Breaking News: TRWP Menyerang TNI, 6 Terluka, 1 Anggota Tewas

Tepat di Jalan dari Abepura menuju ke Papua New Guinea (PNG( West Papua Revolutionary Army (Tentara Revolusi West Papua) Menyerang Tentara Nasional Indonesia menyebabkan seorang anggota TNI tewas dan 6 orang lainnya dirumah sakit.

Dari pantauan WPMNews pasukan Brimob, dari Yonif 751 dan satuan angkatan lainnya dari NKRI sedang dikerahkan menuju tempat kejadian dan kini kontak senjata terus berlanjut.

Dimohon kepada seluruh rakyat Papua agar memberikan DOA dengan cara:

1. Berdoa dan berpuasa;
2. Memberikan dukungan dana dan tenaga
3. Memberikan dukungan dukungan moril dan kegiatan2 lainnya di kota-kota untuk mendukung kegiatan gerilya dimaksud.

Penyerangan ini dilakukan atas komando Panglima Tertinggi Komando Revolusi TRWP atau WPRA Gen. Mathias Wenda berbasis di Vanimo, PNG.

Demikian sekilas info ini disampaikan dari meja redaksi WPMNews berdasarkan laporan dari Wakil Sec.Gen. Markas Pusat TRWP, Col. TRWP Yalpi Yikwa.

WPMNews

November 29, 2010 7

Kasus HAM, Akibat Penegakan Hukum ‘KJ’

JAYAPURA—Masalah pelanggaran HAM khususnya di Papua disebabkan penegakan hukum tak jelas atau tak berjalan. Pasalnya, bila penegakan hukum berjalan dan para pelaku kekerasan dapat diadili dengan hukum yang berlaku maka hal ini akan membuat para pelaku akan jera untuk melakukan tindakan melawan hukum.

Hal ini disampaikan P. John Djonga Pr, seorang biarawan Katolik ketika dihubungi Bintang Papua di Jayapura, Jumat (29/10) kemarin. Menurutnya, pihaknya melihat konflik dan perbagai macam peristiwa dan kasus- kasus kekerasan, penyiksaan serta pelanggaran HAM di Papua ini juga berawal dari baik pemimpin TNI/Polri maupun pemimpin pemerintahan tak berpihak kepada keadilan.

“Semua peristiwa itu bisa terjadi juga karena selain ketidakadilan, ketidakseimbangan itu juga adalah persoalan persoalan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada pada masyarakat maupun aparatur pemerintahan maupun TNI/Polri,” tukas pemenang penghargaan Yap Thiem Hiem tahun 2009 di bidang perjuangan HAM.

Menurut dia, semua contoh kesalahan kesalahan baik yang dilakukan TNI/Polri maupun pemerintahan yang tak demokratis dan tak berpihak kepada masyarakat Papua apabila dibiarkan dan terjadi terus menerus, dan ketika terjadi terus menerus dan hukum tak jalan akibatnya masyarakat juga akan jalan dengan cara mereka sendiri sehingga perlu segera dilakukan reformasi hukum dan reformasi militer.

Artinya, kata dia, dengan beredarnya video kekerasan dan penyiksaan ini suatu tanda bahwa. Pertama, pelanggaran yang dilakukan TNI/Polri di Tanah Papua belum pernah jerah dan belum ada sanksi hukum yang tegas kepada para pelakunya. Kedua, dengan munculnya video kekerasan dan penyiksaan ini suatu tanda bahwa apapun dimana saja di Papua itu di tempat yang paling tersembunyi dapat terekam kasus kasus kekerasan.

“Jadi peristiwa di Tingginambut itu ada kekerasan seperti itu salah satu contoh kecil yang terjadi di Tanah Papua seperti ada banyak di tempat lain misalnya kekerasan sosial, ekonomi, budaya, moral, seks dan lain lain banyak terjadi pada masyarakat Papua,” katanya.

Sumber konflik dan lain sebagainya ketika rakyat menuntut hak haknya lalu pengamanannya dan penyelesainnya dengan mengirim TNI/Polri, menurutnya, ini tak sesuai dan tak benar artinya persoalan politik harus diselesaikan secara politik. Sebaliknya persolan ekonomi dan kejahteraan harus diselesaikan secara ekonomi dan lain lain.

Tapi yang terjadi kan tidak. Ini kan semuan jawaban persoalan di Papua ini dengan cara pendekatan keamanan militer. Padahal dimana pemimpin militer, panglima dan Presiden bahwa Papua sekarang ini cara pendekatan kesejahteraan dan pendekatan kemanusiaan dan bukan kekerasan dan penyiksaan terjadap warga sipil dan dilakukan dengan bangga oleh intitusi militer.
Dia mengatakan, pihaknya melihat kontrol dan komunikasi dari seorang pimpinan terhadap bawahannya sangat rendah dan buruk karena itu mungkin juga dari komandan ke komandan hanya mendapat laporan laporan yang bagus dari bawahannya. Hal ini adalah suaty pelajaran bagi TNI/Polri bahwa laporan laporan yang bagus dari komandan lapangan dari Kodim dari Batalyon dari Dan Yon yang ada di lapangan lapangan jangan percaya 100%.

Menurut dia, laporan laporan ternyata penuh dengan tipu muslihat. Penipuan terhadap komandan sehingga orang orang seperti itu harus segera diambil tindakan tegas karena telah mencoreng institusi TNI/Polri, yang berngkutan telah melakukan pelanggaran HAM dan penyiksaan.
“Dari komandan Kotis lapor ke Dandim. Dari dari Dandim lapor ke Korem. Dari Korem lapor ke Kodam. Dari Kodam lapor ke Pangdam. Dari Pangdam lapor ke Panglima ternyata ini beredar kekerasan yang dilakukan oleh militer,” ujarnya.

“Ini kan sungguh sungguh memalukan kita dan saya hanya mau katakan kepada semua pihak bahwa peristiwa apapun yang terjadi di pedalaman Tanah Papua ini ternyata tak ada lagi yang tersembunyi bisa direkam oleh semua warga dan ini menurut saya suatu hal yang harus diperhatikan pihak militer,” ungkapnya. (mdc)

October 30, 2010 0

Musibah lepas Musibah bagi NKRI dan Para Simpatisan: HUKUMAN atau UJIAN?

