Dominikus : Orang Papua Akan Hilang Oleh Beberapa Indikator

Maraknya kasus kekerasan dan kriminalitas yang dilatar belakangi minuman keras di Papua membuat prihatin Dewan Adat Papua (DAP). Dan karena itu Kamis (3/6) kemarin, DAP menggelar Seminar yang akan dilanjutkan dengan Demontrasi ke DPRP.

Oleh : Jaenuri

Hal itu menurut Staf Khusus DAP Dominikus Sorabut untuk menuntut keseriusan pemerintah Provinsi Papua dan pemerintah Kabupaten Kota se-Provinsi Papua dalam menerapka peraturan daearah serta undang-udang yang terkait dengan peredaran minuman keras di Papua. Salah satu contoh korban miras yang terakhir adalah terjadinya insiden yang cukup serius, dimana Terianus Hesegem yang diduga dalam keadaan mabuk membuat ulah hingga ditembak oleh Polisi yang jaga di Pospol Waena. ‘’Oleh karena itu kami tidak menggebu-gebu mengcounter itu dan kami harus melihat sesungguhnya apa yang terjadi dibalik ini semua,’’ ungkap Dominikus Sorabut. Kepentingan terkait dengan miras tersebut menurut Sorabut merupakan kepentingan semua pihak. ‘’Semua kepentingan ini ada di semua pihak termasuk polisi juga, tentara juga punya kepentingan yang sama bagaimana untuk melokalisir minuman-minuman keras,’’ jelasnya. Menurut Sorabut bahwa hingg saat ini perda baik dari Provinsi maupun Kabupaten/Kota tidak ada realisasi yang jelas untuk menekan peredaran miras dan penyalahgunaannya. ‘’Oleh karena itu kami sebagai orang Papua merasa bahwa ini ada sebuah clos identiti, kehilangan identitas suatu ketika,’’ ungkapnya. Dikatakan Sorabut bahwa DAP telah mengeluarkan seruan yang berisi bahwa orang Papua akan hilang dengan sebab beberapa indikator termasuk miras. ‘’Kami sudah serukan dalam seruan umum DAP yang kedua tentang orang Papua akan hilang itu oleh beberapa indikator,’’ ungkapnya.

Menurut Sorabut bahwa orang Papua akan hilang diantaranya karena pemusnahan menggunakan senjata tajam, senjata cair, senjata padat, racun, pembunuhan karakter dan lain-lain. ‘’Oleh sebab itu kita lakukan langkah-langkah termasuk seminar hari ini sebagai sebuah kajian yang bisa dipertanggungjawabkan kepada semua pihak,’’ jelas Sorabut yang juga mengatakan bahwa pihaknya telah melayangkan surat ke kepolisian terkait rencana demontrasi ke DPRP hari ini. DAP yang menggelar seminar dengan them miras dan kekerasan represif di Aula Rumah Bina Waena dan diikuti oleh sejumlah mahasiswa asal pegunungan tengah tersebut yang nantinya dilanjutkan dengan aksi demontrasi ke DPRP, menurut Sorabut harapannya minimal peraturan yang ada terkait dengan miras harus benar-benar ditegakkan. ‘’Supaya kita bisa meminimalisir kriminalitas yang sedang muncul ini,’’ ujarnya.
Sementara itu, Theo Kossay yang hadir bersama mahasiswanya Nico Tunjanan mengatakan bahwa peraturan atau undang-undang tentang Miras di Papua harus mengatus secara rinci dan jika perlu ditiadakan.

‘’Dari hasil penelitian STFT Fajat Timur kami harap bahwa semua yang berkaitan dengan iras itu di perdakan. Perda di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Sehingga dengan perda itu bisa melindungi hak-hak hidup orang Papua dari ancaman miras,’’ ungkapnya. Dikatakan bahwa kalau di luar Papua lebih banyk kriminalitas akibat narkoba sedangkan di Papua adalah akibat Miras. ‘’Karena itu kami mau undang-undang tentang miras ini seimbang dengan narkoba itu. Jadi ditiadakan kalau boleh,’’ ujarnya. Dikatakan juga bahwa jika diijinkan konsumsi maka harus diatur masalah tempat dan waktu konsumsinya. ‘’Karena orang mabuk di tempat lain, nanti pulang ke rumah otomatis akan terjadi KDRT. Nah itu diatur di dalam undang-undang itu,’’ harapnya.

