Rahabilitasi, Stigma Separatis Bagi Mahasiswa Papua

Komisi E DPRP ketika menyampaikan keterangan kepada wartawan di Multi Grosir Tanah Hitam, Distrik Abepura, Jayapura, Sabtu (30/10). JAYAPURA—Adanya insiden penggeledaan Asrama Mahasiswa Kamasan VII milik Pemprov Papua di Kabupaten Tondano, Sulawesi Utara beberapa waktu lalu oleh Satpol PP dan Polisi setempat, mendepat reaksi dari kalangan DPRP. Intinya mereka mendesak Gubernur provinsi Papua untuk segera mengklarifikasi stigama separatis yang dialamatkan kepada mahasiswa Papua.

Untuk diketahui, penggeledaan ini dilakukan dengan dalil menggelar sweeping Kartu Tanda Penduduk (KTP). Pasalnya, Satpol PP Kabupaten Tondano dan Polisi setempat tanpa prosedur masuk ke dalam asrama Kamasan VII di Tondano dan mengacak ngajak asrama mahasiswa Papua tersebut.

Alasannya, Satpol PP Kabupaten Tondano dan Polisi ingin melakukan razia KTP. Namun demikian, mahasiswa mahasiswa tersebut bukan hanya dirazia KPT tapi juga mengutak atik dan mengambil pisau dapur, laptop, perlengakapan tempat tidur dan lain lain. Mereka juga mencap mahasiswa mahasiswi tersebut sebagai separatis.

“Mahasiswa mahasiswa Papua di Tondano diperlakukan secara tak wajar. Mereka kini dalam keadaan trauma. Mereka mau jalan keluar kemana mana sedikit sulit karena sudah dicap sebagai separatis dan mau pergi kuliah saja masih ketakutan. Semua punya keinginan untuk pulang ke Papua karena diperlakukan seperti itu,” tukas anggota Komisi E DPRP masing masing Ananias Pigai SSos, Kenius Kogoya SP, H Maddu Mallu SE serta Kamasan Jack Komboy ketika menjelaskan kepada wartawan di Multi Grosir Tanah Hitam, Distrik Abepura, Jayapura, Sabtu (30/10).

Insiden ini terungkap setelah Tim I Komisi E DPRP terdiri dari Ananias Pigai SSos, Kenius Kogoya SP dan Kamasan Jack Komboy ketika melakukan kunjungan kerja ke Asrama mahasiswa Kamasan VII di Tondano.

Menurut Ananias, pihaknya menghimbau agar Pemprov Papua dalam hal ini gubernur bersama sama Pemprov Sulut merehabilitasi nama baik mahasaiswa Papua yang terlanjur dicap separatis. “Kami minta gubernur segera mengklarifikasi dan meluruskan persoalan ini karena ini sangat mengganggu kenyamanan dan aktivitas perkuliahan mahasiswa.

Kenius Kogoya SP mengatakan, pihaknya mengharapkan Pemprov Papua dalam hal ini gubernur dan SKPD- SKPD terkait dapat meninjau langsung situasi mahasiswa di sana dengan asramanya yang diutak atik Pol PP bersama polisi yang ada disana itu segera mereka harus mengklarifikasi. Pasalnya, mahasiswa mahsiswa Papua diperlakukan tak sewenang wenang oleh Pemda setempat.

Pasalnya, ungkapnya, mahasiswa Papua khususnya di Tondano dicap sebagai separatis dan masuk kedalam Asrama itu dan mengutak atik barang barang penghuninya. Padahal tak ada dasar untuk mengatakan bahwa mahasiswa mahasiswa Papua adalah separatis.

“Adik adik semua sudah tak tenang lagi untuk melakukan kegiatan perkuliahan.Adik adik disebut sebagai separatis itu dasarnya apa. Kita ini sama anak bangsa. Masa mahasiswa Papua yang kuliah di Manado dianggap separatis. Kami sangat tak setuju dengan stigma yang diberikan kepada anak anak Papua yang kuliah disana.

Masih kata Kenius, terkait dengan KTP. Alasan Satpol PP dan Polisi setempat bahwa mereka memeriksa KTP mahasiswa yang kuliah di Tondano. Para mahasiswa itu selam 2 tiga tahun kuliah bahkan ada yang 4 tahun tapi KPT yang mereka urus tak pernah diurus dan dikasih oleh pemerintah daerah. Bahkan KTP ini dijadikan alasan untuk menginterogasi mahasiswa.
“Kami minta supaya pemprov Sulut juga secara bijaksana untuk menerima mahasiswa Papua disana juga sebagai bagian warga negara. Jangan menganggap orang Papua itu bukan warga dari republik ini. Kenapa mereka bisa menjadikan KTP sebagai suatu alasana untuk pergi menginterogasi adik adik mahasiswa disana dengan mengecap sebagai separatis dan lai lain.
“Kami harapkan secepatnya karena adik adik mahasiswa ini sudah sangat trauma. Ada momen dimana pemerintah Sulut dan juga Papua untuk duduk sama sama untuk membicarakan, mengklarifikasi dan luruskan semua persoalan adik adik mahasiswa yang ada disana,” ungkapnya.

