Pemekaran Intan Jaya dan Deiyai Dipastikan Mei

Nabire – Dipastikan Pemekaran Kabupaten Intan Jaya dan Deiyai akan direalisasikan pada bulan Mei mendatang, sekaligus pelantikan Caretaker Bupatinya. Hal ini disampaikan Bupati Paniai Naftali Yogi,S.Sos pada syukuran lahirnya dua kabupaten tersebut.

Dikatakan pemekaran kedua kabupaten ini atas dukungan dari beberapa tokoh masyarakat yang ikut menandatangani usulan Pemekaran Kabupaten.

“Kita melaksanakan pemekaran sekarang dan yang akan menikmati hasilnya adalah generasi yang akan datang.Kita hanya berjuang untuk memekarkan dan meletakan dasar supaya dilanjutkan oleh anak-anak kita,” ungkap Bupati Yogi.

Terkait dengan kepastian pemekaran tersebut tim pemekaran dari Pemerintah Kabupaten Paniai yang terdiri dari unsur birokrat,legislatif dan masyarakat mulai melaksanakan Sosialisasi ketengah masyarakat.
Soal pemekaran Kabupaten Intan Jaya dan Deiyai dilakasanakan setelah disahkan oleh DPR-RI melalui Undang-Undang Nomor:54 dan 55 pada 26 November tahun 2008 lalu,diawali dari Kabupaten Nabire.

Sosialisasi perdana kepada masyarakat Intan Jaya dan Deiyai yang bermukim di kota Nabire dilaksanakan pada Selasa (13/1) lalu di Kampung Gerbang Sadu Distrik Nabire Barat.

Masyarakat dari Intan Jaya dan Deiyai di Nabire menyambut lahirya dua kembar Kabupaten pemekaran dari Kabupaten Paniai dengan sebuah acara syukuran yang dipusatkan di Halaman Kantor Kepala Kampung Gerbang Sadu. Syukuran dikoordinir oleh,Agus Zonggenau,dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Paniai,Widigipa dan Harun Hagimbau dimeraihkan dengan acara baker batu dengan 7 ekor babi.

Sementara itu,Kepala Suku Moni Zoter Zonggenau mengungkapkan sudah merinduhkan sejak lama kapan wilayah yang didiami oleh suku Moni da Wolani ini juga bias mendapat sebuah Kabupaten sendiri.Kerinduan itu mulai terwujud ketika Naftali Yogi memimpin Paniai dengan memekarkan Intan Jaya dengan wilayah Timur dan Deiyai dibagian Barat Paniai.(jon)

January 16, 2009 0

8 Polisi Ditempatkan di Pospol Tingginambut

PUNCAK JAYA-Kasus penyerangan Pos Polisi Tingginambut, tampaknya membuat Polda Papua khususnya Polres Puncak Jaya tak mau kecolongan lagi. Untuk itu Polres Puncak Jaya menempatkan 8 orang anggotanya ditambah 5 orang anggota Brimobda Papua BKO Polres Puncak Jaya untuk mengantisipasi situasi yang tidak diinginkan terjadi.

Kapolres Puncak Jaya, AKBP. Chris Rihulay, SSt.Mk saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos di ruang kerjanya, Rabu (14/1) membenarkan penempatan 8 orang anggotanya ditambah 5 orang anggota brimob.

“Sesuai dengan kebijakan Kapolda Papua maka kita menempatkan anggota baru disana guna mengisi pos polisi disana dan anggota yang lama kita tarik ke Polres,”ungkapnya.

Kapolres mengakui, memang penempatan anggota ini merupakan bentuk pergantian (rolling) anggota lama kepada anggota baru dan nantinya minimal 3 bulan kemudian maksimal 6 bulan lamanya. 8 orang anggota yang ditempatkan itu, jelas Kapolres, termasuk dengan kepala pos polisinya ditambah 5 orang anggota brimob sehingga berjumlah 13 orang anggota saat ini yang menjaga pos tersebut.

Disinggung mengapa berjumlah 8 orang yang ditempatkan, Kapolres mengungkapkan, hal itu perlu dilihat jumlah personil yang ada di Polres sehingga kalau dipandang perlu penambahan lagi maka tidak menutup kemungkinan akan ditambah. Dengan demikian, ditempatkannya anggota baru di pos tersebut dapat menjalankan tugasnya dengan baik.

