TNI Waspadai Kebangkitan Separatis

JAKARTA (PAPOS) -Tentara Nasional Indonesia (TNI) akan selalu mewaspadai kebangkitan gerakan separatisme, termasuk yang memanfaatkan Pemilu 2009 sebagai celah untuk melakukan referendum guna memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Agustadi Sasongko Purnomo mengungkapkan itu menjawab wartawan, usai mendampingi mitranya Kasad Filipina mengadakan kunjungan kehormatan ke Menteri Pertahanan (Menhan) Juwono Sudarsono, di Jakarta, Rabu.

“Ya kita pasti memberikan perhatian kepada seluruh kemungkinan yang dapat mengancam keutuhan NKRI, termasuk gerakan separatisme di daerah-daerah rawan konflik tradisional seperti Aceh, Maluku, dan Papua baik menjelang atau saat Pemilu,” ujarnya seperti dikutip dari Antara, tadi malam. .

Ia menilai, situasi keamanan dan politik di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) relatif kondusif meski ada beberapa insiden kriminal yang sudah diatasi pihak kepolisian setempat.

Tentang keberadaan Komite Peralihan Aceh (KPA) dan mantan anggota GAM yang kerap melakukan pertemuan dalam rangka Pemilu 2009 yang ditengarai mengarah pada referendum melepaskan diri dari NKRI, Agustadi enggan berkomentar panjang.

Kasad menegaskan, KPA berhak membentuk partai dan mengeluarkan pendapat serta berkumpul dan berserikat karena Indonesia adalah negara demokrasi. “Jadi, bila pertemuan itu terkait persiapan pemilu yaaa…itu sah-sah saja tidak ada masalah,” ujarnya.

Meski begitu, tambah Agustadi, pihaknya tetap akan mewaspadai setiap kemungkinan yang dapat terjadi menjelang Pemilu.

Hal senada diungkapkan Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI Marsekal Muda Sagom Tamboen yang mengatakan, TNI sebagai penjaga kedaulatan negara tidak akan mentolerir setiap bentuk atau upaya memisahkan diri dari NKRI.

“Namun, apa pun yang dilakukan TNI tetap berdasar pada keputusan

politik pemerintah, termasuk menghormati nota kesepakatan damai Aceh yang ditandatangani di Helsinki,” ujarnya.

Jadi, jika nota kesepahaman damai tersebut dilanggar atau disalahgunakan untuk memerdekakan Aceh dari NKRI maka TNI akan bertindak. “Yang jelas, TNI akan tetap waspada terhadap setiap upaya separatisme atau apapun untuk memisahkan diri dari NKRI termasuk menjelang Pemilu 2009,” kata Sagom menegaskan.(ant/nas)

Ditulis Oleh: Ant/Papos Jumat, 10 Oktober 2008

October 10, 2008 0

PEREMPUAN PAPUA JADI PEDAGANG KECIL UNTUK HIDUPI KELUARGA

Oleh Maria D. Andriana

Jayapura, 27/1 (ANTARA) – Setiap hari Yuliana (53) berjualan ubi dan singkong di pasar Gelael di jantung kota Jayapura, tak peduli hari hujan atau cerah, karena anak-anak dan suaminya mengharapkan penghasilannya.

Jika hari baik, Yuliana mengaku bisa menyisihkan barang 15-30 ribu rupiah dari keuntungan berjualan singkong, tetapi adakalahnya ia justru “nombok” uang transport dari rumah menuju tempat berdagang yang menghabiskan sekitar Rp30.000,- pergi pulang.

“Bagaimana jika `mama sakit dan tidak bisa berdagang.”

“Diam di rumah saja,” katanya dengan wajah bingung karena ia pun tidak tahu harus menjawab apa. Yuliana sepertinya dituntut tidak boleh libur dan sakit demi menghidupi anak-anaknya.
Sejak David suaminya menganggur, Yuliana bertanggungjawab mencari nafkah secara tunggal untuk menghidupi enam anaknya. Bebannya tidak menjadi berkurang ketika empat dari anaknya menikah

satu-persatu, karena mereka juga hidup miskin dan beranak-pinak memberinya 18 cucu.
“Ah sudah begini saja, pokok ada untuk makan besok sudah cukup,” katanya sambil duduk di atas selembar plastik yang menjadi alas dagangan. Di hadapannya teronggok sejumlah ubi merah dan ketala

singkong dan ditawarkannya dengan harga Rp10.000 per onggok berisi antara 5-6 ubi.
Barang dagangan itu diangkutnya dengan kardus dan digendong dari rumah ke pasar dengan naik taksi (maksudnya angkutan umum) sebanyak empat kali pulang-pergi.

“Ini sisa dagangan kemarin, banyak yang tidak laku jadi saya jual lagi hari ini,” katanya serta menambahkan jika memang tidak laku terus mereka akan mengonsumsinya sendiri.
Pasar Gelael adalah pasar kaget yang dibuka di pelataran di depan toko swalayan Gelael, tempat kaum perempuan pribumi Papua menjajakan dagangan sayur-mayur dan buah-buahan.
Para pedagang mayoritas orang-orang Paniai yang bermukim di bukit-bukit di kota Jayapura dan memanfaatkan hasil kebun atau membeli bahan dagangan dari pasar Abepura serta menaikkan harganya untuk menangguk sedikit keuntungan, kata Hana Hikoyabi, wakil Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP).

Menurutnya, “para mama” tersebut adalah contoh segelintir perempuan Papua yang harus menghadapi kenyataan hidup untuk mencari nafkah dengan keras.

“Mereka bangun subuh untuk membeli bahan dagangan atau memanen dari kebun, kemudian mengurus rumah tangga seperti menyiapkan anak sekolah, memasak, mencuci hingga siang hari dan berangkat berdagang sekitar pukul dua siang,” katanya.

Pasar kaget Gelael memang mulai ramai pada pukul tiga sore hingga pukul sembilan malam, sehingga dapat diperkirakan para pedagang yang mayoritas perempuan itu tiba di rumah sekitar pukul 10.00 Wita.

Mereka pada umumnya berpendidikan rendah, tidak memiliki waktu untuk diri sendiri bahkan ditengarai ada suami-suami yang menguasai uang hasil keringat mereka untuk kepentingan pribadi.

Dolvina Mote, yang penampilannya terlihat lebih tua dari usia 30 tahun, mengaku mempunyai sembilan anak dan yang pertama berusia 15 tahun sedangkan yang terkecil berusia tiga tahun.
Sejak suaminya pensiun pada usia 40 tahun, ia juga menjadi tumpuan keluarga untuk kelangsungan hidup mereka.

Dolvina membeli sayur mayur seperti kacang panjang, daun pepaya, kangkung dan jenis lain dari pasar Abepura, kemudian menjualnya lagi di pasar kaget Gelael dengan mengurangi jumlah ikatan sayur-mayur itu misalnya dari enam untai kacang panjang ia buat menjadi tujuh untai, untuk menaikkan keuntungan.

Ia menilai perbuatannya bukan kecurangan karena harga jual di pasar tersebut memang lebih mahal, dari pasar Abepura, mengingat lokasinya di pusat kota.

Seperti juga iparnya Yuliana, Dolvina tidak bisa menjawab bagaimana ia menghidupi keluarganya apabila ia tidak bisa berdagang karena sakit.

“Kalau sakit saya beli obat saja di warung dan diam di rumah, besok kerja lagi,” katanya.
Bukan hanya Dolvina dan Yuliana yang menghadapi masalah tersebut, para perempuan perkasa yang menjadi tiang keluarga itu, tidak pernah memikirkan dirinya sendiri apakah sehat atau sakit, setiap hari mereka harus siap dengan tugas-tugasnya.

Keberadaan perempuan asli Papua sebagai pedagang di pasar kaget dan pasar resmi di Jayapura sangat mudah dilihat, kebanyakan mereka menjual hasil bumi baik dipetik dari kebun atau membelinya dari pasar.

Mata dagangannya antara lain buah pinang, ubi, kangkung, bunga pepaya, buah nenas, pisang, tomat dan cabe yang merupakan keperluan sehari-hari untuk konsumsi masyarakat.

Meskipun demikian, eksistensi mereka sebagai pedagang seringkali sangat labil karena terancam oleh pedagang pendatang yang mempunyai modal dan ketrampilan berdagang lebih baik, atau oleh aturan tata kota dan ketertiban kota yang sering menjadi “musuh” para pedagang kecil itu.

Dalam liputan utama tabloid Suara Perempuan Papua (SPP) no 18 tahun 2005 bertajuk “Pedagang Lokal Tidak Berdaya” diuraikan betapa rentan posisi kaum perempuan pedagang itu.
Kepala Badan Pengawas Pembangunan Daerah Papua Marthinus Howay yang dikutip dalam laporan utama itu menyebutkan, para pedagang itu tidak memiliki daya saing karena kurang ilmu, sindikasi pasar dan nilai pasar serta kurang ulet.