Ananias Pigai, berkaitan dengan hal tereebut pihaknya telah mengunjungi ke Surabaya dan Yogyakarta dan waktu kami wawancarai para mahasiswa saling telpon dan saling menjaga jangan sampai masalah ini tersebar. Hal ini lebih baik dari awal secepatnya ditangani masalah oleh Pemprov Papua dan Pemprov Sulut dan mesti ada kerjasama antara Pangdam dan Kapolda supaya masalah ini segera diselesaikan dan tak tersebar di Asrama mahasiswa di kota studi yang lain seperti Makassar, Bandung dan lain lain.

Kamasan Jack Komboy, pihaknya hanya mengetahui keberadaan mahasiswa mahasiswa di Tondano hanya untuk melakukan studi tak untuk kegiatan lain. Mereka mengaku jalan kemana saja orang sudah melihat mereka sebagai separatis bukan lagi sebagai mahasiswa. “Setelah kami pulang ke Jayapura mahasiswa Papua di Tondano menelpon lagi bapak Pol PP datang lagi masuk ke asrama kami ada mengambil lap top,” katanya. (mdc)

November 25, 2010

[Papua Press Agency] Status Politik Papua di PBB Diperingati

JAYAPURA—Tanggal 19 November 1969 dikenal sebagai tahun dimana sejarah Tanah Papua di perdebatkan di PBB dan Internasional. Untuk Papua tanggal 19 November 2010 dianggap ‘keramat’ oleh sejumlah elemen elemen perjuangan Papua Merdeka yang sejak Jumat pagi, (19/11) bersama kelompok Petapa atau penjaga Tanah Papua kembali mengenang saat dimana sejarah Papua diangkat dalam kongres Amerika.

Adanya lampu hijau tentang agenda Papua yang dibicarakan dalam kongres Amerika, meski tak jelas apakah kongres Amerika secara terang- terangan mendukung kedaulatan Papua sebagai suatu negara atau tidak, tidak diterangkan secara jelas.

Koordinator Umum aksi demo damai sosialisasi Congress Of the United State House Of Representatives Washington DC 20313 Wilson Waimbo Uruwaya menyatakan rencana mereka itu di kantor MRP kemarin, dia bersama semua elemen perjuangan Papua yang ada di Jayapura akan melakukan demo ke DPRP dengan satu tujuan mendukung semua alternatif/ solusi terbaik penyelesaian damai masalah status Politik Papua Barat tahun 1969 yang diperebatkan dalam sidang Umum PBB 1969 dan dinyatakan sebagai” Satatus Politik Papua yang Mengambang di PBB dan Internasional.

Menurut keterangan Wilson Uruwaya, semua elemen perjuangan rakyat Papua telah bersatu untuk mensosialisasikan hasil kongres Amerika yang baru berakhir 22 September 2010 telah diadakan acara dengar pendapat di kongres tentang kejahatan terhadap kemanusiaan oleh Sub Komite Asia Pasifik dan lingkungan global untuk mencarikan solusi dalam mengatasi masalah serta situasi sulit yang dihadapi Bangsa Papua Barat hari hari terakhir ini.

Dalam kutipan laporan kongres Amerika yang tertulis, saat ini untuk pertama kalinya dalam kongres, pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Papua Barat menjadi sorotan utama yang menyebabkan Bangsa Papua mendekati titik hasil dalam sejarah.

Dengan adanya Pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi begitu lama dan panjang di Papua Barat, perlu mendapatkan perhatian dan pengakuan pihak Internasional dan penghargaan terhadap hak hak orang Papua Barat.

Surat khusus kongres Amerika yang ditanda tangani Sheila Jackson Lee dari Congreess Women yang ditujukan kepada Profesor Kurtz dari Universitas George Mason bersama Herman Wanggai yang telah memasukkan Sheila Jackson Lee dalam kongres Amerika. Konon Sheila Jackson Lee adalah seorang perempuan Politisi dari Partai Demokrat Amerika yang memasukkan Barak Obama dalam barisan Partai Demokrat Amerika dan berhasil meloloskannya dalam pencalonan Presiden Amerika.

Isu- isu tersebut diagendakan dan harus diusahakan jalan keluarnya, karena telah mengabaikan Papua Barat. “ Ini adalah harapan saya yang tulus bahwa harus ada upaya hentikan tindakan Militer Indonesia dan Pemerintah yang tidak adil, keadaan ini harus direformasi terhadap pelanggaran pelanggaran itu”. Secara khusus kami mau harus ada peningkatan kesadaran untuk nasib orang Papua Barat dalam hubungannya dengan kelambanan aktor Internasional, maka situasi disana akan kian memburuk sebab bagaimanapun, sejarah Papua Barat berhubungan dengan Amerika Serikat.

