Ancaman masyarakat Papua dan Papua Barat untuk lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

Catatan:
Yang benar saja Jimmy, kalau mau posisi pimpinan DPR di tempatmu, kasih tahu aja, jangan memperalat aspirasi murni bangsamu. Itu lagu lama!!!!
——————

[JAKARTA] Ancaman masyarakat Papua dan Papua Barat untuk lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), jika Undang-Undang (UU) Pornografi yang disahkan DPR tidak dibatalkan demi hukum, adalah serius. Sementara itu, masyarakat Nusa Tenggara Timur (NTT), Bali, dan Sulawesi Utara, juga menyatakan penolakan keras atas UU yang dipaksakan tersebut.

Ketua DPRD Papua Barat, Jimmy Demianus Ijie yang bersama dengan 40 pimpinan denominasi gereja se-Papua Barat, ketika menemui pimpinan Dewan Perwakilan daerah (DPD) di Senayan, Jakarta, Selasa (4/11) menegaskan, rakyat di daerahnya tetap berkeras UU Pornografi itu, karena sejak awal sudah ditentang. Menurutnya, masyarakat Papua dan Papua Barat akan menggunakan UU 21/2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua untuk menolak berlakunya UU Pornografi itu.

“Rakyat Papua serius dan bertekad memisahkan diri, jika UU tersebut dipaksa untuk diberlakukan secara nasional. Jangan buat kami berpikir ulang. Kami rindu Republik yang bisa mengakomodasi semuanya, tapi kalau disakiti, lebih baik kami berpisah saja,” tegas Jimmy ketika diterima Wakil Ketua DPD, Laode Ida.

Mereka pun bertekad untuk tidak ikut menggunakan hak pilihnya atau minimal tidak memboikot partai politik dan calon presiden yang mendukung UU Pornografi tersebut dalam pPemilu 2009 mendatang, jika pemerintah mengabaikan seruan mereka tersebut. “Ini seolah-olah ada upaya sadar atau tidak untuk menyuruh orang Papua keluar dari NKRI,” tegas Pdt Bram Mahodoma.

Pernyataan masyarakat Papua Barat tersebut juga disampaikan ketika bertemu dengan Ketua DPR, Agung Laksono, Senin (3/11). Ketua Delegasi Andrikus Mofu mengatakan, UU Pornografi kalau diberlakukan sangat mengancam kebinekaan Indonesia dan berpotensi menimbulkan konflik vertikal maupun horizontal.

Jimmy menyatakan, kalau menyimak UU Pornografi, hampir seluruh aktivitas budaya masyarakat Papua khususnya kawasan pegunungan tengah dan pedalaman bisa masuk dalam kategori porno aksi, karena memiliki kebudayaan dengan busana minim. “Jadi, kalau UU Pornografi diberlakukan, semua orang Papua bisa terancam masuk penjara karena tak bermoral dan melanggar UU,” kata Jimmy.

Batal Demi Hukum

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VIII DPR, H MH Said Abdullah dari daerah pemilihan, Sumenep, Madura, Jawa Timur yang dihubungi SP, Rabu (5/11) pagi menegaskan, bukan sekadar secara prosedural, tetapi subtansial UU Pornografi bertentangan dengan konstitusi. Karena itu, demi hukum dan tegaknya konstitusi, UU Pornografi harus dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

“Suatu fakta bahwa penolakan dari masyarakat itu muncul di berbagai daerah baik di Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Utara, Bali, Sulawesi Utara, DI Yogyakarta, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Tengah, dan Papua. Penolakan atas UU itu, bukan hanya ditolak dari Timur, tapi juga ditolak di pusat kekuasaan, bahkan kalau mau jujur, dari sisi pendekatan agama, justru yang menolak mayoritas beragama muslim,” tegas Ketua Umum Baitullah Muslimin Indonesia (BMI) ini.

Terkait dengan itu, ratusan warga yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Sulut, dari berbagai elemen, dan ormas, Selasa (4/11) melakukan aksi unjuk rasa di Kantor DPRD dan Gubernur Sulut. Aksi damai itu sebagai penolakan UU Pornografi. Benny Ramdhani Ketua Pemuda Ansor Sulut yang turut dalam berunjuk rasa mengatakan, ditetapkannya UU Pornografi itu, melecehkan masyarakat Sulut.

