SUPIORI – Meski menurut penelitian beberapa ahli dari Amerika Serikat kualitas rumput laut di perairan Supiori adalah yang terbaik di dunia, namun hingga kini masyarakat maupun Pemerintah Kabupaten Supiori masih kesulitan untuk memasarkan hasil rumput laut tersebut.

Demikian disampaikan Plt. Bupati Kabupaten Supiori D.S. Julianus Mnusefer, S.Si, MAP kepada Gubernur Provinsi Papua Barnabas Suebu, SH dalam acara Turkam-nya di Supiori sepekan terakhir ini.

“saat ini sekitar 25 ribu hektar areal telah dikembangkan rumput laut oleh masyarakat, namun karena kebingungan mau di jual kemana, banyak diantaranya yang akhirnya jadi malas mengembangkan usaha yang memiliki prospek bagus itu”, kata Mnusefer di hadapan Gubernur.

Gubernur Provinsi Papua yang akrab di panggil “Kaka Bas” dalam kesempatan tersebut menghimbau kiranya masyarakat dengan fasilitasi Pemda setempat dapat mengorganisir diri dalam sebuah wadah koperasi, dengan adanya wadah resmi memudahkan masyarakat melakukan perdagangan dan transaksi dengan para pembeli baik dari nasional maupun luar negeri. Menurutnya kebutuhan industri kosmetik dan pangan nasional maupun dunia terhadap rumput laut sebagai salah satu bahan bakunya masih cukup tinggi sehingga peluang pengembangan tanaman tersebut masih terbuka lebar. 

“lewat koperasi harga bisa di kontrol, dan tidak akan merugikan masyarakat, lewat koperasi juga akan memudahkan pembeli mengetahui berapa besar kapasitas produksi masyarakat, dan pemerintah juga lebih mudah bila hendak memberikan dukungan”, ujar Kaka Bas.

Ke depan, janji Kaka bas apabila produksi masyarakat sudah cukup besar, tidak menutup kemungkinan Pemerintah akan menggandeng investor untuk mendirikan pabrik pengolahan rumput laut di wilayah Supiori dan Biak. (amr)

Ditulis oleh redaksi binpa  
Kamis, 22 Juli 2010 15:18

SUPIORI – Meski menurut penelitian beberapa ahli dari Amerika Serikat kualitas rumput laut di perairan Supiori adalah yang terbaik di dunia, namun hingga kini masyarakat maupun Pemerintah Kabupaten Supiori masih kesulitan untuk memasarkan hasil rumput laut tersebut.

Demikian disampaikan Plt. Bupati Kabupaten Supiori D.S. Julianus Mnusefer, S.Si, MAP kepada Gubernur Provinsi Papua Barnabas Suebu, SH dalam acara Turkam-nya di Supiori sepekan terakhir ini.

“saat ini sekitar 25 ribu hektar areal telah dikembangkan rumput laut oleh masyarakat, namun karena kebingungan mau di jual kemana, banyak diantaranya yang akhirnya jadi malas mengembangkan usaha yang memiliki prospek bagus itu”, kata Mnusefer di hadapan Gubernur.

Gubernur Provinsi Papua yang akrab di panggil “Kaka Bas” dalam kesempatan tersebut menghimbau kiranya masyarakat dengan fasilitasi Pemda setempat dapat mengorganisir diri dalam sebuah wadah koperasi, dengan adanya wadah resmi memudahkan masyarakat melakukan perdagangan dan transaksi dengan para pembeli baik dari nasional maupun luar negeri. Menurutnya kebutuhan industri kosmetik dan pangan nasional maupun dunia terhadap rumput laut sebagai salah satu bahan bakunya masih cukup tinggi sehingga peluang pengembangan tanaman tersebut masih terbuka lebar. 

“lewat koperasi harga bisa di kontrol, dan tidak akan merugikan masyarakat, lewat koperasi juga akan memudahkan pembeli mengetahui berapa besar kapasitas produksi masyarakat, dan pemerintah juga lebih mudah bila hendak memberikan dukungan”, ujar Kaka Bas.

