[Papua Press Agency Blogger] HON . POWES PARKOP MEMULAI KAMPANYE TERBUKA MEND…

WPNews: Pada hari Sabtu Tanggal 15 Juli 2010 menjadi awal kampanye Terbuka Hon. Powes Parkop di lapangan terbuka five Mile park. Didalam kampanye terbuka didalam acara pertama pembukaan dan perecrutan tim kampanye untuk pemilihan 2012 ia mengatakan, semua persoalan di kepulauan Pacific menjadi masalah utama yang akan dikampanyekan karena masalah ini adalah masalah kita bersama. 
Salah satu pembicaraan yang menonjol adalah; ia menekankan tetang persoalan Papua Barat, bagaimana kepulauan yang sangat jauh di Vanuatu mendukung perjuangan saudara-saudara kami yang satu tanah West Papua tetapi kami Papua New Guinea tidak buat apa-apa untuk mendukung perjuangan teman-teman kami di West Papua untuk merdeka seperti Negara-negara di pacific yang merdeka.

Didalam pembicaraanya Hon.Powes Parkop menekankan bahwa situasi politik di West Papua sedang memanas dengan adanya tuntutan Rakyat Papua menuntut Referendum dan menolak Otonomi. Hal ini disampaikanya setelah keinginan rakyat Papua semakin kuat untuk menentukan nasibnya sendiri di luar NKRI, maka ia menekankan agar PNG yang adalah satu tanah, satu suku, satu adat, satu nenek moyang harus mulai mengangkat suara untuk mendukung saudara-saudaranya di West Papua untuk kemerdekaan yang sejati seperti saudara-saudaranya yang lain di kepulauan Pacific.
Ia menekankan didalam kampanye untuk pemilihan Perdana Mentri di PNG ia akan lebih berfokus pada masalah-masalah yang ada di Melanesia dari pada kedudukanya di kursi Perdana Mentri di PNG, untuk itu ia meminta kepada seluruh lapisan masyarakat untuk mendukung semua perjuangan OPM yang ada di kepulauan Pacific.

“ Vanuatu Negara yang jauh tetapi mereka sudah meng-undangkan dukungan mereka didalam salah satu butir undang-undang untuk mendukung saudara-saudara kami di West Papua dalam perjuangan pemisahan diri dari NKRI, sedang kami yang masih satu tanah tidak buat apa-apa untuk saudara-saudara kami yang setanah air, untuk itu saya sebagai pemimpin di atas tanah utuh tanpa batas ini akan mengangkat persoalan West Papua untuk merdeka dari jajahan Indonesia. Sudah cukup lama sanak-saudara kami di West Papua menderita dibawah dijajah Indonesia, kini saatnya untuk kita bangsa Melanesia berdiri bersama dan menyelesaikan segala macam bentuk persoalan di kepulauan pacific lebih khususnya di West Papua”.

Ia menambahkan, “ Kalau Vanuatu telah melakukan langkah-lankahnya menetapkan sebuah undang-undang dan menyediakan ruang kerja untuk OPM, bagaimana dengan kita di PNG yang se-tanah air? Saatnya untuk kita duduk bersama untuk melihat penderitaan yang sedang di alami oleh teman-teman kami di sekeliling kita”.

Dalam acara ini pengungsi yang berada di Port Moresby menghias anak-anak mereka lalu menyanyi dan menari di atas panggung dimana Hon Powes Parkop berpidato, sisamping kiri kanan Bendera Bintang Fajar, Bendera Timur Leste ditancapkan lalu bendera PNG di tancapkan di tengah-tengah panggung.

Setelah acara berakhir, malam hari kami datang kerumah Hon. Powes dan berbincang-bincang tentang langkah-langkah yang akan diambil selanjutnya. Dalam pertemuan 30 menit, beliau mengatakan “this is time”, “ ini waktunya untuk semua bangsa Melanesia duduk bersama untuk saling memperhatikan, saya telah menerima otoritas/rekomendasi dari pertahanan pusat Tentara Revolusi West Papua untuk menjalankan tugas untuk mengatur sayap politik perjuangan Papua Barat untuk itu saya harus mulai dari sekarang sebelum terlambat, karena teman-teman kami di Vanuatu telah mengangkat sura untuk mendukung kami dalam perjuangan, saya secara pribadi tidak persoalkan dengan keberadaan banyak baksi dalam perjuangan Papua Merdeka, saya sudah lama menduduk perjuangan Papua Merdeka dibawa organisasi MELSONL, (Melanesian Solidarity) maka sekarang kami akan focus langsung dengan organisasi induk perjuangan yang ada sesuai mandate yang diberikan kepada saya”.