Sudah lebih dari lima tahun bencana lepas bencara melanda NKRI. Ya, begitu istilah yang digunakan, “bencana”, dan bukan saja BENCANA, tetapi mereka sebut, “BENCANA ALAM”. Berikutnya, “Bencana itu, menurut Ulama, Pendeta Politisi, Pemerintah, Pemuka Indonesia selalu dijuluki sebagai “UJIAN”. Ditambah lagi, ujian itu bukan dari siapa-siapa, tetapi katanya, “dari TUHAN.” Jadi, “Bencana Alam yang melanda NKRI ini dianggap sebagai Ujian dari Tuhan.”

Sekarang kita sebagai manusia modern, manusia adat, manusia berakal, manusia beragama, kita semua perlu renungkan beberapa pokok. Pokok pertama, “Apakah ini bencana alam?” Kedua, kalau itu ‘bencana alam’, “Kenapa disebut ujian dari Tuhan?” Mana logika menghubungkan bencana dari alam dengan bencana dari Tuhan? Ketiga, “Kokh Tuhan sebegitu kejamnya sehingga Dia harus menguji secara kejam mematikan seperti itu?”. Lalu keempat, “Kalau itu ujian dari Tuhan, maka ujian itu untuk apa, atau ujian itu dalam rangka apa? Dalam rangka menapis orang Indonesia untuk masuk ke surga? atau apa?” Kelima, “Apakah memang Tuhan biasanya menguji manusia sampai mati habis dan mati terus-menerus selama bertahun-tahun, bolak-balik seperti ini?” Keenam, “Kalau yang terjadi adalah ‘bencana alam’ yang mematikan, dan kalau itu dari Tuhan, bukankah ini tulah, hukuman dari Tuhan?”

Menjelang Pemilu untuk SBY menjadi presiden untuk periode kedua ini, sebuah Surat dilayangkan dari Masyarakat Adat Papua meperingatkan perihal Penengakkan Hukum Alam dan Hukum Adat, bahwa NKRI akan dilanda berbagai benana, yang merupakan penegakkan Hukum Alam dan Hukum Adat, bukan ujian, bukan cobaan, bukan dalam rangka apa-apa, tetapi oleh hanya dalam rangka penegakkan Hukum Alam dan Hukum adat. Ciri hakiki penegakkan Hukum Alam dan Hukum Adat ialah “penyeimbangan” (balancing), yaitu alam dan adat secara alamiah “menyeimbangkan yang tidak seimbang” dan/atau “mengharmoniskan hubungan, keterkaitan, sebab-akibat yang saling tidak kena-mengena menjadi saling terkait secara serasi dan seimbang.” Misalnya kalau kebanyakan awan di udara, maka alam dengan hukumnya akan menyeimbangkan dirinya menjadi air dan turun sebagai hujan. Contoh lain, secara hukum alam, setiap orang yang dilahirkan 200 tahun lalu sudah tidak lagi hidup di bumi. Itu hukum alam. Tidak ada yang dapat menantangnya, biarpun dengan meminup obat awet muda, lakukan operasi bedah hidup lama, atau apapun juga.

Setelah SBY menerima surat itu, beliau melakukan konferensi pers, dan menyatakan, “Jangan percaya kepada takhayul, percayalah kepada akal sehat.” Menanggapi itu, PMNews pernah menyampaikan pertanyaan, “Apa yang harus kita katakan kalau saja yang masuk akal itu tidak nyata dan yang takhayul justru aalah fakta?” Sebuah pertanyaan yang PMNews masih nantikan untuk dijawab SBY mewakili NKRI.

PMNews sebagai penyambung lidah bangsa Papua dalam rangka menunjukkan dan membuktikan KEBENARAN MUTLAK perjuangan kemerdekaan West Papua sekali lagi hendak menyodorkan KEBENARAN MUTLAK menyangkut “musibah”, “bencana alam”, “ujian dari Tuhan” ini.

Pertama-tama, PMNews percaya, berdasarkan KEBENARAN MUTLAK itu, bahwa apa yang terjadi di seluruh wilayah NKRI ialah sebuah proses penegakkan Hukum Alam dan Hukum Adat, dalam rangka mencari keseimbangan dalam hubungan West Papua – NKRI (Port Numbay – Jakarta), karena hubungan itu sudah berlangsung selama hampir setengah abad dalam kondisi tidak seimbang, dan tidak harmonis. Ketidak-seimbangan itu terjadi karena skandal hukum, moral, demokrasi dan HAM yang terjadi dalam proses invasi dan pencaplokkan wilayah Irian Barat ke dalam NKRI. Dengan kata lain, “Ibutiri Pertiwi sedang ditangisi oleh anaktiri Papua, agar West Papua yang selama ini diperlakukan tidak seimbang itu diharmoniskan, agar selanjutnya kedua bangsa dapat hidup sebagai tetangga, sederajad, sesama dalam hubungan yang harmonis.”

Sementara ini, pukul 11:50 WPT (West Papua Time) komentar dalam TVOne miliki NKRI menyatakan, “Musibah ini Tuhan berikan sebagai dorongan agar kita semua membangun kebersamaan, saling menolong, saling memperhatikan, sehingga dengan demikian kita memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dan negara.” Tentu saja pernyataan ini perlu diuji, apakah ini ekspresi nasionalis membabi-buta seperti yang sudah terjadi selama ini dengan mengorbankan nyawa banyak orang Papua itu, atau maksud lain. Masalahnya komentar ini disampakan oleh seorang wanita pewarta TVOne.

Setelah itu Taufik Ismail juga membacakan puisi-puisi yang intinya meminta kepada NKRI untuk mengkoreksi berbagai hal, seperti korupsi, kesombongan, kerakusan, perpecahan, dan sebagainya yang intinya bernuansa nasionalis. Rupanya sastrawan ini juga hendak membangun nasionalisme di atas kematian dan penderitaan ini.

Baiklah, biarlah NKRI sendiri merenungkan dan menyimpulkan, apakah searah dengan pemikiran kedua orang Indonesia di TVOne ini, atau yang lainnya. Itu terserah. Itu bukan urusan kami.

