Polisi Simpan Kartu AS di Balik Kasus Wamena

JAYAPURA (PAPOS) —Polda Papua sebagai penyidik sepertinya masih menyimpan kartu as dibalik tewasnya Opinus Tabuni di ujung timah panas (38) dalam kasus pengibaran Bintang Kejora 9 Agustus 2008 lalu di Wamena. Namun senjata as itu masih disimpan Polisi demi untuk pengembangan penyelidikan dan penyidikan dan mengedepankan azas praduga tak bersalah.“ Kami masih terus menyelidiki kasus penembakan Wamena, karena perlu mempertajam dengan meminta keterangan saksi serta mengumpulkan alat bukti pendukung,” kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Papua Kombes Pol Drs Agus Rianto saat dihubungi Papua Pos, Selasa (28/10)kemarin.

Polisi terus bekerja keras mengungkap kasus penembakan di Wamena itu, tapi dalam penggungkapan kasus ini Polisi tidak gegabah, serta tetap menganut azas praduga tak besalah.

“Setiap tahapan penyelidikan maupun penyidikan kami lakukan secara teliti dan detail, bahkan olah TKP kami lakukan berkali-kali,” terangnya.

Disinggung mengapa belum bersedia membeberkan dan menggungkapkan identitas pelaku atau dari kesatuan mana, Kabid Humas kembali menandaskan, Polisi tidak mau terjebak di luar koridor hukum.

“ Kami sangat hati-hati dalam penanganan kasus ini, soalnya menyangkut nyawa seseorang yang nantinya akan bertanggung jawab atas nyawa yang hilang,” imbuhnya.

Kasus penembakan Wamena tejadi tepat dengan moment peringatan hari internasional bangsa Pribumi sedunia, Polisi sudah memeriksa puluhan orang saksi baik warga sipil maupun anggota Polres Jayawijaya yang saat itu bertugas.

Pemeriksaan proyektil peluru melalui uji balistik atas serpihan peluru yang bersarang di tubuh Opinus Tabuni sudah dilakukan. Hasil menunjukkan, kalau peluru yang ditembakan dari senjata Kaliber 9.

Dan senjata ini selain harganya cukup mahal, yang menggunakan kaliber 9 adalah orang-orang khusus yang berasal dari satuan-satuan tertentu pula.“Memang Polisi ada yang menggunakan senjata Kaliber 9, akan tetapi hanya di tingkat Mabes Polri saja,”imbuh Agus Rianto.(feri)

Ditulis Oleh: Feri/Papos
Rabu, 29 Oktober 2008

October 29, 2008 0

Bucthar Tabuni Penuhi Panggilan Polisi

JAYAPURA (PAPOS) –Bersamaan dengan kedatangan dua pentolan DAP (Dewan Adat Papua), Bucthar Tabuni, aktor intelektual penggerak rencana aksi Demo massa untuk mendukung peluncuran IPWP di Inggris, juga dipanggil Polda Papua, Senin (27/10) kemarin. Menurut Iwan Niode SH pengacara ALDP yang mendampingi kliennya Bucthar Tabuni, Polisi dalam kaitan aksi demo masa untuk IPWP terkesan berlebihan (paranoid, red), sehingga menurunkan personil secara berlebihan yang diback-up TNI.

“Nampak kalau nilai-nilai demokrasi ditubuh aparat keamanan tidak tumbuh baik,”kata kepada wartawan di Mapolda.

Kesan itu kata Iwan, masih terlihat kental ketika Polisi melakukan pemangilan terhadap Bucthar Tabuni.

Panggilan terhadap Bucthar Tabuni sebagai Ketua panitia IPWP sewaktu demonstrasi yang dilakukan di Expo Waena sangat tidak wajar. Bucthar yang berstatus sebagai saksi dalam pemanggilan kedua ini, masih diikat dengan pasal 106, 107, 110 dan pasal 212.

Isi dari pasal-pasaltersebut saksi diduga terlibat perbuatan makar dan melakukan perlawanan terhadap Polisi sebagai aparat yang sah. Kata Iwan, saat itu kliennya sama sekali tidak berbuat apa-apa.

Sangat aneh lanjut Iwan, kalau saksi berbuat makar, karena saat itu tidak ada pembentangan ataupun pengibaran bendera yang bertentangan dengan Negara, apalagi kliennya dikatakan melakukan perlawanan kepada aparat.

