Pemimpin Unjuk Rasa Makar Ditangkap Polisi

Liputan6.com, Jayapura: Buchtar Tabuni bersama 19 rekannya ditangkap polisi saat menuju Gedung DPRD Papua, Senin (20/10) siang. Mereka ditangkap karena tak melapor ke polisi akan berunjuk rasa ke Gedung Dewan. Tabuni dan rekan-rekannya lalu dibawa ke Markas Kepolisian Daerah Papua.

Kamis silam, Tabuni juga menggelar unjuk rasa serupa. Lantaran dianggap mendukung upaya makar terhadap pemerintah Indonesia, Tabuni dipanggil polisi. Tapi, dia menolak. Kini, tampaknya polisi tak perlu lagi memanggil pemimpin unjuk rasa yang mendukung pembentukan Kaukus Papua itu [baca: Massa Pendukung Kaukus Papua Makin Aktif].

Guna mengantisipai aksi unjuk rasa, tim gabungan polisi dan TNI mengadakan sweeping di Taman Imbi Jayapura. Hasilnya, polisi dua buah dokumen Papua Merdeka yang dibawa salah seorang warga yang sedianya hendak berunjuk rasa.(BOG/Rubai Kadir)

October 20, 2008 0

Sepuluh Napi DPO Ditempatkan di Ruang Khusus

Cepos, 18 Oktober 2008 08:22:21

JAYAPURA-Dari 147 narapidana (Napi) Lembaga Pemasyarakatan (LP) Abepura yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), 10 diantaranya telah ditangkap. Ke-10 Napi tersebut kini ditempatkan ruang isolasi sebagai sanksi dan bentuk penanganan agar tidak keluar lagi dari LP.

“Kami konsisten dengan aturan yang ada, memang ada ruang khusus untuk mereka yang menjadi DPO dan akhirnya tertangkap,”kata Kepala LP Abepura, AM Ayorbaba SH,M.Si saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat (17/10).

Ruang khusus tersebut kata dia tidak terlalu kecil, ke-10 Napi tersebut ditempatkan menjadi satu, jika ruang tahanan umum mulai pagi sudah dibuka maka ruang khusus ini hanya dibuka jika ada ibadah mingguan.”Namun pemenuhan hak tahanan seperti makan 3 kali tetap diberikan,”katanya.

Lanjutnya, jika dari hasil penilaian petugas para DPO ini tidak menunjukkan perubahan maka tidak menutup kemungkinan mereka dapat direkomendasikan untuk dimasukkan dalam register F atau buku yang mencatat pelanggaran Napi. Beratnya, jika terdaftar adalah tidak mendapatkan hak-haknya seperti remisi, kebebasan bersyarat, izin keluar bertemu keluarga maupun izin untuk kepentingan darurat.

“Kami juga akan memeriksa satu persatu Napi DPO ini untuk diketahui proses keluarnya. Berapa ia membayar, siapa oknum yang mengeluarkannya dan apa saja yang sudah dilakukan di luar LP, dengan demikian dari pemeriksaan ini akan terungkap oknum petugas yang mengeluarkannya,”paparnya.

Dejak kepemimpinannya 2 bulan ini sudah 6 petugas LP yang dimutasikan sebagai bentuk sanksi mengeluarkan tahanan tanpa prosedur yang benar.”Kami juga sampaikan bahwa tindakan tegas tetap diberlakukan agar masyarakata paham bahwa kami tidak pilih-pilih dalam penerapan sanksi,”tegasnya.(ade)

October 18, 2008 0

Panitia untuk IPWP Gagal Bawa Aspirasi ke DPRP

Ditulis Oleh: Feri/Ant/Papos
Jumat, 17 Oktober 2008

HADANG : Gerakan massa Panitia untuk IPWP yang hendak menuju gedung DPR untuk menyampaikan aspirasi mendukung Kaukus Parlemen Inggris tertahan oleh hadangan aparat keamanan gabungan TNI/Polri di Waena depan Ekspo.

JAYAPURA (PAPOS) – Kamis (18/10) kemarin, seribuan massa yang tergabung dalam Panitia IPWP (International Parlement For West Papua) yang hedak menyampaikan aspirasi mendukung Caucus Parlemen Inggris ke gedung DPR Papua tertahan di depan Ekspo/Museum, Waena.

Tertahannya massa disini di diawali arak-arakan massa sekitar seratus orang pada pukul 10.00 WIT dari kawasan Waena dan Abepura yang hendak menuju Jayapura, namun ketika tiba di depan Museum Provinsi Papua mereka dihadang oleh aparat keamanan dari gabungan TNI-Polri.