Disinggung soal hasil penyelidikan yang dilakukan pihaknya, Ia menambahkan, saat ini memang belum ada tanda-tanda namun demikian, pihaknya masih tetap melakukan upaya pendekatan melalui tokoh agama, adat, pemuda dan aparat kampung. “Memang sampai saat ini, kami belum menemukan hal-hal yang ganjil namun kamin tetap melakukan penyelidikan dan melakukan pendekatan secara persuasive kepada masyarakat,”tandasnya. (nal)

January 15, 2009 0

708 Warga Papua Akan Pulang dari PNG

[BANDUNG] Departemen Luar Negeri (Deplu) menanti kucuran dana dari Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat untuk memulangkan 708 orang warga negara Indonesia (WNI) dari Papua Nugini (PNG). Mereka tersebar di 10 kabupaten di PNG.

“Sebanyak 708 dari sekitar 25.000 orang Papua di PNG ini sudah menyampaikan niatnya pulang sejak 2008 secara sukarela. Kehidupan ekonomi mereka tidak jauh berbeda dibandingkan saat masih tinggal di Papua,” kata Direktur Keamanan Diplomatik Deplu, Sujatmiko, di Bandung, Jawa Barat, Senin (12/1).

Dikatakan, pemerintah menargetkan memulangkan mereka sebelum April 2009. Penduduk asal Papua yang bermaksud kembali ke tempat kelahirannya itu sudah tinggal antara lima hingga 20 tahun di PNG. Kebanyakan dari mereka, tinggal di daerah hutan dan perbatasan.

Pemerintah sudah pernah memulangkan warga Papua dari negara yang sama pada tahun 2005. Jumlahnya waktu itu 250 orang lewat jalur Merauke. Untuk pemulangan kali ini, setiap warga akan dikumpulkan di Port Moresby dari 10 kabupaten di PNG. Dari sana, mereka akan diterbangkan ke Jayapura dan dipulangkan ke tempat tinggal masing-masing. [153]

January 14, 2009 0

Wagub Panggil Bupati Puncak Jaya

GAMBAR: Alex Hesegem SE

SENTANI (PAPOS) -Wakil Gubernur Provinsi (Wagub) Papua Alex Hesegem SE, meminta kelompok TPN, OPM yang menyerang di Pos Polisi (Pospol) Tingginambut di Kabupaten Puncak Jaya segera mengembalikan barang jarahan berupa 4 pucuk senjata melalui pemerintah setempat atau melalui Gereja sebelum dilakukan penyisiran oleh TNI/Polri.

Untuk itu, Alex, akan segera memanggil Bupati Puncak Jaya untuk melakukan koordinasi terhadap peristiwa yang terjadi diwilayah tersebut dan kalau bisa pemerintah setempat yang harus mencari solusi terbaik.

Selain itu, menurut Alex, pemerintah di Provinsi akan melakukan peretemuan dengan berbagai satuan instansi untuk mengkordinasikan masalah tersebut agar cepat diatasi, sehingga tidak membuat masalah menjadi berlarut-larut.

Pasalnya bila tidak dikembalikan segera, pihak TNI Polri akan melakukan pengejaran yang dikuatirkan jangan sampai menelan korban jiwa warga masyarakat yang tidak mengetahui persoalan.

“Saya tidak mau melihat masalah ini berlarut-larut, seperti ini karena akan menimbulkan perselisihan antara masyarakat dan pemerintah,” pungkasnya.(nabas)

Ditulis Oleh: Nabas/Papos
Rabu, 14 Januari 2009
http://papuapos.com

January 14, 2009 0

Kepulangan 708 Warga Papua Tertunda

BANDUNG, SENIN — Kepulangan 708 warga Papua yang menyeberang ke Papuaniugini dan kini hendak kembali ke daerah asalnya tertunda. Hingga kini keinginan mereka terkendala dana Pemerintah Indonesia untuk membiayai ongkos perjalanan.

