Kritikan Ketua DAP, Dianggap Biasa

JAYAPURA—-Sorotan Ketua Dewan Adat (DAP) Forkorsus Yoboisembut yang menilai Komnas Ham penakut, ditanggapi suatu hal yang biasa oleh Wakil Ketua Komnas HAM Perwakilan Papua Mathius Murib, SH. DIkatakan, kritikan Ketua DAP tersebut, sebagai suatu kriktik membangun dan juga motivasi atau dorongan untuk lebih konsisten dan serius mengungkap fakta fakta yang berkaitan dengan kasus HAM di Papua.Demikian disampaikan ketika dikonfirmasi Bintang Papua di Jayapura, Sabtu (5/12). Ia dimintai tanggapannya terkait pernyataan Ketua DAP Forkorsus Yoboisembut yang menyoroti bahwa selama ini Komnas HAM takut mengungkap sejumlah kasus pelanggaran HAM yang terus menerus terjadi di Papua sebagaimana dilansir Bintang Papua, Kamis (2/12).

Menurutnya, pihaknya juga menyampaikan kepada semua pihak termasuk DAP bahwa Komnas HAM mempunyai kewenangan mengungkap fakta fakta atau peristiwa peristiwa yang diduga melanggar HAM. Sedangkan terkait proses hukum adalah kewenangan aparat penegak hukum sesuai fungsinya masing masing. “Komnas HAM membatasi pada pengungkapan fakta,” katanya. Dia menambahkan, pihaknya mengakui beberapa kasus pelanggaran HAM justru Komnas HAM belum mengungkapnya tapi secara umum semua fakta fakta yang terjadi Komnas HAM sudah sering mengungkapnya.

Jadi prinsip yang dianut Komnas HAM, ujarnya, sebagai lembaga mandiri, independen, netral dan tak memihak. Dalam pengungkapan fakta atau rekomendasi rekomendasi Komnas HAM kepada siapapun atau pihak manapun baik aparat maupun masyarakat yang dari fakta menunujukkan mereka bertanggungjawab pihaknya merekomendasikan.“Lalu proses berikutnya kalau dia diduga kuat terlibat dan bertanggungjawab yakni proses berikut sesuai dengan kewenangan masing masing,” ungkapnya. (mdc/don/03)

December 5, 2010 0

Tokoh Separatis, Seby Ditangkap di Bandara

Seby SembomSentani- Setelah sehari sebelumnya terjadi penembakan di salah satu rumah yang diduga dijadikan Markas OPM di Tanah hitam, Sabtu pagi (04/12) warga kembali dikejutkan dengan adanya penangkapan yang dilakukan pihak Kejaksaan Tinggi bekerja sama aparat keamanan dari Polda maupun Polres Jayapura, terhadap tokoh separatis Papua, Seby Sembom. Dari informasi yang diperoleh Bintang Papua, Seby ditangkap, ketika berada di pintu 1 ruang keberangkatan ketika hendak bording menuju pesawat Bandar Udara Sentani. Rencanannya,

Seby akan berangkat menuju Cingkareng dengan menggunakan maskapai penerbangan dari Garuda-651. Sekedar dikatahui, Seby Sembom merupakan tahanan kejaksaan yang kini berstatus tahanan luar dan sedang menjalani proses persidangan dengan kasus dugaan melakukan makar dan penghasutan demo Internasional Parlement For West Papua pada tangal 16 Okteber 2008 lalu.

Dari hasil penangkapan, Seby Sembom tersebut, pihak kejaksan berhasil mengamankan 1 buah Laptop yang berisikan tentang pelanggran HAM yang dilakukan oleh TNI/Polri di Papua.

Selanjutnya Seby dibawa kekejaksaan tinggi untuk selanjutnya diproses kembali.(as/don/03)

December 5, 2010 2

Penembakan Nafri Bukan Perbuatan OPM

Selasa, 30 November 2010 09:55 WIB | Peristiwa | Politik/Hankam | Dibaca 588 kali

Jayapura (ANTARA news) – Kepala Kepolisian Resor Kota (Kapolresta) Jayapura AKBP Imam Setiawan SIK mengatakan penembakan di dekat Kampung Nafri (28/11) bukan perbuatan dari kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM) tetapi dari kelompok sipil bersenjata (KSB).

“Yang jelas, hal itu dilakukan oleh kelompok sipil bersenjata, saya tidak berani mengatakan hal itu dilakukan OPM,” katanya di Jayapura, Selasa.

