Lanny Jaya – Tindakan brutal aparat militer Indonesia ( TNI_POLRI ) di Papua, kembali memakan korban jiwa. Kali ini tindakan brutal dan membabi buta yang dilakukan aparat TNI-POLRI telah merenggut nyawa seorang gadis bernama Arlince Tabuni ( 15 ) di Popome Distrik Tiom Kabupaten Lanny Jaya pada hari ini, Selasa 02 Juli 2013.
Arlince Tabuni ditembak mati oleh aparat gabungan TNI-POLRI di Lanny Jaya karena dituduh mengetahui dan menyembunyikan keberadaan anggota TPN-PB yang sedang dikejar oleh militer Indonesia. Dari keterangan sumber informasi di lokasi kejadian kepada media ini menyebutkan bahwa
” Arlince ditembak tanpa alasan yang jelas oleh pihak aparat gabungan, dan tewas seketika itu juga. Arlince sempat dilarikan ke Rumah Sakit terdekat, namun nyawanya tidak tertolong akibat terkena tembakan dari Aparat “.
Dari informasi yang diberikan menjelaskan bahwa, kejadian ini membuat situasi di Lokasi Kejadian mencekam, dan untuk sementar ini aparat gabungan ( TNI-POLRI) sedang bersiaga dengan persenjataan lengkap sambil berpatroli berkeliling di lokasi kejadian dan sekitarnya.[rk]
AMP komite kota Solo saat menggelar aksi. Foto: Phaul W.
Solo — Belasan mahasiswa asal Papua yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) menggelar aksi menuntut Papua merdeka di Bundaran Gladag, Solo, Jawa Tengah, Senin kemarin (1/7/2013).
Kordinator aksi, Jhon Waine seperti ditulis dalam pers release yang dikirim kepada www.majalahselangkah.com, mengatakan surat pemberitahuan kepada pihak kepolisian sempat diajukan beberapa hari sebelum aksi digelar namun kepolisian sempat larang dengan alasan bertepatan dengan hari Bhayangkara.
“Saat kami mengajukan surat pemberitahuan aksi di kepolisian, kami sempat di larang untuk melakukan aksi pada tanggal 1 juli 2013 karena bertepatan dengan hari kepolisian yakni hari peringatan Kepolisian atau hari Bhayangkara,”
kata waine.
“Kami diberikan kesempatan aksi pada tanggal 03 Juli 2013, tetapi kami menganggap keputusan itu konyol karena menurut kami jika kami melakukan aksi setelah dua hari peringatan deklarasi bangsa Papua maka kami mengkhianati sejarah bangsa kami yang abadi itu. Meskipun sempat dilarang, kami tetap melakukan aksi tersebut agar publik mengetahui bahwa kami adalah sebuah bangsa yang pernah merdeka,”
lanjutnya.
Kata dia, seusai rangkaian aksi berakhir, saya didatangi seorang polisi dan Ia mengklaim bahwa kami belum memberikan surat pemberitahuan aksi.
“Kami tidak melarang melakukan aksi, kami hargai aksi kamu, lain kali harus berikan surat pemberitahuan ke pihak kepolisisan agar kami mengamankan area sekitar aksi,”
kata seorang aparat kepolisian.
Lanjut dia,
“Biar tidak ada yang diganggu dan tidak ada yg mengganggu. Kalau ada warga solo ganggu aktivitas aksi kamu dan berakhir ricuh siapa yang akan tanggung jawab. Yang jelas kami pihak kepolisian. Makanya, lain kali harus memasukkan surat pemberitahuan,”
kata polisi itu saat menghampiri massa aksi,.
Jhon Waine merasa aksi AMP tidak mengganggu peringatan hari besar kepolisian. Juga kenyamanan warga disekitar area aksi.
“Kami melakukan aksi tidak mengganggu kenyamanan warga, dan juga tidak mengganggu acara peringatan hari kepolisisan itu. Kami hanya melakukan aksi untuk mengaspirasikan ke publik bahwa Papua adalah sebuah Negara yang telah merdeka serta memberitahukan ke publik bahwa keberadaan Indonesia di Papua layaknya sebagai pencuri,”
tulis waine dalam pers release itu.
