Berdukacita Sedalam-Dalamnya – Bangkitkan Semangat Juang, Terus Maju

Posted on June 6, 2012 by admin

Dari Markas Pusat Pertahanan Tentara Revolusi West Papua (MPP-TRWP), atas nama Panglima Tertinggi Komando Revolusi Gen. TRWP Mathias Wenda, kami dari Kantor Secretariat-General bersama segenap pejuang kemerdekaan bangsa dan Tanah Papua menyampaikan

BERDUKACITA SEDALAM-DALAMNYA

atas tewasnya pemuda pejuang Hak-Hak Dasar Bangsa Papua di tangan aparat penjajah NKRI yang telah lama dan terus-menerus membunuh banyak anggota masyarakat Papua yang berteriak menuntut hak-haknya yang telah diperkosa, berawal dari peristiwa penyerahan wilayah West Irian dari penjajah Kerajaan Belanda kepada UNTEA, yang kemudian mengantar kepada pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) 1969 yang kita kenal dan tentang karena penuh dengan pelanggaran HAM, cacat secara hukum dan praktek demokrasi universal.

Para Almarhum pemuda pejuang bangsa telah meninggalkan kita dan bergabung bersama para pahlawan yang telah tiada, demi hargadiri, harkat dan martabat sebagai sebuah bangsa dan tanah leluhur kita, bukan sekedar untuk kedamaian, keamanan, kesejahteraan, kemabukan, yang bermuara kepada kedagingan dalam rangka melayani ego dan kerakusan belaka, bertujuan jangka pendek dan keuntungan pribadi belaka, seperti pandangan dan perbuatan kaum pendukung NKRI. Kita berjuang bukan untuk sesenduk atau sepiring nasi, bukan meminta belas kasihan, bukan juga meminta perhatian. Karena itu kita tidak menuntut pengusutan atas pembunuhannya kepada penjajah yang datang bukan untuk menghargai dan mengakui, tetapi untuk merampok, menjarah, memperkosa dan membunuh.

Jangan Takut! Jangan ragu dan bimbang! Jangan menyerah! Karena sejarah perjuangan telah mengajar kita dan kita telah belajar dari kesalahan untuk berbenah dan maju. Kita telah ada dalam rel perjuangan yang benar. Dan kita pasti akan mencapai cita-cita kita yang mulia, karena harga telah dibayar oleh para pahlawan kita.

Dikeluarkan di: Markas Pusat Pertahanan
Pada Tanggal: 06 Juni 2012

Secretary-General,

Amunggut Tabi, Lt. Gen. TRWP
BRN: A.DF 018676

June 6, 2012 0

OPM bukanlah Organisasi Sayap Bersenjata, Ini adalah Organisasi Politik Pembebasan Aktivitas Gerilya Papua Barat di Papua Barat tidak dilakukan oleh OPM, tetapi oleh Tentara Revolusi West Papua ( TRPB ).

SEKRETARIAT JENDRAL TENTARA REVOLUSI WEST PAPUA ( TRWP )

Hal ini penting bagi rakyat Papua di manapun Anda berada untuk memahami, bahwa sebagai bangsa yang beradab, kita harus mengidentifikasi diri di antara nama-nama lain atau organisasi yang didirikan oleh kekuatan kolonial, kita perlu tahu persis bahwa OPM (Organisasi Papua Merdeka) tidak sebuah organisasi militer yang melakukan perang gerilya melawan kolonial NKRI (Negara Kesatuan Republik Indoneisa ). Itu tidak sama sekali.

Karena itu, semua nama atau julukan oleh NKRI selama lebih dari 40 tahun sejauh ini, bahwa OPM adalah organisasi bersenjata dan bahwa perlawanan bersenjata di Papua Barat dilakukan oleh OPM adalah kebohongan publik yang sistematis dan disengaja, diatur untuk melukis gambarkan yang salah dari OPM. Tindakan tersebut oleh pemerintah Indonesia telah menyebabkan masalah bagi OPM untuk secara aktif dan bebas terlibat dalam kampanye politik dan kegiatan lobi di seluruh dunia.

Masyarakat Papua memiliki satu organisasi sayap bersenjata yang sampai November 2006 itu disebut TPN (Tentara Pembebasan Nasional – Tentara Pembebasan Nasional) yang kemudian berubah menjadi TRWP (Tentara Revolusi West Papua – West Papua Revolusionary Army). TRWP sebagai satu-satunya tugas untuk berperang melawan pendudukan Indonesia di seluruh negara Papua Barat. Sejak 10 tahun terakhir, TRWP telah aktif dalam mempersiapkan diri untuk menjadi organisasi militer profesional dengan personil lebih terorganisir dan pasukany. Tindakan TRWP tidak lagi sporadis dan tidak terorganisir / tidak terkoordinasi seperti sebelumnya. Lebih penting lagi, TRWP bukan organisasi teroris, karena tidak melaksanakan kampanye militer secara sporadis, juga menargetkan fasilitas umum dan masyarakat biasa.

Bahkan sebagian besar pembunuhan warga sipil di Papua Barat selama ini telah dilakukan oleh militer Indonesia dan polisi.

