersebut adalah untuk akhirnya membangun masyarakat mandiri dan independen di luar jangkauan dan pengaruh masyarakat kolonial. Dari ini, wilayah berdaulat dan bebas dapat direkonstruksi, akhirnya menghapus Masyarakat adat dari masyarakat kolonial – tujuan utama dekolonisasi.

Kolonisasi adalah konstruktif untuk masyarakat kolonial, tapi merusak masyarakat Adat. Sebaliknya, dekolonisasi adalah konstruktif untuk masyarakat adat, tetapi merusak masyarakat kolonial.

Zigzag & Kayway Long Hot Summer ’99
BERJUANG DEMI KEBEBASAN!

June 26, 2012 0

DIALOG PAPUA-JAKARTA MENJADI ISU REBUTAN BERBAGAI PIHAK

Masyarakat Papua memiliki pengalaman yang panjang dan pahit selama diintegrasikan degan NKRI, dan pengalaman pahit itu suda berakar urat dalam benak masyarakat asli Papua di bumi cenderawasih Papua dan kepercayaan bangsa Papua terhadap pemerintah NKRI suda tidak ada lagi.

Pegalaman pahit itu membuat masyarakat Papua akar pahit yang paling dalam dan tetap merasakan bahwa NKRI bukan bagian dari mereka dan mereka adalah suatu entitas suku bangsa yang berbeda karena Indonesia gagal mengindonesiakan Papua sejak tahun 1961 kepada “ Act of Free Choose” itu akar dari masalah yang tertanam di benak seluruh lapisan masyarakat asli Papua, proses ini yang tidak adil justru degan kekuatan militer mengintegrasikan bangsa Papua kedalam NKRI. Pola dan tingka militeristik itu terbawa sampai detik ini yang mengakibatkan permasalahaan besar dan pelanggaran Hak – Hak Asasi Manusia sebagai suatu etintas suku bangsa yang berbeda sehingga menimbulkan masalah dari waktu-ke waktu.

Sehubungan degan masalah-masalah yang terjadi di tanah Papua adalah jelas masalah hak politik yang diabaikan oleh NKRI atas persengkongkolan politik maka perlu melibatkan pihak yang pernah bersekongkol degan masalah Papua, itu adalah jalan terbaik guna melihat akar masalah serta menyelesaikan pokok dan akar masalah yang terjadi di Papua.

Perlu kita menilai cara – cara penaganan oleh Jakarta dalam upaya mengindoneisiakan orang Papua sagat tidak pernah memperhatikan aspirasi murni sejak gaung dialog yang dikomandangkan oleh Almarhum. THEYS H.ELUAY. Karena pengalaman buruk yang dialami oleh bangsa Papua dari tindakan dan kebijakan NKRI sagat merugikan bangsa Papua dan tidak dianggap penting suar-suara manusia Papua justru NKRI mementingkan daerahnya dan wilayah kekuasaanya bukan manusia Papua yang dipentingkan oleh NKRI.

Untuk mengaburkan ketidak adilan pada “Act of Free Choose” Indonesia mengunakan Tri Komando Rakyat ( Trikora ) untuk membasmi orang Papua yang bertentangan atau tidak terima hasil pelaksanaan Pepera yang tidak adil maka kekuatan militer NKRI yang begerak membasmi orang Papua dari resim Soekarno kepada Soeharto dan sampai Reformasi yang akhinya masyarakat Papua degan bebas megeluarkan unek-unek dan keinginan mendasar dari hari nurani yang jujur dalam kongres Papua I dan II pada tahun 2000, namun akhirnya NKRI mala menawarkan Otonomi sejacara paksa yang akhirnya kekuatan militer digunakan untuk membasmi seorang tokoh karismatik yang bertentangan degan otonomi Almarhum THEYS.H ELUAY sehingga otonomi yang penuh darah itu diterapkan secara paksa dan hasilnya pula tidak sesuai degan yang diharapkan oleh NKRI.

Barangkat dari itu karena ketidak puasan atas perlakuan NKRI terhadap bangsa Papua,masyarakat Papua tetap menyuarakan aspirasinya karena dalam otonomi dinilai pembunuhan orang Papua semakin meningkat maka orang Papua tetapi ngotot untuk MERDEKA diluar dari NKRI. Maka guna menilai hasil dari penerapan dan kendala dalam penerapan otonomi khusus, NKRI melakukan riset evaluasi lewat Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia ( LIPI ) akhinya LIPI menemukan berbagai masalah tambahan dan akar masalahnya adalah hak Politik bangsa Papua.

