Mansoben: Perbatasan RI-PNG Butuh Kearifan Lokal

JAYAPURA (PAPOS) -Paradigma pembangunan wilayah perbatasan RI dengan Papua Nugini (PNG) saat ini adalah pembangunan yang memiliki kearifan dan berkelanjutan. Artinya, para pembuat kebijakan dan perancang pembangunan di kawasan perbatasan antar negara ini harus memahami dan memanfaatkan potensi-potensi lokal yang tersedia di tempat tersebut,meliputi sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM).

Hal ini disampaikan Dr.J.R.Mansoben MA, pengajar Universitas Cenderawasih (Uncen) ketika membawakan makalah pada Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Penanganan Wilayah Perbatasan RI-PNG Tahun 2008 yang diselenggarakan Badan Perbatasan dan Kerjasama Daerah Provinsi Papua di Jayapura, Kamis (11/12).

Mansoben menekankan pentingnya pembasahan pembangunan di wilayah perbatasan RI-PNG pada aspek potensi SDM, yaitu unsur kearifan lokal dan kaitannya dalam pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA).

“Pemahaman ini menjadi landasan bagi perencanaan model pengembangan masyarakat yang tepat, terutama pada daerah perbatasan RI-PNG,” katanya.

Penduduk yang bermukim di daerah perbatasan dapat dikelompokkan berdasarkan beberapa hal,pertama kelompok etnik, yang terdiri dari tujuh kelompok etnik.

Berikutnya adalah wilayah pemerintahan yang tersebar dalam lima wilayah Kabupaten dan Kota yang mencakup 20 distrik. Selain itu adalah penyebaran lingkungan ekologi yang dibagi menjadi daerah dataran pantai dan daerah perbukitan.

Disusul aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan kondisi ekologi, yaitu menangkap ikan,berkebun, berburu dan meramu hasil hutan. Dalam penataan kehidupan bermasyarakat, Mansoben menjelaskan bahwa terdapat dua sistem kepemimpinan yang dianut, yaitu sistem kepemimpinan yang bersifat chieftainship (kepala suku) dan kepemimpinan bigmen (pria berwibawa).

Ciri-ciri kepemimpinan chieftainship adalah pemimpin diangkat berdasarkan ascribed status atau pewarisan dari pemimpin sebelumnya. Pemimpin yang diangkat mendapat legitimasi dari ceritera mitos nenek moyang sehingga masyarakat percaya bahwa pemimpin mereka adalah titisan atau representasi dewa.

Sedangkan kepemimpinan bigmen (pria berwibawa) adalah sistem kepemimpinan yang berdasarkan pada achievement (pencapaian) sehingga pemimpin adalah seseorang yang memiliki kualitas dan kemampuan yang termanifestasi dalam keberhasilan ekonomi, keberanian memimpin perang,mengorganisir kelompok, kearifan dan kedermawanan untuk menolong orang lain.

Walaupun banyak perbedaan antara daerah satu dengan yang lain di wilayah perbatasan, namun ada satu kesamaan dalam aktivitas ekonomi mereka, yaitu bersifat ekonomi subsistem.

Implikasinya adalah tujuan utama dari setiap aktivitas ekonomi ditujukan untuk memenuhi kebutuhan sendiri (keluarga) dan kepentingan sosial lain, seperti upacara adat.

Dalam masyarakat seperti ini, unit produksi utama adalah anggota keluarga, tujuan produksi terbatas dan tidak ada spesialisasi pekerjaan dalam suatu komunitas.

Selain itu, ketergantungan kepada SDA terutama hasil hutan dan hasil hutan bukan kayu sangat tinggi.

Berdasarkan kondisi-kondisi tersebut, Mansoben menjelaskan bahwa kebijakan pengembangan masyarakat di sepanjang daerah perbatasan RI-PNG berbasis SDA hendaknya merupakan intervensi yang memihak kepada penduduk setempat sekaligus ramah lingkungan.

Model pengembangan sebaiknya tidak berskala besar yang menggunakan teknologi canggih dan manajemen yang kompleks sebab masyarakat belum siap untuk terlibat di dalamnya.

Model pengembangan yang disarankan adalah yang berskala kecil dengan penggunaan teknologi tepat guna yang cepat dan mudah dikuasi oleh masyarakat setempat.