OPM atau Free Papua Organisasi bukan organisasi bersenjata. Semua orang Papua perlu menyadari bahwa OPM bukanlah organisasi militer.

Selain itu, penggabungan dari TPN dengan nama OPM menjadi TPN / OPM telah sengaja dirancang oleh kolonial NKRI dalam rangka untuk mempersempit dan membatasi gerakan OPM itu sendiri dan akhirnya menyudutkan OPM sebagai organisasi teroris, yang tidak pernah degan sukses karena OPM dan TRWP hari ini telah memilih jalan damai untuk menyelesaikan konflik.

Pada November 2006, di TPN / OPM Pertama Kongres di Hutan Rimba Papua Barat, TPN / OPM mengeluarkan beberapa resolusi yang sangat penting, antara lain:

Bahwa TPN nama (Tentara Pembabasan Nasional) kini telah menjadi TRWP (Tentara Revolusi Papua Barat);
Bahwa Organisasi Papua Merdeka (OPM), baik secara organisasi dan struktural dipisahkan dari sayap militer, TRWP sehingga OPM dapat melakukan kegiatan politik dan diplomatik tanpa intervensi dari TRWP atau sebaliknya TRWP dapat sepenuhnya mengendalikan perintah di dalam di Hutan West Papua , tanpa intervensi dari politisi di luar negeri;
Itu semua kampanye militer dan politik harus mulai sekarang, dilakukan secara terbuka dan di bawah panduan yang jelas dan perintah dari Panglima, dan dalam koordinasi penuh dengan personel OPM yang akan ditunjuk kemudian.

Masyarakat Papua tidak boleh terseret ke dalam permainan dari NKRI, karena Indonesia masih memainkan lagu-lagu lama mereka. Sekarang TRPB dan OPM sedang membangun fondasi yang baru, sebuah organisasi yang berakar ke dalam masyarakat / suku-suku di Papua Barat, yang kuat dan yang akan membawa bangsa kita ke dalam kebebasannya. Hal ini tidak seperti Papua sebagai bangga dipromosikan oleh boneka indonesian -Gubernur provinsi Papua Barnabas Suebu, Kepala Suku Ifale.

Papua dan Papua Barat adalah dua nama yang berbeda dengan tujuan yang berbeda dan tujuan. Papua adalah, Papua Damai, demokratis, Papua tanpa konflik dan pemberontakan terhadap pendudukan Indonesia, tidak ada OPM, dan TRWP tidak.

Organisasi Papua Merdeka adalah organisasi induk dari semua organisasi pernah mengatur dan berkampanye untuk kemerdekaan Papua Barat, baik itu Presidium Dewan Papua ( PDP), baik itu Dewan Masyarakat Adat Koteka ( DeMMaK ), baik West Papua National Coallition For Liberation (WPNCL ). Dewan Adat Papua ( DAP ), Semua adalah anak-anak OPM.

Saat ini, organisasi induk sedang mempersiapkan langkah-langkah untuk memperkenalkan wajah baru, personil dan organisasi struktural. Oleh karena itu, dari Markas Pusat TRWP, kami mengundang Anda semua, baik pendukung Indonesia / otonomi atau mereka yang mendukung Papua Merdeka, baik di dalam atau di luar negari, kita semua harus diberitahu sebelumnya sekarang, bahwa OPM akan meluncurkan Kantor Pusat dengan semua orang yang bertanggung jawab untuk mengatur dan mengelola OPM sebagai organisasi secara profesional dan kredibel di dunia modern dan beradab.

Semenjak itu, OPM akan meluncurkan kampanye politik di seluruh dunia, meminta dukungan politik, pertama-tama dari Melanesia saudara-saudara dan kemudian dari pendukung dan organisasi pendukung di seluruh dunia.

Maka mereka Pada saat ini, yang telah mempertaruhkan nyawa mereka bagi perjuangan, dengan mereka yang masih berjuang untuk itu, dan mereka yang akan datang, akan menyaksikan bahwa OPM bukanlah organisasi berkorelasi degan organisasi teroris apapun, dan tidak LSM tipe-organ berbasis di luar negeri, kampanye untuk sumbangan atau hak asasi manusia, dan bahwa itu bukan sebuah organisasi di pengasingan tanpa program yang jelas dan rencana tindakanya, tetapi merupakan, terorganisir memiliki kredibilitas dengan baik, profesional dan akuntabel sebagai organisasi politik dari dan untuk Papua Barat, kampanye untuk pembebasan West Papua dan berdaulat.

