Mabuk 6 Polisi PNG Ditangkap Di Tanjung Elmo

Jpolisi-png-mabuk AYAPURA [PAPOS] – Sebanyak 6 orang polisi Papua New Guinea (PNG) diamankan kepolisian Polda Papua, Kamis (29/4) lalu di Tanjung Elmo, Sentani. Mereka diamankan karena telah membuat keributan dilokalisasi tersebut setelah dipengaruhi minuman keras [Babuk].

Keenam polisi PNG ini masing-masing Inpector, Jhon Hasimani (Police Station Commander), Sebior Constable Thomas Kandabuuy (Precution), Sebior Constable, Vitus Nawi (Trafic), Constable Tabias Miamba (tarafic), Contable, Herry Sasahora (Publik Safety), Contable, David Tanggi (Publik Safety).

Informasi yang diperoleh Papua Pos saat aparat kepolisian Polda Papua mengamankan keenam anggota polisi PNG ini, mereka masuk ke Indonesia hanya menggunakan surat pelintas batas. Mereka masuk ke negara Indonesia dan langsung menuju ke Tanjung Elmo untuk berpesat Miras, kemudian mereka membuat keributan, sehingga aparat kepolisian dari Polres Jayapura bersama Polda Papua langsung menuju TKP untuk mengamankan mereka kemudian diserahkan ke Imigrasian Kota Jayapura, Jumat (30/4) sekitar pukul 11.00 Wit, untuk diekstradisi ke negaranya PNG.

Menurut pengakuan Herry Sasahora, salah satu keenam Polisi PNG tersebut, bahwa kedatangan mereka ke Indonesia hanya jalan-jalan

“ Kami datang ke Indonesia dengan menggunakan surat pelintas batas, kenapa kami harus ditangkap, mestinya kalau ditangkap di perbatasan,” ujar Herry kepada Papua Pos

Hery mengatakan, kedatangannya ke Indonesia tidak melakukan suatu yang anarkhis dan hanya untuk jalan-jala, saat diamankan pihak kepolisian mereka menunjukkan surat pelintas batas serta kartu anggota Polisi PNG dan akhirnya mereka ditangkap lalu diamankan di Polresta dan dilakukan pemeriksaan.

Di singgung tempat tugas mereka? Herry mengungkap bahwa dia bersama ke lima rekannya itu bertugas di Vanimo bahkan kadang bertuga di Perbatasan RI-PNG di Wutung.

“ Kami masuk lewat perbatasan tidak seenaknya. Kami datang dengan menggunakan surat dari petugas perbatasan, hanya saja kami tidak ada Paspor,” ujar Herry.

Kepala Kantor Keimigrasian Kota Jayapura E.R Silitonga,SH,CN,MH saat di konfirmasi wartawan di kantornya, Jumat (30/4) kemarin, membenarkan adanya penangkapan terhadap 6 anggota Polisi PNG di Tanjung Elmo, Sentani.

“ Setelah anggota Polda Papua menyerahkan ke-6 Polis PNG tersebut sekitar pukul 11.00 Wit langsung kami lakukan pemeriksaan terhadap mereka,” ujar E.R Silitonga.

Dari hasil pemeriksaan, kata E.R Silitonga, bahwa mereka adalah anggota Polis PNG, pada saat dilakukan pemeriksaan mereka hanya dapat menunjukan kartu anggota Polis PNG. Sedangkan, dokumen lain berupa paspor dan visa serta surat pelintas batas tidak dapat ditujukkan, dimana menurutnya bahwa dokumen tersebut sudha dibawa oleh teman-temannya yang lain. Sehingga kami minta agar surat izin pelintas batas yang dibawa teman mereka di Wutung perbatasan PNG-RI dibawa ke kantor Imigrasi.

“ Setelah dilakukan pemeriksaan oleh pihak Imigrasi Jayapura, mereka kemudian dipulangkan dan tidak dilakukan penahanan, karena mereka hanya melanggar pelintas batas,” ujar E.R Silitonga.[loy]

JAYAPURA [PAPOS] – Sebanyak 6 orang polisi Papua New Guinea (PNG) diamankan kepolisian Polda Papua, Kamis (29/4) lalu di Tanjung Elmo, Sentani. Mereka diamankan karena telah membuat keributan dilokalisasi tersebut setelah dipengaruhi minuman keras [Babuk].

