SPMNews (Suara Papua Merdeka) Berubah Nama Menjadi WPNews (West Papua Merdeka News)

Atas nama segenap komunitas makhluk dan tanah serta bangsa Papua yang telah gugur di medan perjuangan ataupun yang masih hidup dan yang akan lahir; atas berkat dan anugerah Sang Khalik langit dan Bumi, Collective Editorial Board of WPNews Online Services Group, dengan ini,

Sesuai dengan KEPUTUSAN PANGLIMA TERTINGGI KOMANDO REVOLUSI NOMOR:10/A/PANGTIKOR-TRWP/SK/VI/2009 TENTANG PENGGUNAAN NAMA ATAU ISTILAH DALAM ORGANISASI DAN NAMA NEGARA, yang mana nama Negara dan Organisasi Perjuangan Kemerdekaan West Papua dirubah dari “Papua” sebagai nama tanah dan bangsa Papua menjadi “West Papua” sebagai nama Negara dan organisasi yang memperjuangkan kemerdekaan Negara dimaksud, maka dengan ini disampaikan kepada seluruh aktivis dan pendukung perjuangan kemerdekaan West Papua bahwa:

Nama domain penyiaran Kampanya Papua Merdeka dalam versi Melayu dalam PapuaPost.com adalah West Papua Merdeka News, yang disingkat WPMNews, parallel dengan siaran dalam versi Inggris WPNews dalam domain Infopapua.org
Keseluruhan nama yang merujuk kepada Wilayah dan Negara West Papua selanjutnya disebut “West Papua” dalam keseluruhan artikel sejak tanggal 10 Juni 2010
Keseluruhan nama bangsa dan tanah “Papua” selanjutnya disebut “Papua” dalam berita-berita yang disampaikan sejak 10 Juni 2010
Memohon kepada seluruh pejuang dan pendukung kemerdekaan West Papua agar melakukan penyesuaian-penyesuaian seperlunya.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk dimaklumi.

Hormat Kami,

Chief Editor,
Collective Editorial Board of The Diary of OPM (Online Papua Mouthpiece) for a Free and Independent West Papua

June 13, 2010 1

“Upaya Pemekaran Propinsi Papua Tengah dan Tindak Kekerasan Alat Reaksioner Negara (TNI/Polri) di Puncak Jaya – Papua

Situasi kekerasan hari ini di Puncak Jaya, khususnya di Kecamatan Tingginambut, Kampung Guragi dan Yambi tidak terlepas dari kepentingan elit birokrasi (Klas Kapitalis Birokrat) untuk kepentingan bagi-bagi kekuasaan. Yang mana, Bupati Puncak Jaya Lukas Enembe, selaku Ketua Asosiasi Bupati Se-Pegunungan Tengah Papua berupaya meyakinkan Negara bahwa Propinsi Papua Tengah tidak akan aman dan damai jika keberadaan Tentara Rakyat Papua Pimpinan Goliat Tabuni tidak dimusnahkan.

Melalui kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah Tingkat II Puncak Jaya, Pangdan XVII Trikora dan Polda Papua pada bulan maret 2010, wilayah Kecamatan Tingginambut di jadikan Daerah Operasi Militer (DOM) atau dengan kata lain “Kebijakan Bumi Hangus”. Dalam kesepakatan tersebut dikeluarkan deadline akhir pada tanggal 28 Juni 2010 kepada massa Rakyat Papua untuk mengosongkan wilayah tersebut. Kebijakan ini jelas-jelas mengabaikan hak-hak dasar Rakya Papua untuk hidup aman dan damai diatas Tanah Airnya sendiri.

Operasi sapu bersih yang dilakukan Alat Reaksioner Negara (TNI/Polri) dengan alasan untuk melumpuhkan terhadap Tentara Rakyat Papua dibawah Pimpinan Goliat Tabuni telah mengakibatkan ratusan hingga ribuan warga massa Rakyat Papua khususnya di Distrik Tingginambut, Kampung Guragi dan Yambi kehilangan nyawa, tempat tinggal, ternak dan sumber pendapatan sebagai petani tradisional.

