Korban Gempa Yapen, Jadi 17 OrangTewas

Satu Korban Ditemukan Tanpa Kepala

Catatan WPMNews

Sudah tiga tahun WPMNews memberitakan peristiwa-peristiwa alamiah, yang pada umumnya disebut Musibah alamiah, sebagai berita dalam Topik “Alam Bicara”, yang pada dasarnya hendak menunjukkan betapa Alam dan Adat Papua sudah sedang beroperasi mengobrak-abrik NKRI dan segala jaringannya dalam rangka penegakkan Hukum Alam dan Hukum Adat Papua sampai NKRI mengakui West Papua sebagai negara yang merdeka dan berdaulat, tetangga NKRI sendiri.

Setiap hari, sekali lagi, setiap hari kebakaran dan ‘musibah’ terus melanda NKRI. Itu bukan mimpi, atau dongeng. Waktu WPMNews menerbitkan peringatan tentang Penegakkan Hukum Alam dan Hukum Adat tiga tahun lalu, ada banyak orang tidak percaya. Tiga tahun berselang, peristiwa itu terus berlanjut, dan orang2 di negeri bernama Indonesia ini sudah merasa suatu hal biasa. Biarkan saja.

Yang menarik, peristiwa itu sedang menginjakkan kakiknya ke wilayah West Papua.

  1. Apa artinya?
  2. Apa maksudnya?
  3. Kenapa begitu?
  4. Apakah itu hanya MUSIBAH ALAM?

Silahkan tanyakan hati nurani dan jawab sendiri.

 

Wassalam!

 

CEB Diary of OPM

——————————————————-

Gempa Tektonik Kab Yapen, selain menelan puluhan korban jiwa, juga menimbulkan korban materi, 3.264 rumah warga rusak berat, 55 unit sekolah rusak berat dan 106 tempat ibadah rusak berat. Salah satunnya tampak dalam gambar ini.SERUI—Jumlah korban Gempa Yapen terus bertambah. Jika sebelumnya Tim Penanggulangan Bencana Gempa Tektonik Kabupaten Yapen melaporkan bahwa jumlah korban mencapai 16 orang, maka Rabu (23/6) kemarin bertambah lagi satu korban, sehingga total korban gempa saat ini 17 orang tewas.  Sekda Kabupaten Kepulauan Yapen, Yan P. Ayobaba di Posko penanggulangan bencana gempa kantor Bupati Kepulauan Yapen, Rabu (23/6) kemarin, mengatakan pihaknya baru menerima laporan dari masyarakat bahwa satu korban di Distrik Ambai. “Kami baru saja terima laporan dari masyarakat Kampung bahwa ada satu korban meninggal di Ambai, karena terhimpit pintu rumah saat akan menyelematkan diri,” jelas Sekda.

Lambatnya laporan korban jiwa akibat gempa Yapen ke Tim dari distrik Ambaidiru ini, sebut Sekda, karena tujuh hari pasca gempa, beberapa ruas jalan menuju ke sejumlah distrik di Kabupaten Kepulauan Yapen terputus total, selain itu juga longsoran yang terjadi di beberapa ruas jalan. “Kami sudah kirim Tim untuk berjalan kaki ke sana, memang kondisi disana kami belum tahu pasti tapi dari laporan masyarakat, kerusakan di sana tidak separah distrik Ampimoi,” terang Sekda.  Menyinggung distribus bantuan ke distrik Ambaidiru, Sekda mengatakan, pendistribusian bantuan memang belum bisa dilakukan dalam waktu dekat, namun saat ini pihaknya sedang berusaha untuk melakukan pendistribusian lewat udara.”Kami sudah minta helicopter di Biak namun kondisinya kini sedang rusak, kami sedang berupaya melobi beberapa maskapai untuk memberikan keringanan pada kami dalam pendistribusian bantuan,” ungkap Sekda.

Untuk diketahui data terakhir yang berhasil dihimpun Tim Penanggulangan Bencana Gempa Tektonik Kabupaten Kepulauan Yapen per-22 Juni 2010 di 12 Distrik sebagai berikut 3.264 Rumah warga rusak berat, 55 unit sekolah rusak berat dan 106 tempat ibadah rusak berat. Kerusakan paling parah terjadi di distrik Angkaisera dengan total kerusakan 1.195 rumah rusak berat, menyusul dstrik Yapen Selatan dan distrik Ampimoi masing-masing 920 rusak berat dan 685 rusak berat.

Pencarian Korban Longsor Resmi Dihentikan

Sementara itu, pencarian 12 korban angkutan umum yang tertimbun longsor di kilometer 28, perbatasan Serui-distrik Saubeba, Rabu(23/6) kemarin, resmi dihentikan. Sesuai kesepakatan bersama, keluarga korban dan warga yang hadir menggelar doa bersama dan tabur bunga di lokasi tersebut.    Upaya evakuasi belasan korban yang tertimbun, oleh tim SAR gabungan, dihentikan karena medan yang berat. Selain itu, getaran gempa yang masih mengguncang daerah Serui dan sekitarnya, ikut membuat pencarian tersebut terhenti. Beberapa keluarga korban sempat menangis histeris saat melakukan penaburan bunga. Sesuai pantauan, sejumlah keluarga korban nampak tidak menerima musibah yang menimpa saudaranya.

Selasa (22/6) kemarin, warga berhasil menemukan kembali satu warga, di lokasi yang sama. Namun, korban yang belum diketahui identitasnya ini, ditemukan tanpa kepala, dekat tempat penemuan dua korban sebelumnya. Oleh warga, korban lalu diambil dan disemayamkan di kampungya.  Ketua tim SAR gabungan, Kapten Widagdo mengatakan, kondisi medan yang sulit membuat pihaknya kesulitan mencari korban. Akibatnya, pencarian resmi dihentikan, sesuai permintaan keluarga korban. “pencarian juga dihentikan karena batas waktu yang ditentukan, medan yang dilalui juga menyulitkan kami untuk mencari para korban,” jelasnya. Sejauh ini, sudah tiga korban penumpang angkot yang ditemukan. Mereka adalah, Rumboirosi (5), Agus Karubaba (37) dan Selviana Ambokari (3). Sedangkan, dua korban lainnya yang juga tertimbun di KM 30, akan dilanjutkan pencariannya oleh tim SAR. Keduanya adalah pekerjabronjong jalan, PT Nidi Karya, Yowel Ranggamusi (30) dan Kirimus Ayomi (26).(hen)

Nama-Nama Korban Dalam Angkot

Sopir Silas Airei (45)
Bernad Abon (44)
Amelia Abon (54)
Edison Ambokari (26)
Toroce Karubaba (22)
Selviana Ambokari (3)
Yosua Umai (16)
Rubeka Rumboirosi
Karel Tironi
Yeta Tironi
Aslindhi Rumboirosi
Yanzen Tironi
Agustinus Karubaba