Keenam polisi PNG ini masing-masing Inpector, Jhon Hasimani (Police Station Commander), Sebior Constable Thomas Kandabuuy (Precution), Sebior Constable, Vitus Nawi (Trafic), Constable Tabias Miamba (tarafic), Contable, Herry Sasahora (Publik Safety), Contable, David Tanggi (Publik Safety).

Informasi yang diperoleh Papua Pos saat aparat kepolisian Polda Papua mengamankan keenam anggota polisi PNG ini, mereka masuk ke Indonesia hanya menggunakan surat pelintas batas. Mereka masuk ke negara Indonesia dan langsung menuju ke Tanjung Elmo untuk berpesat Miras, kemudian mereka membuat keributan, sehingga aparat kepolisian dari Polres Jayapura bersama Polda Papua langsung menuju TKP untuk mengamankan mereka kemudian diserahkan ke Imigrasian Kota Jayapura, Jumat (30/4) sekitar pukul 11.00 Wit, untuk diekstradisi ke negaranya PNG.

Menurut pengakuan Herry Sasahora, salah satu keenam Polisi PNG tersebut, bahwa kedatangan mereka ke Indonesia hanya jalan-jalan

“ Kami datang ke Indonesia dengan menggunakan surat pelintas batas, kenapa kami harus ditangkap, mestinya kalau ditangkap di perbatasan,” ujar Herry kepada Papua Pos

Hery mengatakan, kedatangannya ke Indonesia tidak melakukan suatu yang anarkhis dan hanya untuk jalan-jala, saat diamankan pihak kepolisian mereka menunjukkan surat pelintas batas serta kartu anggota Polisi PNG dan akhirnya mereka ditangkap lalu diamankan di Polresta dan dilakukan pemeriksaan.

Di singgung tempat tugas mereka? Herry mengungkap bahwa dia bersama ke lima rekannya itu bertugas di Vanimo bahkan kadang bertuga di Perbatasan RI-PNG di Wutung.

“ Kami masuk lewat perbatasan tidak seenaknya. Kami datang dengan menggunakan surat dari petugas perbatasan, hanya saja kami tidak ada Paspor,” ujar Herry.

Kepala Kantor Keimigrasian Kota Jayapura E.R Silitonga,SH,CN,MH saat di konfirmasi wartawan di kantornya, Jumat (30/4) kemarin, membenarkan adanya penangkapan terhadap 6 anggota Polisi PNG di Tanjung Elmo, Sentani.

“ Setelah anggota Polda Papua menyerahkan ke-6 Polis PNG tersebut sekitar pukul 11.00 Wit langsung kami lakukan pemeriksaan terhadap mereka,” ujar E.R Silitonga.

Dari hasil pemeriksaan, kata E.R Silitonga, bahwa mereka adalah anggota Polis PNG, pada saat dilakukan pemeriksaan mereka hanya dapat menunjukan kartu anggota Polis PNG. Sedangkan, dokumen lain berupa paspor dan visa serta surat pelintas batas tidak dapat ditujukkan, dimana menurutnya bahwa dokumen tersebut sudha dibawa oleh teman-temannya yang lain. Sehingga kami minta agar surat izin pelintas batas yang dibawa teman mereka di Wutung perbatasan PNG-RI dibawa ke kantor Imigrasi.

“ Setelah dilakukan pemeriksaan oleh pihak Imigrasi Jayapura, mereka kemudian dipulangkan dan tidak dilakukan penahanan, karena mereka hanya melanggar pelintas batas,” ujar E.R Silitonga.[loy]

Perburuan Liar Masih Terjadi di Lokasi TN Wasur

MERAUKE (PAPOS)- Kepala Balai Taman Nasional (TN) Wasur, Ir. Tri  Siswo Rahardjo, M.Si mengungkapkan, hingga saat ini perburuan secara liar oleh masyarakat lokal disekitaran Taman Wasur masih dilakukan. Meski demikian, petugas terus melakukan pendekatan secara kekeluargaan untuk meminta masyarakat agar tidak melakukan perburuan rusa maupun ternak serta habitat lainnya secara berlebihan.

