DPRP Didesak Segera Gelar Paripurna

OTSUS GAGAL TOTAL-Pimpinan Kolektif Bangsa Papua Barat (PKBPB) mendesak DPRP untuk segera melakukan paripurna penolakan Otsus ketika menggelar aksi unjukrasa di Gedung DPRP, Jayapura, Jumat (19/11) kemarin.JAYAPURA—Wacana penolakan Otsus Papua karena dinilai gagal, menguat lagi. Kemarin, sekelompok massa  melakukan aksi demo di kantor DPRP. Massa tersebut mendesak DPRP untuk segera menggelar paripurna penolakan Otsus Papua sebagaimana 11 butir rekomendasi yang dihasilkan dalam Musyawarah Besar (Mubes) MRP beberapa waktu, antara lain merekomendasikan penolakan Otsus. „Kami menyatakan bahwa implementasi UU Otsus sejak tahun 2001 hingga kini  tak membawa perubahan yang signifikan  dalam hidup orang Papua dan kami menyatakan Otsus  gagal dengan indikator,“  ujar penang­gungjawab lapa­ngan aksi unjukrasa Pimpinan Kolektif Bangsa Papua Barat (PKBPB)Wilson Uruwaya ketika menyampaikan orasi politik ketika menggelar aksi unjukrasa di Gedung DPRP, Jayapura, Jumat (19/11) kemarin.

Ketua From PEPERA PB Selpius Bobii ketika membacakan pernyatan sikap PKBPB menyatakan, kewenangan dalam implementasi Otsus adalah keberpihakan, perlindungan dan pemberdayaan orang asli Papua. Tapi  sampai dengan 9 tahun implementasi UU Otsus ini, Pemprov Papua belum mengatur  satu kebijakanpun yang mengatur tentang kewenangan khusus di Tanah Papua sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 4 UU Otsus, namun terdapat inkonsitensi sikap dan perbuatan pemerintah pusat dan daerah baik  bersifat sengaja maupun tidak disengaja. 

Sekitar 100-an massa yang hadir saat aksi unjukrasa tersebut sekaligus membentangkan sejumlah spanduk  yang antara lain bertuliskan Bangsa Papua Menggugat Aneksasi, PEPERA 1969 dan Kejahatan Kemanusiaan, Wellcome  Barack Obama, Papua Tolak Otsus Gagal Total, Hak Hidup Bangsa Papua Terancam Puna, The Best Solution Self Determation for West Papua, Washington Solution USA 9 November 2010 dan lain lain.  

Selanjutnya Ketua Pemuda  Adat Papua Wilson Uruwaya menyerahkan pernyataan sikap kepada Wakil Ketua I DPRP Yunus  Wonda yang didampingi para anggota DPRP masing masing Nasson Uti, Ananias Pigai, Ignatius Mimim, Thomas Sondegau.

Wakil Ketua I DPRP Yunus  Wonda yang didaulat untuk memberikan sambutan mengatakan, semua aspirasi yang disampaikan masyarakat atau lembaga manapun pihaknya selalu menindaklanjuti melalui pembahasan pada sidang sidang DPRP. Namun apabila aspirasi tersebut berkaitan dengan pemerintah pusat, maka akan segera dikirim ke Jakarta seperti 11 butir rekomendasi MRP telah dikirim ke pemerintahn pusat.

„Semua aspirasi yang masuk wajib kami terima tanpa membedakan lembaga mana atau berapa orang yang datang menyampaikan aspirasi. Semuanya kami terima karena kami tahu kami berada di tempat ini juga karena dukungan dari masyarakat Papua,“ katanya.    

Pernyataan sikap tersebut ditandatangani  Pimpinan Kolektif Bangsa Papua Barat (PKBPB) masin masing Ketua Dewan Adat Papua (DAP) Forkorus Yaboysembut, Ketua PDP Pdt Herman Awom, Ketua WNPA Ev. Edison Waromi, Ketua Pemuda  Adat Papua Wilson Uruwaya  didukung  penuh  Ketua AMP  Rinta Kogoya, Ketua From PEPERA PB Selpius Bobii, Ketua KNPB Buchtar Tabuni, Sekjen AMPTPI Markus Haluk, Ketua Umum FNMPP Simon Seren, Ketua Garda-P Sam Awom, Ketua Perlemen Jalanan Zakarias Takimai,  Ketua Team Kerja Konsensus Dominggus Sorabut, Ketua FORDEM Papua John Baransano,  Ketua SHDRP Usman Yagobi, Ketua BEM Papua Benny Hurik, Ketua Sonamapa Kelly Peday dan lain lain. 