Masih menurut Theo Kossay bahwa dalam penelitian yang diadakan oleh STFT Fajar Timur beberapa waktu lalu banyak hal yang terkait dengan perilaku orang Papua terhadap minuman keras. ‘’Dari kajian ini kita melihatkan tiga unsur penting, yang pertama, dari kajian ini adalah nyawa orang Papua sudah banyak sekali hilang gara-gara miras, melalui kecelakaan lalu lintas, melalui kriminal dan over dosis itu sudah banyak sekali orang meninggal,’’ ungkapnya. Yang kedua, menurut theo Kossay adalah merusak struktur, tatanan dan nilai kehidupan sosial, buadaya, pendidikan, kelurga, hukum, keamanan. ‘’Itu sudah sama sekali tidak diatasi hanya karena miras,’’ tandasnya.

Yang ketiga, menurut Theo Kossay adalah terancamnya karakteristik dan kepribadian masyarakat Papua. ‘’Jadi kalau miras ini dikonsumsi sejak aak duduk di sekolah dasar, SMP, SMA hingga jadi Mahasiswa mengkonsumsi terus menerus maka ini akan memangkas karaketeristik, kepribadian orang-orang Papua. Daya pikir sudah berkurang, bekerja pemalas, daya saingnya berkurang dan macam-macm akibat akan terjadi,’’ paparnya.(***)

June 3, 2010 0

Tingginya Migran ke Papua Tidak Perlu Ditakuti

JAYAPURA—Tingginya arus Migran ke Papua dalam beberapa tahun belakangan ini, sebagaimana diungkapkan Gubernur Provinsi Papua Barnabas Suebu SH, menarik perhatian seorang Ekonom Uncen, DR Arung Lamba SE,MM. DR Arung Lamba’ yang memang punya bidang spesialisasi masalah Migran ini, mengatakan tingginya arus migran ke suatu daerah, sebagai pertanda kemajuan suatu daerah atau kota. Begitu juga Migran yang terus meningkatkan ke Papua, merupakan suatu proses alami yang memang sulit dibatasi sebagai konsekuensi kemajuan Papua. Karena itu katanya, adanya keingin Pemerintah daerah, dalam hal ini gubernur membatasi atau menyeleksi migran ke Papua, dianggap sebagai suatu kekhawatiran yang berlebihan yang tidak perlu terjadi.

Sebab dimana-mana pun di dunia ini,arus Migran selalu ada dan tidak mungkin dibatasi, sebab ini sudah merupakan gejala dunia. Ia mencontohkan di kota-kota besar

di Indonesia misalnya Jakarta, jika melihat penduduk asli Jakarta yang berada di Ibu Kota Negara tidak sampai 10 persen sisanya pendatang (migran), demikian juga di Makassar, mencari orang asli Makassar

di sana tidak cukup 10 persen, selebihnya suku dari luar dan yang ada di sekitarnya. “Saya tertarik bicara masalah Migran, karena memang spasialisasi saya, Skrip untuk program S1, Tesis S2 dan Disertasi saya di S3, semuanya meneliti masalah Migran,”jelas Arung Lamba’ yang juga terpilih Sebagai Sekum IKT Provinsi Papua, kemarin.

Namun yang terpenting disikapi pemerintah katanya bagaimana dengan tingginya Migran ke Papua tidak membuat penduduk asli tersingkir dalam berbagi sektor. Antara lain harus membekali mereka dengan keterampilan untuk bisa bersaing di sektor informal. Sebab pada umumnya migran ke Papua itu lebih banyak bergerak di sektor informal, dibanding sektor formal dan PNS.

