Berbagai Malapetaka Akan Terus Melanda Indonesia Sampai Papua Merdek

Untuk ke sekian kalinya, komando Operasi Alam-Adat Papua dengan sandi operasi “AWAS” menyampaikan kepada publik di manapun Anda berada, yang manusia dan yang memiliki mata untuk membaca dan berhatinurani untuk memahaminya, bahwa:

Malapetaka akan terus melanda NKRI sampai Papua Merdeka;
Pemberitahuan tentang malapetakan ini sudah disampaikan jauh-jauh hari, tetapi SBY secara pribadi tidak percaya kepada suara alam-adatnya sendiri, malahan mengandalkan gelar doktoralnya dan memaksa orang Indonesia agar tidak mempercayai takhyul.
Kalau takhyul itu nyata, dan mencelekakan, apapakah orang Indonesia sebodoh itu sehingga tidak memiliki hatinurani untuk berubah sikap?
Bahwa pada akhirnya Istana Kepresidenan NKRI sendiri akan dilanda malapetaka, kalau bukan sekarang, sudah pasti terjadi esok harinya, sesuai petunjuk dan amanah dari Alam-Adat Papua;
Bahwa peristiwa demi peristiwa yang malanda Indonesia perlu disikapi oleh semua Kiyai dan orang bijak serta paranormal Indonesia, agar pada akhirnya Pulau Jawa tidak tenggelam dan tinggal sejarah dalam memori manusua.

Pesan-pesan sekilas ini sekedar disampaikan kepada manusia yang bermata untuk membaca dan bertelinga untuk mendegarkan serta berhatinurani untuk merenungkannya.

WWW.

October 18, 2009 2

Makar dan Penghasutan, Memupus Harapan Keadilan

Tuntutan Pembebasan Buchtar dan Sebby.Pasal-pasal makar, warisan kolonial. (JUBI/Foto:Yunus Paelo)

JUBI — Puluhan tahun Indonesia merdeka, namun pengadilan masih menerapkan pasal-pasal makar warisan kolonial Belanda. Di Papua pasal-pasal itu digunakan memukul para aktivis prodemokrasi, seakan Papua koloni Indonesia.

Dalam situsnya, Aliansi Demokrasi Papua (AlDP) menyebutkan, pasal-pasal makar dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) muncul pada abad ke 19, ketika menteri kehakiman Belanda menolak mentah usul penggunaan makar sebagai peraturan terhadap seluruh masyarakat.

Dia menyatakan, “de ondergeteekende zou deze bepalingen, welke op zichzelf te verklaren zijn door de behoefte van een koloniale samenleving, zeker niet voor het rijk in Europa willen overnemen,” (peraturan di bawah ini, dengan sendirinya dinyatakan hanya berlaku bagi kebutuhan masyarakat kolonial, jelas tidak diperuntukkan bagi negara-negara Eropa) (Prof MR. J.M.J. schepper,het gevaar voor de vrijheid van godsdienstige belijdenis te duchten van het in artikel 156 No. 1 SW. omschreven haatzaaidelict”, T. 143, hal. 581-582).
Pasal-pasal makar KUHP diadopsi pemerintah kolonial Belanda dari pasal 124a British Indian Penal Code tahun 1915. Walaupun, dinyatakan sudah tidak berlaku lagi oleh Indian Supreme Court dan East Punjab High Court, karena dinilai bertentangan dengan konstitusi India yang mendukung kebebasan memiliki dan menyatakan pendapat.

Di Belanda sendiri ketentuan dalam pasal-pasal makar KUHP ini dipandang tidak demokratis karena bertentangan dengan gagasan freedom of expression and opinion. Inilah alasan Pemerintah Kolonial Belanda hanya memberlakukan pasal-pasal tersebut di koloni-koloninya. Sehingga sudah semestinya, setelah puluhan tahun Indonesia merdeka dari Belanda, pasal-pasal tersebut sudah raib dari hadapan warga negara Indonesia, termasuk di Papua. Karena Papua bukanlah koloni Indonesia.

Makar (aanslag) secara yuridis, adalah suatu tindakan penyerangan secara sepihak terhadap penguasa umum dengan maksud supaya sebagian wilayah negara jatuh ke tangan musuh atau memisahkan sebahagian wilayah dari negara lain. Makar diatur dalam pasal 104 hingga pasal 129 KUHP.

Dalam pengertian lain, makar juga bisa diklasifikasikan sebagai: kejahatan terhadap presiden dan wakil presiden (negara dan/atau wakil kepala negara sahabat), terhadap pemerintahan yang sah atau badan-badan pemerintah, menjadi mata-mata musuh, perlawanan terhadap pegawai pemerintah, pemberontakan, dan perbuatan lain yang ‘merugikan’ kepentingan negara.
Makar juga kerap kali dimaknai sebagai penyerangan yang ditujukan kepada pemerintah (kepala negara dan wakilnya). Motif utamanya: membuat subjek tidak cakap memerintah, merampas kemerdekaan, menggulingkan pemerintah, mengubah sistem pemerintahan dengan cara yang tidak sah, merusak kedaulatan negara dengan menaklukan atau memisahkan sebagian negara untuk diserahkan kepada pemerintahan lain atau dijadikan negara yang berdiri sendiri.

Sedangkan pasal-pasal “penyebaran kebencian” (Haatzai Artikelen) atau penghasutan dalam KUHP diatur dalam Pasal 154, 155, dan 156. Pasal-pasal ini menetapkan, “pernyataan di muka umum mengenai perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap pemerintah” sebagai sebuah kejahatan dan melarang “pernyataan mengenai perasaan atau pandangan semacam itu melalui media publik.” Pelanggaran atas pasal-pasal tersebut diancam hukuman penjara hingga tujuh tahun.
Di era Presiden Soeharto (mendiang), pasal-pasal ini sering digunakan untuk mengekang kebebasan berpendapat. Lawan-lawan politik, kritikus, mahasiswa, dan pembela hak asasi manusia paling sering menjadi target pembungkaman. Penguasa menarik-ulur pasal-pasal ini (pasal-pasal “karet”) untuk membatasi dan mengekang hak-hak individu atas kebebasan berpendapat. Di era reformasi ini, pasal-pasal ini masih sering digunakan untuk mendakwa aktivis pro demokrasi. Di Papua sendiri, pasal ini getol dijeratkan pada untuk aktivis prodemokrasi, jika mereka gagal dibuktikan terlibat makar.

Tal heran, Human Rights Watch (HRW), dalam laporannya “Protes dan Hukuman Tahanan Politik di Papua” 2007, menyebutkan Indonesia sebagai contoh sebuah negara di mana pengecualian yang berlaku-batasan dan kekangan yang dimaksud oleh komite- sering bertentangan dengan prinsip dasar kebebasan berpendapat.
HRW melihat banyaknya peristiwa penangkapan dan pemenjaraan individu di Indonesia, terutama Papua, atas keterlibatan secara damai dalam upacara pengibaran bendera. Tindakan yang melanggar undang-undang internasional hak asasi manusia.
Pengadilan Indonesia juga kerap menerapkan pasal “penyebar kebencian” atau “penghasutan” kepada aktivis pro-damai yang menggunakan prinsip-prinsip kebebasan berpendapat. Pasal-pasal tersebut juga melanggar semangat konstitusi Indonesia, yang menjamin hak semacam itu di saat kemerdekaan dicapai.
Mengenai kecenderungan Pengadilan Negeri di Papua mengalihkan ketidakterbuktian kasus makar menjadi pidana penghasutan, Harry Maturbongs, Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Papua, mengakui ada indikasi dipaksakan sebagai efek jera.

“Pasal makar ini digunakan di zaman kolonial Belanda untuk menekan individu atau kelompok yang memberontak (membangkang). Padahal di era kini, pasal makar ini dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak masyarakaat sipil untuk mengemukakan aspirasi di muka umum,” tegas Harry. Hak ini bagian dari hak politik masyarakat sipil yang dilindungi Undang-Undang Tahun 1998 tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat di depan umum.

Gustaf Kawer, salah satu pengacara kasus makar Nabire menyebutkan, kecenderungan pihak Pengadilan Negeri dan Jaksa Penuntut Umum di Papua mengalihkan ketidakterbuktian kasus makar menjadi pidana Penghasutan sebagai sebuah bentuk kehati-hatian penegak hukum. Ini untuk mencegah terjadinya gugatan balik dari pihak terdakwa kepada negara, jika tidak terbukti bersalah di pengadilan. Juga antisipasi terhadap tekanan dunia internasional aktif memantau setiap kegiatan di Papua yang berkaitan dengan demokratisasi.

Dalam kasus-kasus penghianatan atau penyebaran kebencian, pengadilan-pengadilan di Papua menjatuhkan putusan yang sangat memberatkan. Pada hampir setiap kasus, hukuman vonis yang dijatuhkan lebih berat daripada tuntutan jaksa. Meskipun “pelanggaran” terdakwa merupakan tindakan yang sah. Yakni, pengungkapan pandangan politik secara damai sebagaimana dijamin Undang-Undang No. 9 Tahun 1998.

Seringkali, aktivis pro-damai di Papua dijerat dengan pasal berlapis daripada pasal tertentu KUHP sesuai pelanggaran spesifik. Kasus Buchtar, misalnya. Ia dijerat dengan lima pasal, yakni Pasal 106 KUHP JO Pasal 110 (makar) KUHP, Pasal 160 KUHP, Pasal 212 KUHP serta Pasal 216 KUHP terkait kasus makar, penghasutan dan melawan perintah jabatan.

Atau surat dakwaan terhadap Filep Karma dan Yusak Pakage yang menyebutkan dakwaan utama: “konspirasi untuk melakukan pemberontakan dengan maksud menyebabkan perpecahan Republik Indonesia dan menyebabkan keresahan sosial” (Pasal 110 (1) berkaitan dengan Pasal 106 KUUHP).

