Fragmentasi Lilit Penentuan Nasif Sendiri Papua Barat. Foto: Ist
New Zealand — Tawaran oleh Koalisi Nasional Papua Barat untuk Pembebasan atau West Papua National Coalition for Liberation (WPNCL), untuk bergabung dengan Melanesia Spearhead Group (MSG) pada Juni 2013 lalu melahirkan perdebatan antara para tokoh Papua. Fragmentasi ini menghambat tujuan umum di antara orang Papua, yaitu penentuan nasib sendiri.
Seperti dikutip Radio New Zealand International di Wellington, edisi 5 Juni 2013, mereka memperdebatkan tentang siapa yang sah sebagai wakil penduduk asli di Papua.
“Keragaman budaya dan suku, ditambah kesulitan kebebasan berekspresi di provinsi timur Indonesia, kepemimpinan Papua Barat tetap terfragmentasi.”
Sebuah keputusan tentang apakah akan menerima WPNCL sebagai anggota grup ujung tombak Melanesia (MSG) telah ditangguhkan oleh para pemimpin MSG untuk sementara waktu. Mereka ingin mendatangi Indonesia dan Papua Barat lebih dahulu sebelum mengambil keputusan final soal keanggotaan.
Namun, dalam kondisi ini, anggota dari organisasi yang dikenal sebagai Pemerintah Republik Federal Papua Barat (RFPB) telah mempertanyakan legitimasi koalisi, WPNCL.
Dikatakan, presiden dan perdana menteri RFPB saat ini berada di penjara. Mereka ditangkap saat menggelar Kongres Rakyat Papua III di Jayapura. Juru bicara Luar Negeri organisasi, RFPB yang berbasis di Melbourne, Australia mengatakan, RFPB lebih mewakili mayoritas orang di di Papua dari pada WPNCL.
“Saya sangat bangga bahwa mereka (WPNCL: red) juga membawa suara orang Papua Barat ke dalam Spearhead Group Melanesia atau arena internasional, selain mengikuti prosedur, kita harus berdiri dengan satu kepala, satu suara, satu agenda. Tetapi juga kita harus memiliki satu tubuh politik. Itu saja,”
kata Jacob Rumbiak pada media itu.
Jacob Rumbiak menjelaskan, ketika banyak organisasi, orang bingung. “Jakarta juga mengatakan, kami ingin bertemu dengan siapa? Anda memiliki banyak pemimpin, Anda memiliki banyak organisasi.
Pernyataan Jacob Rumbiak bertentangan dengan surat dari Presiden Negara Federal Republik Papua Barat (NFRPB) Forkorus Yaboisembut kepada Mr. Peter Forau Nomor: 011/P-02/NFRPB/VI/2013 ke Director General MSG. Surat itu berisi enam point.
Seperti dikutip majalahselangkah.com, edisi Minggu, 16 Juni 2013, pada point 2, Forkorus Yaboisembut mengatakan,
Pada KTT MSG di Noumea bebarapa waktu lalu, Indonesia sebagai pengamat MSG telah mengirim beberapa orang Papua sebagai delegasinya. Ikut juga, mantan Duta Besar Indonesia untuk Kolombia, Michael Menufandu.
Michael Menufandu mengatakan, para pemimpin WPNCL hampir semua berada di pengasingan.
“Saya tidak tahu tentang mereka karena mereka bukan dari Papua. Mereka telah tinggal di luar Papua hingga 50 tahun. Mereka tidak tahu tentang apa yang sebenarnya di Papua. Itulah perbedaannya. Mereka tidak tahu apa yang terjadi di Papua,”
tutur Michael Menufandu.
Namun, kata dia, WPNCL telah bekerja keras dalam dua tahun terakhir untuk mendapatkan dukungan dari Negara-negara Melanesia dan Papua barat diterima sebagai anggoat resmi MSG mewakili ratusan suku di Papua Barat.
Sementara, Wakil Ketua WPNCL, John Ondawame mengatakan, WPNCL adalah organisasi perwakilan yang sah.
“Koalisi Nasional Papua Barat untuk Pembebasan mewakili 29 organisasi: gerakan perlawanan, gerakan sosial dan organisasi tradisional,”
tuturnya kepada Radio New Zealand International.
Jadi, kata John Ondawame, WPNCL sepenuhnya mendapatkan dukungan dari masyarakat luas di dalam hutan, di luar negeri, dan dari seluruh lapisan masyarakat di Papua Barat.
“Namun unsur-unsur tertentu dalam kelompok-kelompok di Papua Barat dan beberapa negara lain, mereka tidak memiliki petunjuk tentang berapa banyak dukungan yang kita miliki di masyarakat Papua Barat.”
Radio Selandia Baru Internasional menutup hasil wawancara dengan para pemimpin Papua itu dengan mengatakan, WPNCL telah menaikan status masalah Papua Barat dari hanya masalah dalam negeri Indonesia ke tingkat Internasional tetapi perpecahan para pemimpin Papua Barat akan mempersulit mencapai tujuan, kemerdekaan.
“Meskipun ada kritik, tawaran oleh koalisi (WPNCL: red) telah berhasil mengangkat kampanye penentuan nasib sendiri Papua Barat ke tingkat yang baru, di mana tidak lagi hanya sebuah masalah dalam negeri Indonesia, tetapi masalah internasional,”
tulisnya.