Amin.
Dikeluarkan di: Markas Pusat WPRA
Date: 25 Oktober 2008
Leut. Jenderal Amunggut Tabi,
Sekretaris Jenderal

June 1, 2012 0

Polda Harus Ada Target Waktu

JAYAPURA—Upaya yang dilakukan Polda Papua membentuk Tim Khusus (Timsus) untuk mengungkap dan menangkap pelaku penembakan terhadap warga Jerman Dietmar Pieper (55) di Pantai Base-G, Kota Jayapura, Selasa (29/5) pukul 11.30 WIT,    menunjukkan (bukti) tak ada satu wilayapun yang aman di Papua, baik di pedalaman atau di Kota.
Hal ini diutarakan   Direktur Utama Aliansi Lembaga Demokratis untuk Papua (ALDP) di Jayapura Latifa Anum Siregar, SH ketika dikonfirmasi Bintang Papua di Kantor   DPRP, Jayapura, Kamis (31/5).   Dia mengatakan, ketika terjadi peristiwa penembakan atau kekerasan di Papua,   pihak Polda serta merta membentuk   Tim Khusus untuk mengungkap dan menangkap pelaku penembakan.
Karenanya, kata dia,    sebenarnya Polda harus menunjukkan target ketika membentuk Tim Khusus hasil yang dicapai dalam seminggu ini. Tapi kalau selama dua minggu tak mampu memenuhi   target mengungkap pelaku penembakan,   Polda mesti secara transparan menyampaikan kepada   publik bahwa ia tak mampu mengungkap pelakunya.
Tapi kenyataannya   tak satupun berhasil diungkap seperti kasus penembakan di dalam Kota Jayapura, Waena, terbakarnya mobil Avanza   di Kompleks Pemakaman Waena, Buper, Skyland, Nafri.
Menurutnya, apabila kasus penembakan yang terjadi di wilayah pegunungan seperti Puncak Jaya ketika tak mampu mengungkap pelakunya, maka Polda selalu menyampaikan kesulitan medan, saksi dan barang bukti. Peristiwa ini terjadi di tengah kota yang memiliki   akses yang cukup banyak   apalagi terjadi pada pagi hari. “Wong kasus di tengah kota bukan baru terjadi kini. Tapi aksi kekerasan dan penembakan belum lama ini tak satupun yang bisa terungkap baik pelaku maupun motifnya,” kata dia seraya menambahkan, ketika terjadi penembakan tersebut sebenarnya cukup banyak saksi yang dapat dimintai keterangan,apalagi istri korban bisa mengidentifikasi ciri ciri pelaku   brewok dan kriting.
“Sebenarnya   cukup banyak saksi. Kalau kita kembali ke kejadian pembunuhan Theys sepuluh tahun lalu yang terjadi malam   hari yang banyak saksi bisa terungkap,” katanya.
Ada pihak yang mengemukakan korban adalah seorang intelejen yang tengah memonitor keadaan terkini di Papua, lanjut dia, justru tuduhan ini harus dibuktikan. Tapi pokok persoalannya ia telah menjadi korban penembakan ketika sedang berada di Indonesia khususnya di Papua apapun alasannya   menjadi tanggungjawab negara dalam hal ini pihak Polda Papua.
Ada pihak yang minta agar tim uji balestik dari Jerman datang meneliti proyektil   yang kini bersarang di tubuh korban untuk mengungkap asal muasal proyektil tersebut, kata dia, ya namanya Indonesia punya alat paling canggih yang dipunyai juga negara lain. Polisi sudah punya, Densus 88 sudah punya jamanya penembakan Opinus Tabuni 9 Agustus 2008 itu juga sudah ada hasil uji balestik.
“Persoalnya bukan   kecanggihan   uji balestik tapi berani    tidak Polda   mengungkapkan kalau dia mengetahui siapapun dia pelaku penembakan.
Karenanya,kata dia,   pihaknya   juga minta perdebatan perdebatan yang tak mengarah secara detail kepada pelaku sebaiknya diakhiri.   Tapi pihaknya men desak Polda untuk jangan karena perdebatan itu bisa mengacaukan atau memberi keuntungan kepada pihak pihak yang memang senang bahwa kasus ini tak   terungkap dengan memperdebatkan dia itu siapa identitasnya dengan memperdebatkan tim uji balestik dan macam macam.
“Kami minta Polda buktikan itu kan dimana mana intelejen. Dimana di Kota Jayapura yang tak ada intelejennya. Jadi lucu kalau tak bisa diungkapkan,” ujar dia.
Pelbagai pihak mengusulkan supaya Polda   segera mengungkap pelaku penembakan   agar jangan terjadi spekulasi   internasional Papua sebagai salah satu   daerah sarang teroris. “Ya   Polda bilang kan    aman kejadian itu bisa dilokalisir itu hanya terjadi di Puncak Jaya tak terjadi di Kota Jayapura, tapi kenyataannya peristiwa penembakan   terjadi bisa dimana saja secara sporadis di Papua,”katanya.
“Kalau dia bilang bisa dilokalisir di Puncak Jaya aman faktanya aman, tapi kalau ada di tengah kota dan bisa   terjadi kapan saja   justru menunjukkan tak ada satu wilayapun yang aman di Papua baik di pedalaman atau di Kota,” tuturnya. (mdc/don/l03)

June 1, 2012 0

TANGGAPAN FUNGSIONARIS OPM WILAYAH NEW ISLANDS TERHADAP PENEMBAKAN WARGA ASING DI TANAH PAPUA

Kurangnya sistem keamanan dan profesionalisme kepolisian Negara RI dalam menagani masalah penembakan terhadap seorang warga Negara Asing di pantai Base-G adalah bagian dari kontra operasi inteligen Indonesia dalam rangka mendeskritkan perjuangan bangsa Papua di Mata Internasional.