Urusan kami adalah menyampaikan kebenaran mutlak. Kebenaran mutlak itu tidak terbantahkan, tidak dapat dirubah, tidak terkalahkan.

Catatan PMNews kedua, kami perlu sampaikan terkait dengan anggapan, “Ini ujian dari Tuhan!” Dalam Kitab Suci agama modern manapun, dengan jelas-jelas dan gamblang menyatakan “Tuhan tidak pernah menguji manusia melampaui batas kemampuan manusia untuk menanggungnya.” Yang terjadi bukan di luar batas kemanusiaan lagi, tetapi kemampuan dan batasnya sekaligus ditiadakan, karena nyatanya nyawa-nyawa yang melayang. Pantaskah kita sebut ini ujian? Apa artinya ujian? Apa tujuan dari ujian?

Ujian biasanya dikaitkan dengan dan ditujukan untuk “kenaikan, perubahan ke arah lebih baik, peningkatan, kemajuan” dan sejenisnya. Dalam kaitan NKRI, kita dapat katakan mereka yang menganggap musibah ini sebagai ujian bermaksud bahwa setelah musibah-musibah ini, maka akan datang masa keemasan NKRI. Kalau kita kaitkan dengan sorga kelihatannya hal itu jauh dari dapat dipercaya.

Ketiga, kalau seandainya NKRI tidak percaya dengan pesan-pesan yang sudah lama kampi sampaikan lewat situs ini, semuanya itu terserah. Tanggungjawab kami yang dibebenkan Hukum Alam dan Hukum Adat Papua telah kami sampaikan lewat Surat secara langsung, maupun catatan secara terbuka dalam situs ini.

Pertanyaan yang tertinggal ialah, “Bila ujian dari Tuhan ini sampai-sampai, sekali lagi, kalau seaindainya, sampai kepada mengobrak-abrik kerangka dan format NKRI itu sendiri, maka apakah masih dianggap sebagai Ujian dari Tuhan?”

October 27, 2010 0

SBY: “I Love Papua!”, bukan berarti “I Love Papuans!”, Velix Wanggai Semestinya Tahu Itu!

“SBY bilang ‘I Love Papua!’, punya arti jelas bagi siapapun, termasuk bagi si penasehatnya Velix Wanggai. Ucapan SBY ini tidak mengagetkan, tidak membingungkan, tidak mendua arti, dan terutama ini lagu lama yang diputar kembali. Yang kaget dan tergugah, seperti Velix Wanggai, berarti Velix mereka harus tahu sejarah Tanah Papua selama proses invasi dan pencaplokan oleh NKRI,” demikian tegas General TRWP Mathias Wenda, Panglima Tertinggi Komando Revolusi dari Markas Pusat Pertahanan.

Berikut petikan wawancara per telepon PMNews dengan General TRWP Mathias Wenda (TRWP), Panglima Tertinggi Komando Revolusi dari Markas Pusat Pertahanan:

PMNews: Syaloom! dan Selamat Sore
TRWP: Syaloom!
PMNews: Kami mau sampaikan bahwa tadi Presiden Kolonial Indoensia bilang “I Love Papua!” dengan dalil-dalil bahwa banyak uang sudah dikuncurkan dalam Otonomi Khusus dan pendekatan Presiden SBY ialah mensejahterakan orang Papua, yaitu pendekatan sosial dan ekonomi.
TRWP: Oh, dia bilang “I Love Papua?” itu artinya “Saya cinta Papua to?”
PMNews: Ya, terjemahan langsung artinya “Saya cinta Papua!”
TRWP: Dia langsung bicara ka, atau jubir yang bicara?
PMNews: Staf ahli bidang Otonomi dearah namanya Velix Wanggai yang sampaikan reaksi Presiden SBY saat menyatakan kesiapannya untuk datang ke Papua November mendatang.
TRWP: Ehe he he. Baru Velix dia bilang apa?
PMNews: Velix bilang, saya kutip langsung “Di akhir audiensi ini, Presiden SBY mengatakan bahwa ‘I love Papua’, mari kita bersama ubah Papua menuju Papua yang lebih baik,” ujar Velix menirukan SBY.
TRWP: Ehe he he he. Ehe he he. Ehe he haaaaaaaaaa. Coba baca ulang kalimat tadi. Dan baca pelan-pelan.
PMNews: [Baca ulang pernyataan Velix]
TRWP: Heheeee. Baru tanggapan anak-anak Papua bagaimana. Trus tanggapan rakyat Indonesia yang sudah nonto video pemotongan kemaluan oleh kolonial TNI itu mereka betulkan ucapan Presiden mereka ka? Bagaimana?
PMNews: Kami baca berita di Internet, kebanyakan anak-anak Papua bilang “Jangan bicara saja, buktikan segera.” Ada yang bilang, “Buktikan dengan 75% dana dari pajak di West Papua masuk di Tanah Papua dan 25% saja diserahkan ke Jawa.”
TRWP: Trus orang Indonesia punya tanggapan?
PMNews: Kebanyakan orang Indonesia sama pendapat, tetapi ada yang menyinggung kenapa SBY gunakan bahasa Inggris, presiden dari Indonesia tetapi selalu gunakan bahasa Inggris. Banyak komentar tidak percaya bahwa yang SBY bilang itu benar. Banyak juga yang bilang, SBY hanya membangun citra pribadinya. Ada yang bilang misalya, “jgn cuma dimulut aja mn buktinya klu anda cinta papua……………….!!!”
TRWP: Ehe he he he. Ehe he he. Ehe he haaaaaaaaaa. Ternyatan rakyatnya memang sama dengan presiden mereka. Memang presiden kan dari rakyat Indonesia, jadi mereka semua sama. Saya kaget, orang Papua malah pikir sama saja dengan orang Indonesia. Mungkin harus kita maklumi, anak-anak Papua semua didikan NKRI, jadi pikirannya sama dengan mereka?

Sekarang saya kasih tahu, baik kepada orang Indonesia maupun secara khusus kepada anak-anak mahasiswa dan Pemuda Papua ditambah masyarakat Papua pada umumnya.

Setiap orang besar Indonesia bicara begitu, Anda harus cerna baik, pikir baik, artikan baik, baru dengan begitu tanggapan akan baik. Tetapi ternyata semua tanggapan sama saja. Yang SBY maksud lain, tanggapan yang datang sama sekali meleset dari maksud SBY.