“Saya memahami jika perburuan yang dilakukan masyarakat dengan menggunakan busur dan anak panah agar bisa menghidupi keluarga mereka, namun perlu dipahami juga hal itu dilakukan maka akan menimbulkan kepunahan habitat di areal TN Wasur,” ujar Rahardjo. kepada Papua Pos di ruang kerjanya, Kamis (30/4) kemarin.

Rahardjo menjelaskan, perburuan dengan peralatan tradisional masih hingga kini masih dilakukan, tetapi sangat dilarang keras jika perburuan menggunakan senjara organik. Untuk tahun-tahun sebelumnya, banyak orang beramai-ramai berburu rusa dengan senapan, tetapi sekarang telah dilarang keras.

“Kami sudah melakukan pertemuan dengan aparat keamanan, baik TNI maupun Polri untuk membicarakan masalah ini dan telah disepakati agar tidak ada oknum yang membawa senjata menembak di lokasi TN Wasur,” tegasnya.

Ditambahkan, saat ini terdapat kurang lebih 1700 jiwa penduduk yang berada disekitar lokasi TN Wasur atau sekitar 10 kampung. Mereka menggeluti berbagai pekerjaan, seperti berburu dan mengolah lahan untuk bisa menghidupi ekonomi keluarga.(frans)

Ditulis oleh Frans/Papos  
Jumat, 01 Mei 2009 00:00

TNI dan Polri Harus Bertindak

nesco-wonda JAYAPURA [PAPOS]- Aksi brutal yang dilakukan TPN/OPM di Tinggi Nambut, Puncak Jaya dinilai sudah tidak bisa ditolerir lagi. Meskipun pemerintah kabupaten [Pemkab] Puncak Jaya sudah berusaha melakukan pendekatan, namun aksi TPN/OPM malah semakin menjadi-jadi, bahkan mereka tidak segan-segan mengintimidasi dan menteror warga serta melakukan pengrusakan pasilitas yang dibangun pemerintah, seperti jalan, jembatan dan gedung pemerintah lainnya.

Ketua DPRD Puncak Jaya, Nesco Wonda, S.Sos mengatakan untuk menghentikan tindakan TPN/OPM ini, Pemkab Puncak Jaya menyerahkan sepenuhnya kepada TNI dan Polri dengan cara apapun penyelesaian yang dibuat pihak pemerintah siap memback-up TNI dan Polri.

Karena TPN/OPM ini selalu melakukan intimisadi dan terror kepada warga, dimana mereka selalu memaksakan kehendak dengan meminta apa saja dari masyarakat, jika tidak diberikan, mereka mengancam ditembak dan jika satu peluru mereka hilang, maka warga harus ganti dengan lima ekor babi ( harga 1 ekor babi = Rp 2 Juta

Lukas Enembe: Operasi Menumpas TPN/OPM

pace-lukas PIDATO : Bupati Puncak Jaya Lukas Enembe saat memberikan arahan dalam suatu kegiatan di Puncak Jaya beberapa waktu lalu.
Jayapura [PAPOS] – Bupati Puncak Jaya Lukas Enembe menegaskan, pihaknya siap mengungsikan penduduknya bila TNI/Polri melakukan operasi, guna menumpas kelompok separatis bersenjata TPN/OPM yang aktifitasnya sudah sangat meresahkan masyarakat di Distrik Meurok

" Kami siap mengungsikan penduduk sehingga pelaksanaan operasi tersebut tidak berimbas ke warga sipil," tegas Bupati Enembe menjawab pertanyaan wartawan di Jayapura, Selasa(27/4) kemarin.

.Diakuinya, saat ini sepak terjang kelompok sipil bersenjata yang ingin memisahkan diri dari NKRI itu sudah sangat meresahkan , karena mereka (TPN/OPM) tidak saja menyerang aparat keamanan baik TNI maupun Polri tetapi juga warga sipil.

Apalagi, jelas Bupati Enembe, selain menyerang dan membunuh warga sipil, TPN/OPM juga membakar berbagai bangunan pemerintah yang ada seperti sekolah, puskesmas maupun kantor distrik.