Aksi brutal dan tindak kekerasan yang dilakukan oleh alat reaksioner Negara (TNI/Polri) terhadap massa Rakyat Papua di Kabupaten Puncak Jaya terus berlanjut, terhitung sejak Maret 2010, Kindeman Gire (Pendeta) dan Enditi Tabuni (anak mantu dari Pdt. Yason Wonda, Wakil Ketua Klasis GIDI Mulia) tertembak hingga mati. Juga pada bulan yang sama terjadi tindak kekerasan terhadap massa Rakyat Papua ; Garundinggen Morib (45 Thn), Ijokone Tabuni (35 Thn), Etiles Tabuni (24 Thn), Meiles Wonda (30 Thn), Jigunggup Tabuni (46 Thn), Nekiler Tabuni (25 Thn), Biru Tabuni (51 Thn/sedang sakit parah), Tiraik morib (29 Thn), Yakiler Wonda (34 Thn), Tekius Wonda (20 Thn), Neriton Wonda (19 Thn), Yuli Wonda (23 Thn), Kotoran Tabuni (42 Thn) mengalami tindak penyiksaan yang tidak manusiawi mengakibatkan ke-13 korban harus menahan derita dan sakit hingga tinggal menunggu maut menjemput.

Hingga saat ini belum terdata secara pasti berapa jumlah korban jiwa dan material yang berjatuhan karena begitu ketatnya kontrol informasi yang dilakukan oleh Alat Reaksioner Negara (TNI/Polri). Dan pengungsian ribuan massa Rakyat Papua dari dua Kampung tersebut sejak kemarin 07 Juni 2010 telah masuk di Wilayah Kabupaten Jayawijaya – Wamena dan diiperkirakan pengungsian lain akan menyusul. Selain itu pengungsian dari dua daerah tersebut juga telah masuk dibeberapa daerah seperti ; Ilaga, Sinak, Kuyawagi, Ilu dan sekitarnya. Alat Reaksioner Negara dari gabungan kesatuan TNI AD, TNI AU, TNI AL dan Polri (Brimob) telah menguasai hampir seluruh pelosok dan kota Kabupaten Puncak Jaya, bahkan kendali pemerintahan sepenuhnya dikuasi oleh Alat Reaksioner Negara (TNI/Polri). Hingga saat ini tindakan pembakaran terhadap rumah-rumah warga massa Rakyat, Gereja (GIDI), penembakan ternak dan intimidasi terhadap Rakyat Papua terus berlanjut. (bio)

“Jika hatimu bergetar marah karena ketidakadilan, maka kau adalah Kawan Sejatiku”

Biro Media-Propaganda Aliansi Mahasiswa West Papua (AMWP) Jogja

June 11, 2010 0

SURAT PENONAKTIFAN DIRI Yakobus O. Dumupa

Kepada Yth,
Ketua AMWP dan para Pemimpin Organisasi terkait
Di –
Tempat

Dengan hormat,
Syukur bagi Allah Bangsa Papua dan terima kasih kepada moyang dan seluruh penghuni alam Papua, karena atas pertolongan Allah dan keberadaan moyang dan penghuni alam Papua, hingga saat kita masih hidup dan terus memperjuangkan kemerdekaan bangsa kita. Ini sebuah anugerah yang selalu saya syukuri.

Setelah bertahun-tahun aktif dalam gerakan kemerdekaan Papua dan setelah merenungkan seluruh proses perjuangan tersebut, maka dengan kesadaran penuh tanpa dipaksa oleh siapapun dengan motif apapun, saya memutuskan untuk MENONAKTIFKAN DIRI diri dalam seluruh aktivitas gerakan kemerdekaan Papua dalam organisasi AMWP sebagai penasehat dan organisasi terkait lainnya. Selanjutnya, saya memutuskan diri untuk menjadi SIMPATISAN dalam organisasi atau aktivitas kemerdekaan Papua.

Selanjutnya saya tidak terikat dalam organisasi AMWP dan organisasi terkait lainnya, sehingga saya merasa tidak memikul mandat perjuangan organisasi-organisasi tersebut, kecuali mandat suara hati rakyat Papua. Apabila saya melakukan aktifitas politik tertentu, maka itu merupakan tanggungjawab pribadi saya atas inisiatif saya sendiri dan/atau permintaan mereka yang sungguh mencintai kemerdekaan. Sehingga tak seorang pun atau organisasi perjuangan apapun yang dapat mengklaimnya.