Mengenai peran perempuan sebagai penyangga ekonomi keluarga, tokoh adat Ramses Ohee dari Waena mengakui memang cukup besar.

Masyarakat adat di lingkungannya pernah membahas masalah tersebut khususnya menghadapi keluarga dimana para pria yang masih dalam usia produktif atau berbadan sehat, ternyata tidak banyak berbuat untuk mencari nafkah, melainkan mengandalkan jerih payah istri.

“Ini tidak akan baik apalagi jika dilihat oleh generasi muda. Pembinaan harus dilakukan juga kepada pemuda-pemuda,” kata Ramses yang sangat prihatin terhadap pengaruh minuman keras pada kaum laki-laki dewasa dan remaja.

Berdagang memang merupakan salah satu pekerjaan yang paling mudah dilakukan oleh kaum ibu Papua yang tidak memiliki ketrampilan dan latar belakang pendidikan, tetapi mereka perlu juga ditolong dengan pembinaan dan regulasi yang dapat melindunginya, kata Hana Hikoyabi.

Untuk itu, menurut Hana, MRP duduk bersama-sama pemerintah dan semua pihak terkait antara lain dalam menyiapkan regulasi yang tepat dan diperlukan masyarakat.

“Perempuan Papua masih banyak yang tertinggal, jangankan yang di pegunungan dan daerah terpencil, di Jayapura saja masih banyak perempuan terpinggirkan,” kata sarjana lulusan Universitas Cenderawasih yang dipercaya duduk sebagai pengurus MRP itu.

Kuncinya terletak pada kesejahteraan ekonomi, sebab menurut Hana, jika tingkat ekonominya baik, maka kaum perempuan akan mendapatkan kesehatan dan pendidikan yang baik dan dengan sendirinya akan melahirkan serta mampu mendidik anak-anak dengan baik.
“Papua adalah satu-satunya provinsi di Indonesia yang `Peranan Perempuannya berbentuk “badan” bukan “kantor”, seharusnya lebih maju dan giat memberdayakan kaum perempuan setempat,” tegasnya.

Sementara itu, kepala Badan Pemberdayaan Perempuan Propinsi Papua, Sipora N.Modouw, MM mengatakan bahwa program-program dari instansinya selama ini adalah advokasi dan pelatihan-pelatihan yang diharapkan dapat meingkatkan peran perempuan dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Banyak kegiatan yang dijalankan, misalnya, sosialisasi dan advokasi mengenai pentingnya pendidikan, kesehatan khususnya kesehatan reproduksi, pemberdayaan ekonomi, tegasnya.

Database Acuan Dan Perpustakaan LKBN ANTARA

October 7, 2008 0

159 Tentara OPM Menyerah

OKSIBIL, KAMIS – Sebanyak 159 anggota Tentara Pembebasan Nasional (TPN) Organisasi Papua Merdeka (OPM) dari dua kelompok yang beroperasi di perbatasan RI-Papua Nugini, Kamis siang sekitar pukul 13.25 WIT, menyatakan ikrar kesetiaannya kepada Negara KJesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Ikrar kesetiaan tersebut dibacakan Komandan Kompi dari Kelompok Paulus Kalakdana, Engel Kalakmabin, di hadapan Menko Kesra Aburizal Bakrie, Mendagri Mardiyanto, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, dan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Syamsir Siregar di Oksibil, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua.

Kedua kelompok tersebut adalah kelompok Paulus Kalakdana yang beroperasi di sekitar kawasan Baton, dan kelompok Agus Kaproka yang beroperasi di daerah Iwur, Kabupaten Pagunungan Bintang.

Ikrar kesetiaan terhadap NKRI itu berisi lima butir, antara lain berisi kesediaan hidup rukun dan turut serta menciptakan ketertiban dan keamanan di Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua.

Sebagian besar dari para anggota TPN OPM itu tampak masih mengenakan pakaian tradisional, ada yang memakai koteka, celana pendek dengan bertelanjang dada, dan hiasan rumput-rumputan di kepala.

Setelah membacakan ikrar kesetiaan, salah seorang perwakilan TPN OPM kemudian menyerahkan tiga pucuk senjata jenis “double loop” bersama 10 pelurunya yang merupakan senjata buatan Papua Nugini.

Ketiga senjata yang dimiliki kelompok TPN OPM itu diserahkan oleh Hendru Birdana kepada Menko Kesra Aburizal Bakrie, disaksikan rombongan dan Wakil Gubernur Papua Alex Hesegem, Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Agus Alua dan Bupati Pegunungan Bintang Welinton Wenda.

Menko Kesra Aburizal Bakrie dalam sambutannya mengajak masyarakat setempat untuk melupakan masa lalu, saling memaafkan jika ada kesalahan, dan segera membangun daerah setempat.

ABI Sumber : Ant

October 7, 2008 0

Dua Peminta Suaka ke Australia Kembali – Satu Pulang ke Serui, Satunya di Merauke

JAYAPURA- Masih ingat dengan 43 warga Papua yang melarikan diri dan meminta suaka ke negara tetangga Australia 3 tahun lalu, tepatnya akhir tahun 2005?. Ternyata dua diantaranya kembali ke tanah air, karena apa yang dialami di Australia tidak seperti yang dijanjikan sebelumnya.

Wartawan Cenderawasih Pos dari Merauke melaporkan, kedua peminta suaka ini telah tiba kembali ke tanah Air, kemarin. Yubel Kareni kembali ke Serui tempat asalnya dan Hana Gobay kembali ke Merauke. Keduanya diantar langsung oleh Konsul for Economic Affairs Kedubes Indonesia untuk Australia di Canberra, Jahar Gultom, Rabu ( 24/9) pagi kemarin, dengan menggunakan pesawat penerbangan komersial Merpati Aoba dari Jakarta. Yubel Kareni turun di Bandara Kaisiepo Biak untuk melanjutkan perjalannya ke Serui, sedangkan Hana Gobay turun di Bandara Mopah Merauke sekitar pukul 09.30 WIT.

Sebelum pesawat mendarat di Bandara Mopah Merauke, keluarga Hana Gobay yang terdiri dari ayah ibunya, Alfons Gobay-Blastina Gobay, pamannya Haryanto Gobay, kakak kandungnya Maria Gobay dan Sopiah Dokopiah adik kandung dari ibu Hana Gobay sudah menunggu kedatangannya di Bandara Mopah Merauke.

Saat turun dari anak tangga pesawat, Hana Gobay yang mengenakan asesoris serba hitam, topi hitam, kaca mata hitam, jaket kaos warna hitam, celana hitam dan sepatu hak tinggi warna hitam, langsung disambut pelukan ibu dan kakak perempuannya Blastina Gobay-Maria Gobay dan tantenya Sopiah Dokopiah.

Blastina Gobay tampak mencucurkan air mata kebahagiaan saat berpelukan dengan anak bungsunya dari 4 bersaudara itu.

”Saya sangat bersyukur karena akhirnya dapat berjumpa dan bersama kembali dengan anak saya setelah 3 tahun lamanya berpisah. Selama ini saya hanya dapat berdoa dan berdoa untuk dapat dipertemukan kembali. Dan hari ini doa itu telah terkabulkan,” kata Blastina Gobay dengan mata berbinar tanda bahagia.

Setelah istirahat sejenak di Viip Room Bandara Mopah Merauke, Jahar Gultom mewakili Pemerintah Indonesia menyerahkan secara resmi kepada orang tua Hana Gobay dan Pemerintah Kabupaten Merauke yang diterima langsung oleh Blastina Gobay dan Bupati Merauke Drs Johanes Gluba Gebze dengan menandatangani surat penyerahan dan penerimaan secara resmi.

Hana Gobay, kepada wartawan mengaku sangat senang dan gembira bisa kembali ke Indonesia, khususnya ke Merauke setelah kurang lebih 3 tahun berada di Australia. Hana mengaku tujuannya saat itu ke Australia hanya satu yakni ingin melanjutkan pendidikannya.
”Saat itu ada beberapa mahasiswa yang akan melanjutkan sekolah ke Australia. Nah, waktu itu saya pikir bahwa mengapa tidak bisa, kalau pergi menuntut ilmu ke luar negeri,” jelas mantan Mahasiswi Universitas Sam Ratulagi Manado, Semester VII jurusan sosiologi ini memulai keterangannya ke pers.

