Kejar Pelaku Penembakan Satu Peleton Brimob Dikirim ke Puncak Jaya

Kejar Pelaku Penembakan Satu Peleton Brimob Dikirim ke Puncak Jaya.

TIMIKA—Pelaku penembakan yang menyebabkan tewasnya seorang tenaga

Nepenthes maxima near Puncak Jaya, Western New...
Nepenthes maxima near Puncak Jaya, Western New Guinea (~2600 m asl) (Photo credit: Wikipedia)

medis dan melukai dua lainnya di Mulia, Puncak Jaya masih terus dikejar. Untuk mengejar pelaku yang diduga dari kelompok sipil bersenjata ini, aparat keamanan diperkuat/ditambah.

Ya, satu peleton personel Brigade Mobil Kepolisian Daerah Papua dikirim ke Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, dengan menggunakan helikopter MI-17 TNI AD, Kamis (1/8/2013). Mereka ditugaskan mengejar pelaku penembakan ambulans RSUD Puncak Jaya di kawasan Puncak Senyum, Kabupaten Puncak Jaya, Papua, pada Rabu (31/7/2013). Penembakan itu menewaskan satu orang dan melukai beberapa orang lainnya.

“Hery Nyoman (sebelumnya diduga bernama Erik Yoman) yang meninggal dunia rencananya dimakamkan di Mulia, sementara dua petugas kesehatan yang terluka tembak harus dievakuasi untuk mengeluarkan proyektil peluru di RSUD Dok II Jayapura,” kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Papua Kombes Pol I Gde Sumerta, Kamis (1/8/2013) sebagaimana dilansir kompas.com.

Mereka yang terluka adalah petugas RSUD Puncak Jaya, Darson Wonda (27) dan Frits Baransano (42). Darson adalah sopir ambulans, yang mengalami luka tembak di lengan kiri. Sementara Frits adalah tenaga medis, mengalami luka tembak di lengan dan rusuk kanan. Sementara itu, imbuh Sumerta, kondisi Kota Mulia saat ini sudah kembali kondusif.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, pada Rabu siang, sekitar pukul 14.10 WIT telah terjadi penembakan terhadap mobil ambulans RSUD Puncak Jaya. Ambulans ditembaki kelompok bersenjata tidak dikenal di daerah Puncak Senyum dalam perjalanan kembali ke Kota Mulia usai menjemput pasien di Kampung Urgele, Distrik Tingginambut, Kabupaten Puncak Jaya. (binpa/don/l03)

Enhanced by Zemanta

PERAN GEREJA DAN KEKERASAN NEGARA: REFLEKSI KEKERASAN NEGARA DARI PENEMBAKAN ARLINCE TABUNI DI KABUPATEN LANNY JAYA-PAPUA | tabloidjubi.com

PERAN GEREJA DAN KEKERASAN NEGARA: REFLEKSI KEKERASAN NEGARA DARI PENEMBAKAN ARLINCE TABUNI DI KABUPATEN LANNY JAYA-PAPUA | tabloidjubi.com.
Oleh: Pares L. Wenda

Jayapura, 22/07 (Jubi) – Kekerasan Negara berbanding terbalik dengan misi perdamaian, cinta kasih dan penghormatan terhadap hak asasi manusia yang dikampanyekan gereja baptis di Lanny Jaya, Papua.

Tanggal 28 Oktober 1956 adalah hari dan tahun pertama ABMS (Association Baptist Mission Society) di bawah pimpinan Norm Draper, Ian Gruber dan Melzer dan beberapa orang Pribumi Indonesia terutama dari Kalimantan menginjakan kaki di Tiom melalaui jalan darat setelah mereka mendarat dengan pesawat di Danau Ano’gom Yenggenak di Bokondini sekarang masuk kabupaten Mamberamo Tengah. Danau ini dalam berbagai tulisan expenditor maupun tulisan tentang misi pelayanan gereja (terutama gereja-gereja tua seperti Kingmi, Katolik, GKI di Tanah Papua dan Baptis yang melakukan explorasi pertama di wilayah pegunungan Papua) lebih dikenal dengan sebutan “Archbold lake=Danau Archbold) diambil dari nama seorang expenditor Ricard Archbold.

Sejak itu daerah Beam-Kwiyawagi khususnya wilayah Lanny Jaya menjadi wilayah Pelayanan Persekutuan Gereja-Gereja Baptis Papua hingga saat ini. Hanya ada satu gereja GKI di Kota Tiom. Tidak ada denominasi dan agama lain di wilayah ini. Meskipun daerah ini juga ada orang Muslim pendatang yang berdagang dan PNS/anggota TNI/POLRI tetapi jumlah mereka sangat terbatas. Sejak gereja, hadir, gereja tidak pernah melakukan kekerasan terhadap umat Tuhan di wilayah ini, apalagi memprofokasi orang untuk berperang, hal itu tidak pernah. Tetapi peristiwa bersejarah dimana gereja Baptis mencatat sebagai sejarah perjalanan 50 tahun gereja Baptis Papua di wilayah ini, orang mati karena mempertahankan Injil Yesus Kristus di Magi (sekarang Distrik Makki) pada tahun 1966 dan di Kampung Guneri tempat di mana Nona Arlince Tabuni (12) ditembak mati oleh aparat TNI yang diduga dilakukan Kopasus. Gereja Guneri disitulah tempat dimana ayah Arlince Tabuni melayani sebagai Gembala Sidang hingga sekarang. Cahaya Injil membuat orang Papua di wilayah ini ditobatkan, lantaran jauh sebelum Injil itu nenek moyang mereka sudah menubuatkan bahwa suatu saat orang kulit putih akan datang membawah kabar “NABELAN KABELAN=kabar hidup kekal” dan menurut nubuatan itulah mereka menerima Injil sebagai pembaharu hidup mereka yang sebelumnya mereka tinggal dalam suasana kelam (tidak ada harapan akan masa depan).