Sebelumnya, pagi hari sekitar pukul 07.30 WIT ratusan mahasiswa Uncen dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) lainnya, memblokir jalan masuk menuju Rektorat Uncen yang terletak di Perumnas III Waena.
Pemblokiran jalan masuk ke gedung Rektoran Uncen itu, membuat mahasiswa yang akan kuliah mengurungkan niat dan memilih pulang, sebab ratusan massa ini melarang siapa saja yang akan naik ke Rektorat.

Mengetahui adanya aksi pemblokiran jalan, aparat keamanan gabungan TNI dan Polri dipimpin Kapolsekta Abepura AKP Dominggus Rumaropen S.Sos meluncur menuju ke lokasi dan memblokade massa untuk mengantisipasi hal-hal negatif yang akan timbul.

Walau demikian, massa dengan membawa sepanduk bergambar lambang PBB, bendera Amerika, bendera Inggris dan bintang Kejora tetap bersikeras akan melakukan long march dari Rektorat Uncen menuju kantor DPRP.

“Kami akan tetap melakukan long march ke DPRP,” ujar orator Sebby.

Orator selanjutnya yang juga Koordinator demo Buchtar Tabuni menentang larangan aparat keamanan, menurutnya, melarang orang lain untuk menyampaikan aspirasi merupakan tindakan yang tidak terpuji.

“ Cara-cara kalian ini yang kami inginkan, dengan larangan ini, maka pihak dunia luar akan tahu,” ujar Tabuni dalam orasinya.

Lama ke lamaaan situasi di depan pintu naik ke Rektorat Uncen menjadi tegang, sebab aparat gabungan tetap komitmen melarang massa long march ke Jayapura menuju DPRP.

Saat itu juga Purek III Uncen Drs. Paul Holmers berusaha menenangkan massa.

Namun upaya tersebut tak berhasil, akhirnya, Kapolsek Abepura AKP Dominggus Rumaropen meminta massa agar bisa memahami dan mengerti akan aturan yang berlaku.

“ Kami minta, kalian jangan memaksakan kehendak, bila dipaksakan maka akan timbul gesekan,” jelasnya.

Mendengar penjelasan Kapolsek Abepura ini, masa kemudian membubarkan diri demikian juga dengan aparat gabungan. Namun, kira-kira baru berjarak 700 meter dari pintu gerbang menuju Rektorat Uncen, massa kembali dihadang aparat gabungan. Pasalnya, massa secara perorangan berjalan menuju lokasi lain untuk melanjutkan aksi demo. Karena didesak maka, akhirnya massa membubarkan diri.

Sementara itu Di wilayah Abepura tepatnya di depan kantor PT. Pos Indonesia empat ratusan sekitar pukul 12.00 WIT tertahan oleh aparat gabungan TNI dan Polri. Awalnya massa ini sifatnya menunggu massa yang datang dari Uncen untuk bergabung dan melanjutkan long march ke DPRP.

Namun, sekitar pukul 14.30 WIT, massa disitu memaksakan diri menuju ke Ekspo Waena untuk bergabung dengan massa lainnya yang telah lebih dulu berada disana dengan berjalan kaki.

Demikian pula dengan massa yang membubarkan dari di gerbang Kampur Uncen Perumnas III Waena bergabung dengan massa di Ekspo Waena. Selang beberapa menit kemudian massa bertambah banyak dengan kedatangan 12 taksi dan 4 truck bermuatan massa dari Sentani.

Padahal diketahui, Polresta Jayapura saat itu tengah melakukan sweeping untuk antisipasi demo, namun entah alasan apa, massa ini diperbolehkan lewat akibatnya kawasan Ekspo Waena tempat berkumpulnya massa dari berbagai titik.

Karena tertahan di Ekspo Waena, massa memenuhi jalan utama satusatunya yang menghubungkan Kota Jayapura dengan Sentani sembari mendengar orasi dari para tokoh Dewan Adat Papua (DAP) seperti Forkorus Yaboisembut dan Thoha Al- Hamid.

Sekitar pukul .16.30 WIT, seorang warga tampil membacakan aspirasi antara lain meminta agar Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) tahun 1969 yang menyatukan Papua ke pangkuan ibu pertiwi Indonesia ditinjau kembali. Mereka pun menilai pelaksanaan UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus bagi Provinsi Papua telah gagal.

Setelah membacakan aspirasi yang antara lain ditandatangani Ketua Internasional Parlement for West Papua (IPWP) dalam negeri, Buchtar Tabuni, dengan menggunakan pengeras suara

seorang tampil memimpin doa dan setelah itu massa pun membubarkan diri dengan didahului atraksi menari-nari sambil meneriakkan yel yel yel.