Misalnya, makin maraknya pedagang kaki lima, pasar-pasar tradisional dll. Diakui masalah Migran ini memberikan dua pilihan bagi pemerintah, kalau mau menyeleksi yang masuk ke Papua,maka itu juga ada baiknya, tidak ada lonjakan pertambahan penduduk sehingga memudahkan penataan kota-kota. Namun di sisi, lain sektor-sektor informal tidak banyak. Sebaliknya jika Migran dibiarkan berjalan secara alami, di satu sisi akan menambah jumlah penduduk di Papua, namun disisi lain bisa memberikan dampak positif yaitu akan cepat berkembangnya sektor-sektor informal. Dengan demikian akan ikut membantu kebutuhan masyarakat setempat yang ekonominya belum mapan. “Misalnya kalau diseleksi atau dibatasi Migran ke Papua, maka yang ada mal-mal banyak bertambah, padahal belum tentu masyarakat asli semua mampu berbelanja di mal atau supermarket,”katanya. Jadi masalah ini memang jadi dilema. Tinggal pilih mau kota tertata baik dengan membatasi Migran atau membiarkan migran demi berkembangnya sektor-sektor informal.(don)

May 31, 2010 2

Antisipasi Penyerangan Kembali oleh TPN/OPM

JAYAPURA–Buntut aksi penembakan yang diduga kuat dilakukan oleh kelompok TPN/OPM di Puncak Jaya terhadap aparat TNI maupun Polri, sebagaimana terjadi Jumat (21/5) dan Sabtu (22/5) lalu hingga mengakibatkan 2 TNI dan 2 polisi terluka wajib diwaspadai oleh semua Pos TNI yang ada di Puncak Jaya.

“Untuk persoalan ini tidak ada upaya lebih lanjut yang dilakukan atau perintah untuk menyerang, namun dihimbau kepada seluruh Pos TNI yang ada di Puncak Jaya untuk meningkatkan kewaspadan dan kesiagaannya untuk mengantisipasi kejadian yang sama,” ungkap Kepala Penerangan Kodam XVII/Cenderawasih Letkol Inf Susilo kepada Cenderawasih Pos, Senin (24/5).

Pihaknya menegaskan, untuk menindaklanjuti kasus penembakan tersebut tetap diserahkan kepada pihak kepolisian, karena ini tindakan kriminal dan belum menjadi tugas TNI.

Sementara saat ditanya soal apakah ada penambahann anggota TNI untuk membantu anggota yang sudah ada di Puncak Jaya, Kapendam menegaskan, tidak akan ada penambahan anggota, namun kemungkinan yang ada hanya pergantian anggota. Itupun masih menunggu perintah, sebab belum ada kebijakan dari Panglima Kodam XVII/Cenderawasih.

“Tidak ada penambahan anggota TNI di Puncak Jaya, tapi masih cukup dengan anggota TNI dari Satgas Pamrahwan Yonif 753/AVT dari Kabupaten Nabire dan tidak ada anggota TNI lainnya,” tuturnya.

Lebih lanjut diungkapkan, dengan tertembaknya 2 orang anggota Satgas Pamrahwan Yonif 753/AVT itu, maka secara otomatis akan ada pengurangan jumlah personel, karena yang tertembak itu sudah dievakuasi ke Jayapura, sehingga kemungkinan akan diganti dengan cara digeser dari pos yang lain. Namun demikian, menurutnya, belum ada perintah dari pimpinan untuk hal itu.

Sementara terkait kondisi dua anggota Pos TNI Satgas Pamrahwan Yonif 753/AVT di Yambi, Distrik Mulia, Kabupaten Puncak Jaya yang tertembak oleh TPN/OPM yaitu Lettu Inf. Agung Setia yang terkena tembakan di bagian lengan kanan dan Pratu Afrianto mengalami kritis karena luka tembak di bagian pantat bagian belakang, kini kondisi keduanya semakin membaik bahkan stabil.

Kapendam mengatakan, kedua anggota TNI yang menjadi korban penembakan itu telah menjalami operasi di RS Marten Indey (Minggu, 23/5), dimana korban Lettu Inf. Agung Setia mulai dilakukan operasi sejak pukul 15.00-18.00 WIT sore. Sedangkan korban Pratu Afrianto mulai dilakukan operasi mulai pukul 19.00-21.00 WIT.