Mengutip peryataan Sheila Jackson Lee dalam kongres tersebut, yang terungkap bahwa sesudah konferensi tersebut, pihaknya masih akan bertemu lagi dalam waktu dekat untuk bekerja sama dengan pihak keamanan Internasional agar mengamankan Papua Barat. (Ven )

via ScribeFire

November 24, 2010

[Papua Press Agency] Penolakan Otsus Kembali Menguat

DPRP Didesak Segera Gelar Paripurna

OTSUS GAGAL TOTAL-Pimpinan Kolektif Bangsa Papua Barat (PKBPB) mendesak DPRP untuk segera melakukan paripurna penolakan Otsus ketika menggelar aksi unjukrasa di Gedung DPRP, Jayapura, Jumat (19/11) kemarin.JAYAPURA—Wacana penolakan Otsus Papua karena dinilai gagal, menguat lagi. Kemarin, sekelompok massa melakukan aksi demo di kantor DPRP. Massa tersebut mendesak DPRP untuk segera menggelar paripurna penolakan Otsus Papua sebagaimana 11 butir rekomendasi yang dihasilkan dalam Musyawarah Besar (Mubes) MRP beberapa waktu, antara lain merekomendasikan penolakan Otsus. „Kami menyatakan bahwa implementasi UU Otsus sejak tahun 2001 hingga kini tak membawa perubahan yang signifikan dalam hidup orang Papua dan kami menyatakan Otsus gagal dengan indikator,“ ujar penanggungjawab lapangan aksi unjukrasa Pimpinan Kolektif Bangsa Papua Barat (PKBPB)Wilson Uruwaya ketika menyampaikan orasi politik ketika menggelar aksi unjukrasa di Gedung DPRP, Jayapura, Jumat (19/11) kemarin.

Ketua From PEPERA PB Selpius Bobii ketika membacakan pernyatan sikap PKBPB menyatakan, kewenangan dalam implementasi Otsus adalah keberpihakan, perlindungan dan pemberdayaan orang asli Papua. Tapi sampai dengan 9 tahun implementasi UU Otsus ini, Pemprov Papua belum mengatur satu kebijakanpun yang mengatur tentang kewenangan khusus di Tanah Papua sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 4 UU Otsus, namun terdapat inkonsitensi sikap dan perbuatan pemerintah pusat dan daerah baik bersifat sengaja maupun tidak disengaja.

Sekitar 100-an massa yang hadir saat aksi unjukrasa tersebut sekaligus membentangkan sejumlah spanduk yang antara lain bertuliskan Bangsa Papua Menggugat Aneksasi, PEPERA 1969 dan Kejahatan Kemanusiaan, Wellcome Barack Obama, Papua Tolak Otsus Gagal Total, Hak Hidup Bangsa Papua Terancam Puna, The Best Solution Self Determation for West Papua, Washington Solution USA 9 November 2010 dan lain lain.

Selanjutnya Ketua Pemuda Adat Papua Wilson Uruwaya menyerahkan pernyataan sikap kepada Wakil Ketua I DPRP Yunus Wonda yang didampingi para anggota DPRP masing masing Nasson Uti, Ananias Pigai, Ignatius Mimim, Thomas Sondegau.

Wakil Ketua I DPRP Yunus Wonda yang didaulat untuk memberikan sambutan mengatakan, semua aspirasi yang disampaikan masyarakat atau lembaga manapun pihaknya selalu menindaklanjuti melalui pembahasan pada sidang sidang DPRP. Namun apabila aspirasi tersebut berkaitan dengan pemerintah pusat, maka akan segera dikirim ke Jakarta seperti 11 butir rekomendasi MRP telah dikirim ke pemerintahn pusat.

„Semua aspirasi yang masuk wajib kami terima tanpa membedakan lembaga mana atau berapa orang yang datang menyampaikan aspirasi. Semuanya kami terima karena kami tahu kami berada di tempat ini juga karena dukungan dari masyarakat Papua,“ katanya.

Pernyataan sikap tersebut ditandatangani Pimpinan Kolektif Bangsa Papua Barat (PKBPB) masin masing Ketua Dewan Adat Papua (DAP) Forkorus Yaboysembut, Ketua PDP Pdt Herman Awom, Ketua WNPA Ev. Edison Waromi, Ketua Pemuda Adat Papua Wilson Uruwaya didukung penuh Ketua AMP Rinta Kogoya, Ketua From PEPERA PB Selpius Bobii, Ketua KNPB Buchtar Tabuni, Sekjen AMPTPI Markus Haluk, Ketua Umum FNMPP Simon Seren, Ketua Garda-P Sam Awom, Ketua Perlemen Jalanan Zakarias Takimai, Ketua Team Kerja Konsensus Dominggus Sorabut, Ketua FORDEM Papua John Baransano, Ketua SHDRP Usman Yagobi, Ketua BEM Papua Benny Hurik, Ketua Sonamapa Kelly Peday dan lain lain.

Dia mengatakan ada beberapa kebijakan langsung maupun tak langsung pemerintah pusat di Jakarta yang menunjukkan pelanggaran terhadap keberadaan dan pelaksanan UU Otsus bagi Provinsi Papua. Buktinya, pemerintah pusat dan pemerintah daerah tak menerbitkan segera beberapa Peraturan Pemerintah yang diamanatkan dalam UU No 1 Tahun 2001 sebagai pelaksanaan UU Otsus di Papua.

Pencairan dana Otsus setiap tahun anggaran hampir selalu sebagian besar dana pada akhir tahun anggaran sehingga dana tak dapat dimanfaatkan secara efektif untuk menolong dan menyelamatkan orang asli Papua, tapi dibagi bagikan dengan laporan keuangan fiktif. Pemerintah pusat secara sadar telah memasung MRP mulai dari kebijakan sampai dengan implementasi tugas dan fungsi sehingga tak berdaya dalam memperjuangkan hak hak dasar orang asli Papua.