Tepat Pkl.16.45 WIT, aparat keamanan ditarik kembali ke markas masing-masing dan arus lalulintas disepajang jalur tersebut kembali normal.(feri/ant/nas)

October 17, 2008 0

Rupiah Sore Tetap Merosot

Jakarta, (ANTARA News)- Kurs rupiah terhadap dolar AS di pasar spot antarbank Jakarta, Selasa sore tetap merosot diatas angka Rp9.300 per dolar AS, karena pelaku masih memburu dolar AS akibat gejolak ekonomi global.

“Pelaku pasar masih memburu dolar AS ketimbang membeli rupiah, meski krisis keuangan di Amerika Serikat mengakibatkan sejumlah perusahaan keuangan AS ambruk,” kata analis Valas PT Bank Himpunan Saudara, Rully Nova di Jakarta, Selasa.

Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS turun menjadi Rp9.310/9.315 per dolar AS dibanding penutupan hari sebelumnya Rp9.290/9.329 per dolar AS atau melemah 20 poin.

Rully Nova mengatakan, rupiah pada hari berikutnya kemungkinan akan masih tertekan pasar, karena kekhawatiran pelaku pasar masih tinggi.

Apalagi laju inflasi di dalam negeri masih tinggi yang mendorong Bank Indonesia (BI) segera menaikkan kembali suku bunganya mengakibatkan pelaku lebih berhati-hati membeli rupiah, ucapnya.

Pelaku pasar, lanjut dia saat ini tidak memperhatikan tingkat suku bunga BI Rate yang tinggi dibanding bunga dolar AS, mereka lebih cenderung menyelamatkan dananya dengan membeli dolar AS.

Pasar agak panik, apalagi sejumlah pasar saham juga mengalami tekanan negatif, sehingga sejumlah saham banyak yang berguguran, katanya.

Selain itu, menurut dia pelaku lokal melakukan aksi profit taking untuk mencari untung (gain) karena menjelang lebaran kebutuhan dana sangat besar.

Sementara itu dolar AS turun tajam karena berkembangnya kekhawatiran bahwa rencana penyelamatan Washington sebesar 700 miliar dolar untuk mengambil alih kredit macet yang menggunung pada bank-bank AS, akan membebani keuangan AS.

Euro naik menjadi 1,4677 dolar AS dari 1,4572 dolar. Dolar AS juga turun terhadap yen menjadi 106,30 yen dari 107,38 yen.(*)

October 15, 2008 0

Pelaku Khawatir Gejolak Ekonomi, Rupiah Pagi Merosot

Jakarta, (ANTARA News)- Kurs rupiah terhadap dolar AS di pasar spot antarbank Jakarta, Rabu pagi merosot karena pelaku pasar masih khawatir gejolak ekonomi global masih tak menentu dan membaiknya harga minyak mentah dunia.

“Kekhawatiran pelaku pasar itu direalisasikannya dengan membeli dolar AS di pasar uang domestik, meski mata uang asing itu di pasar global cenderung melemah,” kata analis Valas PT Bank Himpunan Saudara Tbk, Rully Nova di Jakarta, Rabu.

Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS turun menjadi Rp9.770/9.775 per dolar AS dibanding penutupan hari sebelumnya Rp9.695/9.708 atau melemah 75 poin.

Rully mengatakan, gejolak ekonomi yang masih tak menentu itu terlihat dengan melemahnya pasar saham Jepang, Taiwan akibat merosot bursa Wall Street, setelah hari sebelumnya menguat.

Karena itu pelaku lebih cenderung membeli dolar AS ketimbang rupiah yang dipicu oleh menguat harga minyak mentah dunia yang mencapai 84 dolar AS per barel dari sebelumnya 80 dolar AS per barel, katanya.

Menurut dia, Bank Indonesia (BI) sebenarnya sudah melakukan berbagai upaya untuk memicu rupiah menguat, apalagi BI menyatakan akan tetap berada di pasar untuk mengkontrol kedua mata uang itu.

BI bahkan mengawasi perdagangan valas terhadap bank-bank asing yang sering melakukan spekulasi jual beli dolar dalam jumlah yang besar, ucapnya.

Namun, lanjut Rully Nova, gejolak pasar global yang masih tak menentu membuat pelaku masih khawatir untuk memegang rupiah, sehingga mata uang Indonesia itu kembali terpuruk.

Rupiah kedepan kemungkinan akan sulit untuk bisa mencapai angka Rp9.000 per dolar AS, karena rupiah pada level itu sudah tidak mungkin lagi terjadi, ucapnya.

Sementara itu dolar AS diperdagangkan sebagian besar melemah terhadap mata uang lainnya. Euro terhadap dolar AS naik menjadi 1,3618 dolar dari 1,3576 dolar di New York. Dolar AS terhadap yen menguat tipis menjadi 102,07 dari 102,01.