Degan demikian untuk membahas beberap pokok masalah yang disebut LIPI telah merumuskan DIALOG oleh jaringan damai Papua ( JDP ) degan konvensi yang lakukan di aulah Uncen telah kita melihat berbagai slogan entah TNI atau POLRI mengeluarkan “ KASIH ITU INDAH” tetapi pelaksanan tidak sesuai degan slogan tersebut dan slogan itu hanya menjadi perhihasan atau komoflasa bagi rakyat Papua dan pelaksanaan suda sagat bertentangan degan slogan tersebut diatas, dan semua hanya bersandiwara saja dan praktek tipu muslihat di tanah Papua.

Perlu sebagai bangsa Papua menilai secara kritis, pola penaganan aspirasi antara REFERENDUM dan DIALOG, ini ada main vertus yang perlu secara cermat diperhatikan sebagai bangsa Papua. Ada yang ingin DIALOG Di mediasi oleh orang ketiga, sekarang kita lihat bahwa degan adanya DIALOG harus difasilitasi oleh “orang ketiga” orang ketika yang dimaksud oleh beberapa tokoh geraja adalah dari Negara yang netral, namun orang ketika ini banyak yang dimanfaatkan oleh berbagai intitusi dan organisasi entah itu apakah degan hati nurani yang jujur untuk melihat akar masalah Papua atau melihat kulit masalah Papua tidak jelas bentuk motivasinya, karena belum ada juga format dialog yang jelas seperti yang di utarakan Pendeta GKIP Dr. Benny Giay dalam media tabloid jubi.

Kelihatanya mulai saling berlombah untuk mendiasi masalah Papua dalam proses DIALOG tetapi kita lihat motivasi mereka, karena yang mau mediasi entah itu dari lembaga mana tetapi mereka adalah orang NKRI dan sama hal juga menko polkam memilih orang – perorang atau lebaga, untuk ikut dalam proses DIALOG menurut versinya, atau keinginan Indonesia, hal ini sama pola justu pelanggaran dalam proses PEPERA ( Act of Free Choose ) kembali terjadi lagi yang ke tiga kali setelah keduanya adalah Otonomi secara Pakasa, dan proses dialog ini jelas untuk menjalankan UP4B yang mana untuk menjalankan itu nyawa seorang Pemimpin Vokal Mako Tabuni penantang Otonomi dan UP4B ditembak sama persis pola penaganan Almarhum THEYS H.ELUAY penantang kebijakan Otonomi khusus, maka untuk menerapkan UP4B mengkopolkam memilih orang sesuai degan pilihanya, dan orang pun berlomba-lombah untuk ikut mediasi dialog. Untuk memediasi karena tergerak degan motivasi jujur adil, dan bermartabat melihat dan memihak kepada kebenaran itu untuk melihat akar masalah Papua tidak hanya dikulit dan seolah – oleh masalah kesenjagan sosial, pembagunan dan sejenisnya, karena masalah Papua adalah masalah Hak Politik suatu entitas bangsa.

Kami sebagai orang Papua tetap mengikuti gelagat Jakarta dan gaya bermain dalam hal putar balik fakta dan sepak terjangnya dan kami memiliki diary dan catatan khusus degan gaya dan gelagat Jakarta dalam mengindonisiakan bangsa Papua serta upaya menutub kesalahan degan membuat dua kesahan kepada orang Papua, dan sekali lagi jika penaganan DIALOG tidak membahas masalah akar dan dasar persoalan maka UP4B dan sejenisnya tidak berjalan baik, dan berbuntut kepada kemerdekaan bangsa Papua itu jelas karena tawaran apa lagi Indonesia akan menawarkan kepada Negara-negara pendonor dana otonomi khusus dan UP4B? konsekwensinya berbuntut kepada Kemerdekaan Bangsa Papua.

