[Papua Press Agency] US calls for Indonesia to improve attitude to West Papua

Updated September 27, 2010 20:37:24

The United States has publicly condemned Indonesia for its treatment of West Papuans. For the first time, the US Congress has held a hearing on the issue, during which it raised concerns about human rights abuses in the province. It also accused Indonesia of failing to grant West Papua the special autonomy it was promised 9 years ago. Helene Hofman spoke to the man who headed the hearing, American Samoa’s Congressman Eni Faleomavaega.

Presenter: Helene Hofman
Speaker: American Samoa’s Congressman, Eni Faleomavaega

via ScribeFire

October 8, 2010

Insiden Wamena dan Manokwari, Perlu Intervensi PBB

Forkorus bersama pasukan Petapa berseragam uniform yang merupakan seragam yang diduga sebagai penyebab kericuan di Wamena 3 hari laluSENTANI—Ketua Dewan Adat Papua Forkorus Yaboisembut S.Pd menegaskan, kasus penembakan di Wamena yang menewaskan 1 anggota Penajaga Tanah Papua (Petapa) yakni Ismail Lokobal, dan juga yang sebelumnya di Manokwari harus mendapat intervensi dunia internasional.

Bahkan atas nama Ketua Dewan Adat Papua Forkorus mengutuk keras 2 aksi penembakan tersebut. Menurut Forkorus, apa yang dikeluhkan kepada dunia saat ini terkait crime against humanity terhadap rakyat Papua benar-benar memang sedang terjadi, dan contoh kecil dua penembakan tersebut adalah bukti yang mengarah kepada slow motion genocide.

Karena menurut Forkorus hukum Negara Indonesia tidak akan mungkin mengungkapkan kasus penembakan tersebut karena buktinya Opinus Tabuni yang ditembak di depan mata kepala Forkorus beberapa waktu lalu saja tidak pernah terungkap sampai hari ini. Padahal dirinya sudah berulang kali memberikan kesaksian di Polda Papua, dan hal ini menjadi indicator bahwa hukum Indonesia tidak berpihak kepada rakyat Papua.

Oleh karena itu, Forkorus meminta secara tegas agar Amerika mengintervensi kasus penembakan tersebut. Forkorus mengaku sudah meminta perhatian kedutaan besar Amerika Serikat di Jakarta pasca penembakan tersebut, untuk secara serius mengintervensi kasus ini.

“Mana anda bilang tidak ada geniside, ini bukti, Serui, Manokwari dan Wamena 3 kasus beruntun yang terjadi secara berturut-turut belakangan ini,”

ujar Forkorus yang mengaku menyampaikan hal tersebut dihadapan Kedube AS untuk Indonesia.

Menyoal tentang modus penembakan tersebut yang berawal dari disitanya pakain uniform milik pasukan Petapa oleh Polisi saat tiba di bandara Wamena Forkorus menegaskan itu sebenanrnya merupakan kebebasan bangsa pribumi yang disahkan oleh PBB 13 September 2007 tetantang Deklarasi hak-hak bangsa pribumi jadi menurut Forkorus Indonesi jangan lagi main-main dengan hasil putusan deklarasi tersebut.

“Kami bebas menentukan nasib sendiri berdasarkan hak itu, bebas untuk berpolitik, berekonomi dan berbudaya, dan tidak boleh ada yang melarang, sebab jika dilarang itu sama halnya dengan telah melanggar hukum internasional,” ujarnya.

Menurutnya, tindakan Polisi itu sudah berlebihan, karena Indonesia merupakan salah satu anggota PBB yang harus mematuhi hukum internasional. Oleh sebab itu secara tegas lagi Forkorus mengatakan, harus ada intervensi PBB, karena hal ini merupakan perilaku dan system yang sudah tidak bisa dirubah, sejak 49 tahun yang lalu. (jim)

October 8, 2010 4

Kongres AS Dukung Papua Merdeka, Bohong!

