Massa Aksi AMP Saat Melakukan Demo di Yogyakarta (Doc:AMP)
Yogyakarta – Dalam rangka peringatan 44 tahun proses pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) yang tepat jatuh pada tanggal 14 Juli – 02 Agustus 2013 mendatang, maka Aliansi Mahasiswa Papua [AMP] berencana menggelar aksi Protes berupa Demonstrasi di sejumlah daerah di Pulau Jawa, diantaranya : Surabaya, Yogyakarta, Bandung, Bogor, dan Jakarta.
Informasi akan diadakannya aksi ini disampakan oleh Surya, selaku koordinator pelaksanaan aksi di Yogyakarta kepada www.papuapost.com ketika ditanyai via televon. Surya menegaskan bahwa “ Aksi demonstrasi ini akan dilakukan oleh AMP serentak dibeberapa kota di daerah Jawa guna memprotes pelaksanaan PEPERA pada tanggal 14 Juli – 02 Agustus 1969, karena dinilai Proses pelaksanaan PEPERA di Papua itu cacat hukum dan tidaka sesuai dengan Ketentuan Internasional dan Perjanjian New York ( New York Agreement ) pada 15 Agustus 1962”.
“Kami akan tetap dan terus akan berjuang untuk menyuarakan aspirasi rakyat West Papua yang telah dipaksa oleh Indonesia untuk bergabung bersama Indonesia dan kami tidak akan pernah berhenti berjuang selama Indonesia masih terus menerus menjajah bangsa Papua. Dalam aksi yang akan kami gelar serentak pada tanggal 15 Juli ini, kami akan membawakan Thema aksi “PEPERA 1969 Tidak Demokratis!!! Hak Menentukan Nasib Solusi Demokratis Bagi Rakyat Papua Barat”.
“Dan untuk itu, kami seruhkan kepada seluruh elemen Rakyat West Papua yang berdomisili di daerah Jawa, khususnya wilayah Yogyakarta, untuk dapat terlibat dalam aksi demonstrasi yang akan dilakukan pada hari, Senin 15 Juli 2013. khusus di Yogyakarta, aksi akan di pusatkan di Bundaran UGM Yogyakarta, untuk seruan selengkapnya dapat dilihat di www.ampjogja.blogspot.com.” Tegas Surya”. [rk]
MULIA [PAPOS] – Pembangunan di Papua pada umumnya dan Kabupaten Puncak Jaya khususnya belum berjalan maksimal akibat masalah keamanan yang hingga kini belum tuntas. Oleh karena itu, pemerintah seluruh pihak baik TNI/Polri dan kelompok sipil Papua yang masih berbeda pendapat dengan pemerintah untuk menghindari konflik bersenjata. Karena tidak ada konflik yang membawa kebaikan.
Demikian ditegaskan Gubernur Provinsi Papua, Lukas Enembe,S.IP,MH dihadapan ribuan masyarakat Kabupaten Puncak Jaya pada Ibadah Syukuran Peresmian 26 Gereja Se-Kabupaten Puncak Jaya, di lapangan Gereja GIDI, Mulia, kemarin sore.
“Kita diajarkan untuk saling mengasihi, oleh karena itu kasihilah sesama. Karena nenek moyang kita bahkan Tuhan juga telah mengajarkan kita untuk hidup saling mengasihi. Kita diajarkan jangan membunuh, maka semua orang di daerah ini harus segera hentikan tindakan kekerasan. Stop gunakan kekerasan. TNI/Polri juga manusia, kita minta saudara-saudara yang diluar [beda pandangan] jangan menciptakan konflik,”ajak Gubernur.
Orang nomor satu di Papua ini juga menegaskan bahwa Pemerintah, bersama TNI/Polri membuka pintu bagi semua kelompok yang berpeda pandangan untuk duduk bersama membangun Kabupaten Puncak jaya khususnya dan Papua umumnya. “Perbedaan itu bisa diselesaikan dengan duduk bersama,”ujar Gubernur.
Saham Freeport
Pada kesempatan tersebut, Gubernur mengatakan 10,4 persen saham milik PT Freeport Indonesia telah disepakati menjadi milik Pemerintah Provinsi Papua. Untuk mewujudkan kepemilikan saham tersebut, maka Pemprov dalam waktu dekat bakal menggandeng kerjasama dengan pihak perbankan untuik membeli saham perusahaan raksasa asal Amerika itu.
“10,4 persen saham PT Freeport telah disetujui menjadi milik Pemerintah Provinsi [Pemprov] Papua. Dan untuk membeli saham itu, kita akan kerjasama dengan bank,”ungkap Gubernur.
Dikemukakan Gubernur, dengan kepemilikan saham tersebut maka akan berdampak positif bagi pembangunan di Papua. “ Itu dananya trilliunan, jadi kalau sudah terealisasi, maka akan banyak uang yang kita miliki untuk membangun masyarakat kita. Jadi saham 10,4 persen Freeport sudah disetujui. Hanya Lukas orang Puncak Jaya yang bikin, gubernur-gubernur yang sebelumnya tidak bisa,”ujarnya disambut tepuk tangan masyarakat Puncak Jaya.
Selain itu, lanjut Gubernur Enembe, Pemprov Papua,DPRP, MRP juga bekerja keras meminta hak-hak rakyat Papua di PT Freeport untuk dikembalikan, seperti pajak Rp8 trilliun yang dibayar Freeport ke Provinsi DKI Jakarta. “Kami juga sedang usahakan untuk meminta kembali pajak Rp8 trilliun yang masuk ke Provinsi DKI Jakarta. Pajak tersebut merupakan konsekuensi PT Freeport akibat kantor pusatnya berada di Jakarta,”jelas Gubernur.
Berikutnya adalah meminta PT Freeport untuk merubah pola rekrutmen tenaga kerjanya dengan presentase 60 persen untuk tenaga kerja asli Papua. “Kita juga mendesak agar tenaga kerja Freeport, presentasenya harus 60 persen putra asli Papua. Jadi yang sebutkan ini adalah salah satu item dari 20 item yang kita ajukan dalam Otsus Plus. “Selain Freeport, kita meminta Pemerintah Pusat memberikan seluruh kewenangan pengelolaan kehutanan, perikanan, dan lainnya,” tandas Gubernur.[mar]
Jum’at, 12 Juli 2013 00, Ditulis oleh Mansar/Papos
Aktivis dari Solidaritas Papua saat melakukan aksi lilin kemanusiaan di kawasan Bundaran Hotel Indonesia. Foto: http://www.merdeka.com
Jakarta — Solidaritas internasional masyarakatcinta kemanusiaan dan perduli Papua akan menggelar aksi Lilin Kemanusiaan (LinK) Papua, 14 Juli 2013 mendatang. Aksi LinK Papuaakan digelar di Indonesia, Philipina, Austalia dan Amerika.