Menurut Direktur Keamanan Diplomatik Departemen Luar Negeri Republik Indonesia Sujatmiko di Bandung, Senin (12/1), pengajuan kepulangan mereka sebenarnya sejak tahun lalu. Namun, hingga kini, pihaknya belum menerima persetujuan dan pengucuran dana.

“Mengenai besarannya, saya serahkan pada negara. Namun, dengan keinginan besar warga untuk pulang, kami targetkan pencairan dana turun sebelum Pemilihan Umum 2009,” katanya.

Menurut Sujatmiko, mereka yang ingin pulang adalah bagian dari sekitar 25.000 warga Papua yang berada di sepuluh kabupaten Papuaniugini. Mereka telah tinggal di Papuaniugini antara 5 dan 25 tahun atau bahkan lebih. Mereka meninggalkan Indonesia dengan alasan ketakutan pada organisasi pengacau keamanan (OPM), ketakutan perang adat, konflik dengan pendatang, hingga motif ekonomi.

“Mereka secara tradisional melewati perbatasan, seperti berjalan kaki. Pengawasan pertugas perbatasan tidak maksimal karena dengan batas antarnegara yang membentang 700 kilometer,” katanya.

Akan tetapi, harapan mereka mendapatkan kehidupan lebih baik ternyata tidak tercapai. Sujatmiko mengatakan, mereka malah hidup lebih miskin. Bahkan, tidak jarang banyak warga Papua terpaksa hidup di hutan akibat kesulitan ekonomi. “Di luar semua itu, hal yang paling mendorong mereka untuk kembali adalah keadaan Papua yang saat ini dikatakan lebih aman,” katanya.

Mengenai perkembangan kepulangan warga Papua di Australia, dari sementara target 43 orang, Deplu sudah membantu kepulangan lima warga. Adapun 38 orang lainnya, meski belum pulang, diyakini dalam waktu dekat akan kembali ke Indonesia.

Sementara itu, di Gedung Merdeka Bandung digelar diskusi bertema “Diplomasi Untuk Papua”. Sebagai pembicara adalah Peneliti Senior Pusat Studi Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Muridan Widjojo dan Yoel Rohrohmana, Pejabat Fungsional Direktorat Amerika Utara dan Tengah Deplu, yang berasal dari Papua.

Menurut Muridan, masih banyak hal yang harus dilakukan Indonesia untuk Papua. Pemerintah dituntut menghapuskan marjinalisasi warga Papua, menuntuaskan pembangunan di segala bida ng dasar, persoalan pelanggaran hak asasi manusia (HAM), serta sejarah kepercayaan kemerdekaan Papua.

Penghapusan marjinalisasi, menurut Muridan, bisa dilakukan dengan memaksimalkan otonomi khusus. Di dalamnya bisa dilakukan pelatihan dan pendekatan, baik bagi pejabat pemerintah dari Papua, maupun kalangan swasta Papua.

Pembangunan di segala bidang dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan akses ekonomi juga harus diperhatikan. Minimnya perhatian membuat kesejahteraan masyarakat Papua sangat rendah.

“Untuk permasalahan HAM, pemerintah bisa mendorong Komisi Nasional HAM membuat buku putih pelanggaran. Selain itu perlu dialog intensif agar masyarakat Papua bersatu dalam Republik Indonesia,” katanya.

Sementara itu, Yoel mengatakan, banyak pembangunan di Papua justru tidak menyentuh kebutuhan pokok masyarakat, terutama kesejahteraan sosial, ekonomi, dan keamanan. Hal itu membuat Papua semakin tertinggal. Hal itu sangat disayangkan karena potensi ekonomi dan sosial budaya di Papua sangat tinggi.

CHE

January 12, 2009 0

Bupati Minta Aktifitas di Makam Theys Dihentikan

SENTANI (PAPOS) –Pendirian tenda di pemakaman alharhum Theys Hiyo Eluai oleh International Parlament West Papua (IPWP) dalam Negeri sejak November 2008, mendapat reaksi Bupati Jayapura Habel Melkias Suwae S, Sos, MM.