Setelah misi Baptis melalui ABMS sudah mulai membuka akses dan isolasi wilayah ini, kemudian Belanda membuka Pos Pelayanan Pemerintah pada awal tahun 1960-an di Tiom. Dalam Pelayanan Pos Pemerintah Belanda ini tidak pernah ada kekersan Negara terutama dari aparat pemerintahan Belanda yang bertugas waktu itu. Pemerintah Belanda atas nama keutuhan wilayah colonial Belanda tidak pernah membunuh atau melakukan kekerasan lainnya kepada penduduk setempat.

Kekerasan Negara baru terlihat pada era Pemerintah Indonesia di Lanny Jaya. Setelah Belanda pergi, otomatis pemerintah Indonesia masuk. Masyarakat Papua di Balim tidak menerima hasil Pepera 1969. Mereka mulai melakukan perlawanan bersenjata dengan aparat pemerintah Indonesia. Perang atau konfrontasi terbuka antara aparat pemerintah Indonesia (TNI/POLRI) dan masyarakat Papua di Pegunungan Tengah pecah. Puncaknya terjadi pada tahun 1977 dan 1978. Di Lanny Jaya menjadi pusat pelarian masyarakat Papua di lembah Baliem dan sekitarnya. Masyarakat Lanny Jaya pada waktu itu juga melakukan perlawanan melawan aparat Pemerintah Indonesia. Banyak orang Papua di wilayah ini yang terbunuh. Kisah tragis yang masih diceritakan oleh orang Lanny Jaya adalah peristiwa di mana orang Lanny Jaya dibariskan di satu deretan panjang sekitar 5 sampai 10 orang lalu menancapkan besi panas di dada mereka menembus setiap orang dan mematikan mereka. Dilapangan Bola Volly dibelakang Kantor Mendikbut Lama, di hadapan rumah Kios Bapak Solihin (asal Makasar). Jenaza mereka dikubur secara masal di samping kediaman kepala distrik lama tidak jauh dari tempat dimana mereka dieksekusi. Inilah cerita yang selalu diangkat kepada kami, anak-anak Lani ketika melewati daerah itu oleh orang-orang tua. Sayang saat ini Bupati Lanny Jaya sedang menimbun daerah itu. Dan hilang sudah tanda sejarah kelam kekerasan Negara di wilayah Lanny Jaya. Peristiwa yang sama banyak terjadi di beberapa kampung di Lanny Jaya bahkan di wilayah pegunungan tengah Papua pada tahun 1977.

Salah satu yang diceritakan orang tua penulis adalah pembunuhan terhadap dua keluarga kami oleh aparat Indonesia di Kwiyawage yaitu paman Yaliwakom Wenda dan saudara perempuannya Yaliwakwe Wenda. Mereka mengunjungi keluarga di Tiom sebelum pecah perang pada tahun 1977, setelah masa kunjungan habis dan Susana perang sudah mulai redah, kedua keluarag bersaudara, suami dari Yaliwakwe dan keluarga lainnya pulang ke Ilaga. Mereka melalui rute Kwiyawagi ke Ilaha, Karena mereka lahir dan besar di Ilaga (sekarang Ibu Kota Kabupaten Puncak Papua). Pada saat di daerah Kwiyawage, Yaliwakom Wenda ditembak mati. Posisi Yaliwakwe sudah lebih dulu agak jauh jaraknya bersama suaminya dan anaknya yang masih kecil bersama kelaurga lainnya. Tiba-tiba terdengar sebuah bunyi tembakan (dor-dor-dor). Ketika Yalikwakwe menoleh ke balakang, saudara laki-lakinya sambil berteriak saya ditembak dan terjatuh ke tanah. Yaliwakwe mengatakan kepada suaminya, saya tidak bisa pergi bersama kalian. Lihatlah saudaraku ditembak mati oleh mereka (Aparat TNI), saya tidak bisa meninggalkannya. Saya harus menyerahkan diri untuk ditembak juga oleh mereka. Setelah mengatakan itu, ia serahkan anaknya kepada suaminya dan mendesak mereka lari dan pulang ke kampung halaman di Ilaga. Yaliwakom segera mendatangi mayat saudara laki-lakinya, bersungkur dan merebahkan diri pada saudaranya yang bersimba darah sambil menangisinya. Sementara itu, satu peluruh yang ditembak oleh aparat Indonesia menembus dadanya dan ia pun jatuh ditubuh saudara yang sudah mati bersimba darah dan mati bersamanya. Hingga hari ini keluarga tidak pernah tahu dimana mayat mereka dimakamkan. Inilah kisah cerita yang disampaikan suami kepada keluarga, kisah yang terjadi 36 tahun yang lalu(1977-2013).

