18 Warga Suku Terasing Ditangkap

JAYAPURA — Aparat kepolisian Waropen menangkap 18 orang warga suku terasing di Kabupaten Waropen. Mereka ditangkap dengan dugaan terlibat dalam aksi pengrusakan Kantor KPU Waropen pada 2 Juli lalu. Mereka marah lantaran kecewa dengan sikap KPU Waropen yang dinilai tidak memenuhi tuntutan mereka agar mau menjelaskan alasan tidak lolosnya pasangan Drs. Ones J Ramandey dan Drs. Zet Tanati dalam proses verifikasi.

Komnas HAM Perwakilan Provinsi Papua saat ini turun tangan guna menelisik peyebab kisruh pemilukada Waropen ini, terutama berkaitan dugaan sejumlah tahanan sakit karena menerima perlakuan kasar. "Atas kewenangan yang diberikan undang-undang, maka Komnas HAM Perwakilan Provinsi Papua menindaklanjuti laporan pengaduan atas proses verifikasi calon Bupati dan Wakil Bupati Waropen Tahun 2010 yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Waropen terhadap tujuh bakal calon Bupati dan Wakil Bupati yang diumumkan 1 Juli 2010 lalu," ungkap Wakil Ketua Komnas HAM Perwakilan Provinsi Papua, Matius Murib dalam keterangan persnya di Kantor Komnas HAM Perwakilan Provinsi Papua, kemarin (13/7).

Dijelaskan Matius, dari informasi yang diperoleh dari warga yang ditangkap, sebenarnya mereka tidak mau melakukan pengrusakan. Tapi karena ketua dan anggota KPU Waropen terkesan menghindar dan tidak mau peduli atas permintaan warga agar KPU Waropen menjelaskan kenapa pasangan yang didukungnya itu tidak lolos dalam verifikasi, sehingga mereka kemudian melakukan pengrusakan.

Komnas HAM mempertanyakan penangkapan 18 warga suku pedalaman itu. "Mereka kan korban dari politik, bukan para pelaku politik murni. Seharusnya semua tahanan diperlakukan sama. Itu namanya sudah pelanggaran HAM, sebagaimana didalam UU 39 Tahun 199 pasal, 17, 18 dan pasal 43," tegasnya yang didampingi oleh dua anggota Komnas HAM lainnya, yakni Johari dan Adriana Wally.

Matisu membeberkan kronologis kejadian. Dijelaskan, kasus ini bermula dari pengumuman hasil pleno verifikasi bakal calon bupati dan wakil bupati Waropen Tahun 2010 1 Juli 2010 lalu yang membuat Tim Sukses dan partai pengusung Balon Bupati Drs. Ones J Ramandei dan Wakil Bupati Set Tanati, mengirim surat kepada Polres Waropen untuk melakukan aksi unjuk rasa sebagai tanda protes atas hasil verifikasi yang diumumkan oleh KPU Waropen. Oleh pihak Polres Waropen surat ijin/pemberitahuan tersebut dinilai tidak lengkap sebab tidak mencantumkan jumlah massa dan apa tuntutannya.

Pengumuman hasil verifikasi itu dikirim lewat surat kepada bakal calon. Atas pengumuman hasil verifikasi tersebut, terjadi aksi orasi secara spontanitas. Atas sikap reaktif kelompok masyarakat maka tanggal 1 Juli 2010, Polres Waropen melakukan evakuasi terhadap 5 orang Anggota KPU untuk diamankan di Kantor Polres Waropen. Kemudian 2 Juli 2010, patut diduga terjadi mobilisasi massa menggunakan kendaraan roda empat dengan membawa alat panah, parang dalam melakukan aksi yang ditujukan ke kantor KPU Kabupaten Waropen.

Aksi massa yang di tujukan ke Kantor KPU tidak dapat dihalangi oleh pihak Kepolisian. Kemudian massa Atas aksi penyerangan ke Kantor KPU mengakibatkan kerusakan kaca lover pecah dan dinding kantor mengalami kerusakan, dan sejumlah kursi rusak. Atas aksi brutal warga masyarakat sipil yang tidak mendapat keterangan dari KPU Waropen, maka pihak Polres mengeluarkan tembakan peringatan. Sebab ada perkelahian antara kelompok masyarakat sipil.