Anggota National Papua Solidarity (Napas), Eli Ramos Petegemengatakan, aksi di Indonesia akan digelar di Jakarta, Salatiga, Jombang, Semarang. Surabaya, Bandung, Bogor, dan Bali. Sementara di Papua akan digelar di Jayapura, Sorong. Di Jakarta, LinK Papua akan diselenggarakan di Bunderan Hotel Indonesia dimulai pukul 20.00 WIB.
“Lilin Kemanusiaan (LINK) Papua adalah aksi solidaritas masyarakat yang cinta kemanusiaan dan perduli Papua secara serentak di berbagai tempat, nasional dan internasional, untuk mengampanyekan penyelesaian berbagai kasus pelanggaran HAM di Papua. LinK Papua dilakukan karena negara mengabaikan kejahatan HAM yang terus terjadi di Papua,”
kata Napas dalam Rilis yang diterima majalahselangkah.com, Kamis, (11/07/13).
Kata dia, LinK Papua kali ini akan mengonsentrasikan kampanye terhadap penyelesaian kasus pelanggaran HAM Wasior-Wamena yang oleh Komisi Hak Azasi Manusia (KOMNAS HAM) sudah dinyatakan sebagai pelanggaran HAM berat dan berkasnya sudah diserahkan pada Kejaksaan Agung untuk ditindaklanjuti. Namun mandeg atau tidak jelas di tengah jalan.
“14 Juli 2013 dipilih karena pada tanggal dan bulan yang sama, 9 tahun yang lalu (2004), Komnas HAM telah merampungkan dan menyerahkan berkas Kasus Wasior-Wamena kepada Kejaksaan Agung,”
tulisnya.
Mengapa Wasior-Wamena?
Napas menjelaskan, berkas pelangaran HAM Wasior-Wamena adalah hasil penyelidikan tim ad hoc untuk penyelidikan pro justicia Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk peristiwa Wasior 2001 dan Wamena 2003 yang terjadi di Propinsi Papua. Tim tersebut, berdasarkan penyelidikan Komnas HAM, telah menemukan indikasi awal terjadinya pelanggaran HAM berat pada kedua kasus itu.
Namun, dijelaskannya, Kejaksaaan Agung mengembalikan berkas tersebut dengan alasan belum melengkapi dan memenuhi beberapa syarat formil dan materiil. Pada 29 Desember 2004, berkas tersebut dikembalikan lagi oleh Komnas HAM tanpa memperdulikan alasan dari Kejagung. Menurut Komnas HAM, wewenang Komnas HAM dalam melakukan penyelidikan sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.
“Karena Komnas HAM tetap pada pendiriannya, dan Kejagung juga tetap pada pendiriannya, akhirnya sampai hari ini berkas Kasus Wasior-Wamena seperti masuk kotak dan dilupakan. Mandeg tak jelas nasibnya. Kejadian ini telah memberikan impunitas kepada para pelaku dan menjauhkan keadilan bagi para korban.”
“Napas memandang perlu untuk kembali mengingatkan keseriusan dan tanggungjawab negara untuk penegakan HAM di negeri ini. Bila penegakan HAM di Papua tidak mengalami kemajuan, maka konflik dan kekerasan akan terus berulang. Penanganan serius kejahatan kemanusiaan di Papua dapat membuka jalan untuk mengawali dialog damai untuk mengakhiri konflik,”
tulis Napas pada Rilis itu.
Pada aksi itu, Solidaritas akan mengkampanyekan, (1) penuntasan kasus pelanggaran HAM Wasior-Wamena dengan bersandar pada prinsip keadilan bagi korban. (2) Mengutuk kerja Komnas HAM dan Kejagung dalam menangangi kasus pelanggaran HAM Wasior-Wamena, karena pendiaman atas kasus ini akan semakin memperkuat jaring impunitas dan menambah beban sosial korban. (3) Penanganan kejahatan kemanusiaan di Papua harus ditindaklanjuti secara nyata dan serius dengan membentuk Pengadilan HAM, sebagai langkah awal membangun komunikasi konstruktif dengan Papua seperti yang dikatakan oleh Presiden Soesilo Bambang Yudoyono.
Napas mengharapkan untuk menyebarluaskan ajakan dukungan ini pada semua teman-teman yang perduli kemanusiaan; menyelenggarakan LinK Papua untuk Wasior-Wamena di berbagai tempat, mendokumentasikan dan menyebarluaskan dokumentasi tersebut untuk perluasan dukungan dan tekanan politik; dan Hadir pada LinK Papua di tempat masing-masing, membawa lilin solidaritas dan tuntutan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM di Papua.
Solidaritas juga merekomendasikan pihak-pihak yang dapat membantu menyukseskan acara ini pada pihak penyelenggara. Juga bagi yang belum/tidak bisa hadir di lapangan, dapat menyatakan dukungan dan solidaritasnya melalui berbagai jejaring sosial, melalui foto-foto tuntutan dan bentuk-bentuk pernyataan sikap lainnya. Kampanye online, change.org.
Apa Latar Belakang Kasus Ini?
Kasus pelanggaran HAM di Wasior berawal dari konflik antara masyarakat yang menuntut ganti rugi atas hak ulayat yang dirampas oleh perusahaan pemegang Hak Pengusahaan Hutan. Dalam aksi masyarakat pada akhir bulan Maret 2001 tiba-tiba saja “kelompok tidak dikenal bersenjata” menembak mati 3 orang karyawan PT. DMP. Paska penembakan, Polda Papua dengan dukungan Kodam XVII Trikora melakukanOperasi Tuntas Matoa.
Operasi ini telah menyebabkan korban dikalangan masyarakat sipil. Berdasarkan laporan Komnas HAM telah terjadi indikasi kejahatan HAM dalam bentuk: 1. Pembunuhan (4 kasus); 2. Penyiksaan (39 kasus) termasuk yang menimbulkan kematian (dead in custody); 3. Pemerkosaan (1 kasus); dan 5. Penghilangan secara paksa (5 kasus); 6. Berdasarkan investigasi PBHI, terjadi pengungsian secara paksa, yang menimbulkan kematian dan penyakit; serta 7. Kehilangan dan pengrusakan harta milik.
Kasus indikasi kejahatan HAM di Wamena terkait dengan respon aparat militer atas kasus massa tak dikenal yang membobol gudang senjata Markas Kodim 1702/Wamena pada 4 April 2003. Pembobolan ini telah menewaskankan dua anggota Kodim dan seorang luka berat. Kelompok penyerang diduga membawa lari sejumlah pujuk senjata dan amunisi. Dalam rangka pengejaran terhadap pelaku, aparat TNI-Polri melakukan penyisiran, penangkapan, penyiksaan dan pembunuhan atas masyarakat sipil, sehingga menciptakan ketakutan masyarakat Wamena.
