Category: Media SPM

Opini dan liputan khusus bersumber dari SPMNews sebagai media propaganda dan liputan media lain.

Undangan Terbuka kepada Pemangku Alam dan Adat Papua dari Suku-Suku di West Papua

Catatan: Kecelakaan dan Musibah Terus Menimpa NKRI Sebagai Penegakkan Hukum Alam

Pemangku Alam dan Adat Papua menyatakan barusan ini kepada SPMNews bahwa berbagai tuah sudah mulai dikenakan kepada NKRI sejak 1 Desember 2004, sebagai hasil perumusan ratusan Kepala Suku Melanesia di salah satu Pulau di Republik Vanutu yangyang telah terbukti beroperasi atas nama Alam dan Adat Melanesia dan kini Alam dan Adat Papua sendiri telah bergabung akhir tahun 2008, telah melakukan kegiatan-kegiatan gerilya adat dengan berbagai kegiatan.

Walhasil, saksikanlah berbagai tulah yang ditimpakan KHUSUSnya kepada:

  1. Pulau Jawa
  2. Pulau Sumater
  3. Pula Sulawesi dan
  4. Kepulauan Maluku

Ketiga tempat/pulau/bangsa ini telah mendatangkan penderitaan yang berkepanjangan bagi bangsa, tanah, adat dan alam Papua, dan kini penegakkan Hukum Alam dan Hukum Adat Papua dan Melanesia memasuki era emas.

Kapan selesai?

Akan selesai sampai Papua Merdeka

Untuk itu kami sampaikan

Undangan Terbuka kepada Pemangku Alam dan Adat Papua dari Suku-Suku di West Papua

untuk bergabung dalam peristiwa-peristiwa ini

Kiranya kalian semua bergabung dalam barisan ini, agar supaya Tanah dan Bangsa Papua serta Melanesia menjadi tempat yang damai, indah dan surga bagi kita semua, seperti yang pernah dinikmati nenek-moyang orang Melanesia sebelum bangsa dan penjajah lain menginjakkan kaki mereka di atas tanah leluhur kami.

Demikian Undangan terbuka ini kami sampaikan dan bagi Pemangku Alam/Adat Papua yang tertarik, silahkan kontak ke trpb@papuapost.com

Ms.WWW. Kode Operasi “AWAS!”

0

Undangan Terbuka kepada Pemangku Alam dan Adat Papua dari Suku-Suku di West Papu

Catatan: Kecelakaan dan Musibah Terus Menimpa NKRI Sebagai Penegakkan Hukum Alam

Pemangku Alam dan Adat Papua menyatakan barusan ini kepada SPMNews bahwa berbagai tuah sudah mulai dikenakan kepada NKRI sejak 1 Desember 2004, sebagai hasil perumusan ratusan Kepala Suku Melanesia di salah satu Pulau di Republik Vanutu yangyang telah terbukti beroperasi atas nama Alam dan Adat Melanesia dan kini Alam dan Adat Papua sendiri telah bergabung akhir tahun 2008, telah melakukan kegiatan-kegiatan gerilya adat dengan berbagai kegiatan.

Walhasil, saksikanlah berbagai tulah yang ditimpakan KHUSUSnya kepada:

  1. Pulau Jawa
  2. Pulau Sumater
  3. Pula Sulawesi dan
  4. Kepulauan Maluku

Ketiga tempat/pulau/bangsa ini telah mendatangkan penderitaan yang berkepanjangan bagi bangsa, tanah, adat dan alam Papua, dan kini penegakkan Hukum Alam dan Hukum Adat Papua dan Melanesia memasuki era emas.

Kapan selesai?

Akan selesai sampai Papua Merdeka

Untuk itu kami sampaikan

Undangan Terbuka kepada Pemangku Alam dan Adat Papua dari Suku-Suku di West Papua

untuk bergabung dalam peristiwa-peristiwa ini

Kiranya kalian semua bergabung dalam barisan ini, agar supaya Tanah dan Bangsa Papua serta Melanesia menjadi tempat yang damai, indah dan surga bagi kita semua, seperti yang pernah dinikmati nenek-moyang orang Melanesia sebelum bangsa dan penjajah lain menginjakkan kaki mereka di atas tanah leluhur kami.