Setelah melakukan aksi di kantor KPU, warga masyarakat sempat berkumpul di Kantor Koramil Waropen dan berbincang dengan DANRAMIL Waropen, yang sempat memberikan arahan kepada masyarakat sipil. Namun datang seorang anggota TNI dan mengusir masyarakat keluar dari halaman kantor Koramil. Saat berada di jalan terjadi insiden perkelahian antara Ivan Imbiri dan Ferat Imbiri akibat perselisihan pendapat diantara mereka berdua, dan bukan perkelahian dengan kelompok masyarakat di luar. Saat itu polisi datang dan mengambil langkah pengamanan yang diduga represif kepada masyarakat sipil dalam kelompok aksi demonstrasi tersebut yang mengakibatkan sejumlah orang mengalami luka dan penganiayaan.

Berikutnya pada 3 Juli 2010, Kapolres melakukan dengar pendapat dengan DPRD, dan Kapolres menyampaikan kronologi kejadian. Dan melakukan koordinasi dengan KPU, Panwas tentang pencabutan nomor urut dan atas permintaan KPU dan Panwas agar pencabutan nomor urut dilakukan di Kantor Polres. Meski Kapolres mengusulkan agar pencabutan dilakukan di DPRD Waropen. Dengan pertimbangan situasi keamanan yang belum normal dan kewenangan diskresi kepolisian, maka dilakukan pencabutan nomor urut pada tanggal 3 Juli 2010, di Kantor Polres Waropen yang diamankan oleh 3 pleton Dalmas.

Atas insiden tanggal 2 Juli 2010, Polisi mengamankan 18 warga dengan sejumlah barang bukti untuk diproses hukum. Dua orang diantaranya dikembalikan sebab tidak cukup bukti, sedangkan dua orang perempuan yang terlibat dalam aksi tersebut atas pertimbangan khusus maka dilepas, namun yang bersangkutan wajib lapor setiap hari kepada Polisi.

Diantara mereka yang diamankan memiliki Kartu Tanda Anggota Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka (TPN OPM). Terhadap permasalahan itu, kata Murib, bahwa, pihaknya menemukan sejumlah masalah, diantaranya, pertama, penyelengaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kabupaten Waropen tidak berjalan normal pasca pengumuman hasil verifikasi bakal calon Bupati dan Wakil Bupati oleh KPU Waropen pada 1 Juli 2010 itu.

Dikatkan juga, berdasarkan pantauan Komnas HAM, pengendalian situasi keamanan belum mengedepankan pola-pola komunikasi yang persuasif demi menghindari terjadinya gesekan antara kelompok yang mengakibatkan keterlibatan pihak kepolisian. Matius berharap, pihak Kepolisian Resort Waropen harus bisa memberikan rasa aman kepada KPU untuk bekerja di Kantor KPU bukan sebaliknya aktivitas, jadwal KPU dilakukan di Kantor Polres Waropen.

Disebutkan juga, terdapat beberapa tahanan yang mengalami sakit yang diduga akibat tindakan represif aparat kepolisian pada tanggal 2 Juli 2010. Kelima, kantor KPU dalam keadaan rusak dan beberapa kaca jendela, kursi serta ruangan berantakan, dan kini sedang dipasang tanda larangan Polisi, sehingga tidak ada aktivitas KPU.

Ditambahkannya, berdasarkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen, Nomor: 01/Kpts/KPU-KW/2010, tentang Perubahan tahapan program dan jadwal waktu penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Waropen Tahun 2010, patut diduga KPU tidak memberikan kesempatan perbaikan kepada partai pengusung atau calon perseorangan untuk melakukan perbaikan atas hasil verifikasi yang dilakukan oleh KPU.

Selian itu disebutkan juga, parpol pengusung yang memiliki dua versi kepengurusan tidak dilibatkan dalam melakukan uji keabsahan kepengurusan sebagai mana ketentuan Pasal 7 Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 yang menegaskan bahwa yang berhak mengusung pasangan calon adalah kepengurusan partai politik di tingkatan itu. Apakah kepengurusan itu absah/ legitimate? Berdasarkan Pasal 50 ayat 2 Peraturan KPU 68 Tahun 2009 dicek siapa yang berwenang mengesahkan kepengurusan di tingkat kabupaten, kemudian dicek apakah pengurus Provinsi sah atau tidak, dan kemudian mengecek keabsahan pengurus pusat dengan merujuk pada Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM yang terakhir.

"Komnas HAM Perwakilan Provinsi Papua telah mengeluarkan rekomendasi untuk disampaikan kepada pihak terkait, yang isinya pertama, mendesak KPU Provinsi Papua dan KPU Pusat di Jakarta untuk segera melakukan klarifikasi antara KPU Waropen dan Partai Pengusung PAN yang hak politik untuk mengusung kandidat bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Waropen tahun 2010 dihilangkan oleh KPU Waropen," ujarnya.