Para pemberi kesaksian di depan us congress testimoni dalam kongres Amerika tersebut tidak membahas Papua secara khususSentani—Adanya isu yang mengatakan, Kongres Amerika mendukung kemerdekaan Papua, adalah tidak benar. Bahkan isu tersebut dinilai hanyalah sebagai bentuk pembobongan public. Demikian antara lain diungkapkan Ketua kelompok independen pendukung otonomi khusus Papua dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) Franz Albert Yoku.

Ia mengatakan, isu yang menyatakan Kongres AS mendukung kemerdekaan Papua merupakan bentuk pembohongan publik yang dilakukan oleh para elit politik Papua sendiri.
Franz mengingatkan, kini bukan saatnya lagi untuk berpikir Papua harus lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Papua sudah melewati tahapan tersebut dan kini telah memasuki era baru yakni otonomi khusus.

Frans Albert YokuOtonomi khusus merupakan langkah tepat bagi Papua untuk mandiri mensejahterakan rakyatnya, katanya, menekankan.

Franz mengatakan, melalui Otsus masyarakat Papua dapat menemukan jati dirinya sebagai masyarakat mandiri dan sejahtera, sesuai program pemberdayaan politik, sosial ekonomi yang sedang diterapkan Pemerintah di Papua dan Papua Barat.

Sehingga, lanjut dia, bukan saatnya lagi membahas kemerdekaan atau referenndum bagi Papua. Tetapi bagaimana memanfaatkan Otonomi khusus untuk menemukan jati diri masyarakat Papua .
Ia juga mengatakan, jika Kongres Amerika Serikat (AS) tidak membahas Papua secara khusus, selain peningkatan hubungan RI-AS.

Di Sentani, Minggu ia menambahkan, pertemuan sejumlah tokoh Papua dengan Kongres AS bertujuan memberikan pemahaman yang benar dan tepat tentang apa dan bagaimana Papua kini dan masa mendatang.

“Yang dibahas adalah bagaiman Papua dimasa sekarang dan masa depan, tidak ada agenda khusus membahas Papua baik itu merdeka atau referendum,” kata Franz di Sentani Minggu (3/10, kemarin sebagaimana halnya dilansir kantor berita Antara. (binpa)

October 4, 2010 9

[Papua Press Agency Blogger] KNPB to continue to press for a referendum – plu…

Bintang Papua, 30 September 2010

Jayapura: The spokesman of the Komite Nasional Papua Barat – National Committee of West Papua, Mako Tabuni, speaking at a press conference, said that political dynamics were moving fast at present at a time when calls for a referendum are spreading throughout Papua. In a democracy, this is an issue that must be accepted by the Indonesian state and the Indonesian people, together with the Papuan people.

The KNPB, as a national medium of the views of the Papuan people will continue to press for a referendum as the final solution to resolve the political status of West Papua, because this can resolve all the problems in Papua and it represents the best possible solution for the Papuan people. Without a referendum, the Papuan people’s problems will never be resolved.

He said that since Indonesia calls itself a democratic state based on the Pancasila, it can surely understand why the Papuan people are calling for a referendum. Many human rights abuses have been committed in the past and have persisted for 48 years, during which time the military forces have directly or indirectly caused great suffering for the Papuan people.

With the issue of a referendum having become so heated, the KNPB will continue to struggle for this demand.

With regard to the hearing held recently (in Washington) which was attended by a number of Papuan leaders, including the chairman of DAP, Forkorus Yoboisembu, Herman Awom and others, nothing has been forthcoming from the US suggesting that it does not support a referendum.

Mako Tabuni said that he is still awaiting reports about the activities of Papuans such as Nicolas Messet and Albert Yoku who were also present at the congressional hearing, nor has there been any official report regarding the results of the hearings. [Note: Verbatim reports of all the discussion have been widely circulated.]

Regarding telephone communications that have been reported by irresponsible elements that have been reported by the media in Jayapura to the effect that the issue of referendum has been rejected, these are quite untrue and provocative, because there has been no official announcement from the US Congress to the effect that a referendum is unacceptable.

Even if that were the case, the KNPB and the Papuan people will continue to struggle for their political demand because this is their right, and it is a matter that cannot be determined by the Indonesian elite.