Pasar finansial mulai tenang setelah otoritas AS mencairkan dana talangan untuk menyelamatkan sektor finansial dengan menyuntikkan hingga 250 miliar dolar ke bank-bank bermasalah dan menawarkan penjaminan baru untuk membantu memperbaikik aliran kredit.

Dolar sebelumnya telah menguat karena para investor menjadikan mata uang asing sebagai tempat berlindung yang aman di tengah jatuhnya pasar saham dan kekhawatiran terus merosotnya ekonomi, kata Rully Nova.(*)

October 15, 2008 0

Mahasiswa Papua yang tergabung dalam Front Persatuan Perjuangan Rakyat Papua Barat (Front Pepera PB)

JAKARTA, RABU — Mahasiswa Papua yang tergabung dalam Front Persatuan Perjuangan Rakyat Papua Barat (Front Pepera PB) melakukan aksi di depan Kantor Kedutaan Besar Inggris, Jakarta Pusat, Rabu (15/10). Mereka menuntut kemerdekaan Papua dari wilayah Indonesia. DS

Selengkapnya di SINI

October 15, 2008 0

Atasi Deforestasi demi Mencegah Perubahan Iklim

Emisi karbon akibat deforestasi telah mencapai hampir 20 persen. Jumlah tersebut merupakan faktor terbesar pemicu pemanasan global. Hal itulah yang dikhawatirkan Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon. “Deforestasi penyumbang 20 persen emisi karbon harus segera diatasi,” tegas Ban menjawab pertanyaan wartawan SP di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB ke-63 di New York, AS, beberapa waktu lalu.

Deforestasi, sebagai penyumbang terbesar emisi karbon, diharapkan bisa diatasi dengan UN Reduced Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD) Programme yang diluncurkan secara resmi, Rabu. “PBB beserta tiga badan resminya dan sejumlah negara donor berkoordinasi erat untuk mengatasi isu-isu deforestasi,” ungkap Ban.

Selain Sekjen PBB, hadir pula Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda, Presiden Polandia Lech Aleksander Kaczynski, serta Perdana Menteri Denmark Anders Fogh Rasmussen. Sebagaimana diketahui, Indonesia menjadi tuan rumah Konferensi PBB tentang Perubahan Iklim di Bali, 2007. Konferensi berikutnya di Poznan (Polandia) dan Kopenhagen (Denmark).

Ban dan tiga negara yang mengetuai rangkaian konferensi UN Framework Convention on Climate Change Conference (UNFCCC), yakni Indonesia, Polandia, dan Denmark, telah menyepakati upaya bersama untuk meningkatkan momentum politik guna mendukung proses negosiasi. Proses ini perlu dilakukan intensif agar tercapai kesepakatan pasca-2012. Kerangka kerja baru pascaberakhirnya periode pertama Protokol Kyoto 2012 disepakati dicapai di Kopenhagen, Desember 2009.

Peluncuran UN-REDD Programme, yang akan dilaksanakan oleh tiga badan PBB, disampaikan oleh Sekjen PBB Ban Ki-moon dan PM Norwegia Jens Stoltenberg. Dana sebesar US$ 35 juta diberikan oleh Norwegia untuk membiayai fase awal program tersebut.

Sembilan negara telah menyampaikan ketertarikan mereka untuk menerima bantuan melalui UN-REDD Programme, antara lain Bolivia, Republik Demokratik Kongo, Indonesia, Panama, Papua Nugini, Paraguay, Tanzania, Vietnam, dan Zambia. Beberapa dari sembilan negara itu, yakni Indonesia, Papua Nugini, Republik Demokratik Kongo, dan Tanzania akan memulai upaya-upaya itu melalui pengembangan strategi nasional, sistem monitoring, pengkajian, pelaporan, hingga verifikasi tentang luas hutan dan cadangan karbon yang ada di dalamnya.

Sejumlah proyek percontohan segera digulirkan sebagai uji coba pengaturan hutan yang berguna mempertahankan ekosistem serta memaksimalkan cadangan karbonnya, sementara di saat yang sama mengupayakan berbagai manfaat yang bisa dirasakan masyarakat.

Kerja Sama Nyata

Di tempat yang sama, Hassan menambahkan bahwa ada kerja sama nyata yang bisa dilakukan untuk memulai penanganan masalah perubahan iklim sebelum proses di Poznan (Polandia) dan Kopenhagen (Denmark) menyepakati suatu kerangka baru yang akan menggantikan periode pertama Protokol Kyoto pada akhir 2009 serta mulai diberlakukan setelah 2012.