Dari Jayapura, Papua dilaporkan, Ketua Pemerintahan Dewan Adat Papua (DAP), Fadhal Alhamid, dan ketua DPR Papua, Jhon Ibo kembali menegaskan penolakan atas UU Pornografi tersebut. “Orang banyak mengatakan tanpa Papua, Indonesia belum sempurna. Tapi, kini Indonesia justru mengorbankan Papua, ” tegasnya.

Sementara itu, Forum Masyarakat Nusa Tenggara Timur (NTT) Anti Undang-Undang (UU) Pornografi mendukung seruan Gubernur Frans Lebu Raya, untuk menolak pemberlakuan UU Pornografi di provinsi itu.

Sedangkan, Komponen Rakyat Bali (KRB) akan mengajukan uji materi (yudicial review) kepada MK. Langkah ini sebagai bentuk perjuangan rakyat Bali sekaligus membela pemimpin Bali (Gubernur dan Ketua DPRD) yang juga telah menolak UU Pornografi itu.

“Kita akan tempuh semua jalur legal. Terkecuali, yudicial review ditolak MK, barulah kita melakukan pembangkangan sipil,” tandas Wayan Juniartha, pentolan KRB Senin (3/11). [ASR/136/120/137/154/M-15]

November 5, 2008 0

Massa Nyaris Bentrok, Tuding DPRP Sahkan Militer Masuk Papua

Sengatan matahari siang membuat massa Koalisi Peduli Ham Papua KPHP, yang tengah melakukan aksi demo di gedung DPRP, Senin (3/11) kemarin, nyaris tak terkendali, pasalnya massa dibiarkan begitu saja selama hampir sekitar 30 menit di plataran parkir gedung DPRP.

MELIHAT massa massa sudah mulai emosi, Kaur Dalmas Polresta Jayapura Ipda Piliphus Halitopo dihadapan massa meminta agar jangan emosi dan hindari bentrok. Karena kekerasan tidak akan menyelesaikan masalah.
‘’Adek-adeku tidak bisa memaksakan kehendak kepada polisi, sebagai kaum intelektual harus lebih bersabar. Kami dari aparat kepolisian tidak punya masalah dengan adek-adek mahasiswa. Jadi jangan memaksakan kehendak, karena kibatnya bisa fatal,’’kata Halitopo.

Nasehat Halitopo yang juga selaku kepala suku Pegunungan ini direspon baik oleh massa, sehingga massa mundur.’’ Kami juga tahu etika, kami sebagai kaum intelektual tidak mungkin sampai mendobrak pintu. Aspirasi ini akan kami sampaikan dengan tenang dan secara santun kebapak-bapak dewan,’’ kata salah seorang massa yang disambut yel…

Kesabaran massa tidak sia-sia, sekitar pukul 12.35 Wit ketua DPRP Drs. John Ibo, MM bersama ketua komisi C Yan Ayomi, S.Sos, ketua komisi B Paulus Sumino, MM, sekretaris komisi A DPRP Yanni dan staf DPRP Rudolf Morin turun menemui massa. Kedatangan pimpinan DPRP ini disambut baik oleh massa dengan menyampaikan orasinya. Dalam orasinya kordinator Koalisi Peduli HAM Papua, Buchtar Tabuni mempertanyakan apakah APBD Papua disahkan untuk masuknya militer di Papua.

Sebab saat ini menurutnya, basis militer ada dimana-mana. Apakah tidak lebih baik uang pembangunan pos-pos itu dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua.

Untuk itu, massa meminta ke DPRP agar bersedia memfasilitasi Koalisi Peduli HAM Papua duduk bersama dengan Kapolda, Pangdam dan Pemerintah. Kehadiran pemerintah sangat penting untuk memberikan penjelasan, jika memang DPRP tidak pernah menyetujui masuknya militer ke Papua.

Usai mendengar aspirasi massa, ketua DPRP Drs. John Ibo, MM menyebutkan bahwa tidak ada kebijakan dari DPRP untuk mendatangkan TNI ke Papua. ‘’Kebijakan itu tidak ada. Hanya euporia yang ada, gerakan menakut-nakuti rakyat,’’ kata Ibo.

Bahkan politisi ulung Golkar ini menyatakan kesiapan DPRP untuk memfasilitasi pertemuan koalisi dengan Pangdam dan Kapolda untuk berbicara dari hati ke hati. Namun demikian ketua DPRP tidak bisa memastikan kapan akan dilakukan pertemuan karena ini menyangkut waktu. Apalagi dua lembaga itu berbeda.

