Pada Petang ini, pukul 13 siang Waktu New Guinea (WNG), telah menghembuskan nafas terakhir, seorang Perwira Tentara Revolusi West Papua (TRWP) di Markas Pusat Pertahanan, Rimba New Guinea:
1. Nama: G.T. Oscar
2. Pangkat: Colonel TRWP
3. BRN: –
5. Jabatan: Staff Khusus Logistik Markas Pusat Pertahanan
6. Masa Pengabdian: Sejak 1980-meninggal (2010)
Colonel TRWP Oscar GT
Col. Oscar sehari-hari berutagas menjaga keamanan dan kelangsungan kegiatan Kantor Pusat TRWP, dan menjain hubungan dengan Masyarakat Adat setempat dalam rangka mendapatkan dukungan dan kerjasama.
Beliau meninggal karena di-Zanggoma, artinya meninggal oleh buatan orang tuan tanah di MPP.
Dengan ini, atas nama
segenap Perwira dan Pasukan MPP TRWP di bawah Komando Gen. TRWP Mathias Wenda, dengan makhluk penghuni Bumi Cenderawasih menundukkan Kepala dan Berduka sedalam-dalamnya
atas kepergian salah satu Perwira yang berperan penting dalam perlawanan menentang Penjajah NKRI.
Semoga pekerjaan yang ditinggalkan akan diteruskan oleh Generasi Muda West Papua, sampai kita mencapai cita-cita luhur dan aspirasi murni bangsa Papua, “Kebebeasan, Kedaulatan dan Kemerdekaan” bersama Kebenaran Sang Bintang Kejora.
Dengan menundukkan Kepala dan menatapkan matahati ke langit New Guinea, kami berdoa,
Ya, Tuhan, inilah kami, kami bangsa Papua
Sejak NKRI menginvasi dan menginjakkan kaki ke Bumi Cenderawasih melalui jalan yang curang dan tidak demokrasi, dan dengan pelanggaran Hak Asasi Kami sebagai makhluk ciptaanMu
Kami telah dengan berani menyatakan “tidak” kepada kehadiran NKRI dan terus berjuang untuk kemerdekaan kami.
Pada hari ini, telah berpulang salah satu Perwira kami di MPP TRWP, menyusul banyak Perwira dan pasukan serta orang Papua lain yang telah tiada demi perjuangan ini
Kami tahu sepenuhnya dan sedalam-dalamnya, bahwa Tuhan beserta kami, dan bahwa kami akan meraih kemerdekaan itu,
Walau demikian, “Sampai kapankah kami harus menderita dan terus mati berserakan di hutan rimba, tanpa dikubur di tanah leluhur dan kampung halaman kami?”
Apakah nenek moyang kami yang bersalah mendiami pulau New Guinea?
Apa dosa kami, sehingga kami harus berjuang sampai terpuluhan tahun?
Kami berdoa dan serahkan semua kami yang hidup untuk dikuatkan dan diberi petunjuk dan kebijaksanaan serta bekal untuk meneruskan perjuangan ini, sampai Papua Merdeka.
Kami berdoa agar Generasi Muda West Papua merapatkan barisan dan mencontoh perjuangan generasi pendahulu mereka, termasuk contoh dari alm. Col. Oscar GT. sehingga biar satu pergi, seribu tumbuh kembali, sampai Papua Merdeka.
Dengan disaksikan oleh segenap komunitas makhluk, para penghuni Bumi Cenderawasih, atas nama semuanya, dan demi Allah Pencipta serta Pelindung kami, sekali lagi kami menyampaikan,
BERDUKACITA SEDALAM-DALAMNYA
Dikeluarkan di: Markas Pusat Pertahanan
Pada Tanggal: 12 July 2010
—————————————————————
Panglima,
Mathias Wenda, Gen. TRWP
NBP: A.001076
Lampiran Contoh Pangkat Baru untuK Perwira Menengah:
VIVAnews — Aksi teror, penembakan dan pembunuhan selama dua tahun terakhir kerap dilakukan kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Papua. Namun, aparat keamanan belum berhasil menumpasnya.
Ada sejumlah kendala yang dihadapi polisi sehingga sulit menumpasnya. Selain medan yang sulit ternyata juga minimnya peralatan yang dimilliki.
"Di sini semua gunung, dan OPM tinggalnya di sana. Kalau kami hendak melakukan penyergapan, mereka dengan mudah memantau dari atas ke bawah, lalu melakukan penyerangan," kata Kapolres Puncak Jaya, Alex Korwa kepada wartawan, Jumat 2 Juli 2010.
Tidak hanya itu, suhu yang ekstrim dengan oksigen tipis, tentu membuat personel kewalahan. "Kami benar-benar kesulitan jika melakukan penyergapan," paparnya.
Sementara, kata Alex, peralatan yang dimiliki personel yang ditugaskan mengejar dan menangkap gerombolan itu sangat terbatas. "Personel tidak dilengkapi perlengkapan yang memadai," tuturnya.
Menurutnya, jika personel yang melakukan pengejaran dilengkapi helikopter dan teropong malam, akan lebih mudah untuk mengejar dan menangkap OPM. "Keterbatasan perlengkapan membuat personil kesulitan melakukan pengejaran," tandasnya.
Kapolres mengklaim, pada 1 juli yang kerap dirayakan sebagai hari Ulang Tahun OPM, sama sekali tidak ada pengibaran bendera bintang kejora. "Situasi 1 juli di Puncak Jaya aman terkendali, meski sebelumnya kami menetapkan status siaga satu," ungkapnya.
Tanggal 1 Juli 1971, setelah setahun lamanya bangsa Papua menunggu Belanda memenuhi janinya untuk memberikan kedaulatan kepada bangsa Papua untuk merdeka dan berdaulat, maka telah dilakukan berbagai persiapan antara Komite Nasional Kemerdekaan West Papua (West Papua Freedom Committee) yang diketuai Tuan Nicolaas Jouwe bersama gerilyawan di Rimba New Guinea di bawah pimpinan Seth Jafeth Roemkorem dan Hendrik Jacob Prai.