Initiatives F-11 (Forest Eleven) Initiatives atau Inisiatif Sebelas Negara Pemilik Hutan Tropis yang diambil Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan diluncurkan di PBB pada 2007 diharapkan dapat menjadi kerja sama nyata untuk mulai menangani masalah perubahan iklim.

Keanggotaan Kelompok F-11 berkembang menjadi 34 negara. Dalam kaitan itulah, Indonesia akan menyelenggarakan pertemuan tingkat menteri di Jakarta pada 16-17 Oktober.

Sementara itu, konsultasi yang diprakarsai oleh PM Papua Nugini dan Presiden Kosta Rika telah dilakukan oleh negara-negara pemilik hutan tropis di New York, Selasa (23/9) malam. “Konsultasi membahas bagaimana kita menyiapkan posisi bersama dan tindakan nyata guna mencegah deforestasi dan memajukan reforestasi,” ungkap Hassan.

Dalam konsultasi itu, hadir negara-negara maju dan donor potensial yang menjanjikan miliaran dolar. Norwegia, Inggris, dan Jepang termasuk yang sudah melontarkan janji tersebut.

“Dalam pertemuan di Jakarta, kita akan merumuskan usulan-usulan negara-negara pemilik hutan tropis untuk memanfaatkan dana yang tersedia,” ungkap Hassan.

Inilah langkah nyata yang bisa dilakukan untuk mengatasi masalah perubahan iklim tanpa harus menunggu Poznan (Polandia) dan Kopenhagen (Denmark). [SP/Elly Burhaini Faizal]
——————————————————————————-
Last modified: 13/10/08, Suara Pembaruan Daily

October 14, 2008 0

Indeks Jatuh, Rupiah Melemah – Penjaminan Dana Masyarakat Capai Rp 2 M

Catatan SPMNews:

Artikel ini kami sengaja sampaikan untuk menggambarkan krisis ekonomi yang sedang terjadi di Indonesia terkait dengan Seruan

SPMNews pada 14 Oktober 2008

SP/Alex Suban

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati didampingi Gubernur Bank Indonesia Boediono, memberikan penjelasan tentang Perppu tentang Bank Indonesia (BI) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) di kantor Dijen Pajak, Jakarta, Senin (13/10)

[JAKARTA] Pemerintah menaikkan batas atas dana masyarakat atau dana pihak ketiga (DPK) yang dijamin, dari Rp 100 juta ke Rp 2 miliar per rekening. Dengan batas baru itu, maka dana yang dijamin pemerintah mencapai 97% dari dari total DPK per Juli 2008 mencapai Rp 1.535 triliun.

“Masyarakat tidak perlu khawatir,” kata Menkeu Sri Mulyani Indrawati kepada pers di Gedung Ditjen Pajak, Senin (13/10) pagi.

Untuk menguatkan keputusan baru mengenai penjaminan yang tertuang dalam peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu), Menkeu siang ini ke DPR untuk meminta persetujuan.

Dalam pada itu, otoritas pasar modal membuka kembali perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) pagi ini. Ketika perdagangan dibuka pukul 09.30 WIB, sejumlah saham bluechips langsung terhempas. Saham Telkom dan PGN mengalami autorejection.

Pada susi pertama hari ini, indeks harga saham gabungan ditutup pada level 1.373,925, minus 77,744 poin atau 5,36%. Sedangkan rupiah berada pada level Rp 9.870, melemah dari Rp 9.651 per dolar AS akhir pekan lalu.

Kebijakan pemerintah ini disambut positif berbagai kalangan. Karena dengan langkah tegas dan jelas itu, kepercayaan masyarakat terhadap perbankan tidak tergerus meski diterpa isu-isu miring. Dekan Fakultas Ekonomi UGM Mudrajad Kuncoro mengatakan, kinerja perbankan Indonesia saat ini sangat bagus. Berbagai indikator perbankan membaik, sehingga tidak ada alasan bagi masyarakat untuk ragu.

Penjaminan dana masyarakat yang mencapai Rp 2 miliar per rekening, demikian Fadhil Hassan, sudah sangat bagus. “Kalau yang dijamin penuh pemerintah hanya tabungan kecil pun sudah lumayan,” kata ekonom dari Indef itu.

Baik Mudrajad maupun Fadhil sepakat, pemerintah tidak perlu terlalu memberikan perhatian ke pasar modal, apalagi mengurus buyback saham.

Pasar modal adalah ajang kaum berduit. Kendati harga saham kini ambruk akibat panic selling, para pemodal masih memiliki dana. Justru yang harus dijaga adalah sektor perbankan dan sektor riil karena di sana kegiatan ekonomi yang melibatkan rakyat banyak bergulir.