Pertama, saya biasa dengar di Radio Indonesia itu SBY kebanyakan gunakan bahasa Inggris, mungkin globalisasi jadi SBY dia punya bahasa juga globalisasikan. Tetapi saya ucapkan terimakasih kepada SBY dengan bahasa Inggris kali ini, karena bahasa Inggris yang ini jelas, benar dan tepat, tidak meleset dari fakta dan pengalaman sejarah dalam pendudukan NKRI.

Ucapan dari pejabat NKRI ini sudah jelas, terang benderang, dan tidak perlu diartikan lagi, dan mereka bilang kepada kami semua dengan terbuka dan berulangkali. Cuma orang Papua tidak mengerti bahasa Inggris jadi tidak paham?

Kedua, kalimat beliau itu bunyinya, “I love Papua”, begitukah?
PMNews: Ya, begitu.
TRWP: Betul sekali, memang NKRI cinta Papua. Kalimat ini jelas-jelas mengabaikan fakta bahwa di Tanah itu ada manusia Papua, termasuk Velix Wanggai, yang dengan kalimatnya itu SBY tidak mau tahu.

Anda tahu, dulu Ali Murtopo dia Komandan Operasi Intelijen Trikora, jadi satu waktu dia kumpulkan semua pendukung Papua Merdeka, termasuk Bapak Nicolaas Jouwe yang sudah pulang itu. Murtopo bilang begini, “Indonesia tidak tertarik dengan manusia Papua. Yang Indonesia perlu Tanah Papua ini. Jadi, kalau orang Papua mau bikin negara, minta Amerika Serikat carikan tempat di bulan sana, atau berdoa kepada Tuhan untuk menciptakan Bumi baru buat kalian bikin negara di sana. Sudah banyak nyawa orang Indonesia melayang untuk tanah ini, jadi jangan macam-macam. Kalau ada yang macam-macam, saya tidak segan-segan akan tembak di tempat.” Begitu kira-kira lagu yang SBY putar ulang itu berbunyi.

Itu bunyi syairnya, nah judulnya itu yang SBY bilang “I Love Papua!”

Menurut bahasa Inggris, “I Love Papua” artinya saya cinta Papua. Jadi, syair Ali Murtopo dengan judul SBY ini langsung klop. Kalau Velix Wanggai kaget dan bangga atau senang dengan ucapan ini, maka dia harus belajar bahasa Inggris dan dia juga harus belajar sejarah Tanah ini. Terbukti dia tidak tahu syair Ali Murtopo ini, sehingga SBY yang memberikan judul saja dianggap hebat dan kemudian dipamer-pamerkan di media. Ini mendidik atau membodohi?

“I Love Papua” artinya saya cinta Tanah Papua, jadi tidak termasuk Velix Wanggai, tidak termasuk Anda dan saya. Pokoknya manusia tidak termasuk ke dalam lagu ini. Saya ajar kamu anak sekolah begini, kalau SBY juga cinta manusia, yaitu bertentangan dengan syair Ali Murtopo tadi, maka SBY akan bilang, “I Love Papuans”, saya cinta orang Papua. SBY bilang “I Love Papua!”, bukan berarti “I Love Papuans!”, Velix Wanggai seharusnya tahu kalau Anda Orang Papua, maka Anda TIDAK TERMASUK YANG DICINTAI SBY (itu yang terakhir tulis huruf besar semua). Selanjutnya Anda bisa uraikan arti, maksud, makna dan seterusnya sampai berbuku-buku. Kalau SBY cinta tanah dan manusianya, maka dia akan bilang, “I love the Papua Land and her Peoples!” Tetapi kalau dia bilang begitu, maka syair Ali Murtopo tadi tidak klop dengan judul SBY ini, makanya orang besar Indonesia bicara itu tidak sembarang. Antara judul dan syair lagu mereka harus klop, tidak meleset kiri-kanan.

PMNews: Maaf, kami potong sebelum Bapak lanjut. Ini kalimat penutup Velix Wanggai, sebuah lagu tentang Tanah Papua, yang dinyanyikan SBY bersama Velix Wanggai, “Kata Presiden, ‘Disana pulauku yang kupuja selalu, Tanah Papua pulau indah. Hutan dan lautmu yang membisu selalu, cenderawasih burung emas. Gunung gunung lembah lembah yang penuh misteri’,” papar Velix.

TRWP: Hehehe, Hahahaaaaaaaaa. Itu jelas sekali. Itu syair sambungan dari Ali Murtopo tadi, penjajah lainnya atas nama “Trio Ambisi”, lagu yang sudah banyak menggugah hati orang Papua sendiri. Orang Papua rajin dan semangat menyanyi lagu ini, makanya SBY juga merasa perlu menguatkan. Kenapa? Karena SBY dan NKRI tahu bahwa lagu itu sama sekali tidak menyebutkan MANUSIA PAPUA. Ada keragaman budaya dengan suku-suku, ada tradisi tarian dan musik, ada dinamika sosial, budaya, ekonomi dan politik dalam kehidupan orang Papua, tetapi lagu ini hanya menyebut Tanah dan kekayaannya. Makanya syair ini sangat klop dengan syair Ali Murtopo tadi. Jadi, setelah SBY kasih judul, ia teruskan dengan syair berikut, menyambung Ali Murtopo.

Kalau Indonesia hanya cinta dengan tanah air dan kandungannya, lalu manusianya diapakan? Manusianya dicintai? Jawabannya tentu tidak. Manusianya dimusnahkan, karena mereka mengejar apa yang mereka cintai, “Papua!” yakni Tanah air yang leluhur orang Papua telah tinggalkan untuk kami.

Memang penjajahan di seluruh dunia dilakukan karena Tanah, bukan karena orangnya. Dan hampir semua penjajah tidak pernah mencintai penduduk penghuni tanah yang mereka kejar itu. Ini yang terjadi sekarang. Ini yang dikatakan SBY, “I love Papua!”, artinya, “I don’t know about Papuans!” Artinya, “Papua kamu kalau mau bikin negara, minta Tuhan timbulkan pulau baru di Pasifik buat kamu tinggal bikin negara di sana, karena I Love Papua, not you Papuans.!