Jaminan untuk melanjutkan pendidikan di Australia itu, lanjut Hana Gobay, dijanjikan langsung oleh Herman Wanggai. Karena keinginan menuntut ilmu di luar negeri itu, lanjut Hana Gobay, mereka berangkat dipimpin oleh Herman Wanggai. ”Untuk ke sana, kami sendiri yang membayar dengan menyumbang Rp 7 juta perorang,” jelasnya. Saat itu, lanjut Hana, disampaikan bahwa uang Rp 7 juta yang dikumpulkan tersebut akan digunakan untuk mengurus pasport dan visa. ”Jadi kami ikut saja,” jelasnya.

Diceritrakan waktu itu, pihaknya menginginkan untuk lewat Bali, namun Herman Wanggai sebagai pimpinan rombongan memberi alasan tidak perlu lewat Bali prosesnya akan lama dan butuh uang banyak. Dan meminta untuk naik perahu saja, dengan alasan nanti pada saat di perbatasan akan ada jaringan tertentu yang akan menjemputnya. ”Jadi apa yang dijanjikan tidak ada,” katanya.

Soal keinginan pulang ke Papua, Hana Gobay mengungkapkan merupakan bagian dari haknya sebagai warga Negara Indonesia. ”Keinginan pertama itu karena hak saya untuk kembali karena saya adalah warga Negara Indonesia,” katanya. Kedua, karena ingin bertemu dengan keluarga yang ada di Merauke. Ketiga, ingin agar apa yang diperolehnya selama di Australia, yakni kursus bahasa Inggris dan computer ia ingin terapkan untuk membangun NKRI. Hana mengaku, selama di Australia, mereka diberi peluang untuk belajar Bahasa Inggris, belajar computer dan bekerja.

Disinggung apa ada keinginan yang lainnya untuk kembali ke Papua? Hana mengaku ada. Hanya saja, ada saja issu yang dikembangkan untuk tidak kembali ke Papua karena akan dipenjara, diinterogasi dan dibunuh yang membuat mereka takut pulang. ”Jadi seperti itu. Tapi saya punya tekad bahwa saya sebagai warga Negara Indonesia punya hak untuk kembali dan saya terlepas dari mereka,” katanya. Karena dengan tekad itu akhirnya meminta untuk dipulangkan. ”Mereka katakan bahwa kalau kamu pulang dengan selamat, maka kami akan siap pulang. Jadi begitu,” jelasnya.

Menurut Hana, keinginan pulang itu tidak hanya baru dilakukan pada bulan Juli lalu, tapi sejak tiba di Australia. Sebab, visi yang disampaikan ternyata berbalik 180 derajat saat sampai di Australia. Hana yang telah kembali dengan selamat itu, mengaku akan melanjutkan kuliahnya yang sempat terbengkai, namun bukan lagi di Manado tapi akan melanjutkan di perguruan tinggi yang ada di Papua. Selain itu, lanjutnya, jika ada perhatian dari pemerintah dirinya berencana akan membuka kursus bahasa Inggris.

Bupati Merauke Drs Johanes Gluba Gebze dimintai tanggapannya terkait kepulangan 2 warga Papua setelah sebelumnya meminta suaka politik ke Australia, mengatakan, yang menjadi istimewa itu jika setiap warga bangsa tidak kehilangan rasa cinta tanah airnya. ”Itu yang istimewah. Sejauh-jauh bangau mengangkasa tapi pasti akan kembali ke kubangan. Hujan mas di negeri orang dan hujan batu di negeri sendiri tidak ada seindah negeri sendiri. Tidak ada kemerdekaan, tidak ada kebebasan di negeri manapun kalau bukan di negeri sendiri,” kata Bupati Gebze dengan mengutip kata filsafat. Sebab, menurut Gebze, meski ada kekurangan atau apapun tapi kita bisa merasakan bahwa denyut nadi dan jantung bisa berdenyut bebas tanpa harus mengalami hambatan di seluruh tubuh. Karena itu yang harus menjadi prinsip bahwa setiap orang harus kembali mencintai negeri dan bangsanya dan tanah airnya. ”Karena apa. Karena hidup kita itu adalah belahan jiwa dari tanah air, bangsa dan keluarga. Kalau pisah dari keluarga betapa tersiksanya. Sehingga kita harus kembali bersekutu dan keutuhan kasih sayang dan kedamaian. Karena tidak ada kedamaian dimanapun. Sekalipun di gua tidak pernah ada kedamaian. Karena keadamian yang hakiki itu ada di dalam hati sanubari kita sendiri,” jelas Bupati panjang lebar. Disinggung apa ada perhatian khusus bagi warga yang kembali tersebut, Bupati Gebze menandaskan semua warga Negara diberlakukan sama dan tidak ada dibeda-bedakan.
Sedangkan, Wakil Ketua II DPR Papua, Paskalis Kossy, S.Pd mendengar informasi menyambutnya dengan antusias. “Bagus itu, kalau memang ada keinginan pulang itu sangat positif,” tukasnya kepada Cenderawsih Pos kemarin.

Dikatakan, selaku pemerintah daerah, ia juga sangat berterima kasih karena perwakilan pemerintah RI di Australia sudah memfasilitasi kedua WNI asal Papua itu untuk kembali ke tanah air dan berkumpul kembali bersama keluarganya.

Menurut politisi asal Partai Golkar ini, pengalaman kedua orang itu hendaknya menjadi pelajaran bagi warga lainnya yang juga berniat meminta suaka politik ke negera lain ataupun berbeda idelogi. “Ini menjadi pelajaran yang bagus bagi semua yang ingin minta suaka ke negara lain, disana mereka ternyata hidup susah. Jadi sebenarnya lebih baik hidup di tanah sendiri, tetapi dihargai dan bermartabat dan bebas melakukan apa saja dari pada hidup di negara orang tetapi menderita,” katanya.

Karena itu kata Paskalis Kossy, jika ingin meminta suaka ke luar negeri hendaknya berpikir masak-masak agar tidak menyesal dikemudian hari. “Karena bagaimanapun, tinggal di negeri orang dengan di tanah sendiri sangat jauh berbeda, jadikan itu pelajaran besar bagi kita semua,” katanya.

Ia juga berharap, hal itu juga bisa diikuti oleh WNI asal Papua lainnya yang masih ada di luar negeri agar kembali ke tanah air dan membangun tanahnya sendiri sehingga bisa hidup lebih baik dimasa depan di tanahnya sendiri.

Sementara itu siaran pers yang dikeluarkan Direktorat Informasi dan Media Deplu tertanggal 23 September yang diterima koran ini menyebutkan, keputusan kembalinya 2 warga Indonesia yang sempat meminta suaka politik ke Australia, atas kerelaan dan didorong oleh rasa kecewa mereka atas janji-janji dan keterangan palsu Herman Wanggai dan kelompoknya kepada mereka. Karena itu mereka telah menghubungi KBRI yang ada di Australia pada Juli 2008 dan mereka meminta dibantu untuk dikembalikan ke Papua. Pemerintah Indonesia melalui KBRI Melbourn dan KBRI Canberra telah memfasilitasi keduanya pulang ke kampung halamannya di Papua. Selama proses pemulangan, mereka mendapatkan intimidasi dari sesama suaka lainnya tapi mereka asemakin mantap untuk kembali. Pemerintah, lanjutnya, berkewajiban memberikan perlindungan dan bantuan mengingat mereka masih menjadi warga negara Indonesia. Karena itu Pemerintah Indonesia tidak hanya menyetujui tapi juga memfasilitasi kepulangan mereka.

Diharapkan kepulangan mereka ini dapat membuka hati dan mata mereka yang masih terus berusaha memojokan Indonesia melalui berbagai cara untuk melihat secara objektif kondisi di tanah air pada umumnya dan Papua pada khususnya. ”Kedua warga Negara Indonesia tersebut menunjukan keberaniannya untuk mengambil sikap ditengah-tengah disinformasi dan tekanan. Karena mereka yakin akan hidup dan kondisi yang baik di Papua,” katanya dalam siara pers. Kepulangan 2 warga Indonesia ini juga, membuktikan bahwa persekusi sebagai alasan permintaan suaka sama sekali tidak terbukti akan tetapi lebih sebagai korban dari konspirasi politik dan tipu daya Herman Wanggai beserta pendukungnya. ”Kalau mendengar dari Hana dan Yubel, kemungkinan masih ada yang ingin kembali. Sebagai perwakilan kita (Pemerintah Indonesia,red) di Australia, adalah kewajiban kita memfasilitasi dan membantu kalau mereka mau pulang,” tambah Jahar Gultom, Konsul Ekonomi di KBRI Caberra ini menambahkan setelah menyerahkan Hana Gobay secara resmi yang diterima orang tuanya dan Bupati Merauke Drs Johanes Gluba Gebze di ruang Viip Room Bandara Mopah Merauke. (ulo/ta)

September 28, 2008 1

Dana Kekayaan Norwegia Menjual Saham di Rio Tinto karena Penambangan di Papua Barat dinilai Perusak Alam dan Pelanggar HAM Parah

[Terjemahan kasar SPMNews]

The Times, September 10, 2008

David Robertson, Business Correspondent

Salah satu pemegang saham terbesar Rio Tinto telah menjual 500 juta poundsterling saham di perusahaan dimaksud karena keprihatinan atas penambangan di Grasberg, yang dikenal sebagai penambangan terburuk di dunia.