“Proses operasi ditangani langsung oleh Dr. Mayor Ckm. Deddy dari RS Marten Indey dan Dr. Mayor Arif dari Angkatan Laut. Operasi berjalan dengan baik bahkan kondisi kedua korban pagi ini (Senin kemarin) semakin stabil dengan perawatan medis yang dilakukan,” ungkapnya.

Dalam proses operasi tersebut tidak ada sisa proyektil yang diangkat, karena semua peluru yang ditembakkan itu tembus dan tidak bersarang, namun kemungkinan Pratu Afrianto akan dilakukan penambahan darah. “Kondisi mereka sudah membaik dan saat ini Lettu Inf Agung Setia dirawat di ruang Nuri 2 dan Pratu Afrianto dirawat di ruang bangsal pria RS Marten Indey,” ujarnya lagi. (nal/fud) (scorpions)

May 25, 2010 0

Situasi Kamtibmas di Puncak Jaya Kondusif

pesawat-di-puncak-jaya — ANGKUTAN : Salah satu pesawat yang menjadi alat transportasi ke Mulia-Puncak Jaya.

ANGKUTAN : Salah satu pesawat yang menjadi alat transportasi ke Mulia-Puncak Jaya.
Timika [PAPOS] – Situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Papua, pasca insiden kontak senjata antara aparat gabungan Polri dan TNI melawan kelompok sipil bersenjata, Senin (17/5), kembali kondusif.

“Situasi di Puncak Jaya umumnya aman, tidak seperti yang diberitakan di luar,” kata Bupati Puncak Jaya, Lukas Enembe di Timika, Rabu.

Enembe mengakui pada Senin (17/5) sekitar pukul 12.30 WIT terjadi kontak tembak antara aparat gabungan Polri dan TNI dari tim gegana Brimob, Densus 88 Anti Teror dibantu anggota TNI dari Batalyon Infanteri 753 Nabire dengan kelompok Yambi, sebuah kelompok sipil bersenjata pimpinan Werius Tenggelen.

Kontak tembak terjadi di Kampung Gorubuk, Distrik Mulai, sekitar 11 kilo meter dari Mulia, Ibu Kota Kabupaten Puncak Jaya.

Dalam insiden itu, jelas Enembe, Werius dan salah satu anggotanya tertembak. Werius sendiri akhirnya meninggal dunia di lokasi kejadian.

Saat aparat gabungan mengevakuasi jenazah Werius ke RS Mulia, juga ditemukan satu megazin amunisi dan sebuah bendera bintang kejora. Sedangkan senjata api milik Werius berhasil dibawa kabur oleh anggota kelompoknya.

“Saya sempat melihat kondisi jenazah korban yang tertembak, memang benar seratus persen itu adalah Werius,” kata Enembe.

Enembe mengatakan, korban telah dikubur di halaman Gereja Klasis GIDI Mulia pada Selasa (18/5) lantaran keluarga tidak ada yang mengambil jenazah Werius.

Werius merupakan satu dari delapan orang yang masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) polisi karena terlibat kasus penembakan karyawan PT Modern saat pengerjaan jalan penghubung Mulia-Mewoluk sekitar sebulan lalu.

Sebelum kontak tembak terjadi, demikian Enembe, aparat telah mengimbau Werius dan anggotanya untuk menyerahkan diri. Foto-foto para DPO juga sudah disebarkan ke masyarakat.

Enembe mengatakan dalam upaya menangkap para kelompok sipil bersenjata di daerahnya, diperlukan rambu-rambu khusus agar rakyat yang tidak tersangkut dengan kelompok bersenjata tidak ikut menjadi korban.

Pemkab Puncak Jaya, katanya, telah meminta masyarakat untuk ikut membujuk kelompok sipil bersenjata agar menyerahkan diri.