[Comment: If the KNBP says that it is waiting for the decision of the US Congress in response to the call for a referendum, this reflects a misunderstanding of how the US congressional hearing mechanism works. The hearing was itself an unprecedented event, the first time that a US congressional body held a public discussion on the question of West Papua. The verbatim reports of the hearing, including all the testimonies and the discussions between the chairman of the Asia-Pacific sub-committee and members of the audience have been widely circulated, as well as the views of the US government. Everything is in the public domain. The US Congress itself cannot be expected to make a statement on an issue that was discussed by one of its sub-committees.

It now depends on organisations like the KNPB which support the call for a referendum in West Papua to translate these documents into Indonesian so that they become widely known in West Papua and Indonesia. By doing this, they can strengthen support for a referendum in Indonesia and internationally while at the same time revealing the strength of feeling about the issue to the Indonesian government. Arguably, the sudden decision of the SBY government to dispatch a large team of ministers to West Papua for the purposes of making an ‘evaluation’ is a sign that the government is beginning to understand the strength of feeling and support for the West Papuan people’s demand. TAPOL]

October 3, 2010

[Papua Press Agency Blogger] US Calls On Indonesia To Advance Papua Autonomy

By Shaun Tandon

WASHINGTON, Sept 23 (AFP) — The United States has called for Indonesia
to move forward on autonomy in its Papua region and insisted it would
not overlook human rights as it seeks broader relations with Jakarta.

Testifying in a first-ever congressional hearing on the long-simmering
conflict, senior US officials pledged to investigate abuse allegations
in Papua but said there was no evidence to back charges of genocide.

Indonesia in 2001 introduced autonomy in Papua — a vast, mineral-rich
province that shares an island with Papua New Guinea — but local
activists say that the law has half-hearted and not improved their
rights.

Joseph Yun, the US deputy assistant secretary of state tasked with
Southeast Asia, said that the United States opposed separatism in
Papua province and neighboring West Papua but supported a more
thorough autonomy.

“If the 2001 Special Autonomy Law can be fully implemented, we believe
that a lot of frustration currently felt by Papuans would decrease,”
Yun said.

“While Indonesia’s overall human rights situation has improved along
with the country’s rapid democratic development, we are concerned by
allegations of human rights violations in Papua and continuously
monitor the situation,” he said.

President Barack Obama’s administration has identified Indonesia as a
priority, believing its size, democratization and moderate brand of
Islam make it an ideal US partner.

In July, the United States resumed military ties with the elite
military unit Kopassus, which was involved in many of the darker
chapters of Indonesia’s past.

Indonesia took over Papua in 1969 and has faced a low-level
insurgency. Human Rights Watch says that Indonesian forces have
pursued indiscriminate sweeps on villages, sometimes killing
civilians, and imprisoned activists for peaceful expression.

The congressional hearing was called by Eni Faleomavaega, who
represents American Samoa and has long taken an interest in Papua. In
an unusual scene for staid Capitol Hill, the congressman invited
Papuans wearing feathered headgear to perform a traditional dance with
drums at the hearing’s onset.

Faleomavaega said he considered Jakarta to be waging “genocide”
against Papuans, who in contrast to most Indonesians are ethnically
Melanesian.

“It is indisputable fact that Indonesia has deliberately and
systematically committed crimes against humanity and has yet to be
held accountable,” he said.

Robert Scher, the deputy assistant secretary of defense in charge of
South and Southeast Asia, said that the United States takes
allegations of human rights violations in Papua “very seriously.”

“However, we have not yet seen any evidence to suggest that the
incidents under discussion are part of a deliberate or systematic
campaign” by Indonesia, Scher said.

Faleomavaega said that he did not blame Indonesian President Susilo
Bambang Yudhoyono over Papua and voiced support for a US relationship
with the world’s largest Muslim-majority nation.

“I sincerely believe that President (Yudhoyono) really wants to reach
out and help the people of Papua. I also fully understand that he is
under constraints — a lot of pressure is coming from other sectors of
the Indonesian community,” he said.