Melalui suratnya Bupati melayangkan Ondofolo Kampung Sereh, Kamis (8/1) kemarin,

meminta bantuan Ondofolo untuk menghentikan aktifitas di lapangan makan Theys, karena dinilai menggangu keindahan, kebersihan ketentraman dan ketertiban kota.

“Coba kita lihat sendiri tamu provinsi Papua, turun dari badara langsung disambut dengan pemandangan tenda-tenda warna-warni di tenggah kota,”kata Bupati kepada wartawan di Gunung Merah, Kamis (8/1) kemarin.

Menurutnya, kota Sentani merupakan pintu gerbang masuk tamu-tamu Provinsi Papua,

oleh sebab itu keberadaan aktifitas di sekitar lokasi tersebut mengganggu keterban dan keindahan kota.

Sementara itu, Ondofolo calon Ondofolo Kampung Sereh Boy Eluai ketika dikonfirmasikan Papua Pos tadi malam, mengaku belum menerima surat bupati. Boy yang rencana akan dilantik pada tanggal 31 Januari 2009 sebagai Odofolo Kampung Sereh menilai, surat bupati tersebut salah alamat.

Seharusnya bupati Jayapura kata dia memberikan surat tersebut kepada Dewan Adat Papau (DAP), Pesedium Dewan Papua (PDP) dan Dewan Masyarakat Adat Koteka. “Surat Bupati sala alamat kalau di tujukan kepada saya,” ujarnya singkat lewat telepon selulernya. (nabas)

Ditulis Oleh: Nabas/Papos
Jumat, 09 Januari 2009

January 11, 2009 0

Sidang Darurat Khusus PBB Bisa Dihidupkan

[JAKARTA] Usulan penyelenggaraan sidang darurat khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bisa dihidupkan kembali, apabila gencatan senjata tidak ditaati. “Ada pengakuan bahwa dengan dorongan ke arah sidang darurat khusus Majelis Umum PBB, sedikit banyak akan memaksa Dewan Keamanan PBB untuk lebih bertanggung jawab, yakni untuk bersidang secara formal dan menghasilkan sebuah resolusi,” ungkap Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda kepada SP di sela-sela peresmian dua kompleks sekolah terpadu di Kabupaten Nias dan Nias Selatan, Sabtu (10/1). Hal itu diakui oleh negara-negara Arab yang semula meminta Pemerintah Indonesia mengerem proses ke arah sidang Majelis Umum. Tetapi, kata Hassan, sidang Majelis Umum itu sendiri tidak ditutup peluangnya. “Kalau gencatan senjata tidak ditaati, kita bisa menghidupkan kembali usulan sidang darurat khusus PBB,” ujarnya didampingi Juru Bicara Deplu Teuku Faizasyah.

Diungkapkan, usulan sidang darurat khusus PBB oleh Pemerintah Indonesia didukung oleh negara-negara lain, termasuk Gerakan Non Blok. Tetapi, DK PBB ternyata juga sudah menetapkan sidang dewan keamanan pada Jumat (9/1) sore.

Jika dicermati, upaya sidang darurat khusus Majelis Umum PBB sudah pernah dilakukan pada tahun 2006, ketika Israel melancarkan serangan militer baik ke Gaza maupun Lebanon Selatan. “Sidang darurat khusus itu tidak ditutup. Jadi, ketika Pemerintah Indonesia menyampaikan surat kepada Presiden Majelis Umum PBB (Miguel d’Escoto Brockmann, Red), ia bilang tidak ada kesulitan karena sidang yang dulu tidak pernah ditutup, hanya di-suspend,” kata Hassan.

Ditunda

Mengacu terhadap usulan yang disampaikan Indonesia dan belakangan juga oleh Malaysia, Presiden Majelis Umum PBB menetapkan, sidang darurat khusus PBB. Tetapi, sidang pada hari Jumat akhirnya terpaksa ditunda karena DK PBB sudah menetapkan resolusi.

“Jadi, kita lihat saja nanti apakah dalam implementasinya Israel mau mematuhi resolusi ataukah tidak,” tandas Hassan.