Dakwaan kedua: “… melakukan atau memberikan perintah atau ikut serta dalam tindakan pemberontakan dengan maksud menyebabkan perpecahan atau pemisahan Republik Indonesia,”[Pasal 106 dan Pasal 55 (1)].

Dan terakhir: “secara terbuka menyatakan permusuhan, perasaan kebencian atau penghinaan terhadap pemerintah Republik Indonesia,” [Pasal 154 berkaitan dengan Pasal 55 (1)].

Jaksa menuntut lima tahun penjara untuk masing-masing terdakwa. Namun Keduanya, akhirnya harus menerima 15 tahun dan 10 tahun penjara. Juga denda Rp 5000 (sekitar US$0.50) untuk biaya pengadilan. Karma juga dicopot dari statusnya sebagai pegawai negeri.

Dalam laporan HRW 2007 disebutkan, untuk membenarkan hukuman berat yang dijatuhkan kepada Karma, yang tiga kali lebih lama daripada lima tahun penjara yang awalnya diajukan penuntut. Hakim menyebutkan adanya banyak faktor yang memberatkan terdakwa daripada faktor yang meringankan.

Karma memang sudah pernah diputuskan bersalah atas kasus serupa di Biak pada 1988 dan dipenjarakan enam tahun. Para hakim menganggap Karma memiliki “Sikap permusuhan” terhadap Pemerintah Indonesia. Tindakan-tindakannya untuk memecah-belah dan menghancurkan integritas wilayah negara dan menyebabkan keresahan sosial (menyebarkan “kebencian” atau “penghasutan”).

Dalam laporannya, berdasarkan kunjungan ke Indonesia pada Juli 2002, Pelapor Khusus (Special Rapporteur) PBB mengenai kemandirian para hakim dan pengacara, Dato’ Param Cumaraswamy menyimpulkan, rakyat Papua “tidak percayaan terhadap sistem administrasi yudisial” di Indonesia. (JUBI/Victor/Marcel/Evert)

October 10, 2009 0

Pengibaran Bintang Kejora, Salah Siapa?

JUBI

October 4, 2009 0

Pemangku Alam-Adat Papua: Musibah Alam SUDAH Disampaikan kepada SBY, Megawati, Sultan HB X dan Gus Dur pada 2008

Menjelang akhir tahun 2008, Pemangku Alam-Adat Papua telah menyampaikan Surat secara langsung kepada:
1. Paduka Yang MUlia Presiden Negara Kesatuan Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono,
2. Paduka Yang Mulia, Ketua Majels Syuro PBNU, KH Abdurrahman Wahid,
3. Paduka Yang Mulia, Raja Jawa, Sultan Hamengkubuwono X, dan
4. Anak Mantan Presiden R.I. I, Megawati Sukarnoputri.

Masing-masing surat langsung disampaikan ke tangan Sekretaris mereka, langsung di tempat mereka masing-masing.

Adapun isi surat itu adalah bahwa:
1. Megawati TIDAK AKAN MENJADI PRESIDEN NKRI lagi, kecuali ada tiga pesan dari Alm. Soekarno yang kami terima langsung dari beliau dan telah disampaikan kepadanya, yang harus dia penuhi;
2. Musibah alam akan terus berlanjut, terutama di Pulau Jawa, Sumatera dan ketiga Sulawesi di tempat-tempat tertentu yang telah kami sebutkan. Ada alasan adat yang sudah kuat kami sampaikan.
3. Musibah-musibah dimaksud akan terjadi dalam bentuk:
a. Kebakaran, tetapi terutama kebakaran mall, plaza, toko, dan pasar, bukan kebakaran rumah tinggal,
b. Gempa bumi dengan pengorbanan besar;
c. Tanah longsor menyusul hujan lebat yang besar-besaran;
d. Akhirnya Istana Presiden NKRI akan digenangi air, jadi pada AKHIRNYA, bukan sekarang.

Itu bukan suara kami manusia, tetapi SUARA ALAM dan ADAT PAPUA, dan kami hanya menyalurkan suara itu.

Oleh karena itu, setiap orang Papua yang menganggap remeh alam dan adat Papua, Anda juga akan tertimpa musibah. Silahkan jalankan pembangunan dengan alasan apapun juga, tetapi pada saat alam dan adat Papua berpaling muka, Anda pasti tidak akan mampu.

Dengan otoritas Alam dan Adat Papua kami bicara,

AWAS WWW.

October 3, 2009 2

Pemimpin Papua Takut!

Pemimpin Papua takut mati karena itu para pemimpin Papua sama juga dengan bahasa lain di sebut sebagai orang-orang pengecu! PEMIMPIN PAPUA PENGECUT!

“Kullu nafsin daaiqotul maut”; Artinya :”Semua yang bernyawa pasti akan mengalami kematian” (Al-Qur’an).

Kematian adalah sesuatu hal yang misterius bagi siapa saja umat manusia. Karena itu pandangan terhadapnya berbeda-beda bagi semua suku bangsa dunia. Suku Dani Lembah Balim Papua memilik pandangan agak berbeda. Beberapa tahun lalu dan kini mungkin masih ada, manusia mati sekali dan selamanya. Tiada ada kehidupan sesudah kematian. Hidup pasti mati dan kematian selamanya tanpa ada lagi kehidupan sesudah kematian, demikian pandangan Suku Dani Lembah Balim Jayawi Jaya Papua. Hal ini mungkin berbeda sebagaimana pandangan baru dari ajaran agama monoteisme yang dibawa datang orang ke Papua dari ajaran semit (Islam, Kristen dan Yahudi).

Maka sebagai itu, Bagi Suku Dani Lembah Balim Jayawi jaya Papua, potong telingga, potong jari-jari, sebagai tanda perpisahan dan potongan-potongan itu sebagai “kenang-kenangan”, bagi kerabat terkasih yang pergi selamanya. Potongan jari atau telingga dimaksudkan sebagai “kenang-kenangan atau hadiah” untuk dibawa pergi selamanya sebagai rasa cinta kepada kerabat yang berangakat selamanya, mati, tanpa akan ada alam kebangkitan lagi.

Rasa rindu mendalam dari yang hidup diberikan kepada orang mati, potongan jari atau telingga, sebagai kenangan dan tanda perpisahan dari orang hidup kepada kerabat meninggal di dalam pandangan Suku Dani Balim Jayawi jaya Papua dengan demikian sangat rasional kalau mengikuti tahapan pemikiran berdasarkan teori sosiolog Ibnu Kholdun. Suku Dani di Lembah Balim Jayawi Jaya Papua dan sekitarnya tidak percaya pada kehidupan sesudah kematian, tapi kamatian adalah perpisahan selamanya tanpa ada kepercayaan bangkit kembali.

Pandangan Suku Dani Papua ini mirip dengan para filosof abad 19 misalnya Albert Camus. “…Beberapa filsuf yang pesimis terhadap kehidupan, seperti Schoppenhauer dan Dorrow, memandang hidup manusia merupakan ‘lelucon yang mengerikan’. Sebab, bukanlah hidup ini hanyalah ‘antri untuk mati’, berupa deretan panjang peristiwa-peristiwa pribadi dan sosial menuju hal yang amat mengerikan, yaitu kematian?!” (Cak-Nur, 2000, h, 191).

Oleh sebab itu Albert Camus, seorang filosof atheisme, (a=tidak, Theo=Tuhan, Isme=paham, nama pahlawan Papua Theys=percaya Tuhan, atheisme berarti paham tidak percaya Tuhan), berkebangsaan Prancis yang menganut paham nihilisme karena hidup manusia sesungguhnya tanpa makna atau dengan kata lain hidup manusia tidak ada artinya, singkatnya hidup atau mati sama saja, karena akhirnya mati juga. Maka bagi Albert Camus, mati sekarang atau nanti, mati juga, daripada hidup jadi beban lebih baik mati sekarang, dia mati, tembak kepalanya sendiri, (ada yang bilang Albert mati karena kecelakaan lalulintas).

Itulah Albert Camus, seorang pemikir awal abad 20 yang menganggap bahwa hidup manusia dan harapan masuk sorga-neraka atau berjumpa dalam rumah Tuhan sesungguhnya bohong, nisbi belaka, hanya kata-kata bohong para Haji, Pendeta dan Pastor. Baginya hidup tanpa makna, mati jam ini atau nanti sama saja, mati juga, karena itu ajaran filsafatnya dinamakan nihilisme (nihil=0, kosong atau tidak ada makna, isme=paham/percaya, jadi Albert Camus tidak percaya pada kepercayaan, hidup tidak ada artinya). Karena itu Albert Camus sama sekali tidak percaya pada Tuhan, Yesus, dan lain-lain semua, soal menyangkut kata percaya.

Dia sama sekali tidak percaya pada keberadaan sorga, neraka, malaikat, iblis, setan, hari kiamat, sepenuhnya dia tidak percaya apa yang dinamakan oleh manusia beragama sebagai TUHAN. Dia malah sangsi, akan eksistensi keberadaan tempat dan bagaimana sesungguhnya kebohongan pengakuan saksi-saksi manusia. Dia malah menganggap pembohong, orang beragama! Dia sangsi atas kesaksian Haji, Ustadz, Muballiqh, Pendeta, Pastor dalam soal Tuhan benar apa tidak, tapi baginya Tuhan memang tidak ada. Dia tidak percaya Tuhan.

Kembali pada tema soal kematian. Jadi intinya bahwa kematian bagi manusia adalah hukum kepastian. Apakah manusia menginginkannya atau tidak semua yang bernyawa pasti akan mati dan itu dimana-mana dan kapan saja, apakah kita merencanakan atau tidak, kapan kita mau mati, sekarang atau esok, kita menyadari mati atau tidak, kematian selalu pasti kita akan mengalaminya. Dan itu berlaku semua bagi manusia dan makhluk bernyawa lain.