Dikatakan, penentuan nasib sendiri menjadi tujuan umum di antara orang Papua Barat. Namun, tantangan yang mereka hadapi saat ini adalah tidak adanya kerja sama di antara mereka untuk mencapai tujuan tersebut. (GE/IstMS)
PM Kevin Rudd dan Presiden SBY di Istana Bogor. Jakarta – Meski di Australia ada banyak simpatisan Organisasi Papua Merdeka (OPM), PM Kevin Rudd menegaskan dukungan penuh terhadap keutuhan NKRI. Dia juga menyatakan keinginan bekerjasama dengan pemerintah Indonesia untuk memastikan stabilitas keamanan dan pembangunan di Papua.
Demikian disampaikan PM Kevin Rudd usai bertemu dengan Presiden SBY. Pertemuan yang merupakan sesi konsultasi tahunan rutin dua kepala pemerintahan tersebut, kali ini berlangsung di Istana Bogor, Jumat (5/7/2013).
“Isu yang masih dihadapi di Papua adalah keamanan, masih ada tantangan di sana. Australia ingin bekerjasama dengan Indonesia untuk menjamin stabilitas kedamaian di Papua,”
ujar PM Rudd.
Rudd menegaskan lagi sikap politik pemerintah Australia adalah mendukung keutuhan NKRI dan Papua menjadi bagiannya. Di bawah kepemimpinan Presiden SBY, dia menilai sudah banyak perubahan menuju perbaikan yang terjadi di Papua.
Sebelumnya oleh Presiden SBY disinggung masih terjadi gangguan keamanan yang dilakukan kelompok separatisme di Papua. Operasi penegakan hukum terhadap pelaku oleh TNI dan Polri, justru dikampanyekan sebagai pelanggaran HAM oleh para aktivis atau simpatisan OPM di luar negeri termasuk Australia.
“Padahal di tahun-tahun terakhir, justru yang lebih banyak menjadi korban adalah prajurit TNI dan Polri,”
paparnya.
“Intinya kami melakukan segalanya dengan sebaik-baiknya, seadil-adilnya dan sedamai mungkin dalam membangun Papua serta meningkatkan kesejahteraan warganya. Saya meminta pengertian Australia sebagai kawan dekat dan partner kuat Indonesia,”
sambung SBY.
Stunt Rider atau Motor Freestyle, Beratraksi diatas motor yang sedang Berjalan.Bagaimana serunya?. Simak Liputan selengkapnya di Reportase Malam pukul 02.37 WIB, hanya di Trans TV
(mpr/lh) Jumat, 05/07/2013 15:45 WIB, Mega Putra Ratya – detikNews
Logo Aliansi Mahasiswa Papua [ AMP ]Yogyakarta — Sambut 14 Juli, hari pertama PEPERA 1969 digelar, Aliansi Mahasiswa Papua (AMP), Komite Kota Yogyakarta menggelar diskusi publik seputar PEPERA di Yogyakarta, sore ini tadi, Kamis (4/7/2013).
Alfrid Dumupa yang memimpin diskusi ini mengatakan, AMP akan membuat diskusi dengan tema yang sama, seputar peristiwa PEPERA 1969 di beberapa tempat. Dan sore ini, kata dia, AMP memulainya dari asrama Dogiyai.
Sementara Rinto Kogoya, Ketua AMP Pusat, yang turut hadir pada diskusi ini mengatakan, diskusi serupa dibuat untuk membuka cakrawala berpikir bersama mengenai cara pandang yang sementara ini dibelokkan melalui doktrin lewat pendidikan dan sejarah yang diwariskan Indonesia kepada orang Papua.
Kata Kogoya, diskusi ini dibuat untuk mengatakan kepada semua sejarah sebelum, saat-saat dan sesudah PEPERA 1969 berlangsung.
Rinto juga menginformasikan, AMP akan mengunjungi asrama-asrama mahasiswa di Yogyakarta, dimulai dari hari ini, untuk diskusi serupa, sambil berharap, semua mahasiswa menyadari masalah status politik bangsa Papua adalah masalah bersama seluruh bangsa Papua.
AMP berencana menggelar seminar-seminar seputar PEPERA status politik tanah Papua di kampus-kampus, bersama mahasiswa, dan semua civitas akademika.
Sekedar untuk diketahui, AMP telah mulai membuat diskusi dengan tema yang sama di seantero tanah Jawa, melalui komite-komite kota AMP. (BT/MS)
Jalan masih panjang untuk ditempuh tapi pengakuan Indonesia atas kemerdekaan Papua Barat yang didorong pada pertemuan regional minggu lalu merupakan sebuah terobosan. Jason MacLeod menjelaskannya mengapa.
Papua Barat baru saja memenangkan kemenangan luar biasa di pertemuan Melanesian Spearhead Group (MSG) di Noumea.
Ketika kepala-kepala pemerintahan dan orang-orang terhormat dari bangsa-bangsa Melanesia berkumpul untuk pertemuan tahunan MSG di akhir Juni, item yang paling menonjol pada aggenda adalah keanggotaan Papua Barat. Ini adalah hasil dari kerja selama 18 bulan oleh John Otto Ondawame, Rex Rumakiek, Andy Ajamiseba dan Paula Makabory, kelompok yang mengkoordinir West Papua National Coalition of Liberation (WPNCL), sebuah grup Papua Barat yang menjadi payung organisasi perlawanan di dalam dan luar negeri.
Pada pertemuan itu, perwakilan pemerintah Indonesia (yang baru-baru diberi status pengamat oleh MSG) secara publik mengakui bahwa Papua Barat telah menjadi masalah internasional. Ini sungguh-sungguh signifikan; selama berpuluh-puluh tahun pemerintah Indonesia telah bersikeras bahwa Papua Barat adalah isu internal. Jakarta telah berulangkali menolak semua tawaran bantuan internasional untuk menyelesaikan konflik berkepanjangan ini.