Ia mengatakan, Indonesia datang dengan jalan membunuh dan menindas orang Papua. Ini fakta sejarah yang sudah terjadi untuk mencaplok Papua masuk ke dalam Indonesia. Hingga kini diatas pencaplokan yang juga dosa besar Soekarno dan kawan-kawan itu masih mengisahkan derita di semua insan Papua.
Bahkan praktek kejahatan militer maupu rezim itu masih saja terjadi di Papua seperti masyarakat Papua dibunuh, ditindas, dianiyaya, diperkosa, dirampok kekayaan alamnya, hak-hak hidupnya dirampas, dimarginalkan dan lain-lain hingga kini masih saja terjadi.
Berikut adalah tuntutan Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) komite kota Solo dalam aksi damai.
Pertama, berikan kebebasan dan hak menentukan nasib sendiri sebagai solusi demokratis bagi rakyat Papua barat. Kedua, segera menutup dan menghentikan aktivitas eksploitasi semua perusahaan MNC milik negara- negara imperialis, seperti: Freeport, BP, LNG Tangguh, Medco, Corindo dan lain-lain di Papua. Serta, menarik militer (TNI/Polri) organik dan non organik dari seluruh tanah Papua untuk menghentikan segala bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan oleh negara Indonesia terhadap rakyat Papua. (AE/MS)
Lani Jaya — Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT)Bhayangkara ke-67 dan Hari ‘Proklamasi Papua Merdeka’ di tanah Papua, Senin, 1 Juli 2013 diwarnai penembakan seorang gadis Papua, Arlince Tabuni (12).
Di pagi hari, HUTBhayangkara ke-67 dirayakan secara nasional, termasuk di setiap kabupaten tanah Papua. Sementara, rakyat sipil dan Tentara Pembebasan Nasional-Papua Barat (TPN-PB) juga merayakan 1 Juli sebagai Hari Proklamasi Kemerdekaan Papua dengan berbagai aksi, termasuk pengibaran bendera Bintang Kejora.
Diberitakan, Bendera Bintang Kejora (BK) sempat berkibar di dua tempat berbeda, di Kampung Nyaw , Arso Barat, Distrik Skanto Kabupaten Keerom dan Kampung Wandigobak Distrik Mulia, pukul 08.55 waktu setempat.
Pada sore hari, pukul 16.30 WIT di Kampung Popomi Kabupaten Lanny Jaya, Arlince tewas setelah Orang Tak Dikenal (OTK) menembak di bagian dada tembus ke paru-paru. Hingga berita ini ditulis, pihak Kepolisian belum mengetahui identitas pelaku. (001/MS)
Massa Aksi AMP Saat Melakukan Demo di Yogyakarta (Doc:AMP)
Yogyakarta – Dalam rangka memperingati HUT Proklamasi West Papua yang Ke-42 pada tanggal 1 Juli 2013 (hari ini-red), Aliansi Mahasiswa Papua [ AMP ] menggelar aksi demonstrasi di sejumlah kota – kota di Jawa, diantaranya : Yogyakarta, Solo, Bandung, Bogor, dan Jakarta, Sedangkan sejumlah mahasiswa Papua yang tergabung didalam AMP Kota Surabaya menggelar peryaan HUT Proklamasi dengan melakukan Diskusi Publik menyangkut Hari Proklamasi Kemerdekaan West Papua yang dikumandangkan sejak 42 Tahun yang lalu, tepatnya pada 1 Juli 1971 di Victoria.
Aliansi Mahasiswa Papua melakukan aksi serentak di beberapa kota di Jawa, dengan mengkampanyekan “ Hak Menentukan Nasib Sendiri, Sebagai Solusi Demokratis Bagi Rakyat Papua ”. dari laporan yang berhasil kami dapatkan dari lokasi aksi menyebutkan bahwa, sejumlah mahasiswa di Yogyakarta melakukan aksi dengan membentangkan bendera Bintang Kejora dan mengecat gambar bendera di wajah dan tubuh mereka serta berpakaian yang bergambar bendera Bintang Kejora. Hal serupa juga dilakukan oleh massa aksi AMP Kota Solo, yang pada akhirnya massa aksi di Kota solo harus dipaksa untuk membubarkan diri oleh kepolisian setempat karena membawa atribut bendera Bintang Kejora dan atribut Negara West Papua lainnya.