Rekomendasi kedua, patut diduga KPU Waropen tidak melaksanakan verifikasi berdasarkan jadwal dan mekanisme yang di tetapkan oleh KPU Waropen sehingga berpotensi terjadi diskriminasi. Dan agar Polres Waropen memberikan jaminan hak-hak para tahanan dalam mendapat pengobatan.

"Patut diduga Polres Waropen melakukan tindakan intervensi dalam pelaksanaan tahapan pemilukada, pencabutan nomor urut Calon Bupati dan Wakil Bupati tanggal 3 Juli 2010, di Kantor Polres Waropen sehingga diminta kepada Kapolda Papua untuk memberikan arahan kepada Kapolres Waropen," ungkapnya.

Komnas HAM berharap Bupati dan Muspida Kabupaten Waropen untuk dapat berkoordinasi secara baik, demi tercipta situasi keamanan dan pelayanan publik yang kondusif bagi terpenuhinya hak-hak masyarakat di Kabupaten Waropen. Terhadap para tahanan yang diduga melakukan tindakan kriminal untuk diminta agar ditangani secara hukum dengan cara profesional dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat Waropen. Terutama mereka yang mayoritas berasal dari masyarakat suku terasing (Demisa di Botawa).

Terakhir, Komnas HAM berharap, jika sengketa Pemilukada seharusnya dibawa saja ke ranah hukum, jangan dengan membuat gerakan massa yang pada akhirnya merugikan masyarakat sendiri. (nls/fud/sam/jpnn)

July 18, 2010 0

Polda Bantah Berita Miring di Luar Negeri

Siapa yang Benar. Siapa yang Sudah dikenal Penipu?

JAYAPURA–Menyusul adanya pemberitaan miring di media massa luar negeri seperti di Australia dan Amerika Serikat soal aksi demo yang dilakukan Forum Demokrasi Rakyat Papua Bersatu, Kamis (8/7) lalu di Kantor DPRP bahwa aksi demo tersebut diikuti oleh 15 ribu orang, langsung dibantah Polda Papua.

Menurut Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Papua, Komisaris Besar Polisi, Wachyono mengatakan, aksi demo damai itu sebenarnya tidak sampai diikuti sampai oleh 15 ribu orang.

”Jadi tidak benar kalau aksi demo damai yang dilakukan Forum Demokrasi Rakyat Papua Bersatu diikuti 15 ribu orang, tapi sebenarnya sekitar 2000 orang saja. Dengan demikian kembali dipertanyakan bahwa ada apa dibalik pemberitaan tersebut,” tegasnya ketika dikonfirmasi Cenderawasih Pos di ruang kerjanya, Rabu (14/7) kemarin.

Dikatakan, sesuai laporan permintaan surat izin keramaian di Polda Papua bahwa forum tersebut mengatakan akan diikuti oleh komponen masyarakat yang tergabung dalam berbagai organisasi, bahkan setiap organisasi tersebut akan diikuti oleh ratusan orang, sementara setelah dilakukan pemanggilan terhadap setiap koordinator organisasi tentang jumlah orangnya, maka hanya ada sekitar dua puluh lebih saja.
Diungkapkan, dengan adanya pemberitaan miring tersebut di luar negeri itu membuat kesan tidak baik, artinya terkesan di mata dunia luar bahwa Papua tidak aman dan tidak kondusif, padahal yang sebenarnya sangat kondusif.

Misalnya saja, lanjut Kabid Humas, aktivitas masyarakat berjalan dengan baik, kemudian perkantoran berjalan sebagaimana biasanya, bahkan arus lalu lintas berjalan normal, sehingga jangan dilansir berita yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan.

Perlu diketahui, tambah Kabid Humas, penanggungjawab atau penyelenggara serta peserta kegiatan aksi demo harus memahami, mematuhi kemudian mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia sesuai dengan UU No 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum dan peraturan Kapolri No 9 tahun 2008.

Selain itu, dalam pelaksanaan kegiatan penyampaian pendapat di muka umum dan long march, penanggungjawab atau koordinator dan peserta sanggup menempatkan 1 orang koodinator dalam setiap 50 orang peserta.

”Hal seperti ini juga penting diketahui bagi setiap warga yang ingin melaksanakan aksi demo damai dalam menyampaikan aspirasi atau pendapat bahkan harus dipatuhi karena sesuai dengan undang-undang,”tandasnya. (nal) (scorpions)

July 15, 2010

Tidak Ada Mou dengan Pendemo

Jhon Ibo: Otsus Tak Sekedar Memutar Telapak Tangan

JAYAPURA-Terkait dengan berita Cenderawasih Pos halaman 1 yang berjudul “DPRP Tak Bisa Kabulkan Tuntutan Refrendum” dipandang tidak sesuai dengan penyampaian yang dikeluarkan oleh Pimpinan DPRP Komarudin Watubun,SH,MH di tengah-tengah masyarakat yang saat demo di DPRP Papua, 9 Juli kemarin.