’’ Kita akan usahakan secepatnya dengan terlebih dahulu melakukan koordinasi masalah waktu dengan Kapolda dan Pangdam,’’ kata Ibo seraya menugaskan komisi A DPRP yang diwakili sekretaris komisi A DPRP Yanni segera melakukan kordinasi dan mencari waktu yang tepat kapan bisa dilakukan pertemuan.

Jawaban yang disampaikan oleh ketua DPRP kurang memuaskan massa, sehingga massa minta agar ketua serius dan memastikan kapan waktunya, bila perlu minggu ini sudah ada pertemuan.
Jika tidak, kata Buctar setelah aspirasi disampaikannya dan diterima ketua DPRP, massa akan datang lebih bsar dari yang hadir sekarang. ’’ Kami berikan waktu sebelum tanggal 13 November sudah harus ada pertemuan Koalisi, Kapolda dan Pangdam dan kami akan lengkapi semua data-data terkait terjadinya kekerasan yang dilakukan militer ke masyarakat.Usai menyampaikan aspirasi, massa kembali kerumah- masing-masing tanpa ada keributan. (**)

Ditulis Oleh: Javaris/Papos
Selasa, 04 November 2008
http://papuapos.com

November 4, 2008 0

Polda Kirim Penyidik Ke Wamena

WAMENA (PAPOS) – Pasca bentrok antara oknum TNI dan oknum Polri, situasi kota Wamena dan sekitarnya aman dan kondusif ditandai aktifitas warga masyarakat tetap berjalan normal seperti biasa.
Hal ini sesuai komitmen TNI dan Polri sama-sama menjaga situasi daerah agar tetap aman dan terkendali seperti dijelaskan Pangdam XVII Cenderawasih Mayjen TNI A.Y. Nasution dan Kapolda Papua, Irjen Pol Drs. Bagus Ekodanto. Kapolda Papua Irjen Pol. Drs. Bagus Ekodanto menegaskan kepada wartawan di Wamena bahwa akan menyelesaikan masalah ini secara tuntas. “Untuk oknum anggota Polri dan TNI yang terlibat, tetap akan menjalani proses hingga ke pengadilan, dan ini telah mejadi komitmen bersama kami“ tegas Ekadanto.

Akibat bentrok pada Sabtu (1/11) dini hari itu , salah satu anggota TNI Prada Lamek, mengalami luka tembak di bagian pantat kini sedang menjalani perawatan secara intensif dan sudah mulai berangsur-angsur sembuh.

Satu anggota TNI hingga kini masih belum diketahui keberadaannya dan masih dalam pencaharian. Anggota Brimob Brigpol Erik Alfons mengalami luka pada bagian belakang kepala, siku tangan kiri dan pinggang bagian belakang, Briptu Jusman mengalami luka di tangan kiri.

Sementara itu, Dir Reskrim Polda Papua Kombes Pol Drs Paulus Waterpauw melalui Plh AKBP Bonar Sitinjak SH mengatakan, sebagai bentuk keseriusan Polda Papua untuk menindaklanjuti kasus ini, pihaknya mengirim 6 penyidik dibac-up POM ke Wamena.

Selain itu pihaknya kata Bonar juga sudah dilakukan pemeriksaan terhadap 8 saksi dari personil Brimob.” Enam penyidik yang dikirimkan diantaranya 3 perwira,” ujarnya kepada wartawan, Senin (3/11) kemarin di Mapolda Papua.

Keberangkatan enam penyidik ini nantinya akan berkoordinasi dengan Polres Jayawijaya. Bahkan, enam penyidik Dit Reskrim bersama penyidik Polres Jayawijaya akan bergabung dengan POM TNI dari Kodam XVII/Cenderawasih.

