Kapolres Bantah Tangkap 5 Aktifis

JAYAPURA [PAPOS] – Kepala Kepolisian Resor Jayapura Kota, KAKB H. Imam Setiawan SiK membantah secara tegas pihaknya melakukan penangkapan terhadap aktifis saat peringatan HUT Bhayangkara ke-65 tanggal 1 Juli lalu, Papua Pos edisi Senin [4/7].

Menurut Kapolres, petugas bukan melakukan penangkapan melainkan hanya untuk dimintain keterangan. Para aktifitas tersebut hanya dibawa untuk dimintai keterangan lebih lanjut, terkait kegiatan 1 Juli lalu, karena saat itu diduga akan membentangkan spanduk bertuliskna HUT OPM untuk dirayakannya.

‘’Oleh karena hal itu bertentangan dengan aturan pemerintah. Untuk itu, pihak kepolisian mengamankan guna dimintain keterangan lebih lanjut,” kata Kapolres Imam kepada wartawan diruang kerjanya, Senin [4/7] kemarin.

Menurut Kapolres, spanduk bertuliskan Hut OPM saat peringatan 1 Juli dilarang oleh pemerintah Indonesia. Awalnya ujardia, anggota menemukan segerombolan masyarakat, saat dicek ternyata mereka membentangkan spanduk bertuliskan HUT OPM, karena organisasi itu dilarang di negeri ini. ‘’Saat itu juga anggota mengamankan lima aktifis sekaligus kita bawa ke Polres,“ imbuhnya.

Lanjut Kapolres, kelima aktifis diperiksa seputar kegiatan mereka, apalagi mereka tidak mengantongi Suat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) dari kepolisian.”Jadi saat itu kelima aktifis kami bawa untuk dimintai keterangannya dan selanjutnya di pulangkan,” katanya.

Kapolres menambahkan, pemulangan dilakukan karena kelima aktifis tidak melakukan perbuatan anarkis. ”Kita hanya mintai keterangan mereka sedikit, terkait kegiatan mereka, kalau memang mau berdoa ya berdoa saja, jangan membentang-bentangkan spanduk yang dilarang,” terangnya.

Sekedar diketahui, sesuai data yang diperoleh koran ini kelima aktifis yang sempat diamankan pihak kepolisian diantaranya, Ketua Panitia kegiatan, Marthen Goo, Herman Katmo, Bovit, Yulian dan Sakarias Takimai. [loy]

Written by Loy/Papos
Tuesday, 05 July 2011 00:00

July 5, 2011 1

Ditangkap Karena Kumpulkan Massa Tanpa Ijin

JAYAPURA –Penangkapan 5 aktifis peringatan 1 Juli sebagai hari OPM oleh kepolisian, adalah untuk membubarkan pengumpulan massa yang tidak ada ijin. “Mereka kita bubarkan tidak sedang berdoa. Mereka kalau mau berdoa ya datang saja ke sana, tidak perlu kumpul di situ dan membuka spanduk,” ungkap Kapolres Kota Jayapura AKBP Imam Setiawan,SIK saat dihubungi Bintang Papua via hand phonenya, Senin (4/7) terkait penangkapan 5 aktivis yang menuai protes.

Dikatakan, para aktifis yang ditangkap, masing-masing Marthen Goo, Herman Katmo, Bovit, Yulian dan Sakarias Takimai, karena mengadakan pengumpulan massa yang tidak sesuai pemberitahuan yang ada di kepolisian. “Melihat itu anggota saya mengamankan dan membawa ke Polres, kemudian kita interogasi sedikit, dan siang itu langsung kita pulangkan juga,” ujarnya. Duterangkan, dalam melakukan pengumpulan massa harus mendapat ijin keramaian dari kepolisian. “Saat itu mereka sedang membentangkan spanduk sekitar 20 – 30-an orang. Sedangkan pemberitahuannya hanya pelaksanaan ibadan di Makam Theys. Sehingga beberapa aktifisnya kita amankan untuk kita mintai keterangan,” jelas Kapolres.

Disinggung tentang pemberitahuan yang telah diserahkan panitia, menurut Kapolres tidak ada pemberitahuan tentang adanya pengumpulan massa di Abepura. “Kalau di Sentani iya, oke. Kalau mau mengadakan kegiatan di sana silahkan. Tapi jangan kumpul-kumpul di situ bentangkan spanduk. Itu yang tidak benar. Itu yang tidak dibolehkan,” terangnya.(aj/don/lo3)

http://www.bintangpapua.com/headline/12322-ditangkap-karena-kumpulkan-massa-tanpa-ijin
Senin, 04 Juli 2011 22:27