Menurut dia, dari data yang dimilikinya belum pernah OPM melakukan penyerangan pada hari Minggu karena hari Minggu sangat disakralkan oleh pihak OPM.

“Jadi, saya punya kesimpulan ini kelompok sipil bersenjata, soal nanti siapa yang kita ungkap, akan kita kembangkan lagi,” katanya.

Ia mengatakan motif di balik peristiwa penembakan tersebut hanya ingin mengacaukan dan mengusik kedamaian yang telah tercipta selama ini, bukan pencuri yang ingin mengambil harta benda korban.

“Mereka hanya mengacaukan dan mengusik kedamaian yang ada,” katanya.

Ketika ditanya apakah peristiwa penembakan tersebut berhubungan dengan HUT OPM yang jatuh pada setiap tanggal 1 Desember, ia mengaku tidak tahu dan yang pasti kelompok tersebut hanya ingin mengacaukan saja, bukan maksud lainnya.

“Kita tidak tahu, yang jelas mereka hanya ingin mengacaukan situasi di Jayapura,” tegasnya.

Sebelumnya dilaporkan sekelompok bersenjata tiba-tiba menembaki warga di daerah Gunung Timei, Daerah Administratif Kampung Nafri, Kota Jayapura.

Akibatnya, satu orang tewas atas nama Riswandi Yunus, karena tertembak pada bagian dada hingga tembus ke punggung. Korban lainnya mengalami luka-luka seperti pengemudi taksi Baharudin (45), warga Arso yang mengalami luka tembak pada telapak tangan sebelah kanan.

Selain itu, Zainal (9), pelajar SDN 2 Bucen, Kotaraja, juga mengalami luka tembak pada bagian telapak telapak tangan sebelah kiri dan luka lecet pada bagian dada.

Selanjutnya, Alex Nongga (32) tertembak pada bagian lengan tangan sebelah kanan, luka lecet pada muka dan hidung, lalu Saharia Bowo (38), ibu rumah tangga mengalami luka lecet pada kedua lutut.

Secara umum, kondisi keamanan di kota Jayapura dan sekitarnya relatif sangat kondusif.
(ANT/A024)

Ikuti berita terkini di handphone anda http://m.antaranews.com

via ScribeFire

December 1, 2010

Masalah Papua Dibawa ke Amerika, Dibantah

Paskalis: Itu Hanya Pendapat Pribadi Diaz Gwijangge

JAYAPURA—Pernyataan salah seorang anggota Kaukus Papua, Diaz Gwijangge bahwa Kaukus akan membawa masalah Papua ke Amerika Serikat, dibantah Ketua Kaukus Perlemen Papua Drs Paskalis Kosay .

Dikatakan, Kaukus Perlemen Papua yang terdiri dari anggota DPR RI dan DPD RI dari Daerah Pemilihan Provinsi Papua dan Papua Barat, tak pernah mengagendakan membawa masalah Papua untuk dibahas di Markas Besar PBB di New York (Amerika Serikat).

Hal ini disampaikan Paskalis ketika dihubungi Bintang Papua via ponselnya semalam terkait pernyataan anggota DPR RI dari Dapil Papua Diaz Gwijangge sekaligus anggota Kaukus Perlemen Papua yang menyampaikan bahwa pihaknya telah mengagendakan untuk membawah semua permasalahan Papua dibahas di Markas Besar PBB di New York- Amerika Serikat, terutama berkaitan dengan pelbagai konflik- konflik yang terjadi di Puncak Jaya dan penolakan Otsus Papua. Menurut Wakil Ketua DPRP ini, status politik Papua Barat sudah selesai pasca Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) tahun 1969 dengan salah atu isinya Irian Barat secara resmi masuk ke NKRI.

Karena itu, lanjutnya, pihaknya tak pernah mengagendakan membawa masalah Papua di ke Markas Besar PBB di New York Amerika Serikat dan masalah lainnya. Apabila ada masalah yang menyangkut pelbagai konflik yang terjadi di Papua dan penolakan Otsus biarlah dibahas bersama pemerintah pusat. “Itu hanya pendapat pribadi Diaz Gwijangge sebagai anggota DPR RI, bukan anggota Kaukus Perlemen Papua,” katanya mengklarifikasi. (mdc/don)

November 29, 2010

[Papua Press Agency] Kamtibmas Kwamki Lama Makin Kondusif

Timika [PAPOS] – Situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Kwamki Lama, Timika, semakin kondusif pascabentrokan antara dua kelompok warga setempat akhir pekan lalu, kata Kepala Kepolisian Sektor Mimika Baru AKP Lang Gia.