Disinggung hal apa saja yang ditanyakan kepada 8 saksi, Bonar menjelaskan, sekitar kejadian tersebut tentunya. ” Pertanyaan sifatnya tidak jauh kaitaannya dengan bentrok di Wamena,” jelasnya.(iwan/feri)

Ditulis Oleh: Iwan/Feri/Papos
Selasa, 04 November 2008
http://papuapos.com

November 4, 2008 0

Stop Praktek Militer ke Papua

JAYAPURA (PAPOS) – Ratusan massa yang mengatasnamakan Koalisi Peduli HAM Papua (KPHP), Senin (3/11) kemarin, melakukan aksi demo di gedung DPRP mempersoalkan pengiriman aparat TNI ke Papua.
Pertanyaan itu disampaikan koordinator aksi demo Buchtar Tabuni dalam orasinya, sekaligus mendesak DPR Papua memfasilitasi pertemuan mereka dengan Polda Papua dan Kodam XVII/Cenderawasih. Kehadiran pasukan TNI melalui pengiriman secara besar-besaran ke ranah Papua kata Buthar Tabuni dapat meresahkan masyarakat, khususnya masyarakat yang tinggal di kampung-kampung.

Kendati diterpa mentari yang cukup menyengat serta mendapat pengawalan dari petugas kepolisian, tetapi semangat massa untuk menyampaikan aspirasinya tidak surut.

Massa secara bergantian menyampaikan orasinya sambil menunggu kehadiran anggota DPRP untuk menerima aspirasi mereka. Dalam melakukan aksi demo kali ini sedikit beda bila dibandingkan aksi-aksi demo yang dilakukan massa sebelumnya ke DPRP.

Yakni massa selalu membawa spanduk ukuran besar dan pamplet ukuran kecil dari karton disertai dengan kritikan, namun kali ini massa hanya membawa satu spanduk ukuran 1 meter kali 3 meter dengan bertuliskan ‘Stop Praktek Militer, Buka Ruang Demokrasi bagi Papua,’’.

Ditengah sengatan sinar mentari siang massa nyaris tegang, karena setelah ditunggu 30 menit tak seorangpun anggota DPRP yang bersedia turun menemui massa dipelataran parkir DPRP.

Tak pelak saat orasi, massa diminta berdiri untuk bersiap-siap mendobrak dan masuk ke kantor DPRP yang saat itu pintu utama masuk mendapat penjagaan ketat dari aparat kepolisian.

Selain itu massa juga melampiaskan kekecewaanya telah memilih anggota DPRP, bahkan massa mengancam untuk memboikot pemilu 2009 mendatang.’’Saya minta semua massa tenang jangan mudah terpengaruh oleh hasutan yang tidak bertanggungjawab, sebagai kaum intelektual, kita datang untuk menyampaikan aspirasi bukan membuat keributan, karena itu pak Polisi, orang-orang yang berada diluar massa agar disuruh pulang untuk menghindari-hal-hal yang tidak diinginkan,’’ kata salah seorang massa dalam orasinya.(bela)

Ditulis Oleh: Javaris/Papos
Selasa, 04 November 2008

November 4, 2008 0

Indonesia Harus Menyapa Hangat PNG

JAKARTA (PAPOS) -Anggota Komisi I DPR RI, Hajriyanto Yasseir Thohari (Fraksi Partai Golkar), di Jakarta, Minggu, mengingatkan Indonesia seharusnya lebih menyapa hangat negara tetangga dekat di bagian timur, yaitu Papua New Guinea. “Apalagi Indonesia menghadapi persoalan Organisasi Papua Merdeka (OPM). Pasalnya, PNG selama ini menunjukkan komitmennya yang sangat konsisten untuk mendukung keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” katanya di Jakarta, Minggu (2/11) kemarin..

Hajriyanto Thohari juga mengungkapkan, dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi I DPR RI dengan Menteri Luar Negeri (Menlu) RI, N Hasan Wirayuda, beberapa waktu lalu, ia menyampaikan imbauan agar Menlu RI dan DPR RI memperbanyak kunjungan resmi serta silaturahmi persahabatan dengan PNG.

“Bahkan saya mengimbau Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono untuk melakukan kunjungan resmi kenegaraan ke PNG. Adalah sangat aneh jika Presiden RI dan Wakil Presiden RI telah melakukan kunjungan ke berbagai negara dunia, tetapi justru belum pernah berkunjung ke PNG,” katanya.

Sekretaris FPG di MPR RI ini menambahkan, dalam hampir semua pertemuan Konperensi Tingkat Tinggi (KTT) ‘Pacific Island Forum’ (PIF) dan ‘South West Pacific Dialogue’ (SWPD), PNG selalu mengambil peran menentukan, sehingga dapat mempengaruhi negara-negara lain untuk tidak mengangkat isu Papua.