Berberdasarkan laporan Komnas HAM telah terjadi indikasi kejahatan HAM dalam bentuk: 1. Pembunuhan (2 kasus); 2. Pengusiran penduduk secara paksa yang menimbulkan kematian dan penyakit (10 kasus); 3. Perampasan kemerdekaan fisik lain secara sewenang-wenang (13 kasus); 4. Penghilangan dan pengrusakan harta milik (58 kasus); 5. Penyiksaan (20 kasus); 6 penembakan (2 kasus); 9 orang menjadi Narapidana Politik (NAPOL).
Sudah sembilan tahun, berkas Komnas HAM tentang indikasi kejahatan kemanusiaan atas Kasus Wasior-Wamena yang dilakukan aparat negara tidak pernah mengalami kemajuan. Komitmen Presiden Soesilo Bambang Yudoyono untuk membangun komunikasi konstruktif untuk solusi damai Papua tidak akan mengalami kemajuan, bila rekomendasi Komnas HAM tentang kejahatan HAM tidak pernah ditindaklanjuti.(MS)
PORT MORESBY — Danny Kogoya, salah seorang komandan sayap militer Organisasi Papua Merdeka yang kini bersembunyi di Papua Niugini, mengajak para tokoh OPM berkumpul untuk melanjutkan perjuangan melepaskan diri dari Indonesia.
Kogoya yang menyusup ke Papua Niugini tahun lalu sekarang berada di tempat persembunyian yang dikenal sebagai Kamp Victoria.
Kamp itu berlokasi dekat dengan perbatasan Papua Niugini dan Papua Barat.
Dia mengajak agar semua tokoh gerakan Organisasi Papua Merdeka (OPM) berkumpul di sana untuk melanjutkan perjuangan kemerdekaan dari Indonesia.
“Saya ingin Jacob Prai di Swedia, John Ondawame di Australia. Semua orang pemimpin di luar negeri untuk kembali ke kamp ini, Kamp Victoria, untuk melanjutkan perjuangan kemerdekaan,”
katanya.
Kogoya, yang diamputasi saat ditahan tahun lalu, bersumpah akan terus melakukan perlawanan meski berada di dalam hutan.
Dia menyusup ke Papua Niugini setelah diancam akan ditangkap kembali kendati sudah dibebaskan.
“Kaki ini dipotong karena OPM, pribadi saya minta merdeka. Papua harus keluar (merdeka) dari Indonesia,”
kata Kogoya.
Kogoya mengklaim telah memerintahkan 7.000 pasukan untuk bersiaga dengan sekitar 200 pejuang aktif, tetapi jumlah itu tidak dapat diverifikasi.
Sementara jurnalis Radio Australia, Liam Cochrane, dalam laporannya menyebutkan, pasukan Kogoya yang berada di Kamp Victoria hanya memiliki senjata rakitan tanpa berisi peluru.
Perjanjian ekstradisi
Sementara itu, bulan lalu Papua Niugini dan Indonesia telah menandatangani perjanjian ekstradisi.
Perjanjian itu dapat digunakan untuk menargetkan mengekstradisi aktivis OPM Papua Barat yang kini berada di Papua Niugini.
Sementara Perdana Menteri Papua Niugini Peter O’Neill mengatakan, perjanjian ekstradisi akan digunakan untuk penjahat dan bukan aktivis politik, tetapi untuk mereka yang bisa dianggap mengganggu itu masih harus diuji.
“Kami berpendapat, kebijakan dan masalah Papua Barat merupakan bagian integral dari Indonesia. Kami telah secara konsisten mempertahankan itu,”
Biak – Buchtar Tabuni Ketua Parlemen Nasional West Papua (PNWP) berada di Kota pulau Biak untuk bersama KNPB Biak melakukan sosialisasi atau menyampaikan hasil keputusan MSG tentang West Papua dari kampung ke kampung.
Minggu ini ( tanggal 10-14 July 2013) Buchtar Tabuni dan KNPB Biak akan berada di pulau Numfor untuk melakukan pertemuan dengan rakyat pulau Numfor secara terbuka.
Buchtar Tabuni saat di Airport Biak untuk berangkat ke Numfor mengatakan agenda yang saya dan KNPB Biak akan sampaikan kepada rakyat pulau Numfor adalah seputar keputusan MSG tentang West Papua dan mengajak rakyat untuk menyambut kedatangan misi MSG ke West Papua dengan budaya Papua yang mana merupakan kebudayaan Melanesia. Dan juga akan menyampaikan kepada rakyat untuk menyambut rencana pembukaan Kantor Papua Merdeka di Belanda pada Agustus mendatang serta kunjungan-kunjungan tuan Benny Wenda ketua diplomasi international West Papua ke sejumlah negara baru-baru ini.
Yulianus Mandowen Koordinator KNPB pulau Numfor via hand phone pagi ini mengatakan rakyat pulau Numfor sangat respon untuk kedatangan Buchtar Tabuni ke Numfor. Kami sudah distribusikan undangan kepada rakyat dari kampung ke kampung untuk hadir pada acara ini. Saat ini kami sedang mobilisasi rakyat ke Airport Numfor untuk menyambut kedatangan Buchtar Tabuni dengan tari-tarian, (Ser)
Lani Jaya — Senin, 01 Juli 2013, Arlince Tabuni (12) tertembak di kampung Popume, Distrik Mukoni, Kabupaten Lani Jaya, pukul 17.30 waktu setempat. Arlince Tabuni lahir kembar dengan saudaranya Arlin Tabuni pada 17 Oktober 2001. Ia anak ketiga dari gembala Yuni Tabuni, dari gereja Baptis di Guneri I.
Aktivis HAM Papua, Matius Murib, kepada majalahselangkah.com, Selasa, (09/07/13) seperti keterangan saksi, Maik Murib (35) mengatakan,
“Sekitar pukul 14.00 waktu setempat di kota Tiom terdengar beberapa kali tembakan oleh aparat keamanan TNI/Polri. Untuk menghentikan aksi ribut masyarakat di Polsek Tiom sesudah penyelesaian perkara kriminal yang tidak selesai.”
“Saya sedang main-main di tempat jualan dengan ibu-ibu di pinggi jalan. Begini ada mobil yang ramai datang membawah sekitar 4 orang anggota TNI/kopassus, dengan peluru lengkap dengan siaga, seolah-olah akan tembak,”
kata Maik Morib.
Kata dia, saat itu para oknum TNI ini memanggil Regi Mom.
“Kami lari ketemu, lalu mereka tanya di Balingga ini ada gerombolan/OPM ada itu di mana? Lalu saya sampaikan bahwa saya yang tanda tangan untuk pemekaran Kabupaten Trikora, di Panglima itu saya. Dan, kami juga jaga bendera merah putih yang kamu kasih dan buku alkitab itu saja sampai saat ini.”