Disebutkan, ada beberapa indikator yang menunjukkan kegagalan pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam implementasi UU Otsus bagi Provinsi Papua. Hal hal tersebut sebagai berikut pemerintah Provinsi Papua tak menetapkan Perdasi dan Perdasus selama pelaksanaan UU Otsus kecuali Perdasus Pembagian dana Otsus. Baru tahun ke-7 pelaksanaan Otsus ditetapkan 8 Perdasus pada September, Oktober dan November 2008 dan sejumlah Perdasi namun semua Perdasi dan Perdasus tersebut belum dipergunakan dalam pengelolaan pemerintahan dan pembangunan.

Diberlakukan dualisme hukum antara Provinsi dan Kabupaten/Kota di daerah Otsus di Tanah Papua dimana Provinsi melaksanakan U No 21 Tahun 2001 tentang Otsus dan Kabupaten/Kota melaksanakan UU No 32 Tahun 2004.Sebelum ke DPRP, massa dari Dewan Adat Papua, berkumpul di Kantor DAP Waena Expo. Dari pantauan Bintang Ppua, sebelum bergerak menuju DPRP, massa terlebih dahulu sempat berkumpul di Expo Waena, sambil menunggu rombongan dari DAP Sentani, beberapa diantara mereka

sempat menyampaikan aspirasinya sembari memanggil rekan-rekan yang lain untuk bergabung.
Salah satu orasi yang disampaikan adalah meminta pemerintah untuk tidak berdiam diri terhadap intimidasi, pengancaman dan pembunuhan orang-orang Papua yang di lakukan oleh oknum dari TNI/Polri.

Tidak berselang berapa saat, massa dari DAP Sentani yang menggunakan satu truk, dua mobil Pic aup, dan satu avansa juga satu mobil Verios menggabungkan diri dengan massa di seputaran kantor DAP Expo Waena.

Setelah sempat berkoordinasi beberapa menit, rombongan yang dipimpin langsung oleh Ketua DAP, Forkorus Yaboisembut bergerak menuju DPRP Jayapura dengan menggunakan fasilitas 4 truk dan 4 kendaraan lainnya.

Sementara itu, Kapolsek Abepura, AKP Kristian Sawaki, yang dikonfirmasi Bintang Papua melalui Telpnya membenarkan adanya pergerakan masa di wilayah sektor nya.

Pihak keamanan yang disiagakan dari pagi di kantor Polsek Abepura pun diperbantukan sebanyak 2 SSK dari Brimob dan anggota Polsek, namun hingga massa bergerak menuju Jyapura, situasi Abepura dan sekitarnya aman kondusif. ( mdc/as/don)

via ScribeFire

November 24, 2010

[Papua Press Agency] Presiden: Tantangan di Tanah Papua Sangat Kompleks

Presiden SBY saat tiba di Hotel Swissbell Jayapura tempat menginap Presiden dan rombongan selama berada di Papua

Presiden SBY saat tiba di Hotel Swissbell Jayapura tempat menginap Presiden dan rombongan selama berada di Papua
JAYAPURA [PAPOS]- Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono mengakui, tantangan yang dihadapi di Provinsi Papua dan Papua Barat memang sangat kompleks, terutama untuk memajukan kedua daerah tersebut agar masyarakatnya lebih sejahtera.

Hal itu dikatakan Presiden saat meresmikan sekaligus membuka pembekalan pemerintah pusat, dalam rangka peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan asset serta pengadaan barang dan jasa bagi pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat di Gedung Negara Jayapura, Minggu [21/11] tadi malam.

Menurut Presiden, tantangan persamalahan yang kompleks di dua provinsi ini, begitu juga bagi para Gubernur, Bupati, Walikota dan jajaran di tingkat distrik mempunyai tantangan agar dapat menjadikan dua provinsi ini menuju masa depan yang lebih adil dan sejahtera.

“Permasalahan di Papua dan Papua Barat memang lebih kompleks, dibandingkan permasalahan di provinsi lain seperti di daerah Jawa dan Sumatera. Tetapi apa yang disampaikan Gubernur Papua dan Papua Barat, tanah ini akan sejahtera dengan suatu kerja keras bersama-sama untuk melaksanakan itu,” ujar Presiden.

Presiden menekankan, siapa pun yang memimpin di tanah Papua ini, dengan permasalahan dan tantangan untuk membangun tanah Papua yang kompleks ini agar lebih maju, dibutuhkan kerja keras dan sungguh-sungguh dalam menjalankan tugas yang diemban masing-masing, baik di tingkat provinsi, kabupaten/kota bahkan hingga di tingkat yang paling rendah.

“Untuk itu, saya punya keyakinan bagi yang ingin sukses membangun tanah Papua ini, apakah kami yang mengemban tugas pada tingkat nasional maupun pemimpin langsung di dua provinsi ini adalah orang yang sungguh-sungguh mencintai dan membangun tanah ini dengan hati dengan segala kehidupan yang ada di provinsi ini,” tegasnya.

Untuk itu, melalui kegiatan pembekalan pemerintah pusat dalam rangka peningkatan dan akuntabilitas keuangan yang digagas Kementerian Dalam Negeri bersama Kementerian Keuangan, bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi [KPK], Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan [BPKP], Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan [LKPP], diharapkan Presiden SBY dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah agar dapat mengelola keuangan secara baik tanpa ada penyimpangan, guna mensejahterakan rakyat.