“Ini merupakan jasa PNG yang sangat besar. Pemerintah RI harus memberikan apresiasi terhadap PNG dengan meningkatkan hubungan yang lebih hangat dan akrab dengan negara yang berbatasan langsung dengan Provinsi Papua itu,” katanya lagi.

Perbanyak Kunjungan Resmi

Karena itu, lanjut Hajriyanto Thohari, salah satu tindakan positif ialah segera memperbanyak kunjungan resmi, apakah itu dari pihak Departemen Luar Negeri (Deplu), DPR RI khususnya Komisi I yang membidangi hubungan luar negeri, serta Presiden dan Wakil Presiden.

“DPR RI juga perlu melakukan langkah-langkah untuk memperkuat hubungan dengan PNG sebagai ‘second track diplomacy’ yang memperkuat ‘first track diplomacy’ yang dilakukan oleh Deplu,” katanya.

Juga, ia menyarankan Ketua DPR RI jangan hanya berorientasi melakukan kunjungan muhibah ke negara-negara Barat saja, melainkan harus melihat negara tetangga yang sangat dekat itu.

“Apalagi PNG menduduki posisi yang sangat penting dalam upaya menjaga keutuhan NKRI. Pemerintah sebaiknya meningkatkan dan mengembangkan hubungan bilateral dengan PNG, baik di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan,” ujarnya.

Program tukar-menukar pelajar dan mahasiswa, menurut dia, tampaknya sangat strategis untuk ditingkatkan, apalagi di era milenium baru sekarang, hubungan antarbangsa sebaiknya terus dibangun secara lebih harmonis.

“Dikatakan strategis, karena akan mempunyai dampak dan pengaruh yang sangat besar bagi terciptanya saling menghormati antara kedua negara di masa-masa yang akan datang,” katanya.

Dengan hubungan bilateral yang akrab dan hangat, ia yakin PNG akan semakin meningkatkan perannya untuk mendukung dan menghormati kedaulatan RI, karena merasa dihargai serta dihormati oleh Indonesia.

“Sekali lagi, Presiden RI, Wakil Presiden RI, dan Ketua DPR RI, tengoklah negara tetangga dekat yang sangat berperan itu dengan melakukan kunjungan resmi ke PNG. Insya Allah, akan sangat besar manfaatnya bagi RI,” katanya.(ant)

Ditulis Oleh: Ant/Papos
Senin, 03 November 2008

November 3, 2008 0

Australia Warning Warganya Berkunjung ke Indonesia

SYDNEY (PAPOS) -Australia mengeluarkan peringatan perjalanan bagi warganya yang ingin melakukan perjalanan ke Indonesia pada saat makin dekatnya waktu pelaksanaan hukuman mati terpidana Bom Bali I, Amrozi dan kawan-kawan (dkk). “Kami menganjurkan agar warga Australia mempertimbangkan kembali keinginan mereka mengadakan perjalanan ke Indonesia,” kata Menteri Luar Negeri Australia Stephen Smith dalam wawancaranya dengan televisi Nine Network yang ditangkap di Indonesia, tadi malam . “Kami juga mengarahkan ke mereka (warga Australia) agar menjauh dari lokasi yang dijadikan sebagai target serangan teroris pada masa lalu apabila mereka tetap melakukan perjalanan ke Bali atau Indonesia,” tambah Stephen Smith.

Peringatan itu dikeluarkan Australia mengingat makin dekatnya pelaksanaan hukuman mati Amrozi dkk atas keterlibatannya dalam kasus bom Bali pada tahun 2002 yang menewaskan 202 orang.

Sementara pemerintah provinsi Bali juga telah memperketat pengamanan di sejumlah kedutaan besar, lokasi yang kerap dikunjungi oleh wisatawan, pusat perbelanjaan serta pelabuhan menjelang eksekusi Amrozi dkk.

Jumlah aparat polisi tambahan yang telah dikerahkan ke jalan-jalan di Bali mencapai hingga 3.500 personil. Serangan bom Bali pertama ditargetkan ke beberapa tempat hiburan malam yang dipadati oleh sejumlah turis Barat. Serangan itu menewaskan lebih dari 160 turis asing termasuk diantaranya 88 warga Australia.(nas/detikcom)

Ditulis Oleh: Dtc/Papos
Senin, 03 November 2008
http://papuapos.com

November 3, 2008 0

Bank Indonesia Tidak Selamatkan Indover

Jakarta (ANTARA News) – Bank Indonesia akhirnya memutuskan tidak menyuntikan dana guna menyelamatkan anak usahanya, Bank Indover, dari kebangkrutan setelah dibekukan oleh pengadilan Belanda.