” Bagaimana melakukan perlawanan kepada aparat, saat itu saja demo dibatalkan dan dilakukan pemblokiran jalan. Bentrokan fisik sama sekali tidak terjadi,” ujarnya.

Padahal UU No 9 Tahun 1998 menjamin warga Negara menyampaikan pendapat di depan umum, bahkan untuk pemberitahuan demo juga telah dilakukan 3 hari sebelum pelaksanaan demo.

Disinggung Polda belum menerbitkan penolakan atas demo itu, dirinya menyampaikan kalau dalam UU No.9 Tahun 1998 tidak menyebutkan adanya penerbitan jawaban dari pengajuan pemberitahuan tentang demo.

Dirinya meminta, agar dalam penangganan kasus ini Polisi menggedapankan profesionalisme dan kejujuran, sehingga penempatan pasal-pasal sesuai dengan kenyataan yang terjadi.

Ditanya tentang pemeriksaan yang sedang berlangsung dan berapa pertanyaan yang dilontarkan kepada saksi, Pengacara ALDP ini belum mengetahui secara pasti.

” Yang penting, kami bersama klien hanya mengikuti sesuai prosedur yang berlaku, ” terangnya.(feri).

Ditulis Oleh: Feri/Papos
Selasa, 28 Oktober 2008

October 28, 2008 0

Impor Logam Mulia Bali Naik 120 Persen

Denpasar (ANTARA News) – Bali kebanjiran mutiara, batu permata dan logam mulia dari luar negeri lainnya sehingga pada triwulan kedua 2008 harus membayar 5,4 juta dolar AS atau 120 persen lebih besar dibanding triwulan pertama 2008 sebesar 2,4 juta dolar.

Realisasi nilai impor mutiara, batu permata dan logam mulia serta perhiasan imitasi lainnya selama Januari-Juni 2008 mencapai 7,9 juta dolar, kata Bank Indonesia dalam laporannya, Senin.

Pengusaha perhiasan tidak mengurangi permintaan logam mulia impor meskipun harga bahan baku perhiasan di pasar global terus menanjak, karena mereka menikmati permintaan domestik dan ekspor yang tinggi pada barang-barang kerajinan berbahan baku logam mulia impor itu.

Laporan Bank Indonesia Denpasar menyebutkan, sepanjang priode Januari – Juni 2008, realisasi ekspor perhiasan mutiara, logam mulia, perak dan emas meningkat menjadi 36,9 juta dolar AS.

Bertambah banyak logam mulia beriringan dengan semakin kreatifnya para pengusaha perhiasan di Bali yang terus memperbanyak desain-desain asli perhiasan dan asesoris berbahan baku logam mulia impor dipadukan dengan bahan lokal seperti kulit dan kerang yang rata-rata disenangi konsumen.

Anting-anting perak dengan kombinasi kerang misalnya, laris dipesan konsumen asal AS, Australia dan Uni Eropa, demikian Ni Nyoman Sukarti, seorang pengusaha dan perajin perhiasan perak dan emas di Denpasar, kepada ANTARA, Senin.

Kreatifitas perajin dalam menghasilkan produk bernilai seni dan berakar kuat pada budaya Bali, membuat permintaan pada perhiasan Bali dari luar negeri terus meningkat.

Tahun lalu, Bali memperoleh devisa 61 juta dolar AS dari ekspor perhiasan mutiara, batu permata, logam mulia dan perhiasan imitasi lainnya. (*)

October 27, 2008 0

Rupiah Pagi Turun Tajam Capai Rp10.470 Dolar AS

Jakarta, (ANTARA News)- Kurs rupiah terhadap dolar AS di pasar spot antar bank Jakarta, Senin pagi merosot tajam mendekati angka Rp10.500 per dolar AS, karena pelaku pasar masih panik dengan krisis keuangan global yang terus menekan pasar.

Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS turun menjadi Rp10.470/10.480 dibanding penutupan akhir pekan lalu yang mencapai Rp9.963/10.250 per dolar AS atau melemah 367 poin.

Pengamat pasar uang, Edwin Sinaga di Jakarta, mengatakan, pelaku pasar makin panik terhadap gejolak krisis keuangan yang terus menekan pasar yang mendorong mereka memborong dolar AS dalam jumlah yang besar.

Para pelaku khawatir dengan kondisi pasar seperti ini yang diperkirakan akan terus berlanjut, meski bank-bank sentral melakukan kerja sama menyuntik dana ke pasar, katanya.