Kata Maik Morib,
“Lalu mereka katakan ‘baik’ lalu pergi/turun ke arah bawah”
Dikatakanya, beberapa waktu kemudian, pukul 17.30 waktu setempat di kampung Popume didengarnya bunyi tembakan.
“Kemudian kami dengar 3 kali tembakan peluru keluar dari arah bawah. Lalu kami kaget dan pikir ini pancing masalah lalu langsung menuju ke arah tembakan. Lalu kami pergi ke arah kebun dan melihat. Ternyata kami temukan korban tewas,”
katanya bersaksi.
“Lalu kami katakan, kita sudah dibunuh, ini ada korban, ini anak gembala, lalu kami bilang: ‘komandan hormat, permisi,’ kami membalik tubuh korban baru lihat begini, kami tahu bahwa ini anak gembala, lalu kami katakan mengapa tembak begini, anak kecil tahu apa,”
tutur Maik Morib seperti disampaikan kepada Matius Murib.
Lalu, jelasnya, mereka (TNI) suruh panggil dia punya bapak itu. Lalu, Maik Morib dan teman-temannya kembali periksa korban. “Kemudian kami lihat korban kena tembakan peluru di dada. Lalu kami mulai angkat korban dan bawah ke gereja di atas lalu. Kami pikir dan Gembala Eli Wenda katakan, ini pemerintah yang bikin jadi kita bawah saja ke kota Tiom saja. Lalu kami antar ke rumah sakit Tiom sekitar pukul 19.00 waktu setempat.”
Dibertakan, Juru Bicara Kodam XVII Cenderawasih, Jansen Simanjuntak mengatakan, pihaknya masih menyelidiki asal peluru yang bersarang di tubuh bocah tersebut. Sementara, Polda Papua mengklaim hasil otopsi tim medis yang dilakukan di RSUD Lanny Jaya tak menemukan adanya proyektil dalam tubuh Arlince.
Dikabarkan, Polisi bersama dengan TNI telah menurunkan tim investigasi gabungan, dibawah pimpinan Direktur Reskrim Umum Polda Papua, Bambang Priyambada.
Pater Jhon Djonga, aktivis Papua dan penerima Yap Thiam Hiem Award dan Matius Murib dan Patricio dikabarkan telah tiba di Kabupaten Lani Jaya untuk melakukan investigasi atas kematian Arlince Tabuni diduga ditembak oleh anggota Kopassus.
Atas insiden ini, mahasiswa menuntut Komnas HAM Papua untuk melakukan investigasi atas meninggalnya Arlince Tabuni. Mahasiswa juga menuntut kepada TNI/Polri bertanggung jawab atas penembakan ini.
“Kami minta Komnas HAM mengusut kasus ini seadil-adilnya, dan kami meminta advokasi hukum kepada semua pihak agar hal-hal seperti begini tidak terulang lagi. Semua penembakan di Papua tidak pernah diungkap pelakunya. Ada apa ini,” kata mahasiswa pada orasi kemarin, Selasa, (09/07/13). (MS)
Selpius Bobi, salah tahanan politik Papua (Foto: Ist)
Papua Barat semakin terkenal di Manca Negara bahkan tercatat dalam dokumen Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) karena adanya “Konspirasi Kepentingan” dari berbagai pihak. Konspirasi Kepentingan, baik skala Internasional, nasional dan lokal makin tumbuh subur di tanah Papua. Berbagai Konspirasi Kepentingan dari skala terbesar sampai terkecil dapat terjadi karena ada daya tarik khusus yang dimiliki di tanah Papua Barat.
Daya tarik itu terbagi ke dalam tiga kategori, yaitu. Pertama, tanah air Papua Barat yang alamnya subur dan indah. Tanah Papua memiliki panaroma alam yang indah menawan. Memiliki dataran lembah dan bukit membentang hijau, deretan gunung menjulang tinggi nan hijau, pantai pasir dihiasi nyiur pantai melambai lambai dihempas angin, lautan biru membentang dan ombak memecah di bibir pantai. Tanah Papua juga memiliki banyak marga satwa khusus, diantaranya burung Cenderawasih (bird paradise) serta burung mabruk (bird victoria).
Orang Papua terpesona dengan keindahan alam Papua. Banyak lagu diciptakan untuk melukiskan keindahan alam Papua. Seperti syair lagu berikut ini: “Tanah Papua bagai Surga yang jatuh ke bumi”. Keindahan alam Papua Barat yang asri itu menjadi daya tarik tersendiri bagi berbagai orang dari luar Papua datang dan pergi serta menetap di tanah Papua.
Kedua, menyimpan sumber daya alam yang tiada bandingnya dengan pulau pulau dan benua-benua lain di dunia. Tanah Papua terkenal karena kekayaan alamnya, diantaranya adalah kandungan emas dan tembaga, serta minyak bumi. Bergunung-gunung emas dan tembaga tersimpan dalam ibu bumi Papua. Dan masih banyak sumber daya alam lainnya diam membisu dalam tanah air Papua Barat.
Sumber Daya Alam Papua Barat itu menjadi daya tarik bagi berbagai pihak dari luar Tanah Papua berdatangan dengan tujuan mengambil kekayaan alam dengan cara legal dan illegal.
Ketiga, dihuni oleh sekitar 273 suku yang memiliki kebudayaan yang khas dan unik. Suku suku bangsa Papua Barat tersebar dalam tujuh wilayah adat. Pembagian tujuh wilayah adat itu dibagi atas pertimbangan kesamaan karakteristik suku-suku pribumi Papua Barat. Pembagian itu dilakukan pada jaman kekuasaan pemerintahan Belanda, dengan tujuan jangka panjang yaitu pemetaan wilayah adminitrasi pemerintahan dan rencana pengembangan pembangunan, yang berorientasi sesuai dengan karakteristik suku suku di tujuh wilayah adat.
Tujuh wilayah adat memiliki kebudayaan yang amat khas dan unik. Di antara suku-suku, ada tradisi yang hampir serupa tetapi tak sama. Kekhasan budaya suku suku di Tanah Papua yang unik itu memberi ketertarikan bagi para pengunjung, baik lokal, nasional dan internasional.
Dari tiga kategori ketertarikan di Tanah Papua, daya tarik yang paling utama dan terutama adalah daya tarik kategori kedua yaitu “ketertarikan pada kekayaan alam Papua”. Tanah Papua dilirik oleh berbagai negara, khususnya Belanda, Amerika, Inggris, dan Jepang serta Indonesia.
Bangsa Papua Barat menjadi korban konspirasi kepentingan dari pangkuan ke pangkuan. Dari Pangkuan Belanda ke Pangkuan United Nation Temporary Executive Autority (UNTEA), dan dari Pangkuan UNTEA ke Pangkuan NKRI. Sejarah mencatat bahwa Papua Barat menjadi Zona Konspirasi berbagai Kepentingan.