BI tak dapat memberikan suntikan dana karena tidak mendapat persetujuan resmi dari DPR hingga berakhirnya masa yang diberikan bank sentral Belanda 31 Oktober 2008, ungkap Deputi Gubernur Senior BI Miranda S Goeltom di Jakarta, Jumat.

Selama ini baru Komisi XI DPR yang memberikan keputusan tidak berkeberatan untuk melakukan aksi penyelamatan, namun tidak ada keputusan di paripurna DPR mengenai penyuntikan dana itu.

Sementara itu, untuk penyelesaian lebih lanjut, saat ini BI tengah bekerjasama dengan kurator yang telah ditunjuk bank sentral Belanda dalam menyelesaikan masalah ini.

Miranda menambahkan, pihaknya siap untuk diaudit, baik audit biasa maupun investegasi oleh auditor independen termasuk BPK, disamping menjanjikan untuk menyelesaikan aset perbankan nasional pada Indover yang diperkirakan mencapai jutaan dolar AS.

Deputi Gubernur BI Mulyaman D Hadad mengatakan BI membuat tim untuk mengkaji dampak kebankrutan Indover baik secara finansial maupun terhadap perbankan.

Sementara Deputi Gubernur Hartadi A Sarwono berjanji meminimalkan dampak Indover terhadap naiknya risiko Indonesia di dunia Internasional dengan memberikan informasi yang benar.

“Ini adalah masalah korporasi BI dengan anak usahanya, bukan masalah negara. Ini hanya masalah korporasi biasa,” katanya.

Bank Indover dibekukan pengadilan Belanda setelah gagal bayar sebesar 92 juta dolar AS. Sebelumnya BI, Pemerintah dan DPR membahas penyelesaian Indover yang salah satunya merancang penyelamatan melalui suntikan dana sebesar 546 juta euro.

Dalam konferensi pers itu, semua anggota dewan gubernur BI hadir.

November 1, 2008 0

34 Parpol di Tolikara Ancam Boikot Pemilu 2009

WAMENA-Jika di Kabupaten Yahukimo 19 parpol mengancam akan memboikot penyelenggaraan Pemilu (baca Cepos Rabu 29/10), hal yang sama bakal terjadi di Kabupaten Tolikara, dimana 34 parpol yang tergabung dalam Forum Lintas Parpol Kabupaten Tolikara sepakat akan memboikot penyelenggaraan pemilu 2009.

Selain mengancam memboikot Pemilu, ke 34 pimpinan parpol tersebut juga mendesak Ketua KPU provinsi Papua, Beny Sweny untuk bersikap tegas mengganti Ketua KPU Tolikara yang dinilai tidak transparan dan profesional dalam melaksanakan tugasnya selaku penyelenggara Pilkada.

Ancama pemboikotan tersebut ditegaskan Ketua Forum Lintas Parpol Amerson Wenda, S. Pd didampingi para pimpinan partai lain dalam press conference dengan wartawan di Wamena Kamis (30/10) siang.
“Tindakan yang dilakukan oleh Ketua KPUD Tolikara Iswardi CB. Parani, SE selaku penyelenggara pilkada itu sudah menyalahi aturan karena memihak parpol tertentu, selain itu yang bersangkutan masih aktif sebagai PNS. Karena itu kami minta kepada Ketua KPU provinsi segera mengganti Ketua KPU Tolikara sebelum megumumkan daftar calon tetap (DCT) legislatif,” tukas Amerson yang diiyakan pimpinan parpol yang lain.

Setelah dilakukan PAW bagi ketua KPU nanti, kami mendesak kepada ketua KPU yang baru bersama anggotanya segera membentuk panitia pengawas Pemilu (Panwaslu) yang hingga kini belum terbentuk,” ujarnya.

Sementara Ketua KPU Tolikara Iswardi CB. Parani yang ditemui koran ini menuturkan, pihaknya membantah keras adanya tudingan yang ditujukan kepada dirinya karena diduga terlibat dalam kegiatan politik salah satu partai. “Saya tidak pernah terlibat dalam kegiatan politik, saya tetap menjalankan tugas sebagaimana biasanya selaku penyelenggara Pilkada yang independent dan bersikap netral,” tegas Iswardi.