Ke depan, janji Kaka bas apabila produksi masyarakat sudah cukup besar, tidak menutup kemungkinan Pemerintah akan menggandeng investor untuk mendirikan pabrik pengolahan rumput laut di wilayah Supiori dan Biak. (amr)

Ditulis oleh redaksi binpa  
Kamis, 22 Juli 2010 15:18

KE CINA—Paduan Suara Gema Chandra Universitas Cenderawasih Jayapura mengikuti lomba paduan suara internasional The World Choir di Shaoxing, Cina, 26 Juli mendatang. Ini adalah salah satu aksi mereka dalam sebuah acara di Jayapura beberapa waktu lalu. (foto:makawaru/binpa)JAYAPURA—Papua adalah suatu wilayah yang sangat kaya akan seni dan budaya yang laku dijual di manca negara. Terbukti putra putri Papua  yang diwakili  Paduan Suara Gema Chandra Universitas Cenderawasih Jayapura mengikuti lomba paduan suara internasional The World Choir  yang digelar di Shaoxing, Cina, 26 Juli mendatang.  Demikian disampaikan Ketua Panitia Persiapan Keberangkatan Paduan Suara Gema Chandra Universitas Cenderawasih Provinsi Papua, Ruben Magay SIP di Ruang Komisi A DPRP, Jayapura, Kamis (22/7). Dikatakannya, personil  Paduan Suara  Gema Chandra Universitas Cenderawasih Jayapura yang  mengikuti  lomba terdiri dari 30 orang lebih.  Cloter pertama telah berangkat ke Jakarta pada Rabu (21/7) menyusul cloter kedua yang direncanakan menuju Jakarta, Kamis (22/7). Pada tahun 2008 lalu, Paduan Suara   Gema Chandra Universitas Cenderawasih Jayapura  juga meraih posisi runner-up  pada perlombaan yang sama yang dilakukan di Wina, Austrila. “Setelah mengurus visa mereka akan segera berangkat ke Cina,” tandas Magay yang tak bisa mendampingi  rombongan ke Cina karena kesibukannya mengikuti Laporan Keterangan Pertanggungjawabkan (LKPJ) Gubernur Provi nsi Papua. Menurutnya, Paduan Suara Gema Chandra Universitas Cenderawasih Jayapura mengusung nama besar Provinsi Papua dan bangsa dan negara Indonesia. Potensi  yang terpendam ini juga dapat bersaing di bidang seni dan budaya bersama bangsa bangsa lain didunia.

“Potensi alam, manusia serta wisata di Papua ini dapat didorong menjadi sebuah kekuatan ekonomi rakyat untuk meningkatkan Pendapat Asli Daerah (PAD) Provinsi Papua,” tuturnya. “Kedepan Paduan Suara  Gema Chandra Universitas Cenderawasih Jayapura dapat dijadikan potensi untuk dijual kedunia internasional agar mereka mengetahui Papua memiliki kekayaan budaya yang tinggi.”

Karena itu,tambahnya, pihaknya  mengharapkan dukungan dari Pemerintah Daerah Provinsi Papua agar duta seni  dari Provinsi Papua mampu memberikan yang terbaik bukan hanya kepada Papua tapi bangsa dan negara Indonesia,” tukasnya. (mdc)

Ditulis oleh redaksi binpa  
Jumat, 23 Juli 2010 23:25

Septer Manufandu saat menyampaikan press releasenya Jayapura—Mengemukanya beragam isu akhir-akhir ini di media massa, baik cetak maupun elektronik, seperti Uranium yang diproduksi PT Freeport, pemekaran Provinsi Papua Tengah dan Papua Selatan serta berbagai isu lainnya, menurut Forum Demokrasi (Fordem) Rakyat Papua Barat sebagai upaya upaya pengalihan isu atas aspirasi masyarakat yang menyatakan kegagalan Otsus Papua dan menuntut Referendum. ‘’Pelbagai isu atau gossip yang dihembuskan oleh kaki tangan pemerintah yang tidak bertanggungjawab, untuk mematahkan semangat yang melandasi orang asli Papua mengembalikan Otsus Papua yang kedua kalinya,’’ ungkap Septer Manufandu saat menggelar jumpa pers di Sekretariat Foker LSM Waena Kamis (22/7) kemarin.