Appearing before the panel, activist Octovianus Mote, president of the
Papua Resource Center, said that the autonomy package was toothless.

“The botton line issue is that civilian officials have failed to
establish meaningful and authoritative control over the unruly armed
forces, which continue to operate with impunity,” he said.

October 2, 2010

[Papua Press Agency Blogger] Security tight in West Papua province after prot…

17 September 2010 Last updated at 10:16 GMT

By Karishma Vaswani BBC News, Jakarta

Manokwari is one of of Indonesia’s most remote and least developed provinces

Indonesian soldiers are guarding Manokwari, the capital of the country’s eastern province of West Papua, after angry residents protested against the killing of two people by police.

There has long been tension between the province’s indigenous Melanesians and the mainly Indonesian police force.

The restive province has waged a low-level war for independence for decades.

It is one of of Indonesia’s most remote and least developed provinces, despite being rich in natural resources.

A police spokesman in Manokwari told the BBC that the Indonesian army has been deployed to West Papua to help police control the tense situation in the city.

The spokesman said the protests against the police first broke out after a motorist fled the scene of a traffic accident on Wednesday.

High alert

Local residents saw the motorist run into the police station and assumed that he was receiving police protection.

According to the spokesman, the residents started pelting the officers with stones, and he said police had no choice but to fire in to the crowd. Two people died.

But reports from human rights activists in the area tell a different story.

They say that local residents gathered in front of the police station after the accident to urge the motorist to accept responsibility for his actions, and only turned violent after the police refused.

Indonesian police say that the situation is now back to normal, but there is still a high alert in place for the area and they are appealing for calm from Manokwari’s residents.

Human rights groups have long accused Indonesian police of abuses against the local Melanesian population in West Papua.

October 2, 2010

[Papua Press Agency Blogger] A.S. Prihatin atas Sikap Indonesia terhadap West…

Berita ABC, Updated September 27, 2010 17:33:15 (Terjemahan PMNews)

Keprihatinan mendalam disampaikan Amerika Serikat tentang perlakuan atas orang West Papua dalam kekuasaan Indonesia.

Untuk pertama kalinya Kongress A.S. membuka sesi khusus mendengarkan isu-isu yang berpengaruh terhadap provinsi orang Melansia itu.

Para anggota perwakilan diberitahu tentang pelanggaran HAM yang sedang berlangsung dan tuduhan bahwa Indonesia gagal memberikan Otsus kepada West Papua yang telah ia janjikan 9 tahun lalu.

Yang memimpin penyampaikan ini ialah Anggota Kongress dari Samoa Amerika, Eni Faleomavaega, yang juga adalah Ketua Sub Komisi Parlemen Urusan Asia-Pasifik dan Lingkungan Global.

Presenter: Helene Hofman
Pembicara: Eni Faleomavaega, American Samoa’s Congressman

FALEOMAVAEGA: Setahu saya ini pertama kali Kongres A.S. menyelenggarakan sesi khusus untuk keseluruhan pertanyaan tentang West Papua, menyangkut segala hal, sejarahnya dan situasi sekarang, khususnya era penjajahan Belanda dan bagaimana diambil alih secara militer di bawah pemerintahan Sukarno dan Suharto.

HOFMAN: Jadi, A.S. punya dua keprihatinan utama, sebagaimana saya pahami, satunya mendesak untuk kemerdekaan dan lainnya pelanggaran HAM?

FALEOMAVAEGA: Tidak, isu kemerdekaan selalu menjadi bagian dari pemikiran sejumlah orang West Papua. Saya mengikuti isu ini sudah sepuluh tahun sekarang dan merasa bahwa mengigat tahun-tahun kami bekerjasama dengan Jakarta, khususnya saat Jakarta mengumumkan akan memberikan UU Otsus kepada orang West Papua sejak 2001 dan harapan bahwa orang West Papua akan diberikan otonomi yang lebih. Well, sembilan tahun kemudian, tidak ada kemajuan atau gerakan yang terjadi untuk memberikan otonomi yang lebih banyak itu kepada orang West Papua dan dalam hal ini kami sudah ikuti dalam beberapa tahun belakangan dan kami harap Jakarta cepat tanggap terhadap pertanyaan dan keprihatinan kami.