Demikian perkembangan perjuangan rakyat Papua di Pacific Island, berita selanjutnya akan menyusul setelah dilakukan beberapa persiapan.

Merdeka Harga Mati.

Tary Karoba
—————————————————————————-

Write or ring us before you send us any contributions, Thank You.
Mobile: +675 71456663.

[Papua Press Agency Blogger] HON . POWES PARKOP MEMULAI KAMPANYE TERBUKA MEND… was originally published on PAPUA MERDEKA! News

Forkorus: Papua Tuntut Hak Seperti Bangsa Palestina

Tak Puas Jawaban DPRP,  Ribuan Pengunjukrasa Nginap di DPRP

JAYAPURA—Sebagaimana yang direncanakan sebelumnya, Kamis kemarin, Ribuan massa dari pelbagai elemen masyarakat, akhirnya kembali menggelar aksi unjukrasa di Gedung DPRP, Jayapura.  Aksi unjukrasa ini merupakan aksi lanjutan yang sebelumnya digelar Rabu Selasa (18/6) lalu.   Pada saat itu, massa pengunjukrasa datang  menemui DPRP untuk menyerahkan 11 butir rekomendasi hasil Mubes MRP yang antara lain berbunyi rakyat Papua segera mengembalikan Otsus bagi rakyat di Provinsi Papua serta mendesak segera dilakukan referendum.

Namun karena  jawaban yang disampaikan DPRP dinilai mengambang,  maka  ribuan massa sepakat menginap di Halaman Gedung DPRP  menunggu sampai  DPRP menggelar  sidang paripurna menindaklanjuti 11 butir rekomendasi  Mubes MRP.  Pasalnya, setelah menerima 11 butir rekomendasi hasil Mubes MRP, saat itu juga Wakil Ketua I DPRP Yunus Wonda berjanji akan memberikan jawaban setelah 3 pekan pihaknya melakukan sidang paripurna.

Ribuan massa  dari  beberapa elemen masyarakat  Papua antara lain  Forum  Demokrasi Rakyat Papua (FDRP), Dewan Adat Papa (DAP), Presidium Dewan Papua (PDP), Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Asosiasi Mahasiswa Pegunungan Tegah (AMPT) serta  Solidaritas Perempuan Papua (SPP).

Sebagaimana disampaikan Koordinator Lapangan Aksi Unjukrasa Salmon Yumame SE di sela sela aksi unjukrasa tersebut bahwa kehadiran pihaknya di Gedung DPRP  untuk  meminta jawaban pihak DPRP.  Pasalnya, setelah selama 3 pekan menunggu jawaban sesuai  janji DPRP menggelar  sidang paripurna untuk menindaklanjuti  11 butir rekomendasi hasil rekomendasi MRP yang berlangsung pada 9-10 Juni 2010 lalu.

Saat itu, menurutnya, Wakil Ketua I DPRP Yunus Wonda  telah meminta waktu selama 3 pekan untuk membahasnya dalam sidang paripurna. Namun demikian, ujar Yumame, pihaknya  menunggu jawaban dari DPRP terakhir pada  Kamis (8/7) pukul  18.30 WIT sebagaimana kesepakatan  pegelaran aksi injukrasa bersama pihak Polda Papua.

Dia menegaskan, apabila hingga jam yang ditentukan DPRP belum juga melaksanakan sidang paripurna  menindaklanjuti rekomendasi dari Mubes MRP,  maka massa  akan menginap di Halaman Gedung DPRP, Jayapura serta akan melanjutkan aksi unjukrasa  hingga Jumat (9/7).  Untuk  itu, pihaknya mengajak seluruh  rakyat Papua yang merasa ikut berjuang bersama rakyat Papua agar dapat mengirimkan makanan dan minuman bagi pengunjukrasa.

Namun demikian, Ir Weynand Watory, salah seorang anggota Komisi A DPRP menyatakan bahwa pihaknya menjumpai kendala internal yakni rapat paripurna DPRP untuk membahas 11 rekomendasi hasil Mubes MRP mengalami penundaan.  Hal ini disebabkan, lanjut Watory,  Ketua DPRP Drs Jhon Ibo MM, Wakil Ketua II DPRP Komaruddin Watubun serta  Wakil Ketua III  Yap Kogoya selama beberapa pekan ini sedang menunaikan tugasnya di luar Papua.