Tapi kenapa kebanyakan kita manusia selalu menghindari kematian dan menginginkan kehidupan terus-menerus? Padahal manusia semua akan menempuh dan melewati jalan kepastian, yakni kematian? Kapan saja, apakah kita mau atau tidak, yang namanya makhluk hidup, pasti mati. Karenanya kematian suatu hal yang pasti dan senantiasa menunggu kita melewatinya.

Bukankah hidup juga hanya untuk mati? Berarati kematian hanya masalah waktu, sekali lagi, hanya masalah waktu, mati sekarang atau besok, semua pasti mati. Hidup untuk mati itu hanya soal waktu, kapan saja dan selalu dimana-mana kita semua manusia sedang menunggu hukum kepastian itu, yakni kematian! Kalau begitu kenapa kita manusia takut pada kemantian? Padahal hanya soal waktu mati sekarang atau nanti?!

Hidup Mulia Atau Mati Nista!

Silahkan pilih! Jalan mana, hidup tapi mati, atau mati tapi hidup. Kata pertama mengandaikan pada kita, bahwa sekalipun kita hidup tapi sesungguhnya kita mati atau mengalami proses kematian dengan akibat tidak sedikit tanpa kita menyadari akibat buruk dari suatu pilihan kita pada masa lalu. Berbeda dari kalimat kedua, walaupun memang benar kita mati tapi sesungguhnya mengandung implikasi menghidupkan senantiasa (survival).

Belakangan ini ada istilah genosida atau ecosida yang maksudnya sama arti dengan judul buku Sendius Wonda, yang dilarang Penguasa NKRI, “Tenggelamnya Ras Melanesia”. Jawaban mana yang dipilih para pemimpin Papua kalau dihadapkan pada dua pilihan ini, maka kita sudah tahu jawaban mereka sudah sejak awal.

Singkatnya kita yakin tidak ada pemimpin Papua berani menjawab dan menjalani perjuangan pada pilihan kedua. Sebab kita semua tahu bahwa umumnya para tokoh dan pemuka sebagai pemimpin Papua sudah pilih jalan pertama yakni hidup tapi mati. Artinya jargon “Papua Zona Damai” sama juga dengan pilihan jalan “hidup tapi mati” bukan pilih jalan “mati tapi hidup atau hidup dalam mati”.

Kalau ditanyakan pada orang Papua yang mengaku diri sebagai Pejuang Papua Merdeka, maka jawaban yang paling banyak mungkin di jawab atau dimaui mereka (para pemimpin Papua) dan jalan itu sudah lama ditetapkan dan kini kita sedang di ajak menempuh jalan itu yakni pilihan mereka pada “hidup tapi hakekat sesunguhnya kita mati”. Karena tadi itu, Papua Zona Damai tanpa kedamaian malah dalam proses pelenyapan (unnihilasi) oleh penjajah.

Jika pertanyaannnya dibalik misalnya: “Para pejuang Papua, pilih mana, mati mulia atau hidup hina! Maka jawabannya pasti pada pilihan jawaban yang kedua bukan yang pertama. Mau buktinya? Karena kata kedua semakna dengan “Papua Zona Damai”. Menurut filsafat yang bersibuk diri dengan analisa kata, Papua Zona Damai dan Hidup Hina sama saja, dua kalimat itu namanya tautologies, demikian kata kuncinya sebagai argumentasi apologi keyakinan kita ini yang hakekatnya sudah di ketahui “genosida”.

Alasan karena “ Papua Zona Damai” maka perjuangan harus ditempuh dengan jalan damai tidak menunjukkan suatu makna yang berarti kecuali kalimat apologetis dari kata tak bermakna atau kata yang maksudnya sama dengan “hidup hina takut mati yang berarti sama maksudnya dengan “Papua Zona Damai” atau lebih baik hidup hina daripada mati yang menakutkan?!”, padahal itu hanyalah kalimat tautologis.

Mengatakan “Papua Zona Damai” sama dengan “Baik Hidup Hina daripada Mati Menakutkan!” Kalau itu jawaban pemimpin, maka pemimpin yang mengatakan demikian itu adalah para pemimpin takut, pengecut! Bukan pemimpin sejati! Pemimpin Papua harus berani, mati atau hidup! Papua merdeka adalah utama dan segala-galanya, jika ada pemimpin demikian maka itulah pemimpin sejati bangsa Papua! Karena kematian bukan factor utama bagi kemerdekaan bangsa Papua, sama saja Papua Zona Damai bukan kepentingan kemerdekaan bangsa Papua tapi sama sekali bukan kepentingan merdeka tapi melemahkan perjuangan Papua merdeka.

Karena takut lawan dan tidak mau berani merdeka atau factor X lain, mereka mau jawab keinginan rakyat Papua dengan alamat yang ditunjuk bukan jalan ini tapi jalan lain, jalan jauh sana, bukan disini, tapi jalan dengan kata atau bahasa “Zona Damai”. Apa yang terjadi? Itu sama artinya menghalangi keinginan Rakyat Papua sesungguhnya, mereka dengan kata “Papua Zona Damai, melukakukan tindakan yang akibatnya kesampingkan tujuan utama yang sangat mulia yakni perjuangan Papua merdeka atau kita bangsa dan rakyat umumnya Papua ditakut-takuti, seperti anak kecil dengan setan, awas bahaya ada setan!

Berarti pemimpin Papua tipe dan model begini ini sebenarnya sudah mati tapi mengaku hidup damai. Umumnya karena itu mentalitas yan tercipta pada pilihan takut hidup tapi mengaku berjuang damai adalah mati hidup alias hidup tanpa kehidupan, taruhannya adalah harga diri, terjajah mengaku perjuangan damai sebagai apologi dibalik argumentasi lain kehidupan dan perjuangan untuk hidup hina ternista.

Pilihan ini sebagai akibatnya yang terjadi pada level rakyat adalah mentalitas coplex imferiority, rakyat jadinya lama-kelamaan pada stadium penyakit kejiwaan yang akut sulit disembuhkan. Dampak sosial lainnya dari pilihan perjuangan “Papua Zona Damai” adalah hegemoni budaya asing, penjajah, masyarakat dan rakyat terjajah dihilangkan dari masa lalu mereka, rakyat menjadi teralienasi dari hakekat budaya dan diri mereka, mereka jadinya devrivasi dan dislokasi.

Hidup Atau Mati Sama Saja

Kita mengira atau mengharap ingin hidup selamanya tapi selalu pasti mati tanpa kita mengharapkannya, cepat atau lambat kapan saja waktunya. Kalau begitu siapa dan mengapa kita takut mati? Padahal hidup sesungguhnya hanya menunggu kematian? Mati sekarang atau esok semua manusia akan melewati jalan itu, yakni jalan kematian. Pasti semua orang akan melaluinya, kalau begitu mengapa kita takut mati? Apalagi hidup dengan nasib tertindas dan terjajah seperti halnya bangsa Papua?

Bukankah itu berarti itu sesungguhnya kematian sesungguhnya kalau tanpa ada perjuangan untuk hidup, hidup mulia dan harkat dan martabat diri sebagai sebuah bangsa adalah kehidupan abadi sebuah bangsa daripada hidup dibawah penjajahan adalah hidup kematian sesungguhnya? Kalau begitu dimana arti kehidupan sesungguhnya? Kenapa kalau memang kita hidup dan damai lalu ada istilah ketakutan dan teriak-teriak dengan istilah genosida?

Benarkah kita hidup atau sesungguhnya di balik alasan damai kita mengalami proses pelenyapan (unnihilisasi)? Perhatikan istilah pelenyapan tidak sama dengan kepunahan. Yang terjadi saat ini dibalik istilah zona aman damai para tokoh agama, nasib sesungguhnya terjadi adalah bukan lagi pemusnahan tapi sudah pada usaha pelenyapan (unnihilasi). Orang Papua ditiadakan oleh suatu sistem yan itu tidak disadari oleh siapapun karena dihadapan kita kata-kata manis sudah kita telan padahal kita menelan sebuah kata penyakit yakni kata “Papua Zona Damai”, lebih berbahaya dari pada HIV/AIDS sekalipun.

Mengapa kata “Papua Zona Damai” lebih berbahaya daripada HIV/AIDS? Karena Zona Damai tanpa menyadari dan kita terima dengan suka dan harapan berbeda dari pilihan penyakit, sudah pasti dari semula dan kita tolak karena tahu alasan bahayanya dari awal, beda dari kata, “Papua Zona Damai”, seakan nyaman, baik, menuduhkan tapi luar biasa akibat buruknya dan kerusakan diakibatkannya lebih parah dari yang dibayangkan.

Pilahan orang Papua saat ini hanya ada dua saja tanpa ada pilihan lain, misalnya jalan pilihan selain mati dan hidup, tidak ada jalan lain ke tiga atau sintesa dari dua tesis dan anti tesis. Siapa takut hidup, maka sesungguhnya dia mati dan atau mengalami proses kematian. Tapi mengapa orang Papua takut kematian selalu? Padahal mati adalah untuk hidup hakekat sesungguhnya kalau mau dimengerti? “Merdeka atau Mati” itu saja, tidak ada kata bohong, “Papua Zona Damai”.

Hakekat Papua Merdeka

a). Merdeka secara substansial

Bagi penanut ini jarang bagi mereka biasanya lebih mementingkan substansi bukan formalistik dengan segala atribut dan batas teritory lainnya yang umumnya bersifat lambang. Mungkin Gus-Dur penganut idealisme ini, karenanya baginya pengguanaan “hai Tanhku Papua dan Bintang Kejora adalah lambang cultural bagi rakyat Papua dan itu sebagai indentitas yang orang Papua boleh menggunakannya.