“Ini yang kita tawarkan kepada aparat Polri dan TNI agar rakyat tidak jadi korban. Untuk sementara kita belum ijinkan Polri dan TNI masuk ke lokasi-lokasi itu, karena kita masih melakukan pendekatan ke kelompok sipil bersenjata agar menyerahkan diri secara baik-baik,” kata Enembe yang didampingi Ketua DPRD Puncak Jaya, Nesco Wonda.

Enembe mengakui, sejak tahun 2002 situasi di Puncak Jaya memang rawan terjadi aksi oleh kelompok sipil bersenjata.

Para sipil bersenjata tersebut sering terlibat kontak tembak dengan aparat Polri dan TNI, bahkan ditengari sekitar 26 pucuk senjata api jenis AK, SS1, AK Cina dan M16 masih dipegang oleh kelompok sipil bersenjata di wilayah Puncak Jaya.

Senjata-senjata api tersebut, demikian Enembe, sebagian besar dirampas dari tangan anggota Polri dan TNI. [ant/agi]

Ditulis oleh Ant/Agi/Papos
Sabtu, 22 Mei 2010 00:00

May 24, 2010 0

Pendiri OPM Sah Jadi WNI

PATRIASI : Pendiri OPM Nicholas Jouwe diapit Menteri Hukum dan HAM RI, Patriliasi Akbar dan Menkokesra Agung Laksono usai menyerahkan Surat Keputusan (SK) kewargaan negaraan Indonesia kepada Nicholas Jouwe, Sabtu (15/5), di Gedung Negara.JAYAPURA [PAPOS]

May 17, 2010 4

Pendekatan Kesejahteran Bagi TPN/OPM

KUNJUNGAN : Menkokesra Agung Laksono saat tiba di tempat acara peluncuran PNPM Mandiri dan Kredit Usaha Rakyat untuk Papuadi Kota Jayapura, Sabtu [15/5].

KUNJUNGAN : Menkokesra Agung Laksono saat tiba di tempat acara peluncuran PNPM Mandiri dan Kredit Usaha Rakyat untuk Papuadi Kota Jayapura, Sabtu [15/5].
JAYAPUA [PAPOS] – Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia, Agung Laksono menegaskan, pemerintah Indonesia terus melakukan pendekatan-pendekatan persuasive, untuk mengajak masyarakat Papua yang masih berseberangan untuk setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Menurutnya, pendekatan dengan mengangkat senjata sudah bukan saatnya lagi, tetapi bagaimana saat ini lebih kepada pendekatan kesejahteraan. Dengan kesejahteraan masyarakat Papua akan terus membaik, maka sudah tidak ada lagi gejolak yang terjadi di atas Tanah Papua.

Terkait dengan masih adanya gerakan TPN/OPM di beberapa wilayah di Papua, Agung Laksono mengatakan, akan terus melakukan upaya-upaya pendekatan seperti yang dilakukan Menkokesra sebelumnya.

May 17, 2010 0

Provinsi Papua Tengah Dipersiapkan

TIMIKA [PAPOS] – Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan mengutus Deputi I Bidang Politik Dalam Negeri Mayjen Karseno bersama tim ke Timika, untuk mempersiapkan pembentukan Provinsi Papua Tengah.

Rabu [12/5] pagi lalu, Karseno yang didampingi asistennya Amirullah dan Nurhadi bersama Tim Pemekaran Provinsi Papua Tengah meninjau lahan seluas 106 hektar yang dihibahkan Pemkab Mimika untuk lokasi pembangunan perkantoran Pemprov Papua Tengah di Kampung Limau Asri-SP5 Timika.

Karseno mengatakan, kunjungan ke Timika dalam rangka membuat kajian dan analisis kebijakan pemekaran Provinsi Papua Tengah menuju sebuah daerah otonom baru.

” Kedatangan kami untuk mendapatkan fakta-fakta dan aspirasi masyarakat Timika dan sekitarnya sehingga nanti tidak ada kesan `katanya` atau direkayasa,” jelas Karseno saat beraudiens dengan Pemkab Mimika, anggota DPRD dan para tokoh masyarakat Mimika serta sejumlah kabupaten tetangga di Pendopo Rumah Jabatan Bupati Mimika, Selasa malam.