July 4, 2011 1

Penangkapan 5 Aktifis Papua Diprotes

JAYAPURA – Terkait peringatan 1 Juli yang dipersiapkan oleh panitia yang diketuai Marthen Goo, ternyata terjadi penangkapan terhadap lima orang aktifis, termasuk Ketua Panitia sendiri. Penangkapan tersebut, menurut Selpius Bobiiterjadi di Abepura, sesaat sebelum kelimanya bersama sejumlah rekan lainnya bertolak ke Sentani. “Di saat mereka menunggu taksi untuk ke Sentani beberapa aktifis Papua ditangkap Polisi, diantaranya adalah Marthen Goo, Herman Katmo, Bovit, Yulian dan Sakarias Takimai,” ungkapnya saat menggelar jumpa pers di Asrama Tunas Harapan Padang Bulan, Abepura, Sabtu (2/7). Setelah diinterogasi kelima aktifis Papua tersebut dilepas sore itu juga. Meski demikian, Selpius menilai penangkapan tersebut tidak bisa dibenarkan.

Selpius Bobii yang merupakan Ketua Umum Eksekutif Nasional Front Persatuan Perjuangan Rakyat Papua Barat (Eknas Front Pepra PB), kelimanya dibawa ke Polsek Abe, kemudian dibawa lagi ke Polresta Jayapura untuk diinterogasi. “Saat diinterogasi jawabannya adalah “kami mau doa, dan kami bingung karena doa saja bisa dibubarkan Polisi’. Hanya di Papua Polisi berani membubarkan umat Tuhan yang mau berdoa,” lanjutnya.

Karena itu, menurutnya Polisi sudah melanggar Pancasila sila Pertama, dan UUD (Undang Undang Dasar). Menyikapi hal tersebut, ia mengeluarkan tiga pernyataan, antara lain :

1. Kami mengutuk dengan keras pihak kepolisian yag membubarkan dan menahan kumpulan orang yang hendak beribadah memperingati hari bersejarah, 1 Juli sebagai hari berdirinya Organisasi Papua Merdeka (OPM) untuk memperjuangkan hak-hak dasarnya, termasuk penentuan nasib sendiri (kemerdekaan secara politik sama seperti bangsa lain di dunia).
2. Negara Indonesia segera menghentikan segala bentuk intimidasi dan teror melalui SMS gelap kepada aktivis Papua.
3. Negara Indonesia Cq Kapolda Papua dan Pangdam XVII Cenderawasih segera membuka ruang deokrasi bagi rakyat Papua.
Saat disinggung tenatng pelaksanaan peringatan hari OPM di tahun-tahun sebelumnya, dikatakan bahwa pihaknya memaklumi bila tahun-tahun sebelumnya dilarang oleh aparat keamanan. “Tahun-tahun sebelumnya memang tidak dapat ijin. Tapi memang tahun-tahun sebelumnya dilakukan dengan bentuk penaikan bendera di Markas,” jelasnya.

Penangkapan aktifis tersebut, menurutnya adalah sebuah tradisi pihak kepolisian. “Ini sebuah tradisi untuk menghalang-halangi agenda yang akan kami selenggarakan,” tegasnya.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Wachyono saat dikonfirmasi via SMS (Sort Massage Service) tidak memberikan jawaban. Sementara itu, Kapolres Kota Jayapura AKBP Imam Setiawan SIK juga belum berhasil dikonfirmasi terkait penangkapan aktifis tersebut.(aj/don)

Minggu, 03 Juli 2011 22:47
http://www.bintangpapua.com/headline/12259-penangkapan-5-aktifis-papua-diprotes

July 3, 2011 0

Tuntut Rp 50 M, Warga Palang PT Sinar Mas

SENTANI – Puluhan warga Distrik Kaureh dan Yapsi di wilayah Pembangunan IV Kabupaten Jayapura memalang PT Sinar Mas sejak Senin (6/6)kemarin dibawah pimpinan ketua Lembaga Masyarakat Adat Griminawa, Daud Masari. Palang akan dibuka jika perusahaan memenuhi tuntutan warga sebesar Rp 50 miliar. Menindaklanjuti permasalahan tersebut, sebanyak lima anggota Dewan Kabupaten Jayapura yakni, wakil Ketua I DPRD, Kornelis Yanuaring, Ketua Komisi A, Zaharudin, Ketua Komisi B Dorince Mehue, serta Decky Yakore dan Hana Wasanggay, mendatangi lokasi pemalangan, Selasa (7/6). Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Jayapura ketika ditemui kemarin menjelaskan, pemalangan perusahaan kelapa sawit itu merupakan buntut dari tuntutan ganti rugi lahan seluas 12 ribu hektar yang belum dibayar PT Sinar Mas.
Perusahaan raksasa itu sendiri memakai kurang lebih 22 ribu hektar untuk membangun perkebunan sawit berskala luas.

Pemalangan tersebut juga merupakan klimaks dari tuntutan warga setelah mendapatkan bocoran tentang Tawaran Konsep Kemitraan untuk pengembangan usaha kelapa sawit Sinar Mas II Lereh, antara PT Sinar Mas group dengan komunitas masyarakat adat Distrik Kaureh dan Distrik Yapsi.