Dalam aksi kali ini, Aliansi Mahasiswa Papua Menuntut “ Hak Menentukan Nasib Sendiri, Sebagai Solusi Demokratis Bagi Rakyat Papua ” dan menyatakan sikap bahwa :
1.Berikan Kebebasan dan Hak Menentukan Nasib Sendiri Sebagai Solusi Demokratis Bagi Rakyat Papua.
2.Menuntup dan menghentikan aktifitas eksploitasi semua perusahaan MNC milik negara-negara Imperialis ; Freeport, BP, LNG Tangguh, Medco, Corindo dan lain-lain dari seluruh Tanah Papua.
3.Menarik Militer Indonesia (TNI-Polri) Organik dan Non Organik dari seluruh Tanah Papua untuk menghentikan segala bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan oleh negara Indonesia terhadap rakyat Papua.
Pada Selasa, 11 Juni 2013, serombongan orang2 atas nama Front Pemuda Merah Putih mendatangi kantor KontraS, di Borobudur 14, menuntut pembubaran lembaga itu atas kegiatannya yang dituduh sebagai membela separatisme di Papua. Dua orang diantara mereka berorasi, sambil dua orang lainnya tampak memberi instruksi. Sementara orang-orang yang ikut tampak enggan merapat walau telah diperintah berkali-kali oleh orator. Yang maju dalam barisanpun tampak tak bersemangat dan ogah-ogahan.
Orator mengatakan, di satu sisi, bahwa perjuangan penegakan HAM itu penting seperti yang diperjuangkan alm. Munir, sementara di sisi lain ia mencaci maki KontraS sebagai antek asing dan pro separatisme OPM. Ia mengatakan NKRI adalah harga mati dan perjuangan HAM tidak boleh menawarnya. KontraS diminta berjanji dan membuktikan bahwa mereka tidak pro separatisme.
Motivasi
Ada tiga motivasi yang memberi landasan berlangsungnya aksi semacam ini, dan logika berpikir demikian masih bersemayam setelah 15 tahun Reformasi Indonesia.Pertama, kelompok-kelompok sejenis ini dibentuk dan dipelihara oleh militer Indonesia. Cara-cara menyebar ancamannya pun dikembangkan serupa. Bayaran maupun tidak, para penggerak aksi tersebut, khususnya para pimpinan lapangan, adalah orang yang cukup ‘militan’ mengawal isu-isu NKRI harga mati, walau dengan materi penjelasan yang sangat miskin dan acak-acakan, seperti halnya berbagai kelompok para militer seperti Pemuda Pancasila, Pemuda Panca Marga, Barisan Merah Putih dan sejenisnya. Bila kita menyaksikan dokumenter The Act of Killing, hal semacam itu tampak jelas dalam tindakan dan pikiran Pemuda Pancasila, misalnya. Kelompok-kelompok semacam ini dapat tiba-tiba muncul dan beraksi ketika isu-isu terkait perbatasan maupun separatisme muncul ke permukaan.Kedua, NKRI harga mati yang menjadi doktrin mereka tidak sama dengan NKRI dan tak sama dengan RI. NKRI harga mati adalah doktrin orde baru yang melanggar hak azasi manusia. Dalam bingkai NKRI harga matilah Soeharto Orde Baru mendalangi pembantaian massal 1 juta manusia tak bersenjata pada 1965-1966, operasi militer di Papua sejak 1969, Timor Leste, dan Aceh. Ratusan ribu orang tak bersenjata menjadi korban yang sampai sekarang tak mendapat keadilan. Sementara NKRI sendiri pun samasekali bukan harga mati karena bentuk negara dapat diubah sesuai kehendak rakyat dan kebaikan seluruh atau mayoritas warganya.