Oleh sebab itu, Pimpinan DPRP melalui Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) Theopilus Kere,BA memberikan klarifikasi terhadap hal-hal yang dinilai tidak sesuai itu.

Dikatakan, di dalam berita dengan judul tersebut, pada alinea keempat disebutkan, anggota DPRP yang dipimpin oleh Wakil Ketua II Komarudin Watubun yang mewakili Ketua DPRP Drs. Jhon Ibo,MM yang tidak ada di tempat, bersama para anggota dewan lainnya dari berbagai komisi yang ada bertemu dengan massa dengan melakukan MoU antara rakyat Papua dan DPRP yang terdiri dari 3 poin, antara lain 1) DPRP meminta maaf karena tidak bisa mengabulkan tuntutan referendum, 2) DPRP akan mengembalikan otonomi khusus ke pemerintah pusat, 3) Sidang paripurna akan dilaksanakan paling lambat 19 Juli 2010.
“Terkait bunyi alinea keempat itu kami jelaskan bahwa tidak ada MoU yang dibuat oleh DPRP dan masyarakat yang hadir pada saat itu. Yang ada hanya penyampaian keputusan rapat pimpinan DPRP dengan pimpinan fraksi dan komisi DPRP dalam menyikapi aspirasi rakyat Papua terkait hasil Mubes MRP dan masyarakat asli Papua tanggal 9-10 Juni 2010, yang terdiri dari 5 point,” papar Theopilus Kere.

Pihaknya menjelaskan, lima poin keputusan rapat pimpinan DPRP dengan pimpinan fraksi dan komisi DPRP dalam menyikapi aspirasi rakyat Papua terkait hasil Musyawarah Besar MRP dan masyarakat asli Papua tanggal 9-10 Juni 2010, antara lain:

Pertama, berdasarkan rapat pimpinan DPRP dengan pimpinan fraksi dan komisi DPRP, maka atas nama pimpinan dan seluruh anggota DPRP menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh rakyat Papua di seluruh Tanah Papua, termasuk semua masyarakat yang hadir di halaman Kantor DPRP, hari ini (9 Juli 2010).

Kedua, pada kesempatan yang baik ini pimpinan dan seluruh anggota menyampaikan banyak-banyak terima kasih, penghargaan dan penghormatan yang tinggi kepada seluruh masyarakat karena dalam menyampaikan aspirasi melalui demontrasi secara tertib, aman dan bermartabat.

Ketiga, keingingan rakyat sebagaimana disampaikan tanggal 18 Juni 2010 untuk melakukan sidang peripurna DPRP dalam menyikapi hasil musyawarah besar MRP dan masyarakat asli Papua, belum bisa terlaksana karena belum memenuhi makanisme persidangan dan tata tertib DPRP.

Keempat, semua aspirasi yang sudah disampaikan oleh masyarakat Papua akan diproses dan dilanjutkan sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang DPRP.

Kelima, pada kesempatan yang baik ini, atan nama pimpinan dan anggota DPRP, kami menghimbau kepada seluruh masyarakat yang hadir untuk menyampaikan aspirasi di halaman Gedung DPRP agar dapat kembali ke rumah dan rumah tangga masing-masing dalam keadaan tenang, tertib dan aman.

“Itulah lima poin keputusan pimpinan DPRP yang disampaikan di hadapan pendemo, 9 Juli lalu. Jadi sama sekali tidak ada MoU,” tegasnya.

Sementara itu, Senin (12/7) bertempat di ruang pertemuan badan anggaran (Banggar) DPR Papua, berlangsung pertemuan antara para perwakilan pendemo dengan DPRP yang dipimpin langsung oleh Ketua DPR Papua Drs.Jhon Ibo,MM.

Ketua DPRP Drs.Jhon Ibo,MM mengatakan, agenda hari ini hanya berbicara tentang Otsus, yang mana Otsus dinyatakan gagal dan ini adalah aspirasi masyarakat. ”Kegagalan Otsus itu harus dinilai selama 25 tahun dulu. Sedangkan ini baru 9 tahun, sehingga pembangunan–pembangunannya masih berjalan,” terangnya.

“Otsus tidak sekedar memutar telapak tangan dan bukan juga mujizat, namun ini adalah proses sehingga memakan waktu. Otsus itu gagal maka harus dibuktikan kegagalannya. Harus dibuktikan sesuai dengan indikator –indikatornya, “ ungkapnya.