Ia mengatakan di Timika, Jumat, meski situasi kamtibmas di Kwamki Lama sudah semakin kondusif namun aparat kepolisian tetap disiagakan di wilayah itu.

Menurut dia, saat ini Polres Mimika menempatkan satu pleton personel pengendali massa (Dalmas), tim perintis satu regu ditambah personel Polsek Mimika Baru dan satu pleton Brimob Detasemen B Polda Papua di Kwamki Lama.

“Kondisi di sana sudah kondusif, masyarakat mulai beraktivitas seperti biasa dan kendaraan angkutan masyarakat serta kendaraan ojek sudah masuk Kwamki Lama. Demikian juga sekolah sudah dibuka kembali,” kata Lang Gia.

Selain bertugas menjaga keamanan di Kwamki Lama agar tetap tenang, penempatan personel polisi di wilayah itu juga dalam rangka terus memberikan imbauan kepada warga setempat agar tidak terlibat aksi saling serang.

“Setiap hari petugas kami memberikan imbauan kepada masyarakat Kwamki Lama menggunakan megaphone untuk tetap menjaga situasi tetap aman. Kami juga mendatangi kelompok-kelompok masyarakat setempat untuk menyampaikan maksud yang sama,” tutur Lang Gia.

Ia mengatakan, dari hasil pertemuan beberapa hari lalu yang difasilitasi Polres Mimika, dua kelompok warga di Kampung Landu Mekar Kwamki Lama menghendaki Pemkab dan DPRD Mimika turun tangan untuk menyelesaikan berbagai persoalan di Kwamki Lama.

Dua kelompok warga Landu Mekar Kwamki Lama yang sempat terlibat aksi saling serang pada Senin (22/11) yaitu kelompok Acer Murib melawan kelompok Jacobus Kogoya. Aksi saling serang antara dua kelompok warga itu dipicu oleh kematian Lenius Kogoya, adik Jacobus Kogoya yang dibunuh oleh Yan Yos Murib, anak Mekokme Murib pada Rabu (16/11).

Pelaku pembunuhan Lenius Kogoya yaitu Yan Yos Murib sudah ditangkap oleh polisi saat razia di Landu Mekar Kwamki Lama akhir pekan lalu dan saat ini yang bersangkutan mendekam di Rutan Polres Mimika untuk menjalani proses hukum. [ant/agi]

Written by Ant/Agi/Papos
Saturday, 27 November 2010 00:00

via ScribeFire

November 29, 2010

DUBES Selandia Baru: Tanyakan Masalah HAM

Jayapura [PAPOS] – Pangdam XVII/Cenderawasih Brigjen TNI Erfi Triassunu didampingi Kasdam XVII/Cendererawasih, Brigjen TNI, Osaka Meliala, Asintel Kasdam Kolonel Chb Victor Tobing dan Waaster Letkol Kav A.H Napoleon merima kunjungan Duta Besar New Zeland untuk Indonesia, M.R. Gerard How di kediaman Pangdam, Kamis [25/11] lalu.

Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar satu jam itu Duta Besar New Zeland membahas tentang pelanggaran HAM dan keadaan alam di Papua, untuk menanggapi pertanyaan tersebut Pangdam XVII/Cenderawasih menjelaskan bahwa kasus Video tersebut sudah diselesaikan dan pelaku kekerasan sudah diproses secara hukum yang berlaku di Militer.

Selain membahas tentang pelanggaran HAM di Papua, Duta Besar New Zeland sangat mendukung penuh Papua dan Papua Barat adalah bagaian dari integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ,Duta Besar New Zeland juga mendukung penolakan Pepera yang selama ini banyak di suarakan oleh sekelompok orang agar diterbitkan Pepera di Papua.

Kunjungan Duta Besar New Zeland ke Kodam XVII/Cenderawasih merupakan suatu bentuk kerjasama dan menjaga hubungan baik antar negara, diakhir kunjungannya Duta Besar New Zeland dan Pangdam XVII/Cenderawasih saling memberi cinderamata kepada sebagai kenang-kenangan. [loy]

Written by Loy/Papos
Saturday, 27 November 2010 00:00

November 29, 2010 0

[Papua Press Agency] Breaking News: TRWP Menyerang TNI, 6 Terluka, 1 Anggota …

Tepat di Jalan dari Abepura menuju ke Papua New Guinea (PNG( West Papua Revolutionary Army (Tentara Revolusi West Papua) Menyerang Tentara Nasional Indonesia menyebabkan seorang anggota TNI tewas dan 6 orang lainnya dirumah sakit.