Dimana draft penawaran Pemerintah terhadap kesepakatan kerjasama tersebut antara lain memuat opsi yang dirasa salah oleh warga. Akibatnya mereka memblokir aktivitas perusahaan sampai dengan perusahaan membayar tuntutan sebesar 50 miliar rupiah.

Bukan itu saja, warga juga meminta agar Pimpinan Daerah dalam hal ini Bupati dan pimpinan Perkebunan Sinar Mas di Jakarta yakni Ny Biolin agar datang ke lokasi untuk memberikan penjelasan terhadap tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh masyarakat.

“Ya mereka juga meminta pimpinan daerah serta, pimpinan utama perusahaan sinar Mas Ibu Biolin agar datang ke lokasi,” ujar Yanuaring didampingi Ketua Komisi B dan ketua Komisi A kepada wartawan kemarin.

Menyikapi hal tersebut, sekretais Dewan Pimpinan Cabang Partai Buruh Kabupaten Jayapura, Ottow Samon kepada wartawan mengatakan bahwa Pemerintah sebenarnya telah memiliki itikad baik untuk mengakomodir tuntutan masyarakat tersebut dengan membuat draft. Hanya saja draft tersebut tidak dilaksanakan secara maksimal oleh pihak perusahaan.

Ditegaskannya, pemalangan tersebut murni merupakan tuntutan masyarakat yang tidak ada kaitannya dengan politik. Sehingga menurutnya, DPRD akan segera membentuk pansus untuk menuntaskan permasalahan tersebut, “sebab jika tidak akan menimbulkan permasalahan lain seperti konflik dan sebagainya,” ucapnya.

Apalagi akibat pemlangan, lanjutnya, ada ribuan buruh yang terlantar karena tidak bisa bekerja, dan sudah tentu hal ini akan mempengaruhi pendapatan hidup mereka yang akan dibayar oleh perusaaan.

“Saya selaku sekretaris DPC partai buruh Kabupaten Jayapura berharap agar Dewan segera membentuk pansus untuk menyelesaikan masalah ini, sebab jika tidak, ini bisa bermuara pada konflik antara warga nanti,” ujarnya.

Sementara itu informasi lain yang diperoleh media ini, bahwa draft kerjasama yang diajukan pemerintah pada 22 Juni 2010 ternyata tidak bisa diakomodir oleh pihak perusahaan karena draft tersebut tidak memiliki juknis (petunjuk teknis) dan juklak (petunjuk pelaksanaan). (jim/jer)

June 10, 2011 0

Kekerasan Suburkan Aspirasi ‘M’

Pimpinan Agama: NII Sudah Jelas Makar, Tapi Tak Dikerasi Seperti Papua

Pimpinan Gereja Gereja di Tanah Papua, Pdt. Elly Doirebo Sth MM, Pdt. Dr Benny Giay, Pdt. Socrates Sofyan Yoman ketika jumpa pers menyikapi situasi Papua terkini di Kantor Sinode KINGMI, Jalan Sam Ratulangi, Jayapura, Selasa (1/6).

JAYAPURA—Kekerasan yang terus dilakukan lembaga negara dilihat sebagai siasat untuk meradikalisasi atau membuat orang Papua makin radikal atau menyuburkan aspirasi Papua merdeka (baca: aspirasi M) di kalangan masyarakat Papua. Demikian antara lain disampaikan Pimpinan Gereja Gereja di Tanah Papua masing masing, Pdt. Elly Doirebo Sth MM, Pdt. Dr Benny Giay, dan Pdt. Socrates Sofyan Yoman ketika jumpa pers menyikapi situasi Papua terkini antara lain spanduk Papua Tanah Damai yang dipanjang TNI/Polri di Kantor Sinode KINGMI, Jalan Sam Ratulangi, Jayapura, Selasa (1/6). Pdt. Dr Benny Giay mengatakan kekerasan terhadap rakyat sipil yang dilakukan lembaga keamanan negara baik TNI/Polri di Tanah Papua terjadi silih berganti. Sebuah masalah kekerasan belum selesai dituntaskan muncul lagi kekerasan yang lain. Bahkan semua kekerasan itu berada di luar kontrol Pimpinan Gereja Gereja di Tanah Papua. “Ibarat kita memberikan cek kosong ke lembaga lembaga lain karena Pimpinan Gereja Gereja di Tanah Papua belum pernah menindaklanjuti proyek itu dengan merumuskan Papua Tanah Damai seperti apa baik di bidang agama, politik, kebudayaan serta kemasyarakatan,” tukasnya.

Padahal, lanjutnya, ketika terjadi pertemuan dihadiri Uskup dan semua Pimpinan Gereja Gereja di Tanah Papua serta DPR Papua ketika peluncuran Buku Misi Gereja dan Budaya Kekerasan di Tanah Papua di Aula STT tahun 2006 didalam acuan pihaknya telah merusmuskan suatu gagasan yang bagus untuk memberi ruang kepada para gembala, katakis, imam dan petugas gereja di tingkat komunitas untuk bicara tentang Papua Tanah Damai.