Dalam melakukan aksinya, TPN/OPM membakar semua fasilitas yang dibangun pemerintah serta merampas ternak seperti babi milik penduduk. "Aparat keamanan harus bertindak tegas karena berbagai pendekatan yang dilakukan pemda tidak membuahkan hasil yang maksimal, padahal pihaknya sudah melakukan pendekatan sosial budaya," tegas Enembe.

Menurut Bupati Puncak Jaya , sejak tahun 2002 kelompok TPN/OPM sering melancarkan penyerangan hingga mengakibatkan banyak warga sipil dan aparat keamanan tewas serta menghambat pembangunan di kawasan itu.

Bupati Puncak Jaya, Lukas Enembe mengakui, masalah yang dihadapi daerahnya sudah dilaporkan ke Gubernur Papua Barnabas Suebu,Pangdam XVII Cenderawasih Mayjen TNI Hotman Marbun, Kapolda Papua yang diwakili Irwasda Kombes Pol Chaidir dan Karo Ops Polda Papua Kombes Pol Supriyadi serta Wakil Ketua DPRP Papua Yunus Wonda.

Bahkan Senin malam (26/4) sudah dilakukan pertemuan guna membahas langkah yang akan diambil . Namun pertemuan tesebut belum menghasilkan langkah yang akan diambil sehingga dijadwalkan akan dibahas seminggu lagi.

"Mudah- mudahan dalam pertemuan nanti dapat diambil langkah yang tepat guna menangani masalah tersebut," harap Bupati Enembe. [anyong/ant]

Pasca penyerangan OPM,ratusan warga mengungsi

Jayapura–Ratusan warga di Distrik Tingginambut dan Mewoluk mengungsi ke gereja-gereja setempat dan ke Kota Mulia, ibukota Kabupaten Puncak Jaya Papua, pasca penyerangan kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM) pimpinan Warius Telenggen.

Penyerangan itu terjadi dua pekan lalu dengan sasaran tujuh orang karyawan PT Modern Widya Technical. Kepala Kampung Purleme, Sam Telenggen mengatakan masyarakat setempat masih ketakutan, mereka juga was-was untuk menjalankan aktifitas sehari-hari.

“Saat ini mereka mendengar isu simpang siur yang menyebutkan akan ada penyerangan kepada warga setempat dari pihak aparat keamanan ataupun dari kelompok OPM ini,” ungkapnya kepada wartawan di Jayapura, Sabtu (24/4).

Namun, masyarakat telah melaporkan kejadian ini kepada Brimob di pos terdekat dan minta bantuan jika tiba-tiba kelompok OPM menyerang mereka. “Saat ini masyarakat dalam keadaan siaga untuk berperang. Mereka membentuk delapan kelompok lengkap dengan sejata tradisional untuk antisipasi penyerangan dari OPM,” katanya.

Warga setempat juga marah kepada kelompok OPM, karena jalan yang sedang dikerjakan oleh PT Modern Widya Technical diganggu. “Jalan yang sedang dibangun ini adalah jalan satu-satunya dari Distrik Mewoluk menuju ke Kota Mulia. Jalan ini dibangun untuk membuka keterisolasian masyarakat setempat,” ujarnya.

Pasca kejadian penyerangan kepada karyawan PT Modern ini, lima sekolah didua distrik itu dibakar. “Anak-anak terpaksa tak sekolah lagi, kami mita Pemda setempat mendengar keluhan ini,” jelasnya.

Kelompok OPM di Puncak Jaya, menurut Sam masih dibawah komando Goliat Tabuni yang bermarkas di Tingginambut. Menurut Sam senjata api yang mereka miliki juga lebih dari 10 pucuk. “Senjata itu adalah rampasan dari aparat keamanan sejak tahun 2006 lalu,” ungkapnya.