Persiapan-persiapan itu telah melahirkan sebuah “Proklamasi Kemerdekaan” pada 1 Juli 1971 bertempat di Waris Raya, Port Numbay. Proklamasi kemerdekaan West Papua, sebagaimana proklamasi kemerdekaan semua bangsa di muka bumi, hanya diucapkan sekali untuk selamanya, dan itulah yang terjadi tanggal 1 Juli 1971. Kini kita sudah memasuki tahun ke-39 setelah proklamasi dimaksud.
Sepanjang perjalanan sejarah Negara West Papua, berbagai kendala telah dihadapi, terutama sekali karena Belanda mengingkari janjinya. Kalau saja Belanda tetap setia memenuhi janjinya, persoalan-persoalan susulan yang kita alami tidak akan pernah kita hadapi. Ditambah lagi sikap dan mentalitas ekspansionis dan kolonialis Indonesia, terutama Soekarno dan para Jenderal TNI-nya menyeret nasib bangsa Papua menjadi malang. Ditambah lagi kerakusan Amerika Serikat mengeruk sumberdaya alam di Tanah Papua menutup mata mereka melihat kebenaran dan demokrasi dan HAM yang mereka junjung dan akui sebagai juaranya.
AKibatnya bangsa Papua dilempar ke lautan Pasifik kemalangan tanpa tahu di mana dan kapan mencapai tepian untuk sekedar menarik nafas.
Dalam mengenang sejarah, adalah kebiasaan setiap umat manusia di muka bumi untuk mengajak kaum mudanya, Pemuda dan Mahasiswa untuk memetik nilai-nilai luhur dan makna yang terkandung dalam apa yang telah terjadi untuk membenahi dan memacu langkah menuju cita-cita.
Dalam memasuki usia ke-39 ini, Tentara Revolusi West Papua (TRWP) atau West Papua Revolutionary Army (WPRA) setelah memisahkan diri dari organisasi Politik, Organsasi papua Merdeka (OPM) sejak 1 Januari 2007 berdasarkan hasil kongres TPN/OPM Pertama di Rimba New Guinea pada 26 November – 3 Desember 2006, maka telah mempersiapkan langkah-langkah untuk membenahi Organisasi Politiknya (OPM) untuk mengatur dan mengkoordinir perjuangan Kemerdekaan West Papua dengan menetapkan sejumlah fungsionaris di tingkat Pusat dan daerah yang bertugas menjalankan fungsi-fungsi organisasi secara strategis dan taktis dan mempersiapkan segala aparatur dan perangkat untuk kemerdekaan dan pembentukan negara West Papua yang merdeka dan berdaulat.
Dalam rangka itu, maka saya selaku orang tua dan selaku pemegang Komando Revolusi menyampaikan:
SELAMAT MERAYAKAN HUT PROKLAMASI NEGARA WEST PAPUA
1 Juli 2010
Perlu saya tambahkan bahwa angkatan bersenjata dari Organisasi Papua Merdeka (OPM) saat ini tidak-lah sama dengan organisasi sayap militer sebelumnya, karena saat ini setiap kegiatan politik dan operasi militer di lapangan sedang dikoordinasikan dan diusahakan agar dikendalikan oleh Kantor Pusat OPM dan setap kegiatan atau aksi gerilya dipertanggungjawabkan secara politik oleh OPM. Selama ini sudah banyak kegiatan gerilya bersifat sporadis dan tidak terorganisir. Oleh karena itu selama kurang dari lima tahun ini TRWP telah melakukan pembenahan-pembenahan Hukum Revolusi dan mempersiapkan perangkat Hukum dan Sstem administrasi Organisasi Papua Merdeka (OPM) dan Tentara Revolusi West Papua. Anda dapat mengakses sedikit informasi tentang perkembangan dimaksud di trpb.melanesianews.org
Setelah pembenahan sayap militer dengan segala perangkat hukumnya, maka kita sedang memasuki ke tahap pembenahan Organisasi Sayap Politik, yaitu OPM.
Walaupun PDP sudah terang-terangan katakan, “OPM tidak ada!” dan menjadikan OPM sebagai salah satu pilar dalam tubuhnya, walaupun WPNCL mengatakan “OPM sebagai salah satu komponen di dalam organ bernama WPNCL”, walaupun NKRI mengatakan “OPM” sebagai separatis, walaupun lembaga-lembaga lain dibentuk dan berupaya menggantikan atau mengambil-alih misi dan visi serta tanggung-jawab serta fungsi OPM, tetapi OPM tetap hidup, dan hidup terus sampai PAPUA MERDEKA.
Saya selaku Pemegang Komando Revolusi mau nyatakan dari Rimba New Guinea secara terus-terang dan pasti, bahwa “OPM masih hidup, OPM masih ada, OPM tidak dihapus, OPM tidak dapat dihapus, OPM tidak akan pernah dihapus, SAMPAI PAPUA MERDEKA!”
OPM yang dibentuk di Kepala Burung oleh Awom dan Mandatjan bersaudara bersama teman-teman mereka, OPM yang dipimpin oleh Aser Demotekay, Elky Bemey, James Nyaro, Mathias Tabu, Jacob Prai, Seth Roemkorem di Port Numbay, OPM yang dipimpin oleh Kelly Kwalik, Tithus Murib, Nggoliar Tabuni, Yudas dan Silas Kogoya, OPM yang dipimpin oleh Mathias Wenda masih ada, komandonya masih ada, tongkat kepemimpinan masih ada, semanga, roh, visi dan misinya masih ada, SAMPAI PAPUA MERDEKA!
Hari ini, 1 Juli 2010, diberitahukan kepada semua pihak, bahwa kini sudah ada tokoh dan fungsionaris OPM yang muda, yang gagah berani, yang rela mati, membela dan mempertahankan hargadiri, martabat dan hak kedaulatan bangsa Papua dan negara West Papua.
Perlu dijelaskan juga bahwa OPM adala organisasi politik, ia tidak bergerilya dan berperang dengan senjata, ia tidak tahu melakukan kejahatan, ia tidak tahu menembak atau memangku senjata. Yang OPM tahu adalah perjuangan Papua Merdeka haruslah direbut dengan ‘Politik Papua Merdeka” hinga mencapai kemerdekaan secara demokratis dan bermartabat. Berbeda dengan itu, TRWP bertugas utama untuk melakukan kegiatan-kegiatan gerilya meentang penjajah. Walaupun demikian, saat ini angkatan bersenjata West Papua tidak lepas kendali dari OPM, ia bekerjasama dan berkoordinasi dengan OPM.