Saya telah, sedang akan terus percaya bahwa kita akan merdeka dan berdiri dengan kepala tegak di negeri yang diwariskan oleh moyang kita suatu saat kelak, asalkan kita terus berjuang dengan memegang lima prinsip perjuangan, yaitu; moralis, rasionalis, nasionalis, independen, dan kerja keras.

Demikian surat penonaktifan diri yang dapat saya sampaikan dengan sesungguhnya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Jakarta, 10 Juni 2010
Hormat saya,

Yakobus Odiyaipai Dumupa

June 9, 2010 2

Isu Papua Merdeka, Jangan Dijadikan Komoditi Politik

JAYAPURA-Peryataan Tim Pansus DPRP saat melakukan aksi demo di depan Kantor Depdagri Jakarta bahwa bila SK 14 MRP tidak disahkan, maka rakyat Papua minta merdeka, disesalkan KNPB. Untuk itu, KNPB menuntut agar tim Pansus DPRP mencabut pernyataan tersebut. ‘’Kepada tim Pansus pilkada Provinsi Papua, isu Papua merdeka tidak dijadikan sebagai alat kompromi politik kepentingan jabatan elit politik Papua dalam tuntutan berlakunya SK MRP No. 14 di Papua. segera cabut pernyataan tersebut di Kantor Depdagri, seperti yang diberitakan Bintang Papua pada Tanggal 2 Juni 2010,’’ ungkapnya dalam jumpa pers.

Menurut Maco Tabuni bahwa KNPB mengutuk keras tim Pansus pilkada di Papua atas pernyataannya tersebut yang mengatasnakan rakyat Papua. ‘’Rakyat Papua Barat jangan terprofokasi oleh kepentingan elit politik Papua terlebih kawan-kawan mahasiswa di seluruh Jawa-Bali yang ikut tergabung dalam demo di Kantor Mendagri oleh tim Pansus Pilkada Papua,’’ himbaunya.Menurut Maco Tabuni bahwa DPRP seharusnya pimpin demontrasi atas masalah di Puncak Jaya dan di Expo waena yang mengkibatka korban rakyat Papua. ‘’Seharusnya DPRP pimpin demontrasi karena adanya operasi tumpas yang dilakukan oleh militer di Puncak jaya dan penembakan terhadap warga sipil di Expo Waena tanggal 27 Mei 2010 yang penuh represif militer tanpa dasar hukum yang jelas,’’ ungkapnya lagi. Hal itu karena tindakan penembakan di Expo Waena yang mengakibatkan Terianus Hesegem luka parah adalah tindakan sewenang-wenang. ‘’Nenembakan saudara Terianus Hesegem di Expo Waena adalah tindakan sewenang-wenang dan sangat bertentangan dengan ketentuan dan prinsip dasar hukum HAM Nasional dan Internasional,’’ ungkapnya lebih lanjut.

Minta Maaf ke Wartawan
Sementara itu, akibat ulang orang yang diduga anggota KNPB yang melakukan intimidasi terhadap para wartawan yang sedang melakukan tugas peliputan saat terjadi negosiasi antara Maco Tabuni dengan Kabag Ops Polresta Jayapura AKP. D Rumaropen di Pospol Terminal Expo Waena Senin (31/5) lalu, Jubir KNPB Maco Tabuni meminta maafnya kepada wartawan. Permohonan maaf yang diungkapkan dalam jumpa pers di Kompleks Rumah Bina Katholik Waena tersebut, Maco Tabuni menyatakan, orang yang melakukan intimidasi tersebut adalah orang mabuk yang tidak dikenalnya.