US$375 juta (213 triliun poundsterling) dana kekayaan kedaulatan Norwegia katakan pada hari Selasa bahwa sahamnya telah dijual setelah gagal membujuk Rio untuk meningkatkan praktek operasinya di penambangan Papua Barat.

Menteri Keuangan Norwegia secara terbuka membuat malu Rio dengan sebuah pernyataan yang menyalahkan rapor buruk perusahaan karena “kerusakan alam yang sangat buruk.”

Operasi Grasberg di Papua Barat, Indonesia, merupakan penambangan emas terbesar dan penambangan tembaga terbesar ketiga di dunia, tetapi penambangan ini terkenal kotor di mata aktivis lingkungan dan HAM.

Grasberg dioperasikan oleh Freeport McMoRan, sebuah perusahaan penambang berbasis di New Orleans, dan Rio memiliki 40 persen dari saham dalam penambangan terbuka di sana.

Aktivis HAM menyatakan pihak keamana Freeport dan militer Indonesia bertanggungjawab atas berbagai pemerkosaan, penyisaan, pembunuhan dan penahanan tanpa proses peradilan bagi masyarakat adat yang tinggal di dekat wilayah penambangan. Freeport terus-menerus saja menyangkal semua tuduhan ini.

The Australian Council on Overseas Aid melaporkan bahwa pada 1994 dan 1995 militer Indonesia, dibantu oleh pihak keamanan perusahaan, bertanggungjawab atas kematian atau kehilangan 22 masyarakat adat dan 15 lainnya dicap oleh militer Indonesia sebagai gerilyaawan Papua Merdeka.

Setelah tekanan dari pemegang saham, Freeport menyatakan kepada US Securities and Exchange Commission bahwa ia telah membayar militer Indonesia sebesar $4.7 juga pada 2001 dan $5.6 juga pada 2002 untuk pelayanan sekuriti.

Kiprah penambangan di Grasberg juga merupakan sumber kontroversi. Sampah yang dibuang 230 ribu ton tailing, atau ampas bebatuan, yang dibuang ke kali Ajikwa setiap hari dan pegian lingkuan hidup menyatakan perbuatan ini telah mendatangkan polusi tingkat tinggi.

Tailing pertambangan sering di-laced dengan cyanide, yang dipakai untuk dalam proses ekstraksi emas, dan sejumlah toksik emas seperti lead, tembaga dan senk. Laporan oleh Friends of the Earth (Walhi Internasional) mengatakan drainase dari buangan penambangan merupakan dampak dari penambangan terbuka yang menumpuk tingkat selenium dan arsenic dalam system air yang ada. Hingga 70 persen kehidupan di dalam air telah punah, karena sampah beracun dimaksud.

Seorang Jubir Rio Tinto katakan, “Kami bekerjasama secara dekat dengan Freeport dan merasa senang dengan pekerjaan yang dilakukan di Grasberg. System pengelolaan tailing dilakukan dengan baik dan kerusakaan yang dituduh tidak benar.”

Akan tetapi, pandangan ini tidak diterima oleh Dana Pensiun Pemerintah Norwegia, yang mengelola kekayaan yang dihasilkan oleh Minya Laut Utara dari negara dimaksud.

Kristin Halvorsen, Menkeu Norwegia katakan, “Tidak ada inidikasi bahwa praktek kotor perusahaan ini akan dirubah dalam waktu dekat. Perusahaan kami tidak bisa mengambil untung dari perusahaan kotor seperti ini.”

Rio Tinto membalasnya dengan mengatakan bahwa mereka memang sudah lama tahu keprihatinan dari pemegang saham ini, tetapi begitu merasa kaget dan kecewa karena sudah ambil keputusan untuk menjual sahamnya.

Owen Espley, jubir dari Friends of the Earth, katakan: “Sungguh baik sekali orang Norwegia sudah mulai mencoba menggunakan pengaruh mereka untuk mempengaruhi perilaku dan kemudian lari kalau pengaruh mereka tidak ada hasil.”

Penambangan Grasberg memberikan kontribusi $159 juta kepada keuntungan Rio tahun lalu sebesar $7,3 triliun, tetapi operasi ini dijadwalkan untuk ekspansi besar-besaran tahun ini. Diperkirakan penambangan ini sudah berada di wilayah Lorentz Park, Cagar Alam Dunia, mencakup 230 km persegi. Richard Solly, seorang aktivis lingkungan hidup dari London Mining Network, katakan: “Dalam hal polusi lingkungan, tanpa ragu bisa dikatakan perusahaan ini salah satu dari yang terburuk di dunia.”

September 18, 2008 0

Munir Sadar dalam Ancaman – Munir Sadar dalam Ancaman

JAKARTA- Aktivis HAM Munir ternyata sudah menyadari posisinya dalam ancaman pembunuhan. Aksi pengungkapan kasus penculikan aktivis dan advokasi menjadi alasannya. Terlebih setelah Mayjen (pur) Muchdi Purwopranjono dibebastugaskan dari Danjen Kopassus.

Pengakuan itu diungkapkan Suciwati, istri mendiang Munir, saat menjadi saksi dalam lanjutan sidang pembunuhan aktivis HAM Munir dengan terdakwa Muchdi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kemarin (16/9).

”Iki sing paling loro weteng pasti Muchdi. Soale de’e dadi Danjen Kopassus sek diluk. Awake dhewe kudu siap-siap, pasti kate entuk ancaman (Ini yang paling sakit perut adalah Muchdi. Soalnya, dia baru menjabat sebentar sebagai Danjen Kopassus. Kita harus siap-siap, pasti akan dapat ancaman, Red),” kata Suci menirukan perkataan suaminya dalam logat Jawa Timur yang kental.

Suci menjelaskan, istilah loro weteng yang dipakai suaminya bukan bermakna sebenarnya. “Loro weteng yang dimaksud artinya sakit hati,” jelas mantan aktivis buruh itu. Tidak hanya itu, ancaman juga dialami Suci setelah suaminya meninggal dalam perjalanan menuju Belanda pada 7 September 2004. Dia mengungkapkan, pernah menerima paket berisi kepala dan kaki ayam plus surat ancaman.

“Isinya, awas jangan libatkan TNI dalam kasus Munir atau Anda akan bernasib sama,” kata ibu dua anak itu. Beberapa ancaman lain juga pernah diterima seperti kiriman bom ke rumah mertua di Bekasi dan perusakan kantor Kontras.

Kesaksian Suci tersebut memperkuat dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) tentang motif Muchdi membunuh Munir. Dalam surat dakwaannya, JPU menyebut motif mantan Deputi V/Penggalangan BIN itu menghabisi Munir terkait kasus penculikan aktivis mahasiswa 1997 dan 1998 yang dilakukan Tim Mawar.
Kasus itu kemudian dibongkar oleh Munir. Faktor itulah yang membuat Muchdi sakit hati dan dendam terhadap Munir. Muchdi diberhentikan dari jabatan Danjen Kopassus yang baru diembannya 52 hari.
Dalam kesaksiannya, Suci juga menjelaskan kepergiannya ke Amerika Serikat untuk mengklarifikasi surat BIN yang diberikan ke Kongres AS. “Mereka mendukung saya untuk mendapat keadilan,” katanya. Hal yang sama didapatkan saat memenuhi undangan di Eropa. Namun, dia menolak jika hal itu disebut sebagai bentuk intervensi asing

Namun, kesaksian Suci dibantah Muchdi dan kuasa hukumnya. “Saya keberatan dengan pemberhentian saya dengan kesaksian yang menyebut loro weteng,” kata Muchdi yang selama sidang seksama mengikuti keterangan Suci. Selain Suci, saksi yang dihadirkan kemarin adalah Indra Setiawan, mantan Dirut Garuda

Sebenarnya ada dua saksi lain yang juga dijadwalkan, namun tidak hadir. Yakni agen BIN Budi Santoso dan Wakabin M. Asad. Menurut JPU, berdasarkan surat dari BIN, kedua saksi tersebut tengah menjalani tugas negara. Budi Santoso yang disebut-sebut saksi kunci saat ini berada di Pakistan

Dalam keterangannya, Indra mengakui, surat yang dikeluarkan untuk menempatkan Pollycarpus Budihari Priyanto -terpidana 20 tahun kasus Munir-, sebagai staf perbantuan dalam corporate security adalah untuk merespons surat permintaan BIN yang ditandatangani Wakabin M. Asad.