Demikian Undangan terbuka ini kami sampaikan dan bagi Pemangku Alam/Adat Papua yang tertarik, silahkan kontak ke trpb@papuapost.com

Ms.WWW. Kode Operasi “AWAS!”

0

Perang Masih Berlanjut di Perbatasan West Papua – PNG

Menutur Laporan per telepon ke SPMNews, perang di bawah komando Gen. TRPB Mathias Wenda sebagai Pangkorti (Panglima Komando Revolusi Tertinggi dari TRPB (Tentara Revolusi Papua Barat) sedang berlangsung hingga saat ini di wilayah perbatasan West Papua – PNG.

Baku tembak sedang terjadi, pasukan TNI dan TRPB dalam siaga satu.

Dalam operasi sebelumnya, setidaknya 4 anggota TNI ditembak mati, dua di Pos Penjagaan perbatasan, dan dua lainnya ditembak saat patroli di jalan menggunakan Sepeda Motor. Dua buah senjata TNI dirampas pasukan TRPB.

Walaupun begitu, SPMNews tidak dapat mengkonfirmasi di Lapangan mengingat kondisi lapangan yang tidak mengizinkan.

Demikian sekilas info.

0

Pesan Khusus Menjelang Pemilu NKRI 2009: Mengatur Pengungsi di Saat Kerusuhan/Peperangan

TENTARA REVOLUSI PAPUA BARAT (TRPB)
Markas Komando Revolusi Tertinggi
——————————————————————-

Disampaikan kepada seluruh masyarakat bangsa Papua: tokoh Adat, Kepala Suku, Tokoh Pemuda, organisasi dan aktivis HAM, pegiat dan organisasi LSM bahwa dalam rangka menyelamatkan diri dari segala kebiadaban NKRI berlanjut di abad ini, seperti yang terjadi di abad lalu, maka diserukan agar memperhatikan hal-hal berikut, bilamana terjadi kerusuhan, konflik atau peperangan antara pejuang aspirasi bangsa Papua atau masyarakat sipil dengan aparat kepolisian dan tentara NKRI bahwa:

  1. TIDAK BOLEH ADA MASYARAKAT YANG MELARIKAN DIRI KE HUTAN, dengan alasan apapun juga. Pengalaman kita telah memberikan pelajaran yang baik bahwa melarikan diri ke hutan menjadikan diri kami menjadi seperti ‘hewan buruan’ yang dapat ditembaki dengan senjata jenis apapun (kimia, biologis, dsb), dan kita diburu lewat darat, laut dan udara, menggunakan peralatan modern yang canggih. Maka kita sudah tahu bahwa HUTAN bukan perlindungan yang tepat bagi orang Papua yang melarikan diri dari kekejaman NKRI;
  2. KITA HARUS MELARIKAN DIRI KE KANTOR DPRD/DPRP setempat, dan mendirikan tenda-tenda dan memenuhi gedung wakil rakyat masing-masing, agar kita memberi peluang kepada tentara/polisi NKRI mengejar pada gerilyawan Papua Merdeka saja, dan bukan masyarakat biasa yang tidak berdosa. Dan juga agar para pengungsi yang disebabkan oleh Operasi Militer dimaksud juga ditangani oleh Departemen Sosial NKRI, seperti yang mereka tangani bagi orang Indonesia sendiri selama ini, sehingga pelayanan sosial dapat dirasakan juga oleh orang Papua yang selama ini selalu dikambing-hitamkan dan dimarginalkan serta diabaikan dari segala haknya sebagai warga yang dikleim ke dalam NKRI;
  3. ORANG PAPUA HARUS PANDAI MEMANFAATKAN SITUASI DAN KONDISI, sehingga kita tahu tempat/kampung/kabupaten mana saja yang bisa ada kegiatan gerilyawan West Papua dan masyarakat dapat mendukungnya dan di tempat mana saja yang sama sekali harus diwaspadai sehingga tidak mengakibatkan pengorbanan masyarakat biasa, terutama ibu-ibu dan anak-anak tanpa peri kemanusiaan. Tentara Revolusi Papua Barat (TRPB) telah lama menerbitkan sebuah Buku Panduan Perang Revolusi Papua Merdeka, dengan titik-titik dan kota-kota yang dapat dijadikan sebagai pusat atau awal gerakan bersenjata dan titik-titik/ tempat apa saja yang dapat dijadikan sebagai sasaran bidik gerilyawan, yang mudah-mudahan masih dipegang para tokoh Masyarakat Adat (MADAT) Papua;
  4. Agar para pemuda dan mahasiswa Pandai Memainkan Kartu masing-masing sehingga di satu pihak mendukung perjuangan para gerilyawan, tetapi di sisi lain mengarahkan dan memobilisir masyarakat Papua sehingga tidak dengan mudah termakan oleh provokasi TNI/Polri dan terpancing untuk melakukan tindak kekerasan seperti yang selama ini kami alami, yang berakibat fatal bagi hidup dan keamanan kehidupan orang Papua;

