Politik Dialogue: Untuk Apa dan Siapa?

Isu dan tuntutan Dialogue bisa disorot dari sebuah proses politik, ataupun dialogue itu sendiri sebagai sebuah politik, tergantung siapa yang mau ber-dialogue dan apa yang mau di-dialogue-kan. Khususnya setahun terakhir kita dihibur habis-habisan dengan bola “dialogue” yang digulirkan West Papua National Coalition for Liberation (WPNCL) sebagai hasil dari pertemuan mereka di Republik Vanuatu.

Dalam tuntutan dialogue WPNCL dengan NKRI dimasukkan berbagai macam bingkisan. Tiga diantaranya, janji-jani pembelian senjata di Papua New Guiena, di Acheh dan di tempat lainnya di Asia, “Kalau Indonesia tolak Dialogue, maka orang Papua harus perang, dan untuk itu kita siapkan senjata, dan ketiga, bahwa Maret tanggal 10 adalah akhir dari peluang bagi West Papua untuk merdeka, maka kalau kita tidak bergerak secepatnya sekarang, maka kita akan ketinggalan, dan West Papua tidak akan merdeka selamanya.

Mereka mengkleim mewakili mayoritas organisasi perjuangan berbasis politik, jenis kelamin, suku dan usia di West Papua dan menyatakan semua perwakilan telah hadir dan mendukung pendirian WPNCL, dan WPNCL diberi mandat untuk mendesak NKRI ber-dialogue secara damai untuk menyelesaikan sengketa politik NKRI-West Papua. Kleim ini dibantah oleh dua pemimpin yang sekarang memperjuangkan kemerdekaan West Papua. Panglima Tertinggi Tentara Revolusi West Papua lewat suratnya yang ditujukan kepada salah satu tokoh WPNCL menunjukkan sejumlah hal yang telah keliru dan tidak benar sama sekali yang dikleim dan disiarkan oleh WPNCL dalam media NKRI. Sang Panglima Tertinggi (TRWP) Genral TRWP Mathias Wenda juga mengigatkan agar pemalsuan dan penipaun publik seperti itu tidaklah bijak, tidak mendidik dan mengacaukan. Senada dengan itu, Benny Wenda, Sekretaris-Jenderal DeMMAK (Dewan Musyawarak Masyarakat Koteka) sendiri per telepon menyangkal DeMMAK terlibat dalam pertemuan dimaksud dan selanjutnya menuduh pemain di WPNCL sedang mengaburkan perjuangan murni bangsa Papua.

Ditambah lagi, setelah SPMNews menghubungi Sekretaris-Jenderal TRWP, Amunggut Tabi per email menyatakan, “Politik Dialogue sudah tidak trendy lagi semenjak penculikan, pembunuhan dan kematian Alm. Dortheys Hiyo Eluay.” Tabi melanjutkan, “Almarhum yang waktu itu menuntut dialogue, dan selama tiga tahun NKRI tidak pernah menanggapi, apalagi menjawab “tidak” kepadanya. Malahan jawaban yang NKRI berikan adalah nyawanya sendiri dicabut. Jadi, kalau ada orang Papua lagi yang minta dialogue sekarang, berarti dia minta nyawa siapa lagi yang dicabut?” tanya Tabi. Tambahnya lagi, “Pembunuhan Kwalik secara brutal dan tidak manusiawi terjadi sementara WPNCL hangat-hangatnya menuntut dialgoue lagi, jadi kita semua jadi takut, kalau mereka (red-WPNCL) meneruskan minta dialogue lagi, berarti mereka kelihatan tidak puas dengan kematian Jenderal Kwalik, mereka mau Jenderal lain mati juga, begitu ka?”

Para tokoh pejuang Papua Merdeka saling menuding dan saling menyalahkan. Akan tetapi masyarakat West Papua sebagai pihak yang bersangkutan yang mau merdeka harus membaca politik secara jeli dan bertanya kepada diri sendiri, “Apakah dialogue yang diusung pejuang Papua Merdeka merupakan sebuah politik belaka, ataukah merupakan sebuah tuntutan untuk proses politik.” Karena keduanya berbeda, malahan bertolak-belakang. Yang satunya sama dengan menerima dan mendukung Otsus sepenuhnya, dan yang lainnya bertentangan dengannya.

Sekarang bukan waktunya lagi bagi kita untuk ditipu oleh elit politik yang tidak jelas orientasi dan strategi politiknya. Kita sepatutnya sudah mahir ditipu sekian puluh tahun lamanya. Teman-teman kita dari Timor Leste yang mulai berjuang setelah 10 tahun kita berjuang duluan saja sudah tahu bagaimana membaca politik yang dimainkan para elit dan memposisikan diri mereka dengan baik, sehingga mereka sudah merdeka saat ini. Orang Papua memang mudah ditipu, dan mudah menipu. Siapa saja bisa menipu, tanpa harus menyusun strategi untuk menipu. Kita disuru kumpul uang untuk membeli senjata, kita jual babi, jual semuanya dan kita serahkan uang untuk beli senjata. Padahal urusan beli senjata bukanlah semua orang, tetapi hanya Tentara yang berjuang untuk kemerdekaan kita. Kita disuruh siapkan lapangan dan helipad di mana-mana di dataran New Guinea, juga kita terus bangun lapangan dan helipad di mana-mana. Orang bisa pikir kita bersihkan lahan untuk berkebun atau membangun rumah, padahal kita siapkan tempat pendropan senjata hasil sumbangan kita. Kita juga mudah tertipu dengan tanggal-tanggal palsu. Dulu kita dibilang tahun 2000 adalah akhir dari riwayat perjuangan Papua Merdeka. Ditunda lagi setahun, ditunda lagi setahun, sampai yang terakhir katanya 10 Maret 2010 adalah terakhir dari yang terakhir. Besok-besok akan ada terakhir dari yang terakhir dari yang terakhir dengan janji tanggal, bulan dan tahun. Orang Papua terus saja percaya, terus saya percaya, dan terus-terusan tertipu, dan lagi-lagi tidak pernah kenyang dengan ‘kena tipu.’