Seluruh isi surat pemerintah Vanuatu yang akan dikirimkan kepada Sekretaris Jenderal. Ban Ki-moon

Seluruh isi surat pemerintah Vanuatu yang akan dikirimkan kepada Sekretaris Jenderal. Ban Ki-moon untuk mengagendakan soal Papua Barat di Sidang Majelis PBB ke 65 mendtang tahun ini adalah sebagai berikut:

“ Negara Daulat Republik Vanuatu,

“Memohon dukungan dari Sidang Majelis Umum PBB yang ke 65;

“ Mengingat pernyataan bangsa2 didunia sebagai diungkapkan dalam piagam2 PBB

“ Menyadari pernyataan bangsa dari bekas jajahan Belanda New Guinea selama dan sejak Augustus 1962 melawan perjanjian yang ditunjangi oleh Amerika Serikat antara Republik Indonesi and Kerajaan Belanda mengenai Papua Barat,

“Mengakui penderitaan yang berkelanjutan untuk kebebesan berbicara diakui oleh Kerajaan Belanda dengan menaikan Bendera Bintang Kejora pada 1 Desember 1961, mengakui dibukanya Dewan Rakyat Papua Barat pada tanggal 5 April 1961, mengakui diadakannya pemilihan umum secara bebas dan rahasia dibulan Januari 1961,

“Mengakui atas pernyataan2 mengenai kesahan hukum dari perjanjian antara Republik Indonesia and Kerajaan Belanda yang dimajukan oleh bangsa Papua Barat dan bangsa2 lain yang baik didunia, dan

“ Menyakinkan masalah kebenaran untuk menghapuskan perbudakan diseluruh dunia,

“Memohon dukungan dari Sidang Majelis Umum PBB yang ke 65 untuk Mahkamah Agung Internasional untuk memberikan Pendapat Hukum atas sahnya perjanjian antara Republik Indonesia and Kerajaan Belanda yang mempunyai dampak buruk bagi hak2 rakyat dan kehidupan bangsa Papua Barat,

“Dan akhirnya, Negara Daulate Republik Vanuatu mengusulkan pertanyaa ini kepada Mahkamah Agung International:

“Dengan memperhatikan prinsip2 dasar untuk menghapuskan perbudakan , Pernyataan Hak Azasi Manusia, Piagam2 PBB and resolusi2 1514 dan 1541 dari Majelis Umum PBB,

“Kami peserta dari Sidang Majelis Umum PBB yang ke 65 memohon Pendapat Hukum dari Mahkamah Agung Internasional dr PBB,

“pada masalah kesahan hukum atas Perjanjian New York antara Republik Indonesia dan Kerajaan Belanda mengenai Papua Barat,

“ pada masalah kesahan hukum dari PBB dalam menjalakan pasal :12 dari penjanjian New York tersebut.

“ pada masalah kesahan hukum atas memberikan ijin tambang demi kepentingan penjajah,

“pada masalah kesahan hukum atas cara2 atau akhibat2 langsung dari PEPERA tahun 1969, dan kedudukan politik Papua Barat sekarang berdasarkan prinsip2 No:4 dan 5 dari resolusi 1514 dari Majelais Umum PBB.

Pilkada di Papua Minta Dihentikan

TARI DEMO : Massa ketika memasuki kantor DPRP membawa aspirasi penolakan Pilkada Papua dan mengembalikan Otsus ke Pemerintah pusat
TARI DEMO : Massa ketika memasuki kantor DPRP membawa aspirasi penolakan Pilkada Papua dan mengembalikan Otsus ke Pemerintah pusat

Jayapura [PAPOS]- Ribuan warga Papua mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) menghentikan proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di semua kabupaten/kota di wilayah provinsi ujung timur Indonesia itu.

“Kami mendesak agar proses Pilkada yang sementara berlangsung di sejumlah kabupaten/kota di Papua agar dihentikan,” demikian salah satu butir tuntutan warga Papua yang dibacakan Pdt John Baransano saat menggelar aksi demonstrasi di Kantor DPRP di Jayapura, Jumat [18/6].

Menurut Baransano, penolakan warga Papua terhadap proses Pilkada karena pemerintah pusat melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi telah menolak surat Keputusan Majelis Rakyat Papua (MRP) No 14 tahun 2009 tentang Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, Wakil wali Kota dan Sekretaris daerah harus orang asli Papua.

Penolakan pemerintah pusat terhadap SK MRP No 14/2009 itu, katanya, mengindikasikan bahwa pemerintah pusat sendiri mengingkari UU No 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) bagi Provinsi Papua yang justru mengakomodasi hal tersebut.

Selain itu, warga Papua juga menyatakan mengembalikan Otsus ke pemerintah pusat di Jakarta karena menilai kebijakan tersebut telah gagal.

Dalam aksi demonstrasi yang diikuti berbagai elemen rakyat Papua seperti anggota MRP, perwakilan unsur adat, unsur agama, unsur perempuan dan lain-lain, warga Papua menyampaikan delapan butir pernyataan sikap ke DPRP.

Warga Papua memberi batas waktu selama tiga minggu kepada DPRP untuk menindaklanjuti aspirasi atau tuntutan mereka ke pihak-pihak lain yang berkepentingan.

Jika dalam jangka waktu tersebut DPRP tidak memberikan tanggapan, pendemo mengancam akan memobilisasi massa dalam jumlah yang lebih besar lagi.

Massa yang berjumlah ribuan orang tersebut berjalan kaki belasan kilometer dari Kantor MRP di Kota Raja Abepura menuju Kantor DPRP di Kota Jayapura.

Turut dalam rombongan massa antara lain Ketua MRP Agus Alue Alua dan Wakil Ketua II MRP Hanna Hikoyabi dan Ketua Dewan Adat Papua Forkorus Yoboi Sembut.

Aspirasi warga Papua diterima Wakil Ketua I DPRP Yunus Wonda dan Ketua Komisi A DPRP Ruben Magai.

Sementara KPU Pusat telah mengirimkan surat kepada KPU Provinsi Papua, KPU Provinsi Papua Barat, KPU Kabupaten/Kota se-Papua dan Papua Barat pada tanggal,9 Juni 2010 lalu yang isinya Segera melaksanakan dan /atau melanjutkan tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima surat KPU tersebut.

Dalam butir 3b disebutkan, berkenaan dengan tahapan pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat termasuk tahapan pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten /Kota di wilayah Papua dan Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat, ditegaskan;1).

Untuk pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat berlaku ketentuan sebagaiamana dimaksud dalam pasal 12 dan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001; 2) Untuk pencalonan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota di kabupaten/kota seluruh Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009.

Surat KPU Pusat yang ditandatangani Ketua Prof.DR. H.A Hafiz Anshary AZ,MA itu merupakan tindak lanjut hasil rapat koordinasi antara Komisi Pemilihan Umum, KPU Provinsi Papua, KPU Provinsi Papua Barat, MRP, DPR Papua, DPR Papua Barat, Kementerian Dalam Negeri dengan Kementrian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan.