Menurut dia, suntikan dana dari sejumlah bank sentral masih belum berdampak positif terhadap pasar, karena baru berjalan beberapa hari, sedangkan gejolak krisis keuangan itu merupakan masalah global.

“Rupiah akan makin terpuruk hingga menjauhi angka Rp10.500 per dolar AS, “ucapnya. Keterpurukan rupiah, lanjut dia diperkirakan akan diserahkan kepada pasar, karena Bank Indonesia (BI) akan sulit mengatasi masalah ini.

Merosotnya rupiah akan juga mengganggu sektor industri di dalam negeri terutama produk yang sebagian bahan bakunya berasal dari impor, katanya.

Ia mengatakan, para pelaku pasar seharusnya tidak panik dengan kondisi pasar yang makin terpuruk, karena itu semua merupakan gejolak global, apabila gejolak itu mereda makin pertumbuhan akan mulai berjalan, namun kapan mereda itu masih belum diketahui dengan pasti.(*)

October 27, 2008 1

Suku Amungme Ancam Tutup Freeport

Catatan SPMNews:

Seluruh Masyarakat Adat Papua dan pejuang Papua Merdeka perlu perhatian agar tuntutan atau ancaman Suku Amungme untuk menutup Freeport tidak terkait langsung dengan perjuangan Papua Merdeka. Oleh karena itu, kita haruslah profesional agar isu-isu hak masyarakat adat dan suku setempat tidak menjadi konsumsi publik.

Hal ini perlu berdasarkan pengalaman sebelumnya, di mana campur-aduk isu telah menyebabkan pengorbanan waktu, tenaga, biaya dan bahkan nyawa tanpa pertanggungjawaban secara organisasi.

Walaupun begitu, TRPB tetap mendukung seluruh upaya anggota Masyarakat Adat Papua dalam memperjuangkan hak asasinya.

===============================

Ditulis Oleh: Papua Pos/Ant
Jumat, 04 Juli 2008

Timika- Para tokoh masyarakat Amungme yang tergabung dalam Lembaga Musyawarah Adat Suku Amungme (LEMASA) di Kabupaten Mimika, mengancam akan kembali ke hutan dan menutup areal tambang PT Freeport Indonesia (PTFI), jika Mahkamah Agung (MA) menolak gugatan sengketa Pilkada Mimika yang diajukan pasangan Drs Yosep Yopi Kilangin- Yohanes Felix Helyanan SE, calon Bupati dan Wakil Bupati Mimika periode 2008-2013 yang diusung Koalisi Suara Rakyat pada Pilkada di kabupaten itu.. “Kami minta Mahkamah Agung RI sungguh-sungguh menegakan keadilan dan kebenaran dalam permasalahan Pilkada di Mimika,” tegas LEMASA dalam suratnya kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Rabu (2/7).

Dalam surat yang ditandatangani oleh sejumlah tokoh LEMASA itu diantaranya Nerius Katagame SH, Yohanes Deikme, Helena Beanal, Yopi Magal, LEMASA menegaskan jika MA tetap memenangkan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Mimika yang berarti mendukung pasangan Klemen Tinal SE MM dan Ir Abdul Muis MM menjadi Bupati dan Wakil Bupati Mimika maka masyarakat Amungme akan kembali ke hutan dan menutup

areal tambang PTFI. Masyarakat Amungme juga menyatakan akan tetap mempertahankan kepemimpinan Pejabat Sementara Bupati Mimika, Athanasius Allo Rafra SH menjadi Bupati definitif Kabupaten Mimika.

Lebih lanjut LEMASA meminta Kapolri, Jaksa Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kapolda Papua, Kapolres Mimika dan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Timika memproses mantan Bupati Mimika periode 2001-2006 Klemen Tinal SE MM.

“Tahun 2001-2006 masyarakat menitipkan saudara Klemen Tinal menjadi Bupati Mimika. Namun kenyataan yang ada tidak ada pembangunan di Mimika. Untuk itu kursi kepemimpinan itu kami ambil kembali,” tulis LEMASA.

