TPN-PB: 1 Juli Dapat Diperingati

Saat Brigadir-Jenderal Seth Jafet Rumkorem membacakan naskah Proklamasi Papua Barat. Foto: Ist

Jayapura — Kepala Staf Umum (KASUM) Tentara Pembebasan Nasional – Papua Barat (TPN-PB), Mayjend Teryanus Satto dalam rilis yang diterima majalahselangkah.com, Kamis, (27/07/13) mengatakan, seluruh prajurit dan pejuang yang tergabung dalam Komando Nasional TPN-PB di seluruh pelosok wilayah tanah Papua untuk tidak terprovokasi dengan isu-isu terkait perayaan 1 Juli mendatang.

“Tidak terprovokasi dengan isu-isu yang disebarkan oleh oknum maupun kelompok yang tidak bertanggung jawab, terkait peringatan hari besar bangsa Papua tanggal 1 Juli 2013,”

tulisnya.

Himbauan tertanggal 20 Juni 2013 yang keluarkan Kepala Staf Umum atas nama Panglima Tinggi TPN itu menghimbau agar 1 Juli 2013 tetap diperingati dengan cara masing-masing.

“Perayaan 1 Juli 2013 dapat diperingati melalui ibadah syukur, dan atau Upacara Bendera bagi wilayah yang kondisi keamanan terjamin di seluruh KODAP,”

katanya.

Ditegaskan juga, Komando Nasional TPN-PB tetap menjalankan keputusan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) TPN dan Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) melalui program-program yang sudah dan sedang dilaksanakan.

Dikatakan, pernyataan-pernyataan di luar dari keputusan KTT dan RAKERNAS TPN adalah bentuk propaganda yang dilakukan oknum yang ingin merusak perjuangan bangsa Papua di bawah Komando Nasional.

Diberitakan, Lambertus Pekikir dari Markas Victoria mengatakan, pihaknya tidak akan mengibarkan Bendera Bintang Kejora pada hari Proklamasi Kemerdekaan Papua yang jatuh pada 1 Juli 2013.

Pihaknya hanya akan menggelar doa dan upacara biasa. Ia juga menolak
isu-isu yang dihembuskan oleh dari pihak-pihak yang ingin mengacaukan Papua.

“Apabila ada aksi penembakan, pengibaran bendera, sabotase, atau penghadangan, itu diluar tanggung jawab markas besar OPM,”

katanya seperti dikutik tempo.co, edisi 26 Juni 2013.

Diketahui, tanggal 1 Juli 1971 di suatu tempat di Desa Waris, Kabupaten Jayapura, dekat perbatasan Papua Niugini, kini menjadi Markas Victoria, dilakukan pembacaan Proklamasi Papua Barat oleh Brigadir-Jenderal Seth Jafet Rumkorem. Sejak saat itu, orang Papua menetapkan 1 Juli sebagai hari Proklamasi Papua Barat. (001/Ist/MS)

Editor : Yermias Degei

Jum’at, 28 Juni 2013 04:18,MS

June 28, 2013 0

Ini Pesan Goliath Tabuni Untuk Kapolda Papua dan Pangdam XVII/Cenderawasih

Jenderal Goliath Tabuni, Panglimat Tertinggi TPN-PB (Foto: Ist)

Puncak Jaya — Panglima Tertinggi Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN-PB), Jenderal Goliath Tabuni berpesan kepada Kapolda Papua dan Pangdam XVII/Cenderawasih agar dapat memberikan pendidikan yang baik kepada anak buah mereka di wilayah tanah Papua.

“Harap Kapolda Papua dan Pangdam XVII/Cenderawasih dapat berikan pendidikan yang baik kepada anggota, agar mereka tidak melanggar aturan perang dan hukum Internasional, terutama konvensi Jenewa IV soal perlindungan orang sipil di waktu perang,”

ujar Jenderal Goliath, seperti ditulis website resmi TPN-PB,www.wplna.net, kemarin.

