Aku manusia hina ini memohon kepadamu, jangan kau pisahkan persaudaraan kita ini, di tanah air tercinta kita ini indonesia

Comment: wahai sodaraku,,
aku tau,,
banyak kesalahan bangsa indonesia terhadap masyarakat papua.

dan aku sodara mu 1 orang manusia dari tanah sunda yang menyakiti kalian, karena belum bisa melakukan yang terbaik untuk kesejahteraan yang adil dan merata di seluruh tanah air tercinta kita indonesia.

kalian wajib membenciku, karena aku sangat membenci diriku, atas semua kesalahanku terhadapmu wahai sodara sodara ku.
1.) tuntut dengan sangat keras dan bila perlu paksa pemimpin dan tokoh2 indonesia agar adil seadil adilnya untuk ksejahteraan kita semua

2.) munculkan lah 1 tokoh asli putra daerah papua yang bijaksana untuk menjadi pemimpin tertinggi di indonesia,

aku sangat setuju. tapi wahai sodaraku,,

aku manusia hina ini memohon kepadamu, jangan kau pisahkan persaudaraan kita ini, di tanah air tercinta kita ini indonesia.

kami putra putri indonesia.
berbangsa satu bangsa indonesia.
berbahasa satu bahasa indonesia.
bertanah air satu, tanah air indonesia.
ini semua sangat tulus, keluar dari lubuk hati ku yang sangat dalam.

aku gila,

seluruh sendi sendi jiwa raga ku menangis seperti guntur,

merdeka.

BALASAN Chief Editor SPMNews:

Saudara Wirata Aria yang kami hormati sebagai sesama manusia, sependeritaan dan sepengalaman di dalam pangkuan Ibutiri Pertiwi,

Pertama-tama, kami menyampaikan dengan tulus dan ikhlas bahwa komentar Anda sangat menyentuh dan membuat air mata jatuh sendiri. Itu benar, kejadian sesungguhnya. Tetapi titik berangkat ‘perasaan’ kami tentu tidak sama, malahan bertolak-belakang. Memang sebuah pertemuan tidaklah berarti apa-apa, hanya menjadi berarti pada saat perpisahan. Kami perlu pastikan, bahwa perjuangan dan kemerdekaan West Papua bukan dan tidak akan memisahkan hubungan dan persaudaraan itu. Masyarakat, manusia dengan segala hubungan timbal-balinya tidak dipisahkan, yang dipisahkan hanyalah ibukota Jakarta menjadi ibukota Port Numbay, dan seterusnya. Pulau New Guinea dan pulau2 nusantara tidak berubah, yang berubah hanyalah status hukumnya.

Dengan tulus ikhlas, kami hendak menyampaikan beberapa hal menyangkut KEBENARAN, yang menjadi semboyan pemberitaan di PMNews:

1. Bahwa perjuangan Papua Merdeka sesungguhnya tidak didasari atas kebencian terhadap orang non-Papua siapapun, tidak berdasarkan agma juga, karena kami semua manusia biasa, punya kelemahan dan kelebihan, punya kesalahan dan kebaikan;
2. Bahwa kami semua umat beragama, dan bermoral, berhatinurani sebaga manusia, di mana agama mengajarkan kita tidak menipu, tidak membunuh, tidak berzinah, dan tidak … lainnya. Dalam hubungan Bumi Ibutiri Pertiwi dengan anaktiri Bumi Cenderawasih, hampir semua ajaran moral keagamaan ini dilanggar, dan terlebih lagi dilanggar dengan sadar dan sengaja lalu dibiarkan dan dibenarkan sekian lamanya.
3. Pelanggaran2 itu ada yang ringan, ada yang berat, artinya ada yang bisa dimaklumi sebagai kekuarangan atau kekhilafan yang bisa diperbaiki dan ada KEBENARAN MUTLAK yang bukan terjadi karena kekhilafan. Nah, salah satu dari KEBENARAN MUTLAK itu ialah “Manipulasi Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) 1969 di Irian Barat’. Semua orang Indonesia tahu bahwa Pepera itu penuh dengan cacat moral, cacat hukum Allah dan hukum alam serta hukum HAM dan demokrasi, tetapi pada waktu yang sama dikleim sebagai sesuatu yang benar dan sah. Dan ditambah lagi, manusia Papua yang memprotes PENIPUAN itu selalu dicap OPM, gerombolan, GPK, GPL, pengacau, separatis, teroris, dan seterusnya dan sebagainya.
4. Memang pada tingkatan sebagai sesama manusia, sependeritaan dan sepengalaman dalam sejarah politik, kami tidak memisahkan diri untuk selamanya membelakangi Indonesia. Terbukti Timor Leste-pun tidak melakukan begitu. Sejelek apapun, tetangga adalah tetangga. Itu tidak berarti selalu bersedia dianaktirikan, dan lebih-lebih tidak berarti membiarkan penipuan itu berlanjut dan menganggapnya sebagai sebuah kesalahan sejarah. Kesalahan sejarah yang biasa dapat dibiarkan untuk diperbaiki, tetapi kesalahan sejarah yang hakiki dan mendasar, menyangkut hargadiri sebagai manusia maka harus diperbaiki. Ini hanya kebetulan kesalahan sejarah yang fatal itu terjadi dalam hubungan NKRI-West Papua. Kalau ada kesalahan2 lain yang terjadi di manapun juga di seluruh dunia, maka memang harus diperbaiki, diluruskan, direstorasi. Itu tuntutan sejarah dan peradaban pascamodern, bukan tuntutan orang Papua sendiri.Itu amanat ajaram agama kita, sebelum Tuhan mengadili kita semua sebagai individu, kelompok ataupun sebagai bangsa atau negara.
5. Lalu menanggapi isi komentar ini, maka tanggapan kami ialah bahwa