Ia mengatakan, fakta dan hasil kajian yang diperoleh di Timika akan menjadi bahan evaluasi Kantor Kemenko Polhukam untuk menyimpulkan apakah Papua Tengah layak atau tidak menjadi provinsi baru terlepas dari Provinsi Papua.

Menurut Karseno, sejak beberapa tahun lalu Pemerintah Pusat membuat moratorium pemekaran provinsi lantaran banyaknya masalah.

Meski begitu, katanya, tidak tertutup kemungkinan pemekaran provinsi baru dengan melalui evaluasi ketat dan dilengkapi desain besarnya.

Karseno menegaskan, tujuan utama pemekaran suatu wilayah untuk menyejahterakan rakyat dan meningkatkan pelayanan kepada rakyat.

“Namun yang terjadi selama ini jauh dari harapan itu karena dimanfaatkan untuk bagi-bagi kekuasaan dan lainnya. Ini yang harus dihindari. Pemekaran Papua Tengah dalam rangka untuk menyejahterakan rakyat Papua terutama di wilayah Papua Tengah,” ungkapnya.

Ketua Tim Pemekaran Provinsi Papua Tengah Andreas Anggaibak mengatakan, pada 23 Agustus 2003 sudah dilakukan deklarasi pembentukan Provinsi Papua Tengah (saat itu disebut Provinsi Irian Jaya Tengah).

Namun karena ada pro-kontra pemekaran, agenda itu tidak ditindaklanjuti. Selanjutnya pada 13 Mei 2008 papan nama Kantor Gubernur dan DPRD Provinsi Papua Tengah dipasang kembali.

“Pemekaran ini sangat penting. Selama ini kami diperalat oleh orang lain. Tidak ada lagi masyarakat yang tolak pemekaran Papua Tengah, kami sudah berdamai,” katanya.

Anggaibak meminta tim Kemenko Polhukam membawa aspirasi rakyat Papua Tengah ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Jakarta dan berharap pada 17 Agustus 2010 sudah dilantik Caretaker Gubernur Provinsi Papua Tengah.

“Kekayaan alam kami (tambang emas dan tembaga yang dikelola PT Freeport Indonesia) bisa memberi makan 22 negara, masa` Timika tidak bisa menjadi ibu kota Provinsi Papua Tengah,” kata Anggaibak. [ant/agi]

Ditulis oleh Ant/Agi/Papos
Jumat, 14 Mei 2010 00:00

May 14, 2010 0

Musa’ad : Otsus Kehilang Separuh Nyawa

JAYAPURA [PAPOS]- Kepala Demokratic Center [DC] Uncen Dr. H Mohammad Abud Musa’ad, MSi mengungkapkan Otsus di Papua saat ini bagai kehilangan separuh nyawanya, mengapa tidak? Otsus yang tadinya disahkan dengan satu kepala pemerintahan kini sudah menjadi dua kepala Pemerintahan dengan jumlah dana Otsus yang sama kemudian dibagi dua pula.

Dengan dua kepala pemerintahan tersebut meski UU Otsus sebagai UU tertinggi dari Keputusan Depdagri namun ketika Perda dibuat dan dirancang pemerintah Papua belum tentu atau tidak dapat diterima pemerintah Papua Barat.

“Hal inilah yang menjadikan Otsus bagai kehilangan nyawanya,” kata Musa’ad ketika ditemui Papua Pos usai dialog publik yang berlangsung di Hotel Relat, Rabu [5/5] kemarin.

Selain Perda, kata Musa’ad keputusan MRP juga tidak dapat diterima Papua Barat, ironis memang, untuk itulah perlu diaktifkan kembali perjanjian Mansinam kedua kepala Pemerintahan yakni Gubenur Papua dan Gubernur Papua Barat tentang pernyataan dalam pelaksanaan otsus dua untuk satu dan satu untuk dua, sehingga Otsus bisa berjalan sebagaimana koridornya tanpa ada cacat di satu pihak.