Untuk menggerakkan ekonomi, Mudrajad menyarakan penjaminan kredit. “Ini yang malah yang lebih mendesak karena UMKM di desa-desa kesulitan memperoleh dana,” ujar guru besar ekonomi itu.

Saat ini, dana masyarakat hanya dijamin PT Askrindo dan Asuransi Modal Kerja (AMK). Sedang kredit usaha rakyat (KUR) hanya disalurkan oleh lima bank dan dari jumlah itu hanya BRI yang berpengalaman.

Ekonom dari Inter-Café, Iman Sugema mengatakan, pemerintah harus melakukan dua langkah, yakni membuat masyarakat pemilik dana di bank merasa aman dan menjamin dana mereka tidak menyusut dalam jumlah yang besar. “Caranya menaikkan penjaminan secara bertahap atau sekaligus tergantung kemampuan dan mencegah agar pelemahan rupiah tidak terlalu dalam, karena bisa menyebabkan mereka membawa dananya ke luar dari Indonesia,” katanya.

Direktur Treasury Bank Mega, JB Kendarto mengaku senang dengan keputusan pemerintah. “Di Jerman, Australia dan hampir semua negara sudah menjamin sepenuhnya DPK di bank, supaya nasabah aman dan tidak memicu krisis yang lebih dalam,” kata Kendarto.

Sementara itu, anggota Komisi XI DPR, Maruarar Sirait mengatakan, pemerintah harus segera bertindak cepat guna mengantisipasi krisis yang sudah melanda pasar modal meluas ke perbankan.

Sinergi Semua Pihak

Mudrajad mengimbau semua pihak untuk sinergi menggerakkan sektor riil. Jika hal ini dilakukan, ia yakin, Indonesia selamat dari krisis ekonomi yang dipicu krisis finansial AS. Masyarakat bawah sudah terbiasa hidup susah. Tapi, dengan kehancuran finansial global ini jangan sampai rakyat bertambah sulit.

Sinergi pertama, kata Mudrajad, adalah antara Bank Indonesia (BI) sebagai otoritas moneter dan pemerintah sebagai penguasa fiskal. Ia menyarankan ketika bank sentral di seluruh dunia menurunkan suku bunga untuk menambah likuiditas perbankan, BI malah menaikkan BI Rate dari 9,25% ke 9,50%.

Kedua adalah sinergi antara pusat dan daerah. Para bupati di seluruh wilayah RI memiliki peran yang sangat besar untuk menggerakkan ekonomi daerah. Karena mereka memiliki otonomi dalam mengalokasikan dana untuk pembangunan.

“Selama SBY berkuasa tidak lebih dari dua kali bertatap muka dengan para bupati. Ini tidak cukup untuk menciptakan sinergi,” papar ekonom UGM itu.

Sinergi ketiga adalah antara pemerintah dan swasta guna menjaga kelancaraan distribusi dan logistik. Rakyat harus dijamin tidak kesulitan memperoleh bahan kebutuhan pokok.

Selain itu, pemerintah perlu memfokuskan pada empat departemen kunci, yakni Deptan, Deperin, Depdag, dan Departemen ESDM. Keempat departemen ini sangat penting dalam menjaga ketersediaan pasokan dan distribusi barang.

Di empat sektor ini pemerintah wajib melancarkan perizinan. Jangan sampai industri kesulitan bahan baku untuk produksi, Mudrajad mengatakan, peran industri saat ini sudah sangat besar. Kontribusinya terhadap PDB sudah mencapai 27,3%, sedangkan pertanian tinggal 14,7%.

Tiga Kriteria

Menurut Menkeu, penambahan jumlah jaminan dana yang disimpan menjadi Rp 2 miliar akan menampung lebih dari 97 persen nasabah bank di dalam negeri. Namun, kenaikan jumlah tersebut akan disesuaikan lagi di kemudian hari sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi.

“Di dalam UU LPS disebutkan pemerintah dapat atau akan melakukan penyesuaian kembali terhadap jumlah penjaminan. Kali ini pemerintah lebih fleksibel. Kalau kebijakan ini diperlukan satu tahun, ya satu tahun. Kalau dua tahun, ya dua tahun. Yang penting bisa merespons dan menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang dihadapi,” papar Menkeu.

Dalam UU LPS Nomor 25/2004, hanya disyaratkan tiga kriteria bagi pemerintah untuk mengubah jumlah penjaminan simpanan. Di dalam Pasal 11 ayat 2 UU LPS itu disebutkan bahwa pemerintah bisa mengubah jumlah penjaminan apabila salah satu kondisi dipenuhi, yaitu apabila terjadi penarikan uang besar-besaran, inflasi tinggi, dan apabila jumlah yang dijamin nasabahnya kurang dari 90 persen.