Kalau begini cara kita berjuang, maka, “Kapan kita dewasa berpolitik? Kapan kita naik kelas dari politik yang sangat amatir menjadi politik yang ‘agak’ profesional? Bangsa mana yang harus datang mengajarkan politik yang sebenarnya untuk memperjuangkan kemerdekaan sebuah bangsa?”

Isu dialogue sudah didengungkan di telinga kita semua. Sebenarnya sih, ini lagu lama, tetapi rupanya sih, orang Papua sengaja mau menganggapnya lagu pop baru versi Papua Merdeka yang harus didengarkan dan dibayar dengan harga berapapun.

Dengarkanlah dan bayarlah, sampai berapapun nyawamu. Karena perjuangan untuk kemerdekaan bangsa-bangsa di muka bumi tidak akan pernah terjadi hanya dengan BERBICARA dengan sang penjajah.

Masalah sekarang BUKAN membicarakan apa yang salah dalam sejarah integrasi West Papua ke dalam NKRI, karena masalahnya sudah diketahui dan sudah jelas letak kesalahannya. Kita tidak perlu menjelaskan siapa yang salah dan siapa yang benar dalam pelaksanaan Pepera 1969. Kita tidak perlu menuntut dialogue dicampur menuntut Pepera ulang. Dengan kata lain, sangat tidak pandai kalau kita meminta sesuatu kepada NKRI padahal pada waktu bersamaan kita tahu persis NKRI tidak akan berikan. Kita berdosa kepada diri dan bangsa ini kalau kita memperjuangkan sesuatu yang membawa korban nyawa bagi para pemimpin Papua Merdeka.

Papua belum bisa merdeka bukan karena NKRI tidak tahu kalau dia buat salah dalam Pepera 1969. Bukan juga karena Barack Obama dan Ban Ki Moon tidak tahu persoalan ini. Bukan karena Inggris tidak tahu kasus pelanggaran HAM menjelang, selama dan seusai Pepera 1969. Semua orang tahu.

Yang tersisah adalah jawaban dari orang Papua, “Mau merdeka atau tidak?” Kalau jawabannya “Mau merdeka,” maka kita harus merubah mentalitas politik, wawasan politik, dan belajar dari pengalaman politik selama ini. Kita harus berjuang secara modern, profesional dan bertanggung-jawab. Tidak dengan cara amatir dan tidak dengan cara meminta-minta.

SPMNews meyakini, suatu waktu kelak, Papua Merdeka menjadi sebuah fakta, bukan mimpi siang bolong. Dan waktu itu akan terjadi, hanya setelah orang Papua bersikap jelas dan jujur terhadap dirinya, mengakui kelemahannya, meninggalkannya dan mau belajar berjuang secara modern, profesional dan bertanggung-jawab. Bangsa-bangsa lain di dunia sedang menunggu dengan satu pertanyaan, “Kapan waktu itu tiba?”

April 2, 2010 0

Buchtar Sesalkan Pernyataan Messet

Technorati Tags: opini penghianat,opini papua merdeka

JAYAPURA [PAPOS]- Papua sudah final menjadi bagian dan masuk dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia [NKRI], sejak penentuan pendapat rakyat pada tahun 1969. Oleh karena itu jangan ada lagi kelompok di Papua yang bermimpi ingin mendirikan sebuah Negara, Papua Pos edisi Kamis [25/3]. Hal ini mendapat tanggapan dari Ketua Umum KNPB, Buchtar Tabuni.

Apa yang disampaikan oleh Nickolas Messet menurut Buchtar menunjukkan bahwa dia [baca Nick-red] tidak tahu sejara terbentuknya Negara Indonesia. Saudara Nick Messet harus tahu bahwa Negara Indonesia ada dibawa hukum Internasional. Oleh karena itu, Indonesia harus taat pada hukum Internasional.

Apalagi Pepera 1969 itu terbukti cacat dalam hukum Internasional, maka kasus Papua- Indonesia harus diselesaikan pada pengadilan Internasional [Mahkama Internasional].

March 26, 2010 0

Hubungan PNG-NKRI yang Akrab dan Mesra, Begitu Kah?

Sejak Papua New Guinea diberikan status “Independent State”, bukan republik atau sebuah negara merdeka dan berdaulat seperti dicita-citakan bangsa Papua di bagian barat Pulau New Guinea, maka sejak itu bangsa Papua di Timur Pulau New Guinea mulai membangun dirinya dan bangsa Papua mulai dari titik peninggalan penjajah Inggris-Jerman dan Australia. Persiapan kemerdekaan sebenarnya sudah dimulai di West Papua sepuluh tahun mendahului Papua Timur, tetapi mengalami kendala di tengah perjalanan.