Dirinya berharap Pemda setempat bertanggung jawab dengan adanya kelompok OPM yang sudah mengganggu warga setempat sejak tahun 2004 lalu. “Kami minta aparat TNI/Polri ditambah di Distrik Tingginambut dan Mewoluk, agar kami tidak hidup ketakutan lagi,” ujarnya.

tempointeraktif/ tiw

Kwamki Lama Kembali Mencekam

TIMIKA [PAPOS]- Situasi kamtibmas di Kwamki Lama, Timika Papua, kembali mencekam menyusul ditemukannya warga “kelompok atas” bernama Kalelo Kogoya dengan 20 anak panah yang masih tertancap di tubuhnya di selokan ruas jalan Timika-Kwamki Lama,Rabu .

Sumber di lokasi kejadian menyebutkan, sebelum diserang dengan anak panah, korban sedang dalam perjalanan dari Timika ke Kwamki Lama dengan menumpang ojek.

Untuk menuju ke rumahnya di Jalan Ale-ale Kampung Karang Senang-SP3, korban harus melintas di kawasan “kelompok bawah “(Tuni Kama). Setiba di dekat gedung SDI Kwamki I, korban bersama kendaraan ojek yang ia tumpangi diserang oleh sejumlah warga “kelompok bawah” dengan menggunakan panah.

Lantaran mendapat serangan bertubi-tubi, korban akhirnya terjatuh dengan 20 anak panah tertancap di perut, dada dan punggung. Anggota Satuan Pengendali Massa (Dalmas) Polres Mimika dan Polsek Mimika Baru yang tiba beberapa saat kemudian di Kwamki Lama lalu mengevakuasi korban ke Rumah Sakit Mitra Masyarakat (RSMM) Timika untuk mendapat pertolongan medis. Korban dilaporkan saat ini masih dalam kondisi kritis di RSMM Timika.

Setelah mengevakuasi korban, aparat kepolisian menyisir rumah-rumah warga Kwamki Lama dan menemukan busur serta anak panah di salah satu rumah warga kelompok atas (Jalan Mambruk II). Peristiwa penyerangan terhadap Kalelo Kogoya itu merupakan lanjutan dari peristiwa sebelumnya yang terjadi pada Senin (12/4) .

Saat itu, dua kelompok warga di Kwamki Lama terlibat aksi saling serang menggunakan panah yang mengakibatkan dua warga yaitu Bennus Alom dan Simeon Ngomal terluka.

Usai terlibat aksi saling serang, warga kedua kelompok kabur ke arah hutan di sekitar Kwamki Lama untuk menghindari razia yang dilakukan oleh aparat kepolisian.

Aksi saling serang antara dua kelompok warga di Kwamki Lama itu terjadi sejak awal Januari dan hingga kini konflik yang bersifat sporadis terus berlangsung di wilayah yang dianggap rawan “perang suku” itu. [bel/ant]

Ditulis oleh Bel/Ant/Papos      
Kamis, 15 April 2010 00:00

Selamat Tinggal Jayapura, Selamat Datang Port Numbay

Tahukan anda bahwasanya Kota Jayapura telah berganti nama menjadi kota Port Numbay? YaKota Jayapura Ibukota Papuatelah berganti nama menjadi Port Numbay. Provinsi Irian Jayamenjadi Provinsi Papua, KotaJayapura sendiri berubah menjadi Port Numbay, apakah ada agenda tersembunyi dibalik itu semua?

Kalau asal kata Irian dari nama Provinsi Irian Jaya, mengandung arti sebagai berikut Ikut RepublikIndonesia Anti Nederland, semoga perubahan nama Provinsi bukan melupakan makna sejarah Pembebasan Irian Barat yang telah ditebus dengan Darah, Keringat dan Air Mata. Adapun Kota Jayapura alias Port Numbay, memang telah berkali-kali mengalami perubahan nama hanya dalam kurun waktu 100 tahun terakhir.

Numbai

Rekomendasi MRP Akan Diformalkan

JAYAPURA [PAPOS]- Polemik serta pro kontra tentang keberadaan Surat Keputusan (SK) nomor 14 tahun 2009 yang menginginkan agar setiap Kepala daerah di Papua, baik Walikota-wakil Walikota maupun Bupati dan wakil Bupati harus orang asli Papua, sedikit demi sedikit menemui titik terang.

Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) sebagai lembaga yang mempunyai hak inisiatif dewan, Rabu (31/3) kemarin melakukan pertemuan dengan pemerintah Provinsi Papua, Majelis Rakyat Papua, Komisi Pemilihan Umum Papua, Rektor Uncen dan para praktisi hukum serta para intelektual di Papua guna membahas polemik yang selama ini terjadi tentang keputusan MRP.

Pertemuan tertutup yang digelar di ruang Panitia Anggaran DPR Papua itu, menghasilkan sesuatu yang bersifat formal tentang adanya rekomendasi MRP tentang pencalonan kepala daerah menjelang Pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) di Provinsi Papua.

Menurut Ketua DPR Papua, Drs. John Ibo, MM, pro dan kontra tentang keputusan MRP nomor 14 tahun 2009 harus dijawab kedalam sebuah sistem, sehingga semua proses demokrasi di Papua dapat berjalan dan sesuai prosedur yang normal.

Dalam artian, SK MRP telah disepakati bahwa akan dibuat suatu mekanisme yang jelas dengan membuat sebuah peraturan daerah khusus (Perdasus).

Keputusan MRP Dituntut Diakomodir

Technorati Tags: ,,

Puluhan mahasiswa dan masyarakat yang tergabung dalam Forum Lintas Nusantara, Kamis (25/3) kemarin mendatangi kantor DPR Papua

JAYAPURA [PAPOS]- Puluhan mahasiswa dan masyarakat yang tergabung dalam Forum Lintas Nusantara, Kamis (25/3) kemarin mendatangi kantor DPR Papua dengan menggelar unjuk rasa.

Kedatangan puluhan orang dari Forum Lintas Nusantara yang didalamnya tergabung beberapa element organisasi kemasyarakatan mendatangi Gedung DPR Papua, menuntut agar keputusan maupun rekomendasi Majelis Rakyat Papua (MRP) nomor 14 tahun 2009 dapat diakomodir DPRP, Gubernur, KPU maupun MRP sendiri.

Tiba dihalaman Gedung DPRP sekitar pukul 13.30 WIT, puluhan mahasiswa dan masyarakat langsung menggelar orasi yang meminta agar hak-hak dasar orang asli Papua dapat diperhatikan pemerintah, serta mengakomodir Keputusan MRP terkait dengan Kepala Daerah dalam Pemilukada mendatang.

Dengan membawa sejumlah spanduk yang mendesak Gubernur, DPRP, KPU dan MRP menyelesaikan Otsus dengan baik, mendesak seluruh partai politik di Papua dan Papua Barat untuk mengakomodir orang asli Papua sebagai syarat khusus perekrutan calon Bupati dan wakil Bupati maupun Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilukada 2010, serta mendesak Presiden SBY untuk mengembalikan hak politik orang Papua.

Sekitar satu jam lamanya, akhirnya para demonstran diterima Sekretaris Komisi E DPRP Kenius Kogoya didampingi Cris Risamasu anggota Komisi D dan anggota Komisi A Harun.

Koordinator Aksi, Maulana mengatakan, Ketetapan MRP nomor 14 tahun 2009 merupakan dasar dari UU Otsus Nomor 21 tahun 2001, dan hal itu haruslah dihargai pemerintah maupun partai politik, guna memproteksi orang asli Papua.

Papua Sudah Final Masuk NKRI

Jayapura [PAPOS]– Papua sudah final menjadi bagian dan masuk dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sejak Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) pada tahun 1969. Jangan ada lagi kelompok di Papua yang bermimpi ingin mendirikan sebuah negara.

“Keinginan seperti itu adalah kerja sia-sia. Buang-buang energi dan waktu saja untuk meminta referendum. Tidak akan terjadi dan tidak akan pernah terwujud sampai kapan pun. Sekarang pemerintah sudah berikan otonomi khusus (otsus) bagi Papua dengan dana triliunnan rupiah setiap tahunnya,” ujar Mantan Wakil Menlu Organisasi Papua Merdeka (OPM) Nicholas Messet kepada SH, di Jayapura, Rabu (24/3).

Hal itu ia katakan untuk menanggapi demo puluhan massa dari kelompok yang menamakan dirinya Komite Nasional Papua Barat (KNPB), yang menuntut di adakannya referendum untuk memerdekakan Papua.