Dikatakan, DPRP akan melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk dari Pemerintah Provinsi Papua Barat dan Uncen sebagai pihak yang netral yang akan memberikan masukan apakah Otsus dikembalikan atau tidak berjalan, sehingga pemerintah pusat yang nantinya berhak memberlakukan sistem yang lain untuk menggantikan Otsus. ”Nanti kita bicarakan dalam indikator – indikatornya,” ujarnya.
Sedangkan Wakil Ketua I DPRP, Yunus Wonda saat ditemui di ruang kerjanya mengatakan, pihaknya tidak dapat bertemu dengan para pendemo karena berangkat ke Jakarta dalam urusan tugas dan panggilan dari pemerintah pusat.

Di Jakarta, dirinya bertemu langsung dengan Menkopolhukam untuk membahas situasi perkembangan yang terjadi di Papua. ”Menkopolhukam sangat merespon dalam hal Otsus memang perlu dievaluasi untuk bisa mendapatkan format yang baik, dan perlu adanya dialog yang melibatkan semua komponen. Beliau sangat merespon dengan baik akan hal itu,” ungkapnya.

Diakuinya, Otsus di satu sisi gagal, dan di satu sisi ada hasil, maka harus ada komponen yang duduk bersama–sama. “Otsus gagal ini berarti introspeksi, baik dari pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Ini introspeksi untuk selama 9 tahun yang sudah berjalan. Jika pola ini gagal, maka cari pola yang lain,”terangnya. (cak/ado/fud) (scorpions)

July 15, 2010

Ical: Papua Harus Manfaatkan Otsus

JAYAPURA-Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar Ir H. Aburizal Bakrie mengingatkan, bahwa pelaksanaan otonomi khusu (Otsus) tinggal 17 tahun lagi, karena itu Papua harus memanfaatkan Otsus ini sebaik-baiknya.

Demikian ungkap Ical, sapaan akrab Aburizal Bakrie dalam pidato politiknya saat membuka membuka Diklat Penyegaran Kader dan Penggerak Partai Golkar se-Provinsi Papua yang berlangsung di Auditorium RRI, Jayapura, Senin (12/7) kemarin.

Menurutnya, Otsus dengan anggaran yang demikian besar dibandingkan daerah lain di tanah air, seharusnya makin cepat mensejahterakan rakyat. “Kalau saya lihat selama ini, bukan Otsus yang salah, tetapi pelaksanaannya yang mungkin salah, sehingga masih ada program yang tidak kena sasaran. Saya rasa ke depan pelaksanaan Otsus harus lebih diperhatikan lagi,” paparnya.

Dia juga mendukung DPR Papua yang tidak bisa mengabulkan tuntutan referendum dari sebagian orang Papua yang berhaluan keras.

Di hadapan ribuan kader dan simpatisan partai berlambang pohon beringin itu, Aburizal Bakrie mengajak setiap calon bupati/walikota dan wakilnya yang diusung Partai Golkar dalam Pemilukada di sejumlah daerah Papua agar komit memperjuangkan kesejahteraan rakyat, sehingga rakyat bisa hidup lebih mandiri. “Papua merupakan bagian integral dari NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Jadi dalam memperjuangkan kesejahteraan rakyat di daerahnya masing – masing harus selalu dalam bingkai NKRI,” katanya.

Sebab, menurut Ical, hal itu merupakan satu identitas dari Partai Golkar untuk selalu memperjuangkan 4 masalah pokok yakni, Pancasila, NKRI, UUD 45, dan Bhineka Tunggal Ika. “Ini yang saya sampaikan kepada semua bupati/walikota agar terus menerus memperjuangkan kepentingan rakyat dan selalu menjaga dan mempertahankan Papua di dalam bingkai NKRI. Jadi mereka harus perjuangkan dan tetap pertahankan itu, baik dari diri mereka maupun pada rakyat mereka,” paparnya.

Ical juga meminta Golkar harus menang dalam Pemilukada, sebab salah satu dari empat sukses Golkar adalah menang dalam pemilu dan Pemilukada.

Di bagian lain, Ical yang rencana akan maju sebagai calon Presiden RI 2014 – 2019 ini juga menyatakan kecintaannya terhadap Papua, khususnya terhadap masyarakat di wilayah pedalaman dan pegunungan Papua yang masih hidup dalam keterbatasan dan ketertinggalan.

Saking cintanya terhadap Pegunungan di Papua, Ical mengaku menggunakan nama Yahukimo sebagai password name-nya di Blackberry yang digunakannya. “Di sana saya pakai nama Yahukimo itu, karena saya sudah terbang 800 jam ke pegunungan tengah termasuk Yahukimo,” ujarnya.