Untuk menguasai tanah air dan merampas kekayaan alam Papua yang terkandung di dalamnya, timbul berbagai persaingan konspirasi kepentingan ekonomi dan politik semata. Perebutan Tanah Papua oleh pihak pihak asing dan Indonesia dengan rakyat bangsa Papua telah memakan korban materi, waktu, tenaga dan bahkan korban manusia yang tidak sedikit.
Tanah Papua terkenal di manca negara bukan saja karena PT Freeport di Timika menjadi dapur tambang tembaga dan emas urutan ketiga di dunia, tetapi juga Papua Barat terkenal di dunia karena menjadi Dapur Konflik. Sejak kedaulatan bangsa Papua dianeksasi ke dalam NKRI (1 Mei 1963) sampai detik ini Papua Barat terus membara dengan berbagai konflik.
Konflik yang berkepanjangan ini terjadi akibat dari berbagai konspirasi kepetingan itu. Untuk mencapai kepentingan ekonomi dan politik, Negara Indonesia dan Amerika Serikat bersekongkol untuk merebut Tanah Papua Barat dari pangkuan Belanda ke pangkuan NKRI. Kepentingan Amerika Serikat berfokus pada penguasaan ekonomi dan keamanan kawasan. Sedangkan kepentingan Indonesia adalah berfokus pada kekuasaan politik (perluasan wilayah), artinya ketertarikan pada tanah air Papua Barat dan sumber daya alamnya (kepentingan ekonomi).
Kepentingan Amerika Serikat terpenuhi ketika tanda tangan MoU tentang Operasi Tambang Freeport di Timika antara RI dan AS pada tahun 1967. Dengan adanya tanda tangan perjanjian ini, maka langkah ini memuluskan klaim atas Papua Barat oleh RI melalui refrendum yang tidak bebas dan tidak sesuai dengan hukum Internasional (cacat secara moral dan hukum) yang digelar pada tahun 1969.
Tanda tangan MoU antara AS dan RI untuk pembukaan tambang Freeport di Timika – Papua Barat sudah terbukti bahwa motivasi awal Amerika Serikat membantu Negara Indonesia menganeksasi bangsa Papua ke dalam NKRI adalah kepentingan ekonomi.
Ada pula kepentingan lain yaitu mengamankan kepentingan Amerika Serikat di kawasan Asia dan Pasifik dari pengaruh Negara Komunis (Rusia). Intervensi Amerika Serikat atas sengketa antara Indonesia dan Belanda terjadi karena adanya upaya RI untuk memanfaatkan perang dingin antara Rusia dan Amerika Serikat. RI memulai kerja sama dengan Rusia, khususnya dalam bidang pertahanan keamanan dengan membeli peralatan perang dari Rusia untuk menghadapi Belanda merebut tanah Papua Barat.
Strategi politik RI memang berhasil. Amerika Serikat tidak mau membiarkan musuhnya (Rusia) menguasai kawasan Asia dan Pasifik. Amerika Serikat mengintervensi sengketa Papua Barat antara RI dan Belanda. Intervensi AS dilakukan dengan tujuan RI memutuskan hubungan kerja sama dengan Rusia karena AS ambil alih secara politik untuk menyelesaikan sengketa atas Papua Barat. Dengan jalan itu, AS mempertahankan kawasan Asia dan Pasifik terbebas dari pengaruh komunis (Rusia) dan dengan itu dapat menyelamatkan kepentingan ekonomi serta keamanan AS.
Strategi Politik yang digunakan AS adalah bersekongkol dengan RI. Kemudian AS menekan Ratu Belanda melalui misi utusan presiden J. F. Kennedy dan menunjuk mantan Duta Besar AS untuk PBB (Bunker) untuk mempersiapkan sebuah proposal sebagai Road Map (peta jalan) bagi penyelesaian sengketa antara Belanda dan RI soal Papua Barat. Dalam waktu yang bersamaan, Amerika Serikat juga mempengaruhi PBB untuk mengintervensi sengketa itu.
Belanda sebelumnya mengharapkan dukungan dari Australia, Inggris dan khusus Amerika Serikat untuk mempertahankan Papua di bawah kekuasaan Belanda, ternyata Amerika Serikat melakukan manufer politik yang tidak pernah dibayangkan oleh Belanda. Inggris dan Australia pun tidak ada reaksi.
Akhir dari babak sengketa antara RI dan Belanda itu, menggelar pertemuan yang dimediasi oleh PBB atas skenario Amerika Serikat. Dalam pertemuan itu, AS meloloskan proposal yang disiapkan oleh Bunker dan diterima sebagai Road Map bagi penyelesaian sengketa atas Papua Barat. Proposal itu ditingkatkan menjadi suatu perjanjian antara RI dan Belanda. Dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak (Belanda – RI) yang disaksikan oleh PBB, tanpa melibatkan wakil rakyat bangsa Papua. Kemudian peristiwa itu dikenal dengan sebutan New York Agreement 15 Agustus 1962. Dengan adanya perjanjian itu, maka Belanda tidak memiliki kekuasaan untuk mempertahankan Papua Barat dan dengan demikian tidak akan dapat menjawab janji Belanda untuk Papua berdaulat penuh.
Belanda menyerahkan kekuasaan adminitrasi pemerintahan kepada badan PBB (UNTEA) dan pada 01 Mei 1963, UNTEA menyerahkan kekuasaan adminitrasi pemerintahan Papua ke RI untuk mempersiapkan Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) bagi orang Papua untuk menentukan masa depan hidup dan bangsanya. Namun, Penentuan Pendapat Rakyat Papua dengan sistem satu orang satu suara (one man one voice) diubah oleh RI dengan sistem perwakilan. Untuk itu dibentuklah sebuah badan yang diberi nama Dewan Musyawarah PEPERA.
Hanya 1026 orang Papua yang dipilih RI untuk menentukan nasib bangsa Papua mewakili 800.000 lebih orang Papua. Sebelumnya, para wakil orang Papua dibawa ke Jawa. Di sana mereka tinggal di hotel hotel berbintang dan RI mempersiapkan Wanita Seks Komersial (WSK). Para wakil orang Papua itu terbuai dengan kenikmatan sesaat dan pada saat pulang, mereka diberi sejumlah uang dan peralatan, seperti radio.
Setelah kembali, mereka ditampung di kamp khusus untuk mendoktrin dan memaksa mereka untuk menyatakan Papua bergabung ke dalam NKRI. Pada puncaknya, di bawah pemaksaan teror dan intimidasi, para wakil orang Papua yang berjumlah 1026 diberi kesempatan untuk menyatakan pilihannya.