Sejak pemberian kedaulatan kepada PNG, negara berbangsa Papua itu menjalin hubungan diplomatik dengan berbagai negara kawasan, termasuk dengan Indonesia (NKRI). Dalam menjalin hubugan-hubungannya itu, bangsa Papua di PNG selalu menempatkan dirinya sebagai “bangsa yang belajar”, “bangsa yang mengikuti dari belakang”, “bangsa yang terkebelakang”, “bangsa yang tidak sanggup memimpin”, sampai-sampai harga diri bangsanya-pun dijadikan “mengikuti jejak orang putih.” Di samping merendahkan dirinya sendiri, penduduk PNG juga dibentuk sedemikian rupa sehingga mereka tidak memiliki jiwa ‘kebangsaan’ seperti kita miliki di bagian Barat. Rasa kebangsaan mereka hanyalah mencakup kampung dan desa mereka, menyangkut suku dan wilayah mereka, menyangkut makan dan minum hari ini, menyangkut bikin anak dan beristeri lebih dari satu. Nasionaisme Papua di PNG tidak-lah sejelas dan secanggih yang ada di West Papua. Tidak ada isu harga diri dan martabat, tidak ada topik wawasan kebangsaan Melanesia. Tidak juga memikirkan masa depan bangsa Papua dan ras Melanesia 10-100 tahun ke depan, apalagi tahun depan saja tidak pernah terlintas di pikiran.

Yang terlihat dalam kampanye politik setiap empat-lima tahun adalah pembagian uang kepada setiap kampung dan para Councilors (Kepala Suku) terima uang untuk memimpin pawai dan menghadiri kampanye politik orang-orang yang mau menduduki jabatan politik atau birokrasi. Topik kampanye-pun tidak pernah menyangkut Papua, Papua New Guinea apalagi Melanesia. Yang mereka sebut adalah jalan raya, biaya sekolah, biaya rumah sakit, pertandingan-pertandingan dan kasus-kasus orang lain menjadi bahan serangan mereka. Tidak ada politisi yang berpikiran nasionalis Papua.

Ditambah lagi, dalam hubungan dengan NKRI, politik “fear-factor” telah menjadi senjata ampuh yang dimainkan NKRI di hadapan seluruh penduduk negara-negara di Melanesia, terutama PNG. NKRI ditampilkan sebagai negara adikuasa di Pasifik, yang buas dan ganas, yang dapat mengamuk kalau diganggu, yang dapat menumpas dan memakan dengan tamak kalau disinggung dan dikorek sedikit saja, yang akan membunuh di siang bolong kalau ada yang bermacam-macam dengannya, apalagi mendukung West Papua Merdeka. Fear-factor merupakan senjata yang sudah ampuh digunakan terutama di Provinsi East Sepik dan Sandaun. Penduduknya begitu ketakutan melihat orang putih (wait man), kong-kong man (orang Asia). Apa akibatnya? Orang-orang sebangsa dan setanah air dari West Papua yang hendak mencari perlindungan karena dikejar oleh NKRI malahan dijauhi, ia malahan tambah lari darinya ketakutan diapun menjadi sasaran buruan NKRI.

Bercerita tentang West Papua, apalagi menceritakan West Papua Merdeka menjadi sesuatu yang terlarang di dua provinsi terbarat dari PNG. Cerita-cerita pelanggaran HAM dibuat sekejam mungkin tidak membuat bulu roman orang-orang sebangsa kita berdiri dan menantang NKRI. Mereka malahan bilang,

“Adooooh, saya takut saya kena musibah yang sama. Kamu orang-orang West Papua jangan tinggal di sini, jangan bicara dengan saya, jangan bilang saya kenal kamu, jangan, ohhh jangan. Kamu jauh dari saya. Kamu nanti bikin saya celaka. Saya biasa bebas, jadi kamu bikin saya terikat.”

Bandingkan saja cerita pengalaman ini dengan apa yang dilakukan Michael Somare saat SBY dan rombongan mengunjungi PNG baru-baru ini. Keduanya berjabatan-tangan, keduanya tersenyum mesrah, seolah sahabat karib, sebangsa-setanah air, satu nenek-moyang. Yang sebenarya begini: Yang terpencar dari Michael Somare adalah, “Oh Indonesia, saya orang baik, jangan bunuh saya, saya baik-baik sambut-sapa dan berjabatan-tangan. Kalau mau bunuh, bunuh saja orang-orang pendukung Papua Merdeka. Saya sih mendukung NKRI.”

Perasaan takut yang sama juga sebenarnya menghantui politisi Republik Vanuatu. Cuman Vanuatu tidak memiliki bos negara barat yang dapat mendiktenya dan menakut-nakutinya. Sekaligus juga Vanuatu memilik basis dukungan rakyat yang begitu kuat, sehingga pemerintah tidak dapat menunjukkan rasa takutnya secara terbuka. Mereka lebih takut kepada desakan rakyat mereka yang dapat menurunkan mereka dari jabatan kalau mereka menolak dukungan terhadap Papua Merdeka.