Sebelum sidang dewan, Jumat (9/1), DK PBB sudah dua kali mengadakan sidang tetapi sebatas sidang informal dan tidak menghasilkan resolusi. Dengan latar belakang semacam itu, maka sidang DK PBB pada hari Jumat dapat dikatakan positif karena telah menghasilkan resolusi gencatan senjata. Dari paragraf operatif (1) dan (2) dalam resolusi tersebut, sangat jelas adanya permintaan penghentian permusuhan dan penetapan gencatan senjata yang diharapkan bersifat langgeng, serta pemberian fasilitasi bantuan dan akses bagi bantuan kemanusiaan di Gaza.

“Dua poin ini kita sambut baik, walaupun terhadap beberapa elemen yang lain DK tidak memutuskan sendiri. Padahal, mereka punya mandat dan kewenangan dalam setiap masalah yang menyangkut pemeliharaan keamanan dan perdamaian internasional,” kata Hassan. [E-9]

January 11, 2009 0

Siap Bongkar Jika Dewan Adat dan PDP Hadir – Sekjend KNPB Soal Rencana Pembongkaran Tenda-Tenda di Lokasi Makam Theys

SENTANI-Perintah Bupati Jayapura agar tenda-tenda yang dibangun oleh sejumlah masyarakat di lokasi Makam Theys, di Sentani agar segera dibongkar ditanggapi serius oleh Sekjend Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Ely Sirwa dan Juru Bicara Dewan Musyawarah Masyarakat Adat Koteka (Demmak), Apison Karoba.

Menurut keduanya Bupati Habel seharusnya melihat status lokasi makam dengan tetap menghargai adat di Papua. “Kami menganggap penilaian bupati itu keliru, pasalnya tenda-tenda itu jauh dari lokasi jalan. Sedangkan soal mengganggu keindahan tidak betul karena selama ini kami bersihkan makam hingga terlihat terawat,” ujar Ely yang dihubungi semalam.

Dikatakan, tanah yang kini dijadikan lokasi makam bukanlah milik pemerintah melainkan telah diserahkan sepenuhnya kepada otorita adat maupun Presidium Dewan Papua (PDP).

Selanjutnya tentang adanya informasi kalau mereka melakukan sweeping dimalam hari kembali dibantah. Menurut Ely pernyataan tersebut berlebihan.Yang dilakukan kelompok pemuda ini hanyalah melakukan pengamanan dimalam hari disekitar lokasi.”Jika pemerintah tetap bersikeras mengosongkan lokasi ini sebaiknya menanyakan ke pemimpin suku ondoafi maupun ondofolo yang ada di Papua karena ini apresiasi kami terhadap seorang pejuang,” sambung Ely yang juga membenarkan telah menerima surat pemberitahuan dari bupati.

Hal senada juga diungkapkan Apison Karoba. Dia mengatakan, mereka baru akan hengkang jika bupati atau petugas datang bersama dewan adat atau PDP.Jika ini tidak dilakukan maka mereka berniat bertahan selama 1 tahun kedepan. Menurutnya, yang membuat merusak pemandangan atau yang menimbulkan ketidaknyamanan adalah pemasangan baliho atau spanduk caleg yang tidak beraturan dan jangan mempermasalahkan lokasi di makam.

Dikatakan, tujuan didirikannya tenda selama ini karena ada ketidakadilan yang telah terjadi disamping bentuk penghargaan kepada almarhum Theys.Ia juga meminta masyarakat memaklumi jika ada pos penjagaan masuk ke makam dan harus melapor jika hendak masuk mengingat makam alm Theys adalah milik masyarakat adat dan diputuskan agar jalan lintas ditutup sebagai bentuk penghormatan kepada seorang pejuang yang sedan tertidur.

“Jika ada yang memiliki kediaman dibelakang makam memang harus memutar lewat samping SPBU ini juga agar jalan tersebut bisa dimanfaatkan lagi,” tandas Apison yang sudah menyiapkan surat balasan ke bupati.(ade)

January 10, 2009 0

Korban Gempa Bertambah

JAYAPURA (PAPOS) Korban tewas akibat gempa bumi di Provinsi Papua Barat bertambah tiga, sehingga jumlahnya menjadi empat orang meninggal dunia. Demikian data yang disampaikan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (PNPB) yang diterima Koran ini tadi malam menyebutkan, ketiga korban meninggal adalah penduduk Kabupaten Sorong, yaitu Dominggus Yakwa (36 tahun), Avit Yasnet (9) dan Novelina Mofu berusia tiga minggu. Satu korban meninggal dunia pada hari Minggu, yaitu penduduk Kabupaten Manokwari bernama Yolanda Mandosi berusia 10 tahun. Jumlah korban gempa bumi yang mengalami luka berat sebanyak 31 orang.