Dengan amandemen UU LPS, pemerintah menambahkan satu butir lagi menjadi empat kriteria. Di dalam Pasal 11 ayat 2 huruf d, pemerintah bisa mengubah jumlah pen- jaminan simpanan apabila ada ancaman krisis keuangan yang membahayakan sistem keuangan Indonesia. Kondisi sekarang, menurut Menkeu, sudah penuhi syarat situasi ancaman.

Selain menetapkan Perppu tentang LPS, pemerintah juga menetapkan Perppu tentang Bank Indonesia, yakni UU Nomor 3/2004. Di sini, pemerintah mengamandemen Pasal 11 yang mengatur mengenai perluasan jenis aset bank yang dapat dijadikan agunan bagi bank untuk mendapatkan fasilitas pendanaan jangka pendek dari BI.

Pada ketentuan sebelumnya, yang boleh dijadikan agunan hanyalah aset berkualitas tinggi dan mudah dicairkan, yang diterjemahkan dalam peraturan BI berupa SBI dan SUN.

Dalam Perppu ini, aset yang sekarang bisa menjadi agunan diperluas sehingga aset kredit dengan kolektibilitas lancar dapat digunakan sebagai agunan untuk mendapatkan fasilitas pendanaan jangka pendek.

“Tujuan amendemen ini adalah agar perbankan nasional dapat memiliki aset yang lebih luas dalam rangka mereka mendapatkan akses likuiditas bagi operasionalnya. Ini juga mencegah terjadinya kekurangan likuiditas, terutama bank-bank yang tidak punya SBI dan SUN,” jelas Sri.

Sementara untuk Perppu Jaringan Pengaman Sektor Keuangan (JPSK), Menkeu menyatakan, masih butuh beberapa hari untuk mematangkannya. Pasalnya, perppu tersebut menyangkut beberapa proses jika krisis terjadi dan menghubungkan pemerintah, BI, LPS, dan juga APBN. [D-10/B-15/RRS/P-12]
——————————————————————————–
Last modified: 13/10/08

October 14, 2008 0

Ramses Wali: Pro Kontra Kaukus Parlemen Inggris

SIKAP : Ketua Umum Barisan Merah Putih, Ramses Ohee ketika menandatangani pernyataan sikap menolak pelaksanaan Kaukus Parlemen Inggris, Senin (13/10) kemarin dikediamannya

JAYAPURA (PAPOS) –Komponen masyarakat Papua peduli NKRI, menolak dengan tegas pelaksanaan Kaucus Parlemen Inggris untuk perjuangan Papua Merdeka pada (15/10), dan rencana unjuk rasa pada 15-17 Oktober yang dinilai mengarah pada disintegrasi bangsa.

Pernyataan sikap ini disampaikan Ketua Umum Barisan Merah Putih, Ramses Ohee, dihadapan ratusan masyarakat, Tokoh masyarakat, pemuda dan mahasiswa maupun puluhan anggota TNI yang hadir di kediamannya, Senin (13/10) kemarin. Sementara itu, komponen masyarakat lainnya menyatakan sikap yang berbeda. Mereka mendukung peluncuran parlemen internasional untuk Papua Barat di London Inggris dengan akan menggelar aksi dukungan moril ke DPRP, yang direncanakan akan dilaksanakan, Kamis (16/10).

Pernyataan dukungan ini, terungkap dalam talk show Review Pepera 1969 di aula STT IS Kijne Abepura, Senin (13/10) kemarin, yang dipadati ratusan pemuda, mahasiswa, serta masyarakat umum maupun saksi pelaksanaan Pepera 1969.

Komponen masyarakat ini menamakan diri Panitia Nasional Papua Barat untuk IPWP (International Parlement for West Papua) juga menggelar pamflet pernyataan sikap yang ditempel di depan masyarakat, pemuda, yang memadati aula tersebut.(berita lengkapnya baca di hal 4).

Komponen masyarakat Papua peduli NKRI merasa prihatin, perkembangan situasi di wilayah Papua saat ini, karena masih ada saudara-saudara yang mempersoalkan dan mengangkat kembali masalah Pepera tahun 1969 yang sudah final di PBB dan Papua sah merupakan bagian tidak terpisahkan dari NKRI.

“Upaya-upaya untuk memperjuangkan Papua lepas dari NKRI oleh gerakan separatis Papua Merdeka dengan cara menimbulkan gejolak sosial politik yang dilaksanakan pada 15/17 Oktober merupakan pengingkaran dan pengkhianatan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara,” tegas Ramses Ohee yang juga adalah salah satu pelaku sejarah pejuang Pepera ini.