Akan tetapi, sebagaimana dicatat oleh delegasi Papua Barat, pemerintah Indonesia sangat sadar bahwa anggota-anggota MSG telah secara berhasil mendukung dorongan-dorongan pada masa lalu untuk dekolonisasi di Vanuatu, Timor Leste, Kanaky (New Caledonia), dan sekarang Maohi Nui (Polynesia Perancis yang mencakup Tahiti).
Dalam pernyataan resmi, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dari Pemerintah Indonesia, Djoko Suyanto mengundang menteri-menteri luar negeri MSG untuk mengunjungi Indonesia untuk mengamati pembangunan secara umum, yang juga mencakup kebijakan pemerintah untuk mempercepat pembangunan di Papua dan Papua Barat. Menteri senior itu mengatakan bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah mendukung rencana itu.
Pemerintah negara-negara Melanesia– Papua New Guinea, Vanuatu, Fiji, Solomon Islands, dan FLNKS (Front de Liberation Nationale Kanak et Socialiste, the National Socialist Liberation Front for Kanaky, sebuah koalisi dari empat badan yang pro-kemerdekaansepertinya akan mengunjungi Indonesia dalam jangka waktu enam bulan ke depan, bergantung pada negosiasi dengan Pemerintah Indonesia.
Secara kolektif, bangsa-bangsa MSG dapat mendesak agar Papua Barat dikembalikan pada daftar negara-negara yang belum didekolonisasi, dan karenanya membuat Papua Barat menjadi perhatian Komite Dekolonisasi PBB. Bahwa mereka telah mengundang lima pemerintah asing untuk melihat situasi di Papua Barat menampakkan betapa mereka khawatir.
Jika mereka berkunjung ke Papua Barat, menteri-menteri luar negeri harus menentukan siapa yang mewakili bangsa Papua Barat: Pemerintah Indonesia, Republik Federal Papua Barat, atau West Papua National Coalition. MSG mesti memutuskan sendiri hal ini atas desakan Commodore Vorenqe Bainimarama, kepala pemerintahan militer Fiji, dengan dukungan dari Sir Michael Somare dari Papua New Guinea. Permohonan West Papua National Coalition untuk mendapatkan status pengamat atau anggota di MSG ditunda setelah intervensi pada menit terakhir oleh Jacob Rumbiak, seorang Papua Barat yang berada di pengasingan, yang mendesak bahwa mereka bukan perwakilan yang sah dari rakyat Papua Barat.
Semua ini membuat enam bulan ke depan sungguh-sungguh menarik.
Beberapa hal bisa kita prediksi dengan peluang yang cukup besar. Pertama, pemerintah Indonesia akan berusaha untuk membeli pemimpin-pemimpin politik Melanesia. Dengan korupsi endemik di banyak negara Melanesia, penegakkan hukum yang lemah, derajat kebebasan pers yang beragam dan pertaruhan kepentingan politik dan ekonomi, mereka mungkin berhasil. Tentu saja, orang-orang Papua tidak akan bisa berkompetisi dengan kemurahan hati Indonesia.
Pemerintahan militer Bainimarama telah memiliki hubungan dekat dengan pemerintah Indonesia sehingga ia tampaknya tidak akan menolaknya. Tanpa kebebasan press atau demokrasi di Fiji, ini akan lebih sulit bagi orang-orang Fiji untuk mendesak bahwa orang-orang Papua seharusnya hidup terbebas dari sepatu Indonesia.
Papua New Guinea cukup rentan. Sejumlah politisi PNG, sangat kentara Sir Michael Somare, sangat berkepentingan di pembalakan kayu, perkebunan kelapa sawit, dan rantai supermarkat dengan pemerintah Indonesia dan militer. Politisi PNG yang lain akan cemas dengan ketidakstabilan sepanjang batas dengan Papua Barat. Militer Indonesia telah berkali-kali melanggar batas ke teritori PNG dalam usaha untuk mengejar orang Papua yang melanggar, termasuk aktivis non-kekerasan yang mencari suaka. Itu dapat diupayakan sebagai dukungan untuk demiliterisasi Papua Barat, posisi yang didukung oleh sejumlah politisi PNG.
Kepulauan Solomon juga rentan terhadap pengaruh Indonesia. dari semua negara Melanesia, Kep. Solomon memiliki kesadaran terendah akan pendudukan pemerintah Indoensia atas Papua Barat. Mereka adalah tempat yang substansial untuk kepentingan logging Indonesia dan Malaysia.
Mengatakan semua itu, hal ini harus diperhatikan bahwa Gordon D. Lilo, perdana menteri Kep. Solomon, mengatakna kepada anggota West Papua National Coalition for Liberation bahwa kasus Papua Barat adalah isu dekolonisasi yang tidak lengkap, itu telah berlangsung terlalu lama; itu harus diselesaikan sekarang.
Pemerintah Vanuatu dan FLNKS akan lebih kurang tanggap dengan tawaran Indonesia. Di Vanuatu tahun lalu pemerintahnya digulingkan oleh kemarahan yang cukup besar terhadap hubungan dekat perdana menteri saat itu, Sato Kilman, dengan pemerintah Indonesia. Perdana menteri yang sekarang, Moana Carcases Kalosil, adalah pendukung yang kuat terhadap kemerdekaan Papua Barat. FLNKS juga menautkan keberuntungan politik mereka kepada nasib baik perjuangan Papua Barat untuk referendum melalui bingkai solidaritas Melanesia.