“Kita ingin memberikan pengetahuan kepada Bupati, Walikota, sebagai yang terdepan termasuk Gubernur, agar anggaran benar-benar digunakan secara tepat dengan administrasi yang benar dengan akuntabilitas yang baik pula,” kata Presiden.

Presiden Yudhoyono yang hadir di Gedung Negara Jayapura sekitar pukul 19.30 WIT itu, didampingi sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II seperti Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Menteri Pendidikan, M. Nuh, Menhub Fredy Numberi, Kapolri Timur Pradopo serta rombongan lainnya.

Menurut Presiden, pembekalan seperti ini baru pertama kali dilaksanakan di Provinsi Papua dan Papua Barat dan akan berlangsung selama tiga hari dan selanjutnya akan dibentuk ” Help desk” yang nantinya dapat menampung seluruh permasalahan pengelolaan keuangan di dua provinsi ini.

Menurut Presiden, banyak kasus terkait pengelolaan anggaran terjadi hanya karena kurangnya pemahaman dalam mengelola anggaran. Presiden juga mengungkapkan, tugas negara dan pemerintah untuk menyelamatkan para pejabat daerah dari kesalahan yang tidak perlu dengan cara memberikan pembekalan tentang pengelolaan anggaran.

“Tetapi jika sudah kita berikan pembekalan, langkah-langkah bersama untuk pencegahan, namun masih ada satu atau dua pejabat di negeri ini, siapa pun dia yang melanggar hukum dan tidak mengindahkan semuanya itu, tentu saya tidak bisa melindungi,” tegas Presiden.

Pada pembukaan pembekalan tersebut, dilakukan pula penandatanganan fakta integritas oleh Gubernur Papua Barnabas Suebu, Gubernur Papua Barat Abraham Octavianus Atururi, beserta sejumlah Bupati/Walikota di dua provinsi tersebut.

Dalam sambutan lainnya, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menegaskan, meski terjadi perbaikan yang dicatat oleh Badan Pemeriksa Keuangan [BPK], namun harus diakui bahwa hingga saat ini masih ada kelemahan laporan keuangan dari pemerintah daerah.

Dikatakan, pada tahun 2007 pemerintah daerah yang laporan keuangannya mendapatkan penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak satu persen, dan pada 2008 meningkat menjadi tiga persen dan empat persen pada 2009.

Untuk itu, menurut Mendagri, pembinaan nyata dan sinergis harus diberikan oleh pemerintah pusat yang diwakili Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, BPKP dan KPK dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi di daerah.[anyong]

Written by Anyong/Papos
Monday, 22 November 2010 00:00

via ScribeFire

November 24, 2010

[Papua Press Agency] 106 Kampung Akan Dapat Dana Dana Pemberdayaan Kampung

SERUI [PAPOS]- Program pemberdayaan kampung dan kelurahan merupakan implementasi dari pemberlakuan otonomi khusus [Otsus] yaitu pemberian kewenangan yang lebih luas bagi masyarakat kampung dan kelurahan untuk mengatur serta mengurus diri sendiri sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dalam mensejahterakan masyarakat.

Demikian disampaikan bupati kabupaten kepulauan Yapen dalam rangka penyaluran dana pemberdayaan kampung dan kelurahan tahap II, yang disampaikan Staf ahli bupati, Ir. J. Pattinama, belum lama ini. Dengan kewenangan sebagaimana di amanatkan undang-undang nomor 21 tahun 2010, maka pemerintah kabupaten kepulauan Yapen mengalokasikan dana Otsus untuk memfasilitasi pelaksanaan progaram peningkatakan partisipasi masyarakat dalam membangun desa melalui bantuan stimulant pemberdayaan kampung untuk 106 kampung dan kelurahan yang tersebar pada 12 distrik se kabupaten kepulauan Yapen.

Dikatakan, tujuan pelaksanaan pemberdayaan adalah untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara berkesinambangunan menuju kemandirian masyarakat dengan cara meningkatkan potensi dan kapasitas masyarakat serta kemampuan kelembagaan milik masyarakat untuk mewujudkan program pokok dari konsep pembangunan.

Lebih jauh bupati mengatakan dana stimulan pemberdayaan kampung dan kelurahan merupakan dana bantuan langsung masyarakat (BLM) dialokasikan sebesar 14.031.000.000, dialokaswikan untuk 105 kampung dan 5 kelurahan. Sementara pencairan dana pemberdayaan kampung dan kelurahan tahun 2010 dilakukan dalam dua tahap yaitu tahap pertama sebesar 60% dan tahap kedua sebesar 40 %.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan berdasarkan program rencana kegiatan yang dimusyawarahkan oleh badan musyawarah kampung (Bamuskam) maka dana tahap yang diserahkan sebesar 60% agar dilaksanakan dengan baik sesuai perencanaan kebutuhan yang disepakati.

Terjadinya gempa bumi pada tanggal 16 Juni 2010, kata bupati tentu mengakibatkan berbagai kerusakan pada sarana dan prasarana serta failitas umum di perkampungan bahkan termasuk juga rumah-rumah tempat tinggal masyarakat, maka untuk membantu masyarakat di perkampungan memperbaiki rumah-rumah tempat tinggal atau merahbilitasi sarana dan prasarana dasar sesuai dengan petunjuk teknis operasional (PTO) dana pemberdayaan namun tetap mengacu pada mekanisme musyawarah Kampung.