Pada suatu saat nanti kondisi seperti ini akan terbangun di Papua New Guinea, di mana justru rakyat sendiri yang menuntut supaya West Papua harus merdeka. Memang perasaan itu sudah ada, tetapi selalu dimatikan oleh fear-factor tadi. Yang akan terjadi adalah dorongan dan banjir serta badai dukungan kuat akan menghembus harapan dan kekuatan bagi ombak dari laut dan aliran sungai-sungainya ke laut akan bertambah deras sehingga dukungan itu tidak dapat dibendung lagi. Dalam kondisi terpaksa politisi di Port Moresby harus menyanyikan syair yang disuarakan badai itu. Kalau tidak, ia sendiri akan terbawa arus dan terhempas ke lautan Pasifik yang luas dan tenang itu.

Fear-factor itu harus dimatikan dengan berbagai upaya para pejuang Papua Merdeka. Salah satu cara adalah melakukan pencerahan-pencarahan, menerbitkan situs dan buku-buku dalam Tok Pisin dan Bahasa Inggris dan dibagikan ke seluruh Melanesia, mengajarkan mereka tentang Nasionalisme Papua, bukan hanya nasionalisme West Papua, memberitahu mereka masa depan Melanesia sebagai bangsa dan sebagai wilayah menghadapi globalisasi dan global-warming serta climate change. Para pejuang West Papua Merdeka haruslah menempatkan perjuangan Papua Merdeka di dalam konteks perjuangan bangsa Papua dari Pulau New Guinea sebagai “Kakak dari ras Melanesia”, yang harus bangkit membela ras dan identitasnya terhadap ekspansi dan pendudukan Asia dan Melayu.

Kita harap pada titik itu, kiranya keakraban dan kemesrahan itu berbalik arah, dan berpaling kepada dirinya sendiri, di dalam dirinya sendiri dan untuk bangsanya sendiri, bukan untuk para pembunuh, penjarah, pencuri dan penjajah. Karena mereka datang dan bermuka domba, padahal serigala itu datang untuk membunuh, dan memangsa, bukan sebaliknya.

March 23, 2010 2

Papua Merdeka: Akankah Sama dengan Papua New Guinea

Banyak pandangan publik, terutama politis dunia bahwa Papua di dalam NKRI lebih maju, lebih aman dan lebih sejahtera daripada West Papua merdeka sendiri dan berdaulat di Luar NKRI.

Alasan utama yang mereka gunakan adalah studi banding dari pengalaman mereka berkunjung ke Papua New Guinea, saudara sebangsa-setanah air di Pulau New Guinea bagian timur, yang sudah diberi kemerdekaan tahun 1975 itu. Mereka menilai bahwa PNG belum dan bahkan tidak mampu mengembangkan dirinya menjadi negara modern gara-gara adat-istiadat dan pemimpin negara itu yang tidak mau diatur dan tidak memiliki keinginan untuk berubah dan maju.

Mereka berikan contoh pengangguran begitu tinggi sehingga melahirkan gelandagan bersenjata merajaleka di seluruh Kota di PNG bernama Rascoll atau Rakol. Mereka juga mengalami tidak ada pasar, toko yang dibuka atau orang lelaki ataupun perempuan berkeliaran di kota ataupun kampung setelah matahari terbenam dan sebelum matahari terbit. Angka kekerasan, pemerkosaan dan angka perceraian tertinggi di wilayah Pasifik. Bahkan kekerasan di PNG dianggap masuk kelas dunia.

Mereka juga melihat ikatan-ikatan marga, suku dan kampung begitu kental sehingga sulit meningkatkan profesionalisme dalam pekerjaan umum maupun swasta. KKN juga begitu suburnya di PNG. Mereka bandingkan dengan NKRI yang begitu pluralistik dan modern, yang bisa memajukan West Papua sebagai provinsi Papua lebih maju daripada PNG, bukan Provinsi tetapi ibukota negara PNG, Port Miresby-pun ketinggalan jauh dari Port Numbay, ibukota West Papua.

Orang Papua dari bagian barat Pulau New Guinea harus mampu menjelaskan kepada dirinya sendiri dan kepada dunia, apa bedanya West Papua Merdeka dengan PNG Merdeka dan apa bedanya West Papua di dalam NKRI dan West Papua di luar NKRI. Kalau tidak demikian, maka pandangan ini akan terus menghantui pandangan pengambil kebijakan politik dunia, dan harapan Papua Merdeka semakin tersendat. Masalahnya bukan pada kasus Pepera 1969 yang semua orang sudah tahu letak salahnya, dan bukan juga pada pelanggaran HAM yang berat dan banyak di Tanah Papua, yang dunia juga sudah lebih paham daripada orang Papua sendiri. Malasahnya jualan Papua Merdeka harus lebih jitu dan lebih menggiurkan bagi pembeli untuk membeli dan menyantapnya.

March 17, 2010 0

Papua Merdeka itu Sebuah Fakta, bukan Dongeng, dikatakan Sebuah Mimpi, maka Itu Benar Sekali

Dari Markas Pusat Tertahanan (MPP) Tentara Revolusi West Papua (TRWP), dengan ini menyampaikan tanggapan terhadap pernyataan mantan pejuang Papua Merdeka, Tuan Nicolaas Jouwe pada 05 Maret 2010 dalam media penjajah NKRI bahwa Papua Merdeka merupakan sebuah Mimpi adalah sebuah ungkapan seorang tokoh Papua Merdeka yang wajar dan tidak perlu ditanggapi dengan emosi.