Mereka adalah penduduk Kabupaten Manokwari (9 orang), Kota Sorong (13) dan penduduk Kabupaten Sorong (9 orang). Sedangkan korban luka ringan sebanyak 476 orang, tersebar di Kabupaten Manokwari 462 orang dan 14 penduduk Kota Sorong.

Rumah penduduk yang mengalami kerusakan dengan kategori rusak berat 1.769, terdiri atas 1.500 rumah di Kabupaten Manokwari, 217 di Kota Sorong dan 52 di Kabupaten Sorong.

Rumah penduduk yang rusak ringan sebanyak 3.728, tersebar di Kabupaten Manokwari 2.906, Kota Sorong (61) dan di Kabupaten Sorong sebanyak 763 rumah. Tempa ibadah yang mengalami kerusakan dengan kategori rusak berat 73, tersebar di Kabupaten Manokwari (62) dan di Kota Sorong sebanyak 11 buah. Sedangkan jumlah rumah ibadah yang rusak ringan sebanyak 94, tersebar di Kabupaten Manokwari sebanyak 87 buah, Kota Sorong (5) dan di Kabupaten Sorong (2).

Untuk gedung sekolah yang mengalami kerusakan berat sebanyak 33 buah dan 30 rusak ringan yang seluruhnya berada di Kabupaten Manokwari.

Data PNPB juga menyebutkan, di Kabupaten Manokwari sebanyak 11 hotel mengalami kerusakan (4 rusak berat dan 7 rusak ringan), 31 rumah sakit mengalami kerusakan (12 rusak berat dan 19 rusak ringan), tujuh ruas jalan mengalami kerusakan (1 rusak berat dan 6 rusak ringa).

Selain itu, 17 jembatan mengalami kerusakan, 8 di antaranya rusak berat dan 9 rusak ringan. Di Kota Sorong, satu rumah sakit mengalami kerusakan ringan, enam jembatan rusak ringan serta delapan fasilitas lain mengalami kerusakan ringan.

LIMA GEMPA SUSULAN
Sementara itu, di Provinsi Papua Barat sepanjang hari, Rabu (7/1) kemarin, diguncang lima gempa susulan berkekuatan rata-rata 5 Skala Richter (SR) setelah gempa berkekuatan 7,6 SR melanda wilayah itu pada Minggu (4/1) lalu.

Data yang diterima Koran ini menyebutkan sepanjang hari Rabu Indonesia diguncang tujuh gempa bumi yang rata-rata berkekuatan 5 SR. dari tujuh gempa itu, lima di antaranya terjadi di wilayah Papua Barat.

Gempa terjadi di Papua Barat pada pukul 22:02:45 WIB berlokasi di 0.2 Lintang Selatan (LS) – 132.98 Bujur Timur (BT) dengan kekuatan 5,4 SR dan kedalaman 25 Km serta berjarak 141 Km Barat Laut Manokwari.

Pukul 11:44:03 WIB terjadi gempa di lokasi 9.28 LS – 123.56 BT dengan kekuatan 5,1 SR dan berkedalaman 79 Km serta berlokasi di 98 km Barat Laut Kupang (NTT).

Pukul 10:43:09 WIB juga terjadi gempa lokasi 1.88 LU – 127.15 BT berkekuatan 5,3 SR dan berkedalaman 88 Km serta berjarak 124 km Barat Laut Ternate (Maluku Utara)

Gempa terjadi di Papua Barat pukul 09:54:36 WIB berlokasi di 0.63 LS – 133.24 BT dengan kekuatan 5,4 SR dan berkedalaman 10 Km serta berjarak 95 Km Barat Laut Manokwari.