5.1 Bangsa Papua sudah berulangkali memunculkan pemimpinnya ke permukaan politik NKRI, yang terakhir ialah Theys Eluay, tetapi apa yang dilakukan Ibutiri Pertiwi terhadap anaktirinya itu?
5.2 Sumpah Pemuda tentang kami bertanah-air satu, Indonesia dan selanjutnya itu secara moral dan historis tidak termasuk orang Papua di dalamnya, dan karena itu secara moral dan sejarah tidak mengikat bagi orang Papua. Perwakilan pemuda waktu itu terdiri dari Jong Sumatera sampai Jong Ambon, tidak termasuk Jong Papua, maka semboyan itu secara hakiki (nafasnya) tidak ada beban moral bagi kami untuk mengagungkan atau mempertahankannya.
5.3 Sebaiknya ketulisan hati itu disampaikan untuk mendukung perjuangan untuk KEBENARAN MUTLAK ini, karena kami tahu persis, bahwa KALAU kebenaran ini ditegakkan di Bumi Cenderawasih, maka Bumi dan Ibutiri Pertiwi bakalan menjadi cantik, molek, dan akan mengandung serta melahirkan anak-anak kandungnya yang jauh lebih membanggakan daripada memelihara anaktiri yang dalam realitanya ditpu, diteror, diburu, dibantai di belakang, tetapi di ruang tamu, saat menerima tamu menunjukkan muka senyum seolah-olah tidak ada masalah dalam hubungan itu.
5.4 Kami jamin bahwa kemerdekaan West Papua akan LEBIH memakmurkan negara dan bangsa Indonesia,akan membuka pintu2 berkat dari sang Ilahi, akan mengangkat tulah dan kutuk yang kini melanda NKRI, karena yang dilanggar NKRI dalam Pepera itu bukan hanya hukum manusia, tetapi hukum Tuhan juga.
4.5 Untuk itu, kami mohon Saudara Wirata untuk merenungkan kembali, jauh di lubuk hati yang dalam itu, “Apakah benar Bumi Cenderawasih itu dianaktirikan? Dapatkah Anaktiri dirubah statusnya menjadi anak kandung? Bagaimana caranya? Bukankah dengan memberikan kemerdekaan kepada West Papua, maka dengan demikian Ibu Pertiwi akan mejadi Ibu Kandung West Papua? Bukankah dengan demikian hubungan persaudaraan dan saling membantu serta saling berbagi antara ibu kandung-anak kandung itu akan lebih memuaskan, lebih bermartabat daripada dalam status hubungan saat ini sebagai ibutiri-anaktiri?
5.6 Kami jamin pasti, kemerdekaan West Papua akan lebih mengharmoniskan hubungan pulang dan pergi antara Indonesia dan West Papua, masyarakat keduabelah pihak akan hidup lebih bahagia dan lebih sejahtera. Maka kami perlu memahami peradaan Saudara Wirata mengapa kemerdekaan West Papua merupakan sesuatu yang menyedihkan. “Bukanlah pembukaan UUD 45 dengan tegas dan pertama-tama menyatakan secara gamblang bahwa Penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan?”
5.7 Tetapi kalau ada anggapan bahwa West Papua tidak dijajah oleh Indonesia, maka mereka perlu memahami betul ke-Indonesia-an bangsa-bangsa dan pulau-pulau yang kini ada di dalam NKRI.

Akhinya, kami sungguh menghargai ketulusan dalam komentar Anda atas berita kami. Kalau bukan sebentar, entah kapan nanti, komunikasi ini akan menjadi saksi tertulis, bahwa pernah ada komunikasi seperti ini dalam generasi ini, dan tanggapan kami ialah bahwa memang ada kesalahan fatal dalam Pepera 1969 itu, dan bahwa kami sebagai umat beradab dan beragama, sebagai sesama dalam pengalaman sejarah perlu saling membantu, sebagai bukti kasih-sayang dan persaudaraan itu. Dengan membiarkan West Papua di dalam NKRI, sama saja dengan membiarkan Ibutiri Pertiwi menyiksa dan menindas anaktiri West Papua. Mempertahankan West Papua di dalam NKRI sama dengan mendukung penipuan nyata-nyata dan terbuka, yang melanggar semua hukum yang pernah ada dalam sejarah dan peradaban manusia itu.

Tertinggal satu pertanyaan terakhir, “Apa artinya menyayangkan dan menangisi perubahan status West Papua dari anaktiri menjadi anak kandung NKRI?” Semoga ada balasannya.

Wassalam!

Chief Editor
————————–

October 6, 2010 5

Anggota DPR Diaz Gwijangge: Hentikan Menembak Warga!

Kepada Yth.
Pimpinan Redaksi Media Cetak & Elektronik
di
Tempat

Hal : Media Release

Anggota DPR Diaz Gwijangge: Hentikan Menembak Warga!

Jakarta-Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik asal Papua Diaz Gwijangge meminta aparat keamanan baik polisi maupun tentara yang bertugas tanah Papua untuk segera berhenti menembak warga dalam merespon setiap aksi protes mereka.