Tuan Nicolaas Jouwe sudah melakukan apa yang patut dilakukan oleh seorang negarawan semasa hidupnya selam puluhan tahun. Dibandingkan dengan apa yang dilakukan tokoh lain, seperti Fransalbert Joku dan Nick Messet, dua orang ini menjadi penghianat yang nyata dan di alam realita tidak pernah terlibat secara dinas dalam perjuangan Papua Merdeka. Mereka hanya hidup di luar negeri sebagai penduduk biasa. Berbeda dengan apa yang telah dilakukan Tuan Jouwe selama ini. Beliau sudah lama memperjuangkan Papua Merdeka.

Yang dibutuhkan Tuan Jouwe saat ini adalah pulang kampung dan meninggal di tanah leluhurnya sendiri, bukan meninggal di tanah orang dan dibawa pulang dalam kondisi tak bernyawa lagi, seperti yang telah terjadi bagi ratusan pejuang lainnya, apalagi beliau tidak mau dikubur di Belanda.

Pada saat Amunggut Tabi SekJend TRWP berjumpa dengan Tuan Jouwe di Negeri Belanda, keinginan untuk pulang sudah disampaikan, jauh di tahun 1998. Saat ini beliau dengan jelas menggambarkan bahwa

“akan ada Otonomi yang bersifat Khusus yang akan diberikan oleh NKRI kepada West Papua, dan setelah itu Tete harus pulang, karena tugas saya untuk Papua Merdeka sudah selesai. Cuma cucu ingat, saya mau pulang dan tinggal di Wamena atau kalau saya su mati, kubur saya di Wamena. Jayapura itu banyak penghianat, saya pu jasad tidak akan dikubur dengan tenang di Numbay.”

Beliau sangat jelas dalam alasan kepulangannya. Dan oleh karena itu biarkan NKRI berspekulasi dengan langkah Tuan Jouwe dengan berita yang mereka mau buat sendiri. Orang Papua jangan terpengaruh dengan penyiaran media kolonial Indonesia.

Papua Merdeka itu bukan dongeng, tetapi merupakan mimpi yang proses realisasinya sudah diawali Tuan Jouwe sendiri, yang kini sedang memasuki tahapan penting dalam perjalanannya. Karena dongeng sering dikaitkan dengan kejadian-kejadian yang ada kebenaran faktanya, ada pula yang kebenarannya sulit dibuktikan. Mimpi merupakan sesuatu yang tidak ada atau tidak pernah terjadi dalam dunia realitas. Sementara perjuangan Papua Merdeka bukan dongeng dan juga bukan mimpi. Karena perjuangan ini bukan cerita nenek-moyang yang diturunkan ke generasi sekarang, yang kebenarannya sebagian tidak jelas; dan apalagi mimpi karena perjuangan ini bukan sebuah angan-angan, tetapi sebuah realitas, sebuah sejarah, sebuah tanda bahwa bangsa Papua hendak melapaskan diri dari kolonial NKRI.

Kalau Papua Merdeka itu sebuah mimpi, maka eksistensi dan kepulangan Tuan Jouwe sendiri bukan sebuah fakta, tetapi adalah mimpi. Menurut SekJend TRWP,

“Begini, kalau bicara mimpi, jangan tanya orang lain di dunia, tapi tanyakan kepada orang Aborigine dan orang Melanesia, karena mereka tahu jarak antara mimpi dan fakta dan mereka dapat menjawab arti kata ‘mimpi’ apakah sama dengan mimpi yang dimaksud NKRI atau tidak. Mimpi bukan sesuatu yang abstrak atau tanda kegagalan, tetapi mimpi adalah awal dari semuanya, dan titik berangkat dari sebuah realitas, dan realitas sebelum dilihat dan dialami tubuh kita secara fisik. Mimpi bukan sesuatu yang mengecewakan, tetapi sesuatu yang patut dibanggakan dan ditindak-lanjuti. Jadi, kalau Tete Jouwe katakan Papua Merdeka itu sebuah mimpi, maka itu benar. Ia merupakan sebuah mimpi, dan sebuah mimpi yang mengawali semua gerak dan langkah perjalanan bangsa Papua menuju kehidupan yang bebas dari penjajahan, berdaulat dan berdiri sama dengan negara-bangsa lain di muka bumi.”

Selanjutnya Sekjend TRWP juga menyatakan,

“Ini contoh yang baik, semua pemimpin Papua Merdeka di seluruh dunia ataupun di hutan rimba. Perlu diketahui bahwa setelah masa dinas mereka berakhir, sambil menunggu tanggal mereka wafat, setiap mereka seharusnya pulang, supaya mereka dikuburkan di tanah kelahiran mereka, yang deminya mereka susah-payah berjuang dan bertempur. Mereka tidak pantas membela sebuah negara dan tanah air lantas mati di negeri orang dan dikubur di negeri orang. Sepatutnya semua pimpinan atau pejuang yang telah usia lanjut supaya pulang ke tanah air menjelang akhir hidup mereka supaya Tanah Papua melihat mereka di akhir hidupnya, dan akhirnya menyambut mereka kembali untuk selamanya, daripada dikubur di tanah dan negeri orang..”

Politik Papua Merdeka yang dimainkan Tuan Jouwe di era 1960-1980 lebih penting daripada apa yang terjadi saat ini. Dan apa yang terjadi saat ini-pun bukan sebuah penghianatan, karena beliau tidak pulang saat berdinas dalam jajaran OPM. Beliau sudah pensiun puluhan tahun dan tanggungjawab perjuangan Papua Merdeka sudah dipegang oleh generasi muda,”

Kata Tabi,

Tete Jouwe masih ingat dengan segar, Teta Jouwe sudah serahkan mandat kepada generasi muda. Teta Jouwe tidak mungkin berusaha mematikan perjuangan ini, tetapi biarlah Tete menjalani akhir hidup di tanah leluhur.