Contributed:
Pemerhati: Allah,Alam dan Adat Papua
Korarit Munni

June 23, 2012 1

PRESIDEN SBY MEMUTAR BALIK KATA DEGAN MENGHIRAUKAN ASPIRASI PAPUA IBARAT PAPUA MINTA IKAN JAKARTA PAKSA KASI BATU

( Setelah Permainan Geme Teror dan Penembakan Terjadi, Jakarta Mulai Menyinggung Pembagunan Di Papua)

Perlu kita kaji secara baik dan secara tersirat kepada Presiden Indonesia (SBY ) degan sudut pandang budaya jawa, penyataan presiden lewat staf khusus Wilayah Papindo Velix Wainggai
Ternyata bisa dapat dilihat dari sisi tersiratnya bahwa Jakarta tidak mementingkan manusia Papua dan aspirasinya tetang beberapa usulan tokoh gereja baru-baru ini justru balik menekan untuk melakukan kebijakan pembagunan secara paksa di Papua.

Penyampaian terlulis lewat staf khusus untuk wilayah Papua Velix Wainggai yang dimuat di media Detik News pada minggu 17 juni 2012 bahwa; Situasi memanas di Papua disebut-sebut karena faktor sosial ekonomi yang tak kunjung selesai. Pemerintah menolak informasi itu degan menegaskan suda ada program jangka panjang untuk peningkatan kesejahteraan Papua.

Dalam penyampaian ini ternyata ada pihak yang menyatakan bahwa” situasi memanas di Papua disebut-sebut karena faktor sosial ekonomi yang tak kunjung selesai” pernyataan ini ada yang menyebut maka prersiden menolak , berarti dalam pemberitaan ini siapa yang mengatakan ? subjeknya tidak dijelaskan dan terjadi pengkaburan untuk membantah pernyataan yang kabur itu presiden mengatakan melalui staf khusus wilayah Papua Velix Wainggai bahwa “ Pemerintah menolak informasi itu degan menegaskan suda ada program jangka panjang untuk meningkatkan kesejahteraan Papua” rupanya ada dua kubu yang terjadi bertolak belakang dalam pemerintahaan SBY, karena pemerintahaanya menolak informasi tentang masalah faktor sosial ekonomi yang tak kunjung selesai, perlu dipertanyakan bahwa oknum yang menyatakan informasi tertebut pemerintahan SBY tidak secara tegas menolak dan menyebutkan oknum tersebut bahwa kepada siapa pemerintah SBY membantah? Ataukah yang mengimforamsikan itu dikategorikan sama degan OTK alias orang tak dikenal? Ataukah presiden SBY sedang bermain wayang dwi fungsi di pentas? Dan Ataukah ada kekuatan tertentu di Jakarta yang sedang melawan pemerintahan presiden SBY ?

Dari kedua pernyataan konroversi ini sebenaranya maksud apa yang dimainkan oleh Jakarta untuk rakyat Papua?, karena dalam mengungkapkan kasus di Papua belum lama ini, presiden SBY katakan tuntaskan kasus di Papua degan segerah maka untuk penanganan kasus ini polisi melakukan tindakan tanpa prosedur yang tidak jelas sehingga mengkambing hitamkan dan menembak mati ketua I aktifis KNPB Mako Tabuni, terus disisi lain dalam pemberitaan pada tertulis oleh Velix Wainggay bahwa “Berulang kali, Presiden SBY selalu memberikan direktif kepada Kementerian/Lembaga, termasuk TNI/Polri untuk mengelola Papua dengan hati, tidak berpikir business as usual, perlu terobosan, dan bahkan thinking outside the box,” tutur Velix dalam pernyataan tertulis, Minggu (17/6/2012).
Rupanya sesudah bermain di lapangan lain berbicara di media lain pula belakang untuk megkaburkan dan meniadakan isu-isu pelanggaran Ham yang terjadi di Papua, maka jelas semua pelanggaran adalah Perintah presiden.

Pernyataan ini keluar karena banyak tekanan kepada presiden SBY dalam menagani kasus papua secara konfehensip dan mengedepankan prinsip kemanusian dan demokrasi melalui menenerima aspirasi dari beberap tokoh agama dari Papua guna penyelesaian masalah mendasar di Papua, namun sebaliknya presiden mengeluarkan perintah untuk mengamankan Papua kepada institusi terkait seperti yang dikutip diatas namun ada yang bertolak belakang maka ada pembantahan terhadap informasi yang menyatakan Papua memanas karena faktor masalah sosial dan ekonomi perlu dilihat secara jernih dan kritis terhadap permainan antar kepentingan sehingga aspirasi dan masalah kemanusian di Papua tidak diperhatikan oleh Jakarta.