Misalnya Era pemerintahan Gus-Dur, orang silahkan naikkan Bintang Kejora setengah tiang atau apalagi noken gelang buatan mama-mama Paniai dan mama-mama Serui-Biak di emperan tokoh dan pasar Ampera Jayapura tidak ditakutkan sebagaimana ketakutan era pemerintahan SBY-JK sekaran ini. Misal lainnya penggunaan nama Irian Jaya menjadi Papua bagi paham model substansiali adalah biasa sebab nama-hanya semata-mata nama kecuali mengganggu stabilitas kedaulatan NKRI, pengunaan kekerasan sebagai jalan terakhir ditempuh sebagai pertahanan kekuasaan nasional.

b). Kemerdekaan simbolik

Dalam era ini pemerintahan yang berkuasa di NKRI –lebih-lebih era Mega-Hamzah –kini dipentingkan. Cara berfikir mereka legal formalistik. Karena itu wajar pemakaian gelang, noken dan atribut kesenian sebagai sebuah kebangaan identitas rakyat Papua sangat di takuti pihak penguasa untuk orang Papua memakainya. Apalagi menyanyikan lau Hai Tanahku Papua pada 1 Desember 2008 ini nanti denan menaikkan bintan kejora bagi cara pikir ini adalah tindakan subversif. Intinya mereka yan dipentingkan adalah hal-hal yang bersifat simbol.

c). Tujuan Papua Merdeka

Secara sederhana tujuan Papua Merdeka dimaksud adalah untuk menciptakan kesejahteraaan dan melaksanakan pemerintahan tanpa tekanan pihak manapun dari campur tangan asing. Berarti apa yang dimaksud Papua merdeka adalah bebas dari tekanan dan campur tangan pihak lain, baik sebagai penjajah ataupun dari mereka yang melaksanakan kekuasaan pemerintahan secara sewenang-wenang.

Maka maksud tujuan Papua Merdeka adalah mengatur pemerintahan (kekuasaan) dan mewujudkan kesejahteraan hidup agar “Papua Zona Damai”, dengan jalan mengurus keperluan dari oleh untuk diri sendiri, agar hidup mulia dimata bangsa lain. Maka Papua merdeka sama artinya dengan menciptakan “Papua Zona Damai” dalam artinya sesunggunya. Tapi kalau sekarang mengatakan “Papua Zona Damai” berarti sama maksud dan artinya dengan menerima dijajah Penjajah Indonesia/NKRI.

Hakekat Papua merdeka selama ini belum banyak diketahui. Padahal ini sangat penting agar didukung semua kalangan dan semua pihak. Mengapa hal ini bisa terjadi (kebanyak rakyat “amber” belum mengerti) apa maksud dan tujuan Papua Merdeka?
Banyak alasan tapi, Papua Merdeka, mendengar kata ini asumsi umum selama ini identik bunuh-membunuh antara TNI/POLRI disatu pihak dan TPN/OPM di pihak lain dalam rakyat Papua. Padahal hakekat sesungguhnya berjuang untuk Papua merdeka
dan mati karena untuk berjuang tujuan Papua merdeka sesungguhnya adalah mulia mati di mata Tuhan dan dimata manusia.

Kerja untuk perjuangan Papua Merdeka sebagai jalan menegakkan tujuan mulia dan suci yakni Papua Merdeka oleh TPN/OPM dan PDP misalnya Thaha Al-Hamid dan rakyat Papua umumnya belum banyak dimengerti maksud tujuannya secara baik oleh semua pihak rakyat Papua. Karena stigma negatif dan pencitraan secara besar-besaran oleh pihak penjajah untuk membenarkan tindakan dan kepentingan penjajahan mereka atas bangsa Papua, juga karena selama ini belum pernah ada penjelasan secara baik tentang maksud-tujuan dan hakekat dari Papua merdeka oleh orang Papua sendiri beserta organ perjuangannya sangat minim dirasakan.

Karena itu inti dan hakekat dari Papua merdeka selama ini belum jelas bagi masyarakat “amber” Papua. Tulisan ini mencoba mencari tahu pengertian kita (tolong bedakan kata kita dan kami, kata pertama melingkup semua, kedua membatasi saya dan hanya teman-teman saya saja tanpa anda). Nah, judul tulisan ini mencoba mau mengerti sejauh mana cakupan dan harapan dari perjuangan Papua merdeka.

Apa yang dimaksud Papua merdeka dan seterusnya penting diperkenalkan pada semua pihak bahwa tujuan perjuangan Papua merdeka adalah mulia dan suci, sejalan dengan Islam, Al-Qur’an dan juga semua agama lain menyangkut pesan moral. Syekh Yusuf Al-Makassari (seorang ulama sufi) dari Sulawesi Selatan pernah membuktikannya bersama Nelson Mandela di Afrika Selatan. Bangkit Lawan Penjajah Sekarang Juga atau Kau Lenyap!

(bersambung)

September 22, 2009 0

West Papua Revolutionary Army (WPRA) dan Wacana Dialogue Kebangsaan

Menanggapi berbagai gelagat penjajah belakangan ini, khususnya memobilisasi kekuatan Masyarakat Papua untuk melakukan Dialogue yang dinamakan “DIALOGUE KEBANGSAAN” oleh NKRI dengan pentolan Kaum Papua Indonesia (Papindo) yang ada dalam berbagai jajaran pemerintahan ataupun berbagai lembaga yang mengatasnamakan Rakyat atau Bangsa Papua, yang didorong oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), maka dengan ini dihimbau kepada seluruh rakyat West Papua dimanapun berada agar:

Mengikuti langkah-langkah yang diambil Markas Pusat Pertahanan West Papua Revolutionary Army atau Tentara Revolusi West Papua;
Tidak mudah terpengaruh dengan hasutan-hasutan penjajah yang hendak menggiring isu, bangsa dan perjuangan untuk Papua Merdeka menuju kepada sebuah Dialogue secara bersama untuk mengamankan situasi, mengikuti langkah perdamaian yang dilakukan di Nangroe Acheh Darussalam;
Memperhatikan gerakan yang mengatasnamakan perjuangan bangsa Papua yang mengarahkan orang Papua untuk mempersatukan barisan dan organisasi. Apa artinya mempersatukan organisasi dalam satu lembaga baru dengan mengabaikan Organisasi Papua Merdeka, malahan menjadikan Organisasi Papua Merdeka di bawah lembaga-lembaga bentukan baru dimaksud? Apakah ini gelagat penjajah untuk secara sistematis MENGHAPUS NAMA DAN KEBERHASILAN KERJA OPM selama ini? Siapa yang menomor-dua-kan OPM berarti adalah musuh seluruh bangsa Papua;
Menjanjikan kepada bangsa Papua dengan janji-janji bantuan dari Amerika Serikat, dukungan Vanuatu, dan lain sebagainya, TANPA bukti Surat Dukungan, Dokumen Negara atau sumber informasi yang jelas, dengan sengaja untuk membangun semangat di hati bangsa Papua, yang kemudian kalau tidak ada bukti janji-janji itu, maka orang Papua menjadi muak/ tidak bersemangat lagi untuk berjuang. Ini gelagat penjajah dalam membangun harapan palsu/ kosong, dan kemudian berakibat kekecewaan, yang akibatnya orang Papua tidak mau berjuang untuk jatidiri dan hak fundamentalnya. Continue reading “West Papua Revolutionary Army (WPRA) dan Wacana Dialogue Kebangsaan” →

September 21, 2009 1

Soal Keamanan Papua Gubernur Bertangungjawab

JAYAPURA (PAPOS)

September 3, 2009 0

KAPAN PAPUA DAMAI ?

PENDAHULUAN

Banyak pertanyaan orang Papua, misalnya ;”Kapan Papua Damai, Kapan Papua Merdeka atau “Kapan Kita Merdeka” dll. Pertanyaan fundamental tapi juga maha penting ini belum sanggup dijawab oleh kita semua. Tulisan ini parsial tidak menjawab secara konprehenshif sekaligus hanya mencoba menggagas dan menggugah kesadaran bersama guna mencari format perjuangan dan kiat apa yang sebaiknya dipikirkan rakyat Papua. Disini penulis mengajak berfikir untuk mencari solusi (jalan keluar) dari masalah maha berat tapi amat penting karena menyangkut hak bereksistence. Untuk itu pertanyaan, kita ini bangsa apa, ras apa, atau saya siapa, darimana, benarkah kita berbangsa Indonesia? Karena kenyataan bangsa Papua dan segala isi buminya di “rampok” penjajah asing. Tulisan ini tidakmencoba mempertajam pertanyaan agar menyadari betapa kewajiban mulia ini harus dipikul secara bersama-sama adalah jawaban pertanyaan ‘Kapan Papua Damai’. Kewajiban memperjuangkan Papua Damai tidak മേഞ്ഞവാബ് തപി hanya kewajiban satu dua orang atau lembaga, gerakan Papuanisasi adalah mengoptimalkan potensi tanpa egoisme primordial. Tulisan ini perspektif pemikiran, elaborasi lanjut diharapkan inovation gerakan mewujudkan impian Papua Damai, Papua Baru.