Dia mengatakan ada beberapa kebijakan langsung maupun  tak  langsung pemerintah pusat di Jakarta yang menunjukkan pelanggaran terhadap keberadaan dan pelaksanan UU Otsus  bagi Provinsi Papua. Buktinya,  pemerintah pusat dan pemerintah daerah  tak menerbitkan segera beberapa Peraturan Pemerintah yang diamanatkan dalam UU No 1 Tahun 2001 sebagai pelaksanaan UU Otsus di Papua.

Pencairan dana Otsus setiap tahun anggaran hampir selalu sebagian besar dana pada akhir  tahun anggaran sehingga dana tak dapat dimanfaatkan secara efektif untuk  menolong dan menyelamatkan orang asli Papua, tapi dibagi bagikan dengan laporan keuangan fiktif. Pemerintah pusat secara sadar telah memasung MRP mulai dari kebijakan sampai dengan implementasi tugas dan fungsi  sehingga tak berdaya  dalam memperjuangkan hak hak dasar orang asli Papua.

Disebutkan, ada beberapa indikator yang menunjukkan kegagalan pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam implementasi UU Otsus  bagi Provinsi Papua. Hal hal tersebut sebagai berikut pemerintah Provinsi Papua tak menetapkan Perdasi dan Perdasus selama pelaksanaan UU Otsus kecuali Perdasus Pembagian  dana Otsus. Baru tahun ke-7 pelaksanaan Otsus ditetapkan 8 Perdasus pada September, Oktober dan November 2008 dan sejumlah Perdasi namun semua Perdasi dan Perdasus tersebut belum dipergunakan dalam pengelolaan pemerintahan dan pembangunan.

Diberlakukan dualisme hukum antara Provinsi  dan Kabupaten/Kota  di daerah Otsus di Tanah Papua dimana Provinsi melaksanakan  U No 21 Tahun 2001 tentang Otsus dan Kabupaten/Kota melaksanakan UU No 32 Tahun 2004.Sebelum ke DPRP, massa dari Dewan Adat Papua, berkumpul di Kantor DAP Waena Expo. Dari pantauan Bintang Ppua, sebelum bergerak menuju DPRP, massa terlebih dahulu sempat berkumpul di Expo Waena, sambil menunggu rombongan dari DAP Sentani, beberapa diantara mereka

sempat menyampaikan aspirasinya sembari memanggil rekan-rekan yang lain untuk bergabung.
Salah satu orasi yang disampaikan adalah meminta pemerintah untuk tidak berdiam diri terhadap intimidasi, pengancaman dan pembunuhan orang-orang Papua yang di lakukan oleh oknum dari TNI/Polri.

Tidak berselang berapa saat, massa dari DAP Sentani yang menggunakan satu truk, dua mobil Pic aup, dan satu avansa juga satu mobil Verios menggabungkan diri dengan massa di seputaran kantor DAP Expo Waena.

Setelah sempat berkoordinasi beberapa menit, rombongan yang dipimpin langsung oleh Ketua DAP, Forkorus Yaboisembut bergerak menuju DPRP Jayapura dengan menggunakan fasilitas 4 truk dan 4 kendaraan lainnya.

Sementara itu, Kapolsek Abepura, AKP Kristian Sawaki, yang dikonfirmasi Bintang Papua melalui Telpnya membenarkan adanya pergerakan masa di wilayah sektor nya.

Pihak keamanan yang disiagakan dari pagi di kantor Polsek Abepura pun diperbantukan sebanyak 2 SSK dari Brimob dan anggota Polsek, namun hingga massa bergerak menuju Jyapura, situasi Abepura dan sekitarnya aman kondusif. ( mdc/as/don)

JAYAPURA—Tanggal 19 November 1969 dikenal  sebagai tahun dimana sejarah Tanah Papua di perdebatkan di PBB dan Internasional. Untuk Papua tanggal 19 November 2010 dianggap ‘keramat’ oleh  sejumlah elemen elemen perjuangan Papua Merdeka   yang sejak  Jumat pagi, (19/11) bersama  kelompok Petapa atau penjaga Tanah Papua kembali mengenang saat dimana sejarah Papua diangkat dalam kongres Amerika.