Hari ini, jelas Musa’ad dinamika sosial Politik masyarakat di Papua jika dikoreasikan dengan materi muatan UU Otsus sudah tidak serasi, dimana perkembangan dinamika politik berkembang begitu cepat tetapi aturan hukum yang diarahkan untuk menyelenggarakan sistem pemerintahan masih bertahan di tempat atau tidak berjalan sesuai dengan koridor hukum yang ada.

Perdasus disusun tidak bisa dijalankan pada dua pemerintahan karena kenyataan Papua sekarang mempunyai dua pemerintahan yaitu Papua dan papua Barat sedangkan awal dibangunnya Otsus di Papua hanya satu pemerintahan yang tertera dalam UU 21 tersebut.

Untuk itu, kata Musa’ad pemerintah perlu membuat Perdasus agar bisa diakomodir di Papua dan Papua Barat serta membentuk UU lainnya yang belum ada dalam UU Otsus untuk dijalankan secara bersama-sama, jika hal itu tidak segera dilakukan maka Otsus seperti kata dia bagai kehilangan separuh nyawanya.[lina]

Sumber : Cepos

May 6, 2010 0

18 Penghuni Lapas Abe DPO

JAYAPURA [PAPOS] –Sebanyak 18 orang Narapidana (Napi) dan Tahanan Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Abepura yang kabur, Senin (3/5) lalu sekitar pukul 17.30 Wit, kini masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dari pihak aparat Kepolisian. Ke-18 orang yang sudah ditetapkan DPO itu masing-masing, Roy Kabarek, Yonas C Karuway, Albert Tortolius Konyep, Petrus Menti, Theopilus Bano, Ferdinand Yoku, Teni Tabuni, Yunus Sembra dan Asin alias Dani, John Nelson Hanwebi, Yoseph Karafir, Ronald Ohee, Samuel Nanulaita, Yulius Nemnay dan Asbudi alias Aco. Sementara 3 orang tahanan diantaranya, Wenda,Nas Kogoya dan Boy Walela.

Kepala Kepolisian Resort Kota Jayapura, AKBP H Imam Setiawan SIK, melalui Kasar Reskrim Polresta Jayapura, AKP IGG Era Adhinata SIK, saat di temui wartawan di halaman Mapolresta Jayapura Rabu (6/5) kemarin mengatakan, 18 orang yang melarikan dari Lapas Abepura, kini telah di keluarkan DPO. Dikatakan, dari ke-18 orang DPO ini, tahanan Polresta khususnya ada beberapa penanganan awal yang ditangani oleh Polresta Jayapura yakni, sebanyak 5 orang.

Namun foto wajah baru 4 orang yang sudah ada.“ Di antara ke-18 orang ini, di dalamnya kami menangani sebanyak 5 orang, sedangkan yang lainnya dari Polresta Sentani,” ujar Kasat Era Adhinata. Era mengatakan, ke lima orang yang di tangani pihak Polresta ini, masing-masing Roy Kbarek (37), Ronald Ohee (31), Petrus Menti Alias Petu (33), Yunus Sembra (17), Nas Kogoya (24). Namun ke -13 orang DPO lainnya rencana besok (Hari ini, Red) akan mengambil data-datanya di Polres Sentani untuk mengetahui lebih pasti wajah pelaku yang sempat melarikan diri tersebut. “Setelah kami mengeluarkan DPO ini, akan membantu pihak Lapas untuk terus dilakukan pengejaran terhadap 18 orang DPO ini sampai terungkap,” pungkas Kasat Reskrim. Era menegaskan, tindakan awal yang harus di lakukan adalah untuk menyebarkan foto-foto ke-18 DPO ini baik dari Media masa maupun kepada masyarakat, sehingga bila ada yang mengetahui, maka agar segera memberitahukan kepada pihak kepolisian untuk di lakukan pengejara. Ditanya soal pelarian ke-18 orang ini? Kasat Era mengatakan, mereka masih di lakukan penyelidikan untuk melakukan tindakan awal bagi pihak kepolisian dan keluarga setempat untuk mengetahui lebih pasti keberadaan mereka. “ Kita belum memastikan apakah ada unsure kesengajaan pelarian ini atau tidak. Yang jelas akan di lakukan penyelidikan lebih lanjut dengan memanggil saksi-saksi untuk di maintain keteranganya serta melakukan olah TKP,”tuturnya. Lanjutnya lagi, dari hasil olah TKP yang di lakukan oleh penyidik Reskrim beserta jajarannya telah mengamankan Handuk para pelaku, dan perlatan besi yang di duga alat untuk menjebol pintu tahanan Lapas tersebut, sementara saksi telah dimintain keterangan sebanyak 5 orang, di antaranya dari pihak Sipir Lapas sebanyak 3 orang dan yang mengetahui