Oleh karena itu, perlu diketahui bahwa pernyataan yang diucapkan Nicolaas Jouwe adalah wajar dan tidak dapat dianggap sebagai sesuatu yang mengecewakan, apalagi sebuah penghianatan. Lain daripada perbuatan Nick Messet dan Fransalberth Jocku yang akan berhadapan dengan Pasukan Khusus gerilyawan Papua Merdeka selama hidup mereka sampai mereka mati. Mereka jelas-jelas menghianati, punya niat menghianati, melakukan tindakan dan langkah penghianatan dan memenuhi syarat disebut sebagai “PENGHIANAT” menurut Hukum Revolusi West Papua.

Mengakhiri tanggapan, Lieut. Gen. TRWP Amunggut Tabi menyatakan akan melakukan pertemuan khusus dengan Tuan Jouwe dalam waktu dekat dalam rangka ‘silaturahim’ antara tokoh dan mantan tokoh Papua Merdeka dan Organisasi Papua Merdeka.

March 6, 2010 28

Fokorus : Statmen Nickolas Jouwe Hanya Tameng Untuk Pulang Kampung

SENTANI—Adanya statmen dari mantan tokoh OPM Nickola Jouwe bahwa perjuangan politik bangsa Papua tidak diakui oleh dunia Internasional ditanggapi dingin oleh Ketua Dewan Adat Papua (DAP) Forkorus Yaboisembut,S.Pd sat dikonfirmasi Bintang Papua Jumat (5/3).

Namun menurut Forkorus, itu adalah hak asasi seorang Nickolas Jouwe yang perlu dihargai dan tidak perlu dibantah. Tetapi Forkorus mengingatkan bahwa pernyataan tersebut hanya bersifat pribadi Nickolas bukan berarti itu bersifat merakyat. Karena jira Nickolas ingin berkesimpulan seperti itu, maka dirinya harus memberikan bukti mendasar.

Karena menurut Forkorus, hingga saat ini perkembangan politik bangsa Papua terus dibicarakan di PBB dan beberapa negara Eropa termasuk Amerika. ”Kita hargai hak dia untuk memberikan pernyataan itu, tapi buktinya apa kalau kemerdekaan Papua itu tidak diakui dunia, karena sampai sekarang ini status politik bangsa Papua masih tetap dibicarakan oleh bangsa luar ko,” ujar Forkorus.

Sehingga menurut Forkorus, pernyataan Nickolas itu hanya akal-akalan saja agar dirinya bisa pulang dan menjalani hari tuanya dengan tetap memiliki hidup mewah seperti yang selama ini dijalaninya di negeri Belanda. Oleh sebab itu, Forkorus menghimbau agar Nickola tidak menghianati perjuangan yang telah dicetus olehnya sendiri demi kenikmatan hidupnya sendiri tanpa memikirkan rakyat Papua yang terus menderita.

Forkorus juga menilai jika pernyataan Nickolas itu benar berarti dunia sudah melanggar instrumen hukum internasional, sebab Papua ini merupakan sebuah bangsa. Karena sesuai Deklarasi Umum Hak Asai Manuasia (DUHAM) Pasal 15 ayat 1 dan 2 sudah jelas berbunyi setiap orang berhak untuk memilih suatu kebangsaan, dan tak seorang boleh dicabut hak kebangsan itu atau ditolak haknya untuk merubah kebangsaan itu.
Sementara Pasal 2 Resolusi PBB 1514 mengatakan, segala bangsa berhak menentukan nasib mereka sendiri berdasarkan hak itu mereka bisa memilih status politik mereka dan bebas pula melanjutkan perkembangan-perkembangan mereka dibidang ekonomi, sosial dan kebudayaan.

Papua sendiri telah berdaulat pada 19 Oktober 1961 dan pada 1 Desember 1961 diijinkan Belanda untuk mengibarkan bendera Bintang Fajar di seluruh tanah Papua. Namun perjuangan ini dianeksasi oleh pemerintah Indonesia pada 1 mey 1963 melalui UNTEA.

Yang menurut Forkorus artinya Indonesia telah meluaskan wilayah negara dengan cara kekerasan (Bebellitio) dan perjanjian (Traksat) dengan dalih kekeluargaan bangsa dan hubungan kenegaraan dan budaya.

Oleh karena itu perjuangan politik bangsa Papua ini legal secara Instrumen Hukum Internasional dan Nickolas juga tahu persis tentang hal itu. Sehingga Forkorus berharap agar Nickolas tidak mempropagandakan situasi politik Bangsa Papua dengan pernyataan-pernyaan murahan untuk kepentingan kepulangannya ke Papua, yang justru nantinya bisa dicap oleh rakyat Papua sebagai penghianat besar.

“Saya Kira dia tahu perjalanan politik bangsa ini, namun pernyataannya kemarin itu hanya merupakan tameng yang dipergunakan olehnya untuk pulang kampung, saya sarankan sebaiknya pulang dengan tenang saja tidak usah bikini reaksi yang macam-macam karena jangan sampai disebut penghianat lagi oleh rakyat Papua,” tegas Forkorus dengan nada sinis. (jim)

March 6, 2010 2

Ismael Asso: ISLAM MENDUKUNG PAPUA MERDEKA!!

