100 Anggota OPM Menyerah, Dibantah

IlustrasiJAYAPURA – Organisasi Papua Merdeka (OPM), melalui Sekretaris Jendral, Anton Tabuni, membantah pernyataan Bupati Puncak Jaya, Henock Ibo, terkait 100 orang anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM) pimpinan Goliath Tabuni yang telah turun dari gunung untuk bergabung bersama masyarakat.

Melalui ponsel, Minggu (22/12) kemarin, kepada Bintang Papua, Anton Tabuni menandaskan, apa yang disampaikan Henock Ibo adalah tidak benar,” Itu tidak benar dan omong kosong, seratus orang yang mana ? itu pernyataan yang tidak bertanggung jawab, kami ada di markas,” ujar Anton.

“Apa yang disampaikan Itu hanyalah sandiwara politik yang tidak masuk akal, dan tidak rasional sama sekali, kami dibawah komando Gen. Goliath Tabuni adalah pejuang, kami bukan seperti pejabat yang pergi cari muka di presiden dan bilang bahwa Goliath dan Anton Tabuni sudah menyerah, itu omong kosong,”

jelas Anton.

Anton juga mempertanyakan jumlah 100 orang yang disebut-sebut itu,

”Masa jumlahnya bisa pas 100 orang ? ini ada apa ? kami ini sudah berjuang lebih dari 50 tahun, dan sudah banyak pengorbanan, jadi tidak ada itu kata menyerah, ini hanya propaganda saja, tidak ada alasan untuk kami menyerah, tidak ada itu,”

tegasnya.

Sebelumnya, Bupati Puncak Jaya juga mengatakan, 100 orang yang menyerah tersebut akan dilatih untuk menjadi anggota Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP di Mulia, Pincak Jaya. (bom/don/l03)

Senin, 23 Desember 2013 02:04, BinPa

December 24, 2013 0

Waspadai Aksi OPM

Wakapolda Papua Brigjen Pol Drs. Paulus WaterpauwJAYAPURA—Masih eksisnya terorisme di sejumlah wilayah di Tanah Air dan ulah Organisasi Papua Merdeka (OPM), yang acapkali mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat dan memakan korban jiwa di sejumlah wilayah di Papua mendapat atensi kuat dari Polda Papua dan Jajaran, terutama pengamanan Natal dan Tahun Baru.

“Masih ada kelompok terorisme, dimana-mana masih ditangkap. Jadi ancaman itu masih ada dan nyata serta di Papua ini ada kelompok anti keamanan pasti ada gangguan yang kita perlu waspada,”

ujar Wakapolda Papua Brigjen Pol Drs. Paulus Waterpauw usai gelar pasukan Operasi Lilin Matoa dalam rangka pengamanan Natal dan Tahun Baru 2013 di Lapangan Kantor Gubernur Papua, Jayapura, Sabtu (21/12).

Operasi Lilin sebagaimana disampaikan Kapolri Jenderal (Pol) Drs. Sutarman dalam teleconference pada Jumat (20/12), rencana operasi ini sudah menjadi atensi pimpinan karena agenda tahunan, tandas Wakapolda, disampaikan agar para pimpinan di daerah sampai Polres-Polres memetakan wilayahnya dan kemudian mengatur dan merencanakan pengamanannya, sehingga pihaknya di Polda Papua telah membuat rencana operasi yang diturunkan ke Polres-Polres. Kemudian mereka membuat perintah operasi sampai dengan rencana pengamanannya.

Dikatakan, Operasi Lilin Matoa Polda Papua dan Jajaran Polres/Polresta di Papua dan Papua Barat berlaku efektif selama 10 hari mulai 23 Desember sampai 1 Januari 2014, melalui penggalangan kekuatan lebih 1.440 personil dari Polda sampai dengan jajarannya Polres- Polres /Polresta ada 31 Polres Polresta di Papua dan Papua Barat, dengan komandan Satgasda Direktur Lalu Lintas Polda Papua, Direktur Samapta Polda Papua sebagai Wakil. Kemudian Satgasres masing-masing Kapolres.