Model pengembangan ini dibedakan berdasarkan ekologi pantai dan dataran rendah serta untuk daerah pegunungan tinggi.

Oleh karena program-program pengembangan yang akan dilaksanakan berasal dari luar dan belum dikenal masyarakat, maka perlu dilakukan pendampingan secara utuh tanpa terputus.

“Agar proses pendampingan berjalan baik maka para pendamping harus dibekali dengan pemahaman tentang masyarakat dimana mereka akan melakukan tugasnya,” katanya.(ant)

Ditulis Oleh: Ant/Papos
Jumat, 12 Desember 2008

December 13, 2008 0

Tahun Depan 708 Pelintas Batas Kembali ke Papua

JAYAPURA-Sebanyak 708 orang pelintas batas yang merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) yang menyeberang ke negara tetangga Papua New Guinea (PNG) rencananya akan dipulangkan pada tahun 2009.

Kembalinya para pelintas batas tersebut ke pangkuan NKRI menurut Kepala Badan Perbatasan Provinsi Papua, Berty Fernandes, merupakan upya yang dilakukan

Pemprov Papua dan pemerintah pusat. “Bukan hanya pemerintah daerah, pemerintah pusat lebih berperan untuk mengembalikan pelintas batas dari negara lain,” kata Kepala Badan Perbatasan Provinsi Papua, Berty Fernandes kepada Cenderawasih Pos, Jumat (12/12).

Dikatakan, dari berbagai informasi yang dihimpun pemerintah, jumlah pelintas batas yang berada di negara tetangga sekitar 25 ribu hingga -28 ribu orang.

Namun sejak 1984 hingga 2005 pemerintah RI telah mengembalikannya ke Papua sekitar 15 ribu orang. “Sisanya yang belum kembali akan diupayakan agar segera bergabung dengan saudara-saudaranya yang ada disini,”jelasnya.

Diungkapkan, meski umumnya masyarakat di Indonesia merayakan ntal bersama keluarga seperti yang terjadi di daerah-daerah lainnya yang mulai terlihat orang-orang pulang kampung, namun untuk pelintas batas masih belum ditemui adanya eksodus besar-besaran masuk ke Papua.

Kendati begitu, Berty Fernandes tidak menepis bahwa ada beberapa orang pelintas batas yang jumlahnya sekitar 10 sampai 20 orang yang pulang ke Papua mulai awal Desember ini. “Perayaan Natal ini belum ada lonjakan, kalau pun ada jumlahnya tidak lebih dari 20 orang,”terangnya.

Untuk masalah pelintas batas, agar tidak menjadi masalah, baik itu masalah kepulangan maupun penanganannya, menurutnya kedepan pemerintah daerah bersama pemerintah pusat akan mensinkronkan hal-hal yang berkaitan dengan para pelintas batas khususnya di wilayah RI-PNG.

Diharapkan, kepulangan para pelintas batas ke wilayah RI bukan menjadi beban pembangunan pada daerah yang didatanginya, melainkan kepulangan mereka dapat memagari integritas nasional, meningkatkan pertumbuhan ekonomi bahkan meningkatkan citra bangsa.(api)

December 13, 2008 0

Dana Otsus 2,609 Trilyun: Masyarakat Papua Menggugat

GUGAT : Kebangkitan masa rakyat pribumi Papua menggugat Otonomi khusus (Otsus) di gedung Majelis Rakyat Papua (MRP), beberapa waktu lalu

JAYAPURA (PAPOS) –Dana Otonomi Khusus (Otsus) tahun 2009 sebesar 2,609 Trilyun mengalami penurunan 27,3 persen dibanding tahun 2008 sebesar 3,950 Trilyun, atau Besarnya setara 2 persen DAU (Dana Alokasi Umum).