Kami secara jelas memiliki beberap data inteligen yang merekor kinerja dan cara-cara inteligen RI dalam rangka merepreship kepada warga masyarakat lebih khusus kepada bangsa Papua, karena ada langka-langka selanjutnya sehingga harus melakukan tindakan demikian.

Tindakan penembakan memiliki agenda tersendiri dan memiliki motif ganda oleh Inteligen sebelum melangka ke rencana yang lebih specific karena dalam waktu yang bersamaan serentetan kejadian terjadi; penembakan di Pantai Base-G Jayapura dan juga dalam beberapa hari pada minggu yang sama terjadi pengibaran bendera bintang kejoran di kantor Bupati Waropen dan kemudian ada tindakan penebakan warga sipil di Kab. Puncak Jaya. Hal ini jelas memili korelasi degan sistem operasi yang terencana degan tujuan-tujuan ganda.

Dalam minggu- yang sama juga kami mendapatkan info dari inteligen kami mobilisasi pasukan hitam, Gegana di tempat-tempat yang dianggap rawan kegiatan Papua Merdeka degan langka pemadaman lampu listrik sekitar kota Abe, Waena, Sentani dan sekitarnya beberapa hari berturut-turut selama 1- 3 jam, ini merupakan langka sistematis untuk mencapai tujuan specifik.

Sebelum mencapai tujuan spesipik atau going to target and get the specific object sehingga harus ada langka-langka yang membuat warga harus dalam keadaan represif mental agar memperoleh target secara aman ( culik/pembunungan, menghilangkan ) seseorang.

Perlu warga Papua waspada dan belajar dari setiap pengalaman tindak-tanduk operasi inteligen Republik Indonesia di Tanah Papua, warga sipil boleh saja berpendapat bahwa bahasa “orang tak dikenal” ( OTK ) maka membingunkan dan dalam rangka mengkelabui oknum pelaku agar orang berspekulasi berlainan.
Pertanyaan kami; Bagaimana mungkin seorang pelaku memakai mobil mewah dan melakukan penembakan? Dimanakah Criminal Inteligen Polisi Indonesia? Bagaimana mungkin beberapa jam kemudian baru ada tindakan polisi dalam rangka OTK?
Sedangkan setiap gerak-gerik orang Asing di Papua biasanya tidak terlepas dari perhatian oleh Inteligen; Kenapa hari itu tidak ada kegiatan spy di setiap wilayah yang dianggap public place?

Dari beberapa pertanyaan diatas bisa di indikasikan semua kegiatan serentetan di tiga kabupaten merupakan kegiatan terencana degan baik, karena jika polisi mau mengejar pelakunya, bisa pemeriksaan kepada Reskrim dan Komandan Intel polisi, bahwa mengapa anggota tidak dibagikan tugas ke tempat yang dianggap tempat publik,?

Dengan motif operasi tersebut perlu di cermati dan diwaspadai dari beberapa tindakan itu akan mengarah kemana? Dan akan terjadi apa perlu waspadai dari tindakan model operasi tersebut diatas. Kemungkinan polisi yang inggin menelusuri pembunuhan dan kejadian tersebut akan dibatasi oleh kelompok Operasi Intelejen Negara kepada Pengaman Warga Kota ( Police ). Akan dikaburkan permasalahan tersebut jika tidak, berujung memvonis orang Asli Papua yang melakukan dan akan ditahan dan sisiksa selanjutnya karena semua itu dalam rangka pembasmian orang asli Papua diatas tanahnya sendiri.

Dipostkan by: JONATHAN IVORT AIKWA
Funsionaris OPM Wilayah New Island

May 31, 2012 0

TANGGAPAN TENTANG APRESIASI AS TERHADAP RENCANA UP4B DI TANAH PAPUA

Dalam sidang Working Group Universal Periodic Review ( UPR ) Dewan HAM PBB kontrofersi ketika ada 14 Negara yang menyoroti pelanggaran HAM di Papua, dan pemerintah indonesia memaparkan penaganan HAM melalu pendekatan persuasif dalam Program UP4B, namun bebarapa Negara yang menyoroti pelanggaran Ham tetap memiliki asumsi bahwa justru UP4B akan memungkinkan pelanggaran HAM akan lebih meningkat dalam penerapanya, karena dinilai jutru pelanggaran HAM meningkat karena adannya penerapan Otonomi khusus degan paksa di tanah Papua, namun delegasi pemerintah USA memberikan apresiasi dalam sidang Working Group Universal Periodic Review ( UPR ) terhadap rencana kebijakan baru UP4B yang akan diterapkan di Papua dan Papua barat.

