JAYAPURA- Ada yang menarik dari puncak peringatan HUT ke-45 Kodam, Sabtu (17/5). Itu, tidak lain hadirnya pimpinan MRP Agus Alua, yang belum lama ini mengeluarkan Skep ( Surat Keputusan) tentang sikapnya terhadap PP 77 Tahun 2007 tentang lambang daerah yang dinilai menyudutkan TNI di Papua. Tak pelak Skepnya itu menyulut reaksi keras pimpinan TNI di Papua, bahkan mengancam akan melakukan somasi. Continue reading “MRP Harus Minta Maaf kepada TNI”
90 TPN/OPM Menyerah
SEMENTARA ITU, pernyataan Pangdam Mayjen TNI Haryadi Soetanto (Cepos, Sabtu (16/5) bahwa pendekatan persuasif sangat efektif dalam menyadarkan kelompok-kelompok yang berbeda ideologi (TPN/OPM), rupanya benar adanya.
Data di Korem 172/PWY, November 2007- Maret 2008, setidaknya ada sekitar 90 anggota TPN/OPM yang telah kembali ke pangkuan Ibu pertiwi. Continue reading “90 TPN/OPM Menyerah”
Polisi Periksa 10 Saksi Kasus Pembalakan Papua
Minggu, 18 Mei 2008 | 21:09 WIB
TEMPO Interaktif, Timika:Tim Markas Besar Kepolisian RI, Kepolisian Daerah Papua, dan Kepolisian Resort Kaimana, Minggu (18/5), masih memeriksa 10 saksi pada kasus pembalakan liar di kawasan hutan Nabire dan Kaimana, Papua.
Kepala Kepolisian Resort Kaimana, Ajun Komisaris Besar Edi Swasono, mengatakan bahwa polisi memeriksa seorang saksi dari lingkungan manajemen PT Kaltim Utama dan sembilan karyawan biasa. ”Kami masih mendalami kasus ini untuk membuktikan apakah barang bukti kayu log itu merupakan kayu ilegal atau bukan,” kata Edi.
Menurut Edi, izin PT Kaltim Hutama nomor 279/Kpts-IV/88, 21-3-1988, sudah habis masa berlakunya pada 20 Maret 2008. Sementara PT Centrico, pemegang izin hak pengusahaan hutan (HPH) nomor 154/Kpts-II/93 ini diduga melakukan pelanggaran batas wilayah pengolahan hutan.
Tim pemberantasan pembalakan kayu di Papua, hingga Minggu (18/5) siang masih melakukan penyidikan di hutan Kaimana dan Nabire, didampingi saksi ahli dari Dinas Kehutanan Provinsi Papua dan Dinas Kehutanan Kabupaten Kaimana. “Kami masih terus melakukan pendalaman,” kata Edi. Edi menambahkan, pihaknya belum mendapat pelimpahan kasus ini. “Kasus ini masih ditangani Tim Mabes Polri,” kata Edi.
Tjahjono Ep
Dubes Belgia Ikut Pantau Otsus Papua
JAYAPURA-Implementasi Otsus di Papua, terus menjadi perhatian negara-negara asing. Jika sebelumnya Amerika yang memberikan perhatian sejauh mana pelaksanaan Otsus Papua, maka hal serupa juga dilakukan Pemerintah Belgia.
Kemarin, Duta Besar Belgia untuk Indonesai di Jakarta Marc Trenteseau menyambangi DPR Papua. Dubes Belagia ini diterima Ketua DPRP didampingi Wakil Ketua II Paskalis Kossy, S.Pd dan Ketua Komisi A Yance Kayame, SH. Continue reading “Dubes Belgia Ikut Pantau Otsus Papua”
DEKLARASI PROPINSI PAPUA TENGAH DI MIMIKA
Dengan di kawal ketat oleh aparat TNI dan Polisi,Propnsi Papua Tengah secara resmi di sahkan oleh Tim Sukses Pemekaran Propinsi Papua Tengah tanggal 13 Mei 2008 betempat di Jl.Cendrawasih SP.2 Timika.
Deklarasi dan Pembukaan Papan Nama Kantor Gubernur Propinsi Papua tengah tersebut di Pimpin oleh Andreas Anggaibak selaku Ketua Tim Sukses dan Hironimus Taime selaku Sekertaris. Continue reading “DEKLARASI PROPINSI PAPUA TENGAH DI MIMIKA”
Kajian Akademik Pemekaran Kabupaten Numfor Mulai Dilakukan
BIAK-Layak tidaknya pemekaran wilayah Numfor jadi kabupaten sendiri nampaknya akan ditentukan dalam waktu dekat ini. Setidaknya itu dapat dilihat dari hasil kajian akademis yang akan dilakukan oleh tim dari S2 ilmu politik lokal dan otonomi daerah UGM yang akan turun langsung di lapangan mulai, Selasa (13/5) hari ini. Continue reading “Kajian Akademik Pemekaran Kabupaten Numfor Mulai Dilakukan”
Rencana Peluncuran Salelit Ikut Dibahas Dalam Raker KNPI di Biak
BIAK-Rapat kerja I dan orientase kader dewan pengurus daerah KNPI Kabupaten Biak Numfor dibuka dengan resmi oleh Bupati Yusus Melianus Maryen, S.Sos, MM, di Aula Petrus Kafiar, Senin (12/5) kemarin. Selain orientase kader, banyak hal yang ikut dibahas dalam Raker I ini. Continue reading “Rencana Peluncuran Salelit Ikut Dibahas Dalam Raker KNPI di Biak”
Kapolda: Separatis Berpolitik Berbahaya
Kemarin, Prasetyo Dilantik Jadi Wakapolda Papua
JAYAPURA-Kapolda Papua, Irjen Pol Drs Max Donald Aer mengakui sampai saat ini, masih ada aktivitas masyarakat yang ingin memisahkan dari NKRI. Dikatakan, meski kegiatan secara fisik atau militer tidak terlihat, namun secara politis masih ada, dengan indikasi munculnya isu-isu penolakan terhadap PP Nomor 77 Tahun 2007 tentang lambang daerah.
Continue reading “Kapolda: Separatis Berpolitik Berbahaya”
Polres Gelar Operasi Mambruk – I tahun 2008
Munculnya aspirasi merdeka dan penolakan otonomi khusus yang makin berkembang dan mengkristal ditengah-tengah masyarakat yang dibarengi dengan kegiatan gerakan separatis di Papua untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menjadi tugas utama pihak yang berwajib dalam menyikapinya.
Continue reading “Polres Gelar Operasi Mambruk – I tahun 2008”
Polres Gelar Operasi Mambruk
Munculnya aspirasi merdeka dan penolakan otonomi khusus yang makin berkembang dan mengkristal ditengah-tengah masyarakat yang dibarengi dengan kegiatan gerakan separatis di Papua untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menjadi tugas utama pihak yang berwajib dalam menyikapinya.