Itu dilakukannya ketika ia masih menjabat sebagai Menko Kesra pada Kabinet Indonesia Bersatu jilid satu.

Lanjut Ical, kunci keberhasilan pembangunan di Papua adalah kalau masyarakat pegunungan sudah sejahtera. Karena itu penting untuk membuka isolasi di wilayah pegunungan. Dan sejak masih menjabat sebagai menko Kesra, ia sudah mengusulkan dibukanya satu jalan dari Habema melewati sejumlah distrik yang tembus hingga ke Timika. “Ini penting untuk membuka isolasi,” katanya yang disambut aplaus.
Untuk mewujudkan kesejahteraan yang lebih adil dan merata maka penting bagi pemerintah untuk melakukan pembangunan dari pusat hingga pedesaan termasuk Papua. Dan Golkar sebagai partai besar salah satu perjuangannya adalah bertekad untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Ical sangat yakin bahwa suatu saat Papua akan menjadi satu daerah yang maju bukan saja dari sisi infrastrukturnya, tetapi juga pendidikan dan kesehatan. “Saya paling sering ke Papua di sini pendidikan dan kesehatan masih menjadi satu problem besar yang harus diselesaikan. Golkar sebagai suara rakyat akan berupaya memperjuangkan itu,” katanya. Dan kader Golkar menjadi ujung tombak bagi kontribusi pembangunan di Papua.

Tak hanya itu, masih dalam pidatonya, Ical juga menasehati para kader Golkar agar tidak mengekslusifkan diri. “Jangan karena sudah jadi bupati atau anggota DPR terus bikin diri elit, bahkan sangat sulit ditemui. Saya tidak inginkan ada kader Golkar yang seperti itu,” himbaunya. Ia ingin kader Golkar harus selalu berada di tengah – tengah rakyat dan mendengarkan suara rakyat.

Ia juga melihat problema kesejahteraan masyarakat di pegunungan harus melalui penanganan khusus. “Dulu ketika saya Menkokesra saya buat satu program khusus untuk membangun rumah – rumah rakyat, air bersih, listrik di daerah pedesaan dan memberikan satu guru – guru dan minta gaji guru diantar ke sana sehingga anak- anak kita yang masih kecil dapat pendidikan yang cukup di daerah terpencil di tanah Papua,” katanya.

Sementara itu Ketua DPD Partai Golkar Papua Habel Melkias Suwae,S.Sos,MM mengatakan, sebagai partai yang demokratis, Golkar sangat terbuka dan akan terus menyukseskan pembangunan di Papua.
Pada kesempatan itu, seluruh calon walikota/bupati dan wakilnya dipersilahkan maju ke depan. Mereka diperkenalkan kepada semua kader Golkar yang datang dari seluruh Papua dan disalami satu demi satu oleh Ical. (lihat table).

Pada saat yang sama, Ical juga meresmikan Koperasi Golkar yang dinamakan Koperasi Karya Golkar yang pembukaannya ditandai dengan penandatangan prasasti oleh Aburizal Bakrie.
Acara tersebut juga dihadiri oleh sejumlah petinggi Golkar diantaranya Akbar Tanjung, Marzuki Darusman, Yoris Raweyai dan Freddy Latumahina.(ta/fud) (scorpions)

July 15, 2010

Tidak Ada Mou dengan Pendemo

Jhon Ibo: Otsus Tak Sekedar Memutar Telapak Tangan

Oleh sebab itu, Pimpinan DPRP melalui Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) Theopilus Kere,BA memberikan klarifikasi terhadap hal-hal yang dinilai tidak sesuai itu.

Keempat, semua aspirasi yang sudah disampaikan oleh masyarakat Papua akan diproses dan dilanjutkan sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang DPRP.

“Itulah lima poin keputusan pimpinan DPRP yang disampaikan di hadapan pendemo, 9 Juli lalu. Jadi sama sekali tidak ada MoU,” tegasnya.

July 15, 2010

HIV-AIDS Ancam Usia Produktif di Papua!

Gubernur Suebu Launching Kampanye HIV di Papua Tahun 2010

JAYAPURA-Gubernur Provinsi Papua, Barnabas Suebu, SH, mengatakan penyebaran virus HIV-AIDS di Papua sudah menyebar ke populasi masyarakat umum dan terbanyak penyebarannya di usia antara 15-49 tahun atau usia produktif.”Jumlah kasus terbanyak ditemukan pada usia 20-29 tahun sebanyak 2251 kasus yang merupakan usia kerja dan angkatan kerja. Usia ini dalam ancaman, bila tidak ada usaha-usaha pencegahan dan penanggulangan yang efektif dan terkoordinir dengan maksimal. HIV-AIDS sekarang jadi ancaman serius bagi Papua,”ungkap Gubernur Suebu saat launching Kampanye HIV di Papua untuk tahun 2010, di Jayapura, Senin (12/07).