Demikian pidato Gubernur provinsi Papua dalam pidato pengantar Gubernur Papua yang disampaikan wakil Gubernur Papua Alex Hesegem SE tentang penyampaian nota keuangan dan rancangan pendapatan dan belanja daerah provinsi Papua tahun 2009 di ruang sidang DPRP, Jumat (12/12). Sedangkan kontribusi dana otsus menurut Gubernur terhadap total pendapatan daerah mencapai 49 persen. Adapun kata Gubernur dana otsus dialokasikan antara laian dana bantuan pemabngunan kampung (dana respek) sebesar Rp 320 Milyar. Bantuan program pembangunan daerah 8 kabupaten pemekaran baru Rp 101,914 milyar. Porsi kabupaten dan kota se-provinsi Papua sebesar Rp 1,32 trilyun atau 60 persen. Sedangkan untuk membiayai urusan pemerintah yang bersifat wajib dan pilihan sesuai amanat UU nomor 21 tahun 2001 tentang otsus bagi provinsi Papua sebesar Rp 875,152 milyar atau 40 persen.

Komponen pendapatan dari tambahan infrastruktur dalam rangka otsus mengalami peningkatan sebesar 142 persen, 2008 sebesar Rp 330 milyar, 2009 naik menjadi 800 milyar. Dana tambahan infrastruktur terhadap total pendapatan daerah mencapai 15 persen.

‘’Dana tambahan infratruktur ini dialokasikan untuk membiayai penyelenggaraan program pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana infrastruktur yang diharapkan mampu meningkatkan aksebilitas antar wilayah di provinsi Papua,’’ katanya.

Jumlah belanja daerah mengalami penurunan sebesar 5,63 persen, dari sebesar Rp 5,448 trilyun tahun 2008 menjadi sebesar Rp 5,14 trilyun tahun 2009. Komposisi belanja daerah dengan proporsi 61,3 persen atau sebesar Rp 3,152 trilyun dialokasikan untuk belanja tidak langsung dan 38,7 persen atau sebesar Rp 1,98 trilyun untuk belanja langsung.

Berdasarkan proyeksi pendapatan dan alokasi belanja daerah sebagaimana diuraikan di atas, maka APBD provinsi Papua tahun anggaran 2009 mengalami surplus sebesar Rp 180 milyar.

‘’Surplus ini selanjutnya dialokasikan untuk membiaya beban pembiayaan daerah berupaya pembentukan dana cadangan, penyertaan modal dan lain-lain investasi ,’’tukasnya.

Dikatakan, tahun anggaran 2009 ini pemerintah provinsi Papua tetap pada fokus pada rakyat yaitu perbaikan mutu hidup manusia Papua, khususnya mereka yang bermukim di kampung-kampung terpencil, dibalik gunung-gunung yang tinggi, dilembah-lembah, didaerah berawa dan pinggiran sungai, dipesisir pantai dan dipulau-pulau.

Pada tahun anggaran 2007 hingga 2008 pemprov sudah meyalurkan dana tunai yang kita sebut block grant dan dikelola oleh rakyat Papua di kampung-kampung, melalui suatu perencenaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban oleh mereka sendiri dan dilakukan secara partisipatif.

‘’Program SKPD juga harus berorientasi dan lebih fokus pada pembangunan di kampung,’’ ujarnya. (bela)

Ditulis Oleh: Javaris/Papos
Sabtu, 13 Desember 2008
http://papuapos.com

December 13, 2008 0

Garis Perbatasan Papua–PNG Tidak Semua Dijaga Pasukan

MAGELANG (PAPOS) -Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Agustadi Sasongko Purnomo mengatakan, tidak semua garis perbatasan antara Papua dengan PNG ditempatkan pasukan pengamanan baik TNI maupun Polri karena jumlah personel yang relatif terbatas. Penegasan itu disampaikan, Jumat (12/12) kemarin, usai memimpin Penutupan Pendidikan Taruna Tingkat III Akademi Militer di Lembah Gunung Tidar Kota Magelang, Jawa Tengah.

Pasukan pengamanan perbatasan, katanya, berada di berbagai tempat yang dinilai rawan terhagap gangguan keamanan. Kendati ia tidak menyebut secara jelas daerah-daerah yang relatif rawan di perbatasan antara kedua negara itu.

“Namanya Papua itu dari ujung utara ke selatan lebih kurang seribu kilometer, pasukan kita hanya terbatas, sehingga ditempatkan di tempat rawan, di samping itu juga transportasi atau jalan yang terbatas, antarkecamatan juga pakai pesawat. Ini perlu dimaklumi sehingga tentara kita bersama Polri hanya menjaga tempat-tempat yang strategis, yang cukup rawan,” katanya.