Kedua, keluarga penulis ini ditembak oleh aparat Indonesia yang diterjunkan waktu itu, menurut cerita orang tua adalah kesatuan Patimura dari Ambon dan kesatuan Hasanudin dari Makasar. Mereka ditembak tanpa asalan yang jelas. Mungkin hanya karena mereka dicurigai dan kebetulan mereka dalah orang Papua.

Pembunuhan tanpa alasan yang jelas, dalam suasana damai kembali terjadi pada 1 Juli 2013 di Guneri Kabupaten Lanny Jaya terhadap Nona Arlince Tabuni (12 tahun). Penembakan diduga dilakukan oleh satuan Maleo Kopasus. Pembunuhan ini tidak bisa dibenarkan. Mengapa? Pertama keadaan saat itu tidak dalam kondisi perang. Penembakan yang dilakukan adalah anak usia 12 Tahun. Ia ditembak tanpa alasan yang jelas.

UU TNI No.34 Thn 2004 Pasal 17 jelaskan mengamanatkan bahwa penggunaan kekuatan TNI berdasarkan perintah Presiden.Tanggungjawab penggunaan kekuatan TNI berada ditangan panglima TNI diatur pada pasal 19 UU TNI N0.34/2004. Menjadi pertanyaan bahwa apakah penembakan Arlince Tabuni adalah perintah Presiden atau Panglima TNI. Sementara situasi 1 Juli 2013 situasi Indonesia secara nasional tidak dalam bahaya, situasi Papua berada dalam susana perayaan hari Bayangkara. Kalau memang tidak ada lalu penembakan dilakukan atas perintah siapa? Kalau dalam situasi kontak senjata antara pihak TPN dan aparat TNI mungkin dibenarkan dalam melindungi diri, tetapi kondisi riil saat itu dari keterengan para saksi tidak ada musuh yang mengganggu rakyat ataupun TNI dan Polri yang bertugas.

Pelayanan Gerejawi yang membawah pesan perdamaian dinodai oleh kekerasan Negara secara sistematis terhadapat masyarakat sipil di Lanny Jaya mengindikasikan bahwa Negara tidak bisa dipercaya lagi, dan mampu memberikan kenyamanan kepada warga negaranya. Pada hal amanat UU 34/2004 TNI sebagai pertahanan Negara sekaligus melindungi warganya. Tetapi mungkinkan orang Papua di Lanny Jaya bukan dari warga Negara Indonesia. Klaim Indonesia terhadap Papua adalah bagian dari Indonesia, hari demi hari kepercayaannya sudah mulai luntur. Semoga gereja terus menyuarakan penderitaan orang Papua dan lebih khusus terhadapa pelayanan gereja di Lanny Jaya.*

Penulis adalah Sekretaris Baptist Voice of Papua

Polisi Bubarkan Massa Pendemo di Kamkay

Polisi Bubarkan Massa Pendemo di Kamkay.

JAYAPURA[PAPOS]-Rencana aksi demo yang hendak dilakukan oleh Solidaritas Hukum Demokrasi Rakyat Papua(SHDRP) di Abepura menuju Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Papua(DPRP), batal.
Pasalnya, massa yang ditaksir sekitar puluhan orang itu, saat berkumpul di pertigaan jalan Pasar Lama, Kamkay, Senin (29/7) kemarin, dibubar paksa oleh pihak Kepolisian.

Bahkan Polisi juga mengamankan dua orang yang diduga sebagai Koordinator Lapangan (Korlap), selanjutnnya keduanya adalah Usman Yogobi dan Alius Asso dibawa ke Polres Jayapura Kota untuk ‘diperiksa’.

Kapolres Jayapura Kota, AKBP Alfred Papare,SIK yang turun lapangan, kepada wartawan mengatakan, diamankan dua orang yang diduga sebagai Korlap itu adalah untuk dimintai keterangannya.

“Jadi setelah diambil keterangan kita akan pulangkan, itupun pasti kita akan mengundang keluarga dan rekan– rekan pengurusnnya untuk menyaksikan kita kasi kembali, jadi kalau tidak ada kendaraan kita akan fasilitasi, karena kita yang ambil kita akan pulangkan lagi,”kata Alfred di Kampkey, Senin(29/7)kemarin.

Sementara itu, Sekjen SHDRP, Jubedius Selegani kepada wartawan mengatakan bahwa, pihaknya sangat kecewa dengan apa yang dilakukan oleh aparat kemanan.

Karena pihak keamanan telah membubarkan, padahal sebelumnya pihaknya telah memberikan surat surat pemberitahuan kepada Polda Papua satu minggu yang lalu.

“Indonesia harus tahu bahwa di dalam negeri walaupun tindakan mereka seperti ini (pembuangkaman demokrasi) tapi di tingkat Nasional suatu kemenangan bagi rakyat Papua dan sebentar lagi rakyat Papua akan terima kemenangan kemerdekaan itu,”ujarnnya.