B. KELEMAHAN

Menyadari kelemahan diri, Bangsa Papua Barat, amatlah penting, agar tidak melulu menyalahkan kesalahan pada pada orang lain yang pada akhirnya kita sendiri prustasi dan lari dari kenyataan ketidakmampuan kita sendiri, mesianisme, alcohol adalah pelarian dari tanggungjawab. Agar kesadaran kesalahan dalam bangsa sendiri dapat membangkitkan Nasionalisme Papua Barat dalam artian yang sesungguhnya. Untuk itu untuk mengetahui kesalahan Bangsa Papua Barat, sebagai bagian dari insropeksi amatlah penting. Mengetahui kelemahan harus dirumuskan apa kekurangan-kekurangan itu. Ilmu logika dan ilmu kritis menyediakan pertanyaan : Apa, Bagaimana dan Mengapa, perlu dimunculkan lebih dulu. Pertanyaan seperti “Mengapa Kita di jajah? Kenapa Kita tidak berdaulat? Apa saja kekurangan kita? Bagimana Papua Barat dapat Berdaulat? Apa yang harus dilakukan orang Papua Barat? Adalah pertanyaan penting menjawab semua kekurangan dan kelemahan untuk mengetahuinya. Kita menyadari bahwa sumber segala sumber kesengsaraan Rakyat Papua ada pada (mereka/penjajah) Indonesia, Amerika dan Belanda atau bangsa-bangsa lain didunia, terutama tatkala PEPERA tahun 1963 itu karena tidak memenuhi aspek one man one voot. Tapi penting juga menyadari bahwa kelemahan juga ada pada diri kita sendiri. Kalau begitu apa saja kelemahan itu? Kelemahan kita banyak tapi pentingnya disini adalah menyadari kelemahan masa lalu itu sebagai semangat untuk bangkit kembali merebut hak kemerdekaan kita yang dirampas. Bagaimana caranya kita rebut kemerdekaan kita yang konon di Proklamasikan 1 Desember 1961 itu? Cara agar kita dapat berdaulat kembali dari kenyataan sekarang para mencuri, membunuh, merampok, memperkosa semua sumber daya alam dan manusia Papua Barat yang terus secara tidak waras alias gila dengan semakin memprihatinkan berlansung kini caranya bagaimana? Bagaimana caranya kita membebaskan diri menuju Papua Damai, Papua Merdeka dari penindasan diatas Tanah Air sendiri ? Adalah suatu pertanyaan yang senantiasa untuk dikerjakan bukan diam tanpa usaha.

C. HAMBATAN

1. Sosial-Budaya

Sumber utama penjajahan yang berlangsung secara sangat gawat saat ini adalah hegemoni sosial budaya. Berbagai aspek kehidupan rakyat Papua dikuasai oleh dominasi nilai-nilai jajahan (koloni) baik melalui lembaga resmi maupun terselubung. Budaya yang dicekoki pada bangsa kita adalah budaya penjajah, tapi kita tidak menyadari hal ini, misalnya cara bertindak, berfikir, bertingkahlaku kita, bukan sebagai orang Papua. Kita sebagaimana dikatakan Pendeta Phil Erari menjadi manusia yang aneh, karena berbicara bukan dengan bahasa sendiri, bertindak kemauan sendiri, berfikir bukan pikiran sendiri. Tapi semua adalah semua kehendak lain yang terkuasai dalam diri kita yang sesungguhnya asing dalam diri kita. Tapi terkuasai hegemoni budaya lain. Kita tidak menentukan kebebasan kita sendiri dalam budaya sebagai orang Papua. Tapi semua sudah dipaketkan untuk kita anut oleh penjajah. Disinilah esensi atau hakekat dari penjajahan tapi kita tidak menyadarinya bahkan larut didalamnya. Kita menjadi manusia aneh dimuka bumi. Kelemahan lain kita miliki sekarang adalah gap antara kultur budaya Papua yang umumnya berdomisili di pegunungan tengah dan kultur Pulau atau dekat laut. Hal kontras dalam gerakan perjuangan sehingga untuk menyatukannya menjadi satu payung adalah hanya pernah ada dalam kongres ke II tahun 2001 yang kemudian melahirkan PDP dengan satu tokoh Nasional Theys Hiyo Eluay. Sejak kematian tokoh ini Papua kini ibarat bayi kesakitan. Kita krisis pemimpin yang sekharismatik dan sekelas Theys untuk saat ini. PDP dibawah Tuan Thom Beanal sangat rapuh dan lemah ibarat hidup segan mati tak mau, demikian kondisi PDP saat ini. Disinilah letak kelemahan kita saat ini. Adapun kelemahan lain kita adalah mudah percaya pada orang lain, dan tidak memiliki kepercayaan diri, budaya kita mulai rapuh, adat kita sudah kita ganti dengan agama adalah sumber segala sumber yang paling dominant kelemahan krisis kepercayaan diri kita dari sisi budaya. Karena itu kita lebih yakin dan percaya pada orang lain daripada orang Papua sendiri. Kita mengabaikan kebaikan dan kebenaran diri sendiri, ini sangat berbahaya bagi self of confident (kepercayaan diri) sendiri sesungguhnya mampu dan lebih bisa dari orang luar berangkat dari mengagung-agungkan budaya agama lain. Musibah krisis kepercayaan diri bermula disini. Papua Pegunungan tidak diakui sebagai kebenaran dan kebaikan hanya lantaran istilah kanibal, primitif dan akhinya pedalaman. Stigma demikian terinternalisasi sejak kehadiran pihak asing menjadi melekat dan terus berlangsung.