Indra yang juga sudah divonis satu tahun penjara dalam kasus Munir, mengatakan langsung merespons permintaan tersebut karena dua hal.

“Pertama, saya kenal Polly sebagai pilot senior dan telah bekerja 17 tahun. Kedua, surat resmi dari BIN,” ungkapnya.

Dia mengaku tidak mengetahui posisi Polly sebagai anggota jejaring nonorganik BIN yang direkrut Muchdi. Namun, ketika ditanya M. Luthfie Hakim, kuasa hukum Muchdi, tentang keterlibatan kliennya dalam surat tersebut, Indra menjawab diplomatis.

“Yang saya tahu, hanya ada dua nama (di dalam surat), yakni Polly (yang ditugaskan, Red) dan Asad (pembuat surat, Red,” kata Indra. Meski demikian, Indra mengaku pernah dua kali bertemu Muchdi, yakni di Kantor BIN dan di Hotel Mulia.

Setelah sidang, Luthfie mengatakan, keterangan Suci dan Indra tersebut menunjukkan adanya kesalahan-kesalahan fatal dalam penyusunan surat dakwaan oleh JPU. Dia juga meminta saksi Budi Santoso tetap dihadirkan. “Kalau hanya dibacakan BAP-nya, saya kira sidang akan menghukum secara tidak profesional,” tegasnya.

Majelis hakim yang diketuai Suharto kembali meminta JPU menghadirkan Budi dan Asad dalam sidang lanjutan Selasa, pekan depan. Seperti diketahui, Muchdi dijerat pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP jo pasal 340 KUHP atau pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 340 KUHP dengan hukuman pidana maksimal, yakni hukuman mati. Dia dianggap telah menyalahgunakan kekuasaan, memberi kesempatan atau sarana, atau sengaja menganjurkan orang lain yakni Polly melakukan pembunuhan terhadap Munir. (fal/iro)

September 18, 2008 0

Maria Bano: Diskriminasi Perempuan Masih Tinggi

KEPALA Kantor Pemberdayaan Perempuan, Dra Maria Bano mengungkapkan saat ini bentuk diskriminasi terhadap perempuan masih tinggi.Tidak hanya terjadi pada wilayah perkotaan namun juga diwilayah kampung.Untuk merubah paradigma tersebut ia melihat harus ada dorongan dari kaum perempuan itu sendiri untuk mengubahnya.

Dikatakan, bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan memang bukan hal baru melainkan sudah terjadi bertahun-tahun akan tetapi dengan munculnya kesetaraaan gender dan bentuk emansipasi lainnya ia berharap kaum pria bisa lebih menghormati kemampuan kaum perempuan untuk berdiri dilingkungannya.

“Contoh konkrit yang paling nampak yakni pada saat rapat dikampung disana lebih sering diprioritaskan suara dari kaum pria saat pengambilan keputusan begitu juga soal pelaksanaannya dilapangan,” ujar Maria yang ditemui di ruang kerjanya, baru-baru ini.

Untuk merubah paradigma ini menurut Maria, membutuhkan waktu yang cukup lama dan perlu didorong dengan keinginan yang kuat agar setara dengan kaum pria.Cara yang bisa dilakukan menurut Maria Bano adalah meningkatkan kualitas pendidikan, keterampilan maupun pengetahuan, dengan demikian banyak yang bisa diperbuat oleh wanita.

Jika ini tidak dilakukan maka yang terjadi adalah wanita akan terus didiskriminasi dan hanya dijadikan ban serep pria juga bentuk lain yang bisa terjadi adalah kekerasan terhadap perempuan.”Kaum perempuan harus berubah dengan peningkatan kualitas diri.Apabila sudah dipenuhi tentunya kaum pria akan berfikir dua kali untuk pengambilan keputusan,” papar Maria Bano. (ade)

September 17, 2008 0

Fwd: HELMI TOATUBUN DAN VERDI PAYUNG TAPI KORUPSI DANA TUNJANGAN BIAYA STUDI AKHIR MAHASISWA – MAHASISWI STIE – PORT-NUMBAY

HELMI TOATUBUN DAN VERDI PAYUNG TAPI KORUPSI DANA TUNJANGAN BIAYA STUDI AKHIR MAHASISWA –
MAHASISWI STIE – PORT-NUMBAY

Dengan melihat perkembangan pada kampus Stie.Port – Numbay telah berlangsung sejak Lembaga
intitusi perguruan tinggi itu berdiri di bawah naungan yayasan cinta tanah air,dengan dukungan dan
motifasi yang sangat kuat dalam rangka menciptakan kualitas sumber daya manusia papua,agar orang
papua ras melanesia hitam keriting ini berdiri diatas kaki sendiri,cita-cita inilah yang selalu di
kampanyekan oleh pemerintah neokolonialis indonesia untuk mensejahterakan orang papua,baik itu di
bidang pendidikan,kesehatan,infrastruktur,dan dan lain-lainnya yang menyangkut dengan hak hidup
orang papua diatas tanahnya sendiri. Namun yang perlu diketahui bersama dalam melihat dari
berbagai aspek tadi,ternyata salah satu diantara aspek itu yang belum dapat terwujud adalah aspek
pendidikan,mulai dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi tidak bisa dapat dikatakan
indonesia sukses menjamin orang papua dari aspek pendidikan tadi,karena fakta membuktikan bahwa
disetiap intitusi perguruan tinggi yang ada di papua penuh dengan manipulasi
administrasi,korupsi,kolusi,nepotisme,penipuan,pembohongan,dan penghisapan allah akademis. Hal ini
terjadi pada Lembaga Perguruan Tinggi Stie.Port-Numbay,disana para dosen-dosen sedang membangun
sebuah proyek pembunuhan kualitas sumber daya manusia lewat berbagai alasan administarsi
akademik,memberikan kesempatan/kemudahan terhadap mahasiswa amber,menyulitkan mahasiswi-mahasiswa
papua dalam berbagai urusan akademis di kampus itu.situasi ini berlangsung sejak lama hingga hari
barulah terungkap kehadapan publik dengan jelas sekali bahwa dari antara sekian banyak dosen-dosen
di kampus tersebut,mulai nampak koruptor-koruptor kakap yang selama kenyang dengan hak mahasiswa-
mahasiswi,seperti yang dilakukan oleh kedua orang staf sekaligus dosen yakni Helmi . Toatubun dan
Verdi Payung Tapi. Kedua orang dosen ini sedang memainkan peran yang cantik dengan manajemen Allah
akademik,agar para mahasiswa menganggap bahwa hal yang dilakukan oleh “Helmi Toatubun dan Verdi
Payung Tapi adalah benar. Akan tetapi jika di lihat saat ini Mahasiswa – mahasiswi papua sedang di
tumis dalam koali oleh kedua orang dosen ini,tanpa di sadari proses pemanipulasian administrasi
akademik sedang berlangsung aman dan damai,apalagi yang sangat memprihatinkan adalah ketidaktahuan
mahasiswa-mahasiswi dengan kejelasan dana tunjungan bagi mahasiswa tahap akhir yang di berikan
oleh pemerintah propinsi papua lewat Dinas Sosial Propinsi dan di tangani langsung oleh perguruan
tinggi tersebut. Boleh dikatakan bahwa Lembaga Akademis lebih jahat dari yang kita bayangkan,maka
dengan melihat karakter busuk yang dilakukan oleh kedua orang dosen ini perlu ada tinjauan/ di
periksa dan di penjarakan bilah terbukti melakukan pelanggaran dalam manajemen administrasi.

HAELMI TOATUBUN DAN VERDI PAYUNG TAPI KORUPSI BESAR YESSSSSS!!!!!!!!!!!!!

September 16, 2008 0

Fwd: EKSEKUTIF NASIONAL FRONT PERSATUAN PERJUANGAN RAKYAT PAPUA BARAT

EKSEKUTIF NASIONAL FRONT PERSATUAN PERJUANGAN RAKYAT PAPUA BARAT
(EKNAS FRONT PEPERA PB)
Sekretariat: Dok V – Jayapura – Email: newva_ok@yahoo.co.id
===============================================================

SIKAP POLITIK
=====================================================
No: 023/Eknas F.Pepera PB/VIII/07

“Otonomi Khusus Sudah Gagal Total!”
“Hak Hidup Orang Papua Sungguh Terancam!”
“Segera Intervensi Kemanusiaan demi menyelamatkan etnis Papua!”