Dikatakan, penyebaran isu tersebut dilakukan untuk membangun mosi tidak percaya kepada aktifis atau MRP dan DPRP. ‘’Dengan dibangunnya mosi tidak percaya, maka ini memancing kemarahan rakyat Papua kepada aktivis atau MRP dan DPRP,’’ tandasnya.

Kegagalan Otsus yang menurut Septer Manufandu ditandai perangkat Otsus yang seharusnya bisa menjadi tempat perlindungan hak-hak mendasar orang asli Papua berupa Perdasi dan Perdasus yang tidak dibuat pihak yang berwenang.

Dan berbagai tragedy kesehatan seperti tewasnya puluhan orang di Dogiai akibat kelaparan diera Otsus, menurutnya itu sebagai salah satu parameter kegagalan Otsus.

Karena itu, Fordem mengharapkan adanya satu ruang yang dibuat untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang muncul di tengah masyarakat dengan melibatkan seluruh komponen bangsa.

‘’Entah itu nanti hasilnya perbaikan UU Otsus atau apa, kami tidak peduli, tapi yang jelas harus dibentuk satu forum yang melibatkan semua stake holder (semua lapisan masyarakat) untuk duduk bersama membicarakan apa yang menjadi permasalahan di tengah masyarakat saat ini,’’ ungkapnya.

Dalam press release Fordem Papua Barat menguraikan dengan panjang lebar tentang berbagai hal, seperti penolakan Otsus yang disebutnya sebagai paket politik, kegagalan otsus dimana di era Otsus justru memarginalkan orang asli Papua, penolakan Raperdasi Raperdasus oleh Pemerintah Pusat, rencana pembentukan MRP untuk Provinsi Papua Barat tersendiri dan berbagai hal lainnya.

Dan pada akhirnya, Fordem Papua Barat yang dipimpin olej Pdt. Dr. Benny Giay mengeluarkan tuju poin berupa pernyataan dan tuntutan.

Poin pertama adalah tentang keberhasilan yang dicapai dalam upaya mendorong proses musyawarah MRP bersama orang asli Papua sampai mengembalikan Otsus yang didalamnya terdapat kendala baik internal maupun eksternal.

Poin kedua, berupa tuntutan untuk dihentikannya segala isu/gosip seperti Uranium, Korupsi, SDM yang rendah dan lain-lain yang bertujuan mengadu domba rakyat Papua.

Poin ketiga, adalah seruan kepada komponen bangsa Papua untuk tidak terprofokasi dengan berbagai isu/gossip tersebut. poin keempat, tuntutan kepada DPR papua dan DPRD Provinsi Papua barat untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil musyawaran MRP bersama orang asli Papua.

Kelima, tuntutan kepada DPRP ada anggotanya untuk konsisten dengan keputusan yang diambil pada 12 Juli 2010 tentang pembentukan Tim untuk membedah Otsus melalui forum ilmiah dengan melibatkan semua pihak.

Keenam, adalah himbauan untuk menghentikan bola liar panas yang dihembuskan oleh  Negara Indonesia melalui Democratik Center tentang pembentukan MRP di Provinsi Papua Barat. Serta terakhir, yakni poin ketuju, adalah Negara Indonesia bersama aparatur pemerintahannya, harus menghargai dan memberikan ruang demokrasi yang luas dan menyeluruh bagi orang Papua dalam menyampaikan segala aspirasi yang digumulinya.(cr-10)

SPAO Ltd. Siap Melakukan Eksplorasinya Mulai Tahun Ini

Nicholas Meset Direktur Umum dan SDM PT. Sarmi Papua Petroleum berbincang – bincang dengan Bupati Sarmi Drs. E. Fonataba, MM sebelum acara presentasi potensi migas di kawasan Pantai Barat SarmiSarmi—Kurang lebih ada 100 juta barel minyak bumi dan sekitar 1,214 trilyun kubik gas bumi di blok Northtern Papua Kabupaten Sarmi yang hak dan izin pengelolaannya telah berhasil di kantongi oleh PT. Sarmi Papua Petroleum bekerja sama dengan Ridlatama Group,  sebuah perusahaan yang telah malang melintang di dunia perminyakan dan gas bumi di Indonesia.