Walaupun demikian, OPM bukanlah TRWP, sama seperti TPN adalah OPM sehingga namanya disebut TPN/OPM. Saya, Gen TRWP Mathias Wenda beserta semua Panglima yang beroperasi di West Papua saat ini BUKANLAH Panglima TPN/OPM, tetapi Panglima TRWP. Dan orang-orang OPM sudah mulai muncul untuk mempertanggungjawabkan kegiatan TRWP secara politik.
Untuk itu saya selaku orang tua menyerukan kepada semua orang Papua, tua dan muda, laki-laki dan perempuan, di dalam negeri dan di luar negeri, di tanahan penjara NKRI dan di tanahan Polri/ TNI, sebagai pencari suaka ataupun sebagai buronan, dimanapun Anda berada, “ROH DAN SEMANGAT PAPUA MERDEKA” di dalam OPM dan TRWP tetap dan semakin menyala, dan tidak akan pernah mati.
Dalam rangka peringatan HUT ke-39 Proklamasi Kemerdekaan West Papua ini, saya mohon kepada semua orang Papua untuk belajar kembali sejarahnya, dan merenungkan makna semua peristiwa dalam sejarah, dan membenahi diri dan bersiap diri untuk terus mempertahankan jatidirinya, aspirasinya dan pandai membaca segala peristiwa yang terjadi aagar tidak mudah dikelabui oleh permainan musuh, karena musuh NKRI sudah terlanjur masuk ke dalam tubuh dan jiwa orang Papua sendiri.
Dengan pemisahan organisasi perjuangan sayap politik dan sayap militer, maka perjuangan ini semakin diorganisir secara terprogram dan terorganisir, dalam tahapan tahunan, dua tahunan, tiga tahunan, lima tahunan, dan seterusnya. Hal ini membutuhkan perencanaan Program dan Anggaran untuk Jangka Pendek, Jangka Menengah dan Jangka Panjang. Panitia Perumus yang telah dibentuk TRWP sudah mempersiapkan semuanya, Anggaran Belanda dan Program Kerja Jangka Pendek dan Jangka Menengah Sudah ada, kini saatnya sekalian orang Papua memberikan sumbangan dana untuk perjuangan ini.
Sudah lama dan sudah banyak sekali orang Papua katakan, “Kami/ Saya berdosa saja,” “Iyo dorang berjuang dalam politik dan militer, kami berjuang dalam hati saja,”, “Iyo, masing-masing dengan kelebihan dan kekurangan jadi, kita berjuang menurut yang kita bisa buat,” dan sebagainya. Dalam rangka HUT ke-39 ini saya menghimbau semua orang Papua untuk bersiap-siap, bahwa sebuah Lembaga Dana (West Papua Trust Fund) sudah disiapkan untuk didirikan, di mana orang Papua dapat memberikan sumbangan tanpa harus diketahui oleh siapapun, dan lembaga ini-pun tidak akan memberitahu siapa penyumbangnya. Lembaga ini akan diaudit oleh Auditor Internasional dan akan ada Badan Pengawas serta Badan Pengurus Keuangan, dan ditangani oleh Bendaharawan yang sudah mahir dalam akunntasi modern dengan sistem komputerisasi mutakhir.
Semua ini dilakukan untuk menunjukkan kelayakkan kesiapan West Paupa sebagai sebuah negara yang sedang menunggu untuk diakui dunia dan untuk menjaga kerahasiaan para penyumbang agar tidak dihabisi kolonial NKRI yang dikenal buas dan haus darah itu.
Ada banyak hal yang saya mau sampaikan, tetapi dengan sedikit informasi ini, dalam rangka HUT ke-39 ini, saya harap moyang, tanah, hewan dan tumbuhan, semua yang telah mati dan yang akan lahir, Tuhan Khalik Langit dan Bumi cenderawasih memberikan hikmat dan pengeritan yang jernih dan jelas serta kekuatan untuk mengambil langkah menyongsong pengakuan kemerdekaan West Papua sebagai sebuah Negara yang merdeka dan berdaulat.
Papua ternyata masih menyimpan bara api. Kemunculannya dari berbagai aspirasi dan sikap yang dilakukan terhadap aspirasi yang timbul. Entah bersinggungan dengan “sebutan makar” atau sekedar menegakkan demokrasi, aspirasi sering bermunculan di tengah-tengah kita. Mulai dari penegakan HAM, hukum yang berkeadilan, sampai bunyi “merdeka.” Perlu kehati-hatian menyikapi aspirasi ini.
Tak selamanya aspirasi itu jahat. Tak selalu juga aspirasi itu bisa memperbaiki semuanya. Perlu memilah, mana aspirasi yang menjadi ungkapan kekecewaan yang dalam, mana pula yang hanya sekedar mengikuti tren. Perlu juga memilih, mana aspirasi yang mewakili kebanyakan orang, mana pula aspirasi yang hanya mewakili kelompok. Jika sudah memilah dan memilih, pendekatan aspirasi bisa dilakukan.
Aspirasi adalah bagian dari bentuk demokrasi. Ia merupakan keinginan yang tersimpan di benak kebanyakan orang, atau di benak sebagian orang yang berkelompok.
Aspirasi memiliki saluran yang bermacam-macam. Penggalangan massa untuk melakukan demo adalah salah satu penyaluran aspirasi. Aksi yang dilakukan Buchtar Tabuni adalah salah satu bentuk penyaluran aspirasi. Sayangnya, pendekatan sikap terhadap aspirasi ini ditempeli dengan “aksi makar.”
Memang, makar adalah bentuk yang tidak kita inginkan sebagai orang Indonesia. Karena tidak diinginkan, lantas pendekatannya menggunakan hukum. Cara ini bisa ampuh, bisa juga malah jadi bumerang yang menuai celaka.
Ampuhnya: bila pendekatannya memang mampu meredam keinginan banyak orang untuk tidak makar. Celakanya: bila ternyata dihukum satu malah tumbuh seribu orang yang berteriak “makar.”