Pukul 05:47:33 WIB gempa terjadi pada lokasi 0.48 LS – 132.53 BT dengan kekuatan 5,0 SR dan pada kedalaman 10 Km serta berada di 143 Km Timur Laut Sorong.

Sebelumnya, pukul 03:12:13 WIB gempa terjadi di lokasi 0.82 LS – 133.20 BT dengan kekuatan 5,6 SR dan pada kedalaman 20 Km serta berada di 96 km Barat Laut Manokwari.

Sedangkan pukul 02:56:26 WIB gempa terjadi di 0.52 LS – 132.97 BT dengan kekuatan 5,5 SR dan pada kedalaman 10 Km yang berjarak 127 km Barat Laut Manokwari.

WARGA MASIH MENGUNGSI
Dari Manokwari dilaporkan, sebanyak 17.499 jiwa yang seluruhnya penduduk Kabupaten Manokwari (Papua Barat) masih mengungsi akibat rumah mereka rusak dan sebagian masih trauma, mereka tersebar di 11 lokasi, termasuk di Kodim, gedung olahraga dan gedung-gedung lainnya.

Pemda Provinsi Papua Barat bersama jajaran TNI dan Polri serta masyarakat yang dipimpin Gubernur Abraham Atururi telah mengambil langkah darurat dengan mengutamakan evakuasi dan penyelamatan korban yang terkubur di reruntuhan bangunan, pendirian posko, penyiapan lokasi pengungsian serta menyerahkan bantuan kesehatan dan bantuan pangan.

PNPB juga melakukan koordinasi bersama departemen terkait serta TNI dan Polri untuk menyalurkan bantuan. Sempat terjadi sedikit kericuhan ketika dilakukan pembagian bantuan karena masyarakat yang tidak menjadi korban ikut tinggal di tenda pengungsian dan meminta bantuan.

Bantuan disalurkan melalui mekanisme yang berlaku, yaitu permintaan bantuan diajukan kepada Satuan Koordinasi Pelaksana (Satkorlak), kemudian bantuan didistribusikan melalui Pemda kabupaten, RW dan RT.

Namun PNPB menyatakan, bantuan kemanusiaan ke Sorong tidak mungkin dilakukan melalui jalan darat sehingga harus dikirim melalui laut yang membutuhkan waktu sekitar 16 jam.

Pada Kamis (8/1), akan dikirim bantuan dari Rumah Tangga Kepresidenan berupa sembako sebanyak 12 ton untuk korban bencana di Kabupaten Sorong dan Kota Sorong menggunakan pesawat Hercules.

PRESIDEN KIRIM BANTUAN
Dari Jakarta diperoleh kabar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kembali mengirimkan bantuan kemanusiaan berupa bahan pokok, sebanyak 11 ton bagi para korban bencana gempa bumi di Kabupaten Manokwari.

Bantuan tambahan Presiden itu diberangkatkan dengan pesawat C-130 Hercules nomor penerbangan A-1312 milik Skadron Udara 32 Pangkalan Udara (Lanud) Abdurahman Saleh, dari Lanud Halim Perdanakusuma di Jakarta, Kamis (8/1) kemarin.

Hingga saat ini, telah empat kali pengiriman bantuan kemanusiaan ke Manokwari, yang berasal dari berbagai instansi seperti Departemen Sosial dan Departemen Pekerjaan Umum seberat 6,8 ton berupa lauk pauk, famili kit, tenda keluarga, tenda regu, alat penjernih air serta mobil SAR.

Sementara bantuan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) berupa tenda, tikar, makanan dan alat dapur.

Pada kesempatan terpisah Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Agustadi Sasongko Purnomo mengemukakan, gempa berskala 7,6 SR yang mengguncang Manokwari pada Minggu (4/1) juga telah mengakibatkan beberapa fasilitas, sarana serta prasarana TNI AD rusak.

“Kebetulan ada sebagian prajurit AD yang kena musibah. Beberapa rumah dan kantor kena. Jadi, kami akan berikan bantuan kesana, saat ini sedang dalam hitungan Jadi sedang dihitung bantuan yang akan dikirim,” katanya.(nas/ant)

Ditulis Oleh: Ant/Papos
Jumat, 09 Januari 2009
http://papuapos.com

January 9, 2009 0