Kita juga bisa menjamin bahwa pemerintah Australia dan Selandia Baru akan memutar kembali mantra usang mereka bahwa mereka mendukung keutuhan teritorial pemerintah Indonesia. Dalam sebuah artikel pada edisi Juni The Monthly Hugh White, pakar strategi merekomendasiakn pemerintah Australia untuk melepaskanconcern apa pun terkait dengan hak azasi manusi di Papua Barat demai kepentingan politik dan ekonomi.
Tetapi menteri dari kedua belah pihak Tasmania secara diam-diam mengakui bahwa pengaruh mereka terhadap kebijakan luar negeri Indonesia telah surut. Pertemuan MSG di Noumea secara jelas memperlihatkan betapa kebijakan luar negeri Australia dan Selandai Baru yang tidak relevan terhadap Papua Barat telah terjadi dan seberapa MSG telah menjadi dewasa sebagai sebuah badan politik regional.
Akan tetapi, ketegangan yang familiar antara kelompok-kelompok perlawanan Papua Barat mencuat dalam pertemuan di Noumena. Patahan yang menonjol, diekspose oleh sebuah artikel di The Island Business, adalah antara West Papua National Coalition for Liberation dan Federal Republic of West Papua, yang sama-sama mengklaim sebagai perwakilan bangsa Papua.
Baik National Coalition dan the Federal Republic melamar untuk menjadi anggota MSG. Perwakilan the National Coalition menetap di Vanuatu dengan akses yang mudah ke sekretariat MSG di Port Vila, namun kepemimpinan the Federal Republic berada di penjara, dihukum tiga tahun penjara karena deklarasi kemerdekaan yang bermartabat dan tanpa kekerasan pada 19 Oktober 2011. Dialog di antara kedua kelompok ini sangat sengit.
Ketika Forkorus Yaboisembut, Presiden dari the Federal Republic of West Papua mengetahui permohonan the National Coalition pada awal tahun ini, ia menulis kepada Direktur Jenderal MSG. Dalam surat itu, dengan sangat sopan Yaboisembut menarik permohonannya, mengatakan:
Sebaliknya kami memohon agar surat ini dipandang semata sebagai surat dukungan dari Papua Barat untuk permohonan bagi [the National Coalition] untuk menjadi anggota MSG dan sebagai sarana perkenalan Republik Federal Papua Barat kepada MSG untuk tujuan-tujuan ke depan.
Ini, dan fakta bahwa untuk jangka waktu yang pendek pada akhir 2010-2011 keduanya merupakan bagian dari struktur pengambilan keputusan bersama, memperlihatkan bahwa kerjasama sangatlah mungkin. Orang Papua kini memiliki waktu selama enam bulan untuk menata rumahnya. Ini bisa jadi melibatkan koalisi politik di antara kelompok-kelompok resistensi, seperti model yang berhasil di Timor Leste dan Kanaky, atau penyatuan di bawah visi bersama yang serupa dengan Piagam Kebebasan African National Congress.
Ketika menteri-menteri luar negeri dari MSG sungguh mengunjungi Papua Barat mereka akan ditemani oleh media internasionalkemenangan bagi orang Papua yang telah lama menuntut negara mereka dibuka untuk media asing.
Kalau, di sisi lain, pemerintah Indonesia mendesak agar jurnalist tidak diikutkan dalam kunjungan MSG, mereka malah hanya akan menguatkan persepsi internasional bahwa mereka sungguh-sungguh menyembunyikan sesuatu.
Bagaimana pun, orang Papua, seperti Timor Leste sebelum mereka yang bermobilisasi ketika Paus Johanes Paulus II berkunjung pada 1989, akan menggunakan kesempatan ini untuk mendaftarkan teriakan mereka untuk merdeka sebanyak yang belum pernah dilihat sebelumnya.
Seruan seperti itu boleh jadi didengar lebih jauh daripada Papua Barat, yang telah menjadi isu politik yang meledak di Melanesia. Ikatan antara orang Papua dan kerabat Melanesia mereka menjadi lebih dekat daripada yang pernah ada; apa yang terjadi jika warga PNG, Vanuatu, Fiji, Kep. Solomons dan Kanaky bangkit dan mendesak pemimpin mereka untuk mendukung Papua Barat? Penggulingan pemerintahan Sato Kilman di Vanuatu adalah cerita yang layak diperhatikan.
Bagaimana negara Indonesia akan berekasi? Sepertinya mereka akan menunjuk pada uang yang sudah mereka limpahkan ke Papua Baratyang manfaatnya telah mengalir kepada perusahaan transnasional dan elite-elite Papua, sementara malah memiskinkan lebih jauh orang asli Papua. Mereka akan beralasan bahwa Papua Barat adalah demokrasi; bahwa orang-orang Papua dipilih oleh masyarakat mereka sendiri. Itu betul, tapi pemerintah Indonesia menyangkal hak orang Papua untuk membentuk partai politik mereka sendiri. Dalam kenyataan Papua Barat adalah pos terdepan kolonial yang diatur dari Jakarta.
Tahan politik Papua memenuhi penjara, bukti penyiksaan sistemik bocor keluar, dan mayat orang-orang Papua yang dibunuh oleh polisi dan militer menumpuk (seperti dugaan pembunuhan 40 orang Papua di wilayah Puncak Jaya pada bulan-bulan belakangan ini).