Mengakhiri semuanya, kami serukan bahwa MEMBOIKOT PEMILU NKRI 2009 adalah HAK BANGSA PAPUA, bahkan satu-satunya hak yang tertinggal dan dapat dimanfaatkan bangsa Papua setelah semua hak-hak lainnya telah dirampas, dan dibasmikan oleh NKRI selama ini. Oleh karena itu, perlu diketahu dan dicatat semua orang, bahwa melarang orang Papua

0

Boikot Hukum Penjajah NKRI di Tanah Papua

Kepada semua pejuang HAM Papua,

Semua hukum Indonesia tidak berlaku di tanah Papua karena itu hukum
penjajah yang dikeluarkan untuk menguntungkan kaum elit Jawa dan untuk
terus menerus memberantaskan dan menindis masyarakat pribumi.

Karena itu maka masyarakat pribumi harus boikot semua hukum-hukum NKRI
yang di pakai oleh TNI ataupun POLRI serta badan-badan administratif
pemerintahan penjajah, karena keberadaan mereka di tanah Papua sama
sekali tidak di restui oleh masyarakat asli.

Mulai dari hari ini, boikot hukum-hukum yang di pakai dan dikeluarkan
oleh NKRI. Hukum yang sah di tanah Papua adalah hukum adat yang telah
turun temurun di pakai oleh setiap suku untuk masing masing mengurus
diri dan menghormati alam tanah Papua.

Django Raitnaw
Coordinator Papua
International Action for West Papua (IAWP)
Wamena
West Papua
http://www.koteka.net

0

TRPB – Siaran Pers: West Papua Siaga I Sejak 4 April 2009

Tentara Revolusi Papua Barat
(TRPB)

Panglima Komando Revolusi Tertinggi (PANGKORTI)

Sekretaris Jenderal

Papua Barat Siaga Satu Menanggapi Kebrutalan Operasi TNI/Polri
Segenap Rakyat Bangsa Papua Bersiap-Siaga Menyatukan Hati, Pikiran, Kekuatan dan Semangat

Press Release

Menggapi berbagai operasi militer dan polri belakangan ini, yang menyebabkan keresahan di berbagai tempat, terutama di pegunungan Papua Barat, maka Tentara Revolusi Papua Barat (TRPB) dengan ini menyerukan kepada segenap rakyat bangsa Papua agar

Bersiap-siaga dan Menyatukan Hati, Pikiran, Kekuatan dan Semangat

dalam rangka merebut kembali kedaulatan politik bangsa Papua, Negara West Papua yang telah dimanipulasi bangsa dan Negara Indonesia lewat New York Agreement 1962, Rome Agreement 1968, 1969 dan Penentuan Pendapat Rakyat 1969, disusul berbagai kebijakan brutal dan tidak manusiawi, antara lain, Otsus I (1963-1988), Transmigrasi (1964-2000), penerapan DOM sampai tahun 1998, Otsus II sejak 2001, yang semuanya bertujuan menghapuskan ras Melanesia dari Tanah Air Bumi Cenderawasih dan memperkukuh dan memperluas kejayaan Kekaisaran Majapahit sampai ke Samarai (PNG), maka Tentara Revolusi Papua Barat sebagai benteng terakhir pertahanan bangsa Papua dan benteng depan pertahanan ras Melanesia dalam memperjuangkan eksistensi dan keberlangsungan hidup (survival) bangsa dan ras kami, maka dengan ini menyerukan kepada segenap rakyat bangsa Papua agar:

  1. MEMBOIKOT Pemilu NKRI 2009, karena memboikot Pemilu atau tidak mengikuti Pemilu adalah satu-satunya Hak yang Tersisah setelah segala hak lain dari manusia Papua dirampas, diperas, ditindas dan ditumpas oleh NKRI sejak menduduki wilayah Papua Barat;

  2. Tidak melakukan kekerasan fisik secara terbuka,

    1. karena memboikot Pemilu bukanlah sebuah tindak kekerasan, tetapi sebuah perwujudan dan pelaksanaan hak mutlak bagi setiap manusia di dunia yang berada dalam sebuah Negara-bangsa, entah karena terpaksa ataupun karena sukarela. Karena bangsa Papua dimasukkan ke dalam NKRI, maka hak yang tersisah ini patut dipergunakan SETIAP LIMA TAHUN SEKALI, dan dimulai sejak Pemilu 2009 ini;

    2. karena tindakan menggunakan senjata adalah tugas pasukan pertahanan Tentara Revolusi Papua Barat, bukan rakyat Papua secara keseluruhan,

    3. karena keterlibatan masyarakat secara keseluruhan beresiko kekerasan NKRI yang begitu brutal dan biadab.

  3. Pemboikotan Pemilu 2009 ini akan merupakan bukti nyata yang dapat menunjukkan kepada seluruh bangsa dan Negara di dunia tentang penolakan bangsa Papua tinggal dengan NKRI dalam keadaan terpaksa;

  4. Bangsa Papua telah mengikuti Pemilu NKRI sejak tahun 1972, dan selama ini pula selalu mengeluh dan menderita atas tindak kebiadaban NKRI, dan telah kehilangan harapan. Dengan keputus-atasan itu, telah banyak elit politik Papua bergabung menjadi kaum Papindo (Papua

0

Dr. Ondawame: Soal boikot adalah hak demokrasi setiap orang

Dear All,

Soal boikot adalah hak demokrasi setiap orang. Tidak bisa dipaksakan.
Bila Indonesia itu betul-betul satu negara demokrasi, hak penolakan
mengambil bagian dalam PEMILU harus dihormati.

Soal sekarang berapa besar pengaruhnya terhadap tuntutan kita. Ini
tergantung kepada sasaran boikot itu sendiri. Sebagaimana tuan Andy
Ayamiseba sarankan sasaran boikot baru-baru ini, memang benar. Ada
effek-effekt positif and negatif. Tapi itu merupakan satu sasaran yang
tidak bisa dilupakan dalam kampanye mendatang.

Tapi sekarang, menjelang PEMILU 2009, sikap kita harus jelas. Gunakan
hak saudara untuk tidak mengambil bagian dalam PEMILU mendatang.
Penolakan itu tanda yang jelas kepada masyarakat dunia bahwa Bangsa
Papua Barat adalah bukan bagian dari Indonesia. Bahwa disana ada
kemauan seluruh rakyat untuk merdeka. Kemauan ini harus ditunjukkan
dalam aksi damai tersebut.

Kami percaya bahwa perjuangan didalam negeri sama nilainya dengan
perjuangan diluar negeri. Kaki tidak bisa berjalan sendiri dan juga
kepala tidak bisa berjalan sendiri. Sebagai satu manusia utuh, seluruh
badan harus bergerak pertanda hidup and berbuat sesuatu. Yang perlu
disini adalah koordinasi kerja yang baik. Jadi memang benar perjuangan
ada ditangan Orang Papua didalam negeri, tapi tidak berarti apa yang
dikerjakan diluar negeri tidak mempunyai nilai sama sekali.

Gunakan hak demokrasimu!. Boikot PEMILU 2009!.
Kemerdekaan pasti ada dipihak kita!

Salam solidaritas,

John O Ondawame

0

Up ↑