HOFMAN: Saya mengerti ada isu pelanggaran HAM juga. Saya tahu Anda juga sedang mengklasifikasikan apa yang terjadi di West Papua itu sebagai sebuah perbuatan “genosida” (ed-tindakan yang dimaksudkan untuk dan berakibat penghapusan etnik), yang mana tidak mendapatkan oposisi di Amerika Serikat?

FALEOMAVAEGA: Well, ini isu yang terus berlanjut. Sebelum Timor Leste diberikan kemerdekaan 200.000 orang disiksa dan dibantai. Militer Indonesia lakukan hal yang sama di West Papua, angka konservativ 1000.000 orang, yang dilakukan oleh militer Indonesia. Yang lain mengatakan 200.000 orang orang West Papua dibunuh dan disiksa, dibunuh tanpa belas kasihan oleh militer. Jadi, ya ada persoalan genosida di sana. Saya sangat, sangat prihatin bahwa isu ini terus berlanjut dan kami mau memastikan bahwa orang-orang di sana diperlakukan adil.

HOFMAN: Apa yang dapat dilakukan A.S. tentang ini? Sekarang ada penyampaian khusus tentang West Papua? Apa harapan Anda yang akan jadi sebagai hasil dari ini?

FALEOMAVAEGA: Well, sistem pemerintahan kami agar berbeda dari sistem parlementer dan dalam sistem kami cabang yang setara dengan pemerintahan dan kami bekerjasama. Kami semua tahu bahwa Indonesia itu negara Muslim terbesar di dunia. Baru-baru ini mulai muncul untuk menjadi demokratis dan kita semua mendukung itu. Tetapi pad waktu bersama ada legacy tentang apa yang ia telah lakukan kepada orang West Papua, pertama dalam kolonialisme Belanda, kini penjajah lain menjajah orang-orang ini yang tidak punya hubungan budaya, etnik, hubungan sejarah sama sekali dengan orang-orang Indonesia, atau bisa dikatakan orang-orang Jawa ini yang tinggal di tanah air Indonesia. Ini orang-orang Melanesia dan secara budaya ada keprihatinan yang sangat, amat bahwa orang-orang ini semakin lama semakin menjadi minoritas di tanah mereka sendiri dan di dunia mereka sendiri, dan memang ada keprihatinan mendalam tentang apa yang Jakarta lakukan terhadap isu ini.

HOFMAN: Jadi apa pesisnya yang dapat dilakukan A.S.? Kenapa orang Indonesia harus dengarkan A.S.?

FALEOMAVAEGA: Indonesia tidak harus dengarkan A.S. Tetapi saya yakin negara-negara lain di dunia akan lihat, Hey, kami bisa katakan hal yang sama dengan apartheid, isu Afrika Selatan, apa yang terjadi dengan mereka. Kalau dunia tidak menekan Afrika Selatan untuk merubah apa yang dilakukannya, mereka tidak buat apa-apa, tidak akan terjadi apa-apa terhadap kebijakan apartheid di sana, dan saya pikir cara yang sama kita berikan perhatian ke Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mengikuti jalan-jalan yang telah dilalui orang Timor Leste.

HOFMAN: Jadi, apa langkah berikutnya setelah sesi ini?

FALEOMAVAEGA: Well, penyampaian terbuka ini bagian dari proses itu. Ini cara operasi sistem pemerintahan kami. Kami lakukan dengar pendapat, dan Pemilu November mendatang mungkin akan terjadi perubahan dan kami menjembatani saat kami melewati proses itu, dan bila saya terpilih kembali saya jani kepada Anda bahwa saya akan angkat isu itu terus, tidak hanya dengan Jakarta, tetapi juga di Kongres dan juga dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kami perlu menaruh perhatian lebih kepada masalah-masalah yang dihadapi orang West Papua sekarang.

via ScribeFire

September 27, 2010