“Saya mengharapkan kepada kepala kampung dan para lurah, tokoh agama, tokoh adat, tokoh perempuan, Bamuskam untuk mengawasi pelakanaan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh tim pelaksana kegiatan kampung dan kelurahan,” ujarnya. [rin]

Written by Thamrin/Papos
Monday, 22 November 2010 00:00

via ScribeFire

November 24, 2010

[Papua Press Agency] Presiden: Tantangan di Tanah Papua Sangat Kompleks

Presiden SBY saat tiba di Hotel Swissbell Jayapura tempat menginap Presiden dan rombongan selama berada di Papua

Written by Anyong/Papos
Monday, 22 November 2010 00:00

via ScribeFire

November 24, 2010

GSNRPB Tolak Kedatangan Presiden SBY

JAYAPURA [PAPOS] – Kedatangan Presiden Susilo Bambang Yudoyono [SBY] di Jayapura dalam rangka menghadiri acara pembukaan Pertemuan Badan Esekutif Mahasiswa (BEM) se-nusantara yang berlangsung di Universitas Cenderawasi, ditolak oleh komponen rakyat Papua yang tergabung dalam Gerakan Solidaritas Nasional Rakyat Papua Bersatu (GSNRPB) yang merupakan gabungan organisasi pergerakan Papua dan sejumlah aktivis Papua.

Penolakan terhadap kedatangan Presiden SBY tersebut dinyatakan oleh GSNRPB dalam siaran pers yang digelar di Asrama Tunas Harapan Abepura, Minggu (21/11) kemarin.

Juru bicara GSNRPB, Selvius Bobi mengatakan, kedatangan Presiden SBY selain membuka acara temu BEM se-nusantara juga melakukan pertemuan dengan pimpinan Daerah yakni Gubernur, DPRP, MRP dan Bupati/Walikota se- Papua dan Papua Barat tentang masalah pembangunan dan pelaksanaan Otsus di Papua.

“ Rakyat Papua telah menyatakan sikap menolak Otsus Papua sebab Otsus gagal, sehingga Gubernur dan Presiden tidak usah lagi mencari-cari jalan untuk memperbaiki Otsus Papua,” paparnya.

Dimana menurut Selvius Bobi bahwa dalam perjalanan Otsus Papua banyak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh rakyat Papua yang paling menonjol dalam Otsus Papua yakni pelanggaran HAM terhadap rakyat Papua yang dilakukan oleh negara serta pembungkam ruang demokrasi bagi rakyat Papua terus terjadi dari hari ke hari.

Hal itu membuat rakyat Papua menyatakan Otsus gagal total dan masyarakat Papua menolak Otsus sehingga masyarakat tidak mau gebernur berkompromi dengan pemerintah RI untuk merevisi bahkan meningkatkan status Otsus kedepan.

“ Tidak ada solusi lain untuk penyelesaian masalah Papua selain negara Indonesia mengakui kedaulatan bangsa Papua serta membiarkan rakyat Papua menentukan nasib sendiri,” tandas Selvius Bobi.

Selvius mengungkapkan, sebagai bentuk protes terhadap kehadiran Presiden SBY di Jayapura maka seluruh komponen rakyat bangsa Papua akan melakukan mogok besar-besaran selama dua hari yakni tanggal 22-23 November. Dimana kata dia bentuk mogok yang dilakukan oleh komponen rakyat Papua yakni mogok kerja, mogok sekolah dan mogok kuliah pertanda bahwa orang Papua tidak setuju atas kedatangan SBY di Papua. [eka]

Written by Eka/Papos
Monday, 22 November 2010 00:00

November 24, 2010 0

Masyarakat Papua Batal Dialog dengan Presiden

Selasa, 23 November 2010 01:50 WIB | Peristiwa | Politik/Hankam | Dibaca 775 kali

Jayapura (ANTARA News) – Rencana Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berdialog langsung dengan para tokoh adat, agama, serta elemen masyarakat lainya di Jayapura, Papua, batal dilakukan.

“Sebenarnya setelah membuka kegiatan dan memberikan kuliah umum, lalu dijadwalkan akan berdialog perwakilan elemen masyarakat Papua, namun hal tersebut tepaksa dibatalkan karena Presiden harus balik ke Jakarta,” kata Thomas Warijo, Ketua Panitia Temu Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Cenderawasih Jayapura, Senin.

Padahal, katanya, pihaknya juga berharap dengan kegiatan ini SBY juga bisa bertemu dengan Masyarakat Papua agar ada perhatian khusus dari SBY bagi kesejahteraan rakyat Papua nantinya.

“Namun dari rencana awal jam 14.00 WIT, akhirnya tidak jadi juga dan langsung Presiden berangkat kembali ke Jakarta,” tuturnya.

Dia menjelaskan, kegiatan tersebut bertujuan untuk mewujudkan komitmen dan konsistensi mahasiswa se-Indonesia demi tercapainya masyarakat adil dan makmur di Negara Indonesia.

Sebelumnya Presiden Yudhoyono membuka kegiatan dan memberikan pencerahan dan beberapa agendanya, yakni melihat perkembangan pembangunan di Tanah Papua, dan melihat perkembangan korupsi di Papua serta menandatangani lima Universitas atau perguruan tinggi di Indonesia yang dikelola oleh Pemerintah Indonesia dan berada di wilayah perbatasan, pada Senin (22/11) pagi Pukul 09.00 WIT.