“Kami punya mekanisme yakni sebuah keputusan dapat ditetapkan apabila seluruh pimpinan DPRP menyetujuinya,” tukas Watory. Pernyataan ini  kontan membuat sejumlah pengunjukrasa mengancungkan tangannya ke arah anggota DPRP. Bahkan Ketua Soridaritas Perempuan Papua Abina Wasanggai yang didaulat untuk menyampaikan orasi mendesak agar Ketua DPRP Drs Jhon Ibo MM meletakkan jabatannya saat ini juga lantaran ia   dinilai tak mampu mengemban amanat hati nurani rakyat Papua.

Sontak keadaan makin panas dan  mencekam, karena sejumlah pengunjukrasa juga mendesak agar Jhon Ibo  turun dari jabatannya sebagai Ketua DPRP.  Namun demikian, massa kembali tenang setelah Ketua AMPT Markus Haluk mengambilalih  pengeras suara (mike) agar massa bersikap santun untuk menyelesaikan permasalahan yang kini dihadapi sebagian besar rakyat Papua.

Ketua Dewan  Adat Papua (DAP) Forkorus Yoboisembut mengutarakan, berkaitan 11 rekomendasi dari Mubes MRP, maka  pihaknya menyarankan agar DPRP dapat mengambil suatu keputusan yang tepat, benar dan memenuhi rasa keadilan sesuai tugas dan tanggungjawab yang diberikan rakyat kepada DPRP.  Selanjutnya pihaknya menunggu keputusan Presiden  menyangkut keinginan rakyat Papua untuk mengembalikan Otsus kepada pemerintah pusat.

“Pekerjaan melayani rakyat adalah pekerjaan Tuhan. Keputusan kalian untuk menyelamatkan bangsa Papua akan dihargai Tuhan karena itu Bapak dan Ibu jangan takut untuk membuat suatu keputusan,” tukasnya disambut tepuk tangan ribuan massa.

Menurut dia, salah satu dari 11 rekomendasi Mubes MRP yakni rakyat Papua ingin mengembalikan Otsus karena selama  9 tahun perjalannya tak mampu mensejahterakan rakyat Papua.  Karena itu, pihaknya mengajak massa untuk menaikkan status pengembalian Otsus dengan  otonomi penuh alias merdeka. “Kalau kita menurunkan status Otsus,  maka kita mengalami kemunduran,” tukasnya.

Dia menambahkan,  DAP telah menyampaikan surat yang dikirim kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang intinya minta pemerintah Indonesia menyampaikan kepada Presiden AS Barack Obama bahwa apabila bangsa Palestina mendesak kemerdekaannya seharusnya bangsa Papua Barat juga diberikan hak yang sama yakni kemerdekaan seperti bangsa Palentina.

“Hal ini sebenarnya dapat dipenuhi apabila pemerintah Indonesia memiliki kemauan politik untuk memberikan referendum bagi bangsa Papua Barat untuk mengurus dirinya sendiri tanpa tekanan apapun,” ungkapnya.

Juru Bicara KNPB Mako Tabuni ketika menyampaikan orasi  menegaskan, hari ini adalah hari kebangkitan bangsa Papua untuk melawan segala penindasan yang dilakukan pemerintah dan negara RI. Pasalnya, perjuangan ini adalah perjuangan menuju pembebasan nasional.

“Perjuangan ini adalah perjuangan yang sungguh dari  bangsa yang tertindas,” tukasnya.”Merdeka bukan hanya merdeka dari segala penindasan dan kegagalan Otsus tapi merdeka untuk menuntut martabat dan harga diri bangsa kami.”

Menurut dia, selama 48 tahun bangsa Papua Barat diintervensi pihak PBB, AS, Belanda dan Indonesia. Karena itu, penyelesaian bangsa Papua Barat juga harus melalui mekanisme internasional. Selama ini pula perjuangan bangsa Papua Barat telah mendapat simpati dari dunia internasional  bahkan ada pihak melakukan gugatan  menyangkut masalan Papua Barat di Mahkamah  Internasional.

