( Ulah dan Kedudukan Indonesia di Tanah Papua Merupahkan Awal dari Masuknya Masalah & Masalah di Papua Bukan Masalah Makan dan Minum Melainkan Masalah Politik )
Maraknya nya isu yang dibicarakan dalam media masa dan media elektronik yang sangat kontroversi tetang masalah yang terjadi di tanah Papua sangat berbeda-beda, karena yang menanggapi memiliki kepentingan yang berbeda pula, jika dinilai secara jeli masalah yang terjadi di Papua adalah rentetan dari akar masalah sejarah, kedudukan Indonesia di Papua yang harus dilihat secara jelas.
Karena Papua bukan berintegrasi, melainkan Papua diintegrasikan hal ini menjadi merupakan akar permasalahan yang ada di tanah Papua sejak Indonesia mulai menduduki tanah Papua, jika kita melihat dari masalah kesejahteraan, kepincangan ekonomi itu merupakan buah dari pada akar masalah yang pertama sejak Papua diintegrasikan maka Indonesia dan dunia internasional harus melihat akar masalah yang sebenarnya.
Papua tidak akan pernah aman jika Indonesia masih bersi keras untuk mengindonesiakan Papua atau mempertahankan upaya mengintegrasikan Papua ke Indonesia degan cara-cara militerisme maka masalah tidak akan pernah tuntas di tanah Papua. Setiap saat akan ada gangguan keamanan karena akar persoalannya suda jelas salah maka program apapun yang dibuat NKRI antara lain Otonomi, UP4B dan sejenisnya tidak akan pernah berjalan sesuai yang diharapkan oleh NKRI, karena itu bukan permintaan dan bukan menjawab masalah dan hal yang dibutuhkan oleh orang Papua, maka upaya apa pun yang dilakukan oleh NKRI tidak akan berjalan baik.
Disini kita bisa melihat, kebijakan apapun yang dilakukan Indonesia merupakan upaya mengindonesiakan Papua dan juga dalam rangka mempertahankan kesalahan mengintegrasikan Papua secara paksa degan kekuatan militer pada masa “Act of Free Chose” itu upaya perampasan Hak dasar bangsa Papua untuk merdeka dan berdiri sejajar degan Negara bangsa Indonesia dan Negara bangsa lain di dunia dan orang Papua tetap berpendapat bahwa Indonesia merampas hak kedaulatan hanya karena melihat sumberdaya alam bukan untuk manusia Papua, sehingga nilai hak manusia sebagai suatu entitas bangsa untuk mendirikan Negara merdeka diinjak dan ditiadakan melalui skandal politik luar negeri USA dan Indonesia maka bangsa Papua tetapi merasa dikorbangkan hak dasar untuk mendirikan Negara merdeka sejajar degan Negara bangsa lain.
Pemerintah Indonesia sebenarnya mengetahui hal ini tetapi segaja dan seolah-olah mengarahkan masalah ini sebagai masalah kesenjagan sosial, masalah ketidak adilan ini hanya suatu retorika dalam rangka dan seola-ola ingin memecahkan masalah tetapi sebenarnya justru upaya itu yang menimbulkan banyak konflik di tanah Papua, maka jelas Pemerintah Indonesia harus bertanggung jawab terhadap konflik dan masalah yang terjadi di Papua. Dari sejak kebijakan otonomi dipaksakan pelanggaran Ham semakin meningkat dan apa lagi upaya kebijakan baru UP4B dan sejenisnya, akan meningkatkan pelanggaran HAM dan konflik di tanah Papua.
Papua akan damai jika Indonesia memberikan Hak kedaulatan bangsa Papua yang pernah di lecehkan oleh Indonesia dan Amerika tas persengkongkolan politik maka Indonesia harus berhati besar untuk memberikan hak kedaulatan bangsa Papua. Pemerintah Indonesia tidak bisa berpura-pura tidak tahu menahu tentang akar masalah yang terjadi di tanah Papua dan harus berhati besar secara bermartabat memberikan hak untuk bangsa Papua berdikari dan berdiri sejajar sebagai Negara merdeka seperti Negara bangsa Indonesia, bangsa Papua hanya butuh itu, bukan kesejateraan, keadilan dan sejenisnya yang telah marak dibicarakan di media publik.
Wasyalam,
By: Etarugwe Yoretnda:
Papua Merdeka News 