“Gagasan gagasan bagus ini kita tak pernah pegang dia, rumuskan dia, kita perjuangkan dia lewat lembaga gereja, perempuan dan pemuda mungkin terbatasnya sumber daya manusia di tingkat gereja,” katanya.

Pdt. Elly Doirebo Sth MM mengatakan pihaknya mempersoalkan statemen aparat keamanan Papua Tanah Damai karena tanah ini tetap damai dari masa lalu sampai kini. Pihaknya mengatakan kehidupan damai di Papua adalah orang Non Papua dapat hidup bersama masyarakat asli orang Papua dan saling menghargai sebagai manusia dan masing masing tahu kodratnya dia dimana berada dan bagaimana kepentingan orang asli sehingga jangan menimbulkan cekcok antara satu dengan yang lain.

Dia mengatakan, sebenarnya pihaknya ingin menciptakan Papua Tanah Damai. Ironisnya rasa keindonesiaan dia rasakan ketika berada diluar negeri.

Menurut dia, siapapun ingin bicara tentang Papua buka kaca mata Indonesia dan pakai kaca mata Otsus melihat Papua itu baru pas. Karena orang di Papua bertindak berdasarkan Otsus. Hidup dalam nuansa itu. “Ketika kami bergerak dalam nuansa itu orang lain lihat dalam kaca mata umum Indonesia tak pas dan kami selalu akan salah. Orang Papua suka suka terus dia angkat bendera Bintang Kejora. Itu jelas jelas dalam Otsus adalah lambang daerah. Tapi ketika dia lihat dengan kacamata Indonesia salah. Tapi kalau dia lihat dalam kacamata Otsus tak salah,” katanya.

Menurut Pimpinan Gereja Gereja di Tanah Papua, pihaknya melihat lembaga keamanan negara menunjukkan tanda- tanda dan perhatian untuk mengangkat tema Papua Tanah Damai. Damai itu indah, Damai itu kasih dan lain lain belakangan ini. Tapi amat disayangkan tindakan tindakan yang dilakukan lembaga tersebut hanya berhenti diseputar wacana wacana indah di spanduk spanduk, di depan lembaga lembaga keamanan atau di jalan masuk pusat pemukiman dan perkantoran. “Dalam suasana Paskah ini kami mengajak umat untuk menyimak kekerasan berikut ini yang bertentangan dengan kata kata indah tentang perdamaian di spanduk spanduk tadi,”katanya. Mereka pun membuka rekaman kembali peristiwa yang terjadi, antara lain; 30 Mei –2 Juni Anggen Pugu/Tunaliwor Kiwo bersama Telengga Gire mengalami penyiksaan oleh Anggota TNI di Pos Kwanggok Nalime Kampung Yogorini Distrik Tingginambut.

Pada 15 September 2010 sekitar pukul 18.30 WIT Aparat Brimob dari Kompi C tanpa memberikan arahan dan peringatan melakukan penembakan terhadap dua orang korban sipil masing masing Naftali Kwan (50) dan Sapinus Kwan (40) serta Arfinika Kwan mengalami patah tulang punggung akibat terpelosok jatu ke jurang saat berlari menghindari aparat. Pencoretan nama nama anggota MRP terpilih almarhun Agus Alue Alua dan Ny Hana Hikoyabi awal April 2011. Penembakan terhadap 2 orang warga sipil di Dogiyai dan penyisiran terhadap masyarakat di sekitarnya dalam rangka melindungi Bandar togel Kapolsek kamu Martinus Marpaung.

Isu TNI—Polri akan melakukan latihan gabungan di Pegunungan Tengah. Penganiayaan dan pembunuhan terhadap Derek Adii di Nabire pada 14 Mei 2011. Penikaman terhadap Gerald Pangkali di depan Korem oleh 2 orang anggota TNI Waena 18 Mei (sekalipun itu sudah dibantah bukan ditikam). Penanganan terhadap kekerasan di Abepura yang berpihak kepada pelaku kekerasan bukan kepada korban pada 29 Mei lalu.

Kekerasan demikian dilakukan sambil menyibukan diri memasang spanduk tadi. Maka itu kami lihat antara, sebagai upaya upaya lembaga negara untuk memelihara budaya pembohongan publik yang sering dikemukakan pimpinan lintas agama di Jawa. Budaya bicara lain main lain terus dipelihara. Dengan semangat kebangkitan Kristus mari kita hentikan budaya “Pembohongan Publik” tadi . Kedua, kekerasan yang terus dilakukan oleh lembaga negara ini kami lihat sebagai siasat untuk meradikalisasi atau membuat orang Papua makin radikal atau menyuburkan aspirasi Papua merdeka di kalangan masyarakat Papua yang kemudian bisa mereka pakai sebagai alasan untuk menangkap atau membunuh orang Papua. Lembaga keamanan negara berperan sebagai penabur benih aspirasi Papua merdeka dengan pendekatan kekerasn yang terus menerus dan kemudian mereka sendiri tampil sebagai penimat apa yang telah mereka tabor. Mereka menuai benih benih kebencian yang ditanam karena ujung ujungnya melahirkan separatism yang kemudian menjadi surat izin untuk operasi keamanan yang sekaligus menjadi sarana untuk mempercepat kenaikan pangkat. Ketiga, kami melihat maraknya spanduk kasih itu damai dan lain lain atau kegiatan seperti KKR atau penyelengaraan Paskah Naional dan lain lain yang mendatangkan pembicara dari pusat hanya sebagai upaya berbagai pihak untiuk menyembunyikan wajah kekerasan negara yang telah ditunjukan diatas.