Perjalanan sejarah bangsa Papua mencaat, bahwa pemerintah Belanda telah mempersiapkan kemerdekaan
Bangsa Papua Barat dengan membentuk New Guinea Raad (semacam DPR Papua) yang telah dipilih
langsung oleh rakyat Papua. Selanjutnya New Guinea Raad merancang dan mengsahkan soimbol-simbol
kedaulatan bangsa Papua Barat. Kemudian daftarkan dalam peraturan “STAAT BLAT”, pemerintah
Belanda. Puncaknya dideklarasikan oleh New Guinea Raad di depan pemerintah Hindia Belanda di
Jayapura – Papua Barat pada tanggal 1 Desember 1961 dengan menandai pengibaran bendera Bintang
Fajar diiringi lagu kebangsaan Papua barat – “Hai Tanah-ku Papua”. Hal ini, dilakukan dan disambut
meriah di seluruh pelosok tanah Papua Barat sebagai hari kemerdekaan bangsa Barat. Kegiatan
dimaksud dihadiri oleh perwakilan dari Negara-negara kawasan Pasifik seperti Australia.
Berita tentang Papua merdeka telah sampai di telinga Presiden RI, Soeharto-Hatta. Presiden
Soeharto mengeluarkan “Maklumat TRIKORA” pada 19 Desember 1961 untuk mengagalkan kemerdekaan Papua
Barat. Untuk mewujudkan TRIKORA tersebut, Indonesia memanfaatkan persaingan global. Saat itu,
antara Blok Timur (Rusia) yang bersaing secara global dengan Blok Barat (Amerika Serikat).
Beberapa upaya dilakukan untuk mencaplok Bangsa Papua antara lain “Perjanjian New York Agreement”
pada 15 Agustus 1962, “Perjanjian Roma” pada 30 September 1962. Pada tanggal 1 Mei 1963 merupakan
penyerahan Administrasi Papua dari UNTEA ke Indonesia, kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan
MoU antara Indonesia dan Amerika Serikat pada tahun 1967 dan diakhiri dengan pelaksanaan
“Penentuan Pendapat Rakyat Papua Barat” pada 1969 yang hanya diwakili oleh 1025 rakyat Papua
Berbagai upaya yang ditempuh dalam rangka mencaplokan Bangsa Papua ke dalam NKRI sudah terbukti
secara sah dan meyakinkan melalui penelitian ilmiah atas sejarah Papua oleh beberapa orang Papua ,
simpatisan dan lebih khusus karya ilmiah dari Prof. Dr. Drooglever yang dilucurkan pada 15
November 2005 di Belanda yang menyimpulkan, bahwa “berbagai upaya dan pelaksanaan tentang
Penentuan Pendapat Rakkyat (PEPERA) merupakan rekayasa belaka, cacat hokum dan moral Indonesia”.
Dengan demikian kami menyimpulkan bahwa dalam rangkah proses penganeksasian Bangsa Papua Barat
telah melanggar prinsip-prinsip demokrasi dan nilai-nilai luhur yang ditetapkan dalam Demokrasi
Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dan Konvenan-Konvenan PBB lainnya.
Tindakan pencaplokkan Bangsa Papua yang diwarnai dengan penuh rekayasa, cacat hukum dan moral
dapat dikateorikan ke dalam pelanggaran HAM berat yang harus dipertanggung jawabkan. Karena,
akibat distorsi sejarah Papua yang cacat hukum-moral, telah melahirkan dua masalah yakni
pelanggaran HAM dan masalah pembangunan yang membawa orang Papua pada Genosaid serta marginalisasi
Etnis Papua sepanjang sejarah manusia Papua bersama Indonesia.
Kebanyakan pelanggaran HAM di Papua terjadi hanya karena kepentingan politik dan ekonomi semata
oleh negara-negara berwajah kapitalisme (Amerika + Indonesia). Manusia Papua di hadapan plunsintas
Indonesia (makluk yang tak berarti), maka harus diperkosa, diteror, diintimidasi, ditangkap,
dipenjarakan, disiksa dan dibunuh bagaikan binatang yang dibawah ke tempat pembantaian; Manusia
Papua harus dicincang, dikubur hidup-hidup, dimasukan besi panas melalui dubur dan disembeli pelan-
pelan dengan silet lalu dimasukan sambal, dibunuh secara tidak manusiawi dan pada akhirnya dibuang
kelaut, kali dan danau menjadi makanan ikan-ikan di sana. Menyebarkan berbagai jenis penyakit dan
virus yang mematikan termasuk virus HIV/AIDS melalui perempuan-perempuan Indonesia yang terinveksi
virus yang mematikan itu, makanan-minuman dan kesehatan dan lain-lain. Menurut penelitian beberapa
mahasiswa di Universitas Yale Amerika Serikat telah menyimpulkan bahwa “di Papua Barat telah dan
sedang terjadi GENOSAIDE (pemusnaan etnis Papua), actor utamanya adalah TNI/PORLI”.
Dalam bidang pembangunan juga, tengah terjadi diskriminasi rasial, ketidak-adilan dan
pemarginalisasi terhadap rakyat pribumi Papua. Kebijakan-kenijakan pemerintah RI yang diterapkan
di Papua bukan untuk memajukan rakyat pribumi Papua, melainkan mendepopulasikan, memarginalisasi
dan menyengsarakan rakyat Papua. Singkatnya, demi pembangunan “Rakyat Papua Menjadi Korban” dari
pembangunan Indonesia yang menyengsarakan, tidak bermanusiawi, diskriminatif dan ketidak-adilan
itu.
Semua bentuk penindasan, dari pencaplokan Bangsa Papua ke dalama NKRI sampai praktek-praktek
penindasan RI terhadap Rakyat Papua itu, telah membangkitkan nurani rakyat Papua semesta untuk
berjuang dan menyuarakan kebenaran. Memperjuangkan hak-hak, keadilan dan pengakuan akan kedaulatan
Bangsa Papua secara bermartabat dan demokratis telah dan sedang bergelora di sanubari anak negeri
bangsa Papua. Untuk rakyat Papua telah melahirkan elemen-elemen gerakan sipil bergerak di kota-
kota, di negara-negara di seluruh dunia untuk memperjuangkan hak kemerdekaan secara politik dengan
jalan damai dan secara bermartabat.
Demi meredam aspirasi politik Papua merdeka yang semakin mengkristal dalam kehidupan rakyat Papua
antara tahun 1998 s/d 2000, maka pemerintah Indonesia memaksakan kehendaknya kepada Rakyat Papua
dengan jalan memberikan undang-undang No. 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi propinsi Papua
sebagai solusi final untuk menyelesaikan semua masalah di Papua. Masalah pelanggaran HAM (seperti:
Obaya Adii, yang ditembak mati oleh salah satu anggota BIMOB Papua dengan 6 buah peluru pada 19
Agustus 2007 di Jln. Yoka Waena – Jayapura – Papua dan telah meninggal dunia 10 orang Papua pada
23 Agustus 2007 karena keracunan makanan yang dikonsumsinya di Jayapura), supremasi hukum,
demokrasi, menghargai hak-hak dasar orang asli Papua keadilan. Kalaupun secara nyata OTSUS ditolak
oleh rakyat Papua, pemerintah RI memaksakan rakyat Papua untuk menjalankannya. Demi meloloskan
kebijakan tersebut, RI memakai banyak cara yakni menghilangkan atau membunuh secara misterius
bagai tokoh masyarakat dan masyarakat sendiri yang dengan vocal menolak kebijakan tersebut. Salah
satunya adalah pembunuhan secara misterius bagi Tokoh karismatik – pejuang kebenaran dengan jalan
damai, “Bapak Teys Hiyo Eluay” pada 10 November 2001 yang silam. Beliau pada saat itu, dengan
tegas menolak tawaran OTSUS itu.
OTSUS sudah ditolak dan dikembalikan kepada Indonesia sendiri oleh Rakyat Papua pada 12 Agustus
2005, namun ia berjalan terus di Papua dan sekarang sudah berumur ± 6 tahun. Di era OTSUS ini
telah melahirkan berbagai masalah kemanusiaan yang serius, biarpun OTSUS diberikan sebagai solusi
final untuk menyelesaikan semua masalah di semua dimensi hidup manusia di Papua. Seperti masalah
pelanggaran HAM yang semakin hari semakin meningkat, masalah kesehatan yang tidak ditangani
secara baik, masalah pendidikan dan masalah infrastruktur serta masalah kesejahtraan semakin hari
semakin memburuk. Empat indicator utama dalam OTSUS; pendidikan, kesahatan, kesejahteraan dan
infrastruktur, belum juga memperlihatkan perubahan yang signifikan; Di bidang pendidikan;
sementara yang terjadi adalah meningkatnya putus sekolah dan pengangguran bagi anak negeri Papua.
Statistik kesehatan di Papua menunjukkan bahwa setiap tahun meninggal dunia bagi balita dan ibu
hamil selalu meningkat grafiknya (khusus bagi mereka yang bermukin di pedalaman Papua). Di bidang
kesejahteraan; kehidupan ekonomi rakyat sangat memprihatinkan. Mereka selalu himpit oleh
perkembangan ekonomi global, sehingga dunia pasaran dari masyarakat selalu dikuasai oleh orang-
orang Indonesia dan akhirnya 80% masyarakat Papua menjadi miskin serta melarat di atas tanah dan
kekayaan mereka sendiri. Infrastruktur yang tidak memadai dan tidak menentu, maka masyarakat Papua
tidak merasakan hasil pembangunan yang sementara berjalan di era OTSUS Papua ini. Singkatnya,
bahwa Otonomi Khusus merupakan lambang kejahatan kemanusiaan di Papua. Dengan demikian dapat