“Saya heran, setiap bulan sepertinya ada saja warga masyarakat yang ditembak mati gara-gara melakukan aksi protes. Langkah itu justru akan semakin menguburkan kerja keras dan niat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama jajaran kabinet, dan rakyat untuk membangun Papua yang lebih, aman, damai, sejahtera, dan bermartabat,” ujar Diaz Gwijangge usai Rapat Dengar Pendapat Komisi X DPR dengan Wakil Menteri Pendidikan Nasional dan jajarannya di Gedung DPR/MPR Senayan, Jakarta, Senin, 4/10.

Menurut Diaz, informasi yang ia terima dari Wamena, Papua, menyebutkan, Senin, (4/10 2010) sekitar pukul 07.00 WIT, sejumlah orang mendatangi Markas Kepolisian Sektor KP3 Bandara Wamena setelah mendengar jika ada rekannya yang diduga anggota Dewan Adat Papua (sebelumnya disebut Penjaga Tanah Papua/Petapa) ditahan aparat Polsek KP3.

“Kabarnya ada keributan di Mapolsek KP3 Bandara Wamena. Mereka berunjuk rasa karena kesal dengan aparat polisi yang mengambil dan mengamankan paket dari pesawat Trigana PK YRK milik rekan mereka. Padahal, paket itu isinya baju seragam dan baret, serta dokumen DAP. Aksi itu berbuntut tewasnya Ismael Lokobal. Dua orang yakni Amos dan Wetipo Frans Lokobal terluka akibat terkena peluru aparat,” lanjut Diaz.
Lebih jauh dikatakan, pendekatan militer dalam penyelesaian berbagai aksi unjuk rasa hingga mengakibatkan rakyat jadi tumbal akan semakin menambah daftar panjang pelangaran HAM di tanah Papua oleh aparat keamanan.

Legislator ini menyayangkan insiden penembakan tersebut karena sepertinya aparat keamanan yang bertugas di Papua berlomba-lomba melakukan kejahatan kemanusiaan dengan menembaki warga sipil.
”Aparat keamanan baik polisi maupun TNI sejatinya harus memahami tugas pokok dan fungsi menurut Undang-Undang. Jika aparat keamanan tidak memahaminya secara benar maka rakyat yang akan menjadi korban kapan saja. Ini sangat berbahaya,” tegasnya.

Menurut Diaz, kasus penembakan warga sipil oleh aparat kepolisian bukan kali ini. Insiden yang merenggut nyawa Naftali Kwan dan Septinus Kwan di Manokwari belum lama belum diketahui penyelesaiannya.

”Sekarang terjadi di Wamena. Ini menjadi tanda tanya mengapa penembakan warga sipil yang dilakukan aparat keamanan terus beranak pinak. Saya minta warga mewaspadai hal ini,”

kata Diaz.

Pihaknya mengapresiasi langkah Ketua Dewan Adat Papua Forkorus Yoboisembut bersama masyarakat dan Dewan Adat Papua Jayawijaya duduk bersama guna mencari jalan dalmai terkait insiden tersebut. Meskipun, proses hukum tetap ditempuh.

Catatan: Untuk keterangan lebih lanjut hubungi Bapak Diaz Gwijangge di telp. (021) 5756354 atau hp. 0852-8636-0001)

October 4, 2010 2

A.S. Prihatin atas Sikap Indonesia terhadap West Papua

Keprihatinan mendalam disampaikan Amerika Serikat tentang perlakuan atas orang West Papua dalam kekuasaan Indonesia.

Untuk pertama kalinya Kongress A.S. membuka sesi khusus mendengarkan isu-isu yang berpengaruh terhadap provinsi orang Melansia itu.

Para anggota perwakilan diberitahu tentang pelanggaran HAM yang sedang berlangsung dan tuduhan bahwa Indonesia gagal memberikan Otsus kepada West Papua yang telah ia janjikan 9 tahun lalu.

Yang memimpin penyampaikan ini ialah Anggota Kongress dari Samoa Amerika, Eni Faleomavaega, yang juga adalah Ketua Sub Komisi Parlemen Urusan Asia-Pasifik dan Lingkungan Global.

Presenter: Helene Hofman
Pembicara: Eni Faleomavaega, American Samoa’s Congressman

FALEOMAVAEGA: Setahu saya ini pertama kali Kongres A.S. menyelenggarakan sesi khusus untuk keseluruhan pertanyaan tentang West Papua, menyangkut segala hal, sejarahnya dan situasi sekarang, khususnya era penjajahan Belanda dan bagaimana diambil alih secara militer di bawah pemerintahan Sukarno dan Suharto.

HOFMAN: Jadi, A.S. punya dua keprihatinan utama, sebagaimana saya pahami, satunya mendesak untuk kemerdekaan dan lainnya pelanggaran HAM?

FALEOMAVAEGA: Tidak, isu kemerdekaan selalu menjadi bagian dari pemikiran sejumlah orang West Papua. Saya mengikuti isu ini sudah sepuluh tahun sekarang dan merasa bahwa mengigat tahun-tahun kami bekerjasama dengan Jakarta, khususnya saat Jakarta mengumumkan akan memberikan UU Otsus kepada orang West Papua sejak 2001 dan harapan bahwa orang West Papua akan diberikan otonomi yang lebih. Well, sembilan tahun kemudian, tidak ada kemajuan atau gerakan yang terjadi untuk memberikan otonomi yang lebih banyak itu kepada orang West Papua dan dalam hal ini kami sudah ikuti dalam beberapa tahun belakangan dan kami harap Jakarta cepat tanggap terhadap pertanyaan dan keprihatinan kami.