2. Pendidikan Politik Lemah

Dalam masyarakat manapun penjajah tidak mau penduduk negeri jajahannya memberi pendidikan. Kondisi ini terjadi juga di Papua. Penjajah tidak pernah membangun infrastruktur serta suprastruktur yang memadai untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang baik dan bermutu bagi anak Papua. Kenyataan didaerah pegunungan Tengah Papua menjadi saksi bahwa dalam era abad ke 21 yang super modern ini masih primitif tanpa pernah mengenyam pendidikan. Sekalipun ada lembaga pendidikan, secara kualitas tidak memenuhi standar pendidikan bermutu. Mengingat kembali tahun 1960-an-1970-an keadaan sangat memperihatinkan generasi kala itu. Mungkin Alex Hesegem (Wakil Gubernur) bisa seperti sekarang bukan menamatkan pendidikannya di Kurima tempat kelahirannya. Tahun 70-an seorang siswa SD YPPK/YPK (lembaga pendidikan kristen yang dibangun para missionaris), untuk melanjutkan SMP jaraknya antar propinsi di Jawa. Apalagi SMA belum ada kecuali harus ke Jayapura, ukuran di Jawa antar negara, sebanding ke Singapura atau, ke Malaysia atau mungkin ke Brunei Darussalam. Perbandingannya jika SD Kurima terdaftar 100 orang siswa, melanjutkan tingkat SMP jarak sekolah jauh tidak terjangkau. Hal ini disebabkan oleh kebiasaan watak dari pemerintahan kolonialis dimana-mana karena merasa takut dan khawatir penduduk negeri jajahannya kalau tahu hak dan kewajibannya akan berontak pada pemerintahan kolonialis yang sah. Maka untuk itu biasanya penjajah berusaha membuat bodoh penduduk anak negeri jajahan. Hal demikian juga dilakukan Belanda pada bangsa Indonesia selama 300 tahun penjajahannya di Hindia Belanda. Disini kita semua rakyat Papua menjadi maklum jika kualitas dan pelayanan pendidikan buruk dan tidak memenuhi standar pendidikan semata-mata disengaja oleh penjajah dan bagian alat politik pendidikan dengan tidak menyediakan pendidikan lanjutan, sehingga anak negeri jajahan menjadi terbelakang dan tetap bodoh tanpa menuntut apa-apa dari kejahatan terselubung dengan kedok kebaikan memajukan dan membangun penjajah agar lebih beradap sesuai standar dan selera budaya penjajah. Karena itu misal kasus di Pegungungan Tengah tadi siswa yang menamatkan SD katolik di Kurima tidak dapat melanjutkan pendidikan tingkat lanjutan kecuali mereka harus pindah ke Mulia yang belum samasekali ada kenalan. Namun dari sampel 100 siswa kalau ada juga yang menempuh jarak ratusan kilometer untuk melanjutkan tingkat lanjutan SMP, maka perbandingannya dari 100 siswa hanya dua-tiga orang siswa, tapi jika mau melanjutkan SMU/SMA dimana? Sekolahnya tidak ada, alias pemerintah tidak menyediakan tingkat lanjutan untuk tiga anak tadi agar bisa melanjutkan tingkat lanjutannya, otomatis gugur semua. Belum lagi bias hegemoni budaya asing dalam budaya Papua. Dalam salah satu penelitian yang dilakukan LP3S, menemukan kasus kebingungan anak-anak SD Papua dengan kurikulum dipaketkan dari Jakarta. Siswa SD di Papua bingung tatkala guru membacakan dan siswa secara bersama harus mengikuti dalam pelajaran latihan membaca. Tatkala guru membaca : INI BUDI, INI WATI, siswa Papua, mengira BUDI dan WATI itu makluk seperti apa, hewan kah, sapi, atau barang seperti apa, sebab nama-nama itu begitu asing ditelingga mereka dan dalam lingkungan budaya mereka sehari-hari sendiri. Belum lagi kualiats tenaga guru, buku-buku, kurikulum, buku pedoman, hingga tulisan ini ditulis kondisi ini masih berlangsung disejumlah daerah terpencil di seluruh Papua. Ini artinya apa? Bahwa untuk menuju Papua Merdeka atau Papua Damai, kenyataan kita hadapi dengan mayoritas penduduk dengan angka hampir 90 % penduduk Papua tidak dapat baca tulis alias buta aksara. Logikanya jika dalam era tahun 70-an kalau benar bisa kita merdeka kala itu sekarang sudah bagus atau seperti apa, kita belum pernah dapat membayangkannya, namun kondisi itu masih berlanjut hingga dewasa ini tanpa ada perubahan yang significant. Kita sulit membayangkan juga kualitas para aparat yang mengisi jabatan instansi pemerintahan kala itu, kira-kira seperti apa? Persis seperti Indonesia dulu, banyak korupsi. Jangankan zaman itu, di zaman ini saja, Contoh kala kita terima otonomi khusus dalam era ini banyak sekali ijazah palsu atau mereka yang menyelesaikan pendidikannya dengan ijazah persamaan setelah menjadi pejabat publik yang bergengsi. Kita jangan lupa Gubernur kita sekarang pelantikannya berlarut-larut hanya masalah ijazah walaupun secara kaulitas kita tahu bahwa Bas Suebu adalah salah satu sedikit orang Papua yang genius kita miliki saat ini. Kita belum punya data kepastian ada tidak PNS kita di Papua yang buta huruf, tapi banyak dugaan ada terutama Kabupaten pemekaran baru. Kita kembali kesoal pendidikan, bahwa penjajah sering menerapkan kebijakan ganda, pada negeri jajahan mereka agar penduduknya tidak berpendidikan untuk menutupi kedok kejahatan kolonialisme mereka yang sangat mematikan masa depan negeri jajahan. Upaya kecerdasan rakyat dimatikan dengan membiarkan orang-orang jajahan hidup tanpa pendidikan. Anak-anak negeri jajahan paling tinggi berpendidikan sampai SMA atau kalau mengeyam perguruan tinggi dengan kurikulum dan pengajaran serta buku standar di paketkan pihak penguasa. Hal ini terus berlangsung di Papua. Apalagi MKDU, antropologi, sebagai mata kuliah wajib semua jurusan yang diajarkan di Uncen karangan Koenjraningrat, bahwa orang Papua pernah berkeliaran di daerah Jawa Timur, untuk apa ini semua dengan kedok ilmiah? kelanggengan kolonisasi. Mengemukakan semua kelemahan ini bukan semata-mata membuka kedok sendiri tapi memenuhi tujuan judul tulisan tentang beberapa kelemahan bahwa esensinya, kelemahan itu ada diseputar pendidikan. Artinya masyarakat kita dalam banyak laporan menunjukkan tingginya angka buta aksara. Tujuan menyinggung soal pendidikan disini untuk membuktikan bahwa kelemahan orang Papua sebagai diutarakan diatas nyata adanya. Sehingga ada perhatian semua pihak terutama pemerintah daerah untuk menuju Papua damai, soal pendidikan adalah amatlah mendasar. Rekomendasi penulis para Bupati, dan Gubernur, bahwa dalam era Otsus dengan kelimpahan banyak rupiah yang mengalir ke Papua lebih banyak di alokasikan pada sektor pendidikan, dengan memberi beasiswa, baik didalam negeri maupun di luar negeri. Jika Papua mau keluar dari kelemahan bahwa lembaga pendidikan dengan fasilitas lengkap, dan guru adalah faktor utama peserta didik dapat berhasil guna mempersiapkan anak-anak Papua kelak untuk membangun diri, negeri dan bangsanya penting dikerjakan sekarang oleh para Bupati. Masing-masing Bupati secara periodik dapat mengirim anak-anak Papua disejumlah negara Eropa, Amerika dan Australia, Jepang dan Korea. Sepulangnya mereka sudah dapat melakukan berubahan besar ditanah air adalah harapan dan kepastian jika investasi pendidikan ini diperhatikan. Gubernur dapat mengumpulkan para Bupati dan mengintruksikan agar masing-masing Kabupaten dapat mengirimkan putra-putri terbaiknya di sejumlah negara Eropa, Australia dan Asia atau Amerika/Latin. Bagian ini saya sudahi dengan rekomendasi untuk diperhatikan oleh Gubernur dan segera mengintruksikan para Bupati agar sesegera mungkin mengutus duta pelajar anak-anak Papua di berbagai negara dalam berbagai jurusan keluar negeri. Penyebab utama sikap dependensi (ketergantungan) pembebasan datang dari langit, mesianisme, kargoisme dan hedonisme atau mudah tergoda kenikmatan sesaat adalah kurangnya moralitas dan pendidikan di Papua. Kebijakan nasional penjajah menyebabkan rakyat kita di Papua Barat menjadi buta politik, dan implikasinya sikap dependence dan harapan datangnya dewa pembebas dari diluar dirinya, misalnya Tuhan. Karena itu polityic education, oleh berbagai lembaga keagamaan, dan organisasi kepemudaan lainnya penting terus di lakukan terutama Front Pepera, AMP, BEM, HMPJ, AMPTPI dan lain-lain harus terus di lakukan di lapisan masyarakat bawah (grass root). Sektor lain kita juga selama ini kurang menyadari, tapi ini harus diketahui bahwa ada kebijakan tidak populer penjajah menerapkan kebijakan nasionalnya untuk membuat sikap kita merasa butuh terus kehadiran penjajah adalah dengan cara semua sarana produksi dan indus
tri kebutuhan bahan-bahan pokok dibuat di negeri seberang. Kondisi saat ini belum ada induntri atau pabrik pakaian, makanan atau minuman, kita bisa mendapatkannya dengan biaya yang sangat mahal. Hal ini diperparah lagi dengan kolonisasi para kolonialis dengan membuat kebijakan nasionalnya dengan penyediaan bahan-bahan pokok semua didatangkan dari negeri penjajah diseberang lautan adalah bagian dari usaha sistematis menjauhkan anak negeri dari aspek lalulintas pergaulan dunia. Kebutuhan pokok misalnya sandang, papan, dan pangan tidak dicoba disediakan oleh anak negeri, semua di sediakan diluar adalah upaya-upaya yang kita maksudkan dengan upaya pembosaian atau pengkerdilan suatu daerah dari pergaulan lalulintas manusia lain di wilayah jajahan. Mentalitas kita menjadi dan dibuat oleh penjajah sesuai dengan rencananya menjadi ketergantungan yang berlebihan (dependent) kepada penjajah. 3. Moralitas Orang Papua Soal moralitas adalah kekurangan dan kelemahan paling utama mau ditempatkan disini, bukan karena orang Papua jarang pergi ke Gereja, atau ke Masjid, bukan pula karena orang Papua kurang percaya pada Tuhan. Orang Papua banyak yang berdo’a baik pagi maupun menjelang malam hari, orang Papua banyak yang sembayang dan puasa tetapi yang tidak sedikit pula orang Papua minum, main perempuan (bukan isterinya sendiri), anak-anak remaja bergaul bebas (free sex). Bukan ini yang mau dimaksudkan disini dibawah judul kecil ini. Walaupun soal ini adalah soal penting juga namun tugas untuk menyampaikan ini adalah para Pendeta, Pastor, dan Ulama. Dan yang paling penting adalah upaya pembinaan sejak dini dari dalam keluarga sendiri itu lebih penting dalam soal yang dimaksudkan diatas. Kalau berbicara soal moralitas selain yang di sebutkan diatas banyak lain lagi yang harus menjadi tugas rutin para pendeta, pastor dan ulama, diantaranya, korupsi para pejabat, perselingkuhan para ulama sendiri, pemerkosaan para ustadz sendiri, korupsi oleh para pendeta dan para pastor sendiri yang menduduki jabatan publik bukan hal baru bagi kita. Tapi Moralitas yang dimaksudkan disini lebih pada budaya malu pada diri sendiri. Kita harusnya malu kalau tidak percaya pada diri sendiri, pada budaya sendiri, pada orang sendiri, bukan percaya pada orang asing. Karena itu saling tidak percaya pada orang sendiri adalah kerendahan moral. Kita menghianati kesepakatan bersama dengan menerima Otonomi khusus Papua, kita mau menerima menjadi atau mencalonkan diri sebagai pejabat yang dipromosikan oleh penjajah, yang sesungguhnya itu sebagai alat memecah belah semangat juang kesatuan dan persatuan untuk menuju Papua Damai, Papua Merdeka. PDP meninggalkan posnya dengan menerima komisaris PT Freeport, Wakil ketua PDP, meninggalkan posnya dengan menerima jabatan sebagai MRP, buatan kolonialis, Yap salossa (Gubernur era Otsus Papua Pertama, Almarhum 2006) menjalonkan diri jadi Gubernur Papua dengan meninggalkan PDP sebagai anggota Panel. Yoris Raweyai meninggalkan posnya dan berkampanye NKRI dari Jakarta setelah menjadi anggota DPR RI dari Golkar, kembali mencalonkan diri disaat rakyat dan beberapa organ perjuangan masih menentang pembentukan Propinsi IRJABAR, malah mencalonkan diri sebagai Gubernur dengan menghkianati rakayat Papua. Singkatnya semua anggota DPRD dan DPR RI DPD RI, Bupati pemekaran Papua dewasa ini adalah mantan anggota PDP. Mau menerima dan mencalonkan diri dalam jabatan apapun di era Otsus Papua adalah kelemahan moralitas yang dimaksudkan disini. Inilah sesungguhnya kita tidak patuh pada hati nurani kita sendiri tapi gampang percaya orang lain dengan mudah menerima tawaran orang, kemauan orang, perintah orang asing. Kita mudah terima dan membiarkan hati nurani kita adalah kelemahan moralitas bangsa Papua Barat. Kita bahkan mudah percaya mulut manis dengan iming-iming semua fasilitas dari kolonialis dengan mengabaikan kehendak diri sendiri untuk berdaulat, Papua Merdeka. Inilah yang mula-mula terjadi pada para tokoh pemimpin Papua pada masa sebelum dan setelah Pepera tahun 1940-an dan 1960-an. Beberapa kepala suku di bawa keliling Indonesia oleh Soekarno, diberi minum beer, ada paha ayam ( perempuan WTS), dan jalan-jalan keliling Indonesia. Kita tahu ini tapi kita mengulanginya dan terus akan mengulangi adalah kelemahan moralitas orang Papua. Mentalitas kita adalah mentalitas budak. Karena itu mentalitas kita rapuh, tidak kokoh, mudah diintervensi, gampang dibujuk, lemah terhadap tawaran nilai baru dan gampang diatur-atur orang asing, mudah diperintah-perintah orang lain dan kita mau juga melaksakan perintahnya dengan kemasan tawaran menggiurkan, wanita, uang, dan jabatan. Ini semua adalah kelemahan dan bobroknya moralitas manusia Papua yang berlangsung pada masa lalu, kini dan akan datang (?). Kita tidak memiliki prinsip sendiri, tapi menganut dan menerima prinsip para penjajah dengan mengabaikan keutamaan nilai sendiri tidak menghargai budaya sendiri. Sumber: http://ismail-asso.blogspot.com/2009/05/kapan-papua-damai.html?zx=a078a9a14e637fbb

August 18, 2009 0

Mantan Tapol Tuding WPNA Lakukan Pembohongan Publik

Posted Juli 31, 2009 by agamuanews

Oleh : Media Papua

Manokwari, Media Papua – Mantan tahanan politik dan narapidana politik (Tapol/Napol) Papua Merdeka Eliezer Awom menuding kelompok West Papua National Authority (WPNA) selama ini telah melakukan pembohongan terhadap orang -orang Papua. Tudingan tersebut disampaikan Eliezer saat menggelar jumpa pers di kantor Dewan Adat Papua (DAP) wilayah Kepala Burung yang difasilitasi Direktur LP3BH Manokwari, Yan Christian Warinussy, SH.