disimpulkan bahwa OTSUS yang dipandang RI dan Negara sponsor sebagai solusi final untuk menegahkan
HAM, supremasi hukum, menghargai hak-hak dasar orang asli Papua itu merupakan hanyalah mimpi siang
bolong. Secara sah dan meyakinkan bahwa OTSUS 100% telah gagal, maka pada tanggal 12 Agustus 2005
rakyat Papua telah mengembalikan kepada RI dan sponsornya. Solusis final menurut RI dan sponsor
untuk menyelesaikan semua permasalahan di Papua itu telah gagal, maka solusi final menurut “BANGSA
PAPUA BARAT” adalah “Rakyat Papua Barat Harus Merdeka” secara politik demi menegahkan dan
menyelamatkan etnis Papua yang sedang dalam bahaya genocide.
Ironisnya ialah: kalaupun Otonomi Khusus sudah gagal total, negara-negara sponsor OTSUS secara
tidak langsung ikut mendukung pembantaian etnis Papua; misalnya melalui skenario operasi militer
model terbaru secara besar-besaran, tertutup dan dikemas rapi melalui implementasi Inpres No. 05
tahun 2007 tentang percepatan pembangunan selama 2 tahun yang sepenuhnya mengunakan dana hasil
lobi Gubernur Papua dari sejumlah Negara pendonor Otsus sebesar Rp 17 Triliun dari total seratusan
triliun rupiah yang masuk di Jakarta. Implementasi intruksi Presiden yang baru ini, sungguh
menjadi ancaman serius bagi hak hidup orang Papua. Karena implementasi intruksi tersebut
diboncengi dengan model operasi militer baru yang sedang dan akan semaking mempercepat pembantaian
terhadap etnis Papua.
Pemerintah Indonesia menyadari betul, bahwa Otsus telah gagal, walaupun secara terbuka tidak
mengatakan/mengungkapkannya, maka akhir-akhir ini kaki-tangan RI, seperti BIN, BAIS, TNI/PORLI dan
intansi terkait lainnya melakukan berbagai upaya untuk menekan aspirasi Papua merdeka. Salah satu
pendekatan yang ditempuh pemerintah Indonesia adalah pada tanggal 18 Juli 2007 di Jakarta Badan
Intelejen Indonesia telah memutuskan bahwa menghadapi Papua dengan BIO-MILITERISME (Perang
Biologis) dengan jalan: menyebarkan virus/bakteri/racun lewat makanan-minuman, binatang, tanaman,
HIV/AIDS, racun dalam miras dan racun dalam rokok. Selain pendekatan Bio-militerisme, TNI/PORLI,
BIN dan MILISI bentukan RI meneror, mengintimidasi, menculik dan membunuh, menyiksa sampai mati,
pembunuhan misterius dan menembak mati dan lain-lain. Beberapa peristiwa pembunuhan dan peracunan
lewat makanan yang terjadi akhir-akhir ini anrara lain: 1). Penembakan terhadap saudara Obaya Adii
di jln. Yoka Waena – Jayapura – Papua oleh seorang anggota BIMOB Papua pada 19 Agustus 2007 dan
saudara Jerry Tekege yang telah meninggal dunia, karena dicekik lehernya oleh aparat Polisi di
depan jalan masuk pelabuhan Jayapura pada 19 Agustus 2007 dini hari. 2). Peracunan terhadap 10
orang Papua pada 23 Agustus 2007 di Jayapura dan 2 orang pada 26 Agustus 2007 di Jayapura. 3).
Penculikan tanpa sepengetahuan pihak keluarga terhadap bapak Stepanus Boma TU (Tata Usaha) SLTP
Negeri Moanemani – Nabire – Papua pada 17 Agustus 2007 oleh aparat kepolisisan setempat dan dibawa
turun ke Nabire pusat kabupaten pada siang hari tepat pukul 12.00 waktu Papua; dan penculikan
terhadap saudara Yohanes Keiya dan saudara Yan Yohanes Dogomo pada 07 Juli 2007 di Nabire oleh
aparat (TNI/PORLI), kedua orang ini sampai sekarang belum diketahui oleh pihak keluarga akan
keberadaannya.
Pengkondisian terhadap wilayah Papua sedang digalahkan dengan menempuh beberapa cara antara lain;
mendatangkan TNI/PORLI dari luar Papua yang dilengkapi dengan peralatan sarana (senjata, amunisi,
tank-tank dan lain-lain). Selain itu, Bin/Porli/TNI juga sedang mempersiapkan barisan merah-putih
(milisi) di Papua dan juga didatangkan dari luar Papua dilengkapi dengan senjata dan amunisi.
Upaya lain adalah memutuskan kabel-kabel warung telkom yang biasa dipakai rakyat (public) demi
memutuskan akses informasi tentang kondisi kehidupan rakyat Papua, pengontrolan dan pengawasan
ketat terhadap lembaga-lembaga yang sering menyuarakan kebenaran dan memperjuangkan keadilan;
juga pengawasan ketat terhadap para aktivis mahasiswa, pemuda, perempuan, adapt dan agama serta
ELSM.
Dari kondisi umum di atas, maka kami menarik kesimpulan, bahwa pemerintah Indonesia telah
melakukan pengkondisian wilayah Papua dengan rapih, teratur dan sistematis dengan tujuan
menghabiskan manusia Papua dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Hal ini dapat dilihat dari bukti
bahwa hampir setiap hari – malam orang Papua korban ditembak, atau disiksa, diculik atau ditikam
aparat POLISI, BIN, atau oleh MILISI. Kami menilai bahwa di Papua menerapkan Darurat Sipil secara
terselubung. Akibatnya, rasa keamanan bagi orang Papua sungguh tidak ada, ruang demokrasi
dikekang. Hak hidup orang Papua sungguh terancam, maka demi menegakan kemanusiaan dan
menyelamatkan manusia Papua dari ancaman bahaya GENOCIDE, kami atas nama rakyat semesta bangsa
Papua Barat menyatakan dan menyerukan dengan tegas bahwa:
1. Mendesak Sekjen Perserikatan Bangsa-Bangsa dan dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa
segera mengirimkan Pasukan Perdamaian untuk mengamankan dan melindung rakyat pribui Papua Barat
yang sedang berada pada ancaman GENOSIDE yang sedang diterapkan dengan sistematis dan terpola oleh
pemerintah Indonesia melalui pendekatan BIO – MILITERISME (Perang Biologis), dan, berbagai
tindakan kejahatan lainnya terhadap rakyat Pribumi Papua.
2. Mendesak Sekjen PBB segera menentukan STATUS PAPUA BARAT melalui mekanisme yang
bermartabat dan demokratis dengan menempu dua opsi: a). pengakuan atas kemerdekaan Bangsa Papua
Barat secara de jure yang secara de fakto dideklarasikan pada tanggal 1 Desember 1961; atau b).
mengadakan Refrendum ulang, karena pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakyat Papua PEPERA pada 1969)
penuh dengan rekayasa, cacat hukum dan moral.
3. Menyerukan kepada masyarakat Internasional yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dari
HAM, DEMOKRASI, KEBENARAN dan KEADILAN segera mendesak Sekjen PBB dan Dewan Keamanan PBB untuk
mengambil langkah-langkah konkret dalam mewujudkan tentang point satu dan dua di atas demi
menegahkan kemanusiaan manusia Papua di atas segala kepentingan.
4. Menyeruhkan kepada pimpinan Agama, terlebih khusus pimpinan Gereja-Gereja sedunia dan
Pimpinan Gereja Katolik sedunia segera mendesak Sekjen PBB dan Komisi-Komisinya untuk
menyelamatkan rakyat Pribumi Papua dari ancaman pembantaian etnis Papua dengan jalan pengakuan
kemerdekaan Bangsa Papua Barat pada 1 Desember 1961; atau mengadakan referendum ulang untuk
menentukan nasib hidup Bangsa Papua Barat.
5. Mendesak Presidan Susilo Bambang Yudouyono segera menghentikan pembantaian terhadap rakyat
Papua Barat melalui perang Biologis (BIO-MILITERISME) dan bentuk-bentuk kejahatan lainnya; serta
segera menarik pasukan non-organik dan organik, dan juga bubarkan milisi bentukan RI dan BIN, BAIS
yang telah dan sedang memperkeruh situasi di Papua Barat.
6. Mendesak Presiden Susilo Bambang Yudouyono segera mengakui kedaulatan Bangsa Papua Barat;
atau memberikan kesempatan kepada Rakyat Pribumi Papua untuk menentukan nasibnya sendiri melalui
Refrendum yang demokratis dan bermartabat sebagai konsekwensi logis atas gagalnya penerapan Otsus
dan lebih dari itu sebagai wujud nyata Negara demokrasi dan pengimplementasian pembukaan UUD 1945
alinea pertama yang berbunyi, bahwa “kemerdekaan adalah Hak segala Bangsa, maka penjajahan di atas
dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri-kemanusian dan pri-keadilan”.
7. Menyerukan kepada rakyat Papua jangan terpropokasi dengan berbagai isu atau tindakan
tertentu dari pihak tertentu yang mau menciptakan konflik di Papua, jangan masuk dalam milisi
bentukan RI, mari kita bersatu dan maju bersama memperjuangkan hak kemerdekaan Bangsa Papua secara
damai.
8. Menolak dengan tegas INPRES Nomor 05 tahun 2007 tentang percepatan pembangunan di Propinsi
Papua dan Propinsi Papua Barat, dan mendesak Pemerintah Pusat segera mencabut INPRES tersebut
karena kebijakan ini dibungkus dengan operasi militer di Tanah Papua model terbaru dan akan
mempercepat pemusnahan etnis Papua.