NKRI harga mati ini adalah tameng ideologi Orde Baru untuk meredam perlawanan rakyat ditengah penggadaian kedaulatan bumi dan air milik rakyat ke tangan para korporasi oleh pemerintahnya sendiri, yang padahal telah mengobrak-abrik kedaulatan negeri itu sendiri. Tentu saja NKRI harga mati tak pernah mempersoalkannya, bahkan mempromosikan jual murah negerinya pertama kali melalui UU PMA No.1 1967 dimana PT.Freeport pertama kali mendapat kontak karya di Papua bahkan sebelum Papua terintegrasi secara hukum ke Republik Indonesia. Dan Soehartolah yang juga mendalanginya.
Ketiga, eskalasi persoalan Papua di dunia internasional, kegagalan penanganan kesejahteraan Jakarta dan kegagalan pendekatan ‘mengindonesiakan Papua’ oleh pemerintah era reformasi, membuat pemerintah bukannya mengubah paradigma pendekatan namun justru mengintensifkan kekerasan. Persoalan separatisme, selain karena sebab-sebab historis yang harus didialogkan, juga karena paradigma pemerintah sendiri yang menstigmatisasi orang Papua sebagai separatis dan memenjarakan semua aksi damai tanpa kekerasan yang mengekspresikan kehendak pemisahan diri. Selain itu teror dan tuduhan-tuduhan separatis pada semua orang Papua, yang melawan dan meminta keadilan, oleh pemerintah melalui aparat keamanan, membuat hati dan pikiran orang Papua semakin dekat dengan separatisme, karena pemerintah Indonesia yang ada dihadapan mereka adalah pemerintah yang membunuh dan tak mau dialog. Dengan cara itu telah lebih dari 100.000 orang Papua dibunuh sejak 1969, kemiskinan dan penyakit semakin akut membuat Papua berada pada posisi terendah dalam indeks pembangunan manusia. Sementara Freeport semakin kaya, pejabat pusat dan daerah yang menangani Papua semakin makmur, aparat semakin luas cabang-cabang bisnis legal dan ilegalnya. Itu semua terjadi terus hingga saat ini tanpa kontrol dan penegakan hukum di negeri kaya raya itu.
Perwakilan Front Pemuda Merah Putih mengatakan bahwa: “bila separatisme di Papua didukung maka yang lain juga akan minta, sehingga Indonesia akan jadi bubar”. Bila demikian, maka sebetulnya kita harus memahami bahwa landasan bernegara kita sudah semakin terkikis. Bukan terkikis karena kurang menghapal Pancasila atau UUD’ 45 atau kurang hapal atau merdu menyanyikan lagu Indonesia Raya, tapi karena para penyelenggara negara dan penegak hukum adalah pihak-pihak yang tidak dicintai rakyat, yang semua kebijakannya lebih banyak menguntungkan orang-orang kaya dan korporasi ketimbang orang-orang kebanyakan.
Para tentara rendahan yang diperintahkan membela NKRI dan mati di Papua adalah korban dari kebijakan represi negara atas nama NKRI yang tak memberi manfaat bagi diri dan keluarganya: gajinya tetap rendah dan anak cucunya tetap tak bisa sekolah tinggi. Demikian pula para pendukung OPM yang marah karena tanahnya diobrak-abrik tanpa mereka pernah dilibatkan untuk bicara, ditanyai pendapatnya, yang anak-anak dan keluarganya, jangankan bersekolah, mencari makan dan mengelola tanah saja tak lagi diberi ruang oleh negara. Keduanya sama-sama korban dari ideologi NKRI Soeharto Orde Baru yang masih menjadi kendaraan politik para Jenderal dan materi doktrin para perwira dan tamtama di sekolah-sekolah militer.
NKRI harga mati adalah doktrin Orde Baru yang melanggar HAM. Semua instrumen HAM internasional yang sudah diratifikasi pemerintah Indonesia tak akan bisa dijalankan selagi doktrin ini tidak disingkirkan. Kita mesti menjadi negara hukum bukan negara kesatuan dengan harga kematian. NKRI harga mati jika terus dibiarkan justru akan menghancurkan landasan berbangsa dan bernegara yang paling hakiki: kemanusiaan, kesejahteraan, dan keadilan sosial.