Dari pantauan WPMNews pasukan Brimob, dari Yonif 751 dan satuan angkatan lainnya dari NKRI sedang dikerahkan menuju tempat kejadian dan kini kontak senjata terus berlanjut.

Dimohon kepada seluruh rakyat Papua agar memberikan DOA dengan cara:

Berdoa dan berpuasa;
Memberikan dukungan dana dan tenaga
Memberikan dukungan dukungan moril dan kegiatan2 lainnya di kota-kota untuk mendukung kegiatan gerilya dimaksud.

Penyerangan ini dilakukan atas komando Panglima Tertinggi Komando Revolusi TRWP atau WPRA Gen. Mathias Wenda berbasis di Vanimo, PNG.

Demikian sekilas info ini disampaikan dari meja redaksi WPMNews berdasarkan laporan dari Wakil Sec.Gen. Markas Pusat TRWP, Col. TRWP Yalpi Yikwa.

WPMNews

November 29, 2010

[Papua Press Agency] AWPA calls on PM to raise concerns about death threat to…

AWPA is calling on Julia Gillard to raise the threat to human rights defenders in West Papua with President Yudhoyono. Joe Collins of AWPA said both Julia Gillard and President Obama had just been in Jakarta and neither raised concerns about the human rights situation in West Papua with the Indonesian President although they knew about the video footage of the torture of Papuans which caused outrage around the world.

Joe Collins said “they seem to want to treat the video evidence as if it is an isolated incident but in further evidence of human rights abuses the most recent leaked document shows a list of West Papuans engaged in human rights work are a target of the Indonesian Special Force Group, Kopassus, which holds military exercises with the Australian military”.

The leaked document shows a list of West Papuans who are supposed to be involved with so called separatists. The list includes members of civil society organisations, church groups , activists, students and members of the Papua People Assembly (MRP).

Joe Collins said ” there is a systematic campaign to intimidate both human rights defenders and the West Papuan peoples a whole . It is well known the the Military regularly conduct military operations in the highlands and evidence has come to light of the recent burning of the village of Bigiragi in the Puncak Jaya Regency. These operations leave the local people traumatized and in fear for their lives. If the Australian Government really believes that progress is being made in Indonesia to improve human rights, why don’t they send a fact finding mission to West Papua and listen to what the West Papuan people have to say.”

Info. Joe Collins Mob. 04077 857 97

November 28, 2010

SECRET FILE SHOW KOPASSUS (SPECIAL FORCES COMMAND)

Breaking News: Secret Files Show Kopassus, Indonesia’s Special Forces, Targets Papuan Churches, Civilians. Documents Leak from Notorious US-Backed Unit as Obama Lands in Indonesia.

By Allan Nairn

Secret documents have leaked from inside Kopassus, Indonesia’s red berets, which say that Indonesia’s US-backed security forces engage in “murder [and] abduction” and show that Kopassus targets churches in West Papua and defines civilian dissidents as the “enemy.”

The documents include a Kopassus enemies list headed by Papua’s top Baptist minister and describe a covert network of surveillance, infiltration and disruption of Papuan institutions

The disclosure comes as US President Barack Obama is touching down in Indonesia. His administration recently announced the restoration of US aid to Kopassus.

Kopassus is the most notorious unit of Indonesia’s armed forces, TNI, which along with POLRI, the national police, have killed civilians by the hundreds of thousands.

The leaked cache of secret Kopassus documents includes operational, intelligence and field reports as well as personnel records which list the names and details of Kopassus “agents.”

The documents are classified “SECRET” (“RAHASIA”) and include extensive background reports on Kopassus civilian targets — reports that are apparently of uneven accuracy.

The authenticity of the documents has been verified by Kopassus personnel who have seen them and by external evidence regarding the authors and the internal characteristics of the documents.

Some of the Kopassus documents will be released in the days to come, in part via this website.

Those being released with this article are about West Papua, where tens of thousands of civilians have been murdered and where Kopassus is most active. Jakarta has attempted to largely seal off Papua to visits by non-approved outsiders.

A detailed 25-page secret report by a Kopassus task force in Kotaraja, Papua defines Kopassus’ number-one “enemy” as unarmed civilians. It calls them the “separatist political movement” “GSP/P, ” lists what they say are the top 15 leaders and discusses the “enemy order of battle.”