Selain itu, LEMASA juga meminta Komisi Yudisial memeriksa lima orang anggota majelis hakim Pengadilan Tinggi (PT) Jayapura yang menyidangkan sengketa Pilkada Mimika. Pada Rabu (25/6) lalu, majelis hakim PT Jayapura dalam putusan

October 27, 2008 0

Eks Pengungsi Timtim Didekati Parpol

JAYAPURA (PAPOS) –Masyarakat eks pengungsi Timor-Timur (Timtim) yang bermungkim di Provinsi Papua sejak tahun 1999 mulai didekati oleh Parpol (Partai Politik) seperti yang dilakukan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) “PDIP melalui Ketua DPD PDIP Provinsi Papua setelah mendapat informasi bahwa hingga kini masyarakat eks pengungsi Timtim belum mendapatkan hak-hak mereka sesuai janji pemerintah maka partai ini mulai mendekati mereka untuk memperjuangkan hak-hak itu,” kata Lambertus, salah seorang pengurus eks pengungsi Timtim di Jayapura, Minggu kemarin.

Maksud digelar pertemuan bersama masyarakat eks pengungsi Timtim yang bermukim di Jayapura, Minggu (26/10) kemarin untuk mencek berkas administrasi keanggotaan perkumpulan eks pengungsi Timtim dan selanjutnya bersama DPD PDIP Papua berangkat ke Jakarta untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat eks pengungsi yang selama ini belum diterima.

Diupayakan, setiap kepala keluarga (KK) dapat menerima uang sebesar Rp10 juta sebagai bagian dari pelaksanaan pemenuhan hak-hak masyarakat eks pengungsi Timtim yang bermukim di Papua.

Jumlah warga eks pengungsi Timtim yang bermukim di Kabupaten Jayapura dan Kota Jayapura tercatat sebanyak 500 KK dan dari jumlah tersebut, 200 KK di antaranya sudah memiliki kartu keanggotaan perkumpulan masyarakat eks pengungsi Timtim.

“Kita menghargai inisiatif DPD PDIP Papua yang dalam waktu dekat berangkat ke Jakarta memperjuangkan hak-hak masyarakat eks pengungsi Timtim di Papua. Tentu saja, inisiatif ini tidak bermaksud sebagai upaya Parpol ini untuk membeli suara menjelang Pemilu legislatif 2009 mendatang,” kata Lambertus.

Sementara itu, salah seorang pengurus perkumpulan masyarakat eks pengungsi Timtim, Yosis mengatakan, pihaknya terus berusaha agar setiap warga eks pengungsi Timtim di Papua memiliki kartu tanda pengenal sehingga apabila pemerintah pusat mengucurkan dana bantuan maka pembagian dana tersebut mengacu pada kartu keanggotaan itu.

“Kami sudah membagikan sedikitnya 200 kartu tanda pengenal eks pengungsi Timtim dan masih banyak dari warga eks pengungsi ini yang hingga kini belum memiliki kartu tanda pengenal itu sehingga pengurus terus berupaya mendata warga eks pengungsi Timtim guna diberikan kartu tanda pengenal,” katanya.

Dia mengakui kalau DPD PDIP berinisiatif untuk memperjuangkan hak-hak eks pengungsi Timtim yang selama ini bermukim di Papua. Kiranya inisiatif tersebut tidak dipandang sebagai kampanye memebli suara menjelang Pemilu 2009 melainkan bkti kepedulian PDIP atas nasib masyarakat eks pengungsi Timtim di Papua.

Pertemuan yang dihadiri sekitar 100 warga eks pengungsi Timtim itu berlangsung di Asrama Haji, Kotaraja, Jayapura.

Suasana pertemuan diwarnai hujan interupsi dan pertanyaan-pertanyaan kristis seputar kesungguhan PDIP memperjuangkan nasib eks pengungsi Timtim di Papua, sumber dana yang akan diberikan kepada warga eks pengungsi Timtim, apakah dari Pemerintah Pusat melalui Departemen Sosial ataukah dari kantong Ibu Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum DPP PDIP.

Selain itu, banyak peserta pertemuan bersikap ragu dan pesimis atas tawaran bantuan PDIP Papua untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat eks pengungsi Timtim itu karena mereka sudah berpengalaman seputar janji-janji seperti ini dari banyak instansi baik swasta maupun pemerintah yang hingga kini tidak terwujud namun menjelang Pemilu, PDIP kelihatannya berbaik hati dan relah berkorban untuk urusan ini.(ant)

Ditulis Oleh: Ant/Papos
Senin, 27 Oktober 2008

October 27, 2008 0

“Tidak Benar Aparat Masuk dan Menyisir Kampus!”

http://papuapos.com
PROTES : Mahasiswa Uncen saat berkumpul menuju Rektorat, menemui Rektor Uncen untuk menyampaikan ptotes aparat yang masuk kampus, Kamis kemarin.
Sekitar 500-an Mahasiswa Universitas Cenderawasih (Uncen) yang tergabung dalam Solidaritas Mahasiswa Peduli Uncen akhirnya mendatangi Rektorat Uncen untuk menemui Rektor, Kamis (23/10).