Pada kesempatan itu Agustadi juga mengatakan, pintu perbatasan antara Papua (Indonesia) dengan Papua New Guine (PNG) dibuka setiap hari. “Perbatasan dengan PNG memang setiap hari dibuka,” jelasnya.

Setiap hari, katanya, orang dari PNG bisa belanja ke Jayapura asalkan memiliki Kartu Pelintas Batas. Apalagi, katanya, setiap hari Sabtu dan Minggu, di Wutung yang juga salah satu kawasan perbatasan antara Papua dengan PNG, dibuka pasar bagi masyarakat setempat.

“Kalau hari Sabtu dan Minggu, di perbatasan, di Wutung, itu ada pasar yang kita gelar, kita peruntukkan anggota yang ada di situ dan untuk PNG yang ingin belanja,” katanya.

Kemungkinan, katanya, harga berbagai barang kebutuhan di Pasar Wutung relatif lebih murah ketimbang di PNG. “Bebas mereka masuk yang penting ada Kartu Pelintas Batas,” katanya.(ant/nas)

Ditulis Oleh: Ant/Papos
Sabtu, 13 Desember 2008

December 13, 2008 0

Garis Perbatasan Papua

“Kalau hari Sabtu dan Minggu, di perbatasan, di Wutung, itu ada pasar yang kita gelar, kita peruntukkan anggota yang ada di situ dan untuk PNG yang ingin belanja,” katanya.

Kemungkinan, katanya, harga berbagai barang kebutuhan di Pasar Wutung relatif lebih murah ketimbang di PNG. “Bebas mereka masuk yang penting ada Kartu Pelintas Batas,” katanya.(ant/nas)

Ditulis Oleh: Ant/Papos
Sabtu, 13 Desember 2008

December 13, 2008 0

Mantan Menlu Inggris Menandatangani Deklarasi Papua Barat

Deklarasi Papua Barat (West Papua Declaration) yang disiapkan Free West Papua Campaign, London, Inggris menuntut sebuah pengulangan Penentuan Pendapat Rakyat berdasarkan prinsip-prinsip HAM dan Demokrasi universal telah ditandantangani oleh Mantan Menlu Inggris Rt Hon. John Battle M.P. yang pada tahun 2000 memberikan sebuah pidato yang cukup jelas untuk sikap negeri itu terhadap kondisi HAM di Papua Barat.

Info selengkapnya dalam versi Inggris di http://freewestpapua.org, http://infopapua.org dan http://www.westpapua.net

December 11, 2008 0

Tuntaskan Akar Konflik Pelanggaran HAM

ORASI : Massa yang menamakan diri AMAK saat melakukan orasi di depan Kantor Pos Abepura dalam rangka memperingati hari HAM

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Papua dalam hal ini diwakili Gubernur Papua Barnabas Suebu, DPR Papua, MRP dituntut segera menyelesaikan akar konflik pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di tanah Papua.

TUNTUTAN terhadap pemerintah untuk menyelesaikan konflik pelanggaran HAM ini disampaikan oleh puluhan massa yang mengatasnamakan diri sebagai Aliansi Mahasiswa Anti Kekerasan (AMAK) ketika melakukan orasi di depan kantor Pos Abepura, Rabu (10/12) kemarin.

“Pemerintah Pusat, Gubernur, PDR Papua dan MRP harus duduk satu meja dengan masyarakat adat dan masyarakat Papua untuk menyelesaikan akar konflik dalam suatu komisi kebenaran dan rekonsiliasi dan harus dibentuk sesuai dengan amat UU nomor 21 tahun 2001 tentang semangat rekonsiliasi Nasional antara rakyat Papua dan bangsa Indonesi,” ujar Zakarias Horota, Sekjen Forum Pemuda Pelajat dan Mahasiswa Papua (FPPMP) yang memimpin jalannya orasi saat ditemui wartawan ditengah-tengah aksi orasinya.

AMAK juga mengharapkan pemerintah segera menyelesaikan seluruh pelanggaran-pelanggaran HAM sejak Papua diintegrasikan ke dalam NKRI tanggal 1 Mei 1963 hingga tahun 2008 yang telah melahirkan banyak kasus pelanggaran HAM ditanah Papua.