Selegani menambahkan bahwa, kepolisian harus membebaskan lima orang yang telah ditangkap di tempat yang berbeda yakni penanggung jawab umum SHDRP, Usman Yogobi, Ketua I SHDRP dan Koordinator Umum Rakyat Papua, Alius Asso.

Koordinator massa di Perumnas III, Johanes Elegani. Beni Isage, dan Koordinator dari Saireri, Wanda Mani. “Kalau mereka tidak dikembalikan, kami akan lebih dan menduduki lebih dari ini dan cara lain akan kami upayakan,”pungkasnya.[mar]

Enhanced by Zemanta

PARLEMEN TINGGI INGGRIS PERTANYAKAN PERAN DENSUS 88 DALAM PELANGGARAN HAM DI PAPUA | tabloidjubi.com

PARLEMEN TINGGI INGGRIS PERTANYAKAN PERAN DENSUS 88 DALAM PELANGGARAN HAM DI PAPUA | tabloidjubi.com.

Jayapura, 26/07 (Jubi) – Kenyataan pembatasan terhadap jurnalis dan LSM asing, membuat situasi di Papua mungkin lebih parah dari apa yang terlihat.

 

Rabu (24/7) anggota parlemen tinggi di Inggris mengadakan perdebatan resmi tentang Papua, di mana mereka menyampaikan keberatan mereka tentang situasi HAM di Papua dan meminta pemerintah Inggris untuk mengambil sikap yang lebih tegas. Beberapa dari para anggota parlemen tinggi Inggris ini bahkan mengatakan mereka mendukung referendum tentang nasib Papua. Demikian rilis yang diterima Jubi dari kantor Parlemen Inggris di London, Jumat (26/07) malam. 

Hanya dua minggu sesudah situasi Papua dikemukakan di Dewan HAM PBB di Genewa, anggota parlemen tinggi di Inggris, mulai berdebat tentang situasi HAM di Papua. Kelima anggota parlemen tinggi Inggris ini mencatat bahwa dengan kenyataan pembatasan terhadap jurnalis dan LSM asing, situasi di Papua “mungkin lebih parah dari apa yang terlihat.” Lord Hannay, satu dari kelima anggiota parlemen tinggi Inggris menjelaskan bahwa menurut dia, kebijakan Indonesia untuk membatasi jurnalis dan LSM asing adalah “keliru” dan “kalau semua dirahasiakan, gosip dan kecurigaan akan semakin berkembang.” 

Lord Harries, anggota parlemen yang mendorong debat ini, menegaskan pola penangkapan bernuansa politik yang terjadi di Papua semakin menimbulkan masalah. Dia juga menggugat pemerintah Inggris atas peran mereka dalam pendanaan Detasemen Khusus (Densus) 88, yang diduga terlibat dalam penangkapan, penyiksaan dan penembakan terhadap aktivis politik di Papua.


“Apakah pelatihan yang disediakan dan dibayar oleh Inggris memang sudah berhasil dalam memperbaiki perilaku Densus 88?” tanya Lord Harries. 

Lord Harries menambahkan bahwa pemerintah Inggris sadar dan prihatin tentang pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia, karena pemerintah Inggris telah memperjelas jawaban mereka atas pertanyaan parlemen. Namun ia mengkhawatirkan Densus 88, yang dilatih oleh Inggris dan diyakini juga sedang beroperasi di Papua menargetkan para pemimpin kemerdekaan Papua. 

“Kita tahu bahwa pelatihan bagi detasemen ini mencakup isu-isu hak asasi manusia, tapi kita tidak tahu apakah ini memiliki pengaruh pada operasinya? Mengingat fakta bahwa pelanggaran hak asasi manusia terus terjadi di Papua.” kata Lord Harries. 

“Apakah Kementrian Luar Negeri akan meminta dilakukannya evaluasi, yang sangat mendesak, terhadap dampak pelatihan yang diterima oleh detasemen ini untuk melihat apakah sebenarnya pelatihan yang dilakukan ini memberikan perbedaan?” tambah Lord Harries. 

Lord Harries juga menyinggung catatan Juan Mendez, penasihat khusus PBB tentang pencegahan genosida. Juan Mendez, menurut Lord Harries menulis pada tahun 2008 bahwa Papua Barat merupakan salah negara-negara yang populasinya yang “terancam punah”. Ini pernyataan yang sangat serius menurut Lord Harries. Ancaman populasi ini karena masuknya penduduk Indonesia secara besar-besaran ke Papua sehingga penduduk asli Papua berada dalam bahaya menjadi minoritas di negara mereka sendiri. (Jubi/Victor Mambor)

Pemerintah Pusat Komitmen Terus Bangun Ekonomi Papua

Pemerintah Pusat Komitmen Terus Bangun Ekonomi Papua.