Dalam rilis tersebut, Jenderal Goliath juga mengaku bertanggung jawab atas tewasnya dua anggota TNI dari Yonif 753 Nabire, yang ditembak anak buahnya atas perintah dirinya, pada 25 Juni 2013 lalu di Distrik Ilu (baca: Goliath Tabuni Bertanggung Jawab Atas Tewasnya Dua Anggota TNI).

“Saya siap layani TNI/Polri jika ada yang melakukan pengejaran terhadap anggota saya, dan kemarin kami sudah ambil senjata milik anggota itu, sekarang justru kekuatan kami semakin banyak, jadi kami tidak ragu lagi kalau ada pengejaran terhadap kami, asalkan jangan terhadap masyarakat sipil Papua,”

tegas Jenderal Tabuni.

Jenderal Goliath juga meminta kepada media local, nasional, dan internasional agar tidak menyimpang dalam pemberitaan, sebab pelaku penembakan, dan yang bertanggung jawab atas peristiwa tersebut adalah dirinya selaku panglima tertinggi TPN-PB.

“Semua media harap ketika terjadi peristiwa penembakan terhadap TNI/Polri di wilayah Puncak Jaya, jangan pernah ada yang katakan sipil bersenjata dan OTK, tidak ada sipil bersenjata disini, yang memiliki senjata hanya TNI/Polri dan kami TPNPB-OPM, jadi jika korban TNI/Polri itu saya bertanggung jawab, dan saya selaku pimpinan TPN Papua Barat, bukan saya sipil besenjata,”

tegas Jenderal Goliath Tabuni.

Panglima tertinggi TPN-PB ini juga berpesan, jika TNI/Polri hendak mencari pelaku, masyarakat sipil tidak menjadi korban atas korban balas dendam aparat karena tidak berhasil menangkap ia dan anak buahnya.

Hingga berita ini diturunkan, jenazah satu anggota TNI yang tewas ditembak kelompok Goliath Tabuni sudah dievakuasi dari Puncak Jaya ke Jayapura, dan sedang dilakukan upacara penghormatan jenazah yang dipimpin langsung oleh Pangdam XVII/Cenderawasih, Mayjend Christian Zebua.

Thursday, June 27, 2013,SP

June 27, 2013 0

Goliath Tabuni Bertanggung Jawab Atas Tewasnya Dua Anggota TNI

Puncak Jaya — Jenderal Goliath Tabuni, Panglima Tertinggi Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNP-PB) mengaku bertanggung jawab atas insiden penembakan dua anggota TNI di Kampung Jigonikme, Distrik Ilu, Kabupaten Puncak Jaya, Papua, pada Selasa 25 Juni 2013 lalu.

“Saya bertanggung jawab atas penembakan dua anggota TNI dari satuan Yonif 753 Nabire di Distrik Ilu, Kabupaten Puncak Jaya,”

ujar Jenderal Goliath saat mengkonfirmasi ke admin website resmi TPN-PB di www.wpnla.net, kemarin.

Jenderal Goliath juga membantah pemberitaan beberapa media massa di Papua dan Jakarta yang menyebutkan sopir taxi yang ditembak adalah seorang warga sipil.

“Tidak benar itu warga sipil, dia adalah intelejen Indonesia dari Yonif 753 Nabire. Dia sering antar jemput anggota TNI diwilayah tersebut. Memang benar, penembakan dilakukan oleh anak buah saya, atas perintah saya,”

tegasnya lagi.

“Anggota saya tidak bisa menembak warga sipil sembarangan, kalau ada media yang mengatakan itu masyarakat, maka saya katakan itu bohong. Kalau TNI yang menembak masyarakat sipil boleh itu biasa, kami tidak sembarangan menembak,”

ujar panglima tertinggi TPN-PB ini.