Adanya  lampu hijau tentang agenda Papua yang dibicarakan dalam kongres Amerika, meski tak jelas  apakah kongres Amerika secara terang- terangan mendukung kedaulatan  Papua sebagai suatu   nega­ra atau tidak, tidak diterangkan secara  jelas.

Koordinator Umum aksi demo damai sosialisasi Congress Of the United State House Of Representatives Washington DC 20313 Wilson Waimbo Uruwaya  menyatakan rencana mereka  itu di kantor MRP kemarin,   dia bersama semua elemen perjuangan Papua yang ada di Jayapura akan melakukan demo ke DPRP  dengan satu tujuan mendukung semua alternatif/ solusi terbaik penyelesaian damai masalah status Politik Papua Barat tahun 1969 yang diperebatkan dalam sidang Umum PBB 1969 dan dinyatakan sebagai” Satatus Politik Papua yang Mengambang di PBB dan Internasional.

Menurut keterangan Wilson Uruwaya, semua elemen perjuangan rakyat Papua telah bersatu untuk mensosialisasikan hasil kongres Amerika  yang baru  berakhir 22 September 2010 telah diadakan acara dengar pendapat di kongres tentang kejahatan terhadap kemanusiaan oleh Sub Komite Asia Pasifik dan lingkungan global untuk mencarikan solusi dalam mengatasi masalah serta situasi sulit yang dihadapi Bangsa Papua Barat hari hari terakhir ini.

Dalam  kutipan laporan kongres Amerika yang tertulis, saat ini untuk pertama kalinya dalam kongres, pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Papua Barat menjadi sorotan utama yang menyebabkan Bangsa Papua mendekati titik hasil dalam sejarah.

Dengan adanya Pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi begitu lama dan panjang di Papua Barat, perlu mendapatkan perhatian dan pengakuan pihak Internasional dan penghargaan terhadap hak hak  orang Papua Barat.

Surat khusus kongres Amerika yang ditanda tangani Sheila Jackson Lee dari Congreess Women yang ditujukan kepada Profesor Kurtz dari Universitas George Mason bersama Herman Wanggai yang telah memasukkan Sheila Jackson Lee dalam kongres Amerika. Konon Sheila Jackson Lee adalah seorang perempuan Politisi dari Partai Demokrat Amerika yang memasukkan Barak Obama dalam  barisan Partai Demokrat Amerika dan berhasil meloloskannya dalam pencalonan Presiden Amerika.

Isu- isu tersebut diagendakan dan harus diusahakan jalan keluarnya, karena telah mengabaikan Papua Barat. “ Ini adalah harapan saya yang tulus bahwa harus ada upaya hentikan tindakan Militer Indonesia dan Pemerintah yang tidak adil, keadaan ini harus direformasi terhadap pelanggaran pelanggaran itu”.  Secara khusus kami mau harus ada peningkatan kesadaran untuk nasib orang Papua Barat dalam hubungannya dengan kelambanan aktor Internasional, maka situasi disana akan kian memburuk sebab bagaimanapun, sejarah Papua Barat berhubungan dengan Amerika Serikat.

Mengutip peryataan Sheila Jackson Lee dalam kongres tersebut, yang terungkap bahwa sesudah konferensi tersebut, pihaknya masih akan bertemu lagi dalam waktu dekat untuk bekerja sama dengan pihak keamanan Internasional agar mengamankan Papua Barat.  (Ven )

JAYAPURA-Adanya desakan agar Majelis Rakyat Papua (MRP) sebagai simbol kultur orang asli Papua, dibubarkan karena dinilai tidak berfungsi dan kini masih jadi perbincangan publik, tanggapi mantan Ketua Komisi F yang membidangi Hukum dan HAM anggota DPRP Ir. Weynand Watory.

Menurutnya, jika tututan masyarakat beranggapan bahwa MRP tidak berfungsi dan diminta dibubarkan, lalulahirnya MRP adalah permintaan siapa? Dan kenapa diberikan lembaga tersebut? Hal ini perlu dipahami oleh masyarakat |Papua, utamanya  bagi yang minta MRP dibubarkan.