Jadi, harus jelas antara “I love Papua” dengan “I love Papuans!” Makanya jangan kasih tanggapan kalau tidak mengerti bahasa Inggris. Makanya jangan jelaskan dengan berapi-api kalau tidak tahu sejarah invasi dan pendudukan NKRI di Tanah Papua yang SBY cintai itu.

SBY bilang “I Love Papua!”, bukan berarti “I Love Papuans!”, Velix Wanggai Semestinya Tahu Itu!

Sumber: Berita yang ditanggapi di sini

October 24, 2010 14

KRONOLOGI BERITA DUKA: Isay Gombo Meninggal Dunia Karena Sengaja Ditabrak orang Indonesia

Seluruh anggota Persatuan Pemuda Walak (PPW) sedang berduka cita sedalam – dalamnya atas korban kecelakaan yang menimpa kepada kawan kita “ISAY GOMBO”.

Almarhum meninggal dunia karena mengalami kecelakaan pada hari senin 16 oktober 2010. Waktu 0.14.30. di lingkungan RSUD Dok II tepatnya di lampu merah Jayapura. Indikasinya jelas bahwa ketika Alm berboncengan dengan temannya lalu ada kendaraan yang menghadan mereka sehingga tabrakanpun tak terhindarkan hingga Alm menghembuskan nafasnya.

Upacara pemakaman dilangsungkan secara Militer oleh Anggota (TRWP) pada tanggal 17 oktober 2010. waktu: 0.15-0.16.00.WP.

Generasih muda/Penerus Bangsa West Papua telah gugur karena menimpah musibah kecelakaan. Telah menghabiskan waktu sisah hidupnya bekerja sebagai salah satu anggota (PPW) dan Tentara Revolusi West Pappua (TRWP) jabatan sebagai wakil komandan didalam negeri di bagian kota.

Keterlibatan diri sebagai anggota TRWP sejak dari tahun 2007 – 2010 telah menghakiri hidupnya pada tanggal 16 oktober 2010.

Seluruh anggota PPW dan TRWP merasa kehilangan atas pengabdiannya yang pernah dilakukan oleh kawan kami “ISAY GOMBO” dari masa perjuangannya untuk menegakan Keadilan dan Demokrasi di Bangsa West Papua.

Segalah kebaikannya, semangat juangnya serta tekat dan prinsip yang telah Alm pertahankannya. Meninggalkan untuk kita Generasi muda Bangsa West Papua yang masih ada agar meneruskan langkah juang alm.

Tulisan tangan pertama dari Gerlya Kota West Papua
“SALAM REVOLUSI”

October 23, 2010 5

Berulangkali Pemerintah Kolonial NKRI berkilah: Pelanggaran HAM di West Papua hanyalah Cerita Sejarah Kelam di Era Orde Baru, Betulkah?

Dalam berbegai kesempatan dan tempat, berulangkali NKRI selalu berkilah: “Papua lebih baik ada di dalam NKRI, karena NKRI sudah berkomitmen membangun Provinsi Papua dalam Otsus,” “Pelanggaran HAM yang dilaporkan pejuang Papua Merdeka dan advokat HAM hanyalah merupakan bagian dari riwayat kelam regime Orde Baru,” “Indonesia sedang memasuki tahapan penting dalam proses demokratisasi, dan pembangunan di West Papua sudah memperhatikan dan melindungi HAM,”. Tiba-tiba saja mulut yang mengeluarkan kata-kata manis berbulu domba itu ditampar dengan keras sampai babak-belur oleh aparat NKRI sendiri dengan bukti kuat pelanggaran HAM itu BUKAN bagian dari sejarah West Papua di dalam NKRI dalam era Orde Baru, tetapi pelanggarn HAM dan penderitaan bangsa Papua yang selalu dikeluhkan dan dilaporkan pejuang dan pendukung Papua Merdeka itu terbukti benar. Memang betul pelanggaran HAM di Tanah Papua tidak pernah berhenti, era Orde Lama, Orde Baru, Orde Reformasi. Hanya sekejab saja kebebasan dan kelegahan dirasakan saat Alm. KH Abdurrahman Wahid berkuasa dirasakan oleh bangsa Papua. Terutama dengan pembebasan semua TAPOL/NAPOL Papua dan izin pengibaran Bendera Bintang Kejora serta penyelenggaraan KRP II 2000 (Kongres Rakyat Papua) merupakan langkah berani dan berperikemanusiaan Gus Dur waktu itu selain merubah nama Irian Jaya menjadi Papua.

SBY dan pasukannya selalu bermulut manis dan menebar senyum dengan jamu-jamu buatannya menghibur pemimpin dunia den membantah segala kleim pejuang Papua Merdeka selama ini dengan mengatakan, “Saya perduli dan saya cintai orang Papua sebagai saudara-saudara sebangsa-setanah air. Saya pejuang HAM dan tokoh demokrasi Indonesia. Tidak ada pelanggaran HAM di Papua. Saya memperhatikan hak mereka dan bertekad membangun Tanah Papua.”

Buktinya?

Jangan lupa, ketika Wasior tenggelam oleh banjir, SBY hanya bisa datang setelah seminggu lamanya, dengan alasan bencana di Wasior tidak sehebat bencara lain di Indonesia. Hanya setelah Menlu AS menyampaikan keprihatinan dan belasungkawa atas bencana Wasior lalu SBY tersentak membuat pernyataan pers seolah-olah ia cinta manusia di Tanah Papua.” Kleim Ali Murtopo saat Pepera, “Kami tidak perlu manusia Papua, kami perlu Tanah Papua. Kalau orang Papua mau merdeka, minta Amerika carikan tanah di bulan, atau minta tuhan ciptakan tanah bagimu,” itu memang semakin terbukti dan ternyata.

Bukan cerita baru dan tidak juga kaget melihat mengapa SBY harus secepatnya bereaksi atas kematian orang Papua yang merupakan calon-calon mangsa NKRI-TNI itu. Daripada dibunuh dengan menghabiskan peluru NKRI, lebih baik alam Papua menghabiskan mereka saja. Malahan doa ucapan syukur yang dinaikkan.