Dari pernyataan yang kontroversional diatas maka untuk saling mempertahankan kepentingan lahan bisnis mereka, manusia Papua menjadi korban bulan-bulanan aparat kemanan Indonesia TNI/PORLI di Papua, karena Jakarta tidak mementingkan manusia Papua tetapi Jakarta mementingkan tanah dan hasil kekayaan masyarakat Papua di tanah Papua, oleh sebab itu bangsa Papua menjadi korban kepentingan Jakarta. Dari pemberitaan media masa yang tidak saling singkronisasi menyatakan bahwa sebenarnya pemerintah Indonesia tidak mementingkan Manusia Papua melainkan mementingkan kekayaan alam bangsa Papua degan slogan “PEMBAGUNAN” slogan pembagunan ini yang menjadi ladang perebutan oleh kelompok berkempentingan di Jakarata dan berdampak dari itu masyarakat Papua menjadi korban dengan menstikmasisasi OPM dan separatis maka layak dikatakan Pemerintah Indonesia tidak serius melihat nilai kemanusiaan dan mengabaikan HAM di Papua malahan mementingkan Pembagunan dan mengedepankan pembagunan ibarat “ orang Papua minta ikan Jakarta paksa berikan batu” sama saja pemerintah Indonesia sama sekali tidak menghargai hak-hak dan aspirasi orang asli Papua maka Pemerintah Indonesia bukan berupaya membagun Manusia Papua melainkan Memusnahkan manusia Papua diatas tanah warisan leluhur mereka atas nama kebijakan Pembagunan.

June 18, 2012 1

INDONESIA POLICE MUST BE ABLE TO PUBLICITY THE PROJECTIL OF BULLET GAME TO TERROR AND SHOOTING DURING THE TECHNIQUE SCENE OF LOCATION

the Conduct of professionalism Indonesia police have to declare of public about the projectile of bullet from the murder as well as how they publishing to the public about shot dead of Mako Tabuni. The Indonesia police must be able to declare loudly trough proportional and professional work from which the type of bullet projectile and who the real actor behind the executor of the murder as long terror and shooting teken place in Jayapura Papua.
In this case Police not only can be considered that Makho Tabuni as an actor and puppeteer behind all these events. It is considered to close up the democratic space throgh repressive way by the Government of Indonesia to the people of West Papua.

Indonesia police soon as possible to publish either sample of projectile bullet taken from the victim through the manner of the scene, then all citizens and residents of Papua could also learn the results of police performance in revealing the actor was shooting for. If not still be indicate in this circumstatnce all shapes and effort in revealing cases of terror and shooting are part of close up democratic space and part of the reduce democratic process of the Papuan people.

The public can judge that the police action is only a form camouflage of the police operation carried out by a special team of Regional Police in Papua, performance and professional police disproportionately targeted because it is clear that the KNPB activist group that has being loudly voices the aspirations of the West Papuan. Indonesia can not afford to absorb this aspiration, although some Papuan are seeking dialogue Papua with Jakarta mediate by other neutral country but Indonesia addressed precisely this aspiration neglected forms of special operations contained in an clandestine intelligence operation this was to reduce the quasi-democratic form of expression.

Expectation to the near future the police should be able to reveal a bullet projectile of any incident in the city of Jayapura, if the government still considers Papua part of the Unitary Republic of Indonesia, police must be alleged the bullet projectile about the first shooting of the one of KNPB activist Terjoli Weya in front of KOREM Padambulan Jayapura last months ago and the shooting of foreigner in Base-G beach rivals.
Police performance in the eyes of the international community and the public can judge the professional Indonesia police, if all of these cases in unloading from the beginning to avoid the police understand the discrimination performance.

Indonesian police are not only shooting the Mako Tabuni with stated that had prosecute the masterminds and perpetrators of the shooting in order to obfuscate the truth in the eyes of publicity through various media, but the bullet has not been announced projectile means finding out where the bullets and weapons that can be obtained and the actors can use it?, then keep track of who the provider of weapons and bullets? It must be published, but the police are not able to reveal it then, clearly indicated police have camouflage, or the government of Indonesia twisting facts just to muffle the democratic space in the land of Papua.