Aksi yang dilakukan pendukung Buchtar Tabuni dengan mendatangi Pengadilan Tinggi Papua menjadi sinyal bahwa pendekatan “hukum makar” untuk kasus Buchtar Tabuni tidak ampuh. Malah justru diprotes. Memang, kalau sudah pendekatan hukum, protes tidak akan mempan. Hanya bisa melalui pembelaan kuasa hukum di depan hakim.
Sebenarnya ada cara lain yang bisa ditempuh. Yakni: pendekatan dialog. Aspirasi dibalas dengan aspirasi. Bila dilakukan dengan cara ini: bukan perangkat hukum yang bergerak. Polisi hanya bisa membantu. Sementara yang garis depan adalah perangkat pemerintah. Bisa wakil rakyat atau juga dinas pemerintah terkait.
Sudah saatnya aspirasi makar didekati dengan cara-cara dialog. (***)
Pada Tanggal 1 Juli 1971 adalah hari Proklamasi kemerdekaan bangsa Papua yang berdaulat diatas negerinya sendiri seperti bangsa-bangsa lain yang sedang hidup merdeka di muka bumi ini, sehingga bertambanya usianya yang ke 39 tahun, maka West Papua semakin dewasa untuk merealisasikan kemerdekaan itu karena dia cukup umur untuk mengatur dirinya sendiri didalam rumah tangganya West Papua.
Meskipun hak dan kemerdekaan itu dirampas oleh bangsa-bangsa lain dengan berbagai kepentingan di bumi Papua tetapi kami tetap memperjuangkan hak-haknya sampai West Papua berdiri sendiri diatas tanahnya, menjadi tuan diatas negerinya sendiri.
Walaupun West Papua masih dijajah oleh bangsa-bangsa lain, namun Ia selalu merayakan hari kemerdekaanya dimanapun, kapanpun, dia berada. West Papua semakin dewasa didalam mengatur, menata dirinya didalam perjuangan agar dalam alam kemerdekaan ia lebih dewasa untuk mengatur dirinya sendir tanpa campur tangan orang/bangsa-bangsa lain di muka bumi ini.
Didalam arena perjuangan pun ia telah dewasa untuk membedakan mana yang baik dan benar karena ia telah belajar banyak melalui banyak pengalaman dalam perjuangan, pengalaman baik dan buruk menjadi guru dan pelajaran yang paling berharga untuk ditetapkan sebagai landasan didalam perjuangan.
Seperti seorang yang sudah dewasa mencapai 24-25 tahun yang siap untuk memisahkan diri dari orang tuanya dan menikah dan mendirikan rumah tangganya sendiri serta mengatur rumah tangganya tanpa harus bergantung di orang tuanya. Maka kesiapan untuk West Papua berdiri sendiri diluar rumah tangga orang tua angkatnya/bapa piaranya.
Mengukur umur dan pertumbuhan Bangsa West Papua, sudah saatnya untuk memerdekakan dirinya dan membangun rumah tangganya sendiri.
Untuk itu dalam mempersiapkan dirinya menuju kemerdekaan dalam rumah tangganya, ia sendiri telah mempersiapkan Pagar Rumah, Landasan Rumah, Tiang-tiang rumah, papan, balok, atap rumah sehingga rumahnya sudah rampung tinggal pindah rumah kapan saja.
Kepala rumah tangga sudah ada, untuk bertanggung jawab sehingga semua anak-anak yang lahir sebelum menikah maupun sesuah menikah hendaknya menyatukan barisan dengan bapak rumah tangga agar kita dapat dibawa secepatnya ke rumah yang telah dibangun.
Untuk itu pesan kami: semua pejuang secara pribadi maupun organisasi yang masih terhamburan tanpa mengetahui siapa bapaknya, mari kita bersatu menyatukan barisan untuk merebut rumah itu meskipun bapa piara/bapa angkat tidak setuju, secara kasar maupun halus kita harus merebut rumah itu dibawa satu komando, bapak Revolusi West Papua yang sedang mempersiapkan diri untuk bertanggung jawab didalam rumah tangganya.
Dalam proses perjuangan ini anak dan bapa harus menyatukan suara, kehendak, kekuatan agar bapa tiri yang datang dari jauh dan kawin mama di Papua bisa meninggalkan tempat diam-diam.
Agar semua keinginan itu tercapai, semua anak-anak yang mendirikan gubuk-gubuk kecil yang bernama PDP, DeMMAK, WPNCL, AMWP, harus bergabung ke rumah induk OPM dibawa komando Panglima Tertinggi Tentar Revolusi West Papua agar semua kekuatan yang tercerai-berai dapat disatukan sehingga dengan kekuatan ini kita dapat mengusir BAPA TIRI/PENJAJAH yang datang cari makan di tanah Papua dan merampas mama papua dari suaminya yang orang Papua asli lalu kawin dengan mama Papua sehingga telah mengacaukan dan mengaburkan jati diri anak negeri bersama ibu kandungnya.
Semoga cerita pendek ini menjadi kado ulang Tahun untuk-mu Papua, kami anak-anak yang lahir dari darahmu siap untuk meneruskan perjuangan sampai anak-anak negeri berdiri sendiri diatas Tanah Leluhurnya.
Kami persembahkan sebuah puisi untukmu:
Tangisan Seorang Yatim di Medan Perjuangan
Mama…. Telah sekian lama aku mengembara di rimba…
Telah sekian lama aku mengasingkan diriku di negeri orang..
Telah sekian lama aku mencari bapa kandungku,
karena Mamaku dikawaini orang yang tidak bertanggung jawab..
Dalam perjalanan pengembaraan ini aku telah kehilangan…..
Kehilangan mereka……
Om, kaka, adik, saudara-saudaraku, teman-teman-ku….
Tulang-tulang mereka telah berserahkan di hutan..
Di lubang batu…
Di lubang tanah….
Di kota-kota ….
Bagaikan binatang liar diatas tanahnya sendiri…
bagaikan anak yatim di negeri orang….
Tuhan…. Mengapa, mengapa…
Engkau ciptakan tanah ini..
Engkau lahirkan kami di atas tanah ini…..
Apakah hanya untuk lahir dan mati….?
Kepada siapakah siapa aku harus mengeluh…
Karena semua orang sekelilingku menutup telinga dan mata mereka…
Aku ingin kembali ke bapaku….