HOFMAN: Saya mengerti ada isu pelanggaran HAM juga. Saya tahu Anda juga sedang mengklasifikasikan apa yang terjadi di West Papua itu sebagai sebuah perbuatan “genosida” (ed-tindakan yang dimaksudkan untuk dan berakibat penghapusan etnik), yang mana tidak mendapatkan oposisi di Amerika Serikat?

FALEOMAVAEGA: Well, ini isu yang terus berlanjut. Sebelum Timor Leste diberikan kemerdekaan 200.000 orang disiksa dan dibantai. Militer Indonesia lakukan hal yang sama di West Papua, angka konservativ 1000.000 orang, yang dilakukan oleh militer Indonesia. Yang lain mengatakan 200.000 orang orang West Papua dibunuh dan disiksa, dibunuh tanpa belas kasihan oleh militer. Jadi, ya ada persoalan genosida di sana. Saya sangat, sangat prihatin bahwa isu ini terus berlanjut dan kami mau memastikan bahwa orang-orang di sana diperlakukan adil.

HOFMAN: Apa yang dapat dilakukan A.S. tentang ini? Sekarang ada penyampaian khusus tentang West Papua? Apa harapan Anda yang akan jadi sebagai hasil dari ini?

FALEOMAVAEGA: Well, sistem pemerintahan kami agar berbeda dari sistem parlementer dan dalam sistem kami cabang yang setara dengan pemerintahan dan kami bekerjasama. Kami semua tahu bahwa Indonesia itu negara Muslim terbesar di dunia. Baru-baru ini mulai muncul untuk menjadi demokratis dan kita semua mendukung itu. Tetapi pad waktu bersama ada legacy tentang apa yang ia telah lakukan kepada orang West Papua, pertama dalam kolonialisme Belanda, kini penjajah lain menjajah orang-orang ini yang tidak punya hubungan budaya, etnik, hubungan sejarah sama sekali dengan orang-orang Indonesia, atau bisa dikatakan orang-orang Jawa ini yang tinggal di tanah air Indonesia. Ini orang-orang Melanesia dan secara budaya ada keprihatinan yang sangat, amat bahwa orang-orang ini semakin lama semakin menjadi minoritas di tanah mereka sendiri dan di dunia mereka sendiri, dan memang ada keprihatinan mendalam tentang apa yang Jakarta lakukan terhadap isu ini.

HOFMAN: Jadi apa pesisnya yang dapat dilakukan A.S.? Kenapa orang Indonesia harus dengarkan A.S.?

FALEOMAVAEGA: Indonesia tidak harus dengarkan A.S. Tetapi saya yakin negara-negara lain di dunia akan lihat, Hey, kami bisa katakan hal yang sama dengan apartheid, isu Afrika Selatan, apa yang terjadi dengan mereka. Kalau dunia tidak menekan Afrika Selatan untuk merubah apa yang dilakukannya, mereka tidak buat apa-apa, tidak akan terjadi apa-apa terhadap kebijakan apartheid di sana, dan saya pikir cara yang sama kita berikan perhatian ke Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mengikuti jalan-jalan yang telah dilalui orang Timor Leste.

HOFMAN: Jadi, apa langkah berikutnya setelah sesi ini?

FALEOMAVAEGA: Well, penyampaian terbuka ini bagian dari proses itu. Ini cara operasi sistem pemerintahan kami. Kami lakukan dengar pendapat, dan Pemilu November mendatang mungkin akan terjadi perubahan dan kami menjembatani saat kami melewati proses itu, dan bila saya terpilih kembali saya jani kepada Anda bahwa saya akan angkat isu itu terus, tidak hanya dengan Jakarta, tetapi juga di Kongres dan juga dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kami perlu menaruh perhatian lebih kepada masalah-masalah yang dihadapi orang West Papua sekarang.

September 27, 2010 39

Berita Duka: PETRUS ANARI

SELAMAT JALAN OM, BAPAK, TETE TERSAYANG PETRUS ANARI PATRIOT PENGAWAL SERGEANT PVK PERMENAS FERRY AWOM YANG TELAH DIPANGGIL PULANG KE RUMAH BAPA DI SURGA PADA PUKUL 12.00 SIANG WPB DI MANOKWARI TANGGAL 8 SEPTEMBER 2010 DALAM USIA 68 TAHUN.

WALAUPUN JABATAN MU TIDAK DIHORMATI OLEH MILITER NKRI YANG MEMPENSIONKAN ENGKAU TANPA GAJI NKRI TETAPI ENGKAU SELALU MENJADI SYMBOL PERLAWANAN BAGI KAMI GENERASI PENERUS BANGSA MELANESIA.

VIVA WEST PAPUA MELANESIA

September 9, 2010 0

Berita Duka, Letnan General Hosea Waker Meninggal Dunia 30 Agustus 2010

Dear All, yang kami hormati dan khususnya kepada para pejuang, pemerhati dan pembelah hak-hak dasar masyarakat West Papua dari tirani Kolonial, Kapitalis dan Imprealisme.