Program kampanye ini didukung juga melalui program Kemitraan Australia Indonesia ( Autralia Indonesia Partnership).

Gubenur Suebu menjelaskan, jumlah pengidap HIV-AIDS di Papua saat ini 4967 kasus, diantaranya HIV 2565 kasus dan AIDS 2405 kasus. Dari jumlah tersebut 402 diantaranya sudah meninggal dunia.
Hasil survey terpadu HIV dan perilaku (STHP) yang dilaksanakan BPS (Badan Pusat Statistik) dan Depkes 2006 melaporkan bahwa epidemic HIV di Propinsi Papua dan Papua Barat telah memasuki populasi umum yakni menyebar ke 2,4 % populasi masyarakat umum dewasa usia 15- 49 tahun.

”Hal ini menunjukkan bahwa tingkat penularan HIV di Tanah Papua jauh lebih tinggi dibandingkan wilayah lain di Indonesia,” ujar Suebu.

Suebu mengajak seluruh elemen di Papua untuk terlibat dalam upaya pencegahan penyebaran HIV-AIDS salah satunya menghindari zina dan hubungan seks di luar nikah. Dan penanganan virus ini harus melibatkan semua komponen masyarakat tanpa terkecuali.Terkait dengan pelaksanaan kampanye itu, tidak terlepas dari strategi komunikasi untuk penanggulangan HIV-AIDS, yakni kampanye multimedia yang melibatkan berbagai saluran komunikasi dan berbagai bentuk media serta menggunakan beberapa pendekatan yang saling bersinergis, yaitu komunikasi untuk perubahan perilaku, advokasi, dan penggerakan masyarakat.

Kampanye ini, mengusung tema, “Kitorang pengaruh, mari bertanggungjawab untuk HIV. Yang maknanya, HIV-AIDS adalah masalah tanggungjawab semua orang yang ada di Papua dalam hal ini berperan aktif, bertindak, dan mengambil tanggungjawab dalam penanggulangan HIV-AIDS di Papua.

Ada 4 hal yang ingin dicapai dalam kampanye ini, yakni, penundaan seks dini dan pengurangan jumlah pasangan seks, ajakan periksa atau tes HIV dan periksa infeksi menular seksual (IMS), peningkatan penggunaan kondom pada setiap kegiatan seks beresiko dan mempromosikan kondom sebagai sarana pelindung kesehatan, dan pengurangan stigma dan deskriminasi terhadap orang hidup dengan HIV-AIDS.
“Harapan kita agar kampanye ini memiliki gema luar biasa di masyarakat dan mampu mendorong masyarakat untuk melakukan perubahan perilaku. Kita harus bisa memutuskan mata rantai penularan HIV dan ini tidak bisa ditunda lagi. Mari selamatkan generasi muda Papua dari HIV-AIDS,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua KPAD Provinsi Papua drh. Constan Karma menandaskan, kampanye pencegahan penyebaran HIV-AIDS di Papua dalam tahun 2010 difokuskan ke kaum lelaki. Alasannya, orang laki-laki memiliki peran dominan dalam penyebaran HIV-AIDS selama ini.

‘ ‘Perbedaan kampanye HIV-AIDS tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya, tahun ini

difokuskan ke para lelaki, karena lelaki yang lebih dominan dalam terjadinya hubungan seksual, sementara 90 persen penyebaran HIV-AIDS di Papua karena hubungan seks,” jelas Ketua KPAD (Komisi Penanggulangan AIDS Daerah) Provinsi Papua Constant Karma kepada wartawan di Jayapura, Senin (12/7) saat launching kampanye HIV-AIDS di Papua 2010.

Menurut Karma, laki-laki kategori 3 M (mobile men with money) di Papua memiliki kontribusi tinggi terhadap peningkatan laju pertumbuhan HIV di Papua. Dan ini terjadi pada semua tingkatan, terutama mereka yang memilikin uang dan selalu berpergian ke luar rumah.

“Laki-laki 3 M ini memiliki mobile, atau sering bepergian, punya money banyak dan dominan dalam membuat keputusan melakukan hubungan seks, sehingga itu yang menjadi sasaran kampanye untuk mengurangi penyebaran HIV tahun ini,” jelas.