Based on the assessment is appropriate to say the nation of Papua in colonization and neo-colonial Homeland of Papua, this was approve and the firing was part of the terror and intimidation by Indonesia government against Papuans to suppress democracy.

June 17, 2012 0

POLISI INDONESIA HARUS MAMPU MENGUNGKAPKAN PROJECTIL PELURU DARI HASIL OLAH TKP SELAMA TEROR DAN PENEMBAKAN DI KOTA JAYAPURA

Kinerja polisi Indonesia harus mampu menyatakan kepada publik secara lantang ebagaimana ungkapan dalam proses penembakan Mako Tabuni di Perumnas III Waena, agar prolisi harus bekerja proporsional dan profesional, dari mana jenis projectil peluru dan siapa sebenarnya aktor dari pada semua serangkaian peristiwa ini, jika bukan demikian polisi tidak hanya bisa dianggap bahwa Makho Tabuni sebagai aktor dan dalang dibalik semua peristiwa ini. Hal ini dianggap menutup ruang demokrasi secara refresif oleh Pemerintah Indonesia kepada rakyat Papua.

Kepolisian Indonesia segerah mempublikasikan hasil projektil peluru yang diambil baik itu dari korban melalui ola tempat kejadian, maka semua warga Papua maupun warga Indonesia bisa mengetahu hasil dari kinerja kepolisian Indonesi dalam mengungkap kasus dan aktor penembakan selama ini. Jika tidak tetap dianggap semua bentuk dan upaya dalam mengungkapkan kasus teror dan penembakan adalah bagian dari menutup ruang demokrasi di tanah Papua dan bagian dari proses meredam ruang penyaluran demokrasi masyarakat Papua.

Publik bisa menilai bahwa tindakan polisi hanya suatu kamoplase dari bentuk operasi polisi yang dilakukan oleh tim Kusus POLDA Papua, kinerja polisi tidak proporsional dan profesional karena jelas yang diincar justru kelompok aktivis KNP yang selama ini degan keras menyuarakan aspirasi bangsa Papua. Indonesia tidak mampu untuk meredam aspirasi ini walaupun sebagian bangsa Papua sedang mengupayakan dialog degan Jakarta justru aspirasi ini diabaikan ditanggapi degan bentuk-bentuk operasi khusus yang dimuat dalam operasi klendestin inteligen Indonesia guna meredam semu bentuk ungkapan secara demokrasi.

Diharpakan dalam waktu dekat polisi Indonesia harus mampu mengungkapkan projectile peluru dari setiap kejadian di kota jayapura, jika pemerintah Indonesia masih menganggap Papua bagian dari NKRI buktikan projektil penembakan pertama terhadap saudara Terjoli Weya di depan KOREM Padambulan lalu belanjut kepada penembakan terhadap Warga Asing di pantai Base-G dan seterunya. Kinerja polisi dimata masyarakat internasional dan masyarakat Indonesia bisa menilai kenerja polisi Indonesia apabila semua kasus ini di bongkar dari awalnya agar tidak terjadi paham diskriminasi kinerja polisi.

Polisi Indonesia tidak hanya degan penembakan MAKO TABUNI dinyatakan bahwa suda mengusut dalang dan pelaku penembakan guna mengaburkan yang sebenarnya di mata publi lewat berbagai media masa tetapi projetil pelurunya belum diumumkan berarti harus mencari tahu dari mana peluru dan senjata yang dapat diperoleh dan pelaku dapat memakainya?, lalu melacak siapa penyedia senjata dan peluru tersebut? Itu harus dipublikasikan jika polisi tidak mampu mengungkap hal tersebut maka, jelas diindikasikan polisi berkamoplase, atau pemerintah Indonesia memutarbalik fakta hanya guna meredam ruang demokrasi di tanah Papua.

Berdasarkan penilaian tersebut layak dikatakan bangsa Papua dalam Penjajahan neo-kolonial NKRI dan Papua bukan bagian dari NKRI semua bentuk teror dan penembakan adalah bagian dari teror dan intimidari oleh NKRI terhadap warga asli Papua untuk membungkam ruang demokrasi.

June 17, 2012 0