Dari 1026 orang Papua, satu orang tidak sempat hadir karena sakit, sementara satu orang di Fak Fak menyatakan menolak NKRI dan memilih Papua merdeka penuh. Pemerintah Indonesia kecolongan dengan kejadian itu, maka para pemilih selanjutnya diintimidasi dan didoktrin secara keras dan dengan pengawasan ketat oleh militer, 1024 orang Papua sisanya memilih menyatakan Papua menjadi bagian dari teritorial Indonesia.
Kemenangan NKRI dalam PEPERA itu bukan kemenangan atas penegakan supremasi hukum, demokrasi, keadilan, kebenaran, kejujuran, hak asasi manusia dan kedamaian; tetapi kemenangan atas kekerasan (cacat moral) dan sewenang-wenang/rekayasa (cacat hukum/illegal).
Kegagalan Indonesia dalam melaksanakan Perjanjian New York, dilaporkan oleh wakil khusus PBB, Ortisan dalam sidang umum PBB. Walaupun sekitar 15 Negara anggota PBB menolak dan keluar dari ruang sidang, namun hasil PEPERA itu, PBB mencatat bahwa perjanjian New York 15 Agustus 1962 telah selesai dilaksanakan.
Dalam proses aneksasi Papua ke dalam NKRI, terbukti bahwa Amerika Serikat memainkan peranan yang luar biasa. Tanpa adanya bantuan AS, RI pasti mengalami hambatan melawan Belanda yang memiki peralatan perang modern. Namun, kepentingan ekonomi dan keamanan di kawasan Asia – Pasifik diutamakan dan menjadi paling penting bagi Amerika Serikat. Dua kepentingan inilah yang ditegakkan dan diwujudkan, sedangkan nilai nilai luhur, seperti menegakkan supremasi hukum Internasional, demokrasi, Hak Asasi Manusia, keadilan, kebenaran, kejujuran dan kedamaian diabaikan dan dikalahkan untuk mencapai kepentingan AS dan RI.
Itulah yang disebut Konspirasi Kepentingan Internasional atas aneksasi Bangsa Papua ke dalam NKRI secara sepihak melalui invasi politik dan militer. Untuk mengamankan kedua kepentingan Amerika Serikat itu, maka hak asasi politik Bangsa Papua (kemerdekaan Papua Barat) dikorbankan dan secara sepihak bangsa Papua digadaikan kepada Negara Indonesia.
Setelah bangsa Papua Barat dipaksakan bergabung dengan NKRI, konspirasi kepentingan Internasional semakin kokoh di Tanah Papua. Konspirasi itu diwujudkan dalam kerja sama bilateral dan multi-lateral. Kerja sama dalam bidang pertambangan dan perdagangan menjadi benteng pertahanan Papua Barat dalam bingkai NKRI.
Misalnya, PT Freeport di Timika – Papua Barat adalah perusaan tambang emas dan tembaga terbesar urutan ke tiga di dunia. Pemilik PT Freeport adalah J. B Mofet, pengusaha terbesar di Amerika Serikat. Puluhan negara-negara telah menanam saham di perusahaan raksasa ini. PT Freeport di Timika memberi penghasilan terbesar bagi gedung putih di Amerika Serikat dan sisanya terbagi-bagi di negara-negara pemilik saham di PT Freeport Timika. Perusahaan tambang lainnya adalah tambang minyak di Bintuni dan di Sorong (LNG Tangguh). Dua tambang terbesar ini dikelolah oleh Inggris atas kerja sama RI. Ada pula negara-negara lain menanam saham di dua perusaan tambang minyak ini. Selain tambang tambang ini, masih banyak perusahaan berskala sedang dan kecil berinventasi di Papua Barat.
Papua Barat menjadi dapur dunia. Kerja sama Inventasi dibidang tambang, perdagangan serta energi menjadi posisi tawar Indonesia untuk mempertahankan Papua Barat dalam bingkai NKRI.
Kampanye dan lobi-lobi agar Papua Barat berdaulat penuh, terhalang karena negara-negara di dunia lebih memilih mementingkan kerja sama bilateral dan multi-lateral dalam berbagai bidang dengan Negara Indonesia. Khususnya untuk di Tanah Papua menjadi wilayah yang sangat menjanjikan bagi investasi tambang Internasional. Maka dampaknya bangsa Papua terus menjadi korban konspirasi kepentingan internasional.
Selain itu, Bangsa Papua Barat menjadi korban konspirasi Nasional Indonesia. Tujuan menganeksasi bangsa Papua Barat ke dalam NKRI, hanya karena tertarik pada tanah air dan kekayaan alam Papua. Demi mengambil Emas, Mas (orang Papua) dimarginalisasi, didiskriminasi, diminoritasi, dibunuh secara langsung maupun tidak langsung dan akibatnya sedang menuju kepunahan etnis.
Penerapan Undang-undang (UU) nomor 12 tahun 1969 tentang Otonomi Luas dan Real , yang selanjutnya diubah dalam UU nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua, dan kini sedang diubah ke dalam UU Otsus Plus atau UU Pemerintahan Papua adalah konspirasi kepentingan Nasional yang berdimensi multi nasional karena paket-paket politik Jakarta ini didukung oleh negara-negara di dunia. Bahkan ada pula negara di dunia yang menjadi donatur untuk mendukung paket paket politik Jakarta untuk diterapkan di tanah Papua Barat, walaupun bangsa Papua menolak semua paket politik ini.
Bangsa Papua Barat juga menjadi korban Konspirasi Kepentingan Lokal. Kategori konspirasi ini dibagi ke dalam dua yaitu dibuat oleh masyarakat migrant dan orang Papua tertentu. Masyarakat pendatang dari luar Papua yang bermukim di tanah Papua memainkan peran untuk bekerja sama dengan RI dan negara lain melalui berbagai bidang kehidupan. Selain itu, pusat-pusat kota dan perekonomian di Tanah Papua telah di kuasai oleh masyarakat migrant. Masyarakat setempat berjualan di pinggir jalan dan di dekat pinggir tokoh, serta di pinggir pasar yang dibangun Pemerintah.
Ada pula orang Asli Papua tertentu menjadi agent konspirasi kepentingan lokal yang berdimensi konspirasi kepentingan nasional dan internasional, hanya untuk memenuhi kenikmatan sesaat. Orang asli Papua tertentu yang menjadi agent konspirasi ini bermain di berbagai bidang kehidupan, antara lain ada yang menjadi perintis jalan untuk membuka investasi tambang, ada yang bertindak sebagai agent mata mata (BIN), mereka menyusup masuk dalam organisasi perlawanan (musuh dalam selimut), ada yang menyusup masuk dalam LSM dan PNS, ada yang masuk dalam tubuh Gereja, ada yang menyusup masuk dalam akademisi, ada pula yang mendirikan organisasi untuk mempertahankan Papua dalam bingkai NKRI (seperti Barisan Merah Putih).