Bahawa hari ini, Tanggal 30 Agustus, 2010, Jam 7:00 WPNG, telah di panggil oleh Allah Sang Pencipta, Patriot pembela hak-hak Dasar Rakyat Papua Barat:

Nama : Hosea Waker
Jabatan : Komdant Post, Markas OPM-TPNPB VICTORYA, Bevani Perbatasan West Papua dan PNG.
Pangkat : Letnan General

Sekilas Riwayatnya Dalam Perjuangan Bangsa:

Patriot Hosea Waker adalah para pejuang-pejuang yang pertama memelopori perjuangan kemerdekaan negara West Papua di wilayah pegunungan West Papua, Khususnya dengan membangun Pos Pertahanan OPM Pertama di Kecamatan Kelela salah satu kecataman di wilayah bagian barat dari kabupaten Wamena yang sekarang di mekarkan kabupaten Mamberamo tengah.

Hosea Waker pernah menikah seorang perempuan asal kampungnya Pagawakwe, namun mereka bersama hanya tiga minggu, setelah perang pertama yang di sebut Gejolak 1977 pecah di Wilayah kecamatan Kelela dan Bokondini, beliau mengambil keputusan untuk meninggalkan istri tercinta, sanak saudaranya dan serta kampung halamannya, dengan tujuan menuju mengambil kemerdekaan di Papua Timur (sebutan waktu untuk PNG).

Beliau menghabiskan masa mudahnya dengan bergerilya di Hutan Rimba, dan berjalan kaki dari wilayah pegungan hingga tahun 1979 tiba di wilayah perbatasan West Papua dan PNG bersama Sauk Bomay, Hans Bomay, Matias Wenda, Stiben Pagawak, Yikwa Tua, Agani Yikwa dan yang lain.

Seumur hidupnya hingga beliau menghabiskan nafas terakhirnya, Beliau disegenai oleh seluruh pejuang di Rimba karena belaiu merupakan sosok militer yang penuh dengan disiplin dan tegas.

Sejak kami berssama dua bulan yang lalu Beliau banyak menceritakan tentang perjuangannya sewaktu bersama Yacop Pray dan Rumkorem di Scoot Jaou Bevani, dan konsistensinya dalam perjuangan banyak mengharapkan semua para pejuang untuk tetap tegar dan teguh dalam perjuangan bangsa.

Beliau hari ini telah meninggalkan dunia diakibatkan karena hampir sembilan tahun menderita penyakit asmah, pengobatan rutin biasa dilakukan setiap ada uang untuk membeli obat namun ketika tidak ada uang dalam waktu satu bulan maka beliau mengalami keadaan yang sangat kritis akhirnya hari pada tepat jam 7:00 WPNG Patriat Hosea Waker dipanggil oleh Tuhan saat fajar menyingsung dengan keadaan tenang.

Hingga saat ini, beliau masih di semayamkan di rumah duka Vanimo, Pinggir Pasar dasi Province Vanimo.

Demikian sedikit info duka untuk di ketahui oleh saudara-saudara seperjuanga di manapun anda berada.

Informasih selangkapnya akan kami sampaikan pada besok hari.

September 2, 2010 0

Dialog Jakarta-Papua Perlu Segera Dilakukan

Ditulis oleh redaksi binpa

Ketua Dewan Adat Biak (DAB), Yan Pieter YaranggaBIAK-Ketua Dewan Adat Biak, Papua, Yan Pieter Yarangga menilai perlu segera dilakukan dialog antara Pemerintah Pusat dengan masyarakat Papua untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat Papua dan mencairkan kebuntuan pelaksanaan UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua.

“Perlu komunikasi konstruktif antara masyarakat Papua dengan pemerintah pusat, diperlukan ruang dialog sehingga ada titik temu bagaimana masyarakat Papua bisa tenang hadapi kehidupannya ke depan,” ungkapnya kepada Bintang Papua, Rabu (1/9).

Dikatakan, sesungguhnya ada tiga hal yang dinilai masyarakat kurang diperhatikan pemerintah dalam pelaksanaan UU Otsus selama ini. Yakni, tidak adanya jaminan perlindungan terhadap masyarakat Papua, lemahnya upaya-upaya pemberdayaan, dan keberpihakan yang tidak nyata kepada masyarakat Papua di berbagai bidang, baik di bidang ekonomi, sosial maupun politik. “Dialog itu nanti untuk menyepakati nilai-nilai baru, treatment-treatment baru dengan ukuran yang jelas, termasuk capaian-capaiannya untuk seluruh masyarakat Papua,” kata Mananwir Beba ini.

Kondisi Papua sekarang, kata Yarangga, dalam kondisi kritis. Sebab, pemerintahan yang berjalan sekarang bukanlah untuk masyarakat melainkan untuk melayani dirinya sendiri. Oleh karena itu, salah satu upaya yang dapat ditempuh pemerintah pusat guna mengatasi persoalan Papua adalah dengan segera menunjuk salah satu wakilnya untuk melakukan dialog dengan masyarakat Papua. “Dengan kondisi saat ini, segera pemerintah pusat lakukan dialog dengan masyarakat Papua,” ujarnya.