JAKARTA – Staf Khusus Presiden Bidang Pembangunan Daerah dan Otonomi, Felix Wanggai, mengatakan,  kedepan pemerintah Pusat akan berusaha keras meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat yang masih hidup di bawah garis kemiskinan dengan berencana membuka akses transportasi darat,  yakni membuka jalan trans Papua dan berbagai program yang sudah disiapkan pihaknya,  dalam kepimpinan 5 (Lima ) Tahun kedepan bersama wakil Gubernur Papua Klemen Tinal, SE., M.M., sesuai visi misinya dan untuk menyukseskan program Otsus Plus, mendapatkan dukungan yang positif dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Disampaikan pula, bahwa  Presiden SBY juga menginstruksikan kepada para Bupati, DPRP, MRP, dan semua komponen di Papua untuk bersama Gubernur dan Wakil Gubernur bersatu dan bekerja sama serta saling berkoordinasi untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat Papua lewat program Otonomi Khusus Plus itu sendiri.

Terhadap itu, maka  untuk mendukung hal tersebut, dirinya bersama Gubernur Papua, Lukas Enembe, S.I.P., MH.,  dalam pertemuan tersebut dirinya dan Gubernur Papua, meminta DPR RI untuk mendukung adanya permintaan Papua menjadi tuan rumah PON 2020, karena Papua sudah siap untuk menjadi tuan rumah iven besar skala nasional itu.

“Sebab orang Papua memiliki segudang prestasi diberbagai cabang olahraga dan orang Papua sudah banyak mengharumkan nama Indonesia diberbagai cabang olahraga,” tegasnya kepada Bintang Papua, di Hotel Sahid Jayapura, baru – baru ini.

Dalam pertemuan itu, Wakil Ketua DPR RI, Priyo Budi Santoso yang menerima Gubernur Papua bersama rombongan di ruang kerjanya menandaskan, sangat mendukung penuh akan program yang disiapkan Gubernur Papua yang berencana membuka akses jalan trans Papua sebagai upaya peningkatan ekonomi masyarakat, dan sangat mendukung akan adanya kesiapan menjadi tuan rumah PON 2020 nantinya, sehingga dirinya berharap semua masyarakat juga pemerintah daerah harus benar mendukung program yang sangat baik ini, dan pihaknya (DPR RI) berharap niat baik Gubernur Papua dalam meningkatkan kesejahteraan orang Papua akan menjadikan Papua lebih baik lagi dan angka kemiskinan di Papua akan semakin kecil lagi.
“Inti dari perbincangan Gubernur Papua dengan Wakil Ketua DPR RI adalah meminta dukungan agar program Papua kedepan mendapat dukungan pihak DPR RI dan Papua dalam perjalanan Otsus Plus bisa berjalan baik dan sukses, guna orang Papua bisa sejahtera,” tandasnya.

“Gubernur Papua, hanya mau mengurus rakyat Papua bisa sejahtera dan bukan urus permasalahan politik yang sementara ramai dibicarakan dan dibesarkan oleh media nasional saat ini,sebab persoalan di Oxford Inggris itu (pembukaan kantor perwakilan OPM)  kewenangan pemerintah pusat,  di Papua hanya mau mengurus orang Papua bagaimana bisa sejahtera dan mandiri melalui Otsus Plus,” sambungnya.(Nls/Don/l03)

Enhanced by Zemanta

Tak Ada Urusan Kelompok Bintang Kejora/Merah Putih

Tak Ada Urusan Kelompok Bintang Kejora/Merah Putih.

JAYAPURA-  Rapat  Dengar Pendapat Evaluasi Otsus  Perspektif Orang Asli Papua  bagi Provinsi Papua dan Papua Barat, yang difasilitasi MRP,  dipastikan dilaksanakan tanggal 25-27 Juli dan akan dihadiri utusan dari  40 Kabupaten di dua provinsi di Tanah Papua.

Ketua Tim  Rapat Dengar Pendapat, Yakobus Dumupa menyatakan, sebagian peserta sudah berdatangan dan dipastikan seluruh perwakilan sesuai undangan menyatakan diri hadir,  termasuk 14 narasumber yang akan hadir dan menyampaikan penilaian mereka terhadap implementasi Otsus Papua dalam 14 bidang.

Yakobus Dumupa menegaskan, dalam Rapat Dengar Pendapat yang diselenggarakan MRP ini tak terkait ideologi tertentu.  Evaluasi Otsus ini juga tidak ada urusannya dengan kelompok ideologi tertentu,  seperti kelompok Bintang  Kejora  (BK) atau merah putih.

 

Menurut dia, kita harus melihat evaluasi Otsus  perspektif Orang Asli Papua ini dalam konteks kita sebagai orang  Papua, bukan kita sebagai orang yang punya ideologi tertentu, tidak demikian. Karena itu,  selaku  Ketua Tim Rapat Dengar Pendapat MRP ini menghimbau kepada semua masyarakat Papua untuk dapat melihat evaluasi yang akan dilaksanakan ini sebagai evaluasi dari kita sebagai orang  Papua tanpa peduli ideologi apapun.” Jangan evaluasi ini dikaitkan dengan Ideologi tertentu”, tegasnya.

 

Sangat Disayangkan Selama 12 Tahun Otsus Baru  Dievaluasi

Sementara itu Pengamat Hukum Internasional, Sosial Politik Universitas Cenderawasih Jayapura, Marinus Yaung, mengatakan, rencana evaluasi Otsus Papua oleh MRP pada 25-27 Juli 2013 sesuai ketentuan UU Otsus, namun hal itu sangat disayangkan, karena setelah 12 tahun baru dilaksanakan ketentuan pasal 78 UU Otsus Papua dimaksud.