Untuk mencari dan menangkap anak buahnya yang telah menembak mati dua anggota TNI, Jenderal Tabuni juga menghimbau agar aparat TNI/Polri tidak melakukan penyisiran, pengrusakan dan penembakan terhadap warga sipil.

“Saya siap layani TNI/Polri jika ada yang melakukan pengejaran terhadap anggota saya, dan kemarin kami sudah ambil senjata milik anggota itu, sekarang justru kekuatan kami semakin banyak, jadi kami tidak ragu lagi kalau ada pengejaran terhadap kami, asalkan jangan terhadap masyarakat sipil Papua,”

tegas Jenderal Tabuni.

Sebelumnya, seperti diberitakan beberapa media, Kelompok Sipil Bersenjata (KSB) dikabarkan menembak mati anggota TNI dari Yonif 753, Letda Inf I Wayan Sukarta, juga menewaskan Tono, supir mobil jenis Ford nopol DS 8832 KA, sedangkan kondektur mobil tersebut hingga kini belum diketahui nasib serta namanya.

Insiden penghadangan terjadi sekitar pukul 14.00 WIT, saat korban bersama dua anggota TNI lainnya yakni Prada Andi dan Praka Supiyoko, beserta supir dan kernet hendak kembali ke Ilu setelah melakukan patroli di kebun anggur Distrik Jigonekme.

Thursday, June 27, 2013,SP

June 27, 2013 3

Arkilaus Baho: Selamat! Papua di Terima Sebagai Anggota MSG

Kompasiana.com – Selamat kepada West Papua National Coalition for Liberation (WPNCL) yang telah bersusah payah meyakinkan anggota Melanesian Sperhead Grub untuk menerima tawaran. secara resmi diterima oleh MSG. Namun status yang diminta oleh WPNCL dalam aplikasinya akan ditentukan dalam enam bulan kedepan.

Hasil KTT ke-19, dimulai pada tanggal 18 Juni 2013 dan puncaknya pada tanggal 20-21, diantaranya; MENYETUJUI: bahwa MSG sepenuhnya mendukung hak-hak asasi rakyat Papua Barat terhadap penentuan nasib sendiri sebagaimana ditetapkan dalam mukadimah konstitusi MSG. MENYETUJUI: bahwa kekhawatiran MSG mengenai pelanggaran hak asasi manusia dan bentuk lain yang berkaitan dengan kekejaman terhadap Masyarakat Papua Barat akan diajukan bersama dengan pemerintah Indonesia secara bilateral maupun sebagai kelompok. MENCATAT bahwa aplikasi dari WPNCL untuk menjadi anggota MSG telah diterima dan aplikasi akan ditinjau setelah pengajuan laporan FMM, dan MENYETUJUI: roadmap seperti yang direkomendasikan oleh FMM mencakup: a) bahwa MSG mengirim misi menteri luar negeri di tingkat FMM yang dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Fiji ke Jakarta dan kemudian ke Papua Barat pada tahun 2013 dan menerima undangan dari pemerintah Indonesia. b) misi menteri luar negeri ini akan menyajikaN laporannya kepada para pemimpin msg pada kesempatan pertama dalam enam bulan ke depan. c. WPNCL akan diberitahu secara resmi tentang keputusan para pemimpin MSG mengenai aplikasinya, dan d. misi akan menjadi bagian dalam proses menentukan aplikasi keanggotaan WPNCL.

Komunike ini ditandatangani oleh kelima pemimpin negara-negara Melanesia, masing-masing Victor Tutugoro (FLNKS), Veroqe Bainimarama (Fiji), Leon Dion (Papua New Guinea), Gordon Darcy Lilo (Kepulauan Solomon) dan Moana Carcassas Kalosil (Vanuatu). Penandatangan ini dilakukan di Escapade Resort, Noumea, 21 Juni 2013.