Massa Aksi AMP Saat Melakukan Demo di Yogyakarta (Doc:AMP)
Setelah wilayah Papua dimasukan secara paksa lewat manipulasi Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) oleh Indonesia tahun 1969, wilayah Papua dijadikan wilayah jajahan. Indonesia mulai memperketat wilayah Papua dengan berbagai operasi sapu bersih terhadap gerakan perlawanan rakyat Papua yang tidak menghendaki kehadiran Indonesia di Papua.
Pada 1 Juli 1971 bertempat di Desa Waris, Numbay – Papua, dekat perbatasan PNG dikumandangkan “Proklamasi Kemerdekaan Papua Barat” oleh Brigjend Zeth Jafet Rumkorem selaku Presiden Papua Barat. Namun demikian, proklamasi tidak dapat melepaskan Papua dari cengkraman kekejaman dan kebrutalan kekuatan militer Indonesia yang sudah menguasai seluruh wilayah Papua.
Berbagai operasi militer dilancarkan oleh Indonesia untuk menumpas gerakan pro kemerdekaan rakyat Papua.
Hari ini 1 Juli 2013, tepat 42 Tahun peringatan Proklamasi Kemerdekaan Papua Barat, Indonesia semakin menunjukan watak kolonialisnya terhadap rakyat Papua. Berbagai peristiwa kejahatan terhadap kemanusiaan terus terjadi di Papua, hutan dan tanah-tanah adat dijadikan lahan jarahan bagi investasi perusahaan-perusahaan Multy National Coorporation (MNC) milik negara-negara Imperialis.
Pembungkaman terhadap ruang demokrasi semakin nyata dilakukan oleh aparat negara (TNI-Polri) dengan melarang adanya kebebasan berekspresi bagi rakyat Papua didepan umum serta penangkapan disertai penganiayaan terhadap aktivis-aktivis pro kemerdekaan Papua.
Maka, bertepatan dengan 42 Tahun Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Papua Barat, Aliansi Mahasiswa Papua (AMP), menuntut dan mendesak Rezim Penguasa Republik Indonesia, SBY-Boediono dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk segera :
1. Berikan Kebebasan dan Hak Menentukan Nasib Sendiri Sebagai Solusi Demokratis Bagi Rakyat Papua.
2. Menuntup dan menghentikan aktifitas eksploitasi semua perusahaan MNC milik negara-negara Imperialis ; Freeport, BP, LNG Tangguh, Medco, Corindo dan lain-lain dari seluruh Tanah Papua.
3. Menarik Militer Indonesia (TNI-Polri) Organik dan Non Organik dari seluruh Tanah Papua untuk menghentikan segala bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan oleh negara Indonesia terhadap rakyat Papua.
Sejumlah Massa Aksi AMP Kota Solo Saat Membentangkan Bendera Bintang Kejora dan Poster (IST)
Yogyakarta – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Komite Kota Bandung menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Sate Kota Bandung, Senin, 1 Juli 2013.
Mereka menuntut kemerdekaan Papua Barat dan menghentikan aktivitas eksploitasi perusahaan Multi National Coorporation (MNC) dan ditariknya militer Indonesia (TNI/Polri) di tanah Papua.
Koordinator AMP, Nato Pigai mengatakan, masyarakat Papua meminta kebebasan dan hak menentukan nasib sendiri sebagai solusi demokratis.
“Kami datang meminta hak nasib kami sendiri. Karena NKRI telah menindas, dan membunuh kami di atas tanah Papua, “
katanya.
Pengunjuk rasa mendesak rezim penguasa dalam hal ini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wapres Boediono segera menetapkan kemerdekaan bangsa Papua Barat. Selain itu, massa meminta pasukan yang dikirim ke Papua segera di tarik.
“Kami mewakili rakyat atas nama mahasiswa minta tarik militerisme. Kami tidak mau lagi dibunuh, kami bukan binatang yang bisa dibunuh seenaknya,”
katanya.
Aksi yang berlangsung setengah jam itu sempat membuat arus lalu lintas di depan Gedung Sate Bandung mengalami kemacetan.