Eliezer mengaku sengaja menggelar jumpa pers untuk meluruskan konsensus yang saat ini sedang dibangun oleh WPNA. Sebab, jika tidak diluruskan masyarakat akan terus menjadi korban. Menurutnya, konsensus-konsensus sudah dibangun sejak tahun 2002 lalu. Sehingga saat ini tidak perlu lagi membangun konsensus baru untuk mencari dukungan, karena senantiasa akan membingungkan masyarakat.

Mantan Tapol/Napol ini juga mengaku sudah menyarankan kepada tim konsensus untuk mencari jalan terbaik untuk perjungan Papua Merdeka. Tapi lanjut Eliezer saat pertemuan di Jayapura beberapa waktu lalu, tim konsensus tetap ngotot untuk membentuk konsensus baru. “Kelompok yang melakukan kebohongan ada selama ini dan terjadi dimana-mana, sehingga ada yang masuk penjara,” tuturnya seraya menyebut kelompok WPNA yang melakukan kebohongan tersebut.

Menurutnya, keolompok tersebut telah merugikan masyarakat dengan membentuk kegiatan-kegiatan. Bahkan, mereka juga sudah berani mengedarkan selebaran kepada masyarakat. Bukan hanya itu, tapi akibat kegiatan-kegiatan seperti demo telah membawa beberapa orang Papua untuk ditahan dengan tuduhan melakukan tindak pidana makar. Dirinya mengku sudah banyak bukti-bukti berupa video dan selebaran yang menyatakan Edison Waromi akan membawa persoalan Papua ke PBB. Eliezer dengan tegas mengatakan hal itu tidak benar.

Lanjut Eliezer, yang berhak membawa persoalan Papua ke PBB adalah negara-negara anggota PBB yang mendukung kemerdekaan bangsa Papua. “Tidak ada seorangpun yang bisa membawa persoalan Papua ke PBB. Tetapi yang bisa hanyalah negara anggota PBB yang mendukung bangsa Papua untuk berdaulat sendiri. Jadi stop kebohongan, rakyat juga mulai ambil sikap karena kelompok tersebut merugikan perjuangan,” tuturnya lagi.

Ketika ditanya soal keinginan warga Papua untuk berdialog dengan pemerintah, Eliezer mengku bagi dirinya selaku pilar Tapol/ Napol Papua Merdeka tidak mau lagi untuk berdialog. Apalagi ia melihat pemerintah Indonesia sendiri yang tidak menginginkan dialog tersebut. Dengan terang-terangan ia menginginkan perundingan dengan melibatkan pihak ketiga.

Aktivis Papua Merdeka, Melkianus Bleskadit pada kesempatan itu juga meminta pemimpin-pemimpin perjuangan Papua Merdeka untuk bersikap dewasa dalam melihat dan menyelesaikan persoalan. Jangan sampai target perjuangan yang sudah dicapai terganggu dengan sikap yang tidak dewasa tersebut. “Saya cuma menginginkan pemimpin-pemimpin organisasi Papua Merdeka untuk bersikap lebih dewasa,” tuturnya. (es)

July 31, 2009 0

SEMUA KASUS PENEMBAKAN DI TEMBAGAPURA TIMIKA ADALAH TANGGUNGJAWAB PT.FREEPORT INDONESIA DAN TNI/ POLRI

Statemen Resmi OPM terkait insiden PT. Freeport Indonesia
HE WEST PAPUA NATIONAL ARMY
TENTARA NASIONAL PAPUA BARAT
MARKAS KOMANDO PEMBEBASAN
NASIONAL PAPUA BARAT
———————————————————-

PRESS RELEASE JEND. KELLY KWALIK

SEMUA KASUS PENEMBAKAN DI TEMBAGAPURA TIMIKA ADALAH TANGGUNGJAWAB PT.FREEPORT INDONESIA DAN TNI/ POLRI

Salam Revolusi

Kepada Masyarakat Dunia, Perserikatan Bangsa-Bangsa, Bangsa Australia, Bangsa Amerika Serikat, Uni Europe dan Asia Pacific serta Bangsa Colonial Indonesia.

Atas nama Allah Pencipta Tanah Papua Barat, atas nama Leluhur bangsa Papua Barat, atas nama Moyang bangsa Papua Barat, atas nama Tulang Belulang yang dibantai karena keganasan Latinas Colonial Indonesia, dan atas nama seluruh Masyarakat Papua Barat, saya Jenderal Kelly Kwalik menyatakan bahwa, seluruh kejadian penembakan, baik Security maupun Warga Negara Australia di Tembagapura Timika adalah tanggungjawab PT.Freeport Indonesia dan TNI/POLRI. Untuik itu atas nama bangsa Papua Barat, Kami sampaikan kepada Negara Australia bahwa, Bangsa Papua Turut berduka atas inside penembakan Al. Saudara Drew Nicholas Grant.. Selalu pemimpin besar TPN-OPM mau sampaikan bahwa, persoalan penembakan terhadap Saudara al adalah murni conspiracy pengalian keamanan. TNI-POLIRI dan PT.Freeport Indonesia bertanggungjawab penuh.

Masyarakat Dunia yang kami hormati,

Sebagaimana pernyataan saya selaku pimpinan panglima besar Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN-OPM) tentang kejadian di sepanjang jalan Km. 50 sampai dengan Km. 74, Tembagapura. Ingin saya menyatakan bahwa, segala kejadian di seluruh Tanah Papua maupun di Areal PT.Freeport Indonesia Tembagapura – Timika – Papua adalah sebuah prose’s rekayasa belaka oleh Pihak Colonial Indonesia lewat pasukan TNI-POLRI untuk mencari keuntungan dalam kedudukan, kepangkatan dan Kekayaan. Semuanya adalah hanya sebuah aduh domba yang sengaja diciptakan oleh Pasukan colonial Indonesia (TNI-POLRI) selama hampir setenga Abad Papua Barat Ada dibawah colonial Indonesia.

Semua kejadian mulai; Hari Rabu jam 4.00 WIP. Sekitar 30 Pasukan masuk ke Mil 74 dan melakukan penyerangan terhadap fasilitas PT.Freeport Indonesia. Tidak ada korban Jiwa. Dalam peristiwa ini 1 bus PTFI, 2 Mobil, 1 Kontener di Bakar. Terjadi tembak menembak antara pasukan TPN dan gabungan Pasukan TNI – POLRI dari Jam 6.00 – 15.00 WIP. Terjadi pengibaran bendera Pusaka Bangsa Papua (Sang Bintang Kejora) diatas Puncak Trowongan Mil 74 dari Jam 700-15.00 WIP. Situasi kemudian dikacaukan oleh TNI pukul, 16.00 WIP. sekitar 500 pasukan gabugan TNI-POLRI sedang menguasai Mil 68 sampai dengan Mil 74. Hingga penembakan Al. Drew Nicholas Grant adalah sebuah konspirasi pengalihan keamanan yang terjadi dipihak kubuh TNI-POLRI.

Untuk memperkeruh situasi dan sebagai tindakan kebiadaban sebuah sifat dasar dalam setiap operasi TNI dan POLRI bangsa Indonesia yang sangat brutal, akibatnya terjadi penembakan terhadap Karyawan PT.Freeport Indonesia asal Warga Negara Australia. Kejadian tersebut terjadi di Mil 53 pada pukul, 4.00 WIP. Peristiwa ini terjadi ketika 4 Karyawan PT.Freeport sedang menuju ke Mil. 68 untuk bekerja. Dalam Mobil ada 4 orang, karyawan yang lain luka-luka sementara karyawan asal Australia meninggal dunia.

Melihat kondisi aduh-domba yang rupanya MEMOJOKAN TPN-OPM, tanpa ada sebuah pembuktian, maka. Tepat pukul, 11.00 WIP, hari minggu. TPN – OPM melakukan penyerangan terhadap Mobil PT.FI dan TNI yang sedang mengangkut Pasukan Gabungan TNI-POLRI ke Mil 68. Dalam kejadian ini, 4 Mobil PTFI rusak, dan di Tambah 2 Mobil TNI-POLRI. Peristiwa tembak-menembak ini tertujuh kepada TNI-POLRI yang mengakibatkan 1 Anggota Security Tewas dan 1 lagi Anggota Brimob Tewas dan 3 orang lainnya Luka-Luka. Pengalaman kasus penembakan 2 Warga Amerika Serikat tahun 2000 di Mil 62-63 yang mengorbankan orang Papua, sementara pelaku penembakan jelas-jelas adalah Anggota Kopasus. Membuat kami harus bertindak mengincar TNI-POLRI sesuai surat Perintah Operasi (PO) yang tidak mengorbankan masyarakat sipil.

Bersambung……..
Statemen Resmi OPM terkait insiden PT. Freeport Indonesia

Kami bangsa Papua Barat sungguh menyadari, bahwasannya semua peristiwa demi peristiwa yang mengakibatkan terjadinya pembantaian demi pembantaian, penculikan, pemusnahan, penganiayaan dan pemerkosaan adalah sifat dasar Colonial yang selama ini diterapkan oleh Bangsa Indonesia lewat TNI-POLRI di seluruh Tanah Papua Barat. Bukan hanya itu yang terjadi, semua program kolonisasi terhadap bangsa Papua Barat juga terjadi diberbagai lapisan kehidupan, baik social, economy, budaya, kesenian dan lebih dari pada itu adalah sistem pemerintahan yang diterapkan di Tanah Papua adalah penuh dengan conspiracy politic economy.

