JAYAPURA- Lembaga Studi dan Advokasi Hak Asasi Manusia Els-HAM Papua menilai teror penembakan warga sipil di Kota Jayapura yang hingga kini pelakunya belum terungkap, diduga sengaja dirancang untuk memberikan stigma, orang asli Papua anarkis dan bisa membunuh siapa saja, pasalnya, seluruh korban penembakan adalah kaum pendatang.
“Semua korban adalah pendatang alias non Papua, ini sengaja diciptakan agar dunia luar mencap orang Papua yang melakukan pembunuhan. Sekaligus membelokan perjuangan Papua yang damai kearah kekerasan,’’ ujar Ferdinan Marisan Direktur Elsam Papua di Kantor Elsham Papua, Selasa (12/6). Ia juga menambahkan, serangkaian aksi terror penembakan terjadi, disaat dunia internasional sedang memberikan perhatian terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM di Papua.
Serangkaian kekerasan sengaja diciptakan, tercermin dari penyataan Kepala BIN Marciano Norman, yang sudah langsung menuding OPM sebagai pelaku terror, padahal Polisi belum menangkapnya. ‘’Belum apa-apa sudah langsung menuding OPM, padahal polisi masih melakukan pengusutan,’’ tukasnya.

Intinya lanjut Marisan adalah pengalihan isu yang dirancang sedemikian, sementara aparat kepolisian tidak dapat bertindak secara profesional, malah terkesan pembiaran, padahal kasus teror yang terjadi di Kota Jayapura perlu segera disikapi secara profesional dalam rangka mencegah terjadinya kekerasan terhadap warga sipil. Elsham dalam rekomendasinya menyebutkan, Polda Papua harusnya mengedepankan asas praduga tak bersalah dalam melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap pihak pihak yang diduga terlibat dalam berbagai aksi kekerasan dan pelanggaran HAM selama ini.
Untuk semua pihak, institusi Pemerintah, masyarakat sipil maupun individu, jangan mendahului memberikan kesimpulan tentang berbagai kejadian yang terjadi, namun kita semua memberikan kepada kesempatan kepada aparat Kepolisian Polda Papua dan jajarannya untuk secepatnya menuntaskan proses investigasi yang komprehensif terhadap pihak- pihak yang terlibat dalam berbagai aksi kekerasan, terutama kepada inisiator dan perencana dan jangan hanya sebatas menangkap eksekutor belaka, sebagaimana yang terjadi selama ini.

ELSHAM juga mencatat sedikitnya ada 20 kasus kekerasan dan penembakan serta teror yang dilakukan OTK maupun aparat keamanan terhitung April 2012, dimana instensitasnya meningkat tajam. Elsham juga merelease sejumlah kasus kekerasan di Papua. Antara lain, penyiksaan dan penangkapan sewenang wenang. Dicontohkan pada 30 april 2012, sedikitnya 42 orang telah mengalami penyiksaan dilembaga pemasyarakatan Klas II A Abepura.

Pada 2 mei 2012, Trejolih Wenda ditembak oleh orang tak dikenal (OTK) di depan Korem Abepura, korban meninggal setelah menjalani perawatan di RS. Dian Harapan. Pada 2 mei, sertu Arif, anggota Densipur X dianiaya sekelompok orang disamping balai bahasa Jayapura. 3 Mei serta sejumah kasus kekerasan lainnya.
Hal senada juga diungkapkan Aktivitas HAM Papua Pastor Yohanes Jonga, ia menuding pelaku penembakan di Kota Jayapura adalah kelompok terlatih yang memiliki kemampuan cukup besar, sehingga aparat keamanan kesulitan mengungkapnya.

“Pelaku serangkaian penembakan pasti kelompok terlatih, mereka bertujuan membuat masyarakat resah dan takut. Sementara kekuatan-kekuatan yang ada pada masyarakat sudah hancur, rusak dan tidak ada saling percaya lagi sekarang,’’papar Pastor Yohanes Jonga peraih penghargaan Yap Thiam Hien tahun 2009 itu.
Pastor Jonga menuding, serangkaian kekerasan yang terjadi di Kota Jayapura sengaja diciptakan Jakarta. ‘’Jakarta selalu menjadikan Papua ini proyek, untuk kepentingan mereka,’’tukas dia.
Ia melanjutkan, kekisruhan yang saat ini
terjadi di Papua, akibat macetnya saluran komunikasi antara rakyat Papua dengan pemerintah pusat. “Dialog Papua-Jakarta tak pernah terealisasi, sehingga komunikasi tersumbat,’’ paparnya.