Aksi demo puluhan orang yang dilakukan oleh KNPB, Senin (22/3) pagi, itu telah dibubarkan paksa oleh aparat kepolisian di titik kumpul Expo Waena Jayapura, dengan tujuan gedung DPR Papua, karena mengarah pada makar.

Bahkan, 17 orang di antaranya telah diamankan di Mapolda Papua. Tuntutan lain dari aksi demo itu adalah menolak dialog Jakarta– Jayapura, menarik TNI dari Papua, tutup Freeport, dan meminta Presiden Amerika Barack Obama untuk memfasilitasi dialog internasional.

Menurut Nicholas Messet, seorang pejuang Papua Merdeka yang sudah lebih 40 tahun menetap di luar negeri lalu kembali menjadi warga negara Indonesia (WNI), tidak perlu ada lagi dialog Interna sional karena ia mengetahui persis tidak ada satu pun negara di dunia ini yang mendukung Papua Merdeka.

Itu hanyalah mimpi dan kerja sia-sia. Ia mengatkan, referendum juga tidak di mungkinkan karena PBB sudah menetapkan bahwa Papua (Irian Barat) menjadi bagian Republik Indonesia.

“Jadi, menunggu PBB bubar dulu baru Papua bisa melakukan upaya memisah kan diri. Hal itu pun tidak mungkin, saya sendiri sudah pernah ke PBB dan menda pat jawaban bahwa Papua sudah final menjadi bagian dari Republik Indonesia,” ujarnya.

Mengenai keinginan Ketua Dewan Adat Papua (DAP) Forkorus Yaboisembut yang akan melakukan diplomasi internasional secara terbuka ke mancanegara, Nicholas Messet menganjurkan supaya Yaboisembut belajar bahasa Inggris dulu dengan baik. Karena Yaboisembut, kata Nicholas Messet, sudah melakukannya selama puluhan tahun dan hasilnya sia-sia.

Kunjungan Obama ke Indonesia adalah kunjungan kenegaraan untuk Indonesia, jadi tidak ada kaitannnya de ngan Papua.

Nicholas Messet juga meminta anak-anak muda Papua yang lahir setelah 1969 utnuk menghentikan dengan kegiatan-kegiatan seperti itu dan tidak mengikuti pola pikir orang-orang tua yang sudah ketinggalan zaman.

Ia mengimbau mereka untuk mendidik anak-anak dengan baik agar kemudian bersama-sama membangun Papua yang lebih baik lagi.

Perjuangan Sia-sia

Nicholas Messet meng ungkapkan, kembalinya tokoh OPM Papua Nicholas Youwe ke Jayapura, yang sudah puluhan tahun berada di negeri Belanda, untuk menetap dan menjadi WNI, merupakan suatu pertanda bahwa perjuangan OPM adalah sia-sia.

Nicholas Youwe (80) adalah pemimpin besar OPM yang telah sadar dan kembali ke pangkuan RI. Dialah pencipta bendera Bintang Kejora, bendera kedaulatan Papua Barat yang aslinya sampai sekarang masih ia simpan.

“Hendaklah yang telah dilakukan Nicholas Youwe diikuti oleh yang lainnya, untuk kembali sadar dan bersama-sama membangun Papua,” ujarnya.[suhendarto/agi]

Ditulis oleh Suhendarto/Agi/Papos
Kamis, 25 Maret 2010 00:00

Up ↑

Wantok Coffee

Melanesia Single Origin Coffee

MAMA Minimart

MAMA Stap, na Yumi Stap!

PT Kimarek Aruwam Agorik

Just another WordPress.com site

Wantok Coffee News

Melanesia Foods and Beverages News

Perempuan Papua

Melahirkan, Merawat dan Menyambut

UUDS ULMWP

for a Free and Independent West Papua

UUDS ULMWP 2020

Memagari untuk Membebaskan Tanah dan Bangsa Papua!

Melanesia Spirit & Nature News

Promoting the Melanesian Way Conservation

Kotokay

The Roof of the Melanesian Elders

Eight Plus One Ministry

To Spread the Gospel, from Melanesia to Indonesia!

Koteka

This is My Origin and My Destiny