Aku ingin menemukan rumahku….
Aku ingin mencari dia….
Aku ingin berada di sisinya,. apapun situasi, kondisi, medan…… aku tidak peduli…..
Hai mama, kekasihku…….
Dengan berat hati aku meninggalkan-mu sekian lama…
Aku harus pergi…. Aku harus melawan….
Sampai kapapun, apapun situasinya…
untuk menemukan rumah dimana bapa berada…
Kuatkanlah hatimu….., berteguh kepada janji kita diatas tanah Leluhur…
West Papua…
Jangan bertanya kemana aku pergi, dari mana aku datang, biarkan aku pergi untuk kita semua…..
Burung Mambruk, Lambang Negara West Papua
Port Moresby 1 July 2010.
Tary Yikwainak Karoba
============================================
Tary Karoba, PO.BOX7326, Borok 111, NCD PNG
Bank South Pacific (BSP)
Waigani Banking Centre
N a m e : David Posianie
Account Number : 1001358031
Branch Code : 8202
BSP Code : BOSPPGPM
============================================
Write or ring us before you send us any contributions, Thank You.
Mobile: +675 71456663.
Orang Papua, terutama pemuda Papua selalu dan berulangkali melakukan demonstrasi di hadapan pemerintah dan masyarakat Indonesia dengan alasan-alasan yang bervariasi dan dalam berbagai bentuk. Dari berbagai kegiatan ini, ada tiga hal penting yang selalu saya amati. Contoh kasus, terjadi “perang suku” , maaf ini kata orang Indonesia, bukan kata saya, maka mahasiswa Papua melakukan aksi menuntut kekerasan dihentikan. Selang beberapa kata, kalimat, paragraph kemudian selalu muncul ungkapan atau tuntutan, “Papua Merdeka”. Itu hal pertama.
Hal kedua, dalam pada itu, ada yang memilih bahasa yang lebih sopan, tidak menuntut merdeka, mereka hanya bilang “menolak Otsus”. Mereka punya argumen Otsus telah gagal, dengan menunjukkan berbagai bukti kegagalan pemerintah neo-kolonial Indonesia dalam memberlakukan Otsus NKRI di West Papua.Termasuk “perang suku” di Timika dianggap sebagai bukti kegagagalan, atau Pemda yang sudah punya Otsus itu gagal mengamankan dan gagal menyelesaikan akar persoalan ‘perang suku’ dimaksud. Apa kaitan ‘perang suku” dengan Otsus?
Rupanya ada saja orang Papua yang pernah mengharapkan di awal-awal proses pemberian Otsus itu bahwa dengan pemberlakukan Otsus, maka nasib orang Papua akan lebih diperhatikan, kehidupan mereka akan lebih baik, pembunuhan berkurang, pelanggaran HAM hilang, orang Papua menjadi Gubernur, Bupati, Walikota, Ketua Dewan, Kepala Sekolah, Kepala Desa, Lurah, Kapolda, Pangdam, Kapolres, Pilot, Direktur Rumah Sakit, dst, dsb. Saya sudah sejak awal, tahun 2002 mengatakan dalam tiga buku Papua Menggugat: Prakek, Teori dan Politisasi Otsus NKRI untuk West Papua dan terbuka dan terus-terang menunjukkan, jauh sebelum semua ini terjadi, bahwa justru proses etnosida dan genosida akan terjadi lebih cepat, lebih meluas, lebih mendalam dan lebih canggih, serta lebih pasti.. Itulah yang sedang terjadi sekarang. Waktu itu ada elit politik Papua dalam bedah buku-buku itu mengatakan tulisan-tulisan dan ulasan saya bersifat provokativ, tetapi saya mau katakan bahwa itu bukan provokativ, tetapi proaktiv dan projective melihat apa yang pasti bakalan terjadi. Dan buktinya sekarang sudah terjadi. Buktinya itu sebabnya masih saja ada demo-demo menolak Otsus atau mengembalikan Otsus. Itulah sebabnya tuntutan awal bangsa Papua, “Papua Merdeka!” masih terdengar di Bumi Cenderawasih.
Dia antara kedua kubu ini ada hal ketiga yang saya catat saat ini, yaitu setelah menuntut Papua Merdeka, ada orang Papua menuntut referendum. Sama halnya pula, mereka yang menolak Otsus atau yang mengatakan Otsus gagal, juga pada saat yang sama menuntut referendum. Kita telah baca artikel terbaru Papua Pos, “Otsus No, Referendum Yes!”
Yang menuntut Papua Merdeka dan yang menyatakan Otsus gagal dan karena itu dikembalikan kepada NKRI bertemu pada titik ‘tuntutan referendum’. Keduanya mulai dari titik yang berbeda, tetapi, karena tujuan mereka sama saja, maka mereka bertemu di persimpangan ‘jalan referendum” atau lebih tepat “perempatan referendum”. Maka itulah saya katakan tadi bahwa yang satu memilih jalan yang terus-terang, yang sering di-bahasa-politik-kan menjadi “garis keras”, dan yang satunya kelompok “non-kekerasan” atau perjuangan damai. (Perlu diketahui bahwa wacana dan gerakan “Papua Tanah Damai” dan perjuangan “non-kekerasan” memiliki sejumlah perbedaan yang tidak saja berbeda tetapi bertolak-belakang satu sama lain, maka maksud kelompok “non-kekerasan” di sini bukan dirujuk kepada kelompok yang mengkampanyekan dan mendukung “Papua Zona Damai”).
Merujuk ke referendum tadi saya bilang ada ‘perempatan referendum’, maka pasti ada empat jalan yang menuju ke pertemuan mereka itu. Jalan pertama ‘jalan terus-terang’ atau blak-blakan, jalan kedua “diplomatis”, jalan ketiga “oportunis” dan jalan keempat “nogwe inok nawok, wogwe inok worawok” artinya “orang tak berpendirian, tetapi dapat dipengaruhi” oleh siapa saja. Saya tidak punya kepentingan dengan dua kelompok (1) Oportunis yang kebanyakan orang Papindo (Papua-Indonesia) dan (2) orang tratau diri tadi. Saya hidup dan punya kepentingan khusus dengan dua kelompok lainnya.