Sementara di Solo, Jawa Tengah, AMP juga menggelar unjuk rasa memperingati Proklamasi Kemerdekaan Papua Barat yang jatuh hari ini. Aksi digelar di Bundaran Gladak Solo. Sedangkan di Yogyakarta, AMP juga menggelar Aksi yang sama di Titik Nol Kilo Meter , Mahasiswa Papua menuntut pemerintah Indonesia untuk memberikan referendum kepada masyarakat Papua Barat.
Pantauan VIVAnews, mahasiswa menggelar aksi dengan membawa poster bertuliskan tuntutan untuk memisahkan Papua Barat dari Pemerintah Indonesia. Selain itu, mereka juga membawa bendera Bintang Kejora.
Juru bicara AMP, Jhon Paul Waine dalam orasinya mengatakan, hari ini bertepatan dengan peringatan 42 tahun Proklamasi Kemerdekaan Papua Barat. Proklamasi pernah dikumandangan pada 1 Juli 1971 oleh Brigjen Zeth Jafet Rumkorem yang juga selaku Presiden Papua Barat. Deklarasi dilakukan di Desa Waris, Numbay, Papua yang berdekatan dengan perbatasan Papua New Guinea.
“Demo menuntut kemerdekaan Papua Barat yang bertepatan dengan hari peringatan proklamasi kemerdekaan Papua Barat dilakukan secara serentak di sejumlah kota di Indonesia,”
katanya.
Lebih lanjut dia mengungkapkan bahwa masuknya wilayah Papua ke dalam negara Indonesia dilakukan secara paksa melalui manipulasi Penentuan Pendapat Rakta (Pepera) pada tahun 1969. Setelah masuknya wilayah Papua ke Indonesia, selanjutnya Indonesia melakukan penjajahan dengan menyapu bersih gerakan perlawanan rakyat Papua yang tidak menghendaki kehadiran Indonesia di Papua.
“Pemerintah Indonesia menunjukkan watak kolonialiasmenya terhadap rakyat Papua. Menyerobot hutan dan tanah adat untuk dijadikan jarahan bagi perusahaan multi national corporation,”
katanya.
Karena itu, AMP menuntut dan mendesak kepada rezim penguasa SBY-Boediono untuk segera memberikan kebebasan hak menentukan nasib sendiri sebagai solusi demokratis bagi rakyat Papua Barat. (eh)
Dari Markas Pusat Pertahanan (MPP) Tentara Revolusi West Papua (TRWP) General
West Papua flag (Photo credit: lussqueittt)
TRWP Mathias Wenda bersama segenap pasukan dari MPP mengucapkan
Selemat HUT Kemerdekaan ke-42
kepada segenap masyarakat Papua di seluruh penjuru Bumi yang mengingat ataupun memperingati dan merayakan HUT Kemerdekaan Negara West Papua yang ke-42 setelah diproklamirkan oleh para pejuang kita Jenderal Seth Jafeth Roemkorem dan Hendrik Jacob Pray di Waris Raya, Port Numbay, West Papua.
Perlu ditegaskan selanjutnya bahwa
Tanggal 1 Juli bukan Hari OPM atau HUT OPM, tetapi ialah HUT Proklamasi Kemerdekaan West Papua;
Pengibaran Bendera Bintang Kejora bukanlah satu-satunya cara merayakan HUT kemerdekaan kita,
HUT Kemerdekaan West Papua tidak akan pernah dihapus atau terhapus oleh tindakan siapapun, kapanpun dan di manapun juga hanya oleh karena kemauan dan tindakan NKRI oleh sebab Kebenaran dan Fakta Sejarah itu telah tercatat dalam hatinurani bangsa Papua dan akan terus diperingati dan diperjuangkan sepanjang kehadiran bangsa Papua di muka Bumi, di manapun mereka berada.
JAYAPURA – Pernyataan Gubernur Papua, Lukas Enembe,SIP,MH, bahwa Papua belum terdaftar sebagai
Papua Merdeka (Photo credit: Roel Wijnants)
anggota Forum Malanesian Spearhead Group (MSG) pada pertemuan negara-negara serumpun Melanesia di kawasan Pasifik di Summit Nomea New Caledonia pada 18-21 Juni 2013, ditepis ‘Menteri Sekretariat Negara Republik Papua Barat (NRPB)’ versi ‘Presiden’ Yance Hembring, yakni, Agustinus Waipon.