Akhirnya, pemerintah Indonesia akan menyebut orang-orang Papua sebagai terosisme yang menyimpang atau suatu upaya yang dikendalikan oleh asing. Propaganda semacam ini adalah pilihan yang terakhir dari penguasa otoritarian. Tokoh-tokoh militer Indonesia mengatakan bahwa gerilyawan bersenjata berjumlah sedikit lebih banyak dari 1000 pejuang purna-waktu, sebagian besar di antaranya tidak aktif. Sebaliknya, jumlah gerakan tanpa kekerasan puluhan ribu dan mereka berada di jalanan setiap minggu, jika tidak setiap hari. Gerekan kemerdekaan Papua Barat adalah perlawanan berbasis pada warga tanpa kekerasan terhadap pemerintahan Indonesia yang berkepanjangan.
Pemerintah Indonesia tidak lagi dapat ber-concern bahwa Papua Barat, seperti Timor Leste sebelumnya, akan menjadi isu internasional. Itu sudah sangat terlambat. Papua Barat sudah menjadi isu internasional.
Dalam enam bulan ke depan pekerjaan Jakarta akan berupa tekanan untuk membuat Papua taat sementara berusaha untuk meminimalisasi represi. Pekerjaan Papua adalah untuk merongrong legitimasi pemerintah Indonesia dan menaikkan biaya politik dan ekonomi dari okupasi itu. Pertaruhan sangat tinggi tapi potensi imbalnya juga besar: kemerdekaan.
JasonMacLeodadalah penelitidan trainer diPusat Australia untukStudi Perdamaian dan Konflik, di Brisbane, Australia. Ia juga seorangkandidat doktordi University ofQueensland.
Artikel ini diterjemahkan dari artikel bahasa Inggris yang dimuat di newmatilda.com dengan izin resmi pennulis.Jika Anda berminat membaca artikel-artikel Jason MacLeod kliki di sini.
Dengan disahkannya Rancangan Undang – Undang Ormas (RUU Ormas ) Oleh DPR RI beberapa waktu lalu di Jakarta, tentunya ini akan mematikan seluruh gerakan – gerakan Organisasi yang berbasis massa di seluruh Indonesia dan terlebih khusus di Papua Barat. Hal ini dikarenakan, dengan adanya RUU Ormas, maka seluruh Organisasi – Organisasi di seluruh Indonesia termaksud di Papua, diwajibkan untuk mendaftarkan Oraganisasinya ke KESBANGPOL, agar dapat dianggap sebagai organisasi legal di Negara ini.
Pengesahan RUU Ormas ini sebenarnya telah mendapat kecaman dari berbagai macam Organisasi Massa yang ada di Indonesia, namun sayangnya kecaman yang dilontarkan ini tidak mendapatkan perhatian yang berarti dari pihak pengambil keputusan yang ada di DPR RI. Hal ini tentu akan memancing kemarahan Ormas – Ormas yang ada di Indonesia dan seluruh rakyat Indonesia, karena dengan disahkannya UU Ormas ini, tentu rakat Indonesia akan merasa kembali berada di jaman Orde Baru, yang dimana kekuatan Militer akan digunakan untuk membungkam Ruang Demokrasi di Indonesia.
Dengan di sahkannya RUU Ormas oleh DPR RI, sebenarnya DPR RI dan Pemerintah Indonesia telah melanggar Undang-Undang Dasar 1945 ( UUD 1945 ) yang merupakan Konstitusi Negara Indonesia ini sendiri, sebab susungguhnya dalam pasal 28 UUD 1945 sendiri, telah menjamin kebebasan bagi setiap warga Negara untuk berkumpul, berserikat dan ber organisasi, serta menjamin kebebasan warga Negara untuk bebas menyampaikan pendapat dan aspirasi di depan Publik. Namun dengan disahkannya RUU Omas ini, tentu telah mencoreng apa yang telah tertera dalam Konstitusi Negara Indonesia ( UUD 1945 ) dan juga hal ini tidak sesuai dengan sistem yang di anut oleh Indonesia sendiri, yaitu sistem Demokrasi.
Jika pengesahan RUU Ormas ini kita kaitkan dengan situasi di Papua Barat saat ini, maka kita dapat melihat bahwa sebenarnya RUU Ormas dan Kamnas ini sebetulnya telah diberlakukan jauh sebelum dilakukannya pengesahan oleh DPR RI, sebab dilihat dari beberapa peristiwa sebelum disahkannya RUU Oramas, dimana Ruang Demokrasi di Papua Barat itu telah di Bungkam oleh Pemerintah Indonesia lewat kekuatan militernya ( TNI-POLRI ) dan jajaran Pemerintahan yang ada di Papua Barat, seperti yang kita ketahui bersama bahwa, dalam beberapa kali aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh Rakyat Papua Barat di Papua, selalu dibubarkan secara Paksa oleh Aparat Militer Indonesia, bahkan mereka ( TNI-POLRI ) tidak segan – segan mengeluarkan tembakan kea rah massa aksi hingga menewaskan beberapa Rakyat Papua Barat. Pembubaran secara paksa yang dilakukan oleh Militer Indonesia ini di beberapa daerah di Papua barat pada beberapa bulan terakhir, seperti yang terjadi di Sorong, Timika, Serui dan Jayapura pada tanggal 1 Mei 2013, hal ini terjadi ketika Rakyat Papua hendak melakukan peringatan 50 Tahun hari Anegsasi, kejadian serupa kembali terjadi di tanggal 10 Juni 2013, militer Indonesia melakukan pembubaran aksi Rakyat Papua secara paksa di beberapa kota di Papua Barat.
Dengan berbagai macam rentetan peristiwa yang terjadi di Papua Barat sebelum di sahkannya RUU Ormas ini, dan dengan disahkannya RUU Ormas ini, maka sudah Pemerintah Indonesia akan lebih memperkuat kekuatan Militernya di Papua Barat guna membungkam Ruang Demokrasi di Papua Barat, demi menutup akses informasi dunia luar terkait permasalahan di Papua Barat dan demi mematikan ruang gerak Pejuang Papua Merdeka di seluruh Tanah Papua.