SEBELUM menemui Rektor, mahasiswa yang tergabung dari Kampus lama Uncen maupun Kampus baru ini, menunggu di 2 titik yaitu depan kampus lama FKIP dan depan jalan menuju Kampus baru.
Namun sebelum massa dari kedua titik ini berkumpul di depan jalan masuk kampus baru, aparat Kepolisian dari Samapta Polresta Jayapura, melakukan sweeping

Terhadap truk yang ditumpamgi mahasiswa di perempatan perumahan Youtefa Graha Indah.

Ratusan mahasiswa ini akhirnya berkumpul dan secara teratur menggunakan truk-truk yang mengangkut ke Rektorat, bertemu Rektor Uncen, Prof. Dr. Berth Kambuaya.

Mereka datang masih dengan tuntutan yang sama menyatakan kepada Rektor bahwa mereka menolak aparat TNI/POLRI masuk ke dalam lingkungan kampus maupun menyisir di kampus yang membuat mahasiswa tidak nyaman dalam proses perkuliahan.

Di hadapan ratusan mahasiswa tersebut, Rektor Uncen mengatakan, ia bertanggungjawab menjaga kondisi yang kondusif untuk proses akademik berjalan dengan baik.

Menanggapi otonomi kampus yang dipersoalkan mahasiswa dimana aparat tidak boleh masuk kampus, Rektor menegaskan, yang namanya otonomi kampus, mimbar kampus, debat mahasiswa hingga kemudian terjadi perkelahian, aparat tidak bisa masuk.

“Mahasiswa demo kenaikan SPP, aparat tidak boleh masuk. Mahasiswa demo karena dosen tidak tidak mengajar, tentara maupun polisi tidak boleh masuk. Tetapi kalau tindakan mahasiswa sudah anarkhis, merusak gedung, merusak fasilitas negara, itu tanggungjawab aparat, bukan tanggungjawab Rektor,” tegas Berth Kambuaya.

Lanjutnya, kalau mahasiswa menyelenggarakan seminar di kampus, baik itu mengenai masalah Pepera dan lainnya, tidak menjadi masalah, tidak ada intervensi dari aparat.

Menjadi tanggungjawabnya, kata Rektor, ia ingin situasi yang kondusif, mau kampus aman sehingga perkuliahan bisa berjalan dengan baik. Rektor juga mengemukakan, ia menerima surat dari Buchtar Tabuni yang isinya pemberitahuan dukungan massa.

Rektor bertanya, apakah ada massa di dalam kampus?, yang membuat keheranannya karena hanya kampus Uncen yang dipalang. Ia mengetahui mengenai peluncuran Kaukus Parlemen Inggris, namun Rektor membantah jika pihaknya yang meminta aparat datang.

“Apakah aparat berfungsi kapan saja dan dimana saja? Kalau seperti kemarin, tidak ada yang meminta tetapi itu menjadi tugas mereka. Jangan menuduh pimpinan Universitas yang menyuruh mereka datang,” kata Rektor Uncen.

Rektor juga menyatakan, tidak benar jika aparat masuk sampai ke dalam wilayah kampus, apalagi menyisir ke dalam kampus. “Aparat hanya sampai di pagar karena mereka menjalankan tugas, kata Rektor.

Fungsi aparat keamanan hanya melaksanakan tugas pemeriksaan dan penjagaan di luar kampus. “Tidak ada perintah. Bukan kita yang suruh. Jangan sampai peristiwa 16 Maret terjadi lagi di kampus kita. Saya tidak sedikitpun telepon, baik Polda dan lainnya. Tidak ada,” tegas Rektor.