Dalam tahun ini, ada 19 kabupaten/kota di Provinsi Papua dan Papua Barat yang menyelenggarakan kegiatan Pilkada.

Kapolda Papua Irjen Pol Bekto Suprapto saat kegiatan rakor para Kapolres se-Papua beberapa waktu lalu di Timika telah menginstruksikan ke semua Polres yang daerahnya menyelenggarakan Pilkada agar mempersiapkan diri secara baik menyambut pesta demokrasi rakyat tersebut. [ant/wilpret]

Ditulis oleh Ant/Wilpret/Papos
Sabtu, 19 Juni 2010 00:00

Otsus, No. Minta Referendum

kemarin mendatangi kantor DPR Papua untuk menyampaikan aspirasi yang telah disimpulkan dalam Musyawarah Majelis Rakyat Papua [MRP] dan masyarakat asli Papua 9-10 Juni 2010 lalu.”]MASSA : Ribuan massa dari berbagai lapisan masyarakat Papua, Jumat [18/6] kemarin mendatangi kantor DPR Papua untuk menyampaikan aspirasi yang telah disimpulkan dalam Musyawarah Majelis Rakyat Papua [MRP] dan masyarakat asli Papua 9-10 Juni 2010 lalu.JAYAPURA [PAPOS]- Ribuan massa dari berbagai lapisan masyarakat Papua, Jumat [18/6] kemarin mendatangi kantor DPR Papua untuk menyampaikan aspirasi yang telah disimpulkan dalam Musyawarah Majelis Rakyat Papua [MRP] dan masyarakat asli Papua 9-10 Juni 2010 lalu.

Sebelum tiba di kantor DPR Papua sekitar pukul 14.30 WIT, ribuan massa melakukan long march dari kantor Majelis Rakyat Papua [MRP] menuju DPRP sambil membawa beberapa buah spanduk, poster-poster bertuliskan penolakan terhadap Pemilukada di Papua, Otsus gagal dan lain sebagainya.

Setibanya di halaman kantor DPRP, massa langsung melakukan beberapa aksi sambil meneriaki “Papua Merdeka”. Diawali dengan doa bersama yang dipimpin Pdt. Jhon Baransano, ribuan massa menuntut DPRP dapat mengakomodir hasil rekomendasi yang telah disepakati bersama antara MRP dan seluruh masyarakat asli Papua, tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama lainnya saat menggelar Musyawarah di kantor MRP 9-10 Juni 2010 lalu.

Dalam aksi tersebut, bukan hanya masyarakat, mahasiswa saja yang ikut menyuarakkan aspirasi mereka terhadap DPRP, namun beberapa anggota MRP dan unsur pimpinan pun ikut turun dalam aksi itu.

Adapun rekomendasi yang dihasilkan dalam Musyawarah MRP dan masyarakat asli Papua antara lain, selama sembilan tahun Otonomi Khusus berjalan di tanah Papua didesak agar UU Nomor 21 tahun 2001 tersebut dikembalikan, rakyat Papua menuntut dialog yang dimediasi oleh pihak internasional, menuntut referendum, menuntut pemerintah Republik Indonesia untuk mengakui tentang kedaulatan bangsa Papua Barat, menolak dengan tegas seluruh proses Pemilukada di tanah Papua, hentikan program transmigrasi dan menuntut pemerintah pusat agar dapat membebaskan seluruh Tapol/Napol di seluruh Indonesia.

Sekitar satu jam lamanya menggelar berbagai orasi, akhirnya pendemo diterima oleh Wakil Ketua DPRP, Yunus Wonda didampingi beberapa anggota DPRP seperti Ketua Komisi A DPRP, Ruben Magai, Ketua Komisi C, Carolus Bolly, Yan Ayomi, Yance Kayame dan lainnya.

Usai diterima Wakil Ketua dan anggota DPRP, Ketua Majelis Rakyat Papua, Drs. Agus Alue Alua, M.Th dalam kata pengantarnya menegaskan, MRP sebagai lembaga kultur masyarakat Papua mempunyai kewajiban untuk menyampaikan aspirasi yang disampaikan masyarakat asli Papua, untuk selanjutnya ditindaklanjuti oleh dewan.

“MRP hanya memfasilitasi masyarakat asli Papua untuk menyampaikan aspirasi dari hasil Musyawarah kemarin untuk diserahkan ke dewan, aspirasi ini juga nantinya akan diserahkan ke Gubernur untuk ditindaklanjuti,” ujar Agus Alua dalam arahannya di depan pendemo.

Setelah itu, hasil rekomendasi pun dibacakan didepan ribuan massa dan seluruh masyarakat yang hadir, Ketua Forum Demokrasi Papua Bersatu [Fordem], Salmon Jumame membacakan hasil Musyawarah MRP dan masyarakat asli Papua. Dilanjutkan dengan penyerahan rekomendasi yang diserahkan Wakil Ketua MRP, Dra. Hanna Hikoyabi dan diterima Wakil Ketua DPRP, Yunus Wonda.

Usai diserahkannya hasil rekomendasi tersebut, masyarakat memberikan deadline kepada DPRP agar rekomendasi itu dapat ditindaklanjuti dalam waktu satu minggu. Namun setelah Yunus Wonda menegaskan bahwa hal ini tidak dapat dilakukan DPRP saja, dimana harus dikoordinasi terlebih dahulu dengan DPRD Provinsi Papua Barat.

Usai mengatakan hal itu, maka masyarakat meminta agar dalam jangka waktu tiga minggu DPRP harus menyelesaikan aspirasi yang disampaikan. Jika tidak, maka pada tanggal 8 Juli 2010 mendatang, masyarakat akan turun kembali dengan jumlah massa yang lebih banyak.

Yunus Wonda juga mengungkapkan, aspirasi atau hasil rekomendasi yang disampaikan itu akan ditindaklanjuti bersama Provinsi Papua Barat dan akan dilakukan dalam sidang paripurna.

Dalam aksi itu juga, selain menyerahkan hasil rekomendasi kepada DPRP, perwakilan masyarakat juga mengembalikan buku UU Otonomi Khusus bersamaan dengan Bendera Merah Putih secara simbolis kepada pimpinan dewan, untuk dikembalikan ke pemerintah pusat dengan tanda bahwa Otonomi Khusus di tanah Papua dinyatakan gagal.

Setelah bisa menerima usulan yang disampaikan pimpinan DPRP, maka berbagai element masyarakat bersepakat menandatangani perjanjian tentang rekomendasi yang dihasilkan akan segera ditindaklanjuti dengan batas waktu yang diberikan. Setelah itu, massa membubarkan diri sekitar pukul 18.00 WIT dengan tertib.

DPRP Mendukung

Ketua Komisi A Ruben Magai kepada wartawan di press room DPRP, usai aksi demo yang digelar masa mendukung MRP,Jumat [18/6] kemarin

“Tahun 2000 lalu, kongres II orang Papua sepakat minta merdeka, tapi keinginan besar itu dibalas pemerintah pusat dengan Otsus,” kata Ruben.

Pemerintah, kata Ruben, menyatakan bahwa Otsus tidak dilaksanakan dan ini sudah jelas menjadi komitmen Negara didalam UU Otsus tahun 21.

Tetapi komitmen Itu tidak diterjemahkan dengan baik oleh setiap alat kelengkapan Negara baik pusat mapun di daerah.

Dimana, lanjut Ruben, hal tersebut lantas dipandang masyarakat Papua sebagai kegagalan Otsus, yang berawal dari ketidak siapan pemerintah Papua membuat grand design dari pada Otsu situ sendri.

“Grand desain dipakai sebagai satu ukuran evaluasi otsus, tapi hari ini tidak ada grand desain itu,” kata dia.

Sehingga DPRP sebagai penampung aspirasi masyarakat Papua akan mendukung masyarakat Papua mengembalikan Otsus kepada pemerintah pusat, yang akan dilakukan melalui rapat Pansus DPRP dan tindak lanjut ke pusat.

“Nanti tergantung pemerintah pusat mau memberikan apalagi bagi orang Papua, apakah Otsus lagi atau Karena DPRP hantya penyambung aspirasi rakyat,” kata dia.

Ruben juga menilai, permintaan referendum yang disampaikan masa pendemo yang berorasi dihalaman kantor DPRP, Jumat kemarin merupakan kegagalan negara. [anyong/lina]

Ditulis oleh Anyong/Lina/Papos
Sabtu, 19 Juni 2010 00:00

Warga Papua Tuntut Referendum

Demo Papua tuntut referendum (Banjir Ambarita | VIVAnews)
Demo Papua tuntut referendum (Banjir Ambarita | VIVAnews)

VIVAnews – Sekitar dua ribu warga Papua menggelar aksi unjuk rasa di halaman gedung DPR Papua di Jalan Samratulangi Jayapura Papua, Jumat 18 Juni.

Sepanjang melakukan aksinya, massa terus meneriakan ‘Papua Merdeka’ dan ‘Referendum. Warga Papua merasa otonomi khusus yang telah diberlakukan sejak tahun 2001, sama sekali tidak menjawab segala persoalan.

Nyatanya, warga Papua sebagian besar masih terbelenggu dalam kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan.

Aksi unjuk rasa itu juga membawa sebelas poin tuntutan pada DPR Papua.

Isinya antara lain, tuntutan menutup areal PT Freeport Indonesia, referendum harus segera dilaksanakan atau memisahkan diri dari NKRI, menolak otonomi khusus, meminta pemerintah Indonesia untuk membebaskan tapol/napol, serta menghentikan sementara pemilukada di Papua.

Dalam melakukan aksi unjuk rasa, sebagian warga Papua menggunakan pakaian adat.

Forkorus Yoboisembut yang menjabat sebagai Ketua Dewan Adat Papua mengatakan, pihaknya mendukung SK MRP nomor 14 bahwa kepala daerah maupun wakilnya harus putra asli Papua.

Namun, sambungnya, pemerintah pusat ternyata tidak mendukung keputusan itu. Itu bukti bahwa pemerintah Indonesia tidak serius melaksanakan otonomi khusus secara murni dan konsekuen.

“Tidak ada lagi solusi, otsus juga ternyata tidak diseriusi pemerintah sehingga kami meminta refrendum atau merdeka,’’ tegasnya.

Aksi unjuk rasa itu melumpuhkan jalan Raya Jayapura-Sentani selama kurang lebih 3 jam. Akibatnya, akses menuju Bandara Sentani selama tersendat. (umi)

Laporan: Banjir Ambarita| Papua

AGAMA DAN KEMERDEKAAN PAPUA

Kembali mau diingatkan disini bahwa: “Tuhan tidak merubah nasib kaum (manusia) sebelum kaum (manusia) itu merubah nasibnya sendiri”. Karena sebagaimana kebiasaan sebelum ini kita selalu secara berlebih menyerahkan nasib kepada Tuhan bukan kepada Tuan, pemilik nasib itu sendiri yakni manusia Papua Barat. Karena itu disini saya ingin tekankan kembali kepada para pejuang dan utamanya pemuka tidak boleh selalu menggantungkan nasib rakyat Papua Barat pada Tuhan.

Karena Dia sama sekali tidak ada peran, hanya perasaan kita, yang kita ciptakan sendiri, seolah Dia ada peran dan ikut ambil bagian dalam perbuatan dan rencana kita mau merdeka. Padahal Dia, sekali lagi, sama sekali tidak ikut campur tangan ambil bagian dalam pembebasan dan kemerdekaan bangsa Papua Barat.

Demikian juga saudara-saudara se-Papua jangan banyak berharap pada pemeluk agama seagama kita, tapi percayalah pada kebaikan agama, kalau mau, kalau bisa, tapi sering diingatkan selama ini sebagaimana dikatakan Frederick Nietzche, sesungguhnya peran agama hanya, sekali lagi hanya, hiburan atas ketidakmampuan kita atas kekalahan dalam kompetisi kehidupan. Hiburan itu yang karena ketidakmampuan kita, kita sering katakan “nanti Tuhan akan menolong dan menghancurkan musuh”, atau sebagai ada “tangan-tangan tak kelihatan akan menolong”, itulah isi kosong dari apa yang dinamakan agama sesungguhnya. Maka dengan sendirinya pesan agama hanya menghibur hati kekalahan yang kita alami demikian kata Nietszhe dalam “Zaratustra”-nya.

Bagi yang percaya akan adanya kebenaran peran Tuhan, saya mau ingatkan disini, bahwa Tuhan adalah bukan kebenaran pada dirinya kita pandang tapi kebenaran pikiran kita. Apakah Tuhan pikir tentang kita? Siapa tahu Tuhan pikir tentang Papua mau merdeka? Padahal itu hanya pikiran orang Papua sendiri yang menciptakannya tentang adanya peran Tuhan didalam usaha dan perbuatannya. Manusia Papua akhirnya diperbudak oleh ciptaan pikirannya sendiri tentang Tuhan dalam otaknya.

Tapi bagi yang percaya peran Tuhan ada dalam kemerdekaan Papua silahkan, saya tidak melarang orang berfikir demikian sebagaimana juga saya mau berfikir sebaliknya tidak mau dilarang. Sebab pemaksaan pemikiran secara etika tidak etis, sebab ada pertanyaan atas dasar apa dan sejauh mana kita memaksakan kebenaran pikiran kita kepada orang lain, apalagi dari sudut pandang HAM sudah melanggar hak asasi keyakinan orang lain berarti melanggar dan bertentangan dengan HAM. Tapi ingat! Saya mau katakan disini bahwa jasa langsung dari Tuhan atau peranan manusia atas nama seagama itu tidak ada sama sekali, sungguh itu utopia psikologi dan terapi bagi orang kalah.

Karena itu bagi kita agama hanya sebagai spirit bagi kemantapan mental dalam berjuang kalau bukan hanya sekedar hiburan. Allah/Yesus/Tuhan siapapun barang-barang itu, sekalipun tidak perduli akan nasib orang Papua. Semua hanya perasaan pemeluk agama belaka, atas dasar ketidak berdayaan dan karena kalah. Semua manusia mengatakan Tuhan akan menolong. Tapi kenyataannya Tuhan tidak berbuat apapun. Manusia sendiri yang kerja lalu kita katakan perbuatan Tuhan, gilakah kita? Tuhan dalam perbuatan manusia sesungguhnya tidak pernah terbukti. Semua keberhasilan atas jerih-payah manusia sendiri bukan perbuatan Tuhan.

Tuhan tidak ikut bekerja bersama kecuali hasil akhir kerja manusia sebagai karunia Tuhan atau berkat Tuhan. Semua itu omong kosong para pengajar agama (Ustadz, Pendeta dan Pastor). “Ini semua rencana Tuhan”, kita manusia selalu mengatakan demikian padahal Tuhan tanpa peran apa-apa selain manusia sendiri. Manusia banyak berdo’a seakan Tuhan yang buat kita Papua merdeka dan berharap pada orang seagama kita adalah adanya suatu harapan yang karena rasa solidaritas itu muncul dari bibir yang jujur karena percaya pada satu Tuhan, Yakni Yesus Kristus, atau Allah SWT, namun kenyataannya telah banyak terbukti bahwa semua itu adalah jauh dari harapan itu, malah sebaliknya bertolak belakang dari yang kita harapkan.

Banyak pejabat baik milter maupun non militer seagama dengan kita, namun kelakuan tidak sesuai harapan sebagimana harapan kita karena satu iman dan agama, malah karena satu iman yang kita percayai berbuat baik pada kita itu, malah sebaliknya berbuat baik demi jabatan, demi uang, dan demi nasionalisme dia sendiri, bukan atas nama Yesus Kristus yang membawa pesan kedamaian untuk umat manusia. Semua pejabat mengatasnamakan Agama kita berharap dapat berpihak kepada kita, justeru kebalikannya terbukti Amir Sembirng telah banyak membantai masyarakat Pulau Biak dalam tahun 1999, Albert Dien di Wamena 1977, Sudomo yang datang ke Papua merebutnya tahun 1962, dan LB Murdani yang datang berperang dengan Belanda untuk menginfasi Papua, kemudian menganeksasinya sampai sekarang dan banyak kasus lain lagi yang melibatkan para pejabat beragama sama dengan agama kita umumnya orang Papua yakni beragama Kristiani melakukan itu.

Kita sekarang orang Papua jangan percaya pada mereka yang tujuan sesungguhnya datang ke Papua tidak lain hanya membunuh, merampok, mencuri, dan menindas hak-hak atas tanah air kita atas nama Yesus, kebaikan, kasih, damai, atau apapun, sebab mereka semua omong kosong belaka. Mereka juga para pejabat ini yang seagama dengan agama kita orang Papua telah memainkan kekuasaan atas nama kasih Tuhan demi kepentingan urusan perut mereka sendiri dengan mendekati kita sebagai seagama. Sebab iblis, sekali lagi Tuhan mereka bukan Tuhan Yesus Kristus lagi namun Tuhan mereka Nasionalisme, Jabatan/naik pangkat dan uang.

Kesimpulannya kita kecewa, karena manusia yang seagama dengan kita yang sebelumnya yang kita harapkan dapat menolong malah sebaliknya membunuh kita. Adalah suatu kesimpulan cara berfikir kita yang sudah salah sebelumnya, karena sesungguhnya agama tidaklah sama dengan manusia yang menganut agama, manusia berbeda dengan agama. Demikian sama halnya dengan Tuhan, sebab Tuhan juga sangat lain, Tuhan sesungguhnya adalah damai, kebenaran, keadilan kebebasan, karena itu Tuhan kita adalah Tuhan idealisme Papua Merdeka, titik! Karena itu kebenaran kesimpulan kebenaran logika demikian adalah bahwa yang akan membebaskan manusia Papua adalah oleh Papua sendiri, bukan siapa-siapa.

Bahaya Dochotomi

Thema perdebatan dichothomi memperhadap-hadapkan kalau mau dilanjutkan, menurut saya kita hanya membuang waktu, apalagi thema perdebatannya berdimensi dichotomisasi antara gunung-pesisir/pulau disatu pihak dan senior dan yunior dilain pihak. Energi dan pikiran seharusnya kita kerahkan untuk bagaimana gerakan menuju persatuan dan kesatuan nasional Papua, yang sudah ada tinggal hanya, apa yang harus dilakukan segera didepan mata dan itu harus sekarang kebutuhannya dikerjakan bukan lagi mau diskusi apalagi wacana tentang mundur kebelakang. Tapi kenyataanya sesuatu yang sudah lewat kembali dipertanyakan sampai akhirnya kita saling membela diri atau mempertahankan kebenaran argumentasi sebagai benar dengan menyalahkan yang lain, adalah suatu kesia-sian yang merugikan gerakan kita sendiri.

Karena itu saya terus terang, menganggap perdebatan demikian ini tidak penting, karena tidak membawa manfaat pada pemecahan masalah (problem solving), kita sesungguhnya, malah sebaliknya kita terpolarisasi sehingga terjebak pada dan buat masalah baru buruk (problem maker)! Karena itu kita patut menduga (IA) dan HW orang yang “mabuk” dan masuk dunia maya (internet) dalam keadaan “meter”. Sebab dalam komunikasi sesama anak bangsa, tidak menggunakan otak dengan logika pikiran yang benar, tapi kacau, persis orang “mabuk”. Ketika bicara dengan Tuan Octovianus Mote, yang diangkat adalah soal Gunung dan Pesisir, memperhadapkan- hadapkan, demikian juga dengan Tuan Andy Ayamiseba sebelumnya. Padahal Tuan Octo, jelas memaksudkan dalam konteks nasehat pada Yunior, IA dan HW, demikian juga dengan Tuan Andy Ayamiseba.

Karena itu wajar kalau kita merasa kurang mantap, jadi seharusnya jangan ada, misalnya pemimpin muda tinggal diluar, dalam rantauan, masih berfikir pesisir-gunung macam itu sangat meragukan tapi juga merugikan gerakan dan persatuan kita. Sehingga akhirnya kita memalukan diri sendiri dihadapan rakyat papua, pada penjajah dan juga internasional. Lebih parahnya dan ini fatal akibatnya, mengaku berjuang untuk Papua M, tapi masih berfikir distingtif, dichothomis, partial, seakan negara Papua Barat itu ada dua, atau sehingga akhirnya, kita diperhadapkan pada pertanyaan mau berjuang mana; Pesisir atau Gunung. Itu absurd, tidak masuk akal.

Padahal harusnya kita selaku pejuang sekaligus pemimpin Muda Papua jangan lagi berfikir distingtif apalagi bawa-bawa simbol dichotomi antara sesama element anak bangsa sebagai dari mana tempat lahir, dan itu dihinggapi pada kita-kita yang diharap menjadi pejuang dan merebut wilayah kembali. Malah seharusnya, pemikirannya lebih maju, kalau boleh sebagaimana gagasan Thomas Wanggai meliputi semua wilayah Melanesia dari Timor, Maluku, sampai Kepulauan Fasifik Ras Melanesia itu baru orang angkat topi buat anda para pemimpin muda. Demikian juga penghargaan bisa diberikan dan diakui sebagai hebat kalau sekualiatas dengan Arnold Ap, budayawan dan atropolog, yang secara sistematis menciptakan lagu Membesak, menembus batas wilayah PB yang diproklamirkan pada 1 Desember 1961.

Tapi kita yang muda-muda malah ditambah lagi mengaku pejuang Bangsa West Papua membuat wacana dichotomis yang tidak produktif, atau malah mundur kebelakang. Padahal rakyat Papua yang dikampungpun tahu bahwa bicara soal Papua apalagi masalah M, adalah semua orang Papua, atau malah lebih maju lagi, seluruh penduduk PB hari ini, tanpa dichotomi. Tapi kalau masih ada pikiran distingtif, nanti ada pertanyaan begini, Papua yang mana? Kalau begitu Papua yang mana mau anda perjuangkan, sebagai pemimpin muda Papua yang mana? Kalau bicara Papua itu ya, satu, bangsa West Papua. Pertanyaan khusus bisa dimunculkan disini misalnya IA atau maksud HW, dengan Pesisir atau Pantai itu, maksudnya Negara West Papua mana yang mau anda perjuangkan?

Padahal pandangan orang lain, orang luar, orang Papua sama saja. Contoh pertama, dulu sa deng teman-teman (komen) di Jakarta ada kejadian begini: “Sa deng teman-teman, komen semua Papua, dimana asal dan darimanapun kami lahir dan besar (pesisr/pulo/ gunung), juga orang tua amber kelahiran Papua, semua orang Jawa menganggap kami orang Papua sama saja. Kami dianggap satu, sama dan selesai. Lalu ada berita dalam tayangan di TV, ada gambar orang Papua koteka, atau lain-lain keterbelakangan. Siapapun kami, ko mo dari pesisir ato puloka, anak orang Bugis, Buton, Jawa, dan Melayu, orang lain (Jawa, Indonesia) dong tra anggap siapa ko, dong pukul rata habis. Dong pikir sama saja, padahal sa tau, sa pu teman ada yang tra merasa koteka, tapi itu ko pu mau, ko pu pikiran, tapi dorang? Orang lain (Australia atau Indonesia), dong tra mo tau, koteka, gunung-pesisir/ pulo itu semua termasuk ko, sa atau siapun kita hanyalah Papua satu dan sama.

Contoh kedua, Persipura dong main bola disenayan, Jack Mania menunjukkan sikap perang pada semua pendukung persipura tanpa ampun. Pendukung persipura sendiri terdiri dari anak-anak besar lahir di Papua, siapapun mereka, dari ayah-ibu dari mana lahir, tapi saya amati semangat nasionalisme ditunjukkan disana adalah anak-anak Papua, ada yang dari Ambon, Timor, Buton, Bugis, Makassar, Menado atau orang tua Melayu atau Jawa sekalipun mereka menyatu dalam panji nasionalisme dan heroisme nasional Papua.

Hasilnya dong bunuh anak jack mania satu, dan semua barang-barang tata kota Jakarta habis di rusak oleh anak-anak Papua dalam semangat nasionalisme Papua. Saya intip dan dan saya amati secara intelektual dangkal saya, hasilnya saya berkesimpulan bahwa, anak-anak itu menunjukkan sikap nasionalisme Papua, tanpa membedakan, ayah dan mama siapa, gunung-pulau, pesisir, keturunan atau apapun simbol dochotomi, tenggelam begitu saja dihadapan nasionalisme Papua.

Semua itu menunjukkan nasionalisme baru dalam pembentukan terus berlangsung dewasa ini. Ko ato Sa, singkatnya; Sa deng Ko, yang ada hanya Komen, Pesisir atau Gunung, –juga mama Jawa bapak Dani, Ekari (orang gunung), (mohon dimengerti banyak anak koteka gunung di Jawa sebagai mahasiswa banyak maitua Jawa dan anaknya, tapi bukan kura-kura ninja), –itulah cita-cita negara West Papua yang diproklamirkan 1 Desember 1961, tanpa ada antara sa deng ko, tapi ko ato sa, yang ada hanya sa, West Papua. Demikian juga deng pandangan orang luar dan cita-cita kemerdekaan Papua Barat, satu dan sama. Kita, komen semua, tetap satu dan sama, juga tetap koteka, jubi, gunung, pulo, pesisir, tetap satu, Bangsa West Papua.

Tapi kalau di Jayapura, kita mengalami sebagaimana alam pikiran, seperti saya atau mungkin Saudara HW dan memang terbukti kalau kita ada di Jayapura era tahun 70-an dan 1980-an, (sekarang juga masih ada)– ada banyak pola penduduk, dua pola budaya pesisir-gunung-pulau, atau antara amber atau Papua. Maka jika anak-anak Papua terlihat kontras yaitu konteks pikiran sempit sebagaimana saya dan HW, itu memang ada, dan itulah proyek devide et impera yang kita tidak menyadari. Masih adakah pikiran demikian sekarang dalam konteks Bangsa Papua mau merdeka? Apalagi dihinggapi tokoh-tokoh muda Papua dan tinggalnya di Jawa dan diluar negeri lagi? Demikiankah pikiran harapan pemimpin muda Papua? Tapi sayangnya masih ada, orang itu saya dan HW, mengelikan! Coba baca kutipannya berikut ini :

“Papua Barat pasti merdeka, lambat atau cepat! Karena
Saudara Radongkir, Saudara Wainggai dan kita semua
kerja sama-sama dengan strategi kita masing-masing.”

Membaca kutipan diatas kita semua mungkin, dan saya secara pribadi memang merasa heran, menapa kami terlibat sejauh itu, dengan mudah membagi kerja perjuangan dengan strategi sendiri? Saya dan semua lain yang muda juga dengan kata-kata HW ini: “trategi kita masing-masing”. Berarti kita seperti juga HW adalah tipe pemimpin muda yang indisipliner, yang tidak taat asas, prinsip dan dasar-dasar perjuangan organisasi. Hal demikian terlihat juga dalam diskusi dengan senior, seperti dengan Tuan Andy Ayamiseba beberapa waktu lalu dan selanjutnya dengan Octo Mote, menunjukkan hal ini. Menurut saya gaya kita semua yang muda juga HW selain indisipliner, tidak taat asas-asas perjuangan OPM yang berbahaya bagi organisasi perjuangan bersama. Konklusinya benar apa yang dikatakan oleh Sdr Daniel Radongkir bahwa :

“jika kita melangkah kedepan dan ada individu maupun organisasi yang masih berjuang dengan gaya ekslusif-manipulatif, mereka bukan saja disebut sebagai provokator, tetapi istilah yang tepat adalah DESTRUKTOR”.