Pdt. Dr Benny Giay menandaskan, mata rantai kekerasan ini walaupun mungkin dilakukan tanpa sengaja tapi bagi orang Papua proses proses yang menyuburkan aspirasi Papua merdeka.
Ketika ditanya langkah langkah konkrit yang dilakukan Pimpinan Gereja Gereja diu Tanah Papua untuk mencega peristiwa peristiwa kekerasan, dia mengatakan, pihaknya melibatkan umat untuk membangun kesadaran. “Ini yang penting karena ini barang sudah diluar kontrol kita. Kami tak bisa kontrol lagi. Kita sudah tak bisa pegang kendali,” katanya.

Socrates melanjutkan, terkait hal ini Pimpinan Gereja Gereja di Tanah Papua lebih mendengar suara umat. Pasalnya, kalau rakyat ingin dialog, maka pihaknya mendukungnya untuk menyelesaikan persoalan di Papua karena kekerasan tak akan menyelesaikan persoalan kekerasan. Kekerasan akan melahirkan kekerasan yang lebih keras lagi. Dia mengatakan, umat Tuhan di Tanah Papua berteriak dimana mana baik Papua maupun di luar Papua menyampaikan masalah Papua tak bisa diselesaikan dengan muncong senjata serta dengan mengkreasi kekerasan yang membuang energi. “Solusi yang bermartabat, manusia dan simpatik datang dialog antara rakyat Papua dengan pemerintah Indonesia selesaikan persoalan Papua.,” ungkapnya.

Menurut Pimpinan Gereja Gereja di Tanah Papua prihatin menemukan diskriminasi yang luar biasa seperti peristiwa yang terjadi 29 Mei justru pihak korban, tapi pelaku kejahatan ini dibiarkan leluasa. Karena itu, lanjutnya, pihaknya menghimbau kepada aparat keamanan secara bijaksana menyikapi suatu persoalan itu. Dia mengatakan, secara nasional pemerintah Indonesia dan aparat keamanan sangat diskriminatif menyikapi masalah masalah yang terjadi di Papua seperti yang saya tegaskan tadi Negara Islam Indonesia (NII) sudah jelas jelas dikatakan makar kenapa itu tak diperlakukan dengan keras. Yogyakarta secara jelas jelas menentukan nasib sendiri kenapa orang orang itu ditangkap dan dipenjarakan.

“Ini jadi pertanyaan bagi kami. Kepentingan pemerintah Indonesia di Tanah Papua adalah kepentingan ekonomi dan politik serta keamanan. Kalau tiga kepentingan ini diganggu orang Papua terus jadi korban,” ungkapnya. Karena itu selama ini Gereja, katanya, rakyat Papua selalu menyampaikan mari kita duduk bicara atau dialog itu dimana mana. Semua rakyat Papua meminta itu. Kami harap kekerasan baik parsial atau sporadis kami minta dihentikan di Tanah Papua ini. Pihaknya mengimbau kepada lembaga negara khususnya TNI/Polri menjelang Paska Hari Kenaikan Kristus diharapkan Yesus membawa damai. “Jadi semua orang harus berpikir damai yang sesungguhnya bukan damai yang secara teori atau gantung spanduk dimana mana tapi tetap melakukan kekerasan,” tukasnya. (mdc/don)

June 4, 2011 0

Masalah Pembangunan Kehutanan Semakin Kompleks

JAYAPURA—Permasalahan pembangunan kehutanan sekarang ini semakin kompleks, tidak hanya masalah teknis, tetapi juga sosial, ekonomi dan persoalan lain seperti perluasan daerah. Hal ini disampaikan Direktur Bina Iuran dan Peredaran Hasil Hutan Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan Kementrian Kehutanan RI Ir. Listya Kusumawardhani, M.Sc Selasa (31/05) pada Penutupan Pendidikan dan Pelatihan Pengawas Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang bertempat di Hotel Yasmin.

“Sementara permasalahannya semakin kompleks, pertambahan penduduk tidak pernah berhenti, dan kebutuhan hidup terus-menerus meningkat, sedangkan luas kawasan hutan tidak pernah bertambah dan justru semakin berkurang. Hal ini telah menjadi ancaman yang serius terhadap keberadaan hutan,” jelasnya.