Masih banyak peran konspirasi kepentingan berskala internasional, nasional dan lokal diterapkan secara rapi dan sistematis, yang bertujuan untuk mempertahankan penjajahan NKRI dan para sekutunya, guna memperpanjang penindasan terhadap rakyat bangsa Papua Barat.
Konspirasi kepentingan internasional, nasional dan lokal itu melahirkan berbagai konflik yang berkepanjangan yang tidak ada ujung pangkalnya. Aktor pertama yang melahirkan konflik berkepanjangan adalah Negara Indonesia, Belanda, Amerika Serikat dan PBB, yang secara sepihak tanpa melibatkan orang asli Papua menganeksasi bangsa Papua ke dalam NKRI.
Akibat dari aneksasi kemerdekaan bangsa Papua ke dalam NKRI itu, telah melahirkan dua masalah turunan yakni pelanggaran HAM dan ketidak-adilan dalam berbagai dimensi bidang pembangunan, akibat turunannya adalah menciptakan marginalisasi, diskriminasi, minoritasi dan pemusnahan etnis Papua.
Untuk menyelamatkan bangsa Papua dari darurat kemanusiaan terselubung yang sangat mengerikan, maka kami meminta para aktor (RI, AS, Belanda dan PBB) harus bertanggung jawab. Keempat aktor ini terlibat penuh dalam aneksasi Papua ke dalam NKRI, maka keempat aktor ini harus bertanggung jawab untuk mengakhiri penjajahan dari NKRI dan para sekutunya di Tanah Papua Barat.
Untuk itu, segera menggelar perundingan tanpa syarat antara bangsa Indonesia dan Bangsa Papua, yang dimediasi oleh PBB, Belanda, Amerika Serikat dan atau negara lain yang netral untuk membahas tuntas semua masalah Papua dan menemukan solusi alternatif yang bermartabat.
Selpius Bobii adalah Ketua Umum Front PEPERA PB, juga sebagai Tawanan Politik Papua Merdeka di Penjara Abepura, Jayapura, Papua Barat.
Jayapura — “Rakyat Papua harus bersatu, rapatkan dan terus merapatkan barisan perlawanan,” begitu kata Usman Yogobi, ketua umum Solidaritas Hukum HAM dan Demokrasi Rakyat Papua (SHDRP) saat menggelar jumpa pers di Prima Garden, Senin, (08/07/2013) di Abepura, Jayapura.
Kepada www.majalahselangkah.com ketua SHDRP ini menjelaskan beberapa poin terkait persoalan di Papua yang menjadi perhatian SHDRP.
Pertama, ia meminta rakyat Papua agar mendukung dalam doa, karena pada 10 – 11 Juli, kata Yusman, akan ada pemeriksaan terhadap NKRI oleh PBB atas pelanggaran HAM Papua dari Swiss.
Kedua, Yusman juga menghimbau untuk memberi dukungan doa dari segenap rakyat Papua agar Papua diterima menjadi anggota MSG, yang dalam prosesnya, utusan MSG akan melawat Indonesia dan West Papua.
Ia juga menginformasikan kepada rakyat Papua, bahwa dalam rencana, ada kapal yang akan masuk ke Papua dalam waktu dekat ini, atas undangan Negara Federal Republik Papua Barat. Mengenai hal ini, Yusman minta dukungan doa dari rakyat Papua.
Dalam kesempatan ini, Yusman, mewakili bangsa Papua mengatakan menolak dengan sikap tegas terhadap keberadaan Otonami Khusus Plus. Menurutnya, Otsus, Otsus Plus, semua lahir karena keinginan orang Papua untuk merdeka atas dasar sejarah. Maka, kata dia, itu semua bukan solusi.
Satu-satunya solusi, kata Yusman, adalah pelurusan sejarah bangsa Papua terkait kebebasan berpendapat pada penentuan nasib sendiri bangsa Papua yang dimanipulasi RI.
Berkaitan dengan Otsus Plus, ia mengatakan, walau pemimpin rakyat Papua di pemerintahan penjajah Indonesia menerima, itu hanya demi implementasi yang bersifat politis, yang berusaha memadamkan keinginan murni dan asli bangsa Papua untuk menentukan nasib bangsa Papua sendiri di atas tanah airnya.
Mengaku atas nama rakyat Papua, ia juga sesalkan tindakan gubernur Papua, Lukas Enembe, yang membakar 4.000 porposal. Menurutnya, itu bentuk pemerintah menyegel pintu perhatian terhadap rakyat asli Papua yang biasa tidak tersentuh pembangunan di segala bidang, karena dalam prakteknya pembangunan dimonopoli orang-orang yang tidak bertanggung jawab.
Terakhir, ia meminta Militer RI (TNI Polri) harus belajar terkait HAM dahulu. Setelahnya, baru ia sarankan mereka datang ke Papua, agar mampu memahami dan menghargai kebebasan berpendapat orang Papua.
Ia mengatakan, orang Papua bukan bangsa kelas dua yang kebebasan berpendapatnya selalu dapat dihadapkan pada sistem represif militer Indonesia , penahanan, pembunuhan, dan penjara seenaknya, tanpa ada hukum yang mampu menjerat pelaku. (MS)
Lagu Kebangsaan Papua: Hai Tanahku Papua, ciptaan Issac Samuel Kijne.
Sejak lahir, saya mulai perjalanan panjang ini: hidup. Hari, minggu, bulan dan tahun lewat, silih berganti. Aku kini telah menyelesaikan pendidikanku di bangku SMA.
Tahun 2001, saya masuk SD. SMP, kemudian SMA. Sekarang, saya telah telah menjadi calon mahasiswa. Telah banyak hal yang aku lakukan. Baik di sekolah, juga di luar; lingkungan masyarakat, gereja, dan dengan teman-teman main.
Ada satu kegiatan yang selalu selalu saya lakukan sebagai suatu kewajiban pada setiap hari Senin di sekolah, dari SD sampai SMA; upacara bendera, dimana bendera Merah Putih dikibarkan, dan menyanyikan Indonesia raya, lagu kebangsaan Indonesia.
Lagu tersebut telah aku hapal dari SD kelas 1. Ketika itu, pak guru paksa aku untuk menghapal lagu tersebut. Saya baru tahu setelah tamat SMA, bahwa ada lagu kebangsaanku yang lain. Dan saya baru sadar, bahwa Indonesia Raya bukan lagu kebangsaan saya. Lagu kebangsaan saya adalah HAI TANAHKU PAPUA.
Sekarang, saya menyesal. Menyesal, juga marah. Mengapa di SD saya tidak dikenalkan lagu kebangsaan saya, HAI TANAHKU PAPUA? Mengapa aku dipaksa menghafal Indonesia Raya, dan setiap Senin membuat upacara bendera di sekolah, bahkan dengan cara memaksa?