Saat Video pelanggaran HAM muncul merajalela di semua media utama (mainstream media) di dunia, termasuk BBC dan CNN, Presiden SBY seolah-oleh bersikap tersentak memimpin rapat khusus menyikapi soal itu. Tertamparlah wajah pemerintahan Orde Reformasi di bawah SBY, bahwa kleim perlindungan dan penegakkan HAM dalam Otsus itu tidak terbukti. Ada pepatah jitu, “Perbuatan berteriak, dan perkataan hanya sekeras bisikan,” atau “Perbuatan berbicara lebih keras daripada perkataan.”

Kini pelanggaran HAM di West Papua ssudah tidak perlu dibuktikan lagi karena telah terbukti. Kini orang Papua harus bertanya, “Mau tinggal dengan NKRI dan selalu dibunuh dan dilanggar hak-haknya?”

Bangsa terjajah bermental budaklah yang akan berkata, “Itu kan perlakuan oknum TNI, nanti akan dihukum, dan kita terus membangun Papua di dalam bingkai NKRI!” Bangsa yang tahu diri dan punya martabat akan mengatakan, “Cukup sudah penderitaan ini! NKRI keluar dari tanah airku, WEST PAPUA!” Merdeka Harga Mati!!!

October 22, 2010 2

Berita Duka: Seth Jafeth Roemkorem Meninggal Dunia

Proklamator West Papua Merdeka, Seth Jafeth Roemkorem dan Presiden Pertama Organisasi Papua Merdeka telah menghembuskan nafas terakhir ( waktu meninggal diperkirakan sekitar tanggal 12 oktober 2010) di Rumah kediamannja – Bernhardstraat 57-1, Wageningen, Negeri Belanda.

Markas Pusat Pertahanan (MPP) Tentara Revolusi West Papua (TRWP) dan Organisasi Papua Merdeka (OPM) Kantor Fungsionaris Pusat sebagai penerus perjuangan Alm. Roemkorem, dengan ini menyatakan:

TURUT BERDUKA CITA SEDALAM-DALAMNYA

atas kepergian pahlawan revolusi West Papua, Seth Jafeth Roemkorem, General TPN/OPM.

Kami telah siap meneruskan pekerjaan yang ditinggalkan sampai mencapai cita-cita yang telah dihidupkan dan ditinggalkan kepada pudak kami berdasarkan Tongkat Komando Revolusi yang kami emban.

An. Seluruh masyarakat Papua dan prajurit pejuang di seluruh Rimba New Guinea,
Amunggut Tabi, Lieut Gen TRWP,

An. Gen. TRWP Mathias Wenda

Panglima Tertinggi Komando Revolusi

Catatan: Komentar yang ada di sini disalin dari SUMBER ASLINYA DI SINI

Keterangan singkat mengenai S.J. Roemkorem di SINI

October 18, 2010 15

Video Hasil Demonstrasi di Negeri Belanda 6 Oktober 2009

Saudara/i sebangsa Tanah Papua, Lewat kesempatan ini kami kirimkan laporan video dari aksi yang di laksanakan pada tgl 6 oktober di kota Den Haag. SBY tidak jadi datang ke Belanda, tetapi sitiusi masih sama, bangsa Papua masih di jajah dan di terror oleh aparat nkri, jadi kami tidak batalkan aksi2.

Teman2 Belanda bantu kami dalam kampanje untuk mencapai awareness (pengetauan) tentang sejarah Tanah Papua dan situasi Tanah Papua. Kampanje lewat Quiz di jalanan. Jangan kami harap politik Belanda sebab mereka harus di didesak oleh bangsa/rakyat Belanda dulu baru, pemerintah Belanda bisa bertindak. Oleh sebab itu, kami harus turun jalan banyak dan gunakan semua cara2 untuk capai awareness di NL.

Silahkan lihat laporan video dibawa.

Part 1: http://www.youtube.com/watch?v=TqvxXxPeWZ4
Part 2: http://www.youtube.com/watch?v=SG4RNv8wupI
Part 3: http://www.youtube.com/watch?v=SOgtciM0RVc

Demikian laporan singkat dari NL.

Selamat berjuang!

Berjuang terus tetap menang,

Oridek Ap

October 11, 2010 0

Alam Terus Bersuara di Tanah Papua: Setelah Biak, Sentani, Nabire, kini Wasior

Memang sangat berat mengungkapkan reaksi isihati atas apa yang sedang terjadi di Tanah Papua, khususnya sesaat Alam menegakkan Hukum dan kedaulatannya. Kini Alam bersuara kali di Wasior, sebuah Kabupaten baru di Provinsi Baru buatan NKRI. Daerah yang dulunya begitu penting bagi Sejarah Peradaban dan perkembangan agama modern di Tanah Papua itu telah dijadikan alasan untuk menancapkan kekuasaan di Tanah Papua, pertama dengan memisahkan wilayah Kepala Burung dari Provinsi Papua, dan memberinya nama Provinisi Irian Jaya Barat, lalu Papua Barat.

Dalam pandangan Pemangku Alam & Adat Papua, apa yang terjadi di Tanah Papua haruslah dilihat dari Kacamata “Apa yang terjadi di Indonesia”, karena Hukum Alam dan Hukum Adat Papua sedang ditegakkan di Indonesia dalam rangka mencari ‘keseimbangan’ alamiah atas penderitaan bangsa Papua sejak NKRI menginvasi (1961,1962), menduduki (1948) dan menguasai (1963) West Papua.

Surat secara langsung dan terus terang sudah lama disampaikan, waktu itu KH Abdurrahman Wahid masih hidup. Beliau menderima dan menyatakan, “Turut merasakan penderitaan rakyat Papua,” dengan menambahkan, “Saya juga salah satu dari korban regime, dan saya kepala suku jadi saya tahu apa arti penegakkan hukum alam dan hukum adat, dan apa arti menderita karena dijajah.” Sri Sultan HB X di Istana Yogyakarta juga telah membacanya. Dan kami yakin sekali, sesungguhnya sang Sultan Jawa tahu apa maksudnya. Belakangan ini Sang Sultan sudah mengajukan isu “Referendum” untuk Yogyakarta, baliho serta slogan-slogan sudah bertebaran ditempelkan di berbagai tempat umum seperti Tugu, Jalan raya, toko dan kampus-kampus di Yogyakarta. Megawati Sukarnoputri juga sudah diberitahu, khususnya menyampaikan pesan khusus dari ayahnya sendiri, Alm. Ir Soekarno bahwa beliau tidak akan lolos menjadi Presiden NKRI, dan sudah terbukti.