Namun upaya apapun yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia untuk mematikan gerakan Perjuangan Rakya Papua Untuk Menentukan Nasib Sendiri, itu tidak akan pernah berhasil, sebab sejarah penjang Perjuangan Papua Barat yang telah mendara daging di seluruh sanubari Rakyat Papua Barat, sudah tidak dapat lagi di Padamkan dengan cara apapun, sebab sebelum RUU Ormas di sahkanpun ruang Demokrasi di Papua Barat telah dibungkam dan yang paling penting yang harus diketahui bahwa, Perjuangan Papua Merdeka bukanlah Perjuangan soal Makan dan Minum, ataupun Persoalan Kesejahteraan dan Pembangunan seperti yang selama ini dibicarakan oleh kaki tangan Pemerintah Indonesia yang ada di Papua. Persoalan Papua Merdeka Adalah Persoalan Sejarah dan Harga Diri Rakyat dan Bangsa Papua, jadi upaya apapun itu tidak akan pernah melemahkan perjuangan Papua Merdeka, apa lagi jika dilihat saat ini permasalahan Papua Barat mulai menjadi perhatian Internasional dan situasi ini sangat baik jika kita mulai padukan seluruh Gerakan Perjuangan Papua Merdeka yang ada, guna membuat suatu gebrakan-gebrakan yang baru bersama – sama, demi mewujudkan Kemerdekaan Sejati Bagi Bansa Papua.
Penulis adalah Ketua Aliansi Mahasiswa Papua [AMP] Komite Kota Yogyakarta
Bupati Keerom: Kampung Nyaw Tidak Ada di Keerom Tapi di PNG
English: Lambang (Coat of Arms) of Kabupaten (Regency) Keerom, Papua Province, Indonesia (Photo credit: Wikipedia)
KEEROM – Pengibaran Bendera Bintang Kejora (BK) yang diduga dilakukan oleh OPM di Kampung Nyaw Arso Barat,Distrik Skanto Kabupaten Keerom tanggal 1 Juli bertepatan HUT OPM dan HUT Bhayangkara ke 67, dianggap suatu rekayasa belaka. Pasalnya, Kampung Nyaw yang disebut dijadikan tempat upacara pengibaran ‘BK’ ternyata bukan di wilayah Keerom, melainkan masuk wilayah Negara tetangga PNG. Hal itu diungkapkan Bupati Keerom Yusuf Wally, Se, MM.
“Jadi Kampung Nyaw berada di wilayah Hulu atau PNG, bukan di Keerom dan Pengibaran Benderah Bintang Kejora itu adalah rekayasa,”
ungkap Bupati Keerom, Yusuf Wally, saat ditemui wartawan di Arso Dua, Kampung Yuwanain, Distrik Arso Kabupaten Keerom, Rabu (3/7).
Sebab menurut Bupati, di wilayah Pemerintah Kabupaten Keerom Kampung Nyaw tidak ada, karena kampung- kampung yang ada serta diakui Pemerintah Kabupaten Keerom hanya 61 Kampung dari Tujuh Distrik se- Kabupaten Keerom.
“Kampung Nyaw atau Kampung Tua tidak ada di Keerom, dia berada di Hulu,”
katanya.
Untuk itu ditegaskan bahwa Kampung Nyaw yang berada di Arso Barat Distrik Skanto tidak benar, semuanya hanya omong kosong yang dilakukan orang yang tidak bertanggung jawab dan hanya membuat suatu daerah menjadi tidak nyaman.
”Jadi munculnya nama Kampung Nyaw hanya direkayasa orang yang mengaku dan bila ada yang mengaku bahwa ada Kampung Nyaw orang itu perlu dicurigai karena tidak sesui fakta yang ada,”
ujar Bupati Keerom.
Dijelaskan kampung- kampung yang berada di wilayah Distrik Skanto hanya ada 8 kampung, antara lain, Kampung Skanto, Kampung Jaifuri, Kampung Arso Pura, Kampung Wiantre, Kampung Inteimelyan, Kampung Traimelyan, Kampung Naramben dan Kampung Wulukubun. “ Inilah nama- nama Kampung yang barada di Distrik Skanto Kabupaten Keerom, sedangkan Kampung Nyaw tidak ada di Skanto,” jelasnya.
Sementara Kapolres Keerom, AKBP. Pasero, SH.MH mengatakan, seluruh jajaran yang berada di wilayah Keerom baik dari TNI, Polri, Pemerintah Daerah maupun Masyarakat, diberikan tanggung jawab pada menjaga lingkungannya, termasuk setiap para kepala kampung di wilayahnya masing-masing.
“Adanya berita pengibaran ‘BK’ kemarin, kami tidak pernah menerima laporan dari Kepala Kampung maupun dari Masyarakat, kami hanya dengar dari Media Massa,”
ungkapnya.
Selain itu, dalam mengantisifasi 1 Juli pihak Pemerintah Daerah dalam hal ini Bupati Keerom telah memberikan sport, baik TNI,Polri dan masyarakat yang berada di Keerom untuk melakukan antisipasi 1 Juli.