Sekedar diketahui partai yang tergabung dalam forum lintas parpol masing-masing partai hanura, partai peduli rakyat nasional, partai karya perjuangan, PNI-Marhaenisme, partai demokrasi pembaharuan, partai pemuda indonesia, PMB, PKS, PPDI, PDK, PPD, PD, PDS, PBR, PP, PM, PBN, PRN, PK, PKB, PPPI, PSI, PAN, PBB, PKPI, PIS, P.Gerindra, PNBKI, PPIB, PKPB, PB, PKNU dan PNUI. (jk)

November 1, 2008 0

MRP Prihatin Nasib Perdasus Perdasi

JAYAPURA (PAPOS) –Belum ditetapkannya Perdasus dan Perdasi membuat Ketua MRP (Majelis Rakyat Papua) Agus A Alua prihatin. Hal itu seperti diutarakannya kepada wartawan disela syukuran HUT ke-3 MRP, Jumat (31/10) kemarin.

Keprihatinan itu menurut Agus akibat kinerja Pemerintah Provinsi dan DPRP lemah, sehingga Perdasus dan Perdasi selama ini belum ditetapkan peraturan daerah khusus mengatur hak-hak dasar orang asli Papua. Syukuran HUT ke-3 MRP dihadiri Kasubdit Otsus Dirjen Otda Depdagri Safrizal, Sekda Provinsi Papua Drs Tedjo Soeprapto, Pangdam XVII Cenderawasih Mayjen TNI AY Nasution, Kapolda Papua Irjen Pol.FX Eko Danto, Danlantamal X Laksamana Pertama TNI Stephanus Budiyono, Muspida Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura.

HUT MRP itu juga dihadiri tokoh agama, adat, perempuan, perwakilan LSM dan negara sahabat, bernuansa regilius diiringi ibadah Syukur dipimpin Pdt.M.Kafiar dan atraksi tarian adat khas Papua.

MRP adalah lembaga kultur yang lahir sesuai amanah UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Bagi Provinsi Papua, untuk mengatur dan melindungi hak-hak dasar orang asli Papua seperti hak atas tanah, air, pertambangan, sosial budaya dan aspek lainnya.

Sejak berlakunya selama tujuh tahu ini, belum satu pun Perdasus dan Perdasi ditetapkan oleh pemerintah (gubernur) dan DPRP Papua, padahal draft Perdasus dan Perdasi itu telah diserahkan dua tahun lalu.

Perdasus dan Perdasi itu, menjadi kekuatan hukum dalam mengatur sejumlah hak-hak dasar orang asli Papua dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta mengawasi pemerintah dalam pengelolaan dana Otsus bagi Provinsi Papua tiap tahun bernilai triliunan rupiah.

Pada kenyataannya, rakyat Papua selalu mempertanyakan hasil nyata. MRP dengan kewenangan dan minimnya, namun selama tiga tahun ini terus mendorong pemerintah untuk mensahkan Raperdasus dan Raperdasi menjadi Perdasus dan Perdasi.

MRP selama tiga tahun ini bekerja ibarat berada di hutan belantara, tidak jelas arahnya apakah ke timur, barat, utara atau selatan. “Ibarat ini karena belum satu pun Perdasus dan Perdasi yang ditetapkan pemerintah, padahal draft Perdasus dan Perdasi telah diserahkan MRP kepada pemerintah. Saya tidak tahu, apakah bisa gubernur dan DPRP membangun rakyatnya tanpa Perdasus dan Perdasi itu,” kata Alua nada kecewa.

Alua mengaku, walaupun kewenangan MRP sangat terbatas dan tidak ada payung hukum pelaksanaan Perdasus dan Perdasi namun MRP telah menangani masalah hak ulayat masyarakat di areal penambangan Nikel di Kepulauan Raja Ampat, status tanah masyarakat Biryosi, Kabupaten Manokwari yang diklaim TNI-AL.

Selain itu, tanah hak ulayat dan adat di Distrik Nimboran, Kabupaten Jayapura yang diambil pemerintah dalam program penempatan warga transmigrasi tanpa ganti rugi, serta hak ulayat masyarakat di Grasberg di Tembagapura yang ditambang PT.Freeport Indonesia atas tembaga, emas, perak dan material ikutan lainnya, sementara warga masyarakatnya hanya menjadi penonton.