Hal tersebut di ungkapkan salah satu Komisaris PT. Sarmi Papua Petroleum Anang Mudjianto di dampingi salah seorang Direktur nya, Nicholas Messet  salah seorang putra asli Sarmi yang sudah beberapa tahun terakhir ini mencetuskan dan memperjuangkan masuknya perusahaan migas di Kabupaten Sarmi,  khususnya di Distrik Pantai Barat.

Dalam presentasi dan pemaparan potensi minyak dan gas yang dilakukan oleh keduanya Jumat (23/7) di Aula Kantor Bupati di Kota Baru Petam kemarin, terungkap,  dari 16.000 Km2 areal yang mereka usulkan ke pemerintah pusat, seluas 8.541 Km2 telah mendapat persetujuan pemerintah pusat untuk menjadi lahan eksplorasi mereka.

“kita tanda tangan kontrak sejak 5 Mei lalu, dan sesuai rencana sekitar awal Oktober kita sudah berkantor di Sarmi dan memulai tahapan selanjutnya selama 3 tahun pertama yakni eksplorasi, dan study seismeig untuk mencari titik penggalian yang tepat dari areal yang telah disetujui”, jelas Anang Mudjiantoro di hadapan beberapa masyarakat dari Pantai Barat.

Disinggung mengenai kompensasi, Nicholas Meset menegaskan bahwa pihaknya tidak menggunakan pola jual beli tanah, namun nantinya pihak perusahaan jelas akan memberikan sejumlah dana sesuai kesepakatan bersama yang dinilai pantas dan di kelola oleh sebuah lembaga khusus untuk penguatan dan pemberdayaan masyarakat setempat.

“tanah tetap milik masyarakat, kita hanya hak pakai saja, namun yang terpenting kita coba mengembangkan satu pola CSR yang lebih mengedepakan transfer skill dan melibatkan masyarakat secara langsung dalam proses pekerjaan”, tambah Anang selaku Komisaris.

Sedangkan untuk kontribusi bagi daerah baik itu Kabupaten maupun Provinsi Anang belum bisa memberikan angka yang pasti, namun menurutnya aturan tentang hal itu sudah ada yang baku dan mereka jelas mengikuti aturan yang ada sebagaimana diatur oleh BP Migas.

“kita tidak bisa memberikan estimasi yang pasti tentang besaran yang akan diterima oleh daerah baik kabupaten maupun provinsi, namun sudah ada aturan dan prosentasenya yang jelas”, katanya

Sementara itu Wakil Gubernur Provinsi Papua Alex Hesegem, SE dalam lawatannya ke Pulau Liki beberapa hari lalu menegaskan bahwa setiap investor yang masuk ke Papua harus memberikan kontribusi kepada daerah dalam bentuk kepemilikan saham sehingga hasilnya bisa dirasakan secara berkesinambungan. (amr)

JAYAPURA-Pasca demo besar-besaran oleh masyarakat Papua yang menuntut pengembalian Otsus kemudian muncul isu bahwa PT Freeport Indonesia melakukan penambangan uranium.

Terkait hal ini, salah satu aktivis Forum Demokrasi Rakyat Papua Barat (Fordem Papua), Septer Manufandu menilai bahwa isu uranium itu hanya untuk mengalihkan perhatian masyarakat atas desakan pengembalian Otsus.

“Uranium itu cuman isu yang dimainkan oleh aktor politik di Papua dan nasional untuk mengalihkan perhatian masyarakat Papua pasca penuntutan penolakan Otsus ke DPRP beberapa waktu lalu,” ungkap Septer Manufandu di dampingi rekan-rekan Fordem kepada wartawan di kantor Foker LSM Waena Jayapura, Papua, Kamis (22/7).