February 26, 2010 0

PERPECAHAN INTERNAL MEMPERLAMBAT KEMAJUAN WEST PAPUA

Written by Kummeser

West Papua dalam decade 2000- 2010 selalu menjadi bola panas dalam pertemuan Forum Kepulauan Pasifik ( Pasific Islands Forum) sebagai salah satu isu keamanan regional, tetapi perpecahan internal dalam gerekan kemerdekaan membuat diskusi-diskusi dalam forum tersebut tanpak kurang menjadi penting.

Tidak seperti tahun 2000, ketika bangsa West Papua terwakili dalam pertemuan Forum Kepulauan Pasifik di Kribati. Nauru — salah satu pendukung teguh gerakan kemerdekaan West Papua sebagai penyelenggara pertemuan tahun 2001, menolak visa bagi empat orang aktivis West Papua , termasuk juru bicara Presidium Dewan Papua Frans Alberth Yoku. Tak cuma itu Dirk Kereway, aktivis West Papua yang beroposisi dengan PDP, juga ditolak visanya untuk memasuki Nauru . Rene Harris mengatakan visa mereka ditolak sebab dia khawatir mereka akan berselisih paham tentang siapa utusan gerekan Kemerdekaan West Papua yang seharusnya diijinkan menghadiri Forum Kepulauan Pasifik. Rene Harris juga tak ingin menyaksikan kentaranya perpecahan di antara orang West Papua dalam Forum Kepulauan Pasifik.

Harris menyeruhkan kepada para pimpinan West Papua untuk membereskan dulu rumah tangga mereka. Ia juga menambahkan bahwa

February 20, 2010 0

SekJend TRWP: OPM bukan Angkatan Bersenjata, Ia Sebuah Organisasi Politik

Disampaikan kepada seluruh masyarakat Papua di manapun Anda berada, bahwa kita sebagai sebuah bangsa yang bermartabat dan tahu diri tentang jaditiri kita dan jatidiri perjuangan serta organisasi perjuangan kita, kita tahu persis bahwa OPM (Organisasi Papua Merdeka) bukanlah sebuah organisasi militer atau angkatan bersenjata yang melakukan perlawan terhadap penjajah NKRI dengan cara mengangkat senjata. Sama sekali tidak.

Oleh karena itu, cap-cap, julukan dan stigmatisasi yang dilakukan oleh NKRI selama lebih dari 40 tahun terakhir, bahwa OPM adalah kelompok bersenjata dan berbagai kegiatan militer di Tanah Air adalah kegiatan OPM merupakan kegiatan pembangunan opini yang keliru, yang dengan sengaja dilakukan NKRI secara sistematis selama hampir setengah abad lamanya, dengan tujuan tunggal: MENCAP OPM sebagai Organisasi Bersenjata, dan akhirnya dunia mencap dan menutup pintu politik/diplomasi bagi OPM sehingga tidak dapat melakukan kampanye politik dan lobi-lobi politik dalam pentas politik dunia demi memperjuangan aspirasi Papua Merdeka.

Rakyat Papua memiliki sebuah Angkatan Bersenjata yang hingga 2006 bernama TPN, dan kini telah berganti nama menjadi TRWP – Tentara Revolusi West Papua. TRWP memiliki tugas tunggal, yaitu melakukan peperangan dengan cara mengangkat senjata dan mengganggu keberadaan NKRI di Tanah Papua secara militer, dengan aksi-aksi kekerasan. Tetapi aksi-aksi TRWP saat ini bukan tanpa terukur, bukan secara sembarangan dan bukan secara sporadis, seperti era-era lalu. Kini TRWP mempersiapkan diri untuk melakukan kampanye militer secara profesional dan bermartabat, secara terbuka dan didukung oleh kampanye dan diplomasi OPM di pentas politik dunia, bukan sporadis dengan aksi-aksi terorisme seperti diskenario-kan NKRI.

Organisasi Papua Merdeka, berarti sebuah organisasi, bukan sebuah angkatan. Prinsip inilah yang harus dikenal oleh orang Papua. Sebuah organisasi bukanlah sebuah angkatan bersenjata.

Selain itu, penggabungan nama TPN dengan OPM menjadi TPN/OPM adalah upaya sistematis kolonial NKRI dalam rangka mematikan ruang gerak dan kiprah baik sayap militer maupun sayap politik, tetapi terutama sayap politik perjuangan Papua Merdeka sehingga kedua organisasi tidak memiliki ruang gerak dan kapasitas untuk memperjuangkan Papua Merdeka. Untuk meloloskan diri dari jerat itu, Panglima Tertinggi TPN/OPM telah mengambil kebijakan dengan menyelenggarakan Kongres TPN/OPM I tahun 2006 dan dalam kongres itu telah diputuskan antara lain:
1. Nama TPN menjadi Tentara Revolusi West Papua (TRWP);
2. Organisasi Papua Merdeka (OPM) secara organisasi dan struktural komando dipisahkan dari TRWP;
3. Perjuangan Papua Merdeka perlu dibenahi kembali agar kampanye militer dan politik diselenggarakan secara bermartabat dan terbuka.