Acara lauching Kampanye HIV tahun 2010 yang digelar kemarin, diawali dengan doa oleh 5 wakil pemuka angama dari Kristen, Katholik, Islam, Hindu dan Bunda. Setelah itu, pementasan drama singkat tentang kondisi rentan terjadinya HIV dalam keluarga dan lingkungan, kemudian dilanjutkan dengan sambutan gubernur sekaligus melaunching kampanye HIV tahun 2010 yang ditandai dengan pemukulan tifa. Usai acara Launching, Gubenur menyerahkan kunci 1 unit mobil kampanye kepada Pemkab Jayawijaya yang diterima Bupati Jayawijaya Wempi Wetipo. Acara ditutup dengan meninjau pameran kampanye HIV-AIDS di bagian depan gedung negara.

Acara Launcing Kampanye HIV tersebut diikuti oleh Muspida Provinsi Papua, para kepala SKPD Provinsi Papua, tokoh masyarakat dan tokoh adat, pemuka agama, tokoh perempuan, pimpinan media, LSM, dan stakeholder lainnya. (luc/nls)

July 15, 2010

[Papua Press Agency Blogger] ITV Merdian New : When David met Benny

By: Jonathan Marland

David Cameron is enjoying a surge in popularity. Not with his constituents or even in Britain but thousands of miles away in one of the most unlikely places.

An unexpected meeting with tribal leader, Benny Wenda, in his Oxfordshire constituency has led to the Prime Minister being hailed a hero in West Papua, part of Indonesia with a population of nearly 3 million.

Benny Wenda has been given political asylum here in Britain after he was jailed for demonstrating for his country’s freedom from Indonesia. He now hopes David Cameron can make the West Papuan dream come true. He’s been talking to our Features Editor Reshma Rumsey .http://www.itv.com/meridian-west/freedom-for-benny66349/
Link

via ScribeFire

July 14, 2010

[Papua Press Agency Blogger] Papuans Don’t Understand What They Really Want, …

If the broad autonomy accorded to Papua had not raised the region’s prosperity it was the local authorities’ fault, government ministers said on Tuesday.

The comments came on the heel of massive protests in Papua last week that demanded a referendum on self-determination and claimed the special autonomy handed to the region in 2001 had failed.

“In Papua there are people demanding freedom from Indonesia,” Justice and Human Rights Minister Patrialis Akbar said.

“Actually, they don’t really understand that what they really want is good welfare. In fact, we have sent Rp 30 trillion [$3.3 billion] to Papua.”

The coordinating minister for political, legal and security affairs, Djoko Suyanto, said it was not up to Jakarta to monitor the region’s special autonomy status.

“If there are funds for the region that have not been disbursed, that is the work of the governor and the DPRP to supervise,” Djoko said, using the acronim for the Papua Legislative Council.

Djoko said that trillions of rupiah had been sent to develop the region, making Papua the largest single recipient of special autonomy funds.

The coordinating minister said that last week he had met twice with representatives of the DPRP and the Papuan People’s Council (MRP) to discuss the calls for a referendum in Papua.

“They have stated what they need to say and we also stated our standing position,” he said.

Salmon Yumame, who heads the United Papua People’s Democracy Forum (Fordem), said that despite the introduction of special autonomy, Papuans remained marginalized.

“The special autonomy with its trillions of rupiah has never touched the lives of our people,” Salmon said.

“Those who enjoy the money are only the elite and bureaucrats,” he added.

Salmon said that special autonomy did not protect or benefit Papua’s native people and that there was a need for the policy to be evaluated.

“In the nine years since special autonomy was given, it has never been evaluated,” he said.

Salmon said that the special status given to the region had failed to raise the dignity of the Papuan people and that the MRP had seen its decisions ignored.

He said that despite the council’s recommendation that heads and lawmakers in Papua be native to the region, many were appointees from outside.

Fordem’s secretary general, Benny Giay, said that another problem giving rise to dissatisfaction in Papua and therefore fueling the demand for a referendum was the wide economic gap between natives and migrants in the region.

“There are also problems of the basic needs and rights of the Papua people, such as education and health, which are not being fulfilled by the government,” Benny said. “This reality has forced some of Papuan people to ask for a referendum.”

He said migration to Papua from other parts of the country should be halted. Benny accused the government in Jakarta of being arrogant and failing to ensure special autonomy in Papua was really implemented.

Discontent in Papua has been fueled by what local people perceive as the siphoning off of the region’s natural resources by non-Papuans and the alleged human rights violations in the region committed in the name of national security.

Source: Jakarta Globe

via ScribeFire

[Papua Press Agency Blogger] Papuans Don’t Understand What They Really Want, … was originally published on PAPUA MERDEKA! News