Ini baru pemaparan solusi dan penaganan masalah HAM di tanah Papua oleh pemerintah Indonesia kepada Negara pengkritisnya dan kepada Negara – Negara pemberi donor dana Otonomi khusus di Papua dan juga bagi Negara yang memiliki asset dan investasi di Indonesia dan lebih khususnya di Tanah Papua, oleh sebab itu pemerintah Indonesia memberikan tawaran dan solusi pada sidang ( UPR ) di Dewan HAM PBB, dan kami menilai hal ini merupakan bom waktu yang dipasan oleh pemerintah Indonesia sendiri terhadap Solusi mengatasi HAM di tanah Papua.

Rancangan kebijakan UP4B merupakan solusi terakhir dari kebijakan dan tawaran Otonomi Khusus yang diberikan kepada orang Papua degan adanya tuntutan PAPUA MERDEKA, karena tawaran-tawaran ini merupakan dalam rangka mengatasi disintegrasi bangsa, tetapi bagi Negara-negara lain masih berpendapat dan bertanya, apakah Otonomi khusus dan UP4B merupakan permintaan masyarakat Papua atau tawaran yang dipaksakan dalam kebijakan pemerintah kepada rakyat Papua? Sebenarnya Indonesia sendiri belum membuka diri dan melihat masalah yang sebenarnya. Langkah pemerintah Indonesia merupakan “ tambal sulam” untuk menutupupi masalah lama harus menciptakan masalah baru, mengatasi pelanggaran HAM yang lain degan mencipkakan pelanggaran HAM baru, ini merupakan permasalahan yang kronik dan mengkibatkan pelanggaran yang terjadi di tanah Papua degan terus menerus.

Dinilai bahwa walaupun tawaran pemerintah Indonesia degan kebijakan baru UP4B, justru akan menimbulkan banyak masalah dalam pelanggaran HAM di tanah Papua, karena dalam penerapan akan terjadi unsur paksaan dari aparat keamanan untuk memaksakan rakyat Papua harus terima dan dilaksanakan kebijakan pemerintah Indonesia ( UP4B ).

USA mengapresiasikan rencana dan kebijakan pemerintah Indonesia terhadap solusi mengatasi HAM di tanah Papua, bukan berarti karena mutlak mendukung pemerintah Indonesia karena apresiasi yang diberikan oleh USA itu Indonesia harus siap bayar harga dan konsekwensinya pemerintah Indonesia harus menyetujui beberapa kebijakan luar negeri pemerintah USA kepada untuk Indonesia, disitulah bahwa integritas Indonesia sedang dipersembahkan kepada Negara adikuasa USA untuk mendukung kepentingan kebijakan pemerintah USA dalam masalah ekonomi dan politik, tentu Indonesia harus mengorbankan kepentingan lainnya demi mendukung kepentingan USA atas apresianya dan masih mengenakan Indonesia sebagai wayangnya.

Jika kita cermati degan telitih sebenarnya Indonesia juga dipermainkan oleh permainan Negara lain yang berpura-pura mendukung keutuhan NKRI lebih khusus soal Papua, karena ada pertanyaan yang klasik: Mengapa setiap masalah Papua jika disoroti kepada Pemerintah Indonesia, selalu mencari pembelahan kepada USA, dan selalu menyatakan pemerintah USA, mendukung integritas NKRI, jika berkaitan dengan masalah Papua? Jika dilihat perlu kita sebagai masyarakat Indonesia dan Papua harus pahami dan cemati bahwa sebenarnya Indonesia rugi total dalam mengintegrasikan Papua kedalam NKRI karena, sampai kapan pun NKRI mau bayar utang luar negeri dari hasil bumi Papua juga tidak akan pernah selesai, karena Indonesia dililit oleh utang dan todongan untuk mendukung kebijakan USA di Asia tenggara, maka harapan untuk Indonesia berdikari dan mandiri sebagai berdaulat digadaikan kepada Negara USA dan hal ini ironis jika Indonesia selalu mengadu dan mecari afirmasi tetang keutuhan NKRI dan masalah Papua kepada pemerintah USA.

by. Pemerhati Masyarakat Adat Asia Fasific
Yogwe Menggam

May 29, 2012 0

KNPB: Referendum Yes, Pilgub No

JAYAPURA – Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua untuk periode 2012-2017 yang dilaksanakan oleh Pansus Pilgub DPR Papua maupun oleh KPU Papua, mendapat penolakan keras dari Komite Nasional Papua Barat (KNPB). Mereka mengisyaratkan , Pilgub Papua bisa dilaksanakan asal proses pelaksanaan referendum bagi Papua Barat terlebih dahulu harus dilakukan. “Referendum Yes, Pilgub No,”.