“ Dan dalam sistim pemerintah di Kabupaten Keerom tidak ada nama Kampung Nyaw di Arso Barat, Distrik Skanto Kabupaten Keerom dan di Skanto hanya ada Delapan Kampung dan Nama Kampung Nyaw tidak ada. Dan setelah ditelesuri nama Kampung Nyaw berada di daerah perbatasan yang telah masuk wilayah PNG,” ungkap Kapolres. (rhy/don/l03)
Yan Douw: Masalah Aceh Diselesaikan Melalui Dialog, Mengapa Papua Sulit Dialog
JAYAPURA—Pemerintah Belanda didesak mendukung Dialog Jakarta-Papua, untuk penyelesaian masalah Papua yang digagas Jaringan Damai Papua (JDP).
“Kami mengajak pemerintah Indonesia dan orang Papua untuk jangan takut duduk bersama, berpikir bersama dan bertindak bersama guna menyelesaikan masalah Papua melalui Dialog Jakarta—Papua,” tegas Biarawan Katolik Yan Douw ketika pertemuan Dubes Belanda Tjeerd De Zwaan bersama Kapolda Papua, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama dan tokoh pemuda di Ruangan Rupatama, Mapolda Papua, Jayapura, Rabu (3/7) petang.
Karenanya, kata Yan Douw, pihakya mengajak Belanda, Amerika Serikat, PBB dan Indonesia, guna bersama menyelesaikan masalah Papua. “Kalau tak mampu, silahkan tanggungjawab darah orang Papua bawa kepada Tuhan Allah,” tegas Yan Douw.
Dikatakan Perwakilan Uskup Jayapura ini, pihaknya justru bertanya-tanya mengapa masalah Aceh bisa diselesaikan melalui Dialog Jakarta-Aceh. Tapi pemerintah Indonesia seakan sulit merespons terjadinya Dialog Jakarta—Papua. Padahal Dialog Jakarta-Papua bukan jalan menuju Papua merdeka, tapi untuk menyelesaikan masalah Papua
Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Papua Lenis Kogoya, SH,MH menandaskan, informasi kini yang dipublikasikan ke luar negeri menyangkut masalah Papua merdeka dan masalah politik, yang belum sepenuhnya sesuai realita. Karena itu, beber Lenis, pihaknya minta kepada pemerintah Belanda untuk memilah-milah informasi yang diterimanya dari pelbagai pihak.
Ketua Klasis GKI Jayapura Willem Itaar menandaskan, GKI adalah salah-satu Gereja yang datang dan lahir dari pengabaran injil dari Belanda dan Jerman pada 5 Februari 1855 silam di Manokwari, Papua Barat. Seratus satu tahun kemudian, GKI lahir atas perjuangan besar dari IS Kine yang memperjuangkan lahirnya GKI di Tanah Papua pada 26 April 1956.
Kata Willem Itaar, GKI sebelum lahir menjadi Gereja. Dia salah-satu Gereja yang ikut andil untuk NKRI ada di Tanah Papua. Tapi dalam waktu berjalan cukup banyak GKI ada pada sebuah dilematis, karena dia harus ada untuk membela hak-hak rakyat Papua dan juga dia harus mempertanggungjawabkan dimana dia menjadi bagian yang juga ikut memperjuangkan NKRI ada di Tanah Papua hingga kini.
Kata Wellem Itaar, Gereja-gereja ini berandil luar biasa dalam menciptakan kondisi keamanan di Tanah Papua ini sehingga terbentuk persekutuan Gereja gereja Papua di semua tingkatan baik di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota.
“Bicara tentang Tanah Papua adalah bicara tentang Belanda, karena Belanda mempunyai andil didalam membentuk sebuah negara berdaulat. Dan pada tahun 1963 Papua menjadi wilayah NKRI hingga kini,” cetus Wellem Itaar.
Sebelumnya, rombongan Dubes Belanda beraudensi dengan Pangdam XVII Cenderawasih Mayjen TNI Christian Zebua, MM dan Wagub Papua Klemen Tinal. Rombongan ini juga akan melakukan pertemuan dengan DPRP, MRP serta melakukan kunjungan ke Sarmi. (mdc/don/l03)
JAYAPURA— Dubes Belanda Tjeerd de Zwaan menegaskan, pihaknya mendukung Papua bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Kami tetap komit mendukung Papua bagian integral NKRI,”
ujar Dubes Belanda usai pertemuan bersama Kapolda Papua, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama dan tokoh pemuda di Ruangan Rupatama, Mapolda Papua, Jayapura, Rabu (3/7) petang. Ia ditanya terkait sikap pemerintah Belanda terhadap Melanesian Sparehead Group (MSG) yang mendukung Papua lepas dari Indonesia. Dikatakan Dubes Belanda, kedatangannya ke Papua untuk mengetahui pelaksanaan Otsus Plus yang diusung Gubernur dan Wagub Papua Lukas Enembe dan Klemen Tinal.
“Sebenarnya saya berharap mendapatkan jawaban itu dari orang-orang yang tadi saya tanyakan di forum, tapi tak seorangpun menyampaikan hal itu,”
tukas Dubes Belanda. Namun demikian, lanjut Dubes, pihaknya mengidentifikasi Otsus Plus lebih baik dari Otsus yang kini ada melalui kerjasama erat antara pemerintah Indonesia dengan masyarakat Papua, sehingga diharapkan substansi atau konten Otsus Plus akan diformulasikan secara seksama.
“Pemahaman saya bahwa sekarang sedang berlangsung ini memerlukan suatu proses. Dan ini bisa sukses prosesnya harus inklusif. Dan melibatkan semua pemangku kepentingan (stakeholders).
Menurut Dubes, kedatangannya di Papua juga ingin mengembangkan kerjasama dengan pemerintah Indonesia, terutama di bidang pembangunan pendidikan. Pasalnya, pendidikan merupakan salah-satu pilar untuk negara yang sedang berkembang atau negara yang sudah berkembang.