Obyek-obyek utama pengamanan, ujar Wakapolda, pelabuhan laut, bandara, pusat bisnis dan perbelanjaan, Kantor Pemerintahan. Kemudian juga pada hari H nanti pada saat pelaksanaan ibadah Natal dan Tahun Baru dilakukan pengamanan terutama Gereja termasuk lalu lintas jalan raya.

Menurut Wakapolda, pihaknya juga melibatkan satuan samping TNI AD, AL dan AU termasuk Perhubungan Darat, Laut, Udara, pemadam kebakaran, RSUD, Jasa Raharja dan sebagainya termasuk ORARI. Mereka yang bergerak di bidang telekomunikasi, tokoh-tokoh adat, agama termasuk elemen masyarakat lainnya, pramuka, organisasi-organisasi masyarakat.

“Seperti Natal dan Tahun Baru sebelumnya kalangan Muslim ikut membantu menjaga keamanan di Gereja-Gereja. Tahun ini kita harapkan seperti itu,”

imbuh Wakapolda.

Sementara itu terkait dengan turun gunungnya 100 anak buah Goliat Tabuni, Wakapolda mengatakan, pihaknya melakukan koordinasi bersama Kapolda untuk berupaya menyikapinya.

Selanjutnya, pihaknya segera menggali sesungguhnya kebenaran informasi yang dimaksud.

“Saya pikir ini fenomena kehidupan saja yang kalau itu kita coba bangun sebuah komunikasi mereka juga manusia biasa yang bisa paham, mengerti dan punya hati juga. Mungkin pemerintah sudah memperhatikan pembangunan secara hakiki,”

tutur Wakapolda.

Wakapolda menjelaskan, pihaknya mendukung sepenuh-penuhnya dan juga mencoba mengawalnya, bila 100 prajurit OPM turun gunung dan kembali ke masyarakat sebagaimana himbauan pihaknya selama ini terhadap OPM yang sementara ini anti pemerintah dengan berbagai versi ingin melakukan berbagai reaksi-reaksi keras baik yang tak puas akan keberadaan mereka disini bahkan ada yang juga ingin merdeka dan sebagainya.

Karena itu, ujar Wakapolda, pihaknya menghimbau justru lebih banyak lagi yang turun gunung dan segera sadar atau kembali ke pangkuan NKRI, agar mereka bersama pemerintah bisa menata dan memainkan peranan sedemikian rupa untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat ini sebagaimana semangat The Founding Fathers pencetus kemerdekaan serta amanat UU 1945 yakni ingin mensejahterakan, melindungi memajukan, mencerdaskan bangsa negara dan sebagainya.

“Kalau itu kita bisa maknai sekarang kenapa tak segera kembali saja turun dan sadar. Jadi nanti ada rangkaian-rangkaian upaya pemerintah yang bisa dilakukan sedemikian rupa to sekarang kan fokus pembangunan di Tanah Papua ini kan begitu besar dibijaki pemerintah pusat,”

tandas Wakapolda. (Mdc/don/l03)

Senin, 23 Desember 2013 02:05, BinPa

December 23, 2013 0

UU Desa, Lalu Selanjutnya Apa?

Jakarta – Setelah proses legislasi sangat panjang, akhirnya RUU Desa disahkan menjadi UU oleh DPR. Pengesahan UU ini dipercaya akan memberikan perubahan signifikan bagi pembangunan Indonesia ke depan. Jelas, ada harapan perubahan orientasi pembangunan dari sebelumnya cenderung meng-anak-emas-kan kota, kini diharapkan bisa melihat desa sebagai tulang punggung pembangunan manusia dan ekonomi Indonesia. Dengan pengesahan ini desa akan memiliki perangkat yang dijamin kesejahteraannya oleh pemerintah, pendirian badan permusyawaratan desa (BPD), potensi transfer tunai dari pemerintah pusat maupun daerah hingga Rp 1 miliar per desa, dan ada kesempatan bagi warga desa untuk menentukan penggunaan anggaran yang dimiliki oleh desanya.

Saya melihat, dua nilai luhur Indonesia, musyawarah dan gotong royong akan menjadi kunci dari suksesnya implementasi UU Desa. Keberadaan BPD yang diharapkan sebagai wadah menampung aspirasi warga akan penggunaan anggaran untuk pembangunan desa seharusnya mampu menumbuhkembangkan semangat bermusyawarah dengan bijak dan adil. Saya kira, sudah saatnya perangkat desa juga memiliki kapasitas untuk melakukan perencanaan partisipatif yang melibatkan warga secara aktif.

Sebuah contoh sukses tentang partisipasi warga dalam perencanaan dapat merujuk pada kota Puerto Alegre di Brazil, di mana walikota memberikan kesempatan bagi warga untuk menuliskan prioritas pembangunan yang diinginkan dan hasil dari proses partisipatif ini menjadi keputusan penetapan alokasi anggaran dan arah pembangunan. Setelah sebuah konsensus hasil musyawarah terbentuk, tentu diharapkan gotong royong warga juga lahir untuk turut mendukung program yang telah disepakati. Saya kira, warga desa memiliki keterikatan sosial yang erat, sehingga semangat ini bisa muncul dengan sentuhan bijak dari perangkat desa yang berwenang.

Dalam dekade terakhir, ada beberapa program pemerintah yang telah mencoba mensimulasikan implementasi UU Desa, salah satunya adalah PNPM Mandiri Perdesaan. Tentu dari program yang telah berjalan ini, pemerintah bisa memetik pembelajaran hal apa saja yang perlu didukung agar UU Desa ini menuai hasil efektif dan efesien, seperti pelatihan penganggaran, skema perencanaan partisipatif, dan juga pola pengawasan dalam desa.

Kita tentu berharap dengan keberadaan UU Desa ini dapat memberikan kekuatan kepada desa agar semakin berdaya dan mampu menarik warga muda untuk berkarya dan mengembangkan desa. Besar harapan dari proses penganggaran di desa bisa menelurkan program bersifat produktif dan berorientasi jangka panjang, seperti inisiasi potensi ekonomi, peningkatan kualitas pendidikan, dan perbaikan infrastruktur dasar. Saya percaya, bila UU Desa ini berjalan dengan baik, akan terjadi pergeseran perpektif dari para pakar Indonesia agar lebih berpikir tentang desa: seorang arsitek yang mampu mendesain tata desa yang humanis, seorang ahli pemerintahan yang bisa membuat model tata pemerintahan desa yang modern, atau seorang insinyur yang mampu membuat perangkat teknologi aplikatif untuk skala desa.

UU Desa telah disahkan, ini bukanlah akhir dari perjuangan untuk membangun Indonesia dengan kekuatan desa. Justru ini adalah babak baru yang perlu disiapkan secara komprehensif oleh seluruh potensi keilmuan dan kebijakan Indonesia. Tidak hanya warga desa yang perlu musyawarah dan gotong royong, kita yang tinggal di kota pun perlu turun tangan untuk bersama membangun 72.000 desa Indonesia.

Tepian Sungai Pesanggrahan, 22 Desember 2013

Keterangan: Penulis adalah seorang pemerhati politik ekonomi.

Senin, 23/12/2013 21:35 WIB. Ridwansyah Yusuf Achmad – detikNews

December 23, 2013 0

Sosok Mayat Pria Ditemukan di Kuburan Abepura

JAYAPURA[Anggota Polsek Abepura sedang melakukan olah TKP di lokasi penemuan mayat pria di kuburan Abepura. PAPOS]-Warga masyarakat yang bermukim di sekitar Pekuburan Umum Kristen Abepura, dikejutkan dengan penemuan sosok mayat laki-laki di dalam kuburan, Jumat (20/12) sekitar pukul 06.30 WIT.

Mayat pria yang belakangan diketahui bernama Agus Itlay itu, diduga korban penganiayaan. Sebab, saat mayat pria tersebut ditemukan, di bagian wajah dan kepalanya terdapat luka sobek yang cukup serius, yang diduga bekas hantaman benda tumpul.

Tidak hanya itu, dari hasil visum yang dilakukan petugas medis Rumah Sakit Bhayangkara Kotaraja, tengkorak kepala korban juga retak, yang diduga terkena hantaman batu.

Kapolsek Abepura Kota Kompol Decky Hursepuny mengatakan kuat dugaan bahwa korban merupakan korban penganiayaan, tampaknya semakin jelas.

“Didekat mayat korban, ditemukan batu berukuran sedang, yang masih lumuran darah,”

ujar Kapolsek saat dikonfirmasi di Mapolsek Abepura, Jumat (20/12).

Tidak hanya itu, di sekitar lokasi kejadian, juga ditemukan bekas botol-botol minuman beralkohol (Miras).

Kapolsek mengatakan, dugaan sementara, pelaku penganiayaan terhadap korban, merupakan orang-orang yang ikut bersama-sama mengkonsumsi Miras bersama korban.

“Kami belum mengetahui siapa pelakunya dan apa motifnya, karena kasus ini masih dalam penyelidikan. Untuk sementara ini, kami masih mengumpulkan informasi dan keterangan dari saksi-saksi untuk menyelidiki kasus ini,”

ucapnya.

Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan menyebutkan, menyebutkan awal mula penemuan mayat tersebut, berawal ketika salah seorang warga yang merupakan mama-mama, secara tidak sengaja melintas di jalan setapak di dalam kuburan tersebut.

Pada saat melewati jalan kuburan, dia melihat korban dengan posisi terlentang agak miring dengan kondisi wajahnya berlumuran darah.

Kaget dengan apa yang dilihatnya, mama-mama tersebut kemudian memberitahukan kepada warga lainnya yang berdekatan dengan kuburan.

Setelah diberitahu, warga seketika itu langsung berdatangan ke lokasi untuk melihat kondisi korban. Mengetahui korban sudah tidak bernyawa, salah seorang warga, yang berprofesi sebagai tukang ojek, kemudian melapor ke Polsek Abepura.

Beberapa menit kemudian, anggota Polsek Abepura datang ke lokasi untuk mengamankan situasi dan melakukan olah TKP. Setelah dilakukan olah TKP, mayat korban selanjutnya dibawa ke kamar mayat RS Bhayangkara Kotaraja untuk menjalani visum lebih lanjut.

Dari hasil olah TKP dan pemeriksaan terhadap kondisi fisik korban kata Kapolsek, diduga pria tersebut meninggal dunia akibat dianiaya, yang sementara ini pelakunya masih dalam penyelidikan.[nur]

Terakhir diperbarui pada Sabtu, 21 Desember 2013 00:02
Jum’at, 20 Desember 2013 23:59, Ditulis oleh M.Nur/Papos

December 20, 2013 0

KOMNAS HAM: KNPB Bukan Kelompok Milisia

Jayapura, 19/12 (Jubi) – Komisioner Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (KOMNAS HAM RI) Natalius Pigay dengan tegas mengatakan Komite Nasional Papua Barat “(KNPB) bukan kelompok milisia”.

“Mereka itu kelompok rakyat sipil. Ekpresi apapun tidak boleh ditindak kecuali mengibarkan bendera Bintang Fajar,”

tuturnya kepada awak media usai seminar Tersanderanya Ruang Demokrasi di Papua di Aula Sphie P3W Padangbulan Abepura, Kota Jayapura, Papua (19/12.

Penanganan terhadap KNPB harus penegakan hukum. “Tangkap dan buktikan. Kalau salah, buktikan di pegadilan,” tegasnya. Natalius menduga polisi di Papua tidak mau menjalankan penegakan hukum.

“Polisi ingin cepat selesai. Polisi menerapkan crime control mode. Ini cara menangani kelompok kriminal dan teroris.”

kata Pigay.

Kalau model penanganan kelompok krimanal ini yang diterapkan kepada KNPB, menimbulkan dua ekses negatif. Pertama, kebebasan sipil ditekan. Kedua, berpotensi pelanggaran HAM.

Markus Haluk, Sekretaris Jendral Asosiasi Mahasiswa Pegunungan Tengah Papua Se-Indonesia (AMPTPI) mengatakan memang ada kecenderungan kriminalisasi perjuangan sipil Rakyat Papua. “Ruang demokrasi dibungkam habis-habisan,” tuturnya.

Pembungkaman itu sangat nampak terjadi di mana-mana. Orang mau menyampaikan aspirasi secara damai saja dilarang. Digiring kepada aksi kriminal.

“Yang kita hadapi di Jayapura, ini barometernya Papua,”

tegasnya.

Karena itu, kepada semua pihak, Haluk mendesak untuk duduk berasama. “Masalah Papua tidak akan selesai dengan Otonomi Khusus dan Plus. Masalah akan selesai melalui pihak yang bertikai,”tuturnya. (Jubi/Mawel)

KOMNAS HAM RI: KNPB BUKAN KELOMPOK MILISIA, TabloidJubi.com, Author : Benny Mawel on December 19, 2013 at 19:51:07 WP

December 20, 2013 1

Tuntut Papua Merdeka, Bendera Bintang Kejora Berkibar di Solo

Demonstrasi Mahasiswa Papua di Solo, (Kompas)

SOLO, KOMPAS.com – Belasan mahasiswa asal Papua yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) melakukan aksi demonstrasi di Bundaran Gladak, Solo, Senin (10/6/2013). Mereka menuntut kemerdekaan di Bumi Cendrawasih.

Salah satu peserta aksi, Frans Hisage, menyatakan, aksi tersebut adalah bentuk solidaritas sesama aktivis kemerdekaan Papua yang menuntut membebaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Aksi tersebut terinsipirasi oleh adanya pertemuan Melanesian Spearhead Groups (MSG) Summit pada pertengahan Juni di Kota Noumea, New Caledonia.

“Salah satu agenda dalam pertemuan tersebut adalah membahas proposal West Papua National Coalition for Liberation yang mengajukan usulan Papua Barat menjadi anggota MSG,”

kata Frans.

Orasi pun digelar oleh peserta aksi yang menyerukan desakan Pemerintah untuk segera membuka ruang demokrasi dan hak menentukan nasib sendiri bagi rakyat Papua. “Kita mendukung MSG yang sedang melobi politik kepada PBB untuk memperjuangkan kemerdekaan rakyat Papua,” kata Frans.

Selain itu, Bendera Bintang Kejora pun dikibarkan selama aksi. Begitu juga beberapa peserta aksi mengenakannya sebagai ikat kepala. Aparat kepolisian tampak melakukan penjagaan ketat terhadap aksi damai tersebut.

Sementara itu, peserta aksi juga menyebar leaflet yang berisikan pernyataan sikap mereka, yaitu mendukung sikap negara negara rumpun Melanesia untuk menjadikan Papua Barat angggota Melanesian Spearhead Groups. Mereka juga mendesak Indoenesia untuk membuka ruang demokrasi dan memberikan hak menentukan nasib sendiri sebagai solusi demokratis bagi rakyat Papua.
Editor : Glori K. Wadrianto

Penulis : Kontributor Surakarta, M Wismabrata Senin, 10 Juni 2013 | 13:59 WIB, Kompas

December 20, 2013 0

Demo Papua merdeka di Solo nyaris ricuh

Sindonews.com – Aksi menuntut Papua merdeka yang digelar Aliansi Mahasiswa Papua, di bundaran Gladak, Jalan Slamet Riyadi, Solo, Jawa Tengah, nyaris berakhir bentrok dengan massa Gerakan Masyarakat Peduli Rakyat (Gempar) menolak Papua merdeka.

Pantauan wartawan, puluhan aparat Dalmas Polresta Solo, lengkap dengan pentungan dan tembakan gas air mata, diterjunkan untuk mengantisipasi terjadinya bentrokan kedua kubu. Selain menerjunkan personel Dalmas, polisi juga menerjunkan anjing pelacak.

Awalnya, aksi tersebut berjalan biasa. Kedua koordinator dengan di fasilitasi Kabag Bimas Polresta Kompol Juliana dipertemukan. Dari pihak Gempar yang diwakili Koordinatornya Nusa, mempersilahkan Aliansi Mahasiswa Papua menggunakan bunderan gladak untuk menyuarakan aspirasinya.

Hanya saja, pihak Gempar meminta agar bendera Bintang Kejora yang biasa mereka kibarkan disetiap aksi, untuk tidak dikibarkan dalam aksi tersebut. Menanggapi syarat dari pihak Gempar, Koordinator Aliansi Mahasiswa Papua Jeffry Wenda menyanggupi untuk tidak mengibarkan bendera Bintang Kejora.

Namun, setelah Jeffry menyampaikan hasil mediasi dengan para perserta aksi Papua lainnya, massa Papua yang juga menggunakan atribut ciri khas Papua termasuk koteka, lebih memilih bertahan di lokasi demo yang hanya berjarak 50 meter dari lokasi demo tandingan menolak Papua merdeka.

Selain pihak mahasiswa Papua yang kurang setuju dengan persyaratan yang diajukan massa menolak Papua merdeka, dari pihak pendemo tandingan juga menolak hasil mediasi tersebut. Akhirnya dengan difasilitasi pihak kepolisian, kedua belah kubu kembali bertemu.

Dalam mediasi tersebut, pihak yang menolak Papua merdeka meminta agar seluruh atribut pakaian yang digunakan mahasiswa Papua dicopot. Dan para mahasiswa Papua diminta berpakaian yang sopan. Selain itu, massa yang menolak Papua merdeka meminta agar bendera merah putih mau dikibarkan para mahasiswa Papua yang menggelar demo tersebut.

Namun permintaan pihak Gempar agar para mahasiswa Papua mengibarkan bendera merah putih di aksi mereka ditolak mentah-mentah oleh para mahasiswa Papua. Bahkan secara terang-terangan para mahasiswa Papua menuding bila banyak rakyat Papua yang gugur sia-sia akibat kekejaman TNI.

Mendengar caci maki mahasiswa Papua, hampir saja salah satu personel TNI yang ikut mengamankan aksi tersebut naik pitam mendengar tudingan tersebut. Untungnya, anggota lain yang mengamankan aksi tersebut mampu meredam kemarahan personel TNI yang tak terima dikatakan para mahasiswa Papua.

Sebelum akhirnya, pihak kepolisian memisah lokasi tempat aksi yang menyebabkan arus lalu lintas yang melintasi aksi tersendat.

Dalam selebaran yang dibagikan, Aliansi Mahasiswa Papua menuding Indonesia merebut paksa Papua dari tangan penjajah Belanda, melalui aksi militer yang disebut Operasi Mandala. Para mahasiswa Papua juga menolak dicap sebagai bangsa keturunan Melayu, karena mereka bukan dari bangsa Melayu.

Hingga sekarang, Indonesia terus menggunakan kekuatan militer yang melanggar hak asasi manusia dan menimbulkan banyak korban jiwa. Di antaranya meninggalkan beberapa pimpinan pergerakan rakyat Papua dan warga sipil lainnya.

Atas kondisi tersebut, Aliansi Mahasiswa Papua menyerukan tiga tuntutan, yakni berikan kebebasan dan hak menentukan nasib sendiri bagi rakyat Papua, menarik semua TNI dan Polri organik dan nonorganik dari Papua sebagai syarat damai, serta menutup Freeport dan eksplorasi lain atas tanah Papua yang selama ini menyengsarakan rakyat.

(san)

Bramantyo, Kamis, 19 Desember 2013 − 15:10 WIB, SindoNews

December 20, 2013 0

Polisi bubarkan demo mahasiswa Papua di Solo

Demo mahasiswa Papua (foto:Bram/Okezone)

Sindonews.com – Ketegangan mewarnai aksi demontrasi ratusan warga Solo, saat menggelar demo tandingan puluhan mahasiswa Papua di Solo, Jawa Tengah. Warga mulai resah dengan aksi mahasiswa Papua yang kerap berdemo dengan membawa simbol-simbol Bintang Kejora dan menuntut Papua merdeka.

Massa Papua pun dihadang dan dipaksa bubar oleh warga Solo. Ketegangan itu terjadi pada Kamis 19 Desember 2013 siang, saat ratusan warga Solo turun ke jalan menggelar aksi tandingan di Bundaran Gladag Solo.

Mereka mendekat dan akan membubarkan aksi mahasiswa Papua yang ingin memisahkan diri dari NKRI. Beruntung, puluhan personel polisi langsung bertindak cepat mengamankan kedua kelompok yang tengah bertikai.

Warga membawa bendera merah putih, dan berbagai spanduk dan poster. Namun spanduk yang mereka bawa berisikan tuntutan NKRI serta pengukuhan tanah Papua sebagai bagian dari NKRI.

Mereka sengaja menghadang aksi mahasiswa Papua yang sedang melakukan longmarch menuju Bundaran Gladag untuk berunjuk rasa menuntut kemerdekaan Papua.

Tak ada kata sepakat dari kedua kelompok membuat pihak kepolisian memutuskan membubarkan aksi massa warga Papua. Polisi pun akhirnya menyediakan sebuah

bus untuk mengevakuasi mahasiswa Papua. Dengan pengawalan ketat polisi, akhirnya mahasiswa Papua dievakuasi meninggalkan Bundaran Gladag.

Dalam dua bulan terakhir, puluhan warga Papua ini terus menggelar aksi demo menuntut Papua merdeka. Dalam setiap aksinya, mereka sering mengibarkan dan membentangkan atribut Bintang Kejora.

Aksi warga Papua di Kota Solo kali ini, telah membuat resah banyak kalangan warga Solo. Terlebih, tuntutan aksi mereka merupakan bagian dari makar untuk memisahkan diri dari NKRI.

(san)

Septyantoro Aji Nugroho, Kamis, 19 Desember 2013 − 20:10 WIB, SindoNews

December 20, 2013 0

Pemalangan Kembali Terjadi di Manokwari

Manokwari (Sulpa) – Masyarakat pemilik hak ulayat kantor Uji Kelayakan Kendaraan Dinas Perhubungan Manokwari di Jalan Essausesa Sowi, distrik Manokwari Selatan memalang kantor itu karena belum melunasi hutangnya.

Koordinator aksi, Isak Indou dalam aksi itu mengatakan, dari Rp 1.650.000 total harga tanah seluas dua hektar ini, Pemda baru membayar Rp 13 juta.

“Persoalan ini sudah cukup lama, tapi seakan-akan Pemda malas tahu,”

katanya.

Mereka memberikan waktu lima hingga sepuluh hari ke depan kepada Pemda agar melunasi hutang itu. Pihaknya mengancam akan mengambil lahan itu jika Pemda belum membayar.

“Jika dalam waktu lima hingga sepuluh hari, pemda belum membayar, kami akan kembalikan uang Rp 13 juta yang telah dibayar. Dan kami akan ambil kembali tanah kami,”

katanya.

Isak melanjutkan, pemalangan ini sudah dilakukan kedua kalinya. Tahun lalu mereka memalang kantor ini, tetapi pemerintah tidak gubris.

“Jika aksi ini tidak juga mendapat respon, maka kami tidak akan lagi mentolerir,”

katanya.

Terpisah, Kepala Dinas Perhubungan Manokwari Beni Boneftar mengaku, akan segera berkomunikasi dengan bupati Manokwari. Pihaknya mengupayakan agar persoalan ini dapat terakomodir pada APBD 2014.

“Kami akan segera sampaikan ke pimpinan, karena cuma beliau yang dapat mengeluarkan kebijakan,”

katanya.