Demikian dikatakan Ketua Umum (Ketum) KNPB, Buchtar Tabuni saat ditemui Bintang Papua usai melakukan konvoi dan long march yang diikuti 300-an massa KNPB dengan menggunakan roda dua maupun roda empat dari Waena hingga Kota Jayapura, Sabtu (19/5). Konvoi massa itu sebagai bentuk penolakan mereka terhadap proses tahapan Pilgub Papua yang sementara ini dilakukan oleh Pansus DPR Papua. Untuk itu, Buchtar Tabuni mendesak kepada Pemerintah Indonesia melalui KPU Papua maupun Pansus Pilgub DPR Papua untuk segera menghentikan segala bentuk proses pelaksanaan Pilgub Papua untuk periode 2012-2017 ini di seluruh Tanah Air Papua Barat, sebelum menjawab aspirasi politik dari rakyat Bangsa Papua Barat selama ini yang menuntut referendum bagi Bangsa Papua Barat. “Jadi harus menjawab dahulu tuntutan dari rakyat Bangsa Papua Barat, dan setelah itu baru bisa dilaksanakan proses Pilgub Papua sebab kami ingin status dari Papua Barat itu harus jelas apakah Papua Barat itu berada di Pangkuan NKRI atau sebaliknya. Dimana selama ini kami menganggap Papua Barat ini belum menjadi bagian dari NKRI, atau NKRI ini berada di Papua Barat ini illegal,” tegasnya.

Ditambahkan, “Kami dengan tegas mengharapkan jawab dulu aspirasi politik Bangsa Papua Barat terkait tuntutan untuk referendum, sebelum adanya pelaksanaan Pilgub Papua, baik itu pendaftaran, verifikasi maupun kampanye di seluruh Tanah Air Papua Barat,” pungkasnya. (mir/don/l03)

May 21, 2012 0

AS Dukung Kedaulatan NKRI Atas Papua

JAYAPURA—Staf Kedubes Amerika Serikat Ms. Melani Hinggin menjelaskan bahwa pemerintah Amerika mendukung kedaulatan NKRI secara penuh atas wilayah Papua. Hal ini disampaikan ketika melakukan kunjungan ke Kodam XVII/Cenderawasih. Pada kunjungan ini ia diterima oleh Asisten Operasi Kasdam XVII/Cenderawasih (Asops) Kolonel Inf Joppye Onesimus Wayangkau di Ruang Cycloop Makodam XVII/Cenderawasih kemarin.
“Kami juga melihat keadaan stabilitas keamanan dan politik di Papua sangat kondusif,” tutur Melani.
Diungkapkannya, pihaknya juga memberikan apresiasi yang tinggi atas keberhasilan Kodam XVII/Cenderawasih dalam menarik simpati warga Papua yang selama ini masih berseberangan dengan pemerintah NKRI.

“Pemberitaan sebagian media dan LSM lebih banyak mengekploitasi sisi negatif dari perkembangan situasi di Papua dan Papua Barat. Disisi lain pemberitaan yang mengangkat tentang keberhasilan pembangunan stabilitas politik dan keamanan sangat sedikit dan beberapa LSM dalam memberikan laporan atau informasi justru sering memutarbalikan fakta,” urai Melani. Untuk itu, lanjutnya, perlu ada pemberitaan yang berimbang untuk menjelaskan kepada masyarakat internasional tentang kondisi yang sebenarnya di lapangan.

Dalam kunjungan tersebut, rombongan memperoleh penjelasan tentang tanggung jawab TNI dalam pendekatan keamanan secara persuasif di Papua serta peran TNI dalam mengamankan obyek vital di perbatasan.
Sekedar diketahui, dalam menerima kunjungan Staf Kedubes Amerika Serikat, Asops didampingi oleh Waasintel Kasdam XVII/Cenderawasih, Wakapendam XVII/Cenderawasih. (dee/don/l03)

APAKAH BENAR KEAMANAN KONDUSIF DI PAPUA?

Perlu pernyataan Onesimus Wayangkau sebagai kaki tangan NKRI, menyatakan hal demikian karena tidak pernah juga melihat akar masalah yang sebenarnya yang ada di masyarakat asli Papua, kemungkinan besar pernyataan demikian dari sisi menjaga hubungan baik, hanya semata-mata karena USA memiliki kepentingan di Indonesia dan pada khususnya di Papua.

Perlu rakyat Papua sadari bahwa pernyataan demikian keluar oleh karena perjuagan bangsa Papua tidak terarah dan konsisten, dalam memperjuangkan hak-hak dasar orang Papua sendiri karena, dari tindakan dan sikap yang selama ini rakyat papua sendiri tidak mengerti apa yang diperjuangkan, apakah perjuangkan Kemerdekanan ( Berbingkai Negara sendiri diluar NKRI ) atau memperjuangkan Pemekaran, Gubernur, bupati yang merupakan perangkat pelaksanan Undang-undang Otonomi khusus dan UP4B dalam bingkai NKRI maka perjuagan harus jelas.

Model-model gaya perjuganan bangsa Papua yang tidak berfokus dan terarah maka layak dikatakan oleh utusan kedubes USA Melani mengakatan demikian tetapi tidak bisa kita simpulkan bahwa USA mendukung atas kinerja Militer NKRI di tanah Papua dalam konteks penerapan PEMBAGUNAN, karena di lapangan kenyataan berbeda dari penyataan orang luar, dan perlu juga indonesia dalam hal ini KODAM XVII Cenderawasih merasa bangga dan senang karena dibalik pernyataan itu juga berdampak negatif untuk indonesia sendiri.