“Marilah kita bersatu dan terus maju menentang  ketakadilan karena kemerdekaan bangsa Papua Barat berada di depan mata kita semua,” tukasnya. (mdc)

503 Aparat Kepolisian Kawal Aksi Demo

JAYAPURA – Sebanyak 503 personel aparat kepolisian dari Polresta Jayapura yang di back up anggota dari satuan Brimob Kotaraja kemudian Samapta Polda Papua terpaksa diturunkan untuk mengamankan jalannya aksi demo damai besar-besaran yang dilakukan masyarakat Papua dari berbagai elemen perjuangan sipil di Papua baik dari dewan adat, presidium dewan Papua, Dewan adat Papua dan organisasi sipil lainnya di DPRP, Kamis (8/7) kemarin.

Tuntut Referendum, Ribuan Massa Nginap di DPRP

 

JAYAPURA-Sesuai rencana sebelumnya, ribuan massa dari berbagai elemen masyarakat sipil Papua Kamis (8/7) kemarin melakukan aksi demonstrasi ke Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP).

Mereka kembali melakukan demonstrasi untuk menagih janji DPRP atas tuntutan mereka saat melakukan aksi penolakan Otsus dan tuntutan referendum pada 18 Juni lalu.

Ribuan massa ini awalnya berkumpul di Waena dan Abepura. Massa dari Waena long march ke arah Abepura, bergabung dengan massa yang sudah lebih dulu berkumpul disana. Setelah bergabung seluruh massa pendemo yang datang dari berbagai elemen masyarakat, massa dengan pengawalan aparat kepolisial, sekitar pukul 11.00 WIT mulai melakukan long march kearah Kota Jayapura.

Dalam aksinya, massa pendemo beberapa bendera, diantaranya bendera PBB, beberapa spanduk dan sejumlah pamflet. Diantar sejumlah spanduk, ada sebuah spanduk besar yang bercorak bendera bntang kejora.

Setelah menempuh jalan kaki sejauh 15 km, sekitar pukul 14.00 WIT, ribuan massa tersebut tiba di kantor DPRP di Pusat Kota Jayapura.

Di Jayapura kota sediri, terutama di emperan toko sepanjang Jalan Irian, sejak pukul 09.00 sWIT sudah ada konsentrasi massa. Kurang lebih 300 an orang sudah menunggu para pendemo yang datang dari Abepura.

Akibat aksi tersebut, arus lalulintas mengalami kemacetan, bahkan pertokoan di sepanjang jalan juga memilih tutup. Sebab dalam aksi long march ini, massa tidak memberikan kesempatan kepada pengguna jalan lainnya, sehingga para pengguna jalan lain memilih berhenti, bahkan menghindar ke pinggir jalan.

Situasi Kota Jayapura siang kemarin, cukup lenggang. Banyak kendaraan dan angkutan kota memilih memarkir kendaraanya karena takut.

Para Pegawai negeri dan swasta banyak juga yang memilih tidak kantor atau bahkan pulang lebih awal karena khawatir terjadi keributan akibat demo besar-besaran tersebut.

Setelah tiba di halaman kantor DPRP, massa yang berjumlah sekitar 3 ribu hingga 5 ribu orang itu langsung berlari-lari mengelilingi halaman DPRP sambil meneriakkan kata-kata merdeka.

Koordinator Forum Demokrasi Papua Bersatu (FDPB) Salmon Yumame mengatakan, Papua harus bersatu, karena dengan bersatu aspirasi dapat didengar, dan penyaluran aspirasi tanpa melakukan kekerasan. “ Kami datang karena janji DPRP,” teriaknya.

Dikatakan, jika tidak ada kata sepakat untuk digelar rapat paripurna oleh DPRP, maka massa akan menginap hingga ada hasil yang akan disampaikan oleh DPRP. “Kita akan tidur di sini (kantor DPRP, red) hingga ada jawaban yang akan kami dengar,” ujarnya.

Massa meminta agar DPRP harus melakukan kerjasama dengan internasional untuk berbicara langsung dengan Presiden Amerika Barak Obama agar menegakkan keadilan dan berbicara soal referendum Papua Barat .

Sedangkan salah seorang pentolan pendemo, Mako Tabuni, dalam orasinya mengatakan, referendum bukan tujuan, penindasan, Otsus gagal, dikriminasi semunya bukan tujuan dari demo ini, namun tujuan ini adalah harga diri. “Ini adalah harga diri kami, sehingga harus diselesaikan dengan melibatkan internasional,” ungkapnya.

Orasi-orasi tersebut berlangsung sekitar 5 jam dan massa akhirnya ditemui oleh anggota dewan dari berbagai komisi yang ada, sebab Ketua DPRP dan Wakil I DPRP, juga Ketua Komisi A tidak ada di tempat .