Dalam pesan itu dengan jelas disampaikan, dan isi surat itu ada dalam situs ini, disampaikan dalam bahasa Melayu seperti yang dipakai NKRI. Pesannya jelas, “Hukum Adat dan Hukum Alam” harus ditegakkan, dan itu bukan kemauan manusia manapun, tetapi itu kemauan alam dan adat itu sendiri.

Kami tdak bertugas memerintahkan, atau mengarahkan. Fungsi kami hanyalah menginformasikan apa yang sedang terjadi, dan apa yang akan terjadi.

Selang beberapa hari, Presiden NKRI, keluar ke Televisi dan menyatakan, “Jangan percaya kepada takhayul, percayalah kepada ilmu, sains, yang masuk akal.” Pertanyaannya,

Mana yang penting: Takhayul yang ada bukti dalam hidup ini, ataukah
Ilmu pengetahuan yang tidak ada buktinya dalam hidup ini, walaupun masuk akal?
Apa yang penting:
Masuk akalkah, atau
Tidak masuk akal tetapi faktual-realitas?

Alam kini bicara di Wasior, dan sekali lagi, itu bukan takhayul, orang menderita, rumah hanyut, kota lumpuh total, orang mati berserakan, penduduk mengungsi keluar dari tempat alam berpidato, ITU BUKAN TAKHAYUL, ITU FAKTA, ITU REALITAS, ITU DIANGGAP TAKHAYUL TETAPI NYATA.

Sejak manusia memasuki era positivisme-nya, maka modernisme dimuai, diboncengi oleh berbagai kepentingan kekuasaan dan ekonomi. Justru karena boncengan itulah yang menyebabkan positivisme itu potensial dan marak direkayasa. Memang positivisme bukanlah sebatas memahami, mendalami dan menjelaskan apa yang ada, tetapi ia bertanggungjawab atas rekayasa (engineering) secara sosial, politik, ekonomi, hukum, dan seterusnya, dan sebagainya. Justru karena boncengan itulah pembunuhan orang Papua atas nama nasionalisme Indonesia dianggap harus dan wajib. Para pembela HAM orang Papua justru dianggap separatis dan GPK/GPL/OPM/TPN….

Justru karena boncengan itu pula-lah SBY menyatakan ‘itu takhayul, jangan percaya takhayul.”

Perlu diingatkan, “Tulisan ini tidak ditulis mewakili manusia, sama sekali tidak. Ia mewakili Hukum Alam dan Hukum Adat Papua” Gunung Nabi di tempat peristiwa Wasior terjadi melaporkan,

“Hitung dulu, berapa orang Papua, dan berapa orang Indonesia di situ!! Kasih tahu dulu, kenapa orang Papua ada di situ! Kasih tahu dulu, apakah orang Papua punya pengalaman sejarah seperti ini? Kenapa orang di Provinisi buatan NKRI bernama Papua Barat itu paksa diri membentuk Majelis Rakyat Papua? Kenapa satu bangsa punya Dua Majelis? Bukankah majelis itu mewakili sebuah etnis-bangsa Papua-Melanesia? Kenapa orang Papua mau dua MRP di satu tanah, untuk satu bangsa?”

Ditambah lagi, “Mengapa orang di Provinsi Papua Barat itu sangat mencintai Indonesia? Apa alasannya? Apakah mereka itu moyang? Apa dasar cinta itu?”

Pada saat kami tanyakan,
“Apa yang harus kami lakukan?”

Jawabannya,

“Kasih tahu mereka, tetapi saya tahu mereka tidak akan mendengarnya. Biarkan mereka tidak mendengarnya, tanah ini bukan milik mereka, mereka hanya numpang lewat. Saya ada di sini dari dulu sampai sekarang, sampai selamanya, sampai kapanpun. Para penumpang yang sedang lewat ini, janganlah berbuat semaunya.”

Memang orang dalam sudah, kami sadar tidak pantas menyampaikan pesan keras ini, tetapi sekali lagi, kami tidak berbicara atas nama manusia. Manusia punya dunianya sendiri, punya gengsinya sendiri, punya ambisinya sendiri, punya politiknya sendiri, punya bisnisnya sendiri. Alam dan Adat tidak ada urusan dengan itu. Ia berbicara semuanya sebagaimana adanya dan sebagaimana harusnya.
[Bersambung]

October 10, 2010 0

Kasus HAM Jadi Alasan Pro ‘M’ Tuntut Referendum

Ketua Umum Yayasan Independent Group Supporting the Spacial Autonomous Region of Papua Within the Republic of Indonesia (IGSSARPRI) Franzalbert Joku dan Wakilnya Nicholas S Messet didampingi Ketua BMP Kota Jayapura Nico Mauri serta Bendahara Umum BMP RI di Tanah Papua Her Bonay di Café Dona, Jalan Pasific Permai, Ruko Dok II, Jayapura, Kamis (7/10) kemarinJAYAPURA—Kongres Amerika Serikat (AS) yang digelar di Washington DC Amerika Serikat (AS) 22 September 2010 lalu, antara lain menggelar dengar pendapat (hearing) untuk meninjau kembali keterlibatan TNI dalam berbagai kasus pelanggaran HAM di Papua.

Hal ini disampaikan Ketua Umum Yayasan Independent Group Supporting the Spacial Autonomous Region of Papua Within the Republic of Indonesia (IGSSARPRI) Franzalbert Joku dan Wakilnya Nicholas S Messet didampingi Ketua Umum DPP Barisan Merah Putih (BMP) RI di Tanah Papua Ramses Wally, Bendahara Umum DPP BMP RI di Tanah Papua Hemskerkey Bonay serta Ketua BMP Kota Jayapura Nico Mauri serta di Café Dona, Jalan Pasific Permai, Ruko Dok II, Jayapura, Kamis (7/10) kemarin.