BIN: Penembakan di Papua Politis
Sebelumnya Kepala Badan Intelijen Negara Letjen Marciano Norman mengatakan, serentetan penembakan terhadap warga sipil maupun aparat penegak hukum di Papua dan Papua Barat memiliki muatan politis. Ada keterkaitan antara penembakan oleh orang tak dikenal dengan Organisasi Papua Merdeka.
“Ada link politik antara mereka yang ingin Papua merdeka dengan kelompok bersenjata sekarang. Mereka juga ingin menarik jurnalis asing untuk minimal menulis tentang itu,” kata Marciano kepada para wartawan di Jakarta, Senin (11/6/2012).
Marciano juga menduga, kelompok bersenjata ini ingin menarik perhatian kelompok hak asasi manusia internasional. Mereka ingin mencitrakan seolah-olah ada pelanggaran HAM berat di Papua dan Papua Barat. Padahal, klaim Marciano, situasi di Papua saat ini aman dan kondusif.

Mantan Komandan Pasukan Pengamanan Presiden ini meminta masyarakat harus turut mendukung aparat penegak hukum yang tengah melakukan sweeping kepemilikan senjata ilegal. Masyarakat diminta tidak bersikap apriori. “Kita tidak bisa menyerahkan ini kepada Polri saja,” kata Marciano.

Penembakan oleh orang tak dikenal kembali terjadi di Papua, Minggu (10/6/2012) pukul 21.15 WIT. Seorang satpam Mall Abepura, Tri Surono (35), tewas ditembak di depan Universitas Cendrawasih. “Penembakan ini adalah bukti kuat bahwa kelompok bersenjata sudah mulai melakukan teror di kota,” kata Marciano mengomentari penembakan ini sebagaimana dilansir media online kompas.com. (ven/jir/don/l03)

Dalam rangka menyingkapi kasus-kasus penembakan yang terjadi akhir-akhir ini, polisi melakukan penangkapan menyeret orang asli Papua seperti yang terjadi di beberapa tempat yang akhirnya menimbulkan keresahan bagi warga asli Papua.
Karena dinilai polisi melihat dimana ada kelompok orang asli Papua berkumpul di tempat tertentu langsung degan sikap arogansi menangkap orang Papua contoh yang terjadi pada tanggal 10 malam pukul 10:03 WIT di beberapa tempat sehingga menimbulkan warga dalam ketakutan terutama warga asli Papua karena polisi menargetkan orang asli Papua dan diduga sebagai pelaku penembakan warga.

Salah satunya penangkapan terhadap saudara Calvin Wenda sampai detik ini dalam pemeriksaan polda degan mendapat tekanan dan bentuk intimidasi agar tersangka tetap menyatakan diri sebagai pelaku, sampai keluarganya mau mengunjungi tidak dapat diperbolehkan. Dan juga dalam pengungkapan kasus penembakan terhadap warga Dok V Yapis Teddy Tabuni adalah kerabat dari saudara Calvin Wenda yang telah ditangkap polda Papua, polisi sendiri belum bisa mengungkapkan kasus ini karena diduga anggota Polisi yang melakukan penembakan terhadap Teddy Tabuni Yapis dok V Jayapura.
Kenyataan polisi dalam rangka menyingkapi tidak profesional dan telah mendiskriminasi dan memojokan orang asli Papua maka kenyataan ini telah terlihat target aparat dan kecurigaan terhadap masyarakat Pegunungan yang dianggap pembuat onar di tanah Papua, karena dalam kenyataan ini kami bisa melihat bahwa di mana tempat-tempat masyarakat gunung beraktifitas di incar oleh aparat kepolisisan guna menangkap secara paksa seperti yang terjadi pada tanggal 10 malam dua hari lalu di Perumnas III Waena.

Kepolisian dalam menyingkapi masalah harus secara proporsional dan profesional dalam menangkap dan menahan orang asli Papua dan dalam rangka operasi juga warga pegunungan tengah dijadikan sasaran operasi aparat dalam menyingkapi masalah penembakan yang akhinya menimbukan keresahan. Ketika Polisi melihat orang yang berambut lingkar dan brewokan dicurigai dan dianggap pelaku dan ditanya oleh aparat, karena dari pemberitahuan oleh beberapa anggota masyarakat pegunungan ketika mereka berjalan aparat dapat menanyakan dan identitas dan tempat tinggal mereka.

Jika dilihat sebenarnya mereka adalah orang asli Papua yang memiliki tanah Papua sedangkan orang dari luar Papua yang masuk dengan kapal putih tidak pernah ditanyai KTP dan dari mana asalnya, karena akhir-akhir ini banyak tukang bakso, tukang sayur, tukang besi kaleng, tukang pungut , tukang jual alat dapur banyak meraja lela di setiap kompleks orang Papua dan sekarang sejak terjadi masalah kegiatan aktifitas mereka berkurang, karena menjadi pertanyaan apakah karena kejadian ini?, atau apakah dalam rangka memantau jalan-jalan untuk operasi? Ini kegagalan polisi yang tidak pernah bertanya kepada orang – orang muka baru yang disebut sebagai tukang jualan degan kendaraan, tindakan polisi sangat aneh dan penuh diskriminasi terhadap warga Papua asli.