Massa sempat mengamuk karena kekecewaan mereka atas tidak adanya Ketua DPRP Drs.Jhon Ibo,MM sehingga sempat terjadi adu mulut antara massa dengan perwakilan anggota dewan yang hadir saat itu.

Wakil Ketua Komisi A Weynand Watori mengatakan, DPRP dipilih oleh rakyat, namun DPRP juga memiliki partai politik, sehinga dalam menindak lanjuti aspirasi, harus dibicarakan dulu ke pimpinan partai-partai politik. Ha itu baru akan berlangsung pada tanggal 30 Juli nanti. Setelah itu, aspirasi yang disampikan akan dibawa ke pemerintah pusat. “Ada mekanisme tertentu yang harus dilalui,” katanya.

Hal ini membuat massa semakin marah dan meneriaki para wakil rakyat itu, bahkan massa hendak melakukan kekerasan, namun dihalangi dan didinginkan oleh massa lainnya, sehingga para anggota dewan kembali masuk ke Ruangan Badan Anggaran (Banggar) untuk mencari solusi. Sebagian pendemo sempat tidak menerima dan ada yang hendak ikut masuk, namun dihadang oleh massa pendemo yang lain.

Hingga pukul 18.00 WIT, massa tidak mendapat hasil kesepakatan dari para wakil rakyat itu dan akhirnya massa memilih tidur di halaman kantor DPRP.

Koordinator demo Salmon Yumame mengatakan, massa akan tidur di kantor DPRP ini hingga ada hasil. “Kita tunggu saja besok (hari ini,red), apa yang akan disampaikan anggota dewan yang terhormat itu,” ungkapnya.

Dari pantauaan Cenderawasih Pos hingga pukul 20.00 WIT tadi malam massa masih tetap bertahan di DPRP.

Demo pengembalian Otsus dan menuntut referendum yang diisukan akan berlangsung anarkis, membuat pertokoan di wilayah Waena-Abepura yang biasa dilalui massa tersebut memilih untuk menutup tempat usahanya masing-masing.

Dari pantauan Cenderawasih Pos kemarin pagi di wilayah Abepura, massa dari Expo Waena dan Perumnas III Waena mulai melakukan long march menuju ke Abepura menyebabkan sebagian para pemilik toko, supermarket dan tempat usaha lainnya memilih untuk menutup usaha mereka.

Meski demikian, ada beberapa pertokoan yang ada di sepanjang jalan Waena-Abepura-Kotaraja yang masih tetap buka. Hanya saja, tidak membuka penuh pintu toko mereka. ” Ya, isunya ada demo besar-besaran. Makanya kami memilih tutup saja,” kata salah seorang pemilik ruko di Abepura yang enggan disebutkan namanya kepada Cenderawasih Pos.

Ia mengakui ada kekhawatiran tersendiri saat massa yang melakukan aksi unjuk rasa tersebut, melakukan perbuatan anarkis, sehingga ia memilih tidak mengambil resiko dengan tetap membuka usahanya tersebut.

Sejumlah pertokoan di depan Kantor Pos Abepura juga banyak yang tutup setelah massa mulai berkumpul di depan pertokoan tersebut. Apalagi, saat massa dari Expo Waena lewat ke Abepura.

SAGA Mall Abepura juga menutup pintu masuk ke mall tersebut, begitu juga Mega Abepura, Regina bahkan hingga Abepura Mall memilih untuk menutup pagar mereka sebagai antisipasi hal-hal yang tidak diinginkan dalam demo menuntut pengembalian Otsus dan referendum tersebut.

Hanya saja, dari pantauan Cenderawasih Pos, setelah massa yang melakukan long march tersebut lewat ke arah skyland, sebagian besar pertokoan dan mall tersebut kembali beroperasi seperti biasa. “Hanya kami khawatir saja, jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, apalagi isunya begitu,” ujar salah seorang pemilik ruko di Abepura yang juga enggan disebutkan namanya.

Sebaliknya, ketika ribuan massa tiba di Entrop dan longmarch kearah jantung kota Jayapura, toko-toko di sekitat Entrop dan Jayapura yang memilih tutup. (ado/bat)


 

Klaim TPN/OPM ‘yang Sah’, Gelar Jumpa Pers

Kamis, 08 Juli 2010 06:5, BintangPapua.com

Jayapura- Menyandang status OPM bukan lagi status yang menakutkan bagi seseorang. Belakangan ini justru sejumlah kelompok mulai bermunculan  mengklaim diri sebagai TPN/OPM yang sah.  Ironisnya lagi,  yang mengaku TPN/OPM tidak hanya berada di hutan-hutan belantara, namun  juga sudah ada di kota.