Sekedar diketahui Kongres AS ini juga dihadiri Ketua Umum Independent Group Supporting the Special Autonomous Region of Papua Within the Republic of Indonesia (IGSSARPRI) Franzalbert Joku dan Wakilnya Nicholas S Messet serta delegasi Ormas dan gerakan Papua merdeka, antara lain Ketua Dewan Adat Papua (DAP) Forkorus Yoboisembut.

Menurutnya, ada beberapa pihak yang mewakili ormas dan gerakan Papua merdeka (Pro M) dalam berbagai bentuk yang diundang menghadiri hearing itu. Selain menyampaikan informasi tentang pelanggaran HAM di Papua, juga menggunakan alasan kasus pelanggaran HAM di Papua untuk menuntut referendum di Papua melalui dukungan Kongres AS dan pemerintahan Amerika Serikat. Pasalnya, lewat referendum itu masyarakat Papua dapat diberikan kesempatan menentukan nasib sendiri dengan tujuan Papua merdeka di luar dari NKRI.

“Saya dan Pak Messet menyampaikan dan mengakui bahwa benar di Papua pernah terjadi pelanggaran HAM, bukan satu kali atau dua kali banyak kali terjadi pelanggaran HAM, serta apa sanksi Kongres Amerika Serikat atau dunia internasional bisa menuntut dan mengenakan pelbagai kasus pelanggaran HAM di Papua kepada TNI,” tukasnya.

Dia mengatakan, pihaknya juga menyampaikan pasca bergulirnya reformasi dan demokratisasi di seluruh Tanah Air di akhir tahun 1990-an atau diawal tahun 2000-an banyak pembenahan atau perbaikan yang telah terjadi. Pemerintah Indonesia sekarang ini menyadari nilai nilai kemanusiaan, hak demokrasi masyarakat sehingga diterapkan kebijakan kebijakan yang layak untuk didukung. “Perbaikan perbaikan itu terus diperjuangkan dan diterapkan lewat kebijakan- kebijakan pemerintah Indonesia agar nilai nilai kemanusiaan dapat terwujud diseluruh Indonesia termasuk di Papua,” katanya.

Pilihan yang mungkin tepat untuk Papua adalah sebagai daerah otonom dalam bingkai NKRI dimana orang Papua bisa mendapat kesempatan untuk mengangkat hak haknya dan menikmati pembangunan serta dapat meraih nilai nilai kesejahteraan bagi rakyat Papua.

Ditanya apakah hearing untuk membahas Papua merdeka, menurutnya, hearing tak bertujuan untuk membebaskan Papua dari NKRI. Tapi tujuan hearing adalah untuk menengok atau mengunjungi kondisi HAM di Papua yang sering terjadi isu internasional sampai ke Amerika Serikat.
“Isu pelanggaran HAM di Papua seperti halnya seperti di Maluku, Poso, Aceh dan Timor Leste itu sesuatu hal yang sangat memprihatinkan kami semua tahu dan membagi bagi keprihatinan tentang kondisi HAM diseluruh Indonesia termasuk di Papua,” katanya.

Senada dengan itu, Wakil Ketua Umum IGSSARPRI Nicholas S Messet menandaskan, Kongres Amerika ini sebetulnya disediakan bagi tokoh tokoh yang pro merdeka, tapi pihaknya menyampaikan kepada Ketua Panitia Kongres AS Eni Faleomavaega agar mengundang juga tokoh- tokoh integrasi Papua ke NKRI. Alasannya, apabila hanya tokoh tokoh pro merdeka seperti Octovianus Mote dan lain, maka mereka hanya bicara Papua merdeka.

Dia mengatakan, pihaknya menawarkan agar tokoh tokoh integrasi Papua juga dapat dihadirkan dalam Kongres AS agar jalan tengah mana yang dapat diambil dan tak perlu menyesatkan bangsa Papua, karena hearing tak membicarakan Papua merdeka. Kongres maupun pemerintahan Amerika Serikat tak mendukung adanya negara republik Papua Barat. Kongres maupun pemerintahan Amerika Serikat menghargai integrasi Papua ke NKRI. “Apabila ada orang yang bilang bahwa Kongres dan pemerintah Amerika Serikat mendukung kemerdekaan bagi bangsa Papua Barat jangan omong kosong, jangan membuat kita sendiri setengah mati dan mati banyak dibunuh TNI karena ditipu oleh kita punya orang sendiri,” tuturnya.

“Saya baru dapat email dari Herman Wanggai yang menyampaikan 1 November—1 Desember 2010 akan ada puasa berdoa agar ada Washington Solution. Washington Solution apa? Apa yang dibicarakan di Washington tak ada lain hanya bicara pelanggaran HAM serta Otsus mesti diterapkan dengan baik di Papua.”

Saat Kongres AS ia ditanya soal penerapan Otsus di Papua, dia menjelaskan, penerapan Otsus di Papau agak tersendat sendat karena ini barang baru dan Jakarta harus jujur kepada Papua untuk menjalankan Otsus dengan baik agar 15 tahun mendatang jangan ekor dipegang kepala dikasih. Tapi kalau benar benar jujur harus diberikan seluruhnya dan rakyat Papua mengaturnya sendiri.

Dia mengatakan, sejak rezim Soeharto lenger saat itu muncul reformasi, demokratisasi maka rakyat Papua mulai merasa bahwa ia mempunyai hak dan harga diri. Saat Kongres AS tahun 2000 ia minta untuk merdeka. Tapi dari hasil Kongres AS itu pemerintah Indonesia akhirnya memberikan Otsus bagi bangsa Papua. “NKRI dan merdeka harga mati. Dua duanya tak bisa mati manusia Papua mau hidup terus. Tong dua boleh mati tapi manusia Papua mau hidup. Itu yang kita perlu supaya manusia Papua itu harga dirinya dijaga dan dihormati maka diberikan Otsus. Dan Otsus ini berjalan tersendat sendat karena baru saja dibuat di Aceh dan Papua, “ tandasnya. “Suatu hal yang baru kita mesti trial and error coba coba dulu. Tapi cukup lama sembilan tahun diharapkan tahun depan dapat berjalan agar 15 tahun kedepan rakyat Papua bisa aman, sejahtera dan damai,” ujarnya pria yang 39 tinggal di Swedia ini. (mdc)

October 8, 2010 2