“Saya pikir lembaga ini hadir karena tuntutan dan aspirasi rakyat Papua, bukan datang sendiri lalu terbentuk, sehingga masyarakat harus pahami secara baik fungsi dan peranannya selama ini,” ujar salah satu anggota DPRP itu kepada Buntang Papua.di ruang kerjanya Kamis (5/11) kemarin.

 Dikatakan, bagaimana pun ia sangat tidak setuju untuk MRP dibubarkan.

 Kata dia, seharusnya rakyat Papua bangga dan berterima kasih kepada Pemerintah Pusat. Sebab, terbentuknya lembaga MRP hanya satu-satunya di Indonesia, dan lebih khusus terletak berada di Indonesia Timur yaitu Tanah Papua. MRP adalah jantung dan harga diri orang asli Papua sehingga tidak boleh dibubarkan.

 Ir. Weynand yang juga Tim Perumus Otonomi Khusus Papua itu mengatakan, MRP yang dilantik sejak pada 31 Oktober 2005, dimana Manteri Dalam Negeri sebagai denyut jantung dan harga diri roh Undang-undang Otsus berdasarkan No. 21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua, ternyata orang beranggapan miring bahwa lembaga tersebut tidak proaktif  menperjuangkan aspirasi rakyat.

 Untuk menjawab hal itu,  MRP bukan dibubarkan, tetapi tahun mendatang pemilihan anggota baru dibenahi, dan mencoba mengusung yang bisa menyusun program yang menyentuh langsung pada rakyat dan penyebarannya. Selain itu juga perlu dilihat dari SDM-nya jangan asal main pilih yang pada  akhirnya tidak tahu peranannya. (ery)

Updated September 27, 2010 20:37:24

The United States has publicly condemned Indonesia for its treatment of West Papuans. For the first time, the US Congress has held a hearing on the issue, during which it raised concerns about human rights abuses in the province. It also accused Indonesia of failing to grant West Papua the special autonomy it was promised 9 years ago. Helene Hofman spoke to the man who headed the hearing, American Samoa’s Congressman Eni Faleomavaega.

Presenter: Helene Hofman
Speaker: American Samoa’s Congressman, Eni Faleomavaega

TIMIKA [PAPOS]- Lembaga Musyawarah Adat Suku Kamoro (Lemasko) di Mimika, Papua, membantah menerima dana pengelolaan besi bekas PT Freeport Indonesia.

“Kami sampaikan kepada seluruh masyarakat Kamoro bahwa isu itu tidak benar. Lemasko tidak pernah menerima uang dari PT Freeport maupun pengelola besi bekas,” kata Ketua Lemasko Laurentius Paterpauw di Timika, Rabu.

Ia mengatakan, pengelolaan besi bekas PT Freeport Indonesia ditangani oleh PT Putra Otomona pimpinan Georgerius Okoware selama tiga tahun terakhir dan hingga kini belum ada satu sen pun dari kegiatan itu yang disetor ke Lemasko.

Menurut Paterpauw, sesuai perjanjian dengan PT Freeport Indonesia, pengelolaan besi bekas kegiatan tambang dilakukan oleh Lembaga Musyawarah Adat Suku Amungme dan Lembaga Musyawarah Adat Suku Kamoro.

Sejak 2007 hingga akhir tahun ini, katanya, pengelolaan besi bekas menjadi jatah Lemasko dan perusahaan yang ditunjuk untuk melakukan hal itu yakni PT Putra Otomona.

Selama kurun waktu tiga tahun itu PT Putra Otomona akan mengelola 15 ribu ton besi bekas dimana hingga September 2010 telah dikapalkan sebanyak 8.001 ton besi bekas ke Jakarta. Dari aktivitas itu, katanya, pihak PT Putra Otomona seharusnya memberikan kontribusi ke Lemasko sebesar Rp5 miliar.”Kami sudah melakukan berbagai upaya persuasif dengan pihak PT Putra Otomona, namun hingga sekarang tidak ada tanggapan positif. Jika tidak ada tanggapan baik, Lemasko siap tempuh jalur hukum,” ancam Paterpauw.