Beni menilai, hal ini wajar, sebab, persoalan ini cukup lama. Menurut dia, Pemda harus segera membayar hak masyarakat. Ia mengakui jika Pemda baru membayar Rp 13 juta dari total harga tanah tersebut. (b/k4/r5)

Thursday, 19-12-2013, SulPa

December 20, 2013 0

“Ke Depan, Jangan Lagi Bicara Papua Merdeka”

Yunus WondaJAYAPURA – Bupati Kabupaten Puncak Jaya Henock Ibo mengklaim, ratusan aktivis Organisasi Papua Merdeka dibawah pimpinan Goliat Tabuni, yang selama ini bergerilya di Pegunungan Papua tepatnya di Tingginambut, saat ini sudah turun gunung atau kembali bergabung dengan masyarakat. DPRP Papua sangat menyambut baik kembalinya kelompok yang selama ini berseberangan, bahkan sangat mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya.

“DPRP sangat menyambut baik kembalinya saudara-saudara kita yang selama ini berseberangan, langkah Bupati Puncak Jaya yang terus membangun komunikasi dengan mereka, sehingga memilih kembali ke tengah-tengah masyarakat, patut di apresiasi,”

ujar Wakil Ketua DPR Papua, Yunus Wonda, Kamis 19 Desember.

Dengan kembali dan membaurnya ratusan aktivis yang selama ini berseberangan, langkah selanjutnya adalah memberdayakan mereka, serta melibatkannya dalam proses pembangunan yang sedang berlangsung.

“Mereka harus mendapat perhatian dari pemerintah, dengan memberdayakan mereka dalam berbagai aspek pembangunan,”

ucapnya.

Langkah ratusan aktivis Papua Merdeka kelompok Goliat Tabuni itu juga, dengan sendirinya akan mampu menciptakan situasi yang aman dan kondusif di Puncak Jaya. “Citra yang selama ini melekat tentang Puncak Jaya yang tak aman, secara perlahan akan terkikis dengan kembalinya mereka ke tengah-tengah masyarakat,”papar dia.

Yang pasti, kedepan jangan lagi membicarakan tentang Papua Merdeka, tapi mari membangun daerah Puncak Jaya untuk lebih maju dan rakyatnya sejahtera.

“Kita jangan lagi bicara NKRI harga mati atau Papua Merdeka harga mati tapi bagaimana membangun Papua ke arah yang jauh lebih baik, kita harus berkaca dengan daerah lain yang sudah maju, sekarang mari kita bangun Puncak Jaya agar sejajar dengan daerah lain,”

imbuhnya.

Setelah bergabungnya kelompok itu, DPR Papua juga meminta aparat keamanan khususnya yang di tempatkan dari luar Papua, untuk lebih memahami budaya atau kultur masyarakat. Agar kedepannya tidak lagi muncul kekerasan atau apapun yang mengganggu ketentraman masyarakat. “Kami minta aparat keamanan lebih banyak belajar tentang budaya dan karakter orang Papua di setiap daerah, agar bisa terbangun sinergitas dan paling utama tidak saling mencurigai,”imbuhnya.

DPR Papua juga meminta Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat juga memahami adat dan budaya Papua. Supaya dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur tidak mengalami kendala atau benturan. “Jangan kedepankan kekuasaan, jika ada masalah, selesaikan dengan baik dengan membangun komunikasi,”tandasnya.

Masalah hak ulayat masyarakat juga harus dihormati dalam membangun infrastruktur. “Hak ulayat masyarakat harus dihormati semua pihak, karena itu juga hak dasar orang asli Papua sebagai pemilik tanah,”ucapnya.

Sebelumnya Henock Ibo mengklaim, ratusan OPM pimpinan Goliat Tabuni turun gunung dan bergabung dengan masyarakat. Mereka selama ini merasa telah dibohongi Goliat Tabuni tentang janji kemerdekaan Papua, sehingga memilih keluar dari hutan.

Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya kemudian menyambut kembalinya mereka, lalu melibatkannya dalam proses pembangunan dengan mendidik sebagian dari mereka menjadi Pamong Praja.

Pemerintah juga membangun puluhan unit rumah di sekitar Distrik Tingginambut yang selama ini dikenal sebagai Markas OPM pimpinan Goliat Tabuni. (jir/don/l03)

Jum’at, 20 Desember 2013 06:27, BinPa