Ia mengatakan, pada tanggal 19 Juni 2013 lalu Papua sudah sah terdaftar sebagai anggota MSG. Hal itu disampaikan para utusan NRPB yang diutus ke pertemuan forum tersebut. Hal lainnya dikatakan, untuk saat ini NRPB sedang menunggu hasil pertemuan PBB pada September 2013 mendatang, yang mana dipastikan Papua Barat statusnya akan dibahas dalam pertemuan PBB dimaksud.
Sementara itu, terkait pernyataan Pengamat Hukum Internasional, Sosial Politik Universitas Cenderawasih, Marinus Yaung, menyatakan bahwa sebaiknya setiap 1 Juli pada tahun berjalan tidak perlu lagi mengibarkan bendera Bintang Kejora dan lebih banyak mengadakan konsolidasi organisasi Papua Merdeka, ia mengatakan sependapat dengan pernyataan tersebut.
Hanya saja, ia mengharapkan agar Marinus Yaung jangan berbicara mengenai Papua Merdeka, sebab ia adalah orang-orang utusan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, apalagi pernyataanya Marinus Yaung selama ini bertolak belakang dengan perjuangan Papua Merdeka.
Mengenai peringatan 1 Juli itu, pihaknya akan menghimbau kepada rakyat NRPB untuk mengkhususkan tanggal tersebut sejenak untuk berdoa kepada Tuhan atas segala nikmat dan rahmatnya Tuhan.Dan juga meminta Tuhan untuk mengabulkan kemerdekaan seutuhnya bagi rakyat NRPB.
Disinggung soal masalah keamanan, pihaknya menyerahkan secara penuh kepada aparat keamanan, jika menjelang maupun pada tanggal 1 Juli ada kekacauan dan korban jiwa, NRPB mempersilakan aparat keamanan untuk menindak tegas mereka yang membuat keresahan di masyarakat atau membuat rakyat menjadi korban.
“Perjuangan kemerdekaan Bangsa Papua Barat itu penuh dengan kedamaian. Sekali lagi Kami tidak ada program untuk pengibaran BK. Jika pada 1 Juli, ada tindakan brutal yang dilakukan oknum di luar NRPB yang mengorbankan rakyat Papua,”
tukasnya saat menghubungi Bintang Papua via ponselnya, Jumat, (28/6).
Menurutnya, rencana aksi pada 1 Juli adalah sebuah tindakan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengerti mengenai politik merdeka Bangsa Papua Barat, sehingga dengan segala cara mau membuat tindakan anarkis yang merugikan diri sendiri dan rakyat Papua.
Atas dasar itulah ia menghimbau kepada rakyat Papua agar jangan terlibat dalam aksi 1 Juli tersebut, karena itu jelas bukan perjuangan murni kemerdekaan Bangsa Papua Barat.
“Mari kita rapatkan barisan untuk menerima kemerdekaan yang sudah diperjuangkan oleh Presiden NRPB, Yance Hembring, yang juga sudah mendaftarkan di PBB. (nls/don/l03)
JAYAPURA – Kelompok yang menamakan diri sebagai Kepala Pemerintahan Kerajaan Papua Barat New
English: Coat of arms of Republic of West Papua Bahasa Indonesia: Lambang Republik Papua Barat Русский: Герб Республики Западное Папуа (Photo credit: Wikipedia)
Guinea Melanesia mengadakan upacara sacral kerajaan. Mereka mengklaim, upacara itu dalam rangka pengesahan dan penyerahan Undang – Undang (UU) Nomor 01 Tahun 2013, Jumat (28/6) kemarin siang sekira pukul 11.00 WIT hingga pukul 14.00 WIT.
“Perjuangan kita telah sampai diujung penghabisan yang dicita – citakan oleh para pendahulu kepada generasi penerus perjuangan Papua,” ujar Alex Mebri selaku Raja Kerajaan Papua dalam sambutannya ketika pelaksanaan upacara sacral pengesahan dan penyerahan UU Nomor 01 Tahun 2013, kemarin siang.