Oleh karena itu, jangan terpancing oleh permainan NKRI, jangan terbawa arus oleh irama lagu lama yang mereka mainkan. Kini TRPB dan OPM sedang membangun sebuah fondasi baru, fondasi yang berakar dan bertiang kuat, sebuah fondasi yang akan membawa bangsa Papua memasuki Papua Merdeka, bukan “Papua Baru” seperti digambarkan Barnabas Suebu, Sang Ondoafi Ifale.

Papua Baru, bukan Papua Merdeka, namanya sudah lain, apalagi isinya? Papua Baru artinya Papua dan Indonesia yang rukun dan damai, tak ada perang, tak ada pemberontakan, tak ada TRWP tak ada OPM.

Organisasi Papua Merdeka adalah Organisasi Induk dari semua organisasi yang memperjuangkan kemerdekaan West Papua, entah Presidium Dewan Papua, entah Dewan Musyawarah Masyarakat Adat Koteka, entah Koalisi Nasional untuk Pembebasan Papua Barat, semuanya hanyalah anak-anak kandung dari OPM.

Kini induk organisasi sedang mempersiapkan diri untuk memperkenalkan wajah barunya. Oleh karena itu, dari Markas Pusat Pertahanan Tentara Revolusi West Papua mengundang semua pihak, baik pendukung Otonomi dan NKRI maupun pendukung Papua Merdeka, di manapun Anda berada, doakanlah supaya Organisasi Papua Merdeka kini berdiri dengan wajah, dengan pempimpin dan dengan program yang tegas dan jelas, dan dengan demikian akan membawa bangsa Papua memasuki kemerdekaannya, seperti yang telah diimpikan mereka yang sudah tiada, mereka yang masih hidup dan rela berkorban dan mereka yang akan lahir.

Amin.

Dikeluarkan di: Markas Pusat Pertahanan TRWP
Pada Tanggal: 25 Oktober 2008

Leut. Gen. Amunggut Tabi
Sekretaris-Jenderal

October 28, 2009 1

KEPUTUSAN PANGLIMA TERTINGGI KOMANDO REVOLUSI tentang PENGGUNAAN NAMA ATAU ISTILAH DALAM ORGANISASI DAN NAMA NEGARA

KEPUTUSAN PANGLIMA TERTINGGI KOMANDO REVOLUSI
NOMOR:002/A/PANGTIKOR-TRPB/SK/MPP-VI/2009
TENTANG
PENGGUNAAN NAMA ATAU ISTILAH DALAM ORGANISASI DAN NAMA NEGARA

Atas nama segenap komunitas makhluk dan tanah serta bangsa Papua yang telah gugur di medan perjuangan ataupun yang masih hidup dan yang akan lahir; atas berkat dan anugerah Sang Khalik langit dan Bumi, Panglima Tertinggi Tentara Revolusi Papua Barat,
Menimbang:
1. bahwa perjuangan setiap Bangsa di muka Bumi untuk hidup bebas, merdeka, berdaulat, damai dan harmonis di atas tanah leluhurnya adalah Hak Azasi yang tidak dapat diganggu-gugat;
2. bahwa perjuangan bangsa-bangsa di muka Bumi selama ini terutama terjadi karena pelecehan, pengekangan, pelanggaran ataupun penghilangan atas jatidiri sebuah bangsa oleh bangsa lain, digalakkan dalam rangka membela dan mempertahankan jatidiri, demi kelanjutan hidup dari sebuah komunitas makhluk yang memiliki jatidiri itu sendiri;
3. bahwa identifikasi dan identitas sebuah komunitas makhluk merupakan sebuah Hak Azasi yang tidak dapat diganggu-gugat dan dimanipulasi oleh pihak lain;
4. bahwa oleh karena itu, maka bangsa Papua perlu mengidentifikasi dan memanggil dirinya sesuai dengan jatidirinya sendiri, menurut kemauannya sendiri, tanpa rekayasa, pengkondisian, atau pemaksaan dari pihak lain;
5. bahwa untuk itu perjuangan bangsa Papua sebagai salah satu dari kelompok Masyarakat Adat di Dunia dan di Pulau New Guinea perlu mengidentifikasi dan menempatkan diri serta identitasnya di tengah-tengah bangsa, Negara, dari identitas lainnya di muka Bumi secara tegas dan jelas;
6. bahwa oleh karena itu perlu ada identifikasi serta penyesuaian antara nama dan istilah yang digunakan selama ini dengan nama dan istilah yang dikehendaki bangsa Papua serta nama dan istilah sebagaimana tertera dalam berbagai produk hukum terdahulu menyangkut bangsa, Negara, dan atribut Negara lainnya dalam rangka mempertegas diri dalam menempatkan bangsa Papua serta perjuangan kemerdekaannya secara jelas di tengah-tengah bangsa lain di muka Bumi;
7. bahwa untuk itu perlu membuat sebuah keputusan yang mempertegas dan memperjelas berbagai nama dan istilah yang terutama merujuk kepada nama Negara yang akan disusun dengan penyesuaian-penyesuaian nama dan istilah lainnya menurut kebutuhan.
Mengingat:
1. Plateel Gouvernementsblad van Nederlands-Nieuw-Guinea No. 68 dan Nomor Register 362 dan 366, tanggal 20 November 1961 mengenai bendera Bintang Kejora sebagai bendera Negara;
2. Plateel Gouvernementsblad van Nederlands-Nieuw-Guinea Nomor 69, tanggal 20 November 1961 mengenai Lagu