‘’Saya saat itu konsentrasi pada negoisasi dengan Pak Rumaropen (Kabag Ops Polresta Jayapura). Saat itu kepada dua orang wartawan yang sedang meliput proses negoisasi Rumaropen bilang ke wartawan bahwa wartawan jangan jadi provokator. Tulis yang benar,’’ ungkap Maco Tabuni mengisahkan kembali.Mendengar kata-kata Rumaropen tersebut, orang mabuk yang dengan pakaian adat dan tidak dikenal sama sekali oleh Maco Tabuni tersebut langsung bereaksi dengan melakukan intimidasi terhadap semua wartawan yang ada disekitarnya. ‘’Dia bukan anggota KNPB. Saya tidak tahu dia siapa dan dari mana. Meskipun demikian, saya mohon maaf atas munculnya omongan itu,��’ ungkap Maco.

Orang yang tidak dikenalnya tersebut, menurut Maco Tabuni sebagai orang ketiga yang sengaja menunggangi aksi yang akan dilakukan KNPB. ‘’Kami sangat kesal karena setiap aksi demo yang dikoordinir oleh KNPB selalu ada pihak ketiga sedang bermain untuk menghancurkan nama baik KNPB sebagai media rakyat,’’ ungkap Sekjen KNPB yang rencananya akan melakukan aksi demo lagi Senin (7/6) terkait peristiwa di Puncak Jaya dan di Expo Waena beberapa waktu lalu.Dikatakan, KNPB adalah organisasi yang terdiri atas para mahasiswa. ‘’Dalam setiap melakukan aksinya dilakukan secara profesional,’’ ungkapnya.(cr-10)

Kamis, 03 Juni 2010 17:41

June 4, 2010 0

PASUKAN TNI DAN POLISI SIAP MENGADAKAN OPERASI BESAR-BESARAN TERHADAP PASUKAN GIRILYA OPM PIMPINAN GOLIAT TABUNI DI PUNCAK JAYA, PAPUA

Leut.Gen TRWP Nggoliar Tabuni, Komandan Operasi Markas Pusat Pertahanan

West Papua May 26, 2010. Tekad TNI dan Polisi untuk mengadakan Operasi Militer di Puncak Jaya tinggal menunggu waktu pelaksanaan. Tekad Operasi dilakukan untuk menumpas total aktivitas Girilya OPM dibawah pimpinan Goliat Tabuni.

Sejumlah kekuatan dari TNI dan Polisi telah disiapkan untuk mengadakan operasi militer di Puncak Jaya. Operasi militer ini akan dilaksanan pada tanggal 28 Mei 2010 di Puncak Jaya guna menumpas keberadaan girilya OPM dibawah pimpinan Goliat Tabuni.

Operasi militer ini bukan hal baru yang dilakukan TNI dan Polisi terhadap Penduduk West Papua. Sejak West Papua diambil sebagai bagian dari NKRI sampai saat ini Operasi militer masih terus saja berlangsung.

Modus Operasi yang dipakai TNI dan Polisi selama ini terhadap penduduk West Papua adalah mengadakan penyisiran disejumlah kampung tempat pemukiman masyarakat local. Karena sulitnya TNI dan Polisi dapat mengenal keberadaan Girilya OPM, maka masyarakat local pada sejumlah kampung yang dicurigai sebagai basis OPM menjadi target operasi mereka.

Pengalaman Operasi militer TNI dan Polisi di West Papua sangat brutal dimana hasil tani masyarakat local di basmi, sejumlah pemukiman yang dicurigai digebrek dan bahkan dibakar, tindakan kekejaman dan sewenang-wenang masa saja dilakukan TNI dan Polisi terhadap masyarakat local.

Modus dan tindakan-tindakan TNI dan Polisi ini dikawatirkan akan dipakai pada Operasi Militer pada tanggal 28 Mei 2010, di Puncak Jaya.

Daerah Pucak Jaya adalah dataran tinggi di West Papua yang hanya ditempu melalui transportasi udara (

Pesawat). Daerah ini banyak gunung-gunung dan jurang-jurang, dan Hutan Rimba, namun kita dapat temui banyak masyarakat local yang bermukim di daerah-daerah tersebut. Mereka memiliki suatu kesatuan budaya dan hidup di Onai ( traditional House) di lokasi-lokasi tersebut.

Rumitnya medan di Puncak Jaya mengakibatkan sulitnya kita dapat mengetahui sejauhmana operasi militer ini dilakukan dan sasaran-sasaran yang akan dilakukan oleh TNI dan Polisi karena hampir semua datarang tinggi di West Papua khususnya di Puncak Jaya diuni oleh masyarakat local.