Rektor kecewa kampus di palang karena yang rugi adalah mahasiswa sendiri. “Kita semua rugi. Tidak ada kata lain kecuali rugi. Saya ingin lulusan harus penuhi standar 16 kali pertemuan tetapi kalau hanya 7 sampai 8 kali pertemuan dalam 1 semester ini bagaimana. Kita semua orang Papua. Mohon untuk mengerti,” tambahnya. (**)

Ditulis Oleh: Frida/Papos
Jumat, 24 Oktober 2008

October 24, 2008 0

Yonif 725 Kendari Jaga Perbatasan Indonesia-Papua Nugini

Kendari (ANTARA News) – Satuan Tugas (Satgas) Yonif 725 Woroagi, Korem 143 Haluoleo Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra) yang berkekuatan 650 prajurit TNI AD bertolak menuju Provinsi Papua untuk bertugas di perbatasan Indonesia dengan Papua Nugini.

Prajurit berbaju dinas loreng tersebut berangkat dari Kendari, Selasa, bersama 650 personil dari Kodam V Brawijaya dengan menumpang KRI Tanjung Kambani 971.

Pelayaran dari Kendari menuju Papua oleh KRI Tanjung Kambani yang dikomandoi Letkol (P) OC Budi Susanto akan ditempuh 5 x 24 jam dengan kecepatan 12 knot/jam.

Pasukan penjaga perbatasan yang sudah menjalani latihan maksimal, utamanya latihan teknik tempur dilepas Gubernur Sultra, Nur Alam.

“Penunjukan prajurit Yonif 725 Woroagi untuk bertugas menjaga perbatasan Indonesia dan Papua Nugini adalah kehormatan dan kepercayaan dari pimpinan tertinggi TNI sehingga harus dilaksanakan dengan rasa penuh tanggungjawab,” kata Gubernur Nur Alam.

Pemerintah Provinsi Sultra senantiasa memberikan perhatian dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas semaksimal mungkin.

“Kami sampaikan perhargaan kepada keluarga yang ditinggalkan atas keikhlasan melepas suami, saudara maupun anak menjalankan tugas menjaga keutuhan negara kesatuan republik Indonesia (NKRI) yang kita cintai,” katanya.

Pelepasan pasukan penjaga perbatasan disaksikan Wagub Sultra, Brigjen (Purn) TNI AD Saleh Lasata, Ketua DPRD Sultra, Mayor (Purn) TNI AD, Hino Biohanis, Kapolda Sultra, Brigjen Pol Djoko Susilo dan sejumlah pejabat setempat.

Seorang istri prajurit, Lastri mengatakan, ikhlas dan mendukung suaminya menjalankan tugas dimana pun dan kapan pun demi keutuhan bangsa dan negara.

“Sesungguhnya berat berpisah dengan suami tetapi sudah suratan seorang istri prajurit ditinggal menjalankan tugas negara,” tutur ibu mudah yang mengandung delapan bulan untuk anak pertamanya.

Komandan Korem 143 Haluoleo, Kol Inf. Iskandar M Sahil mengatakan, prajurit yang ditugaskan sudah menjalani latihan maksimal.

Sebelum pasukan pengamanan perbatasan ditugaskan sudah menjalani pengecekan secara bertahap setingkat Kodam hingga Mabes TNI AD.

Selain kesiapan teknik tempur, juga prajurit yang akan ditugaskan harus siap mental karena biasanya bertugas sampai satu tahun.

Ia menambahkan, Satgas Yonif 725 yang berkekuatan 650 personil akan bertugas di bagian Utara Papua.(*)

October 22, 2008 0

Rupiah Merosot 86 Poin Jadi Rp9.890 Per Dolar AS

Jakarta, (ANTARA News)- Kurs rupiah terhadap dolar AS di pasar spot antarbank Jakarta, Rabu sore turun 86 poin menjadi Rp9.890/9.900 per dolar AS dibanding penutupan hari sebelumnya Rp9.804/10.016, karena pelaku pasar makin aktif membeli dolar AS.

Direktur Retail Banking PT Bank Mega Tbk Kostaman Thayib di Jakarta, mengatakan, pelaku pasar makin khawatir dengan krisis keuangan global yang terus menekan pertumbuhan.

Pelaku pasar lebih cenderung membeli dolar AS ketimbang rupiah selain lebih menguntungkan juga karena mata uang asing itu sudah dikenal dunia lebih dulu, katanya.

Karena itu, lanjut dia, pelaku pasar semakin aktif membeli dolar AS yang mendorong rupiah terpuruk lebih dalam pada sore ini dibanding pagi.