Diakuinya, memang MRP terlambat lahir di Tanah Papua, karena ada ketakutan Jakarta kepada MRP sebagai lembaga super body yang merupakan perwujudkan kelembagaan dari gerakan kebangkitan nasionalisme Papua.  MRP dipandang juga sebagai simbol perlawanan terhadap kedaulatan Indonesia di Papua karena dengan membentuk MRP sama saja dengan membentuk Negara dalam Negara.

Kecurigaan Jakarta yang cukup besar terhadap lembaga kultural ini, yang membuat MRP kehilangan power sama sekali dalam trias politikal kekuasaan model sistem politik lokal Papua. Tapi lepas dari hal kegiatan evaluasi UU Otsus tahun 2013 ini jangan sampai dimaksudkan untuk memberikan dasar konstitusional kepada lahirnya UU Otsus Plus atau Undang-Undang Pemerintahan Papua.

Menurutnya, jika tujuannya Otsus Plus/Pemerintahan Papua untuk memberikan dasar hukum yang kuat terhadap UU Otsus Plus , dirinya berpikir bahwa MRP sudah terseret kedalam kepentingan politik  dan ekonomi pemerintahan pusat.

“Evaluasi Otsus kalau boleh tidak dimaksudkan untuk memberikan penguatan terhadap proses legislasi UU Otsus plus, tetapi lebih kepada pertanggungjawaban UU Otsus Papua kepada rakyat Papua, dan harus meminta pendapat umum rakyat Papua terhadap kelangsungan UU Otsus Papua ini,” ungkapnya kepada Bintang Papua di kediamannya, Selasa, (23/7).

Dijelaskannya, secara hukum internasional, tidak ada salahnya kalau diakhir dari evaluasi UU Otsus ini, MRP mengusulkan kepada DPRP untuk menggelar referendum terhadap UU Otsus. Karena DPRP memiliki hak konstitusi untuk melaksanakan referendum terhadap UU Otsus.

Dari hasil referendum itulah DPRP akan menyampaikan hasilnya kepada pemerintah pusat melalui DPR RI. Pasalnya, jika dilihat hasil referendum akan memberikan gambaran kepada pemerintah pusat apa sesungguhnya yang orang Papua inginkan atau harapkan tentang UU Otsus Papua dimaksud. Bahwa apakah akan terus dilaksanakan atau harus diganti dengan UU Otsus Plus atau UU Pemerintahan Papua atau pendapat masyarakat Papua tentang pilihan politik yang lain.

Untuk itu, dirinya mendorong dan menghimbau kepada MRP untuk mempertimbangkan akhir dari evaluasi Otsus ini, karena lembaga kultural ini harus melakukan dua langkah penting. Pertama, mengusulkan digelarnya referendum di Tanah Papua terhadap UU Otsus Papua. Kedua, merekomendasikan hasil evaluasi Otsus ini menjadi agenda utama dalam dialog damai Papua dengan Jakarta yang sedang dipersiapkan oleh Jaringan Damai Papua dalam menghentikan dan menyelesaikan konflik dan kekerasan di Papua.

“Dialog damai ini belum disetujui Jakarta karena kecurigaan terhadap agenda dialog. Saya pikir melalui hasl evaluasi Otsus ini bisa dijadikan salah satu agenda utama dalam dialog damai,” pungkasnya.(Ven/Nls/Don/l03)

TRWP tentang Nabire Berdarah 2013: “TNI/Kopassus Balas Dendam Membunuh Rakyat Papua”

Dari Markas Pusat Pertahanan Tentara Revolusi West Papua (TRWP), Gen. TRWP Mathias Wenda dengan ini menanggapi spekulasi dan skenario NKRI membenarkan aksi terorisme yang menghilangkan nyawa lebih dari 30 orang Papua tak berdosa di Nabire setelah menghadiri pertandingan Tinju Bupati Cup menyatakan bahwa:

  1. Kematian orang Papua di Nabire bukan karena perkelahian antar orang Papua sendiri disebabkan oleh kekalahan di salah satu pihak yang tidak mau menerima kekalahannya. Dari sisi jenis olahraga, orang Papua tidak pernah merasa tertarik, apalagi fanatik dengan dunia tinju, maka menghadiri Bupati Cup sampai berujung penghabisan nyawa sesama bangsa sendiri ialah murni skenario para pembunuh orang Papua selama sejarah bangsa Papua, yaitu NKRI dan agen pembunuhnya, TNI/Kopassus;Kemudian dari sisi orang Papua membunuh orang Papua hanya gara-gara olahraga yang sama sekali tidak digemari orang Papua sendiri ialah cerita murahan, skenario TNI/ Kopassus sangat murahan dan memalukan; lebih memalukan lagi media-media di Indoneisai, yang katanya sudah diisi oleh orang berpendidikan sampai pascasarjana masih mempercayai skenario cerita yang jelas-jelas tidak masuk akal sehat, tanpa langsung ke lapangan dan membuktikan apakah skenairio Kopassus dimaksud cukup masuk akal atau tidak; Apalagi pihak penyelenggara sendiri telah mengeluarkan pernyataan bahwa kematian bukan disebabkan oleh perkelahian, karena tenggang waktu antara pertunjukan tinju dengan pembunuhan sangat tidak masuk akal kalau dikatakan akibat langsung dari kekalahan yang dilami di ring tinju. Bangsa Papua bukan bangsa liar dan barbarik seperti bangsa Indonesia, sehingga hanya dengan alasan kekalahan di ring tinju menyebabkan pembunuhan terhadap saudara sebangsa-setanah air dan senasib-sepenanggungan sendiri. Itu bohong belaka, dan sebuah kebohongan yang memalukan umat manusia sedunia.
  2. Oleh karena itu, skenario yang jelas dan pasti, berdasarkan pengalaman hidup selama puluhan tahun bersama NKRI, secara khusus pengalaman bangsa Indonesia menghadapi TNI/Kopassus secara khusus ialah bahwa aksi-aksi seperti ini sangat jelas dilakukan oleh Kopassus sebagai balas dendam terhadap kasus penembakan anggotanya yang menyamar menjadi TUKANG OJECK di Mulia, Puncak Jaya yang dilakukan oleh gerilyawan Papua Merdeka. Berbagai kasus BALAS DENDAM DARI KOPASSUS sudah banyak terjadi di seluruh wilayah kekuasaan Indonesia sejak Kopassus dibentuk sampai hari ini, yang dalam sejarahnya pembalasan yang dilakukan Kopassus selalu bersifat SADIS, massal, berombongan dan mendatangkan kerugian nyawa dan harta lebih fatal, lebih luas dan lebih menyakitkan kemanusiaan manusia daripada yang menimpa rekan mereka sendiri. Ambil saja contoh misalnya pembunuhan seorang mantan anggota Kopassus yang dipecat karena mengedarkan narkoba, yang kemudian didapati terbunuh di sebuah Diskotik di pulau Jawa saja, akhirnya teman-teman satu angkatannya (satu kompinya) langsung datang dan menyerbu penjara, lalu menghabisi sang pembunuh teman mereka dimaksud. Contoh lain salah seorang anggota pasukan Jenderal Prabowo (waktu itu beliau komandan Kopassus) saat turun dari helikopter di Lapangan Terbang Timika langsung menembak rekan dan atasnnya gara-gara temannya tewas dalam pertempuran di Geselema (1996). Dan masih banyak contoh lain.Dengan dua contoh ini, jelas menunjukkan bahwa aksi pembunuhan massal di Gedung Olahraga Nabire ialah pembalasan Kopassus terhadap terbunuhnya rekan mereka di medan tugas di Mulia Puncak Jaya.
  3. Mengingat cara kerja TNI/Kopassus dan Polri seperti ini, maka kami serukan kepada seluruh masyarakat bangsa Papua di manapun Anda berada di dalam negeri agar BILAMANA TERJADI KASUS PEMBUNUHAN ANGGAOTA TNI/ POLIRI DI SELURUH TANAH PAPUA, dilakukan oleh Gerilyawan Papua Merdeka, maka silahkan dengan pandai memperhatikan hal-hal berikut:
  • TIDAK BOLEH KELUAR DARI RUMAH DAN MENGHADIRI ACARA-ACARA, mengendarai kendaran dalam jarak jauh atau melakukan kegiatan-kegiatan yang beresiko orang lain dapat mengambil kesempatan dalam kesempitan. Misalnya rencana menghadiri pertandingan tinju, pertandingan sepak bola, mengunjungi Mall atau Pameran perlu DIHENTIKAN atau DIHINDARI karena TNI/Polri pasti akan menggunakan peluang apapun yang ada dan membuat cerita sendiri untuk membunuh orang Papua.Ingat bahwa semua media yang ada di Indonesia, baik televisi, koran, radio, media online, semuanya milik NKRI, oleh karena itu, walaupun mereka seolah-olah membela HAM dan demokrasi, pada titik tertentu mereka pasti tidak akan menyiarkan berita yang secara langsung berpengaruh terhadap bubarnya NKRI.
  • Tidak boleh jalan pada malam hari seorang diri
  • Tidak boleh mabuk-mabukan dan bermalam di hotel-hotel, karena pemilik hotel dan pelayan di hotel bukan orang Indonesia, tetapi kebanyakan ialah para intel dan Kopassus NKRI

Demikian pernyataan ini kami sampaikan untuk dipahami dan dilaksanakan demi keselamatan bangsa Papua di tanah leluhurnya.

 

Dikeluarkan di : Markas Pusat Pertahanan

Pada Tanggal: 23 Juli 2013

an. Panglima Tertinggi Komando Revolusi,

 

 

Amunggut Tabi, Lt. Gen. TRWP

BRN: A. 018676

Enhanced by Zemanta

AMP : Indonesia Harus Bertanggung Jawab Atas Peristiwa Di Nabire

Korban Kebiadaban Indonesia  Terhadap Orang Asli Papua (amp)
Korban Kebiadaban Indonesia
Terhadap Orang Asli Papua (amp)

Yogyakarta – Menanggapi tragedi tinju di Nabire yang menewaskan Puluhan Rakyat Asli Papua, Aliansi Mahasiswa Papua [ AMP ] Komite Kota Yogyakarta mengeluarkan pernyataan bahwa

” Indonesia Harus Bertanggung Jawab Atas Peristiwa Yang Telah Merenggut Puluhan Nyawa Rakyat Papua Di Nabire “.