Penudingan kepada LSM merupakan hal yang terlalu dini, karena LSM yang hidup dan berada degan masayarakat di lapisan bawah dan merekalah yang tahu persis apa kinerja TNI/POLRI di tanah Papua maka, apaun yang dikatakan oleh pihak LSM itu faktual dari lapangan dan tidak bisa dipungkiri. karena faktanya TNI/POLRI hadir di kampung juga meresahkan rakyat karena trauma tindakan-tindakan arogansi aparat Militer/Polri selama NKRI berada di tanah Papua (Edited/Wp/Kont).

May 12, 2012 0

MASYARAKAT ADAT KOTEKA PAPUA MENOLAK KLEIM NKRI DI TANAH PAPUA

SURAT TERBUKA UNTUK HIMBAUAN UMUM

Kepada:
1. Almarhum Presiden RI ke I, Ir. Soekarno
2. Kepala pemangku Adat Tanah Jawa Sri Sultan Hameng Kubuwono X
3. Pemangku adat Tanah Sumatra
4. Pemangku Adat Tanah Borneo
5 . Pemangku Adat Tanah Sulawesi
6. Presiden RI, Dr. Bambang Yudoyono
7. LMA dan Kepalasuku di Tanah Papua
8. Masyarakat Adat Papua Melanesia dan Melayu Indonesia

Kami masyarakat Adat Pewaris dan Penghuni Tanah Leluhur Papua, menyatakan bahwa Kleim Presiden Pertama NKRI dan Pemerintahan Melayu indonesia bahwa Tanah dan Bangsa Papua adalah bagian dari NKRI secara hukum Alam dan Adat Papua tidak dibenarkan dan kedudukan indonesia di Papua tidak sah dan benar.

Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat adat dan pemerintah Republik Indonesia degan penuh harga diri dan manusiawi menghargai hak apa yang menjadi milik kami, antara lain mendirikan suatu negara yang berdiri diatas tanahnya sendiri dan tidak digabungkan dengan suku bangsa Melayu di tanah lain dari tanah lain.

Kami menghimbau kepada bangsa Melayu Indonesia bahwa, biarkanlah kami degan keadaan kami sebagaimana telah ada sebelumnya dan sekarang jagan lagi mengatasnamakan Negara Kesatuan Republik Indonesia merampas, menindas, melecehkan hak dan kehidupan kami sebagai makluk manusia yang layak hidup seperti bangsa dan masyarakat adat lain di kepulauan melayu Indonesia.

Kami menghimbau masyarakat melayu tidak lagi merajalelah degan sembarangan diatas tanah adat kami degan memakai berbagai trik dan politik yang dikemas dalam PEMBAGUNAN karena hanya untuk merusak dan mengambil kekayaan yang terkandung dalam tanah kami, tetapi biarkanlah kami hidup di masing-masing tempat diman asal mula kita agar dunia ini penuh kedamainan.

Kami sebagai manusia yang memiliki akal pikiran dan budi pekerti serta berbudaya yang tinggi dan luhur, hidup saling menghargai bukan dalam konteks kesatuan negara NKRI tetapi di masing-masing tempat sesuai menurut suku bangsa kita masing-masing, dan juga tidak tergabung dan lalu-lalang seperti hewan liar yang mencari nafka tanpa memikirkan batas-batas wilayah, daerah pencarian dan tidak saling meguasai, merampas, membunuh, menindas sesama manusia yang lain.

kami sebagai manusia tidak inggin dibuat seperti binatang, biarkanlah kami degan bangsa yang ada sisa ini untuk bangkit dan menentukan masa depan sendiri degan mendirikan suatu negara tersendiri sebagaimana layaknya bangsa melayu memiliki negara Indonesia, karena degan penuh kesadaran yang tinggi, kami sangat menghargai apabilah bangsa melayu degan benar-benar menyadari bahwa bangsa Papua diintegrasi degan paksaan melalui kekuatan Militer yang dikenal degan Nama TRIKORA.

kami harus jujur kepada bangsa Melayu Indonesia bahwa dalam hati kami yang sebenarnya, kemi tidak merasa bagian dari NKRI dan tidak berintegrasi melainkan diitegrasi degan menggunakan kekuatan militer, jagan karena ketakutan unsur ekonomi dan NKRInya, bangsa melayu mempertahankan mati-matian degan mengakatan NKRI harga mati, itu benar bagi bangsa Melayu karena bangsa melayulah yang memiliki Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang mana dibentuk dari semua gabungan pulau-pulau milik bangsa Melayu di Asia tenggara. Tetapi bukan untuk bangsa Papua melanesia yang jauh sekali di kepulauan pasifik. kami masyarakat Adat menilai ini bentuk perampasan, tanah wilayat masyarakat adat yang memiliki entintas suku bangsa yang berbeda.

Bentuk -bentuk ini merupakan bagian dari rentetan PENJAJAHAN maka kami tetap mengakakan kedudukan Negara indonesia di tanah Papua merupakan bentuk perampasan berdasarkan ambisi keserahkaan yang dikemas degan politik, maka bentuk dan praktek ini merupakan PENJAJAHAN MODEL MUTAKHIR/NEO-KOLONIALISME sebagai pelanggaran dan Dosa besar untuk bangsa melayu terhadap bangsa Melanesia di tanahnya sendiri.