Presiden juga berada di Kampus Uncen sekitar dua jam, ratusan ribuan mahasiswa juga telah memenuhi auditorium Uncen, begitu juga di halaman kampusnya. Penjagaan oleh aparat gabungan TNI/Polisi terlihat memenuhi lingkungan kampus dan aula Uncen tempat Presiden Yudhoyono berada.

Kedatangan Kepala Negara ke Jayapura kali ini diharapkan mampu memberikan jawaban yang pasti terhadap masyarakat Papua yang selama ini masih terus berteriak.

Ia mengatakan seluruh masyarakat Papua sangat terbuka bagi Presiden bersama rombongan serta menjamin situasi aman selama orang nomor satu di Indonesia ini berada di daerah ini.

“Ini adalah salah satu penghormatan bagi kami terhadap Presiden yang meluangkan waktunya datang melihat secara langsung situasi Papua,” ujarnya.(*)
(ANT-186/A041/R009)

Ikuti berita terkini di handphone anda http://m.antaranews.com

November 23, 2010 0

Disesalkan, SBY Tak Buka Ruang Dialog

Weynand Watori dan Lamadi de LamatoJAYAPURA—DPRP menyesalkan terhadap kedatangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ke Papua, yang tidak memberikan ruang dialog dengan rakyat Papua.

Hal ini disampaikan Wakil Ketua Komisi A DPRP Ir Weynand Watori dan Pengamat Politik Papua Lamadi de Lamato yang dihubungi secara terpisah di Jayapura, Selasa (23/11) kemarin.

Menurut Watori, ini adalah kesempatan bagi Presiden SBY untuk mendengar ungkapan hati rakyat Papua. Apalagi rakyat Papua menginginkan adanya dialog, kenapa tak diberi ruang untuk dialog dengan rakyat Papua. Lalu pertanyaanya, rakyat demo minta dialog itu dibawa kemana? “Ini kan hanya monolog saja, pernyataan satu arah, sedangkan orang Papua punya masalah mau ditaruh dimana? Mereka mau sampaikan kepada siapa,” imbuhnya.

Menurut dia, pihaknya sangat menyesalkan perjalanan yang begitu panjang dan mahal, serta hanya beberapa waktu saja, tapi tak sedikitpun menyinggung permasalahan Papua yang membuat rakyat demo, baik di DPR, Gubernur dan Jakarta, juga pernyataan yang dikeluarkan di berbagai media massa. Pasalnya, ada begitu banyak masalah yang dihadapi rakyat Papua. Mulai soal pelanggaran HAM, penolakan Otsus lalu itu menjadi masalah karena keluar di media massa dan mendapatkan tanggapan. Persoalan-persoalan itu mesti diangkat, karena itu satu kasus dari sekian banyak kasus di Papua.

“Dan kesempatan kedatangan Presiden SBY mestinya harus membicarakan permasalahan itu. Karena rakyat Papua menanyakan hal itu,” ungkapnya.

Rakyat Papua bilang Otsus gagal dan demo untuk menolak atau kembalikan Otsus, kenapa tak dibuka ruang untuk bicara. Coba Presiden SBY tanya saya mendengar laporan bahwa rakyat Papua mengatakan bahwa Otsus gagal, tolong sampaikan kira-kira kegagalan ini siapa yang menyebabkan.Supaya mendeteksinya jelas.

“Apakah karena gubernurnya, ataukah karena para bupati, supaya ke depan seperti itu supaya jelas untuk memperbaiki sistim, karena tidak kita tak ada jalan memperbaiki sistim,” tukasnya.

“Lalu, rakyat terus mencari solusi lain dengan mengajukan pertanyaan. Jadi, bagi saya jika misalnya Presiden siapkan waktu sekitar 3-4 jam untuk dialog dengan rakyat Papua, tinggal bermalam sehari atau 2 hari di Papua, kenapa tak dilakukan.”

“Jadi, laporan selama ini Papua tidak aman itu tidak benar. Image internasional bahwa Papua tak aman, harus dibantah oleh Presiden dengan datang ke Papua, sehingga menyakinkan Papua aman. Mungkin alas an protokoler dan banyak masalah di Negara ini, tapi banyak masalah yang menggeroti Indonesia adalah di Papua sehingga harus segera diselesaikan. Jangan membuat image akhirnya orang Papua merasa tak diperhatikan,” tuturnya.

Pengamat Politik, Lamadi de Lamato menandaskan, kedatangan Presiden SBY diluar harapan rakyat Papua, padahal kedatangannya diharapkan dapat menyelesaikan beberapa masalah Papua. Intinya, kedatangan SBY sama tak menyentuh permasalahan aktual yang menjadi perhatian masyarakat Papua saat ini.

Apalagi, ujarnya, kedatangan SBY mahal dan tak direspon baik, apakah karena pembisiknyan tak mau menyentuh itu karena Papua sangat rentan. Seolah-olah SBY berhati-hati menyentuh masalah Papua.

Dia mengatakan, Ini menunjukan Papua telah menjadi pembahasan di internasional, mestinya SBY lebih terbuka terhadap rakyat Papua melalui pidatonya.

“Pernyataan beliau tidak banyak memberikan hal yang baru untuk rakyat Papua, terutama dalam kondisi sekarang,”katanya.