Sejak bergulirnya UU Otsus, kondisi masyarakat Papua memang belum menunjukkan perubahan dan perbaikan kehidupan dan kesejahteraan yang signifikan. “ Kami mendukung adanya dialog antara Jakarta dan Papua, dan ini bisa segera dilaksanakan, Presiden SBY jangan lagi menunggu-nunggu jika ingin segera selesaikan berbagai persoalan di Papua,” ungkapnya. (cr-6)

September 1, 2010 0

Setelah Ancam-Mengancam Polda Papua vs. Ketua Persekutuan Gereja-Gereja Baptis Papua

Setelah beberapa kali Polda Papua melayangkan Surat Panggilan atau panggilan terbuka lewat media massa kepada Rev. Sofyan Yoman dan bahkan mengancam untuk menjemput paksa, baru-baru ini Pemuda Baptis Papua juga mengancam akan menduduki Kantor Polda Papua.

Semtara itu Rev. Yoman bersikukuh sebagai pemimpin Gereja bahwa apa yang dikatakannya benar dan punya bukti, dan berbicara sebagai seorang Gembala Jemaat yang ditindas, dianiaya dan dibunuh serta sebagai tuan tanah di Bumi Cenderawasih. Maka beliau mempersilahkan Polda Papua boleh datang ke tempatnya kalau hendak mengetahui informasi lebih lanjut tentang kebenaran yang dinyatakannya dalam media masa sebelumnya terkait pelanggaran HAM akibat operasi militer di Puncak Jaya selama 4 tahun belakangan.

Memang tanah Papua adalah tanah leluhur bangsa Papua, tetapi tanah itu sementara ini sedang diduduki bangsa lain, dengan hukum dan pemerintahan asing yang kini dipaksakan berlaku di Tanah leluhur bangsa Papua. Sebagai dampaknya, siapa saja yang dianggap mengusik keberadaan pemerintah dan hukum asing itu terancam bakalan dipanggil, dipenjarakan, diteror, hingga dibunuh. Itu bukan sebuah prakiraan, tetapi fakta selama hampir setengah abad ini.

Setelah Polda Papua mengancam memanggil paksa, kini Pemuda Baptis mengancam Polda Papua menduduki kantor Polda Papua.

Apa yang sedang dipersiapkan NKRI membaca tanggapan ini?

1. NKRI sedang mencari-cari alasan tambahan, selain alasan pengungkapan kebenaran tentang kekerasan di Puncak Jaya, mereka akan menahan Rev. Yoman dengan alasan tambahan lain, bukan dengan alasan kekerasan di Puncak Jaya yang sudah ketahuan dan sudah mendapat tanggapan Pemuda Baptis itu;

2. NKRI sedang menunggu peristiwa atau aksi-aksi Pemuda Papua atau masyarakat Papua pada umumnya yang akan mereka stigmakan sebagai tindakan yang membahayakan negara dan Rev. Sofyan Yoman akan dijadikan sebagai pelindung, penasehat, pengarah, atau apa saja, yang dampaknya akan menjerat Rev. Yoman.

3. Rev. Yoman jelas-jelas sudah masuk satu-satunya pemimpin Papua di dalam negeri saat ini yang menjadi target utamaoperasi intelijen. Oleh karena itu, kapan saja dapat terjadi apa saja oleh siapa saja. Beliau dapat diculik, dapat ditabrak, dapat diracuni, dapat dibuat apa saja. Semua orang Papua semestinya sudah tahu selama hampir setengah abad ini bagaimana cara NKRI menangani kasus-kasus seperti ini.

Melihat kondisi ini, West Papua News menyarankan pertama-tama kepada Pemuda dan Anggota Jemaat-Jemaat Gereja Baptis dan semua orang Papua agar:

1. Menjaga Rev. Sofyan Yoman dengan piket selama 24 jam, kelengahan akan dimanfaatkan untuk memangsa,

2. Semua perjalanan harus dilakukan dengan pengawalan ketat, tidak mengendarai mobil sendiri, bahkan tidak menggunakan satu kendaraan saja, tetapi dengan kendaraan pengawal di depan atau di belakang.

3. Pemuda Baptis setidaknya tidak hanya mengancam untuk menduduki Kantor Polda Papua, tetapi sejak ancaman itu dikeluarkan sudah ada reaksi dari Polda Papua entah reaksi terbuka ataupun tertutup. Maka secara logis, oleh karena itu Pemdua Baptis Papua patut menjadi pengawal Ring 1 dari Rev. Sofyan Yoman. Kalau gagal, maka tentu Pemuda gereja dan suku lain akan mempertanyakan pertanggung-jawaban Pemuda Baptis Papua yang sudah berani mengancam Polda Papua seperti ini.

4. Selebihnya dari itu, memang sudah saatnya pempimpin Papua perlu berdiri di Bumi Cenderawasih, bukan di pengasingan, untuk mengumpulkan segala sumberdaya dan kekuatan yang ada untuk mempersatukan Tanah Papua yang sudah dipecah-belah menjadi dua provinsi itu, dan sedang diusahakan menjadi tiga dan empat itu, agar tetap menyatu dan berdiri sebagai satu bangsa, satu jiwa, satu tanah air, satu tujuan dan satu perjuangan.

5. Sementara itu, semua elemen Pemuda dan jemaat, serta pemimpin gereja-geraja di Tanah Papua hendaknya berdiri di samping, di depan, di belakang Rev. Yoman untuk menunjukkan kepada NKRI, "Cukup sudah!", "Enough is enough!" setidaknya tidak secara emosional dan sporadis, tetapi secara terstruktur dan tekun, bermartabat dan bertanggungjawab, secara damai dan demokratis.