Perlu kita manusia sebagai makluk berbudaya luhur tahu dan sadar bahwa segala sesuatu yang dimulai degan cara yang tidak jujur, tidak benar akan dan tetap hancur apapun kekuatanya, bagaimanapun caranya jika kebenaran ditutup tetap akan membela dirinya sendiri degan cara dan gayanya sendiri bahkan manusia sendiri tidak dapat dibendung.

Kami masyaraka pewaris dan penghuni tanah Papua dari Sorong sampai Samarai menghimbau kepada bangsa melayu Indonesia yang menduduki pulau New Guinea secara hukum adat suda tidak benar karena permulaan masuknya degan cara-cara tidak sopan kepada penghuni pulau New Guinea bahkan mencuri dan merampok sebagaian dari kami dan dibawa pergi dan dipenjarahkan, maka dalam kesempatan ini kami sebagian dari Penghuni dan pewaris tanah ini menghimbau untuk segerah pulang dari tempat dimana anda disembunyikan bahkan keluar dari setiap kurungan dan penjara dimana anda dikurung dan dibawa pergi.

Kami juga menghimbau kepada setiap anak bangsa Papua yang ingin menjadi dan paksakan diri menjadi bagian dari NKRI dan mebelah dan degan membunuh saudaranya adalah tidakan menyerahkan hak wasisan hanya karena kebutuhan sesaat secara hukum Alam dan Adat Papua tidak dapat dibenarkan dan ditolerir karena hukum adat dan alam akan membelah dirinya degan cara tersendiri baik kepada pribadinya sampai kepada keluarganya dimana lingkungan dia berada.

Semua upaya dan bentuk integrasi degan cara menteror, membunuh dan degan cara politik secara hukum Alam dan Adat tidak benar maka kami menolak semua bentuk kemasan apapun adalah TIPU MUSLIHAT maka kami menolak keluar dari tanah Papua.

Atas Perhatian Kami Ucapkan Banyak Terima Kasih.
Dikeluarkan di : Sekretariat Dewan Allah, Alam dan Adat Tanah Leluhur Papua

Etarugwe Munni
Sekretaris General Dewan A3

May 11, 2012 14

Papua Butuh Pemimpin yang Lebih dari Gubernur

JAYAPURA—Ada pernyataan menarik dilontarkan Sekjen Presidium Dewan Papua (PDP) Thaha Al Hamid soal kepemimpinan di Papua. Menurutya, Papua ini sebenarnya tak memerlukan seorang Gubernur, melainkan seorang pemimpin yang bisa keluar dari sekedar ruang ruang kewenangan Gubernur. “Saya tidak bilang Papua memerlukan seorang Presiden. Tapi anda membayangkan apa yang bisa dilakukan oleh seorang Gubernur kalau dia tetap ada di dalam ruanganya, tetap dengan ketidakmampuan mengembangkan komunikasi politik,”katanya diplomatis. Hal itu disampaikan Thaha Al Hamid usai acara diskusi buku Paradoks Papua di Aula STFT Fajar Timur, Padang Bulan, Sabtu (5/5) pekan kemarin.

Lanjutnya, “Jadi saya pikir kalau memang terlalu mahal kita bikin Pilgub coba kita pikir untuk kontrak Arnold Swazenger. Misalnya dia sudah selesai dari California. Kita kontrak saja dia. Pakai pola itulah Persipura pakai pelatih kontrak, bagus koq,”katanya.
Dikatakan, siapa bisa jamin Gubernur yang dipilih oleh rakyat ini tidak bermasalah. Bupati dipilih oleh rakyat, Gubernur dipilih oleh rakyat. DPRP dipilih oleh rakyat. DPRD dipilih oleh rakyat. Semua punya sumber legitimasi sama siapa mau dengar siapa.

Ini yang terjadi komunikasi politik tak jalan. Yang terjadi adalah jalan sendiri sendiri . Dimasa lalu Bas Suebu jalan sendiri, MRP jalan sendiri, DPRP jalan sendiri. Papua kacau. Rakyat juga jalan sendiri. “Saya kira terlepas dari sekedar sebuah proses formal Pilgub semua stake owner di Papua gereja, birokrasi, rakyat sipil, kekuatan kekuatan civil society, intelektual harus duduk bersama dan melihat apa sebenarnya yang menjadi kebutuhan kita.

Apakah ini bisa selesai hanya dengan Pilgub. “ Saya khawatir Pilgub justru akan melahirkan konflik. Pilgub ini uang besar, mahal (hight cost). Terus dapat uang dari mana. Kalau dapat uang dari pengusaha, ya tapi itu kan sistim yang menjustifikasi ketika engkau menjadi pejabat engkau boleh korupsi. Yang terjadi kan begitu to. Jadi jangan terlalu berharap banyak. Tambahnya, wartawan juga punya tanggungjawab untuk kasi tahu rakyat jangan terlalu berharap kepada elit e elite politik lebih baik tekuni pekerjaan masing masing. (mdc/don/l03)

May 9, 2012 0