“Kami khawatir rupiah akan terus terpuruk hingga mencapai angka Rp10.000 per dolar AS, ujarnya.

Ditanya apakah keterpurukan hingga Rp10.000 per dolar AS tidak memberatkan kinerja pemerintah, menurut dia, tidak masalah, karena hampir semua mata uang utama regional terpuruk.

Meski demikian, lanjut dia, Bank Indonesia (BI) kemungkinan akan kembali melakukan intervensi pasarnya melihat rupiah terus terpuruk.

Namun intervensi BI sampai sejauhmana masih belum diketahui, karena BI tidak akan jor-jor dalam mengatasi rupiah yang terpuruk itu, ucapnya.

Menurut dia, tekanan pasar terhadap rupiah diperkirakan akibat faktor psikologis saja. Suntikan dana baru oleh bank sentral itu, seharusnya bisa mendorong rupiah menguat karena likuiditas dolar makin melonggar, namun kenyataannya faktor tersebut tidak berpengaruh terhadap rupiah.

“Kita lihat saja dulu apakah ada pengaruhnya terhadap rupiah yang selama ini terpuruk,” ucapnya.(*)

October 22, 2008 0

Papuan separatist leader arrested

The Jakarta Post
Tuesday, October 21, 2008

Nethy Dharma Somba and Dian Kuswandini, The Jakarta Post, Jayapura, Jakarta

Police on Monday arrested separatist leader Buchtar Tabuni as he was about to attend a massive rally in Jayapura, Papua, to show support for the newly created international parliamentarian
caucus for West Papua in London.

In Jakarta, a leading legislator said the House of Representatives would file a protest against the British Parliament through the British Embassy for supporting separatism.

Buchtar and 17 other Papuan separatists were arrested by police at Imbi Park and taken for questioning to Jayapura City Police headquarters some 30 meters from the park.

Buchtar was later transferred to Papua Provincial Police headquarters to be questioned as a witness in Thursday’s rally to celebrate the establishment of the International
Parliamentarians for West Papua (IPWP) in London.

The provincial police accused Buchtar as the rally organizer of violating Articles 106, 110, 160, 212 and 216 of the Criminal Code on sedition, agitating the public and resisting security officers.

Buchtar was released after complaining of illness. His questioning will continue next week.

Lawyer Latifah Anum Siregar, representing the separatists, said she regretted the way police had summoned the separatists to testify.

“They were beaten in public and then forced at gunpoint to enter police cars,” Latifah told The Jakarta Post.

The IPWP was launched with the aim of revising the 1969 Act of Free Choice, or Pepera referendum, calling it unfair because it was based on a representative system rather than the one-person-one-vote principle.

However, not all Papuans support the IPWP, with three prominent Papuan chieftains — Amandus Mabel, Dasik Asso and Jimmi Asso from the Central Mountain Range area — saying Papua’s choice to be a part of Indonesia was already final.

“There was no such thing as the establishment of an international caucus for West Papua in London. It was just an issue created by an irresponsible group aiming to destabilize
Papua,” Jimmi told the local Cenderawasih Pos newspaper published Monday.

In Jakarta, Defense Minister Juwono Sudarsono said he had not been informed yet about recent events in Papua, in which Free Papua Movement (OPM) supporters reportedly held separatist activities over the last two days.

“All I know is the Office of the Coordinating Minister of Political, Legal and Security Affairs is currently handling it,” Juwono said Monday at the House.

He called on the public not to label all activities in Papua as separatist acts.

“Don’t correlate every activity there as something that will lead to disturbances,” he said.

Theo L. Sambuaga, chairman of the House’s Commission I overseeing defense, information, foreign and political affairs, said the protest would be sent to the British Embassy in Jakarta on Monday evening.

“We can’t accept any efforts to support such a separatist movement, because it indicates foreign intervention in our country’s affairs,” he said.

“The House will also bring the case to the Inter-Parliamentary Union, which has stated it will not tolerate any separatist movement.”

Dismissing the fact the caucus was supported by only two British MPs — Andrew Smith and Lord Harries — legislator Abdillah Toha said such partial support could lead to a bigger movement.

“The government must be aware of ‘small waves’ because they can turn into bigger ones,” he said.

National Development Party (PPP) legislator Ali Mudatsir said the government had always been weak in responding to such issues.

“The government must take a firm stance because this has to do with our sovereignty,” he said.

October 21, 2008 0