Dalam orasi yang dilakukan semala kurang lebih satu jam mulai pukul 10.15 WIT hingga pukul 11.12 WIT massa yang terdiri dari kaum laki-laki membawa beberapa poster dan satu buah spanduk yang bertuliskan tentang awal terjadinya konflik pelanggaran Ham di tanah Papua.

Dalam poster-poster yang dibawa massa antara lain bertuliskan ‘Aneksasi sejarah Papua ke Indonesia adalah sejarah pelanggaran HAM berat, Referendum solusi terbaik bagi rakyat Papua, Papua zona darurat orang asli Papua dalam bahaya militerisme, massa juga menuliskan tentang Otsus yang dianggap gagal karena tidak mampu menjawab hak-hak orang Papua.

“Otsus sama sekali tidak berguna bagi masyarakat Papua karena tidak berhasil menjawab hak-hak kami rakyat Papua, untuk itu kembalikan Otsus kami rakyat Papua tidak membutuhkan Otsus,” kata Yohanes Akwan salah satu anggota AMAK ketika melakukan orasi.

Massa juga meminta kepada pihak aparat agar segera menangkap elit-elit pilitik Papua karena menurut mereka kaum elit politok Papua seperti Tumbeanal, Thaha Al Hamid dan Forcorus yang merupakan pemimpin bangsa Papua yang telah memainkan elit politik ditanah Papua sendiri.

“Mereka-mereka ini yang harus ditangkap, karena mereka yang telah memainkan politik itu sendiri dan bukan para mahasiswa yang harus ditangkap seperti Buhtar Tabuni,” lanjut dia.

Orasi yang dipimpin Zakarias Hororta ini juga ditandai massa dengan membawa dua buah peti mayat dan gambar Theys Aluay dan Arnold AP, dimana kedua peti mati tersebut melambangkan matinya konflik pelanggaran Ham ditanah Papua yang dialami oleh Theys dan Arnold.

Ditengah-tengah melakukan orasi massa AMAK juga mendapatkan dukungan dari seorang mama-mama yang tiba-tiba datang sembari meneriakan ‘Pemer intah segera tuntaskan kasus pelanggran HAM Papua, hentikan militerisme serta mama-mama Papua tidak ingin melahirkan anak-anak yang pada akhirnya bisa dibunuh begitu saja.

Orasi yang dilangsungkan di depan kantor Pos Abepura ini meski di depan jalan umum namun tidak membuat arus lalu lintas menjadi macet serta tidak ada pengawalan khusus dari pihak aparat, aksi terus berjalan aman dan damai hingga akhirnya tepat pada pukul 11.12 WIT massa pun membubarkan diri dengan aman dan damai.

Sementara di Sentani, (lengkapnya baca di halaman 3) ribuan massa memperingati hari Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) International dengan pameran yang berisikan foto-foto tentang berbagai bentuk pelanggaran HAM di Papua sejak tahun 1963 hingga sekarang dilapangan sepak bola tepatnya dibelakang makam Theys.(**)

Ditulis Oleh: Lina/Papos
Kamis, 11 Desember 2008
http://papuapos.com

December 11, 2008 0

Deplu Puji Sikap Provinsi Papua

JAYAPURA (PAPOS) -Departemen Luar Negeri memuji sikap pemerintah otonomi khusus Papua, yang selalu berkonsultasi bila menjalin hubungan dengan pihak luar negeri.

“Sikap pemerintah Papua dalam menjalin hubungan dengan luar negeri perlu dihargai, karena selalu berkonsultasi dengan Deplu,” kata Kepala Sub-Direktorat Mekanisme Hak Sipil dan Politik, Diana Emilla Sari Sutikno, dalam seminar di Jayapura pada akhir pekan lalu. Seminar itu, yang dihadiri pengamat dan pejabat Papua, diprakarsai Departemen Luar Negeri untuk memaparkan hasil kaji lapangan 15 peserta Sekolah Staf dan Pimpinan Luar Negeri.

Kaji lapangan di Papua dan Vanimo, Papua Nugini, dari 30 November hingga 7 Desember 2008 tersebut dipimpin direktur sekolah tersebut, Jonny Sinaga.

Diana dalam paparannya mengungkapkan bahwa ada kalangan pemerintah propinsi berusaha menjalin hubungan langsung dengan negara asing tanpa berkonsultasi dengan pemerintah pusat.