Apalagi, presiden tidak menyebutkan evaluasi Otsus, tetapi itu hanya label yang digunakan orang lain untuk evaluasi Otsus.

Pelanggaran HAM itu tidak disebutkan langsung, tapi inilah yang menjadi inti persoalan Papua.

Bahkan, katanya, SBY tak menyinggung tentang evaluasi Otsus, |pelanggaran HAM, dia banyak sebut tentang negara-negara luar dan pentingnya optimis sebagai bangsa bahwa ke depan bisa menjadi negara yang besar jika kita mau bekerja keras.

Padahal kedatangan Presiden SBY bukan kunjungan biasa, karena membawa seluruh anggota kabinetnya, hingga KPK, BPK hadir dalam kunjungannya.

“Dia tak menyebutkan tentang Otsus yang gagal, tak menyinggung pelanggaran HAM, kami sayangkan sekali. Padahal kita berharap beliau menyingung hal itu, sehingga kemudian masyarakat Papua yang gamang dengan Otsus dan gamang dengan pelanggaran HAM dapatkan sedikit pencerahan dengan kehadiran beliau.”

“Saya pikir pidato yang langsung didepan masyarakat dan mahasiswa terutama calon pemimpin Papua, kita sayangkan sekali. Tidak menyebut point penting itu, kita menjadi pesimis Otsus yang macet yang dikritisi bagaimana nasib rakyat Papua kedepan.”

Yang beliau sampaikan, karena tuntutan yang keras bagaimana Otsus dapat berjalan, apa yang dibuat, banyak pikiran misalnya dibuat semacam lembaga pemantau Otsus yang berkantor di Papua tak disebutkan sama sekali, seperti di daerah Aceh. (mdc/don)

November 23, 2010 0

Putra-putri Papua Diberikan Kesempatan Belajar di New Zealand

JAYAPURA [PAPOS] – Selama sepekan ini DPRP dua kali kedatangan tamu istimewa dari Negara sahabat Indonesia, diantaranya dari Negara Papua New Guinea dan duta besar untuk Negara Indonesia, Jumat [19/11] datang berkunjung ke DPRP. Duta besar New Zealand ini diterima langsung oleh wakil ketua DPRP, Yunus Wonda didampingi Kabag Humas DPRP.

Wakil ketua DPRP, Yunus Wonda kepada wartawan usai pertemuan mengatakan dalam pertemuan tersebut berbagai hal dibicarakan, salah satunya program pendidikan dan kesehatan di tanah Papua. Dimana pada saat itu duta besar New Zealand, David Taylor didampingi Dr. James Waite dan salah staf kedutaan mengatakan keseriusan dari Negara New Zealand untuk memberikan beasiswa kepada putra-putri Papua.

Tidak tanggung-tanggung sebagai bentuk keseriusannya, pemerintah New Zealand menyiapkan anggaran beasiswa bagi anak-anak Papua sebesar 70 juta U$ pertahun. Bahkan David meminta mulai bulan Januari putra-putri Papua sudah bisa belajar di New Zealand. Namun tentunya kata Yunus, putra-putri Papua yang ingin belajar di Negara New Zealand salah satu persyaratannya adalah bahasa Inggris harus baik. ‘’Sebelum anak-anak Papua berangkat ke New Zealand, mereka terlebih dahulu dilatih selama 6 bulan di Jakarta,’’ paparnya.

Menurut legislator partai Demokrat ini, program ini diprioritaskan bagi anak-anak Papua yang ingin menuntut ilmu di New Zealand, mulai dari jenjang pendidikan S1, S2 dan S3. Program beasiswa ini berlaku bagi Negara-negara Pasifik. Animo Negara-negara pasifik untuk menuntut ilmu di New Zealand cukup tinggi. Oleh karena Papua termasuk diwilayah Pasifik, maka pemerintah New Zealand memberikan prioritas bagi anak-anak Papua belajar disana. ‘’Mereka tidak membatasi anak-anak Papua yang belajar di New Zealnd, justru mereka memberikan kesempatan sebanyak-banyaknya bagi putra-putri Papua belajar di New Zealand,’’ ujarnya.

Kesempatan emas ini menurut Yunus perlu disambut baik oleh pemerintah provinsi Papua. Untuk itu, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga harus segera mengambil langkah-langkah dengan menyiapkan putra-putri terbaik Papua untuk belajar ke New Zealand. ‘’Semakin banyak anak-anak Papua belajar di Luar Negeri, maka semakin bagus dalam peningkatan Sumber Daya Manusia Papua kedepan,’’ katanya.

Pada kesempatan itu pula menurut pria kelahiran Pegunungan ini kepada Dubes New Zealand menyampaikan untuk memberikan kemudahan-kemuadahan bagi anak-anak Papua yakni bebas visa sehingga anak-anak Papua yang ingin belajar di New Zealand. ‘’Saya tadi sampaikan juga kepada dubes New Zealand kalau bisa bagi para putra-putri Papua yang akan belajar nanti di Negara mereka diberikan kemudahan dengan memberlakukan bebas visa. Hal inipun ditanggapai secara positif oleh Dubes New Zealand. Bahkan ia berjanji hasil pertemuan Dubes dengan DPRP akan disampaika kepemerintahan di New Zealand. [bela]

Written by Bela/Papos
Saturday, 20 November 2010 00:00

November 22, 2010 0