Ia menambahkan, dana hasil pengelolaan besi bekas PT Freeport merupakan hak seluruh masyarakat suku Kamoro, bukan hanya dinikmati oleh sekelompok orang-orang tertentu.

Paterpauw menegaskan, sisa besi bekas sebanyak 5.000 ton akan dikelola sendiri oleh Lemasko untuk kepentingan seluruh masyarakat suku Kamoro yang bermukim di wilayah pesisir selatan Mimika mulai dari Potowayburu yang berbatasan dengan Kabupaten Kaimana hingga Otakwa yang berbatasan dengan Kabupaten Asmat.

Besi bekas tambang Freeport selama ini menjadi rebutan banyak pihak di Timika bahkan melibatkan para pejabat teras di Jakarta karena harganya yang cukup menggiurkan dari kisaran Rp1.200 per kilo gram.[bel/ant]

JAYAPURA—Meski pemerintah pusat sudah mengisyaratkan untuk sementara tidak menginjinkan pemekaran, namun bagi Papua soal pemekaran daerah masih memungkinkan terjadi.

Hal itu sebagaimana tersirat dari pernyataan Komisi II DPR-RI. Dimana KOmisi II ini menyatakan mendukung usulan pemekaran wilayan Papua dan Kalimantan, namun sebelumnya harus dilakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 32 tahun 2008 tentang OTDA, serta Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Pemekaran Wilayah.

Ketua Panitia Kerja (Panja) Pemekaran Komisi II DPR-RI Ganjar Pranowo, seusai menemui Guberur Provinsi Papua, di Kantor Gubernur, Kamis (28/10) kemarin, mengatakan DPR RI sudah melalukan study Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2008, kesimpulannnya bahwa Papua dan Kalimantan merupakan wilayah yang masih memungkinkan untuk dilakukan pemekaran.

“Kita sudah membuka file-file undang-undang Otda, memang daerah yang layak dimekarkan itu hanya Papua dan Kalimantan, karena luas wilayahnya,” jelas Ganjar yang juga ketua Tim KOmisi II DPR RI ini.

Namun, lanjut Ganjar, keinginan memekarkan wilayah Papua ini masih terkendala dengan berbagai persyaratan, seperti jumlah penduduk yang masih sangat sedikit, kesiapan penduduk, pengelolaan Sumber Daya Alam

yang minim serta pertimbangan teknis lainnya.

“Namun pemakaran Papua Tidak serta merta, kita meminta diperhitungkan ulang, dari sisi criteria, kalau kemudian mau ditambah provinsi baru di Papua, apakah penduduknya sudah siap apa belum, pengelolaan sudah siap belum, kalau semua sudah siap ya silahkan-silahkan saja,” katanya.

Ia juga mengatakan kalau saat ini DPR RI masih menunggu grand design pemekaran wilayah dari pemerintah, sehingga pemekaran wilayah yang diusulkan daerah itu harus dilakukan secara hati-hati.

“Pemekaran itu keniscyaan, tapi harus hati-hati, nah kahatian-hatian itulah yang perlu kita masukkan dalam revisi UU 32 Tahun 2008,” katanya.

Walapun Ganjar mengakui bahwa Papua masih layak dimekarkan namun hal DPR RI akan sangat berhati-hati soal usualan pemekaran di wilayah Papua, karena pengalaman bahwa Pemekaran wilayah hanya menguntungkan

elite birokrasi, sementara rakyat tetap dalam kemiskinan.

“Satu pertimbangan yang cukup rasional adalah circle birokrasi yakni jangan sampai anggaran yang besar itu masuk ke saku elite birokrasi, tidak sampai ke masyarakat, maka itu DPR RI akan sangat berhati-hati dengan usulan pemekaran,” katanya.

Menyoal sikap DPR RI yang terkesan pro-aktif mendorong pemekaran wilayah tanpa berkoordinasi dengan kepala daerah, langsung ditepisnya.

Ia mengatakan, DPR RI hanyalah lembaga representative, usulan pemekaran datang dari daerah.
“DPR-RI dalam fungsinya adalah fungsi reperesentatif, fungsi perwakilan, karena perwakilan maka kita hanya menunggu saja sebenarnya,” tandasnya. (hen/don)