Tokoh agama dan tokoh gereja pada khususnya sudah banyak berbuat banyak membela penderitaan anggota jemaatnya di seluruh dunia. Kalau ditulis maka buku riwayat para tokoh agama dan gereja di dunia itu begitu panjang, ada yang menyedihkan, ada yang membangkitkan semangat. Contoh terdekat dan terbaru adalah Uskup Belo di teman-teman serumpun Timor Leste. Kini Belo Papua sudah lahir, "APAKAH ORANG PAPUA MAMPU MEMBESARKAN DAN MEMELIHARANYA???"

Kalau tidak, sebainya tidak usah bicara "Merdeka", karena itu sebuah penghinaan dan penghianatan kepada diri, hargadiri dan identitasnya sendiri, sebuah kebodohan yang konyol.

August 31, 2010 0

DEKLARASI FORUM GERAKAN PEMUDA BAPTIS PAPUA (Declaration Forum of the Youth Baptist of Papua Movment)

(Indonesia Version-You Can Translate with England)

Forum Gerakan Pemuda Baptis Papua (FGPBP) adalah organisasi idenpenden diluar sayap Persekutuan Gereja-Gereja Baptis Papua (PGBP), yang di dedikasikan diri sebagai forum mediator atau sarana penghimpun kaum generasi muda baptis papua, dengan mengutamakan solidaritas, persatuan dan kesatuan, yang dibentuk oleh kaum angkatan muda baptis papua di jayapura, 21 Agustus 2010 jam 05.00-08.30, dengan tujuan untuk mengkosolidasikan dan menyatukan kaum muda baptis seluruh tanah papua dan menyuarakan segala isu – isu sosial masyarakat,menperjuangkan kesamaan derajat, kesamaan gender, supermasi hukum, Ham, demokrasi, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di atas tanah papua.

Dalam perjalanannya, Forum Gerakan Pemuda Baptis Papua (FGPBP) terus berkoordinasi dengan seluruh organisai kepemudaan secara konsisten dan konsekuen dalam negeri maupun luar. Sebab, Forum Gerakan Pemuda Baptis Papua (FGPBP) organisasi mitra kepemudaan yang dibentuk bukan sebagai suatu organ tandingan, namun sebagai wadah penyatuan agenda-agenda pemuda baptis bahkan Umat Baptis di tanah Papua.

Melihat fenomena dan dinamika di tanah Papua yang kian terdegradasi dalam budaya egoisme, kesombongan, arogansi dan sentiment, kedengkian, saling menyalahkan dan lain-lain yang mengarah pada kehancuran generasi muda baptis, maka komitmen Forum Gerakan Pemuda Baptis Papua (FGPBP) sebagai organ agen perubahan, yang dilandasi penuh oleh semangat patriotisme, nasionalisme dengan mengedepakan kebenaran Alkitab dan kasih Yesus .

Mengingat tanggung jawab dan kebutuhan perjuangan FGPBP yang semakin berat dan mendesak, serta melihat kondisi internal PGBP dan Pemuda Baptis yang sedikit kaku, setelah dinamika gereja dan hakekat nilai kebenran tidak sesunguhnya diterapkan ditubuh umat baptis ditanah Papua, sehingga forum ini dipandang penting sebagai media pemuda Baptis untuk menyuarakan dan mengolah, memnganalisa serta perjuangkan ketidak benaran di tubuh PGBP.

Dalam Mengerakan organisasinya terus menyuarakan segala permasalahan isu-isu sosial serta berperan aktif untuk membela dan menyuarakan segala ketidakadilan, HAM, gender, diskrimansi, Kesamaan Derajat, supermasi hukum, demokrasi dengan pendekatan non kekerasan.

Perubahan terus terjadi, dinamika segala bidang terus bergulir, pemuda Baptis tidak bisa membisu begitu saja, namun sedini mungkin untuk memposisikan diri sebagi agen perubahan dalam menghadapi segala dinamika tersebut. Kami membutuhkan komitmen kita bersama, solidaritas, persatuan dan kesatuan, saling menghargai, saling membangun dan saling melengkapi untuk membangun dan mendirikan kemandirian guna merebut masa depan yang gemilang.

Kita harus menyadari bahwa nasib orang Papua dan pembangunan di tanah Papua tidak akan pernah datang dan dibangun oleh Amerika, Jakarta, dll. Semua terletak ditangan orang Papua, pemuda Papua, dan pemuda harus menjadi terdepan, kritis, perobah dan dinamis, siap melakukan perubahan.

Sungguh Kita melihat dan merasakan perbedaan pendapat di tubuh persekutuaan gereja-gereja ditanah papua sangat kental dan tidak terbendung, dan terus terpelihara sepanjang konflik kepanjangan yang memakan waktu hampir 3-4 tahun, ini sesuatu yang harus disikapi oleh pemuda Baptis Papua, kita tidak bisa melihat dan memantau konflik berkepanjangan itu terjadi terus-menerus, kita mengambil posisi yang semestinya agar kita terus membangun tubuh Allah yang kokoh di dalam kasih dan pegorbanannya.

Para kaum muda Baptis sebagai tulang punggung gereja, bangsa harus dinamis dan terus melakukan perubahan, ini tanggungjawab pemuda yang harus dipikirkan dan diperjuangkan. Papua saat ini membutuhkan solidaritas, kebersamaan, persatuan kita jaukan permusuhan, terus memelihara kasih iman dan Injil kerajaan surga yang di terima oleh orang tua kami di tahun 1956 sampai saat.