Pengalaman operasi militer yang selama ini dilakukan di West Papua mengakibatkan banyak jatuh korban pada masyarakat local dan mengakibatkan harus mengungsi ke hutan untuk mencari perlindungan.

May 26, 2010 0

Laporan: Wone Nit Mban-Mban Maluk Age me, Koniyak Ake Mbanggo o

Wa, wa.

Vanimo malam minggu paga it Obiur, Herman ouri inom aap inanggonen worak engga wogoragarak niyo

nonggonagarik Blek Wara nogonagarik aap leek arek mbaka ninagalogwe Reny Ruth Yikwa, Ester Game

imbirak pasar Blek Wara jualan ekwe mbaka jualan yage mbanggwe, inebe yage mbaninakwe, ekarak

me rumah sakit agarik.

Aap inebe wim arinime igak me, kumi Lombok wonogwe mbaka yage mbaninaka o; nde it ninagalogwe

nen yogwe logonet wone TRWP yi kit aap arek nen ekotap me program selanjutnya erak arek nggaruk

togon ekwi lek, ta tombegak kwak erit nogwe me, kit time op kigak nit yime apit arek ninorugun

me, kinaruk paga pogo o. Ninawone mbaniyak kenok yabu egu pogotak arek menat nggi kanip o, yinuk

Ester RS Vanimo logonet telepon e

May 15, 2010 0

Demo Desak Perdasus SK MRP

DEMO : Forum Demokrasi Rakyat Papua (FDRP) menggelar aksi demo mendesak pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengakomodir Keputusan MRP No.14/MRP/2009
JAYAPURA [PAPOS] – Puluhan massa dari Forum Demokrasi Rakyat Papua (FDRP) menggelar aksi demo mendesak pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengakomodir Keputusan MRP No.14/MRP/2009 tentang pejabat Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota harus orang asli Papua.

Aksi demi yang berlangsung di halaman Kantor Gubernur Provinsi Papua, Dok II Jayapura, Senin (3/5) kemarin sekitar pukul 10.00 WIT.

Pendemo yang dikoordinir Forum Demokrasi Rakyat Papua tiba di halaman kantor gubernur Papua, langsung menggelar orasi yang mendesak agar Gubernur Barnabas Suebu SH, secepatnya mengeluarkan Perdasus tentang SK MRP Nomor 14 Tahun 2009 tentang penetapan orang asli Papua sebagai syarat khusus dalam penentuan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota di Tanah Papua.

Dalam aksi unjuk rasa tersebut, puluhan massa membawa beberapa spanduk berukuran besar dan beberapa poster yang bertuliskan, Bapak Bas segera buat Perdasus yang mengakomodir kepentingan rakyat, tegakkan harga diri Orang Asli Papua, mendesak Realisasi SK MRP No 14 Tahun 2009 secepatnya Pemilukada bagi orang asli Papua.

Para pendemo menuntut agar pemerintah pusat dan pemerintah daerah mampu mengakomodasi keputusan MRP Nomor 14 Tahun 2009.

May 5, 2010 0

Berhati-hatilah dan waspadailah dengan Arie P Kawatak ( kepala kantor pos Sorong),

Berhati-hatilah dan waspadailah dengan Arie P Kawatak ( kepala kantor pos Sorong), karena kami telah mendapat bukti yg kuat orang ini menjadi " mata dan telinga " badan intelijen Indonesia (BIN) segala sesuatu tentang organisasi papua merdeka (OPM), mulai dari tokoh2 OPM , kaki tangan OPM, Kurir OPM, sumber dana, persenjataan dan tempat penyimpanan, rencan-rencana OPM, dsb yg berkaitan dgn OPM telah berada ditangannya, sudah cukup lama orang ini menjadi mata-mata bagi BIN, bahkan tokoh-tokoh OPM sebelumnya tertangkap atau terbunuh tidak lepas dari peran sertanya.Orang ini mempunyai anak buah dimana-mana dan segera melanjutkan ke BIN pusat begitu mendapat laporan dari anak buahnya.