Saat ini, di radio, saya dengar lagu kebangsaanku: HAI TANAHKU PAPUA. Aku coba nyanyikan lagu itu. Namun nada suaraku berbeda dengan nada lagu kebangsaanku. Akh, tapi itu tidak apa. Setidaknya, aku kini tahu lagu kebangsaanku yang sesungguhnya.
Namun aku tetap malu pada teman-teman Papuaku yang telah menghafal lagu kebangsaan HAI TANAHKU PAPUA. Hanya sekedar mengingatkan, sobat Papua, apakah kau telah mengenal lagu kebangsaanmu, HAI TANAHKU PAPUA? Kalau anda mengenalnya, kau lebih beruntung dariku.
Bila belum, anda tidak terlambat, juga sama dengan saya. Mari kita mengenal identitas ke-Papua-an Kita. Kita Papua, bukan Indonesia. Salam Papua!
)* Penulis adalah calon mahasiswa Papua, tamat tahun 2013 dari SMA YPPK Adhi Luhur, Kolese Le Cocq d’Armandville Nabire – Papua.
Yemi Pakage (16) terbunuh misterius di Wagethe, Sabtu, 1 Juni 2013 lalu. Foto: Ist
Deiyai — Jumat, (27/06/13) lalu, warga Kabupaten Deiyai, Provinsi Papua secara serentak meminta Brigade Mobil (Bromob) meninggalkan Deiyai. Seketika, Brimob yang bertugas di PT Dewa, PT DMT, Kantor Keuangan setempat, dan Brimob di Polsek Deiyai meninggalkan Deiyai.
Mereka pergi ke Enarotali, Kabupaten Paniai menggunakan 3 truk. Mereka dikawal oleh 2 truk masyarakat, Danramil, dan Kapolsek dan Bupati Karateker serta sejumlah tokoh setempat. A. Mote kepada majalahselangkah.com mengatakan, Brimob hanya diantar sampai ke Enarotali.
“Kami tidak tahu, apakah dari Enarotali mereka dipulangkan ke markas mereka atau tidak? Bagi warga Deiyai, yang penting Brimob tidak perlu ada di Deiyai,”
tutur Mote.
Bagaimana Ceritanya?
Minggu ketiga bulan Juni lalu, kira-kira pukul 21.00 waktu setempat, Pontianus Madai pergi ke Magethe (Ibu Kota Kabupaten Deiyai) dari Yaba menggunakan motor. Ia sendirian menempuh kurang lebih 4 Kilo Meter. Malam itu, ia hendak membeli gula, susu dan kopi. Di kampungnya, Yaba, tidak ada yang menjual barang-barang itu.
Pontianus tiba di Wagethe dengan selamat dan membeli gula, susu dan kopi. Usai membeli, Pontianus kembali ke Yaba. Dalam perjalanan kembali, ia dihadang oleh 5 orang di depan Polsek Wagethe, kira-kira pukul 22.00 waktu setempat. Lima orang itu, 2 orang warga setempat dan 3 orang lainnya berpakaian Brimob.
Pontianus dipukul dan ia melarikan diri meninggalkan motor. Malam itu ia pergi ke rumah saudaranya di Wagethe. Malam itu ia merahasiakan peristiwa itu. Keesokan paginya, kaka perempuannya melihat luka tusukan di hidung dan luka pukulan di otak kecil. Saat itulah Pontianus menceritakan kejadian pada malam hari itu.
Melihat luka itu, kakaknya membawa Pontianus ke rumah sakit setempat (Puskesmas Wagethe). Sementara Pontianus dirawat, kakaknya menyampaikan hal itu kepada keluarganya di sana, termasuk para pemuda. Para Pemua tidak terima melihat saudaranya dipukul.
Mereka mulai bergerak memalang beberapa ruas jalan, mereka juga angkat parang, pisau dan batu. Jumlah orang yang datang semakin banyak. Suasana Wagethe semakin hangat. Mereka siap-siap menyerang Polsek setempat.
Situasi menjadi tegang. Polisi dan Brimob di Wagethe mulai dibantu oleh Brimob yang ada di Dogiyai dan Paniai. Beberapa Brimob yang bertugas di PT Dewa, PT DMT ikut membantu. Situasi semakin tegang. Brimob mengeluarkan beberapa kali tembakan peringatan. Tembakan peringatan semakin membuat warga marah. Situasi semakin tak terkendali.
Dalam situasi ini, Bupati Karateker Deiyai, Basilius Badii datang mendamaikan. Tetapi, warga meminta mereka diberikan kesempatan untuk baku pukul dengan Brimob. Warga menduga Brimob di sana kerap kali melakukan pemukulan tanpa sebab.
“Bukan kali ini saja. Mereka ini sudah banyak kasus,”
kata salah satu pemuda di Wagethe seperti dikutip A. Mote.
Warga juga menduga, pembunuhan misterius Yemi Pakage (16) pada Sabtu, 1 Juni 2013 sebelumnya ada campur tangan Brimob di sana.
“Pada saat itu, Yemi membawa pisau dan menjual pisau itu untuk menjual rokok. Sahabatnya membawa pisau ke arah lapangan terbang. Lalu, ia mengejarnya, dan ternyata ia sudah ada yang jaga. Lalu, sahabatnya bersama beberapa orang sempat memukul. Lalu, ia kembali ke rumah secara paksa. Dari rumah ia meninggal. Lalu, dari Wagethe mereka bawa ke Bomou, sekitar 1 Km dari Wahethe,”
kata Mote berkisah.
Warga masih terus tawar-menawar dengan Bupati Karateker Deiyai. Mereka mau Bupati memberikan waktu kepada mereka untuk baku pukul dengan Brimob. Bupati Karateker Deiyai berhasil membujuk warga untuk tenang. Semua warga diarahkan ke Polres untuk berbicara baik-baik.
“Mereka sering pukul warga. Juga, mereka berupaya menggunakan putra daerah untuk kami sendiri baku pukul. Jadi, kami mau Brimob tinggalkan Deiyai,”
pinta warga saat pertemuan itu. Warga terus menuntut Brimob tinggalkan Deiyai.
Pemerintah setempat tidak mempu meredam permintaan. Warga terus meminta Brimob harus meninggalkan Deiyai. Akhirnya, kesepakatan diambil. Mereka membuat pernyataan untuk ‘cabut’ Brimob dari Deiyai. Kesepakatan ditantangani wakil masyarakat, pihak kepolisian setempat dan pemerintah, dan Danramil. Mereka sepakat Brimob harus pergi dari Deiyai dan tidak menambah Brimob.
Usai penandatangan perjanjian, Brimob yang bertugas di sana pergi ke Enarotali, Kabupaten Paniai menggunakan 3 truk. Mereka dikawal oleh 2 truk masyarakat, Danramil, dan Kapolsek dan Bupati Karateker serta sejumlah tokoh setempat. (001/MS)