Ia menilai langkah semacam itu menunjukkan sikap eforia dari kalangan pejabat propinsi dalam menerapkan Undang-Undang Otonomi Daerah. “Padahal, langkah tersebut benar-benar menyalahi undang-undang itu, yang salah satu pasalnya tidak membolehkan pemerintah propinsi menjalin hubungan langsung dengan negara asing,” kata dia seperti dilansir dari Antara, tadi malam.

Diana mencontohkan, ada kerajaan di Indonesia yang mengadakan perwakilan di Trengganu, Malaysia, dengan nama Konsulat Jenderal. Padahal, katanya, konsulat jenderal dalam terminologi diplomatik adalah suatu perwakilan negara, yang mengemban misi diplomasi di negara sahabat.

Langkah seperti itu pernah dilakukan kalangan pengusaha Papua dengan mengadakan Kantor Perwakilan Papua di Beijing, Cina. Tapi belakangan, setelah berkonsultasi dengan departemen luar negeri, pengusaha Papua menyadarinya dan mengganti nama dan kini kedudukannya berada di bawah koordinasi kedutaanbesar Indonesia Beijing.

Pengadaan perwakilan Papua itu sebetulnya baik, yaitu untuk menarik pemodal Cina guna menanamkan modal di Papua, tapi nama perwakilan itu kurang tepat ditilik dari terminologi diplomatik, kata Diana.

Sementara itu, Gubernur Papua Barnabas Suebu SH menyatakan juga selalu berkonsultasi dengan departemen luar negeri bila melakukan hubungan dengan lembaga antarbangsa untuk kepentingan Papua.

Dalam pertemuan dengan sejumlah wartawan dari Jakarta di kantornya pada pekan lalu, Gubernur Suebu, yang juga mantan dutabesar Indonesia untuk Meksiko, menceritakan kerap berkunjung keluar negeri untuk bertemu dengan berbagai pejabat pemerintah terkait, di samping warga Papua, yang anti-pemerintah Indonesia, di luar negeri, dengan tujuan menjelaskan kepada mereka mengenai perkembangan terkini Papua.

Di sisi lain, untuk memperkuat diplomasi Indonesia di fora internasional, terutama masalah menyangkut Papua, departemen luar negeri menempatkan diplomatnya, Berty Fernandez, di Papua.
Tugas utama Berty adalah membuat laporan kepada Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda mengenai perkembangan terkini papua, sebagai bahan diplomasi Indonesia di fora internasional. Berty dipercaya pemerintah Papua selaku Kepala Kerjasama Perbatasan Papua-Papua Nugini.(nas)

December 9, 2008 0

Tragedi Abe Berdarah Diperingati Dengan Orasi

JAYAPURA-Puluhan massa yang tergabung dalam Solidaritas untuk Korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), Minggu (7/12) memperingati Kasus Abepura berdarah yang terjadi 7 Desember 2000,

Peringatan yang berlangsung di lingkaran Abepura yang berlangsung dari pukul 16.00 hingga 18.15 WIT, diisi dengan orasi serta penyalaan obar yang dilakukan oleh 8 orang. Dalam orasi yang dilakukan secara bergantian, pada intinya mereka menyayangkan belum adanya keadilan terhadap para korban tragedi 8 tahun yang lalu.

Sementara itu pnanggungjawab kegiatan Penehas lokbere dalam orasinya menyatakan, dalam dalam putusan sidang di Makassar (8-9) 2005, majelis hakim mengabaikan hal-hal subtansial dalam upaya penegakan keadilan dan tidak mengakomodir hak-hak korban untuk mendapatkan keadilan.

Dalam kesempatan itu massa yang tergabung dalam Solidaritas Untuk Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) menyampaikan 4 poin pernyataan sikap yaitu pertama mendesak DPRP bersama Gubernur segera membuat Perdasus tentang hak reparasi dan perlindungan bagi korban pelanggaran HAM di Tanah Papua. Kedua segera membentuk pengadilan HAM di Papua.

Ketiga mendesak pemerintah pusat untuk memberikan kewenangan penuntutan kepada perwakilan Komnas HAM di Papua dan Keempat mendesak DPRP dan MRP untuk mendorong sebuah evaluasi resmi atas kebijakan keamanan di Papua, menolak pasukan organik dan non organik serta rasionalisasi jumlah Aparat organic (TNI/Polri) di tanah Papua.