Selagi masih bertugas di Papua, kami rasa tidak sulit bagi OPM untuk menghabisi orang ini, apalagi kegiatan sebelumnya yg tersembunyi telah diketahui kepolisian dan BIN yakni sebagai penyebar aliran sesat yg mereka sebut gereja setan (GS), sehingga tidak ada jalan lain bagi yg bersangkutan selain bekerjasama dengan kepolisian dan BIN .

May 1, 2010 0

Keputusan tentang Perubahan Istilah dalam Organisasi dan Nama Negara

KEPUTUSAN PANGLIMA TERTINGGI KOMANDO REVOLUSI
NOMOR:10/A/PANGTIKOR-TRWP/SK/VI/2009
TENTANG
PENGGUNAAN NAMA ATAU ISTILAH DALAM ORGANISASI DAN NAMA NEGARA
Atas nama segenap komunitas makhluk dan tanah serta bangsa Papua yang telah gugur di medan perjuangan ataupun yang masih hidup dan yang akan lahir; atas berkat dan anugerah Sang Khalik langit dan Bumi, Panglima Tertinggi Tentara Revolusi Papua Barat,
Menimbang:
1. bahwa perjuangan setiap Bangsa di muka Bumi untuk hidup bebas, merdeka, berdaulat, damai dan harmonis di atas tanah leluhurnya adalah Hak Azasi yang tidak dapat diganggu-gugat;
2. bahwa perjuangan bangsa-bangsa di muka Bumi selama ini terutama terjadi karena pelecehan, pengekangan, pelanggaran ataupun penghilangan atas jatidiri sebuah bangsa oleh bangsa lain, digalakkan dalam rangka membela dan mempertahankan jatidiri, demi kelanjutan hidup dari sebuah komunitas makhluk yang memiliki jatidiri itu sendiri;
3. bahwa identifikasi dan identitas sebuah komunitas makhluk merupakan sebuah Hak Azasi yang tidak dapat diganggu-gugat dan dimanipulasi oleh pihak lain;
4. bahwa oleh karena itu, maka bangsa Papua perlu mengidentifikasi dan memanggil dirinya sesuai dengan jatidirinya sendiri, menurut kemauannya sendiri, tanpa rekayasa, pengkondisian, atau pemaksaan dari pihak lain;
5. bahwa untuk itu perjuangan bangsa Papua sebagai salah satu dari kelompok Masyarakat Adat di Dunia dan di Pulau New Guinea perlu mengidentifikasi dan menempatkan diri serta identitasnya di tengah-tengah bangsa, Negara, dari identitas lainnya di muka Bumi secara tegas dan jelas;
6. bahwa oleh karena itu perlu ada identifikasi serta penyesuaian antara nama dan istilah yang digunakan selama ini dengan nama dan istilah yang dikehendaki bangsa Papua serta nama dan istilah sebagaimana tertera dalam berbagai produk hukum terdahulu menyangkut bangsa, Negara, dan atribut Negara lainnya dalam rangka mempertegas diri dalam menempatkan bangsa Papua serta perjuangan kemerdekaannya secara jelas di tengah-tengah bangsa lain di muka Bumi;
7. bahwa untuk itu perlu membuat sebuah keputusan yang mempertegas dan memperjelas berbagai nama dan istilah yang terutama merujuk kepada nama Negara yang akan disusun dengan penyesuaian-penyesuaian nama dan istilah lainnya menurut kebutuhan.
Mengingat:
1. Plateel Gouvernementsblad van Nederlands-Nieuw-Guinea No. 68 dan Nomor Register 362 dan 366, tanggal 20 November 1961 mengenai bendera Bintang Kejora sebagai bendera Negara;
2. Plateel Gouvernementsblad van Nederlands-Nieuw-Guinea Nomor 69, tanggal 20 November 1961 mengenai Lagu

April 27, 2010 0

KECAMAN KERAS ATAS LANGKAH DAN KLEIM WPNCL

Nomor: 10/TRWB/SKC/MPP/10-XI/2009
PERIHAL: KECAMAN KERAS ATAS LANGKAH DAN KLEIM WPNCL
SIFAT: TERBUKA UNTUK UMUM DAN PENTING