“Masalah-masalah itu diselesaikan bila ada Perdasus dan Perdasi yang menjadi dasar hukum bagi penduduk asli Papua, namun karena belum ada payung hukum, maka pemerintah melakukan apa saja semaunya sendiri, sementara aspirasi masyarakat adat disepelekan begitu saja,” kata Alua.

Mantan Ketua Sekolah Tinggi Filsafat dan Theologia (STFT) “Fajar Timur” Abepura, Jayapura ini meminta pemerintah (gubernur) dan DPRP agar dalam waktu yang sisa ini serius membahas dan menetapkan Perdasus dan Perdasi yang diatur dalam UU Nomor 21 Tahun 2001 yang didalamnya mengatur kewenangan MRP.

“Masyarakat kalau mau tanya langsung saja ke Gubernur dan DPRP Papua karena mereka yang mengatur dan mengendalikan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, sebab MRP tidak mempunyai kewenangan apa-apa,” ujar Alua.(nas/ant)

Ditulis Oleh: Ant/Papos
Sabtu, 01 November 2008

http://papuapos.com
Drs.Agus A. Alua, M.Th

November 1, 2008 0

Perhutani Kembangkan Pangan dan Energi Hadapi Krisis

Jakarta (ANTARA News) – Manajemen Perum Perhutani, Jumat, mengungkapkan akan menyiasati kemungkinan terpuruknya pasar tujuan ekspor produk kayu di negara maju dengan meningkatkan produk pangan dan energi dari hutan.

Menurut Dirut Perum Perhutani Upiek Rosalina, pendapatan perusahaan yang mencapai Rp2,087 triliun selama Januari – September tahun ini sekitar 70 persennya berasal dari penjualan kayu bulat.

Pendapatan sebesar itu mencapai 85 persen dari total pendapatan tahun ini yang ditargetkan Rp2,4 triliun, katanya.

Direktur Pemasaran Fachrozy mengatakan, pada 2009 perusahaan ingin 60-70 persen pendapatannya berasal dari industri pengolahan kayu dan non kayu yang diproduksi melalui kerja sama operasi (KSO) dan kerja sama pengolahan (KSP) dengan swasta.

Selain itu, industri pengolahan kayu milik Perhutani sendiri yang tersebar di Gresik, Brumbungan (Semarang) dan Cepu akan direvitalisasi karena mesin sudah tua. “Tahun depan, kita akan menyewa konsultan untuk revitalisasi industri pengolahan kayu ini.”

Masalahnya, menurut Upiek, pasar tujuan ekspor kayu olahan kini sedang mengalami krisis keuangan yang menjurus resesi ekonomi.

Untuk menyiasati kondisi pasar yang lesu itu, Perhutani akan menggarap pasar dalam negeri lebih intensif, diantaranya melalui sinergi dengan BUMN lain di bidang perumahan.

Selain itu, perusahaan juga mendapat instruksi dari kementerian BUMN untuk membantu meningkatkan produksi pangan dan energi yang bersumber dari potensi hutan.

“Tahun ini, kita sudah mencoba menanam komoditas ini seluas 15 hektare, di antaranya di Mojokerto (Jatim), Indramayu (Jabar), dan Pati serta Ngawi di Jateng.”

Pasar untuk produksi sorgum ini sudah ditemukan di dalam negeri dan kini pihaknya tengah melakukan perundingan dengan investor yang akan mengolah panenan sorgum menjadi tepung.

“Tidak tertutup kemungkinan, industri pengolahan tepung dengan bahan dasar sorgum akan dibangun bersama masyarakat. Untuk ethanol, pengembangannya akan diserahkan kepada swasta karena kebuthan dana dan teknologinya sudah terlalu tinggi.”

Dengan demikian, masyarakat tidak lagi terlalu tergantung kepada kayu karena nilai tambah dan pendapatan bisa diperoleh dari tanaman sela yang bisa dikembangkan di sela tegakan utama.

Perhutani juga akan membantu mempercepat tercapainya tutupan hutan sampai 30 persen dari total luas areal Pulau Jawa. “Paling tidak perlu penanaman seluas 2 juta hektare untuk mencapai tutupan hutan seluas itu.” (*)

October 31, 2008 0