Kesimpulannya saya menganggap bisa benar bahwa HW dan kita yang lain semua dapat dikatakan punya agenda sendiri yang terselubung, suatu tuduhan yang sebenarnya tanpa dasar tapi bisa terbenarkan, berdasarkan fakta-fakta argumentasi diatas, sehingga kita juga HW, terjebak pada tuduhan bahwa; bukan berjuang untuk Bangsa West Papua satu, tapi diluar negeri (Australia) sana, tidak lebih sebagai destructor, juga lebih mungkin mencari popularitas. Posisi kita semua bersama HW, bisa dianggap benar sebagaimana oleh Sdr Daniel Radongkir katakan sebagaimana kutipan. Maka itu ada baiknya kita kutip kembali disini sebagai saran dan nasehat kepada kita semua, agar waspada terhadap hal seperti ini lengkapnya kutipan itu sbb :

“Kepada seluruh rekan seperjuangan, jika kita melangkah kedepan dan ada individu maupun organisasi yang masih berjuang dengan gaya ekslusif-manipulatif, mereka bukan saja disebut sebagai provokator, tetapi istilah yang tepat adalah DESTRUKTOR”.

Akhirnya kita patut menyayangkan progresifitas anak-anak pejuang muda Papua dan Saudara HW yang over, sehingga terkesan tidak sopan atau tidak taat asas-asas pada organisasi perjuangan dalam agenda perjuangan bersama dalam membebaskan diri dalam kungkungan penjajahan. Kita akhirnya terus di jajah, pemikiran dikhotomi bahaya bagi kesatuan dan persatuan bangsa Papua Barat.

*** ***

Anggota Brimob Dimakamkan

Jenazah Briptu Agus Suhendra dinaikkan ke pesawat (VIVAnews/ Banjir Ambarita)
Jenazah Briptu Agus Suhendra dinaikkan ke pesawat (VIVAnews/ Banjir Ambarita)

VIVAnews – Brigadir Satu Agus Suhendra, anggota Brigade Mobil Kedunghalang, Bogor, yang tewas tertembak di Kampung Yambi Distrik Mulia Puncak Jaya Papua, akhirnya dimakamkan. Istri korban tak kuasa menahan sedih hingga jatuh tersungkur dan pingsan.

Pemakaman Agus Suendra dilakukan di Taman Makam Pahlawan (TMP) Dreded, Kecamatan Bogor Selatan, Jawa Barat. Wakil Kepala Korps Brimob Brigadir Jendral Syarief Gunawan memimpin langsung upacara pemakaman.

Kesedihan mendalam dirasakan keluarga korban. Hingga akhirnya, Hasanah (26) istri almarhum dan Herlina (56), ibunda almarhum, yang hadir di lokasi pemakaman jatuh pingsan.

Menurut Syarief Gunawan, Agus Suhendra akan diberikan penghargaan berupa kenaikan pangkat. “Awalnya, almarhum hanya Brigadir Anumerta, kami akan menaikan pangkat sebagai luar biasa Anumerta,” kata Syarief usai pemakaman.

Syarief mengaku mengenal persis tentang tindak tanduk almarhum dalam menjalankan tugasnya sebagai anggota Polri, terutama di daerah Papua. “Jadi, atas jasanya dalam menjalankan tugas Negara itu, kami memberikan penghargaan,” jelas dia.

Lebih lanjut ia mengatakan, kepolisian akan tetap melakukan operasi penegakan hukum di daerah Papua. Saat ini, kata dia, kelompok
sparatisme bersenjata masih merajalela di daerah Papua.

Jajaran keamanan telah melakukan langkah-langkah strategis untuk menangkap kelompok separatism Papua. “Mudah-mudahan saja, pelaku penembak almarhum dalam waktu dekat berhasil ditangkap,” tegasnya

Laporan: Ayatullah Khumaeni l Bogor

Anggota Brimob Tewas Ditembak

Agus Suhendra, anggota Sat Por II Brimob Kelapa Dua, Kedung Halang, Bogor
Agus Suhendra, anggota Sat Por II Brimob Kelapa Dua, Kedung Halang, Bogor

JAYAPURA, KOMPAS.com – Seorang anggota Brimob bantuan dari Bogor yang ditugaskan di Puncak Jaya, Senin (14/6/2010) pagi kemarin, tewas ditembak kelompok kriminal bersenjata. Menurut rencana jenazah akan dievakuasi di Jakarta.

“Benar ada anggota Brimob yang meninggal di Puncak Jaya kemarin, hari ini evakuasi jenazah. Untuk data lengkap menyusul,” ujar Ajun Komisaris Besar Wachyono, Juru Bicara Polda Papua, Selasa (15/6/2010).

Menurut informasi yang dihimpun Kompas.com, kejadian itu berlangsung di Distrik Yambi, jauh dari Mulia, Ibu Kota Kabupaten Puncak Jaya. Karena itu, jenazah baru dapat dievakuasi ke Mulia pada Senin sore kemarin.

Mengenai nama korban, ada yang menyebutkan bernama Briptu Agus, tapi ada pula yang menyebut Briptu Indra. Korban tewas tertembus peluru di bagian leher.

KOMPAS Ichwan Susanto

Dapatkan artikel ini di URL:
http://www.kompas.com/read/xml/2010/06/15/07502688/Anggota.Brimob.Tewas.Ditembak