Kepada Yth.:
Pengurus dan Aktivis West Papua National Coalition for Liberation (WPNCL)
Di Kantor Pusat WPNCL dan di manapun Anda berada
Salam Revolusi!
Kami menghargai niat dan keberanian para pejuang bangsa Papua yang bergabung ke dalam sebuah lembaga baru bernama Koalisi Nasional untuk Pembebasan Papua Barat (West Papua National Coalition for Liberation, disingkat WPNCL). Walaupun nampaknya berniat memperjuangkan aspirasi bangsa Papua, terdapat sejumlah catatan penting yang patut diketahui umum agar segenap rakyat West Papua tidak terjerumus ke dalam deal-deal dan permainan politik yang akhirnya menjerumuskan dan mematikan aspirasi murni dan dengan demikian menghianati pengorbanan bangsa Papua untuk melepaskan diri dari cengkeraman penjajah selama hampir setengah abad lamanya.
1. Kleim bahwa WPNCL mewakili komponen TPN/OPM adalah sebuah tindakan liar dan tidak berkekuatan hukum revolusi West Papua, menghianati sejarah penderitaan dan perjuangan bangsa Papua karena:
a. TPN/OPM adalah nama yang diberikan NKRI kepada organisasi sayap militer sekaligus sayap politik perjuangan Papua Merdeka, yang telah digantikan dengan nama asli panggilan bangsa Papua: Tentara Revolusi West Papua (TRWP) atas dasar pertimbangan politik strategis perjuangan Papua Merdeka sejak 2006. Penggunaan nama TPN/OPM setelah tahun 2006 adalah murni pendukung nama pemberian NKRI, dan sebagai bukti pembangkangan terhadap garis kebijakan Panglima Tertinggi Komando Revolusi West Papua di Markas Pusat Pertahanan Tentara Revolusi West Papua;
b. Tentara Revolusi West Papua telah dipisahkan secara structural organisatoris dari Organisasi Papua Merdeka (OPM), maka nama TRWP tidak dapat diberi tanda stripe (/) disusul nama OPM. Dengan kata lain, penggabungan nama TPN/OPM adalah tindakan pendukung siasat penjajah, yang bersifat konyol bagi organisasi sayap militer dan sayap politik;
c. Tentara Revolusi West Papua tidak pernah memberikan Surat Dukungan untuk atau restu atas pembentukan WPNCL;
d. Tentara Revolusi West Papua tidak pernah mengirim utusan resmi ataupun tidak resmi ke rapat pembentukan WPNCL di Port Vila, Republik Vanuatu;
e. Tentara Revolusi West Papua tidak pernah dan tidak akan pernah mengakui WPNCL sebagai organisasi payung dari Tentara Revolusi West Papua ataupun Organisasi Papua Merdeka, karena proses pembentukan dan embryo kelahirannya penuh dengan rekayasa dan sponsor pihak asing/ penjajah, bersifat liar dan melanggar Hukum Revolusi West Papua;
2. Kleim bahwa TPN/OPM merupakan salah satu pilar dalam WPNCL adalah sebuah penghianatan terbesar yang dilakukan para aktivis yang bergabung ke dalam WPNCL terhadap sejarah pengorbanan dan posisi serta kiprah Organisasi Papua Merdeka (OPM) sebagai Organisasi Induk segala gerakan, kampanye dan organisasi yang memperjuangkan aspirasi Papua Merdeka. OPM BUKANLAH SEBUAH PILAR dari WPNCL, tetapi adalah Induk dari semua dan segala gerakan, kampanye dan organisasi yang memperjuangkan kemerdekaan West Papua. Langkah angkuh dan ceroboh seperti ini telah ditunjukkan Presidum Dewan Papua (PDP) yang ternyata banyak menipu rakyat daripada berbuat yang terbaik yang dapat dipersembahkannya bagi amanat penderitaan dan aspirasi bangsa Papua;
3. Langkah WPNCL untuk berdialog dengan NKRI tanpa melibatkan OPM dan TRWP dan dapat bergerak secara leluasa tanpa dilarang di dalam wilayah NKRI telah menimbulkan pertanyaan bagi Markas Pusat Pertahanan TRWP: