Borneo Ingin Merdeka!

“Di negara yang penuh dengan ketidakadilan, maka akan selalu saja timbul niat untuk melepaskan diri. Merdeka mungkin.”

Tulisan saya kali ini memang perlu dibaca dengan cermat dan hati-hati.

Ini bukan tulisan makar tapi curhat. Wacana Borneo Merdeka sebelumnya sudah ada sebelum Indonesia disahkan sebagai sebuah negara. Hal itu tidak dapat dipungkiri. Silakan baca sejarah.

Kemudian timbul pertanyaan, kenapa Borneo harus merdeka? Lihat Papua, terkecuali Aceh yang ingin menegakkan syariah, keinginan merdeka murni karena merasa dianaktirikan oleh Jakarta. Wacana Borneo Merdeka juga muncul karena merasa kurangnya keadilan di NKRI. Pantaskah Borneo Merdeka? Lihat bagaimana korupsi merajalela di negeri ini. Hukum yang tumpul. Itu bisa saja menyakiti hati masyarakat yang sehari-hari hidup di bawah garis kemiskinan.

Ketidakbecusan Jakarta menjaga Borneo bisa kita lihat dari lepasnya pulau Simpadan-Ligitan. Buruknya Infrastruktur di Borneo, sementara kekayaan alamnya diserap habis-habisan untuk Jawa. Masih ingat berita warga perbatasan yang ingin pindah saja ke Malaysia sebab merasa tidak diperhatikan.

Kecemburuan sosial tidak begitu saja muncul. Kemarin ada Kompasianer memposting artikel yang isinya membanggakan orang Jawa. Itu hak memang tapi ada hal yang ingin saya sentuh. Dia mengatakan Jawa unggul karena warganya banyak yang tajir, punya banyak mobil, gedung bertingkat di mana-mana. Lupa dia kalau semuanya itu hasil serapan nyawa Borneo dan pulau lain. “Kami bosan bila Borneo seperti ini. Alam kaya tapi rakyat hidup dibawah garis kemiskinan.

Sudahlah miskin malah dimiskinkan lagi. Lengkap sudah. Rakyat yang sehari-hari hidup dari berladang dan berburu lalu tiba-tiba tanahnya dijual kepada perusahaan Sawit dan HPH. Sudah, kalau begitu Borneo Merdeka saja!” Begitu kata seorang sahabat suatu hari. Akun TM2000 juga pernah ngetweet perihal Negara Melayu Raya. Saya tertawa ketika membacanya. Mungkin suatu hari nanti, saat NKRI semakin tak becus, semakin tak adil, semakin tirani, Borneo Merdeka bisa terealisasi. Salam satu jiwa.

September 5, 2013 0

Ketua MSG Serukan Para Pemimpin Tetap Dukung West Papua dan Kanaky

MSG Ketua Victor Tutugoro berbicara di MSG sekretariat upacara penyambutan pada Senin Ketua baru Melanesia Spearhead Group ( MSG ) , Victor Tutugoro , telah mendesak para pemimpin kelompok sub -regional Melanesia untuk menekan peran utama mereka dalam kampanye untuk mendukung liberalisasi politik Kanaky – Kaledonia Baru dan Papua Barat .

Tutugoro mengulangi desakan dalam pidatonya pada hari Senin saat upacara penyambutan untuk kunjungan resmi pertamanya ke markas sekretariat MSG di Port Vila, Vanuatu sejak asumsi ketua MSG pada bulan Juni tahun ini .

Para Juru bicara FLNKS juru dan ketua MSG mengunjungi ibukota Vanuatu pekan ini untuk putaran keterlibatan , ini termasuk mengunjungi kursi MSG untuk pertama kalinya dalam kapasitasnya sebagai ketua MSG dan pertemuan dengan pemimpin pemerintahan Vanuatu .

Dalam sambutannya beliau mengatakan ia berencana untuk mengunjungi semua ibukota negara-negara anggota MSG setelah Vanuatu untuk membahas ” lima tantangan utama ” yang , dalam pandangannya , kelompok Melanesia yang dihadapi saat ini.

”Yang pertama dari lima tantangan saya akan membahas dengan para pemimpin adalah kebutuhan untuk memperkuat dan mengembangkan kapasitas sumber daya manusia negara-negara MSG . Kedua , ketidakstabilan politik negara kita , ”

kata Tutugoro .

“Hari ini , negara kita ditandai dengan ‘ negara-negara dengan ketidakstabilan politik ‘ nama . Kami ingin mengubah ini sekitar dikenal sebagai negara stabil secara politis, ” katanya .

Ketiga, ketua MSG mengatakan bahwa selama kunjungan yang direncanakan ke ibukota MSG ia akan memperkuat kebutuhan bagi negara-negara MSG tidak goyah dalam usahanya untuk mencapai beberapa bentuk pembebasan politik Kanaky dan Papua Barat dari Perancis dan Indonesia masing-masing.

”Selain itu , di Kanaky , kami ingin dukungan dari negara-negara Melanesia yang merdeka untuk tujuan pembebasan kami untuk terus karena dalam waktu dua tahun kami berencana untuk membuat tujuan kami untuk menjadi bagian dari Melanesia dan Pasifik secara keseluruhan kenyataan , ”

katanya terus .

Terakhir, ketua MSG baru mengatakan bahwa ia akan menekankan ”perlunya MSG untuk mulai serius mempertimbangkan mengubah sub – wilayah sekitar dan mempertimbangkan suatu Melanesia dalam waktu 50 sampai dengan 55 tahun” .

Hal ini diantisipasi poin ini akan disorot ketika ketua MSG menghadiri sidang khusus parlemen Vanuatu , Jumat . Pada akhir pekan , Tutugoro akan kembali ke Noumea dan nantinya akan melakukan kunjungan resminya ke Port Moresby , Suva dan Honiara , ibukota Papua Nugini , Fiji , dan Kepulauan Solomon , masing-masing.

Sumber: independenceinfo ⋅ 31/08/2013

Sumber ; http://www.dailypost.vu/content/msg-chair-appeals-leaders-stay-course-kanaky-and-west-papua-freedom

August 31, 2013 1

MELAYU RIAU Menggugat: OTSUS Perjuangan ATAU Kepentingan

MELAYU RIAU Menggugat: OTSUS Perjuangan ATAU Kepentingan.

Saya tergelitik untuk ambil bagian dalam diskusi terkait dengan perjuangan Otonomi Khusus (OTSUS) khususnya pencoretan anggaran perjuangan Otsus oleh Menteri Dalam Negeri yang didedahkan oleh bang drh. H. Chaidir, MM Ketua DPRD Riau dikolom Opini Riau Pos 19 Maret 2007.

Mengapa dana perjuangan Otsus harus diambil dari APBD? Sebuah pertanyaan yang menggelitik hati saya pada saat mendengar perdebatan panjang terhadap masalah ini. Sepertinya perjuangan ini kurang bermakna, terasa tidak totalitas, tidak segenap jiwa, tidak menggelora, tidak heroik dan memancing timbulnya keraguan dan pertanyaan. Mengapa kembali kita harus memakan hak-hak rakyat atas nama perjuangan yang katanya untuk rakyat. Bermilyar-milyar uang rakyat yang dititip Tuhan di APBD tersangkut ditempat yang tidak ada rakyatnya, sehingga tidak menyentuh dan tidak tepat sasaran dan akhirnya memancing kerusuhan. Contoh pengalokasian uang 2 milyar yang memicu seteru di Laskar Melayu? Ataupun rencana pengalokasian dana PON, Otsus, FFI dan banyak lagi.

Sebagai anak jati Riau saya malu dan ingin mengajak tokoh Riau belajar dengan Sumatra Barat. Disana tokoh-tokohnya berjuang untuk memajukan negerinya dengan berusaha menghindari ataupun mengorek kantong APBD, mereka bersatu padu dari lembaran-lembaran uang seribu rupiah dengan “Gebu Minang” membuat kampungnya menjadi terpandang. Ini dibuktikan lagi pada saat Istana Pagaruyung dilapan sijago merah, kembali semangat perjuangan itu dibuktikan dengan nilai-nilai heroik dan penuh pengorbanan.

Mungkin kita juga perlu belajar dengan Sumatra Utara. Kalau tokoh-tokoh Riau membangun SMU Plus dengan hanya bergotong royong semangat tapi sebagian besar uang-nya dari APBD dan sumbangan pengusaha yang katanya merampok SDA Riau. Disisi lain sekolah unggul tumbuh bagaikan jamur diberbagai pelosok tanah Batak dan perkampungan Tapanuli Selatan. Setiap tokohnya pulang kampung membangun negeri dengan modal sendiri. Sehingga hak-hak rakyat yang sudah jelas di APBD tidak perlu dikurangi ataupun disunat untuk kegiatan-kegiatan yang belum tentu manfaatnya dan dapat dirasakan langsung oleh rakyat.

Andaikan kita serius berjuang memajukan Riau, pasti sudah lama kemiskinan, kebodahan dan ketertinggalan wilayah kaya ini teratasi. Sebab masing-masing tokoh kita pernah dipuncak kejayaan yang bisa memberikan makna bagi daerah. Ada tokoh kita pernah dan katanya sedang jadi menteri, putra terbaik kita sudah 2 jadi gubernur, seluruh bupati dan walikota putra daerahnya sendiri, ada tokoh kita dijajaran puncak perusahaan raksasa di Riau maupun di Jakarta, ada tokoh kita yang namanya sudah mendunia dan tidak sedikit Riau melahirkan pengusaha kaya karena usahanya dibumi Lancang kuning ini.

Tapi mengapa Riau masih terus merengek-rengek seperti anak manja yang belum pernah dewasa. Lalu mengamuk dan merajuk dan mengumbar-umbar “Amuk” yang hampir tidak pernah nyata. Riau ibarat anak bujang yang mau kawin dan pisah rumah dengan orang tuanya. Sebagai anak yang mau kawain dan merasa dewasa menuntut agar diberikan hak mandiri (Otsus), tapi sudah sombong disisi lain merengek-rengek minta uang (Dana Perjuangan Otsus) kepada orang tua karena harta orang tua juga terkandung hak anak (APBD). Pasti orang tua, tetangga dan teman sianak ketawa, melihat tingkah anak manja yang sok dewasa, ingin mandiri tetapi sesungguhnya penakut dan tidak punya keberanian. Semua orang akan bangga jika anak itu kawin dan pindah rumah dengan keringat sendiri dan menolak pada saat orangtuanya memberikan bantuan pindah dan sewa rumah. Kalau anak bisa membuktikan diri sebagai prioa dewasa, mandiri, bermarwah dan berharga diri, siapa orang tua yang tidak akan bangga dan memberikan anaknya modal usaha ataupun warisan berlipat ganda.

Kembali ke Otsus, gerakan ini harus diuji apakah benar-benar menyuarakan aspirasi, harapan dan keinginan masyarakat Riau. Jika benar, bangun gerakan bersama sehingga segenap potensi yang ada dikerahkan untuk merebutnya termasuk bagaimana menggalang dana dari masyarakat. Tentunya dimulai dari tokoh-tokoh yang menggerakkan ini, pejabat yang pasti memiliki kekuasaan, kekayaan dan kemampuan. Kalau pemikiran minta saja ke dosen diperguruan tinggi, kalau semangat serahkan saja ke adik-adik mahasiswa, kalau massa serahkan kepada pemuda yang memang lagi banyak menganggur dan tidak ada kerja.

Keberadaan tokoh-tokoh yang masih berkuasa & pernah berkuasa, tokoh-tokoh lintas suku dan agama dalam gerakan ini seharusnya mampu berkalaborasi sehingga menjadi sebuah gerakan yang besar, kuat, dihormati, disegani dan berharga diri. Saya yakin Tim Pejuang Kita mampu sebab disana ada orang Melayu yang selalu ragu-ragu tapi punya semangat menggebu dan mudah dipanasi, ada masyarakat Batak Riau yang kompak dan berani, ada masyarakat Minang Riau yang tepat dalam membuat perhitungan, ada Jawa Riau yang ulet dan tentunya bisa meyakinkan saudaranya yang ada di Jakarta dan berbagai potensi yang seharusnya bisa diberdayakan.

Ini perlu kita renungkan bersama sebab kita tentu tidak ingin dijengkal orang, sebab penghamburan uang untuk perhelatan besar bernama Kongres Rakyat Riau (KRR) II yang katanya mensepakati opsi merdeka, yang mana tokoh-tokoh yang hadir di KRR II sebagian juga tampil kembali di deklarasi Otsus ternyata mencerminkan kesia-siaan kalau pada akhirnya kita tidak menghormatinya dan ketakutan dengan konsekuensinya jika diteruskan.

Katanya marwah dan harga diri bagi Riau diatas segalanya, katanya Riau sangat menjunjung tinggi dan menghormati demokrasi, katanya mulut adalah cermin diri, katanya orang munafik harus dijauhi, katanya nilai adat dan norma agama yang dijunjung tinggi? Untuk apa kita menghabiskan uang rakyat untuk KRR, Deklarasi, Seminar dan Diskusi kalau pada akhirnya diingkari.

Saya yakin dan percaya bahwa gerakan yang sebagian besar dimotori oleh tokoh politik ini bukan untuk kepentingan kampanye, mencari massa ataupun menyonsong pilkada dan pemilu. Sudah saatnya Riau dihormati sudah saatnya Melayu dijunjung tinggi, tidak lagi dipakai sebagai hiasan, alasan dan alat mencari kekayaan dan kekuasaan. Sudah saatnya kita berjuang bersama tanpa memandang suku, adat, ras dan agama menyatukan segenap potensi, berkalaborasi dan berjuang benar-benar untuk Riau tercinta ini.
Diposkan oleh AZIZON NURZA, SPi, MM di 00.28

August 30, 2013 0

Government pledges assurance to investors to realize plans for petrochemical

(26-8-2013)

Industry Minister has pledged government help for investors in order to realize plans to build a massive petrochemical complex in West Papua.

The Minister met with senior managers of German industrial giant Ferrostaal, which, together with Indonesia’s Chandra Asri, plans to build a US$2 bln petrochemical facility in Bintuni Bay, West Papua, but is waiting for assurances on natural gas supply, as per thejakartaglobe.com. Other companies, including South Korea’s LG International and state-owned fertilizer producer Pupuk Indonesia, plan to invest in Bintuni Bay, which could lead to the development of a US$7 billion petrochemical complex.

The proposed development is situated near the BP-operated Tangguh liquefied natural gas plant, which is currently undergoing a US$12 bln expansion to boost capacity by 50% from the present 7.6 miln tons of LNG available through existing facilities. Tangguh serves several fields that are estimated to have combined reserves of 14.4 trillion cubic feet. As per the Minister, Ferrostaal has already concluded a feasibility study on the project, which found “it would not be valid unless there is an assurance of natural gas supply.”

August 26, 2013 0

Polres Diinstruksikan Waspadai Freedom Flotilla

Polres Diinstruksikan Waspadai Freedom Flotilla.

Jayapura,22/8 (Jubi)-–Kedutaan tenda Aborigin berupaya untuk bertemu dengan Duta Besar Indonesia, Rabu(21/8) untuk memberikan jaminan agar tidak ada tindakan agresif yang akan diambil terhadap aktivis hak asasi manusia(HAM) di Papua Barat dalam misi perdamaian bersama perahu Freedom Flotilla

Konferensi pers ini diadakan di luar Kedutaan Besar Republik Indonesia, 8 Darwin Avenue, Yarralumla ACT 2600 pukul 11 pagi, Rabu( 21/8).

Kedutaan Tenda Aborigin menyerukan sanksi terhadap pemerintah Australia dan juga penyelidikan PBB untuk memulai pencarian fakta pelanggaran HAM di Papua Barat.

Aktivis Aborigin tidak menerima pernyataan Senator Bob Carr yang telah mengabaikan hak asasi manusia dan menyerukan PBB untuk memberikan sanksi kepada Pemerintah Australia karena telah mengulangi lagi pelanggaran hak asasi manusia.

“Senator Carr dan pemerintahannya perlu diingatkan atas kewajiban Australia untuk menghormati dan membela Hak Asasi Manusia sebagaimana tercantum dalam Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) dan Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat,”tulis press release dari Aborigin Tent Embassy melalui juru bicaranya Alice Haines yang dikutip tabloidjubi.com, Kamis(22/8).

Tenda Aborigin juga menambah dunia telah mengamati dengan seksama bagaimana Pemerintah Australia dalam urusan Pencari Suaka dengan PNG di Pulau Manus salah satu Provinsi terkecil di Papua New Guinea.

“Sekarang kita melihat serangan yang tidak beralasan kepada pejuang demokrasi dan HAM berjuang dengan penuh kedamaian di atas kapal kecil yang terdaftar di Pemerintah Australia,”tulis pesan Tenda Abroigin.

Dikatakan Senator Carr telah mengundang pemerintah Indonesia dan PNG untuk menangkap dan menahan para aktivis hak asasi manusia, yang akan membuat mereka tahanan politik di bawah instrumen-instrumen hukum internasional yang sama. Jika pemerintah Australia dan Indonesia yang melanjutkan sikap bermusuhan mereka terhadap ekspedisi HAM yang sah. “Kami menyerukan kepada tingkat tertinggi PBB untuk campur tangan dan memberikan jaminan keselamatan kepada para penumpang kapal Freedom Flotilla, “tegas Tenda Aborigin.

Selanjutnya pesan dari Tenda Aborigin, bahwa PBB harus memastikan investigasi terhadap pendudukan Indonesia di Papua Barat dan terdapat sebanyak 500.000 orang atau lebih telah kehilangan nyawanya. Dijelaskan juga bahwa dalam situs dunia di Pegunungan tengah Papua terdapat sebuah tambang emas terbesar, yang telah memakan korban dan konflik selama bertahun-tahun dengan pemerintah di pengasingan dan di penjara dalam tahanan-tahanan politik di Jayapura.

Australia telah melalui semua ini sebelumnya dengan pembebasan Timor Leste (Timor Timur) dan juga akhir dari rezim Apartheid di Afrika Selatan. “Kami telah mendengar pemerintah kita memanggil orang-orang teroris atau aktivis yang tidak bertanggung jawab hanya polos, dan dalam kasus ini kedua negara. Itu soal waktu sebelum ‘teroris’ Nelson Mandela menjadi salah satu tokoh dunia yang paling dicintai demi kebebasan dan Presiden bagi rakyatnya. Ini akan terjadi dengan didudukinya wilayah Papua Barat, semua itu hanya masalah waktu,’tulis pesan dari Kedutaan Tenda Aborigin di Australia.

Senator Carr bisa menjelaskan peran pemerintah Australia dalam kasus-kasus konflik yang menghilangkan nyawa masyarakat karena didorong oleh kepentingan pertambangan di Bougainville (Rio Tinto), Papua New Guinea dan sekarang di Papua Barat perusahaan tambang Rio Tinto dalam usaha patungan dengan Freeport dalam memperluas operasi penambangan di sana.

Senator Carr bisa menjelaskan bagaimana dalam 50 tahun masyarakat adat di Papua Barat telah berubah dari 96% dari populasi di Tanah Papua menjadi sekitar 50% pada tahun 2000. “Dalam tahun 2030 populasi orang Papua akan menjadi hanya 13 % saja,”tulisnya.

Apa yang akan Senator Carr memilih untuk menyebut sisa-sisa dari kaum masyarakat adat Papua Barat?

Ini adalah tetangga Australia dekat, hanya 300 km ke utara, namun kebanyakan orang Australia tahu apa-apa tentang pelanggaran HAM berat yang dibuat oleh pemerintah mereka sendiri. Bukan hanya melalui perusahaan pertambangan, tetapi juga melalui hubungan militer dan AFP untuk pasukan keamanan Indonesia .

Senator Carr tolong jelaskan bagaimana salah satu dari ini, Densus 88, sebuah kekuatan yang terkait dengan penyiksaan dan pembunuhan di luar hukum bagi aktivis kemerdekaan, menerima dukungan keuangan dan operasional dari Polisi Federal Australia?

Sudah waktunya bagi PBB untuk bertindak segera dan sekarang melindungi armada Freedom Flotilla dan mendukung media yang independen, peneliti, kebenaran bagi pencari fakta, untuk pergi ke Papua Barat dan mengungkap kebenaran di balik pelanggaran Australia atas hak asasi manusia.

Freedom Flotilla sudah berada di Kepulauan Thursday, selain itu pulau ini juga dekat dengan Kepulauan Selat Tores di mana terdapat masyarakat asli Asutralia di Kepulauan Selat Tores. Wajah mereka mirip atau sama persis dengan masyarakat Suku Malind Anim di Kabupaten Merauke.

Orang-orang Kepulauan Selat Tores termasuk dalam kebudayaan Melanesia, terkenal sebagai nelayan ulung, sikapnya sangat mandiri dan bangga sekali atas budaya mereka. Mereka juga berusaha agar nama mereka tercantum dalam Departemen Urusan Aborigin dan Kepulauan Torres.

Kepulauan Selat Torres terdiri dari seratus pulau lebih tetapi hanya 21 yang dapat didiami dan memiliki 13 masyarakat dengan pimpinan suku masing-masing. Jaman dulu suku-suku ini saling berperang sampai ke Utara Pulau New Guinea.

Jumlah penduduk kepulauan yang berpusat di P Thursday hampi mencapai enam ribu orang dan selebihnya berada di daratan Australia. Dilihat dari ras mereka berasal dari Melanesia agak berbeda dengan penduduk Aborigin tetapi termasuk dalam penduduk asli Australia. Diperkirakan masyarakat Kepulauan Selat Tores tiba di sana sebelum 1600 an dari Tanah New Guinea, lalu terjadi percampuran perkawinan dengan orang-orang Aborigin.

Meskipun saat ini orang-orang Kepulauan Torres sudah menjadi minoritas dalam jumlah yang paling sedikit populasinya kekukuhan mereka sebagai suku bangsa Melanesia tidak pernah sirnah sedikitpun. Pada 1988, mereka juga mengadakan pertemuan dan menuntut kemerdekaan dari Pemerintah Australia. Walau sebenarnya ini hanya taktik saja untuk menarik perhatian Pemerintah Australis di Canberra.

Dikabarkan Freedom Flotila melakukan perjalanan kebebasan dan kampanye budaya antara masyaralat asli Aborigin melalui Selat Torres khususnya di Pulau Thursday, pulau terbesar pusat masyarakat Melanesia Selat Torres hingga masuk ke Kota Daru di wilayah Selatan PNG pada awal September.(Jubi/dominggus a mampioper)

August 22, 2013 0

PESAN DARI KEDUTAAN TENDA ABORIGIN BUAT SENATOR BOB CARR | tabloidjubi.com

PESAN DARI KEDUTAAN TENDA ABORIGIN BUAT SENATOR BOB CARR | tabloidjubi.com.

Konferensi pers ini diadakan di luar Kedutaan Besar Republik Indonesia, 8 Darwin Avenue, Yarralumla ACT 2600 pukul 11 pagi, Rabu( 21/8).

Kedutaan Tenda Aborigin menyerukan sanksi terhadap pemerintah Australia dan juga penyelidikan PBB untuk memulai pencarian fakta pelanggaran HAM di Papua Barat.

Tenda Aborigin juga menambah dunia telah mengamati dengan seksama bagaimana Pemerintah Australia dalam urusan Pencari Suaka dengan PNG di Pulau Manus salah satu Provinsi terkecil di Papua New Guinea.

Apa yang akan Senator Carr memilih untuk menyebut sisa-sisa dari kaum masyarakat adat Papua Barat?

August 22, 2013 0

POLDA PAPUA WASPADAI KEDATANGAN FREEDOM FLOTILLA | tabloidjubi.com

POLDA PAPUA WASPADAI KEDATANGAN FREEDOM FLOTILLA | tabloidjubi.com.

Jayapura 21/8 (Jubi) – Kepolisian Papua menyerukan kepada sejumlah Polres yang berada di perairan Papua untuk mewaspadai adanya kapal asing yang kini mendekati perairan Papua.

Instruksi ini menyusul adanya isu tentang kedatangan kapal layar Freedom Flotilla yang ditumpangi oleh para aktivis Papua dan Australia, untuk mengkampanyekan kemerdekaan Papua.

Kabid Humas Polda Papua, I Gede Sumerta Jaya mengatakan, pihaknya menyerukan dan juga telah membuat surat kepada jajaran Polres Merauke, Biak, Timika, Yapen, Asmat, dan Keerom. “Kami sudah menyerukan kepada polres-polres yang ada laut atau dermaganya ataupun ada pantai yang untuk disinggahi. Untuk apabila ada kelompok ini masuk ke wilayah Indonesia tentu yang pertama kita melihat passport dan visanya dulu,” katanya (21/8).

Pihaknya juga meminta jajarannya untuk mengamankan para aktivis papua tersebut, apabila dalam pemeriksaan nanti tidak memiliki surat-surat. “Apabila mereka tidak memiliki passport dan visa. Ya tentunya bisa melakukan mengamankan mereka dulu,” katanya.

Kepolisian setempat mengklaim tetap berkoordinasi dengan imigrasi, Lantamal dan Syahbandar setempat dalam kedatangan Freedom Flotilla tersebut.

Sebelumnya telah dikabarkan 50-an aktivis Papua dan Australia dengan menggunakan tiga unit kapal layar, yang direncanakan bersandar di Papua. Para aktivis itu juga mengklaim kedatangan mereka dengan tujuan Sosial dan Budaya. Namun isu yang berkembang di masyrakata setempat menyebutkan kedatangan para aktivis ini untuk kampanye Papua Merdeka. (Jubi/Indrayadi TH)

August 22, 2013

POLISI: YOGOR TELENGGEN TERLIBAT PENEMBAKAN DI PUNCAK JAYA | tabloidjubi.com

POLISI: YOGOR TELENGGEN TERLIBAT PENEMBAKAN DI PUNCAK JAYA | tabloidjubi.com.

Jayapura, 20/8 (Jubi) – Yogor Telenggen alias Kartu Kuning yang diduga kuat terlibat dalam penembakan anggota Brimob pada Desember 2011 dan pesawat Trigana pada April 2012 lalu di Kabupaten Puncak Jaya. Ini terungkap saat penyelidikan kasus penyerangan Polsek Pirime, Kabupaten Lanny Jaya.

Menurut data Kepolisian Daerah (Polda) Papua, salah satu dari dua tersangka yang kini mendekam di rumah tahanan (rutan) Polda Papua, Yogor Telenggen alias Kartu Kuning, diduga juga terlibat dalam aksi penembakan lainnya, seperti penembakan terhadap dua anggota Brimob di Puncak Senyum, Kabupaten Puncak Jaya, Desember 2011, penembakan pesawat Trigana di Mulia, Kabupaten Puncak Jaya pada April 2012 lalu.

Kabid Humas Polda Papua, Kombes (Pol) I Gede Sumerta Jaya mengemukakan, hasil dari reka adegan itu, terungkap bahwa Yogor Telenggen terlibat dalam penembakan pilot pesawat Trigana dan anggota Brimob, beberapa bulan lalu di Kabupaten Puncak Jaya. “Yogor Telenggen adalah kelompok Puron Wenda, bahwa yang bersangkutan juga terlibat dalam penembakan pesawat dan anggota Brimob,” katanya, Selasa (20/8).

Seperti diberitakan sebelumnya, tiga orang tewas dalam penyerangan Polsek Pirime, Kabupaten Lanny Jaya, pada Selasa 27 November 2012 silam. Antara lain Kapolsek Iptu Rofli Takubesi dan dua anggotanya, Briptu Daniel Makuker dan Briptu Jefri Rumkorem.

Penyerangan disertai penembakan, penganiayaan dan pembakaran ini, satu anggota lainnya atas nama Briptu M.Ghozali berhasil meloloskan diri dari serangan tersebut. Kelompok bersenjata yang diduga berjumlah 50 orang, berhasil merampas senjata api laras pendek jenis revolver milik Kapolsek Pirime dan dua senjata laras panjang jenis AR-15 dan SS1, 1 kotak amunisi revolver, laptop milik Kapolsek 1 unit, dan uang tunai 110 ribu.

Dari hasil penyelidikan, 17 orang yang diduga kuat melakukan penyerangan polsek, dua diantaranya yang kini telah ditangkap, yakni Usmin Telenggen dan Yogor Telenggen alias Kartu Kuning, sedangkan 15 lainnya masuk dalam daftar DPO. (Jubi/Indrayadi TH)

August 22, 2013 0

BOB CARR SEBUT AKTIVIS FREEDOM FLOTILLA LAKUKAN PENIPUAN PADA ORANG PAPUA | tabloidjubi.com

BOB CARR SEBUT AKTIVIS FREEDOM FLOTILLA LAKUKAN PENIPUAN PADA ORANG PAPUA | tabloidjubi.com.

Jayapura, 21/08 (Jubi) – Pemerintah Australia telah mengeluarkan peringatan tertulis secara resmi kepada para aktivis Papua dan Australia yang bergabung dalam pelayaran Freedom Flotilla, bahwa yang mereka hadapi adalah hukuman pidana jika mereka melanggar hukum imigrasi PNG atau Indonesia.

Dari Jakarta, Menteri Luar Negeri Bob Carr mengatakan peringatan tertulis ini disampaikan kepada pendiri Flotilla Izzy Brown, kemarin, Selasa 20 Agustus 2013.

“Freedom Flotilla jelas merencanakan masuk secara ilegal ke Indonesia,” kata Senator Carr.

Lanjut Carr, tindakan mereka beresiko tinggi. Ketika di wilayah Indonesia mereka harus tunduk pada hukum Indonesia bukan hukum Australia. Hukum Indonesia memberikan sanksi hingga 5 tahun untuk pelanggaran imigrasi seperti itu.

“Jika anggota Flotilla yang ditangkap di Indonesia atau PNG mereka akan menerima bantuan konsuler normal yang tersedia untuk warga Australia di luar negeri. Tapi kita tidak bisa melakukan tindakan khusus untuk mereka atau campur tangan dalam prosedur penegakan hukum setempat.” kata Carr dalam rilis pers Kementrian Luar Negeri Australia yang diterima Jubi, Selasa (20/08) malam.

Senator Carr juga mengatakan aktivis di armada kapal Freedom Flotilla telah melakukan penipuan pada orang-orang di provinsi Papua, dengan mengkampanyekan bahwa kemerdekaan Papua sudah menjadi agenda internasional.

“Dunia, seperti juga Australia mengakui kedaulatan Indonesia atas provinsi-provinsi Papua, seperti halnya kedua sisi politik Australia,” kata Senator Carr.

Freedom Flotilla adalah konvoi tiga kapal pesiar dengan sekitar 20 penumpang, yang berangkat Cairns pada 17 Agustus. Armada ini disebutkan bertujuan untuk berlabuh Papua di Indonesia pada awal September 2013. (Jubi/Victor Mambor)

August 22, 2013

Menyimak Kesaksian Para Pejuang Irian Barat Tentang Makna Kemerdekaan RI (2) : Musa Maniagasi: Mari Kitong Semua Pertahankan Kemerdekaan RI Hingga Akhir Zaman

Menyimak Kesaksian Para Pejuang Irian Barat Tentang Makna Kemerdekaan RI (2) : Musa Maniagasi: Mari Kitong Semua Pertahankan Kemerdekaan RI Hingga Akhir Zaman.

Bila dalam tulisan sebelumnya (Edisi Selasa 13/8), Ny. Heemskercke Bonay, S.E., telah memberikan kesaksian terkait perjuangan ayahandanya mengembalikan Irian Barat ke pangkuan NKRI pada 1 Mei 1963. Kini salah-giliran seorang perintis kemerdekaan RI Musa Maniagasi juga memberikan komentarnya. Apa pesan dan harapannya bagi generasi mudah khususnya menjelang HUT RI ke-68?

OLEH: MAKAWARU DA CUNHA/BINTANG PAPUA

“KEMERDEKAAN yang ada ini kami tak jual kepada siapapun juga. Tapi kami abadikan untuk bangsa, negara dan generasi mudah supaya maju.Mari kitong (kita) semua pertahankan kemerdekaan RI hingga akhir zaman,” tegas Musa Maniagasi ketika dikonfirmasi dikediamannya di Jalan Gerilyawan RT 003/RW 003 Kelurahan Yobe, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Jumat (9/8).

Kemerdekaan RI yang direbut, beber Musa Maniagasi, mengorbankan harta benda, jiwa raga, darah dan air mata. Untuk itu, pihaknya mengharapkan khususnya kepada generasi muda, agar memiliki pola pikir baik demi mengisi dan memajukan bangsa ini. Pasalnya, tanpa ini semua, sia-sialah perjuangan generasi terdahulu.