Ya, perjuangan sparatisme yang dilakukan oleh kelompok yang menamakan diri TPN/OPM, kini berada di Kota. Hal itu diungkapkan Aleks Mebri yang mengaku sebagai Panglima Tertinggi TPN/OPM dalam kesempatan jumpan pers di Prima Garden, Rabu kemarin. “Sekarang ini TPN/OPM ada di Kota, kalau di hutan itu pengacau,” ungkapnya.

Dikatkan bahwa perjuangannya di kota atas kemerdekaan Papua tidak akan menjadikan negara dengan sistem parlemen, melainkan menggunakan sistem kerajaan yang dipimpin oleh seorang perdana menteri.

“Perdana mentrinya adalah Mama Persila Yakadewa yang baru kembali dari Roma dan wakilnya Luther Wrait,”  ungkapnya kepada wartawan.

Sedangkan Aleks Mebri sendiri ada panglima tertinggi. “Saya panglima tertingginya, dia (Jefri Warisu) ketua. Nantinya ada 36 Mentri dan 10 gubernur. Susunan kabinet ini sudah sampai ke PBB,” ungkapnya lagi.

Berbagai persiapan seperti mata uangnya dan lain-lainnyapun sudah ditetapkan. “Mata ungnya kita tetapkan Kisang, Bahasa Nasional Hai Tanahku Papua, Hari Nasional 1 Juli, Bendera Sang Pari,” lanjutnya.

Disinggung tentang kabinet yang dibentuk oleh kelompok TPN/OPM yang menunjuk Anton Tabuni sebagai presidennya, Alex Mebri menyatakan bahwa kabinet tersebut tidak berlaku. “Yang berlaku punya kami yang sudah sampai ke PBB,” ungkapnya. (cr-10)

Ruscombe Green: Action for West Papua

Here is a letter to Neil Carmichael MP. I’ve not yet had a reply regarding my letter on Burma – see here – or for that matter a couple of other issues but no doubt it is not easier settling into the new job. Anyhow here is my letter on an issue I’ve written before – see label below for previous blogs. Photo: John Marjoram with Benny Wenda: an inspiring man – well both of them! Dear Neil, I am writing to you to ask that you join the International Parliamentarians for West Papua. It is possible to join via the website http://www.ipwp.org. The plight of West Papua has been highlighted over the years in Stroud. I well remember Benny Wenda independence leader of West Papua when he came here in 2007 and the times we’ve raised the West Papuan flag, the Morning Star in solidarity with those in West Papua who face arrest, torture and indefinite imprisonment for doing the same in their home country. The situation in West Papua has not improved. The Red Cross were expelled from West Papua by Indonesia and journalists and aid workers are denied access. Reports from inside West Papua frequently report violence and persecution by Indonesian forces – both against freedom of speech and in order to gain full control of the country’s wealth of natural resources. Recent reports include news that Indonesian forces have burnt villages and raped and murdered people in an area of the West Papuan Highlands. In addition Amnesty International has an ongoing campaign for prisoners of conscience Filep Karma and Yusak Pakage, imprisoned for 10 and 15 years for raising a flag (http://amnesty.org.uk/actions_details.asp?ActionID=342). I note that David Cameron has offered support to the Free West Papua campaign, http://news.bbc.co.uk/2/hi/8691978.stm. I hope you will be able to support West Papuans and join the International Parliamentarians. I look forward to hearing from you regarding this matter. All the best – Philip

Up ↑

Wantok Coffee

Melanesia Single Origin Coffee

MAMA Minimart

MAMA Stap, na Yumi Stap!

PT Kimarek Aruwam Agorik

Just another WordPress.com site

Wantok Coffee News

Melanesia Foods and Beverages News

Perempuan Papua

Melahirkan, Merawat dan Menyambut

UUDS ULMWP

for a Free and Independent West Papua

UUDS ULMWP 2020

Memagari untuk Membebaskan Tanah dan Bangsa Papua!

Melanesia Spirit & Nature News

Promoting the Melanesian Way Conservation

Kotokay

The Roof of the Melanesian Elders

Eight Plus One Ministry

To Spread the Gospel, from Melanesia to Indonesia!

Koteka

This is My Origin and My Destiny