Dikatakannya, menghadapi kenyataan ini, dibutuhkan personil yang tangguh dalam melaksanakan dan mengawasi pengelolaan hutan sehingga tujuan lestari dapat dicapai.

“Profesionalisme perlu dibentuk dan ditingkatkan terus kualitasnya dan tidak saja dalam penguasaan bidang teknis, tetapi juga perlu adanya sikap unggul, dan integritas moral, seperti kemauan untuk selalu meraih prestasi kerja yang terbaik dengan berpegang pada norma dan etika kerja yang sudah ditentukan,” ujarnya.

Senada dengan Kusumawardhani, Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah XVII Jayapura Ir. R. Basar Manullang, MM di tempat yang sama menuturkan bahwa tujuan pembangunan kehutanan adalah mewujudkan hutan lestari dengan rakyat yang sejahtera.

“Tujuan yang mulai ini hanya akan dapat terwujud apabila pengelolaan hutan dilaksanakan dan diawasi oleh personel yang berkompeten,” tandasnya.

Disebutkannya, oleh karenanya peningkatan kapasitas SDM baik pada unit manajemen pemegang ijin maupun instansi pemerintah menjadi mutlak untuk dilaksanakan. Dimana BBPHP sebagai unit pelaksana Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan Kementrian Kehutanan di daerah, memiliki tugas melaksanakan sertifikasi tenaga teknis bidang bina produksi kehutanan, penilaian sarana dan metode pemanfaatan hutan produksi serta pengembangan informasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemanfaatan hutan produksi lestari sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor SK.557/Menhut-II/2006.

“Dalam melaksanakan tugas tersebut, BBPHP Wilayah XVII Jayapura menyelenggarakan salah satu fungsinya yaitu penyiapan tenaga teknis bidang bina produksi kehutanan,” pungkasnya. (dee/roy)

Ditulis oleh (dee/roy/acowar
Selasa, 31 Mei 2011 12:40

May 31, 2011 0

Tahanan Polsek Kawasan Bandara Sentani Tewas

SENTANI-Jajaran Polsek Kawasan Bandara Sentani Sabtu (28/5) sekitar pukul 19.00 WIT dikejutkan dengan penemuan salah seorang warga bernama Alfius Molay (35) dalam keadaan tidak bernyawa di dalam tahanan Polsek Kawasan Bandara Sentani. Korban ditemukan pertama kali oleh salah satu anggota jaga bernama Briptu Stevi Pangaya yang sedang melakukan pemeriksaan ke ruang tahanan. Kapolres Jayapura AKBP Mathius Fakhiri SIK ketika dikonfirmasi wartwan melalui Kapolsek Kawasan Udara Sentani Iptu Harianja membenarkan tahanannya bernama Alfius Malai itu telah meninggal dunia. Namun menurut Kapolsek, penyebab kematian korban sampai saat ini masih misteri, apakah karena over dosis konsumsi minuman keras ataukah penyebab kematian korban karena yang bersangkutan dianiaya. Karena menurut Kapolsek sebelum diamankan korban awalnya diduga melakukan aksi yang menggangu ketertiban umum di dalam terminal bandara dalam keadaan mabuk berat dan tubuhnya juga sudah melemas.

Saat diamankan petugas, salah satu pelipis mata korban telah dalam keadaan mengalami luka sobek sekitar 2 cm yang mana diduga korban sebelumnya telah dianiaya. Saat diamankan sekitar pukul 17.10 korban langsung disuruh istirahat di dalam ruang tahanan, seperti biasanya petugas mengamankan oknum warga yang ditemukan mabuk berat dan menggangu ketertiban umum di bandara.

Namun ketika pukul 18.00 Briptu Stevi Pangaya yang pada saat itu sedang piket melakukan pemeriksaan ke dalam ruang tahanan dan menemukan korban sedang tertidur, dan untuk memastikan korban baik-baik saja Briptu Stevi Pangaya memanggil salah satu rekan piketnya bernama Johan M Telussa untuk memeriksa korban.

Namun saat keduanya memeriksa korban denyutnya nyadinya berdenyut lambat sekali, dan keduanya langsung menghubungi Kapolsek. “Ketika 2 anggota saya memeriksa nadi korban melemah keduanya langsung menghubungi saya dan saya memerintahkan untuk segera dilarikan ke RSUD Yowari,” jelas Kapolsek kepada wartwan kemarin.

Menurut Kapolsek dalam perjalanan dirinya sempat mengontak anak buahnya dan keduanya melaporkan nadi korban telah kembali normal, namun ketika korban masuk ke dalam UGD nadinya tiba-tiba melemah lagi, dan akhirnya nyawa pria yang diduga akan berangkat ke Kabupaten Yahukimo itu sudah tidak tertolong lagi.