Ketika kehormatan dibelengku, ketidakadilan terus terjadi, diskriminasi terus bergulir, pelanggaran Ham terus berkepanjangan, Hak demokrasi dan politik rakyat Papua di rampas, pemeliharaan konflik terus terjadi, proses pembiaran terus berjalan apakah kita pemuda baptis tinggal menarima dan menari-nari diatas penderitaan dan ketidak beresan ini? Sungguh apa yang terjadi?, kesadaran terletak pada diri pribadi kita baik anda tua, muda/I dll.

Perjuangan ini berat kita harus bersatu dan berjuang dengan segala cara dan jalan Tuhan pasti membuka jalan atas iman dan komitmen kita, akhir kata “ Kedewasan Tidak Diukur dari Umur namun diukur dari penerimaan tanggung jawab dalam berkarya”

Demikian atas sambutan kami dan atas kerja samanya diucapkan terima kasih Tuhan berkati

Wa wa salam kebangkitan pemuda Baptis papua

Pares L.Wenda

Peace & Justice Baptist of Papua
Jl.Jeruk Nipis Kotaraja No.106 Jayapura
P.O.Box 1212 Jayapura,Papua
Telp.0967-583462 HP.62-08124888458 (Socratez Sofyan Yoman)
email.pl_wenda@hotmail.com;pwenda_papua@live.com
http://www.suarabaptis.org;www.suarabaptis.blogspot.com
http://www.yanduwone.blogspot.com

August 28, 2010 2

FGPBP Ancam Duduki Polda Papua

JUBI — Forum Gerakan Pemuda Baptis Papua (FGPBP) mengancam akan menduduki Kantor Kepolisian Daerah (Polda) Papua, kalau saja tetap dilakukan pemanggilan terhadap Socratez Sofyan Yoman.

Sofyam Yoman merupakan Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja Baptis Papua. Sebelumnya Yoman mengeluarkan statement bahwa TNI – Polisi ikut bermain di dalam kasus-kasus yang terjadi di Puncak Jaya.

“Polda Papua sebenarnya harus bisa menyikapi secara dingin dan bijaksana atas masalah ini, ini sebagai masukan dan kritikan dari masyarakat,” ujar Ketua FGPBP, Turius Wenda, Kamis (26/8).

Wenda menilai bahwa setiap warga negara berhak menyampaikan pendapatnya dalam bentuk apapun, sebab UUD 1945 pasal 28 jelas melindunginya. “Polda harus lebih dewasa terhadap apa yang disampaikan lewat media apa saja,” tutur Wenda.

“Ini semacam satu scenario dan ada agenda titipan untuk memusnahkan dan membunuh karakter pemimpin umat Tuhan di tanah Papua,” tambahnya.

FGPBP juga meminta Forum Gereja Baptis se-dunia (BWA) untuk menyurati Presiden Indonesia, agar menghentikan pemanggilan terhadap Pdt. Socratez Sofyan Yoman.

“Apabila desakan ini tidak diindakan, maka kami seluruh umat Baptis di Tanah Papua akan menduduki Polda Papua,” tandasnya. (Eveerth Joumilena)

August 26, 2010 0

Warga Perbatasan RI – PNG Butuh Sentuhan Pembangunan

JUBI — Sekertaris Dewan Adat Muara Tami, Hanock Rollo, mengatakan sejumlah kampung diperbatasan RI-PNG, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, Provinsi Papua, masih membutuhkan berbagai sentuhan pembangunan dari pemerintah.

"Sebagai salah satu pengurus Dewan Adat Muara Tami, ia patut meneruskan suara warga beberapa kampung yang ada di perbatasan RI-PNG," katanya kepada JUBI di Jayapura, Jumat (20/8).

Menurutnya, sentuhan pembangunan yang diinginkan seperti kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan di setiap kampung, adanya koperasi yang menunjang ekonomi keluarga dan kampung, akses transportasi berupa jalan dan angkutan, bantuan pembangunan perumahan rakyat, pembangunan pasar rakyat di perbatasan yang belum rampung, dan berbagai sentuhan lainnya untuk mempercepat pembangunan. "Kami juga butuh berbagai pembangunan seperti pembangunan perumahan rakyat dan kemudahan akses transportasi," katanya.

Distrik Muara Tami adalah distrik di Kota Jayapura yang langsung berbatasan dengan PNG, yang memiliki dua kelurahan dan enam kampung.

Ia menjelaskan bahwa kampung yang sangat membutuhkan berbagai sentuhan serta bantuan dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat yaitu Holtekamp, Koya Tengah, Skouw Mabo, Skouw Yambe, Skouw Sae dan Moso yang berdekatan dengan negara tetangga Papua New Guinea.

"Kelurahan Koya Barat dan Koya Timur sudah sangat maju selain enam kampung yang ada," katanya.

Sementara itu, kepala kampung Moso, Charles Wepafoa juga mengatakan hal yang sama terkait pembangunan dikampugnya.

Charles menambahkan selain akses jalan masuk yang belum diaspal, jembatan yang menghubungkan kampungnya dengan jalan utama putus diterjang banjir. "Selain itu, sekolah dasar yang ada di Moso belum ada guru tetap," ungkapnya.

Menurutnya sudah dua kali sejak beberapa tahun terakhir ini, ia dan warganya dibantu oleh TNI yang bertugas di perbatasan membangun jembatan gantung darurat untuk akses masuk ke kampung. "Kami juga butuh guru untuk mengajar di sekolah,"

August 20, 2010 0