( Memohon Presiden, Kapolri dan Panglima TNI Mengatur Secara Cepat Penanganan Papua )

JAYAPURA— Maraknya aksi teror penembakan yang akhir – akhir ini terjadi di Papua, khususnya Kota Jayapura, baik terhadap warga asing, aparat keamanan, maupun terhadap masyarakat sipil, yang sejak 17 Mei hingga kini telah tercatat 9 orang yang menjadi korbannya, mendapat perhatian serius dari para Pimpinan Lintas Agama di Tanah Papua. Pada intinya mereka mengutuk keras aksi-aksi penembakan yang mengorbankan orang-orang yang tidak bersalah tersebut.
Dalam menyikapi aksi-aksi penembakan tersebut para pimpinan umat ini mengeluarkan pernyataan sikap dan seruan keprihatinan. Mereka adalah Ketua PGGP, Pdt. Lipiyus Biniluk, FKUB Papua, George Rumi, Ketua Muhammdiyah Papua, H. R. Partino, Uskup Jayapura, DR. Leo Laba Ladjar, MUI Papua Dudung, AQN, PHDI I Nyoman Sudha, NU Papua Tony Wanggai, Yapelin Petrus, FKUB T. H. Pasaribu, PGGP Mathias Sarwa, PGPI Papua Pdt. M.P.A. Maury, S.Th. FKPPA Pdt. Herman Saud, FKPPA Eddy Pranata dan FKUB Ponco Winata saat melakukan jumpa pers, di Kantor Keuskupan Jayapura Dok II-Distrik Jayapura Utara, Senin (11/6) kemarin sore.

Sedikitnya ada 10 poin pernyataan sikap mereka. Pertama, mengutuk keras aksi-aksi teror penembakan yang menimbulkan korban jiwa dari orang-orang tidak berdosa, seluruh umat agar mendoakan Papua sebagai Tanah Damai menjadi kenyataan dalam kehidupan bersama demi pembangunan di segala bidang dan kehidupan bersama yang damai dan aman. Kedua, pihak-pihak yang melakukan kekerasan agar menghentikan tindakannya dan bertobat sebagaimana yang diajarkan oleh semua agama.

Ketiga, pihak keamanan dalam hal ini aparat kepolisian supaya menjamin keamanan dan perlindungan bagi seluruh umat, agar masyarakat menjadi aman dan damai. Keempat, para pelaku kekerasan terhadap kemanusiaan baik ancaman fisik, non fisik, penganiayaan dan sampai pada penghilangan nyawa harus diproses secara hukum demi penegakkan hukum dan keadilan di Tanah Papua.
Kelima, pemerintah dalam hal ini Legislatif maupun Eksekutif baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota harus proaktif mencegah kekerasan dan pembunuhan manusia.
Keenam, TNI/Polri harus melaksanakan tugas negara dengan sebaik-baiknya, untuk melayani dan menghidupi rakyat Indonesia di Tanah Papua. Aparat harus bersih dan melakukan tugas secara profesional demi penegakkan hukum, keadilan dan nilai-nilai kemanusiaan HAM bagi bangsa kita di mata dunia.
Ketujuh, Porli segera mengungkap pelaku penembakan dan apa motif dari aksinya tersebut, agar tidak menim bulkan kecurigaan di kalangan masyarakat. Kedelapan, segala bentuk intimidasi, penyiksaan, penangkapan dan pemenjaraan segera dihentikan.

Kesembilan, kami memohon kepada Presiden, Kapolri dan Panglima TNI untuk mengatur secara cepat penanganan Papua dengan pendekatan kemanusiaan, investigasi oleh Tim Kemanusiaan, Tim Hukum dan HAM demi penegakkan Hukum dan penertiban aparat TNI/Polri.
Dan kesepuluh, para pimpinan agama dalam setiap melakukan tugas pastoral keliling, trauma hiling dan pelayanan kesehatan bagi yang mereka berduka, sakit, terpenjara atau menjadi terdakwa maupun pelaku tidak boleh dihalang-halangi oleh siapapun.

Para pimpinan agama di Tanah Papua meminta kepada setiap umat untuk tidak gampang terprovokasi dan mengambil tindakan sendiri dengan cara apapun yang dapat merugikan semua pihak. Tak terpancing dengan berita – berita yang menyesatkan dan mengadu domba umat.
“Tetap saling menjaga kerukunan antar umat beragama yang telah terjalin baik selama ini. Setiap umat harus meningkatkan kewaspadaan serta menjaga keamaman lingkungan tempat tinggalnya masing-masing,” kata Ketua PGGP Papua, Lipius Biniluk.

Menurutnya, meminta kepada pemerintah, TNI/Polri dan Penegak Hukum untuk lebih meningkatkan keamanan dan menindak tegas serta mengikis habis setiap pelaku aksi teror yang beraksi di Papua dan khususnya di Kota Jayapura.
“Semua umat yang hidup di atas tanah ini, wajib menjaga Papua sebagai Tanah Papua Damai yang telah disepakati oleh semua pemimpin agama di Tanah Papua,” pungkasnya. (mir/don/l03)