“Di negara saya sendiri porsi terbesar dalam anggaran negara tahun 2013 adalah untuk pendidikan,”
kata Dubes.
Dikatakan Dubes, sebagai negara yang memiliki keterbatasan anggaran pihakya harus mulai fokus pada area-area, dimana Belanda memiliki kelebihan, diantaranya membantu pendidikan tinggi di Indonesia termasuk di Papua, pengelolaan air, pertanian, kesehatan dan polisi masyarakat.
“Kami memberikan beasiswa kepada siswa-siswa Indonesia yang belajar di Belanda,”
Lambertus Pekikir, Koordinator OPM dalam Negeri, Keerom, West Papua
JAYAPURA – Koordinator Umum TPN-OPM, Lambertus Pekikir dengan tegas membantah telah memerintahkan pengibaran bendera Bintang Kejora (BK) di Distrik Skamto, Keerom pada 1 Juli 2013. “Itu palsu, saya sudah buat pernyataan sebelum 1 Juli di Bintang Papua, dan saya berkomitmen dengan apa yang sudah saya sampaikan kepada publik, kami fokus lakukan kegiatan di Markas kami, dan kejadian pengibaran bendera itu sama sekali tanpa sepengetahuan kami, itu oknum-oknum yang tidak jelas dan kami menduga disponsori oleh pihak-pihak tertentu, jelas saya membantah itu dan Markas Besar TPN-OPM sangat menyesalkan kejadian tersebut,” jelas Lambert Pekikir kepada Bintang Papua, Selasa (2/7) kemarin.
Sebagaimana diberitakan Bintang Papua edisi (2 Juli) kemarin bahwa, Pengibaran BK di Keerom di Kampung Nyaw , Arso Barat, Distrik Skanto Kabupaten Keerom adalah Lambertus Pekikir seperti yang diungkapkan Juru Bicara Lembertus Pekikir saat ditemui Bintang Papua di Keerom, Senin (1/7).
“Kami melakukan Upacara Pengibaran Benderah Bintang di Kampung Nyaw Arso Barat,Distrik Skanto Kabupaten Keerom dan pengibaran BK maupun melakukan Ibadah Syukur dan ini sesuai Perintah Kordinator Organisasi Papua Merdeka (OPM), Lembertus Pekikir,”
ungkapnya.
Terkait dengan berita itu, Lambert juga berharap agar publik dapat menyaring segala informasi dengan baik dan benar.
“Selama ini apabila ada hal-hal penting yang ingin disampaikan ke publik bangsa Papua, akan saya sampaikan langsung kepada Bintang Papua dan beberapa rekan media yang sudah kami kenal, selain itu, semuanya sampah, dan kami otomatis tidak bertanggung jawab terhadap hal itu,”
jelasnya lagi.
Lambert juga berharap agar rekan-rekan jurnalis lebih jernih dalam menyaring informasi terkait TPN-OPM, hal serupa juga pernah dilontarkan oleh Gen. Goliath Tabuni, bahwa banyak oknum-oknum yang kerap mengakui dirinya sebagai TPN-OPM dan melakukan kegiatan-kegiatan yang justru untuk kepentingan dan keuntungan pribadi yang bersangkutan.
“Kami tidak mungkin bisa berbicara bebas kepada setiap orang, kami hargai pekerjaan rekan-rekan jurnalis di lapangan, tetapi akan jauh lebih baik kalau dapat menyaring dan seleksi kebenaran informasi, saya mengenal beberapa wartawan, dan sering menyampaikan beberapa hal kepada mereka, saya tidak menyampaikan ke sembarang orang, semoga kedepan tidak terjadi lagi, kami menyayangkan hal itu, saya tidak mau dianggap tidak komit, apa yang sudah saya sampaikan kepada publik tidak mungkin saya langgar, dan apabila hal itu saya langgar, saya sendiri yang akan menyampaikannya kepada publik melalui media,”
Jayapura — Secara permanen kantor Free West Papua direncanakan akan kembali dibuka di Belanda pada 15 Agustus 2013 mendatang. Hal itu disampaikan ketua Parlemen Nasional West Papua (PNWP), Buchtar Tabuni melalui pesan singkatnya kepadawww.majalahselangkah.com, Rabu pagi (3/07/2013).
“Pembukaan kantor Organisasi Papua Merdeka (OPM) di setiap negara adalah sesuai program kerja Parlemen Nasional West Papua (PNWP) dan Internasional Parlemen West Papua (IPWP) bersama diplomat OPM. Komite Nasional West Papua (KNPB) akan mediasi rakyat untuk lakukan aksi dukungan terhadap rencana pembukaan kantor itu,”
tulis Buchtar dalam pesan singkatnya.
Kordinator Free West Papua Compaign (FWPC) Netherland, Oridek Ap sebagaimana ditulis di media sosialnya mengatakan sesuai rencana kantor OPM di Belanda akan dibuka secara permanen.
“Dengan senang kami umumkan bahwa kantor FWPC-NL secara resmi akan dibuka secara permanen pada tanggal 15 Agustus 2013, di Hague (International City of Peace and Justice),”
tulis AP di media sosial pribadi.
Sekedar diketahui publik bahwa kantor yang sama Benny Wenda bersama simpatisan dengan bebas meresmikan kantor Free West Papua di Oxford, Inggris 26 April 2013 lalu. Pembukaan kantor di Inggris dihadiri Wali Kota Oxford, Mohammad Niaz Abbasi; anggota Parlemen Inggris, Andrew Smith; dan mantan Walikota Oxford, Elise Benjamin. (MS)