Menurutnya, Dewan Perwakilan Rakyat Papua dan gubernur serta perangkatnya harus memainkan peran, tugas dan fungsinya terkait tuntutan penolakan Otsus itu untuk mencari format apakah revisi isi dan substansinya atau mengganti dengan Undang-Undang baru ataukah bagaimana? “Itu kan kewenangan DPRP dan Gubernur sesuai dengan hirarki masing-masing lembaga ini untuk menyatukan kewenangan mereka masing-masing,” katanya.

Fodem Papua menilai otonomi khusus (Otsus) yang sudah berjalan kurang lebih 9 tahun ini dinilai gagal karena perilaku penyelenggara pemerintah di Papua yang buruk dan tidak konsisten terhadap isi dan substansi dari Otsus tersebut.

“Otsus gagal karena tidak mampu mereduksi dan memproteksi kebutuhan dasar hajat orang banyak, khusunya masyarakat Papua dan masyarakat non Papua yang ada di Provinsi Papu dan Provinsi Papua Barat,” tandasnya.

Dikatakan, kriteria Otsus gagal karena sampai sejauh ini masih banyak masyarakat Papua yang kehidupannya tidak mengalami peningkatan kualitas hidup yang baik, dan juga belum terpenuhinya hak-hak mereka dan pemenuhuan kebutuhan dasar mereka.

Menurut Septer, terhitung mulai 2008 sampai pertengahan 2010 ini, dana Otus yang dikucurkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah Provinsi Papua dan Papua Barat sudah mencapai Rp 18 triliun, tetapi sejauh ini belum menunjukkan parameter yang jelas terkait penggunaan dan manfaat dari dana Otsus ini. “Hal ini disebabkan oleh karena buruknya perilaku dan tidak konsistennya peran dan tugas legislatif dan eksekutif dalam memainkan peran dan fugsinya secar struktural dan konstitusional, dalam arti penguatan dan pengaturan alokasi penggunaan dan pengawasan anggaran tersebut,” ujarnya.

“Kalau mau katakan Otsus berhasil parameter dan indikatornya apa? Masyarakat Papua yang jumlah penduduknya sebanding dengan Provinsi Jawa Barat saja masih hidup dibawah garis ekonomi yang pas-pasan, pemenuhan kebutuhan dasarnya saja belum terpenuhi, terjadi kelaparan beberapa kali di daerah Provisi Papua, sarana dan prasarana kesehatan yang tidak terpenuhi, wabah malaria yang terjadi beberapa kali di daerah, sarana dan prasarana pendidikan yang tidak memadai, hal-hal ini lah yang harus jadi perhatian pemerintah dalam hal ini DPRP, DPRD Papua Barat, dan kepada gubernur baik Gubernur Papua dan Papua Barat,” ujarnya.

Banyak perilaku yang tidak tulus dari penyelenggara pemerintah daerah dalam hal ini DPRP dan gubernur serta perangkatnya dalam niat dan komitmen mereka dalam melaksanakan isi dari Otus tersebut. “Perilaku yang tidak tulus tersebut adalah tidak mengulur-ulur waktu pembuatan Perdasus dan Perdasi yang mengatur dan mereduksi semua kewenangan Pemerintah Provinsi Papua, dan masih banyaknya korupsi di birokarsi pemerintah baik di Pemerintah Provinsi Papua dan pemerintah kabupaten dan kota di Papua dan Papua Barat,” sambungnya.

Terkait dengan berbagai tuntutan yang disampaikan oleh masyarakat Papua kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, kata Septer, ini bukan tindakan untuk merongrong pemerintah dalam hal kebijakan Otsus, tetapi ini merupakan bagian dari bentuk pengawasan masyarakat terhadap penyelenggara pemerintah dan berbagai kebijakan pemerintah yang bertentanagan dengan amanah isi Otsus tersebut. (ben/fud) (scorpions)