Dalam pernyataan AMP Jogja yang dimuat di www.ampjogja.blogspot.com, menyebutkan bahwa tragedi Tinju Nabire yang mengakibatkan Puluhan nyawa orang asli Papua melayang dan puluhan lainnya kritis ini, penuh dengan rekayasa, dimana dari keterangan korban selamat sendiri menyebutkan bahwa

” Ketika keributan terjadi, kami yang ada didalam gedung berlari menuju pintu keluar, namun pintu ditutup oleh aparat yang berjaga dan ada seseorang yang melemparkan bom asap kedalam gedung, seketika itu dan beberapa saat kemudian tubuh kami kejang – kejang dan kami baru sadar ketika kami berada di rumah sakit, kami yakin kalau kami semua terkena Strom (sengatan listrik) “.

Hal serupa juga disampaikan oleh Dokter yang memeriksa para korban

” Saya sangat yakin, kalau korban meninggal dan kritis ini bukan karena terinjak – injak ataupun dipukuli, saya yakin mereka semua tersengat listrik dengan tegangan yang tinggi, hal ini bisa dibuktikan lewat ciri – ciri korban meninggal yang tubuhnya gosong “.

Maka untuk menanggapi kejadian itu, maka Aliansi Mahasiswa Papua [ AMP ] mengeluarkan pernyataan bahwa :

 ” MENGUTUK KERAS TIDAKAN GENOSIDA YANG SEDANG DILANCARKAN OLEH INDONESIA DI SELURUH TANAH PAPUA, DAN MENYATAKAN INDONESIA HARUS BERTANGGUNG JAWAB ATAS PERISTIWA DI GOR NABIRE YANG TELAH MENELAN PULUHAN NYAWA ORANG ASLI PAPUA ” .

 

Baku Tembak di Puncak Jaya, Dua Sipil Bersenjata Tewas

Puncak Jaya icecap 1936, see also 1972.
Puncak Jaya icecap 1936, see also 1972. (Photo credit: Wikipedia)

Jayapura, 19/7 (Jubi) – Dua orang anggota sipil bersenjata dikabarkan tewas tertembak dalam aksi baku tembak dengan aparat TNI di Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Papua, Jumat sore (19/7) sekitar pukul 17:00 WIT. Tidak hanya itu, sepucuk senjata jenis revolver berhasil disita aparat.

Dari data yang berhasil dihimpun tabloidjubi.com diketahui kontak senjata berawal ketika belasan kelompok sipil bersenjata masuk kota dan menyamar sebagai masyarakat, lalu berupaya menyerang pos TNI yang dijaga anggota Batalyon Infantri 751 Raider. Kontak senjata beberapa menit pun tak terelakkan. Kejadian itu menewaskan dua orang dari kelompok penyerang sementara yang lainnya kabur ke hutan.

Pangdam XVII Cenderawasih Christian Zebua yang dikonfirmasi wartawan via telepon selulernya membenarkan adanya dua kelompok sipil bersenjata yang berhasil dilumpuhkan anggota TNI yang bertugas di sana.

“Iya benar ada dua kelompok GPK berhasil dilumpuhkan prajurit kami yang bertugas di sana. Bahkan satu senjata mereka berhasil kami sita. Mereka mencoba menyerang pos TNI yang ada di lokasi kejadian. Parajurit pun melakukan perlawanan dan dua dari mereka akhirnya dilumpuhkan,”

kata Christian Zebua, Jumat malam.

Menurutnya, sejak kelompok sipil bersenjata itu masuk kota, aparat TNI sudah mengetahui kehadiran mereka. Hanya saja anggota TNI tidak ingin bertindak gegabah dan lebih mengantisipasi segala kemungkinan.

“Namun tiba-tiba mereka mencoba menembak prajurit saya. Jelas, anak prajurit melakukan tembakan balasan. Prajurit saya sudah melakukan tugasnya. Bahkan tadi bupati menghubungi saya dan mengucapkan terima kasih, karena anggota di sana berhasil melumpuhkan dan mengusir kelompok itu,” ujarnya. (Jubi/Arjuna)

Sumber: TabloidJubi.com, Arjuna Pademme | July 20, 2013

Enhanced by Zemanta

Up ↑

Wantok Coffee

Melanesia Single Origin Coffee

MAMA Minimart

MAMA Stap, na Yumi Stap!

PT Kimarek Aruwam Agorik

Just another WordPress.com site

Wantok Coffee News

Melanesia Foods and Beverages News

Perempuan Papua

Melahirkan, Merawat dan Menyambut

UUDS ULMWP

for a Free and Independent West Papua

UUDS ULMWP 2020

Memagari untuk Membebaskan Tanah dan Bangsa Papua!

Melanesia Spirit & Nature News

Promoting the Melanesian Way Conservation

Kotokay

The Roof of the Melanesian Elders

Eight Plus One Ministry

To Spread the Gospel, from Melanesia to Indonesia!

Koteka

This is My Origin and My Destiny