Untuk itu, lanjutnya, komponen masyarakat Papua peduli NKRI yang terdiri dari Barisan Merah Putih, Ondoafi, Ondofolo, Kepala Suku, Organisasi Keluarga Besar TNI/POLRI, Pejuang Trikora, Menwa, Pramuika, Tomas, Todat, Toga, Toper, PKRI, Masyarakat Adat, Paguyuban, GM Trikora, FKPPPIP menghimbau masyarakat agar tidak terprovokasi dan terpengaruh serta tidak mengikuti ajakan SMS gelap maupun selebaran-selebaran yang disebarkan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.

Hal ini terkait dengan rencana unjuk rasa yang mengarah pada disintegrasi bangsa pada tanggal 15 dan 17 Oktober. “Kami meminta kepada Gubernur, Ketua DPRP dan Ketua MRP untuk menyampaikan penolakan secara tegas terhadap pelaksanaan Caucus Parlemen di Inggris untuk perjuangan Papua Merdeka, karena Papua adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Indonesia dan negara lain tidak boleh ikut campur,” kata Ramses Ohee menegaskan.

Selain itu, meminta agar eksekutif segera mensosialisasikan PP 77 tahun 2007 tentang lambang daerah, agar masyarakat di Papua mengerti tentang pelarangan pengibaran bendera Bintang Kejora, lagu Hai Tanahku Papua dan lambang burung Mambruk yang selama ini dipakai kelompok separatis Papua merdeka, karena sebagai bangsa Indonesia mereka sudah mempunyai bendera Merah Putih, lambang burung Garuda dan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

Sosialisasi ini perlu agar tidak terulang kembali kasus pembakaran PP 77 oleh DAP di depan kantor DPRP. Pihaknya juga meminta kepada aparat keamanan mengambil langkah-langkah tegas sesuai hukum yang berlaku terhadap gerakan separatis di Papua sehingga tidak mengganggu dan menghambat pembangunan di Papua yang sedang melaksanakan Otsus.

Terakhir, pihaknya juga meminta kepada Gubernur, DPRP dan MRP segera menyelesaikan Perdasi/Perdasus yang merupakan penjabaran UU Otsus sebelum berakhir masa jabatan DPRP periode 2004/2009. (frida)

Ditulis Oleh: Frida/Papos Selasa, 14 Oktober 2008

October 14, 2008 1

Rupiah Bertahan di Level Rp9.820 Per Dolar AS

Jakarta, (ANTARA News) – Kurs rupiah terhadap dolar AS di pasar spot antar bank Jakarta, Senin sore menguat sebesar 30 poin menjadi Rp9.820/9.830 per dolar AS dibanding penutupan akhir pekan lalu yang mencapai Rp9.850/10.050 per dolar AS.

“Kenaikan rupiah sebesar 30 poin terjadi sejak sesi pagi yang berlanjut sampai penutupan sore, setelah Bank Indonesia (BI) menyatakan akan melakukan berbagai upaya untuk menjaga rupiah,” kata Eric Sugandi di Jakarta, Senin.

Otoritas moneter BI menyatakan pihaknya melakukan berbagai upaya untuk menjaga agar rupiah tidak bergejolak secara tajam.

BI akan melakukan apa yang harus dilakukan. Menggunakan kebijakan moneter, menggunakan cadangan devisa dengan prudent, semua coba supaya gerakan dari rupiah itu tidak volatile tajam, kata Eric.

Ia mengatakan, BI khawatir apabila tidak melakukan upaya itu maka dikhawatirkan rupiah akan kembali tertekan, karena gejolak krisis keuangan masih sangat tinggi.

BI sebelumnya menaikkan bunga BI Rate sebesar 25 basis poin menjadi 9,5 persen, yang memicu rupiah menguat, namun kenaikan itu hanya sesaat, setelah rupiah kembali terpuruk hingga mendekati angka Rp10.000 per dolar AS, ucapnya.

Pelambatan ekonomi global, lanjut dia juga merupakan salah satu faktor yang menekan rupiah, karena pelaku asing dikhawatirkan akan menarik dananya yang ditempatkan di pasar domestik.

Pelaku asing khawatir dengan terpuruknya rupiah, maka belanja modalnya (Capex-capital expenditure) akan semakin besar, ucapnya.

Kenaikan rupiah saat ini diharapkan akan terjadi lagi pada hari berikutnya, karena melihat posisi mata uang lokal itu masih sangat mengkhawatirkan, apalagi kalau menembus angka Rp10.000 per dolar AS, maka kemungkinan besar kemerosotannya akan berlanjut.

“Kami mengharap BI terus menjaga pergerakan rupiah lebih lanjut, dan melakukan kebijakan yang terus mendorong rupiah bisa kembali ke posisi yang lebih baik, ucapnya.(*)

October 13, 2008 0