Pemerintah Indonesia pun tak terlalu merisaukan keanggotaan Papua Barat pada forum MSG. Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia, Wisnuwardhana yang memimpin delegasi Indonesia dalam MSG Summit di Noumea, Kaledonia Baru mengakui bahwa rumpun bangsa Melanesia di Indonesia tersebar di lima provinsi dari 34 provinsi di Indonesia. Masing-masing provinsi tersebut adalah Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara dan Nusa Tenggara Timur. Wilayah lima provinsi ini mencapai sepertiga dari seluruh wilayah Indonesia. Berdasarkan sensus penduduk tahun 2010, ada sekitar 11 juta penduduk yang mewakili suku bangsa Melanesia di Indonesia. Mereka ada di lima provinsi di Indonesia, yakni Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara dan Nusa Tenggara Timur yang mencakup sepertiga wilayah Indonesia.” kata Wisnuwhardana dalam pernyataan pemerintah Indonesia dihadapan sesi pleno MSG Summit, 21/06.

Kenyataan ini, menurut wakil Menteri Luar negeri Indonesia ini, menjadikan hubungan Indonesia dengan Melanesia Spearhead Group (MSG) harus dipererat dan terus ditingkatkan. Salah satu caranya adalah dengan mempersilahkan para Menteri Luar Negeri negara-negara MSG untuk datang ke Indonesia. Untuk memperkuat hubungan Indonesia dengan MSG, Indonesia mempersilahkan para Menteri Luar negeri MSG datang ke Indonesia. Untuk bertukar pengalaman dan memberikan kesempatan untuk melihat dan memahami dengan baik tentang pembangunan di Indonesia, termasuk Papua dan papua Barat.” kata Wisnuwardhana.

MSG juga memastikan sebuah referendum bagi rakyat Kaledonia. Presiden Kaledonia Baru, Harold Marthin, dalam sambutannya pada acara pembukaan Melanesia Sparehead Group mengatakan pada awalnya, tidak semua rakyat Kaledonia Baru setuju untuk bergabung dalam MSG karena sejarah persaingan di Pasifik, yang mengakibatkan adanya rivalitas pada kelompok masyarakat Melanesia. Namun mereka bekerja keras untuk meninggalkan trauma sejarah itu.

Pada tahun 2014 nanti rakyat Kaledonia baru akan mengadakan referendum untuk menentukan nasib mereka sendiri. Apakah rakyat Kaledonia Baru akan tetap menjadi bagian dari Perancis atau berdiri sebagai sebuah negara independen, akan ditentukan oleh referendum tersebut.

Mr. Harold Marthin menambahkan, dirinya bersama pimpinan FLNKS, organisasi yang memotori permintaan referendum Kanaky menyambut kedatangan para pemimpin negara Melanesia, untuk menunjukkan bahwa tidak ada ketegangan atau upaya untuk menghambat hubungan antara sesama komunitas Melanesia demi kemakmuran rakyat Melanesia. Saya yakinkan pada anda semua, para pemimpin bahwa rakyat Kaledonia Baru memiliki pandangan positif dari tindakan pemerintah Kaledonia Baru bersama FLNKS.

Prestasi MSG dibawah kepemimpinan lama, menurut ketua MSG yang juga perdana mentri negara Fiji Commodore Frank Bainimarama mengatakan, selama masa kepemimpinannya dia telah meletakkan dasar dasar perubahan bagi negara Melanesia. Meletakkan dasar untuk pasukan pemelihara perdamaian regional Melanesia adalah salah satu prestasi puncak MSG di bawah pimpinan dua tahun nya. Secara resmi menyerahkan kepemimpinan kepada juru bicara Kaledonia Baru dari gerakan FLNKS, Victor Tutugoro, pada KTT para pemimpin MSG 19 di Noumea.