Kapolsek juga menjelaskan bahwa saat ini pihaknya sedang melakukan outopsi untuk memastikan penyebab sebenarnya dari kematian korban. “Kami sedang outopsi, untuk memastikan penyebab kematiannya,” ujarnya melalui pesan singkat pada ahad (29/5) kemarin.

Selain itu Kapolsek juga menjelaskan pihaknya juga telah memeriksa daftar tugas security di bandara Sentani untuk juga dimintai keterangannya terkait penyebab luka di pelipis mata korban itu.

Sementara itu, beberapa para tukang ojek di bandara Sentani mengatakan bahwa sebelum diamankan korban yang dalam keadaan mabuk berat sekali dan tubuhnya sangat lemas itu berulang kali ditolak oleh para petugas di pintu masuk keberangkatan karena yang bersangkutan dalam keadaan mabuk berat. Saat itu sekitar pukul 11.00 WIT korban keluar ke parkiran terminal bandara.

Dan tepatnya pada deretan parkiran ketiga salah satu mobil kijang avanza berwarna biru tiba-tiba berpapasan dengan korban, pada saat itu korban yang masih terlihat kesal karena ditolak di pintu masuk keberangkatan itu langsung memukul mobil tersebut.

Saat itu terlihat salah seorang oknum anggota Polsek Kawasan bandara berinsial NVL turun dari mobil dan langsung melepaskan sebuah bonggem mentah ke pelipis mata korban dan langsung korban terjatuh dan mulutnya terbentur aspal dan mengeluarkan darah segar pula. “Waktu NVL pukul dia itu darah yang keluar itu macam air pancuran saja, jadi mungkin dia kehabisan darah tuh,” ujar Nobo salah seorang tukang ojek di bandara Sentani di dampingi beberapa rekannya sambil menunjukkan bekas-bekas darah di TKP kepada wartwan. Dan usai dipukul korban langsung diamankan ke Polsek Kawasan Bandara. (jim/don)

May 31, 2011 0

GOR Cenderawasih Diteror BOM

Detik-detik menjelang peledakan bom oleh Tim Gegana Jumat (27/05) bertempat di halaman GOR Cenderawasih Jayapura. INZET : Patris Kurni, Staf KONI yang membawa bom keluar dari GOR dengan tangan kosong.

JAYAPURA—Teror Bom mulai merambah Papua, khususnya Kota Jayapura. Sebuah benda yang diduga BOM diletakkan orang yang tidak dikenal di halaman Gedung Olahraga (GOR ) Cenderawasih Jayapura, sekitar pukul 09.30 WIT, Jumat (27/05). Benda diduga BOM berjenis granat tangan yang sudah dimodifikasi tersebut, berhasil diledakkan oleh Tim Gegana Brimob Polda Papua pukul 12.25 WIT. Akibat penemuan benda yang diduga BOM tersebut, jalan Sam Ratulangi di depan GOR Jayapura terpaksa ditutup untuk sementara. Selanjutnya kendaraan dari arah Dok II dan yang memutar di depan SPBU APO terpaksas dialihkan lewat dari Ruko Pasipik Jayapura untuk selanjutnya keluar di samping Polda Papua. Dari keterangan yang diperoleh Bintang Papua, Benda mirip BOM itu awalnya ditemukan oleh para atlet voli yang sedang latihan untuk persiapan pra PON. Para atlet kemudian melaporkan bom tersebut kepada seorang staf KONI untuk meminta memindahkannya keluar GOR Cenderawasih Jayapura.

“Jadi begitu saya dipanggil para atlet, saya pegang dengan tangan kosong lalu memindahkannya keluar gedung GOR. Setelah itu, saya lapor kepada pihak polisi,” jelas salah satu staf KONI Papua, Patris Kurni kepada Bintang Papua Jumat (27/05) di halaman GOR Cenderawasih Jayapura.

Kurni menuturkan, sebelum dipanggil para atlet Voli pra PON tersebut, dirinya bermaksud untuk membersihkan ruangan KONI.

Dari pantauan Bintang Papua di lapangan, sejak ditemukan pukul 09.30 WIT, bom tersebut diletakkan di halaman GOR Cenderawasih Jayapura sembari menunggu kedatangan Tim Gegana Brimob Polda Papua. Pukul 11.00 WIT, Tim Gegana yang datang beserta 7 orang personelnya langsung mempersiapkan perlengkapan penjinakan bom tersebut. Selanjutnya pukul 11.55 WIT, satu orang personel Tim Gegana dengan atribut lengkap mencoba mengecek keadaan bom untuk diledakkan dan ternyata meleset dilakukan setelah 3 kali penghitungan untuk ancang-ancang meledakkan bom tersebut. Pukul 12.10 WIT dilakukan pengecekan kedua dan pukul 12.25 WIT akhirnya bom berhasil diledakkan. Wartawan dan anggota kepolisian yang tengah berada di lokasi kejadian pun harus berada di radius 30 meter dari tempat bom berada. Hal ini dimaksudkan agar tidak terkena serpihan ketika bom diledakkan. Jalur kendaraan atau jalan raya yang berada di depan GOR Cenderawasih Jayapura sempat dihentikan dan dikosongkan oleh anggota kepolisian untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Kendaraan yang melintas harus memutar melalui jalur Ruko.