Oleh karena toh akhirnya dua jalan tadi: (1) terus terang dan (2) diplomatis bertemu di persimpangan yang sama, maka kita perlu bertanya, “Apa artinya Otsus gagal?” Tentu saja, maksud saya di sini, Apa artinya kalau orang Papua katakan “Otsus gagal?”
Tentu saja kaum oportunis Papindo akan menjawabnya lain. Jawaban saya dalam bentuk sebuah pertanyaan lagi, “Bukankah itu maksudnya, ‘menuntut Papua Merdeka?'”
Peranyaan ini beranjut dengan pertanyaan lagi:
1. Apa yang terjadi kalau Otsus ditolak?
2. Apakah NKRI akan menerima penolakan Otsus itu?
3. Kalau diterima, maka NKRI akan buat apa sebagai pengganti Otsus? Apakah dia akan minta maaf dan batalkan
semua Undang-Undang, semua dana dan tenaga yang dikeluarkan selama ini, HANYA oleh karena orang Papua
menyatakan “Otsus gagal”?
4. Kalau ditolak, apakah itu artinya Otsus tidak gagal alias berhasil?
5. Apa target orang Papua dengan menolak Otsus?
Apa artinya Otsus gagal?
Pertanyaan ini bukan pertanyaan politis, tetapi sebuah pertanyaan matematis. Pertanyaan ini sama artinya dengan kalimat matematika 1 + 1 = …. (satu tambah satu sama dengan?). Otsus gagal artinya….?
Matematika mengkalimatkan hal-yang yang pasti untuk mendapatkan jawaban yang pasti pula, tetapi politik mengkalimatkan hal-hal dengan berbagai kemungkinan dan jawabannya-pun dipenuhi dengan sejumlah kemungkinan pula.
Tinggal Anda dan saya memilih, apakah:
1. Otsus gagal artinya kalimat matematik, atau
2. Otsus gagal ialah sebuah kalimat politik
Di samping itu ada pertanyaan lanjutan
1. “Mengapa orang Papua menolak atau “Mengembalikan Otsus?”
2. Bisakah, atau kapankah kelompok blak-blakan dan yang non-kekerasan tadi bertemu?
3. Dapatkah keduanya bersatu dan berfokus kepada satu bidikan yang secara realistik menurut “real-politik” Indonesia
paling dapat menyebabkan NKRI memberikan tanggapan?
4. Untuk itu orang Papua perlu tahu, “Apa yang Indonesia mau dengar dari orang Papua: Otsus gagal atau tuntut
referendum?”
Politik penuh dengan sejuta kemungkinan yang dapat dimanfaatkan oleh siapa saja, kapan saja dan di mana saja, dan politik tidak mengenal negara itu besar dan raksasa atau kecil seperti semut. Politik dapat menyatakan satu tambah satu sama dengan lima, dan lima sama dengan dua tambah tiga. Semuanya penuh dengan kemungkinan.
Olehnya itu, dalam interaksi politik West Papua – NKRI perlu dipegang sebuah prinsip bahwa “kebenaran” yang merupakan sesuatu yang mutlak, kapanpun, dimanapun, bagaimanapun juga. Ia tidak akan, tidak dapat dan tidak pernah terkalahkan, malahan ia selalu dan pasti menang. Politik hanya dapat memanggil nama angka “2” dari 1+1 itu dengan nama “lima” tetapi ia tidak dapat merubah angka “2” menjadi angka “5”. Itu kebenaran mutlak. Keinginan dan aspirasi serta perjuangan bangsa Papua untuk merdeka dan berdaulat serta hidup damai dan harmonis di tanah leluhurnya adalah angka “2” sebagai hasil penjumlahan dari angka 1+1 tadi. Walaupun Indonesia membacanya dengan nama “5” atau “500” sekalipun, ia hanya sebatas memanggilnya dengan nama itu, sedangkan angka “2” tidak dapat dan tidak akan pernah dirubahnya, baik oleh Indonesia atau Amerika Serikat sekalipun. Hukum Alam tentu tidak dapat, tidak pernah dan tidak akan pernah dikalahkan oleh Hukum Ekonomi, Hukum Politik, Hukum Negara manapun juga. Pejuang kemerdekaan West Papua patut bekerjasama dengan Hukum Alam itu karena Hukum Alam hanya berbahasa dan berkalimat matematis. Manusia dapat mempolitisasinya, tetapi karena manusia itu lahir, hidup dan mati menurut Hukum Alam, maka karya dan “imagined nationalism”-nya pasti tunduk kepada Hukum Alam.
Menurut Hukum Alam itu, maka orang Papua yang menolak Otsus atau menyatakan “Otsus gagal!” perlu memantapkan barisan dan membangun stategi bersama dengan kelompok blak-blakan tadi untuk tunduk dan taat kepada Hukum Alam. [Semoga bermanfaat]
Sumber-sumber berita elektronik mainstream berbahasa Inggris minggu ini memberitakan secara berulangkali dan luas tentang dukungan pemerintah dan negara Republik Vanuatu untuk menggugat Indonesi atas Pepera 1969 dan pendudukan NKRI di West Papua selama ini disertai berbagai pelanggaran HAM.
Christian human Rights Group, sebuah organisasi lintas negara yang berbasis di Inggris juga mendesak Indonesia untuk membuka dialogue dan mengungkap berbagai pelanggaran HAM yang mereka sendiri temukan setelah mengirim utusan ke Indonesia dan West Papua untuk melihat kondisi nyata di lapangan.
Liputan media utama (mainstream) tentang dukungan dan protest berbagai wadah HAM dan gereja seperti ini perlu dicermati oleh setiap pejuang kemerdekaan West Papua dan organisasi yang berjuang untuk kemerdekaan dan kedaulatan bangsa Papua.
Media dan liputan media seperti ini sangat berguna dalam membangun opini. Pembangunan opini itu bisa menjadikan hitam menjadi putih, gelap menjadi terang atau sebaliknya. Segala macam bisa diakukan, apa saja bisa terjadi, teroris bisa menjadi pahlawan, ulama bisa menjadi teroris. Semuanya tergantung opini yang dibangun dan terbangun.