Kelompok Bersenjata Beraksi di Puncak Jaya

 Sponsored By Yahoo Nokia Ovi Maps Download Ovi maps baru dengan navigasi gratis disini. www.nokia.co.id/ovimaps Online Business Opportunity Kerja Part time 100% online. Income RM3k- RM95k seminggu. Daftar segera www.kerjaonline2u.com Cord Blood Banking with Cordlife Store your baby's cord blood with Singapore's leading stem cell bank. www.cordlife.com Fashion Private - The Private Sales Club Join Indonesia's first exclusive online fashion club. Check here. www.fashionprivate.com Employment Jobs in Singapore. Register now and post your resume for free. www.job-q.com  > Berita Terpopuler      * Pornografi, Dibenci tapi Dicari     * Tiang Listrik Tegangan Tinggi Roboh     * Video Mesum Pelajar Gegerkan Blora     * Puting Beliung Robohkan Pasar Mota'ain     * Video Mesum Remaja Beredar di Garut     * Mandailing Natal Juga Cekal Ariel-Luna-Tari     * Ratusan Kios Pasar Perumnas Terbakar     * Gempa Susulan 5,1 SR Landa Biak     * Mahasiswa Yogyakarta Protes Tarif Listrik Naik     * Sunat Massal, Tradisi Turun Temurun Warga Baduy   Click Here Kelompok Bersenjata Beraksi di Puncak Jaya
Sponsored By Yahoo Nokia Ovi Maps Download Ovi maps baru dengan navigasi gratis disini. http://www.nokia.co.id/ovimaps Online Business Opportunity Kerja Part time 100% online. Income RM3k- RM95k seminggu. Daftar segera http://www.kerjaonline2u.com Cord Blood Banking with Cordlife Store your baby's cord blood with Singapore's leading stem cell bank. http://www.cordlife.com Fashion Private - The Private Sales Club Join Indonesia's first exclusive online fashion club. Check here. http://www.fashionprivate.com Employment Jobs in Singapore. Register now and post your resume for free. http://www.job-q.com > Berita Terpopuler * Pornografi, Dibenci tapi Dicari * Tiang Listrik Tegangan Tinggi Roboh * Video Mesum Pelajar Gegerkan Blora * Puting Beliung Robohkan Pasar Mota'ain * Video Mesum Remaja Beredar di Garut * Mandailing Natal Juga Cekal Ariel-Luna-Tari * Ratusan Kios Pasar Perumnas Terbakar * Gempa Susulan 5,1 SR Landa Biak * Mahasiswa Yogyakarta Protes Tarif Listrik Naik * Sunat Massal, Tradisi Turun Temurun Warga Baduy Click Here Kelompok Bersenjata Beraksi di Puncak Jaya

Liputan6.com, Sentani: Kelompok bersenjata Organsisasi Papua Merdeka (OPM) di Kampung Yambi, Distrik Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Papua, kembali beraksi, dan kali ini korbannya adalah Brigadir Polisi Satu Agus Suhendra, anggota Brigade Mobil (Brimob) Kelapa Dua Depok. Kepala Bagian Humas Kepolisian Daerah Papua, Ajun Komisaris Besar Polisi Wachyono ketika dimintai konfirmasi di Papua, Selasa (15/6), membenarkan Briptu Agus Suhendra meninggal dunia akibat kejadian tersebut.

Kronologinya, pada saat korban berpatroli rutin di tempat kejadian perkara (TKP), tiba-tiba dia ditembak dari jarak kurang lebih 3,5 meter hingga rahang kanan atas tembus ke rahang kiri di bagian telinga. Korban dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mulia namun menghembuskan napas terakhir saat perjalanan menuju rumah sakit. Menurut rencana, kata AKBP Wachyono, Selasa (15/6) siang korban akan dibawa ke Jayapura dengan pesawat Trigana Air lines, dan selanjutnya diterbangkan ke Markas Komando Brimob Kelapa Dua Depok.

Sementara itu, pelaku penembakan yang diduga berasal dari kelompok organsisasi separatis Papua merdeka kini dalam pengejaran. (Ant)

Gereja baik Katolik maupun Protestan di Timika turun tangan dan mengajak masyarakat menghentikan aksi saling Serang Antarkelompok di Kwamki Lama, Timika, Propinsi Papua

Jakarta, 14 Juni 2010

Kepada Yth
Bapak Pimpinan Media Cetak & Elektronik
di

Tempat

Hal : Mohon untuk Dipublikasikan

Press Release:

DPR Minta Gereja Ikut Tuntaskan Keamanan

Jakarta–Anggota Komisi X DPR RI asal Papua Diaz Gwijangge, S.Sos meminta pihak Gereja baik Katolik maupun Protestan di Timika turun tangan dan mengajak masyarakat menghentikan aksi saling serang antarkelompok di Kwamki Lama, Timika, Propinsi Papua.

Menurut legislator dari Partai Demokrat, hingga saat ini terkesan konflik antarkelompok di Kwamki Lama berlarut-lartu tak pernah diakhiri dengan kesadaran penuh kedua belah pihak. Padahal, pemerintah dan aparat keamanan setempat sudah bekerja maksimal untuk menghentikan.

“Saya pikir sudah saatnya Bapak Uskup Timika dan Bapak Ketua Sinode Kingmi, GKI, dan Bapak Ketua PGGP mengajak warga yang juga umat dari dua belah pihak yang bertikai untuk duduk bersama saling menyapa dalam semangat persaudaraan sebagai umat Tuhan. Masih banyak agenda pembangunan yang butuh peran serta warga untuk menyukseskan,” ujar Diaz Gwijangge kepada wartawan di Gedung MPR/DPR Senayan, Jakarta, Senin, 14/6 pagi.

Selain itu, lanjut Diaz, gereja dan para pemimpinnya secara kelembagaan diminta untuk terus-menerus mengemban misi diakonia memberikan peneguhan kepada umat dengan nilai-nilai kasih, perdamaian, saling menghormati. “Para pemimpin gereja segera turun tangan ikut menyelesaikan masalah keamanan di Kwamki,” tandasnya.

Permintaan anggota DPR RI yang juga bekas aktivis Lembaga Studi dan Advokasi Hak-hak Asasi Manusia Papua itu dikemukakan menyusul meletusnya aksi saling serang dua kelompok di Kwamki Lama, Papua, Minggu (13/3) kemarin. Meski terlibat saling serang dengan menggunakan panah, namun insiden itu tidak menimbulkan korban jiwa maupun luka-luka.

Dia mengatakan, pihak keuskupan dan Kingmi, GKI, dan PGGP perlu mengambil peran bersama pemerintah dan aparat keamanan kemudian meyakinkan masyarakat bahwa konflik seperti itu justru melenyapkan kesempatan meraih sukses bagi warga sendiri.

Pihak aparat keamanan, eksekutif maupun legislatif di Timika juga diharapkan tidak membiarkan Kwamki Lama sebagai daerah bak neraka tetapi segera mendekati pihak-pihak yang bertikai agar konflik segera diakhiri.

“Masyarakat juga tentu kita minta agar mereka harus membangun kesadaran bersama bahwa konflik apapun tak akan membawa manfaat namun justru mengantar mereka pada situasi yang tidak menguntungkan. Karena itu tak ada pilihan lain kecuali menghentikannya,” ujar Diaz.

Up ↑

Wantok Coffee

Melanesia Single Origin Coffee

MAMA Minimart

MAMA Stap, na Yumi Stap!

PT Kimarek Aruwam Agorik

Just another WordPress.com site

Wantok Coffee News

Melanesia Foods and Beverages News

Perempuan Papua

Melahirkan, Merawat dan Menyambut

UUDS ULMWP

for a Free and Independent West Papua

UUDS ULMWP 2020

Memagari untuk Membebaskan Tanah dan Bangsa Papua!

Melanesia Spirit & Nature News

Promoting the Melanesian Way Conservation

Kotokay

The Roof of the Melanesian Elders

Eight Plus One Ministry

To Spread the Gospel, from Melanesia to Indonesia!

Koteka

This is My Origin and My Destiny