Sementara itu, Wakapolres Jayapura Kota, Komisaris Polisi, Raydian Kokrosono SiK menegaskan bahwa pihaknya belum bisa memastikan jenis benda yang menyerupai granat tersebut, sampai ada keterangan resmi dari Tim Gegana Brimob Polda Papua yang meneliti barang bukti.

“Tim Gegana Brimob Polda Papua sudah menyisir sekitar GOR dan tidak ditemukan benda-benda sejenis dan kami masih menunggu keterangan lebih lanjut dari Tim Forensik Polda Papua dan analisa mengenai benda tersebut,” ungkapnya.
Selain itu, pihaknya juga enggan berspekulasi soal indikasi adanya keterkaitan dengan proses pemilukada Kota Jayapura atau terkait dengan kisruh PSSI belakangan ini. “Kita tidak bisa mengaitkan penemuan benda menyerupai granat ini dengan hasil pemilukada Kota, namun kami akan mendalami lebih lanjut,” tukasnya.

Ditambahkannya, pihaknya masih akan menyelidiki motif temuan benda mencurigakan tersebut, termasuk jenis benda mirip granat ini entah apakah ini berkekuatan low atau high explosive. (dee/don)
Comments
Add New Search

May 28, 2011 0

SRPAM Minta Penikamanan di Nabire Dipecat

JAYAPURA [PAPOS] – Solidaritas Rakyat Papua Anti Militerisme [SRPAM] meminta Pangdam XVII/Cendrawasih untuk bertangungjawab atas kasus penikaman terhadap korban, Derek Adii oleh oknum anggota TNI di pelabuhan Samuba Nabire, Sabtu [14/5] malam.

Ketua SRPAM, Benekditus Goo saat jumpa pers di Padang Bulan, Senin [16/5] mengatakan, pihakny berharap Pangdam segera menangani kasus penikaman terhadap korban Derek Adii yang dilakukan oleh pelaku oknum anggota TNI di pelabuhan Samuba Nabire secara serius.

Disamping itu, SRPAM mendesak Pangdam melakukan memproses hukum terhadap pelaku tidak melalui peradilan militer melainkan harus melalui peradilan HAM. Bahkan oknum anggota TNI tersebut harus dipecat dari kedinasan sebagai anggota TNI.

‘’Kami minta juga Komnas HAM Papua tidak diam tapi harus turun ke lapangan untuk melakukan investigasi kasus tersebut. Selain itu, kami juga minta DPRP agar segera membentuk tim invetigasi kasus tersebut dan turun ke lokasi kejadian dalam waktu dekat. Sebab jika dibiarkan begitu saja maka kejadian pertumpahan daerah di atas tanah Papua akan terus terjadi,’’ paparnya.

Kejadian ini menurut dia, membuktikan bahwa pemerintah pusat maupun daerah tidak serius melakukan perlindungan dan penanganan kasus-kasus pelanggaran HAM yang dilakukan aparat militer dengan sewenang-wenang di Papua selama ini.

SRPAM juga menyambut baik kehadiran orang nomor satu di jajaran kepolisian Republik Indonesia [Kapolri] dan Panglima TNI di Papua. Siapapun pejabat negara boleh-boleh saja datang ke Papua, tetapi tidak sebatas jalan-jalan seperti wisatawan, karena persoalan yang dilakukan pihak kepolisian di daerah Papua beberapa waktu lalu terhadap warga sipil di Moanemani dan beberapa daerah Papua lainnya sampai saat ini belum ditangai secara tuntas.

‘’Kami minta pemerintah pusat bahwa jangan menjadikan papua sebagai tempat rekreasi atau wisata, nanti datang jalan rame-rame ke semua daerah lihat-lihat pemandangan penderitaan yang dialami rakyat Papua lalu kemudian pulang ke Jakarta, cerita baku tipu, nanti balik lagi lihat penderitaan rakyat yang semakin meningkat malah biarkan begitu saja lalu tidak ada kebijakan tegas yang di ambil dan tidak membawa hasil positif bagi rakyat papua,”tegasnya.

Untuk itu, siapapun pejabat Negara yang datang ke Papua tujuannya harus jelas sehingga ada hasil yang akan diberikan kepada rakyat Papua, sebab pejabat Negara sudah beberapa kali datang ke Papua termasuk Presiden dengan sejumlah menteri beberapa waktu lalu, tapi hasilnya sama saja. ‘’Hingga kini belum pernah ada perubahan dan menangani persoalan yang dihadapi rakyat Papua. Padahal sudah jelas rakyat Papua mengalami penderitaan cukup serius, tetapi tidak ada penanganannya,’’ katanya.[cr-63]

May 14, 2011 0