di TKP saat melarikan diri sebanyak 2 orang. Disinggung dari kelima yang di tangani Polresta ini, apakah ada yang menonjol dalam kasusnya? Kasat Reskrim mengungkapakan bahwa di antara kelima itu yakni, Roy Kbarek dimana yang bersangkutan telah melarikan diri dari Lapas sebanyak 3 kali dengan melakukan kasus yang sama yakni tentang pemerkosaan baik orang mayat maupun kepada bayi.

Ujar Kasat Era Kasat Era, dari ke-18 orang yang sudah di tetapkan DPO ini rata-rata kasus tindak pidana perlindungan anak. “ Dari hasil penyelidikan kami terhadap ke-18 orang DPO ini, lebih banyak kasus tentang perlindungan anak,” teranganya. Kasat mengatakan dengan adanya foto yang di sebarkan ini nanti, meminta kepada masyarakat untuk membantu, bila menemukan pelaku tersebut agar segera memberitahukan kepada pihak kepolisian untuk di lakukan tindakan lebih lanjut.[loy]

Ditulis oleh Loy/Papos
Kamis, 06 Mei 2010 00:00

May 6, 2010 0

18 Orang Napi Lapas Abe Melarikan Diri

Jayapura [PAPOS] – Sebanyak 18 orang penghuni Lembaga Permasyarakatan (Lapas) kelas II Abepura terdiri dari 15 Napi dan 3 Tahanan melarikan diri, Senin (3/5) sekitar pukul 17.30 WIT.

Kapolresta Jayapura, AKBP H.Imam Setiawan, SIK didampingi Kasat Rekrim Polresta Jayapura, AKP IGG Era Adhinata,SIK kepada Papua Pos mengatakan, Para penghuni Lapas itu melarikan diri diduga terkait dengan adanya pergantian Kepala Lapas Kelas II A Abepura, Antonius Ayorbaba,SH yang digantikan Liberti Sitinjak,SH, M.Si.

Ke-18 orang tersebut masing-masing bernama Roy Kabarek, Yonas C. Aruway, Albert Tortolius Konyep, Petrus Menti, Theopilus Bano, Ferdinan Yoku, Teni Tabuni, Yunus Sembra, Asin Alias Dani, John Nelson Hanwebi, Yoseph Karafir, Ronald Ohee, Samuel Nanulaita, Yulius Nemnay, Asbudi alias Aco, Iwan Wenda, Inas Kogoya, Bomay Walela.

“ Kita baru mendapat laporan tentang larinya para penghuni tahanan Abepura itu dan segera diturunkan anak buah untuk melakukan pengejaran hingga semua tertangkap,” katanya.

Masih menurut Kapolresta, mereka yang melarikan diri terdiri dari 15 Napi dan 3 Tahan. Mereka melarikan diri sekitar pukul 17.30 WIT ketika petugas Lapas sedang melakukan penguncian gembok di blok tahanan, kemudian para tahanan melakukan pengrusakan gembok lalu melarikan diri.

Akibat kejadian itu, Kapolresta Jayapura telah menggerahkan anggota Polresta dan jajarannya untuk melakukan pengejaran terhadap para pelarian. “ Kami terus melakukan pengejaran terhadap pelarian dari Lapas itu sampai tertangkap,” tegas Kpolresta. [loy]

Ditulis oleh Loy/Papos
Selasa, 04 Mei 2010 00:00

May 5, 2010 0