Terlepas dari dukungan “sebuah” negara dan pemerintah yang merdeka dan berdaulat terhadap perjuangan kemerdekaan West Papua, pemberitaannya di berbagai medi mainstream merupakan sebuah titik penting dalam sejarah peliputan berita tentang penderitaan bangsa Papua, kesalahan dalam sejarah dekolonisasi West Papua dan tingkah laku NKRI selama menduduki wilayah West Papua.
Tuhan bangsa dan Tanah Papua berpihak kepada kebenaran, dan kita bertugas untuk memetakan dan memberitakan kebenaran itu, karena ia tidak perlu dibela oleh siapapun, kapanpun, bagaimanapun juga, sebab pada akhirnya, dan selalu kebenaran selalu dan pasti menang.
Rezim Fasis Boneka Susilo Bambang Yudhoyono antek Imperialis Amerika pada awal masa jabatannya pada perode pertama pernah menyampaikan akan menyelesaikan masalah Papua secara “mendasar, menyeluruh, dan bermartabat. Niat SBY itu, terasa kian menjauh setelah periode ke-dua SBY menjabat sebagai orang nomor 1 di Indonesia. Jika kita menyimak apa yang kini terjadi di Papua, khususnya mengenai pemberlakuan Status Dearah Operasi Militer (DOM) atau Kebijakan Bumi Hangus di Distrik Tingginambut, Kabupaten Puncak Jaya – Papua, yang dibuat melalui kesepakatan antara Pemerintah Daerah Tingkat II Puncak Jaya, Pangdam XVII Trikora dan Polda Papua pada bulan Mei 2010. Dalam kesepakatan antara Pemda Puncak Jaya, Pangdan XVII Trikora dan Polda Papua meminta agar semua warga massa rakyat setempat dan pemimpin gereja, termasuk perempuan, pemuda, anak-anak, pemimpin tradisional dan kepala desa segerah keluar dari wilayah Distrik Tingginambut paling lambat antara 27 – 28 Juni 2010. Hal ini membuktikan semakin fasis-nya rezim dan menunjukan watak klas penguasa hari ini yang anti-Rakyat dan selalu bersembunyi dibalik slogan Demokrasi dan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM).
Tanggal terakhir bagi pengosongan wilayah Distrik Tingginambut adalah 28 Juni 2010, karena setelah tanggal tersebut Kabupaten Puncak Jaya akan menjadi Daerah Operasi Militer ( DOM) di mana alat reaksioner negara ( TNI maupun Polri) akan melakukan operasi sapu bersih/sweeping di desa-desa, hutan dan bahkan gua. Pengumuman yang dikeluarkan ini sangat keras yang dilakukan oleh alat reakioner negara ( TNI dan Polri ) menyatakan bahwa setelah 28 Juni 2010, setiap orang yang masih berada di daerah tersebut akan tewas dalam sebuah “Kebijakan Bumi Hangus”. Alat reaksioner negara ( TNI dan Polri ) akan mengambil tindakan brutal. Mereka tidak akan memperhatikan Hak Asasi Manusia (HAM) dan akan membunuh tanpa pandang bulu. Sebagai bukti dari fakta ini, bahkan sebelum operasi ini dimulai, dua bulan sebelumnya, tepatnya pada hari Rabu 17 Maret 2010, Pdt. Kindeman Gire ditembak mati oleh TNI dari kesatuan 756 di Distrik Ilu. Kindeman adalah seorang Gembala Sidang Gereja GIDI Toragi Distrik Tingginambut. Korban atas nama Pdt. Kindeman Gire ditembak dengan senjata 2 kali, sejak tanggal ditembak itulah sampai hari ini belum ditemukan jasat korban. Kecurigaan besar keluarga korban adalah kemungkinan TNI memultilasi (memotong-motong) tubuh korban kemudian dimasukan kedalam karung lalu membuangnya di Sungai Tinggin atau di Sungai Yamo bahkan mungkin di sungai Guragi atau-kah mungkin mereka kuburkan . Selain itu Gereja GIDI di Yogorini, Pilia, Yarmukum telah terbakar habis oleh alat reaksiner negara ( TNI dan Polri ). Gereja GIDI di Yarmukum adalah sebuah gereja yang baru dibangun dengan kapasitas 500 tempat duduk, yang belum resmi dibuka.
Pada tanggal yang sama yaitu 17 Maret 2010 malam, TNI terus beroperasi dari arah Desa Kalome menuju di ibu kota Distrik Tingginambut, didaerah tersebut terdapat sebuah rumah Honai (rumah adat Papua) yang mana berada sekelompok massa rakyat yang sedang tertidur lalu mereka dikepung oleh anggota TNI yang sama setelah menembak mati Pdt. Kindeman Gire pada jam 5 sore hari kemarinya dan pada pagi jam 05.00 subu hari kamis Tanggal 18 Maret 2010 TNI mengepung sejumlah warga yang ada dalam satu honai itu berjumlah 13 orang tidak ada satupun yang lolos semuanya tertangkap lalu penyiksaan dilakukan oleh TNI. Penyiksaan yang di alami ke 13 korban sangat berat dan bahkan lebih buruk dan banyak dari mereka tinggal menungguh waktu untuk mati karena hantaman bokong senjata dan tusukan pisau sangkur. Ke 13 nama korban tersebut adalah Garundinggen Morib (45 Thn), Ijokone Tabuni (35 Thn), Etiles Tabuni (24 Thn), Meiles Wonda (30 Thn), Jigunggup Tabuni (46 Thn), Nekiler Tabuni (25 Thn), Biru Tabuni (51 Thn sedang sakit parah), Tiraik Morib (29 Thn), Yakiler Wonda (34 Thn), Tekius Wonda (20 Thn), Neriton Wonda (19 Thn), Yuli Wonda (23 Thn), dan Kotoran Tabuni (42 Thn). Sampai hari ini kondisi mereka sangat memprihatinkan. Serta hingga hari ini sulit mendapatkan gambar karena memang kondisi kontrol alat reaksioner negara (TNI maupunPolri) terhadap segala akses informasi yang masuk dan keluar dari Kabupaten Puncak Jaya.