“Sekarang kitong pu anak-anak bisa ikut pendidikan terbaik dari SD hingga PT, pembangunan ekonomi berjalan bagus. Dimana-mana ada pembangunan seperti jalan, jembatan, puskesmas, rumah sakit, sekolah dan lain-lain,” tutur Musa Manigasi, yang sempat ditawan pihak Belanda beberapa tahun di Jayapura.

Karya monumental para pejuang Irian Barat, kata Musa Maniagasi, suatu ketika menghadap dan melapor kepada Presiden Pertama RI Ir. Soekarno, meminta mendirikan Universitas Cenderawasih (Uncen) di Jayapura dan dikabulkan. Alhasil, 8 dosen terbaik dari Pulau Jawa dipimpin Profesor Huganda Poewacaraka dikirim untuk mendampingi putra-putri Irian Barat waktu itu. Ia akhirnya dinobatkan menjadi Profesor pertama di Uncen.

“Uncen saat itu membuka ujian persamaan tingkat SD-SMP selama depalan bulan, kemudianke fakultas- fakultas di Uncen dan meraih gelar sarjana,” tukas Musa Maniagasi mengenang.

Karena itu, tambah Musa Maniagasi, pihaknya mengimbau kepada semua pihak untuk menjaga Keamanan dan Ketertiban (Kamtibmas) agar HUT RI ke-68 dapat berjalan lancar, tertib dan kondusif.

“Kami legium veteran, para pejuang dalam organisasi-organisasi massa yang sudah ada siap melaksanakan HUT RI khususnya di Tanah Papua,” tutur Musa Maniagasi, seraya menambahkan, sejak 1957 sampai hari ini Hollandia atau Jayapura tak pernah ada kekacauan apapun.”

Lantas seperti apa jejak langkah Musa Maniagasi, jelasnya, sebelum berkeluarga usia 20 tahun atau sekitar tahun 1957 ia sudah ikut dalam arena perjuangan pembebasan Irian Barat. Ia aktif di organisasi massa terutama Partai Kemerdekaan Indonesia Hindia pimpinan mendiang almarhum Silas Papare. Seorang Pahlawan Nasional. Kemudian bergabung dalam Pasukan Gerilya Pemuda Irian Barat di Hollandia atau Kota Baru pimpinan Musa Maniagasi.

Kata Musa Maniagasi, pihaknya mulai menyusun kekuatan bersama para pemuda Irian Barat dan putra-putra terbaik dari seluruh Indonesia Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Ternate, Tidore dan Maluku, yang mempunyai rasa nasionalisme berjuang untuk kemerdekaan bangsa Indonesia, didukung orang tua-tua berapa seperti Nicholas Jouwe, Ruben Yosep Tepi orang Manado bekas KNIL Belanda, Willem Johan Pakasi, Kris Korwa dan lain-lain.

Selanjutnya, pemuda pejuang pembebasan Irian Barat menciptakan persamaan pandangan perjuangan dan menyusun kekuatan militer didukung persenjataan seadanya. Sebab, bila ingin merebut suatu wilayah atau negara harus didukung persenjataan didatangkan dari Negeri Belanda. Ketika Trikora makin dekat pihaknya telah membangun komunikasi dengan para pimpinan di Jakarta, yang merespon perjuangan para pemuda membebaskan Irian Barat kembali ke pangkuan NKRI.

“Kami sudah kirim beberapa putra terbaik Irian Barat untuk dilatih di Jawa sebagai militer dan membentuk tim-tim yang luar biasa terutama latihan dan ketepatan bertindak,” kata Musa Maniagasi, sembari menunjuk rumah sederhananya yang sempat direnovasi Kodam XVII/Cenderawasih.

“Dan dari sini sampai di Merauke semua putra-putra terbaik kami pencarkan mereka kemudian bentuk kekuatan para pemuda supaya himpun kekuatan militer, terutama ketika Peristiwa Arafura 15 Januari 1962.”

Lantaran jasa-jasanya, ujar Musa Maniagasi, ia mendapat Surat Keputusan Kemerdekaan No. Pol. 6 sebagai perintis kemerdekaan RI atau pejuang terhormat RI.

“Akhirya dong kasih sa gaji Rp2,7 Juta perbulan dari Kementerian Sosial,” tandas Musa Maniagasi.

Disinilah 19 Desember 1961 Trikora dikumandangkan oleh Presiden Pertama RI Soekarno merebut Irian Barat dari Belanda dan mendukung perjuangan bangsa Indonesia untuk kibarkan Sang Merah Putih di daratan Irian Barat. (*/don/l03/@dv)

BIODATA

Nama : Musa Maniagasi

Tempat/Tgl Lahir : Nubuai, Waropen, Mei 1930

Istri : Marfenci Marini

Anak : 2 Putri

Cucu : 7 Orang