Setelah membacakan pernyatakan sikapnya, sekitar pukul 18.15 WIT, massa meninggalkan lingkaran Abepura. (cr-153).

December 9, 2008 0

Proses Hukum Buchtar Tabuni Dapat Dukungan

JAYAPURA-Proses hukum terhadap Buchtar Tabuni, Ketua IPWP yang disangka melakukan tindakan makar dan penghasutan oleh penyidik Direktorat Reserse dan Kriminal Polda Papua, didukung oleh tokoh masyarakat, kepala-kepala suku Rukun Keluarga Jayawijaya di Jayapura dan Ketua Mahasiswa Jayawijaya di Jayapura.

Dukungan ini, disampaikan langsung kepada Direktur Reserse dan Kriminal Polda Papua, Kombes Pol Drs Paulus Waterpauw yang menemuinya di Gedung Ditreskrim Polda Papua, Sabtu (6/12) kemarin.
Mereka adalah Kepala Suku RKJ di Jayapura, Rayon Jayapura Utara, Bion Tabuni, Kepala Suku RKJ Jayapura Selatan, Bani Tabuni, Thomas Wenda Tokoh Masyarakat Jayawijaya, Alberth Tabuni aktivis mahasiswa dan Ketua Mahasiswa Jayawijaya di Jayapura, Sem Tabuni.

Usai bertemu dengan Direskrim Paulus Waterpauw, Ketua Mahasiswa Jayawijaya di Jayapura, Sem Tabuni mengatakan bahwa pihaknya sangat mendukung upaya Polda Papua untuk melakukan proses hukum terhadap Buchtar Tabuni.

“Kami sangat mendukung proses hukum terhadap saudara kita, Buchtar Tabuni. Karena yang jelas apa yang disangkakan terhadapnya adalah menentang pemerintahan yang sah,” kata Sem Tabuni kepada wartawan.

Menurutnya, apa yang disangkakan penyidik Ditreskrim Polda Papua terhadap Buchtar Tabuni sudah jelas masuk ke wilayah hukum, bukan politis. Untuk itu, pihaknya meminta agar hal tersebut, perkara pidana atau hukum, dibawa atau dipolitisir ke wilayah politik. “Ini selalu dipolitisir, karena yang jelas itu melawan hukum. Sebaiknya kita tunggu proses hukumnya berjalan, nanti terbukti bersalah atau tidak akan diketahui,” ujarnya.

Sem Tabuni mengharapkan para mahasiswa asal pegunungan tengah Papua agar dapat melaksanakan studynya hingga selesai, apalagi harapan orang tua di tengah keterbatasan dana agar anaknya lulus menjadi sarjana. “Orang tua pasti akan kecewa, jika mendengar anaknya diproses hukum,” ujarnya.
Sem Tabuni menyarankan agar mahasiswa lebih fokus untuk kuliah, bukan demonstrasi apalagi ada cara-cara yang bermartabat misalnya dengan dialog bersama intansi terkait seperti Kapolda Papua atau DPRP dan tidak perlu ada pengerahan massa. “Tak perlu kerahkan massa untuk demo minta Buchtar dibebaskan tanpa syarat, itu tidak masuk akal,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala Suku RKJ Rayon Jayapura Utara, Bion Tabuni menambahkan pihaknya juga mendukung proses hukum terhadap Buchtar Tabuni tersebut. “Kami mendukung penegakan hukum terhadap Buchtar Tabuni, nanti akan diketahui ia salah atau tidak,” ujarnya.

Menurutnya, jika yang bersangkutan tidak bersalah, tentu akan dibebaskan, sehingga ia meminta agar Buchtar Tabuni kooperatif dengan polisi, apalagi masyarakat juga ingin tahu proses hukum terhadapnya.

Sebagai orang tua, Bion Tabuni mengingatkan agar para mahasiswa asal Jayawijaya untuk fokus mengikuti pendidikan, bukan ikut-ikutan demo. “Itu kurang bagus, akan menghambat belajar, apalagi orang tua tentu ingin melihat anaknya lulus kuliah dan berhasil mendapatkan pekerjaan,” imbuhnya. (bat)

December 9, 2008 1