Ia mengatakan, proklamasi berdirinya kerajaan Papua pada tanggal 11 Oktober 2012 lalu yang disertai dengan pengibaran bendera kerajaan (Bintang Kejora) itu juga dilengkapi dengan UUD kerajaan Papua. Rencana strategis pembangunan kerajaan dan proposal kerajaan menjadi momentum penting dalam sejarah raja – raja diatas Tanah Papua Barat atau New Guinea Melanesia.
“UU Kerajaan tersebut menjadi dasar berpijak Perdana Menteri (PM) selaku mandataris Kerajaan Papua guna menjadi petunjuk pelaksanaan bagi menteri – menteri dalam kabinet, gubernur jenderal hingga kepada marga dilingkungan perangkat kerajaan Papua Barat,”
katanya.
Lanjutnya, kerajaan Papua Barat telah berdiri ditengah sistem Pemerintahan demokrasi Republik Indonesia (RI) dan bakal calon dari Negara Republik Papua Barat (NRPB) pada kedua posisi republik sebagai posisi tawar adu argumentasi diplomasi menguji materi hukum dan kebenaran untuk mencapai suatu keadilan bagi rakyat Papua Barat.
“Jadi, guna mempersiapkan pemerintahan kerajaan Papua Barat secara menyeluruh, maka sangat mengharapkan satu dukungan kerjasama yang baik dari tingkat pusat Negara RI hingga ditingkat Pemerintahan Provinsi (Pemprov) baik Pemprov Papua dan Papua Barat serta menfasilitasi persiapan pengalihan administrasi dari pemerintah RI kepada pemerintahan kerajaan Papua Barat atau NRPB paling lambat dari tahun 2013 hingga tahun 2016, sehingga masalah Papua Barat dapat terselesaikan,”
tegasnya.
Senada dengan itu, ditempat yang sama, Persila Yakadewa selaku Perdana Menteri (PM) Kerajaan Papua Barat mengatakan bahwa pada hari ini (kemarin, red) merupakan hari bersejarah dan pertama diatas Tanah Papua Barat, karena panitia perumus telah selesai merancang UU Nomor 01 Tahun 2013 tentang tugas, tanggungjawab, hak dan kewajiban perdana menteri, kabinet atau menteri – menteri, gubernur jenderal, distrik setiap suku – suku atau kampung dan marga lingkungan.
“Dimana, seluruh rakyat asli Papua berstatus keturunan bangsawan agar bersiap – siap menerima perubahan pengalihan administrasi pemerintahan tersebut (dari NKRI kepada NRPB),” cetusnya.
Maka itu, ia menghimbau kepada TPN agar tidak terprovokasi dengan isu tindakan adu domba yang sementara ini dibangun oleh oknum – oknum politik yang ingin menciptakan proyek suap melalui “BK” dan sekarang kerajaan Papua Barat telah berdiri, sehingga jangan ada lagi prasangka buruk bahwa kerajaan ini buatan RI, tapi kerajaan ini merupakan asli buatan anak – anak atau manusia asli Papua Barat. “Dengan demikian, kami himbau kepada aparat keamanan dalam hal ini TNI/Polri agar tidak lagi melakukan aksi penembakan terhadap Orang Asli Papua (OAP) dengan alasan dalam bentuk apapun juga. Dikarenakan setelah pengalihan administrasi dari Pemerintah RI kepada Kerajaan Papua Barat, maka akan duduk bersidang guna membicarakan tentang gambar dan lambang – lamnbang yang ada diatas Tanah Papua Barat,” pungkasnya.
Berdasarkan pantauan Bintang Papua bahwa dalam upacara sakral dalam rangka pengesahan dan penyerahan UU Nomor 01 Tahun 2013 itu juga dihadiri beberapa tokoh – tokoh kerajaan Papua Barat diantaranya Martehn L. Waray selaku Raja Bomberai – Manokwari), Gustaf Toto selaku Raja Tabi, Sarlens Ayatanoi selaku Raja Waropen, Frans Raweyai selaku Raja Yapen Barat dan Yason Tabisu selaku Raja Budaya Bemei – Genyem. (mir/don/l03)