Selanjutnya pembantaian terhadap warga sipil tidak berdosa terus berlanjut, tepatnya pukul 16.00 hingga 21.00 pada hari senin tanggal 23 Maret 2010, TNI dari kesatuan Yonif 753 yang bertugas di Pos Puncak Senyum Distrik Mulia Ibu Kota Kabupaten Puncak Jaya melakukan operasi sapu bersih terhadap warga massa rakyat yang bermukim disekitar Desa Wondenggobak. Akibat tembakan membabi buta ini, mengakibatkan Enditi Tabuni seorang anak mantu dari Pdt. Yason Wonda, Wakil Ketua Klasis GIDI Mulia tertembak hingga mati dan tembakan membabi buta itu mengenai seorang ibu rumah tangga yang sedang tidur hingga peluru bersarang di lututnya, mengakibatkan korban harus di larikan ke rumah sakit umum Jayapura karena kesulitan melakukan operasi di rumah sakit umum Mulia, Puncak Jaya. Kemungkinan korban akan sembuh, kalau tidak kakinya harus di amputasi dan kemungkinan terburuk korban akan meninggal dunia. Itu-lah wajah, karakter dan model alat reaksioner negara (TNI dan Polri) yang bermental pengecut sehingga perempaun pun ditembak atau dibantai secara tidak manusiawi.
Maka itu kami dari Solidaritas Untuk Papua (SUP), mengundang kawan-kawan mahasiswa Papua untuk turut serta dalam aksi penyikapan yang akan dilakukan pada :
Hari/Tanggal : Senin, 28 Juni 2010
Waktu : 10.00 – selesai
Tempat Star : Bundaran HI – Dep Hukumdan HAM – Istana Negara
Isu :
1. Cabut status Daerah Operasi Militer (DOM) dan Kebijakan Bumi Hangus dari Tingginambut, Puncak Jaya-Papua !!!
2. Copot dan Adili: Gubernur Papua, Kodam Papua, Polda Papua dan Bupati Puncak Jaya sebagai biang Kerok pelanggar Ham di Papua
3. Wujudkan Demokrasi Sepenuh-penuhnya di Papua
4. Tangkap dan Adili Para Pelanggar HAM di Papua
5. Bubarkan Milisi Sipil Reaksioner (Barisan Merah Putih, Papindo, FPI, dll)
6. Tarik Militer Organik dan Non-Organik dari Papua, serta Bubarkan Komando Teretorial (Kodam, Kodim, Koramil dan Babinsa)
7. Rebut Industri tambang Asing di bawah Kontrol Rakyat
8. Bangun Persatuan Gerakan Rakyat secara Nasional
Demikian seruan aksi ini kami buat, atas partisipasi kawan-kawan untuk bersama menyikapi persoalan massa Rakyat Papua khususnya di Kabupaten Puncak Jaya, kami ucapkan terima kasih.
ps : Tolong disebarluaskan untuk Kawan-kawan Mahasiswa Papua di Wilayah Jawa dan Bali, Kawan-kawan dikota-kota yang mau terlibat silahkan hubungi Pusat Koordinasi Aksi Nasional
Salam Perlawanan!!!
Pusat Koordinasi Aksi Nasional :
Cp : +6285328079686 (Kawan Leon)
Merauke—Gubernur Provinsi Papua, Barnabas Suebu, SH, membantah soal adanya anggapan Majelis Rakyat Papua (MRP) atas kegagalan penerapan Otonomi Khusus (Otsus) di Papua, sehingga MRP menuntut untuk segera dilaksanakannya referendum. Dikatakan, seharusnya pertanyaan ini dikembalikan kepada pihak MRP.
“Siapa yang bilang Otsus (gagal) ? Kalau MRP yang bilang, tanyakan saja ke MRP, toh,” tegasnya, saat ditemui di VIP Room Bandara Mopah, Merauke Jumat (25/6) pagi.
Gubernur menegaskan, ia tak pernah mengatakan kalau Otsus itu gagal. Dan, setiap tahunpun selalu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Otsus yang sudah berjalan 9 tahun ini. “Evaluasi bukan sekarang baru dilakukan, tapi setiap tahunnya,” katanya meluruskan tanggapan Otsu situ gagal.
Ditegaskan, sejauhmana keberhasilan Otsus itu, sudah dapat dilihat langsung ke kampung-kampung yang ada. “Anda (wartawan) pergi ke kampung, dan silahkan lihat di kampung,” tandasnya seraya menyarankan wartawan saat menanyakan keberhasilan Otsus sejauh ini. (cr-14)
Sudah tiga tahun WPMNews memberitakan peristiwa-peristiwa alamiah, yang pada umumnya disebut Musibah alamiah, sebagai berita dalam Topik “Alam Bicara”, yang pada dasarnya hendak menunjukkan betapa Alam dan Adat Papua sudah sedang beroperasi mengobrak-abrik NKRI dan segala jaringannya dalam rangka penegakkan Hukum Alam dan Hukum Adat Papua sampai NKRI mengakui West Papua sebagai negara yang merdeka dan berdaulat, tetangga NKRI sendiri.
Setiap hari, sekali lagi, setiap hari kebakaran dan ‘musibah’ terus melanda NKRI. Itu bukan mimpi, atau dongeng. Waktu WPMNews menerbitkan peringatan tentang Penegakkan Hukum Alam dan Hukum Adat tiga tahun lalu, ada banyak orang tidak percaya. Tiga tahun berselang, peristiwa itu terus berlanjut, dan orang2 di negeri bernama Indonesia ini sudah merasa suatu hal biasa. Biarkan saja.
Sebellum semuanya dimulai,sebuah surat telah dilayangkan Pemangku Adat-Alam Papua kepada:
Suslo Bambang Yudhoyono, yang diterima di Kantor Seknek, Istana Presiden NKRI,
Megawati Sukarnoputri, diterima di kediamannya di Jakarta Pusat; yang sinya menyatakan Mega tidak akan menjadi Presiden Kembali,
Mantan Presiden NKRI, Sultan Hamengkubuwono X, di Keratonan Yogyakarta,
Mantan Presiden NKRI KH Abdurrahman Wahid
Isi suratnya sudah dibaca, dan apa yang terjadi sekarang sudah disampaikan jauh sebelumnya kepada pihak-pihak yang bertanggungjawab di Indonesia ini.
Yang menarik, peristiwa itu sedang menginjakkan kakiknya ke wilayah West Papua.
Papua Merdeka News 