Peristiwa-peristiwa seperti ini bukan sebuah scenario yang baru kali ini dilakukan oleh Pihak Colonial Indonesia lewat TNI-POLRI di Areal PT.Freeport Indonesia dan Papua Barat keseluruhan, apa yang terjadi di sepanjang jalan PT.Freeport Indonesia ini adalah satu bagian kecil tindakan brutal yang sangat biadap dari sekian tindakan keganasan TNI-POLRI. Sehingga saya atas nama bangsa Papua Barat mau menyatakan bahwa, Kejadian demi kejadian diatas adalah satu dari sekian kejadian paling sadist yang pernah dilakukan oleh TNI-POLRI di Tanah Papua Barat.

Bukan hanya persoalan dalam negeri, kadang kalanya, persoalan luar negeri menjadi sebuah balas dendam Indonesia mengatas namakan TPN-OPM. Dengan berbagai penyusupan, pembunuhan kemudian melansir segala kejadian tersebut kepada pihak TPN-OPM. Pembunuhan

Warga dunia dan Para simpatisan bangsa Papua yang kami muliakan,

Sesungguhnya, perjuangan kami bangsa Papua adalah perjuangan untuk memperoleh kedaulatan (Kemerdekaan penuh) dari penjajahan Colonial Indonesia. Perjuangan TPN-OPM adalah perjuangan terhormat, perjuangan berwibawa, bukan perjuangan sporadic atau perjuangan brutal, sebagaimana selama ini dilakukan oleh Colonial Indonesia terhadap masyarakat sipil di Tanah Papua Barat.

Catatan memorials bangsa Papua atas keganasan colonial Indonesia dengan sikap brutal berawal ketika itu, kebrutalan colonial Indonesia terjadi pada tahun 1962, ketika itu secara Defector bangsa Papua Barat telah menyatakan Kemerdekaan pada tanggal, 1 December 1961 dengan nama Negara adalah Papua Barat (West Papua), nama bangsa adalah Bangsa Papua, Nama Bendera adalah Bintang Kejora dan Lagu kengsaan adalah Hai Tanahku Papua. Selain lambang Negara dan lainnya diatas, bangsa Papua pada saat itu sudah memiliki 12 Partai politic dan Dewan Rakyat Nieuw Guinea. Ini semua adalah sebuah fakta sejarah yang telah dikebiri oleh Bangsa Indonesia bersama bangsa-bangsa capitalist yang hanya mengejar kekayaan alam Tanah Papua.

Masyarakat dunia yang kami muliakan,

Kekejaman bangsa Indonesia di Tanah Papua telah di mulai sejak tanggal, 12 April 1961 ketika Sukarno memerintahkan kepada seluruh angkatan bersenjata Colonial Indonesia untuk aksi militer dengan nama Commando Rakyat. Dimana dalam komandonya President Soekarno mengatakan, “…Belanda mengadakan (Negara Papua), Belanda Mengibarkan Bendera Papua, Belanda Mengadakan Lagu kebangsaan Papua..” Kita tidak boleh diam, Kita harus bertindak……. Setelah Colonial Indonesia mengeluarkan Commando Rakyat, juga dikeluarkan commando Mandala untuk membunuh manusia Papua dengan melakukan berbagai operasi yang menelan korban Jiwa rakyat Papua. Mulai dari Operasi Banteng, Operasi Garuda, Operasi Serigala, Operasi Naga, Operasi Lumba-Lumba, Operasi Grakula, Operasi Koteka, Operasi Silet, Operasi Matoa, Operasi Mambruk serta masih banyak lagi dan berbagai bentuk terror serta intimidation dan aduh domba yang dilakukan oleh Colonial Indonesia lewat TNI-POLRI.

Warga dunia yang kami banggakan,

Selain berbagai bentuk operasi dan penganiayaan diatas, juga terjadi berbagai kekerasan dalam structure kehidupan bangsa Papua Barat. Diantaranya adalah pemaksaan kepada masyarakat Papua untuk menggunakan bahasa Indonesia, Structure pemerintahan dikuasai oleh Non Papua, Pembunuhan dan atau pemusnahan manusia Papua melalui transmigration, pemusnahan manusia Papua melalui Keluarga Berencana (KB) Pembunuhan manusia Papua melalui Minuman Keras, Pembunuhan melalui perempuan pelacur yang dikirim dari Pulau Jawa, Bali, Sumatra, Sulawesi dan Maluku, Penguasaan wilayah Papua melalui sistem pemerintahan dengan melakukan pemekaran Propinsi, Pemekaran Kabupaten dan berbagai perusahan asing yang masuk ke Tanah Papua lalu mendukung Colonial Indonesia dalam hal ini TNI-POLRI dengan memberikan Facilities untuk memusnahkan Manusia Papua yang mengeruk kekayaan alam Papua.

Berbagai bentuk kekerasan diatas hanya menjadi sebuah duka dan penderitaan panjang rakyat Papua Barat dalam mengarungi roda kehidupan di tanah yang Allah ciptakan untuk bangsa Papua Barat. Dunia membisu… seolah-oleh turut mendukung Bangsa Colonial Indonesia untuk memusnakan manusia Papua. Duniapun memberikan segala macam facilities demi kepentingan dunia di Tanah Papua dan demi memusnakan manusia Papua. Sementara manusia Papua hanya berdoa dan berjuang untuk mempertahankan hidup. Manusia Papua menjadi makluk manusia yang tidak berdaya dari segala macam conspiracy economy Politic para kaum pemilik modal dan kaum penjajah.

Warga dunia yang kami hormati,

Peristiwa demi peristiwa di Tanah Papua yang selama ini terjadi, terutama peristiwa-peristiwa penembakan di sepanjang Areal PT.Freeport Indonesia sesungguhnya adalah sebuah conspiracy kepentingan economy TNI-POLRI dan para mafia economy Indonesia. Penembakan atas dua Warga Negara Amerika yang note bane adalah staff Pengajar di SPJ adalah sebuah conspiracy satu piring dua sendok yang mengorbankan masyarakat Papua. Semua kejadian kekerasan semuanya selalu dilemparkan kepada pihak TPN-OPM, sementara pelaku sesungguhnya adalah sedang berpesta dibalik penderitaan dan tuduhan dunia terhadap bangsa Papua terutama TPN-OPM.

Sebagaimana telah saya selaku panglima tertinggi Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat .. Jenderal Kelly Kwalik…tegaskan pada bagian pertama, Semua kasus penembakan di Areal PT.Freeport Indonesia terutama terhadap Saudara al. Drew Nicholas Grant adalah Tanggungjawab PT.Freeport Indonesia dan TNI-POLRI. Telah jelas bahwa, Conspiracy perebutan penguasaan Security PT.Freeport Indonesia antara Sipil Social Security, POLRI dan TNI. Penarikan pasukan TNI dari Areal PT.Freeport Indonesia telah menciptakan situasi keamanan yang tidak kondusip di antara pihak TNI dan Pihak Kepolisian. Di Tambah lagi dengan keinginan PT.Freeport Indonesia yang merencanakan sipil security. Belum lagi conspiracy pencurian facilities PT.Freeport Indonesia (BESTU) yang sering dilakukan oleh pihak TNI dan juga Pihak POLRI.

Saya selaku pimpinan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat membantah dengan tegas semua pernyataan baik oleh PANGDAM TRIKORA, KAPOLDA PAPUA maupun Secretaries menteri Politic dan Keamanan negara colonial Indonesia yang mencoba-cobah untuk tidak bertanggungjawab atas pembunuhan Saudara al. Drew Nicholas Grant. Kalau Bangsa Colonial Indonesia merasa sebagai negara yang beradap, yang menghargai nilai makluk manusia, maka saya meminta Indonesia harus mengakuinya secara gentlemen, tetapi apabila bangsa Indonesia adalah bangsa Biadap yang tidak menghargai nilai kemanusiaan, maka teruslah tunjukan kebiadaban colonial Indonesia di mata dunia International…. Karena memang bangsa Colonial Indonesia telah membangun negara dengan kebiadaban dan penuh kebobrokan.

Warga Dunia yang kami hormati,

Kalau situasi ini kemudian semua pihak menyalakan Tentara Pembebasan Nasional Tanah Papua Barat, TPN-OPM, maka saya ingin menyampaikan kepada dunia bahwa:

1. Pasukan TPN-OPM akan melakukan gerakan perlawanan terhadap segala bentuk tuduhan.

2. Segala operasi perlawanan pasukan tentara pembebasan Nasional atas TNI-POLRI akan menjadi tanggungjawab kami selaku Pimpinan Besar TPN-OPM. Diluar itu adalah pihak-pihak kepentingan dan tentunya pasti adalah pihak TNI-POLRI yang selama setengah Abad telah menunjukan prestasinya dimata Indonesia, Mata public International dan mata masyarakat Papua.

3. Kami akan terus melakukan perlawan hingga akhir hayat kami, dan akan menghentikan secara total operasi penambangan PT.Freeport Indonesia dan akan berhenti apabila ada pihak dunia/negara lain mau menjadi mediator dalam menyelesaikan persoalan Papua Barat.

4. Kami menghimbau kepada dunia untuk melihat persoalan ini secara professional dan kepada Warga negara Papua Barat untuk satukan langka, satukan barisan dan satukan kekuatan untuk mengembalikan Tanah Papua ke Pangkuan West Papua dari tanggan Colonial Indonesia yang saat ini sedang menjajah bangsa Papua Barat.

Demikian pernyataan press ini kami sampaikan atas perhatian kami ucapkan terima kasih.
Timika, 15 Jul. 09
Markas Besar
Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat

JENDERAL KELLY KWALIK
Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat

July 5, 2009 1