All of those listed are civilians, starting with the head of the Baptist Synod of Papua. The others include evangelical ministers, activists, traditional leaders, legislators, students and intellectuals as well as local establishment figures and the head of the Papua Muslim Youth organization.

The secret Kopassus study says that in their 400,000 – person area of operations the civilians they target as being political are “much more dangerous than” any armed opposition since the armed groups “hardly do anything” but the civilians — with popular support — have “reached the outside world” with their “obsession” with “merdeka” (independence/ freedom) and persist in “propagating the issue of severe human rights violations in Papua,” ie. “murders and abductions that are done by the security forces.”

(See SATGAS BAN – 5 KOPASSUS, LAPORAN TRIWULAN I POS KOTARAJA, DANPOS NUR WAHYUDI, LETTU INF, AGUSTUS 2007, p. 8, 12, 9, 6, 5, )

The Kopassus document cited above is embedded below, followed by supplementary field reports.

http://www.allannairn.com/2010/11/breaking-news-secret-files-show.html

Diposkan oleh Yalimeck di 11.15

November 25, 2010

15 Aktifis Papua Akan Minta Perlindungan ke PBB

Merasa Terancam Akibat Sering Mendapat Teror

Selpius BobiiJayapura—Masih membekas dalam benak kita, peristiwa sembilan tahun yang lalu, saat salah satu aktifis Papua, Alm.Theys Eluay ditemukan meninggal setelah dinyatakan hilang satu hari sebelumnya.

Kiranya peristiwa itu, sulit terlupakan dan menjadi bayang-bayang yang akan terus menghantui para aktifis Papua, yang tidak berhenti menyuarakan keadilan dan kebenaran di Tanah Papua.

Bahkan belum lama ini, kembali mencuat di permukaan adanya dokument intelkam yang bocor, dan menjadi topik hangat karena telah menyebar melalui dunia maya, dimana dari puluhan lembar dokumant tersebut salah satunya mengisi, 15 nama tokoh aktifis Papua yang menjadi target sasaran operasi intelkam/Kopassus.

Sejak saat itu, satu demi satu para Aktifis mulai menerima terror dan intimidasi lainnya. Pernyataan itu seperti diungkapkan Selpius Bobii, salah satu Aktifis Papua yang juga merupakan satu dari tokoh aktifis dari golongan pemuda yang menjadi incaran.

Karena itu, dirinya beserta 15 Aktifis Papua yang menjadi target sasaran akan segera meminta perlindungan kepada Komisi HAM PBB dan Pengiat HAM Internasional.

“ Kami beserta orang tua lainnya, akan segera meminta perlindungan pada Komnas Ham Internasional, juga PBB untuk dapat melindungi 15 tokoh Aktifis Papua yang kini menjadi sasaran target operasi,” ungkapnya.

Ketika disingung mengenai perlindungan aparat keamanan di Indonesia (TNI/Polri) selaku penegak hukum di tanah Air, Selpius justru menyangsikan.

Ia mengatakan, meminta perlindungan kepada kedua aparat keamanan tersebut merupakan pekerjaan yang sia-sia, karena menurutnya, aparat kepolisian maupun TNI/AD tidak mungkin dapat memberikan perlindungan kepada 15 tokoh aktifis Papua, karena selama kasus pembunuhan tokoh utama Aktifis Papua sembilan tahun yang lalu justru adalah aparat dari TNI/AD ( kopassus sebagaimana yang sidah disidangkan)

Selpius dan juga ke 14 tokoh aktifis lainnya merasa diri bukan teroris yang harus diintimidasi, diincar dan dibunuh. Karena apa yang diperjuangkannya hanya lah meminta keadilan dan kebenaran di atas tanah Papua.

Dan selama ini perjuangan mereka pun dengan jalan yang damai.

“ Kami inikan bukan teroris, kenapa menjadi incaran untuk dibunuh.

Apa yang kami lakukan hanya memperjaungkan keadilan dan kebenaran, dan semua itu kami lakukan dengan jalan yang damai,” lanjutnya.

Untuk diketahui, ke 15 aktivias yang mengaku menjadi target operasi, salah satunya adalah,Sokretes Sofian Nyoman, Dr Beny Giay, Forkorus Yaboisembut, Agus Aulua dan terdapat dua tokoh pemuda lainnya selain Selpius Bobii, yaitu Markus Haluq, dan Bukthar Tabuni. (as/don)

Rabu, 24 November 2010 16:00

via ScribeFire

November 25, 2010