Demikian pernyataan dan seruan kami, kami buat dengan sesungguh-sungguhnya dari nurani yang
terdalam; dan harapan kami dapat diperhatikan dan dilaksanakan segera, demi menyegakkan keadilan,
kebenaran dan lebih dari itu menyelamatkan Rakyat Pribumi Papua Barat dari bahaya GENOCIDE adalah
tanggung jawab dari semua pihak yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, keadilan, kebenaran dan
demokrasi.

Port Numbay, 31 Agustus 2007

“Kebenaran selalu disalahkan, tetapi tak dapat dikalahkan dengan cara/bentuk apapun”.

“Persatuan Tanpa Batas, Perjuangan Sampai Menang”

Atas nama Bangsa Papua Barat

Selpius Bobii
(Ketua Umum Front Pepera Pusat)

Tembusan disampaikan kepada Yth:
1. Masyarakat Internasional, baik Legislatif dan Eksekutif di seluruh
negara di tempat.
2. Pimpinan Agama, lebih khusus pimpinan Gereja sedunia dan pimpinan
Gereja Katolik di tempat.
3. Lembaga-lembaga pengiat dan pejuang HAM lokal, nasional dan
iternasional.
4. Lembaga Legislatif, MPR, Pusat dan Daerah di tempat
5. Arsip

EKSEKUTIF NASIONAL
FRONT PERJUANGAN RAKYAT PAPUA BARAT
(EKSNAS FRONT PEPERA PB)
Sekretariat: Dok V – Jayapura – Papua
Hand phone: 085244675654 / 085244979620 / 085254182817

POLITICAL STATEMENT
No: / EKSNAS Front Pepera PB / XI / 07

“HUMAN RIGHT AND LAW UNHOLDDING AS WELL”
“HUMAN RIGHT TO BE SILENCED”
“INDIGENEOUS PEOPLE RIGHT WIIL BE THREATED”
“GENOCIDE PRACTICS WAS HAPPENED IN WEST PAPUA”
“MUST BE HAVE INTERNASIONAL INTERVETION ON HUMANITY”

BACKGROUND

The West Papua have strunggled for forty …. Years seek right of self determination from Indonesia
brutal military rule, yet we debilitating and gut – wereching rarely receive a not from U.S.
Government it’s former colonial ruler the Dutch, Australia, and New Zeland a part of east.
International community to know where West Papua situation were the Indonesian Military has
commeted human right abused and atrocities against the people of West Papua for Example are Bio –
Militersm, ………
The issue of West Papua is not internal matter for the Government of Indonesia to resolve given
the historical evidence that clesrly question Indonesia’s claim of sovereignty over West Papua.
In 1969, 1.025 West Papuan elders were coerced and manipulation in to voting unimously on behalf
of 800.000 Papuan for inclusion. This Act of Choice is generally regarded in the international
community as a fraundulent tactic that was used by Indonesia’s Military regime to claim control of
West Papua.
We hopeful that in the spirit of Nations great mission of diplomacy to end all shape tyranny in
the our peaceful country. We would like stand with international community and support the right
to self determination for great peaceful of world.

For The Human Right and Justice We announced to:

The General Secretary of United Nation must to ask any Nation to be housting for dialog
international among Indonesia and West Papua.
To Human Right defender and international community / institution must to request to General
Secretary for International dialog or re – Act of Choice and force to Indonesian Government.
To international community and institution force Indonesia Government to realize among 20 Activist
and West Papua Freedom activist in all Papua were in Prisons and all stimazing.
Must to Stoped Free Port Indonesia Inc. Were symbols of human Crime by Indonesia’s Military in
West Papua.
Reject and Stoped Territorial institution like (BIN, BAKIN, BAIS) and Indonesian Army from West
Papua.
Freesly and stoped on provocate among West Papua people, repressive, terrorism, intimidation,
murdering, militersm, and stoped Red and white Milition on West Papua.

Finally thanks that’s political statement and announced to whom respect with Human Right for
safefull 250 etnic group in West Papua.

Port Numbay, 25th November 2007

United unlimit, strunggled until Victory
Chairman of FRONT PEPERA

SELPIUS BOBII

Note:
International community in all region
International Human Right Defender
The World Church Board
To Honourrable POPE BENECDICT XVI in Roma – Vatican
International Pers

September 16, 2008 0

Isu Perempuan Papua di Tingkat Nasional Sepi

JAYAPURA-Mungkin selama ini, orang mengenal isu Papua lebih dominan ke masalah politik ketimbang masalah perempuan. Buktinya, sampai saat ini, isu perempuan Papua di tingkat nasional masih sepi padahal kondisi ini menjadi perhatian semua pihak.

Seperti yang diungkapkan Ketua Komnas HAM Perempuan Silvana ketika bertemu DPRP yang dipimpin Wakil Ketua I Komaruddin Watubun, SH dan Wakil Ketua II Paskalis Kossy, S.Pd, Senin (8/9). “Selama ini, tidak pernah ada yang bicara tentang isu perempuan Papua di tingkat nasional,” katanya. Tak heran jika akhirnya ada kondisi kekosongan tentang isu perempuan Papua di tingkat nasional. Padahal selama ini sudah bukan rahasia lagi perempuan Papua sebagian besar masih jauh tertinggal dibandingkan dengan perempuan – perempuan di daerah lain di tanah air.

Bahkan di sejumlah daerah di Papua menurut Ketua Komisi F yang juga membidangi perempuan Ir Weynand Watory bahwa perempuan Papua umumnya masih hidup dalam kemiskinan, ketertinggalan di berbagai aspek kehidupan hingga ketertindasan. “Mereka sering mengalami korban tindakan kekerasan, karena itu perempuan Papua memang harus ditolong,” katanya. Hanya saja umumnya pengambil kebijakan di Papua banyak yang belum mengerti gender.

Karena kondisi itu pula yang mendorong Komnas Perempuan datang ke Papua dan bertemu dengan sejumlah pengambil keputusan di Papua. “Kami ingin membangun visi bersama untuk membangun perempuan Papua dengan harapan isu perempuan Papua bisa menjadi salah satu katalis untuk elit politik serta hal – hal lainnya” kata Silvana lagi.

Silvana yang didampingi beberapa stafnya ini juga mengungkapkan keheranannya karena meski tiga lembaga utama di Papua yakni eksekutif, MRP dan DPRP sudah memiliki posisi yang fokus terhadap perempuan, namun masalah yang dihadapi perempuan Papua belum juga terselesaikan. “Dengan tiga elemen ini, harusnya momennya sudah cukup bagi Papua, bahkan bisa bisa diteladani oleh daerah lain,,” ujarnya.(ta) [Source: CEPOS]

September 10, 2008 0