The Commodore mengatakan MSG telah berbuat banyak untuk bisa dibanggakan dalam beberapa tahun terakhir. “Prestasi nyata telah dibuat dalam bidang kerjasama kepabeanan dan biosekuriti, perikanan dan pelestarian budaya. Kami telah berkomitmen untuk kerjasama regional antara lembaga penegak hukum untuk mengatasi kejahatan transnasional, departemen operasi penjaga perdamaian telah dibentuk di sekretariat MSG untuk membantu membentuk unit penjaga perdamaian MSG. Frank Bainimarama mengatakan masih banyak tantangan untuk MSG untuk mengatasi dan bahwa laporan oleh Eminent Persons Group akan membantu memetakan arah masa depan MSG. Selamat

Di Sunting dari laporan jurnalis Papua, Pasifik dan Delegasi WPNCL

June 27, 2013 0

Benny Giay: Aparat TNI/Polri Sedang Bermain di Ruang Bebas

Pendeta Benny Giay, Ketua Sinode KINGMI Papua (Foto: majalahselangkah.com)

Jayapura — Gereja Kemah Injil (Kingmi) Papua menyatakan keprihatinannya terkait ruang kebebasan berekspreasi yang semakin ditutup, serta sepak terjang aparat keamanan di Papua yang semakin tidak berubah dari waktu ke waktu.

“Kami sebagai Gereja dan pimpinan umat menyatakan keprihatinan kami, mengamati sepak terjang petinggi keamanan Negara dewasa ini yang belum berubah, dan masih menutup ruang kebebasan bagi masyarakat untuk mengemukakan pendapat seperti yang terus dipertontonkan di Tanah ini,”

kata Ketua Sinode Gereja Kingmi Papua, Pendeta Dr. Benny Giay, dalam siaran pers yang dikirim ke redaksi suarapapua.com, Selasa (25/6/2013) siang.

Menurut pendeta Giay, semua sepak terjang lembaga keamanan, yakni TNI/Polri telah menunjukan bahwa kehadiran mereka sedang bermain di ruang bebas.

“Ini persis seperti zaman orde baru yang menggunakan kekuasaannya untuk menggagahi masyarakat sipil, khususnya orang asli Papua. Aparat TNI/Polri juga secara meyakinkan terus menyuburkan aspirasi Papua merdeka dengan tidak memberi ruang untuk mengeluarkan pendapatnya.”

“Yang pada gilirannya, TNI/Polri akan menggunakan kekuasaannya untuk menghabisi orang asli Papua dengan pasal-pasal makar. Atau, justru dijadikan sebagai momentum untuk menggunakan senjata modern yang telah dibeli dengan uang rakyat Papua, sehingga ‘The winner takes it all’,”

pungkasnya.

Menjelang 1 Juli mendatang, Gereja Kigmi Papua juga mengeluarkan himbauan, pertama, agar Kapolda Papua dan jajarannya merubah citranya di depan publik di tanah Papua.

“Kesempatan 1 Juli ini kami harap bisa Polisi jadikan sebagai momentum untuk menyatakan bahwa pihaknya memang ‘polisi yang demokratis’ yang benar-benar mengedepankan toleransi, toh nasionalisme Papua, yang menurut TNI/Polri separatisme tidak bisa dihadapi dengan memenjarakan atau menembak dan menculik aktivis dan ideologinya sebagaimana yang dilakukan TNI/Polri selama ini,”

ujar Giay.

Menurut Giay, kiat-kiat yang dipakai TNI-Polri menghadapi nasionalisme Papua seperti ini hanya dipakai oleh aparat yang tidak berpendidikan, karena nasionalisme tidak bisa dihapus dengan otot. Ia hanya bisa diatasi oleh otak dan hati (nurani yang humanis dan bukan otoriter).

Kedua, Gereja Kigmi Papua juga melihat aparat yang dilakukan TNI/Polri hanya merupakan pengulangan dari perilaku aparat keamanan penjajah Belanda terhadap gerakan nasionalis Jawa dan Sumatera tahun 1919-1930an.

“Perilakunya sama dengan watak aparat keamanan dewasa ini di Tanah Papua terhadap Nasionalis Papua, sehingga melalui media kami serukan dan menghimbau agar pihak TNI-Polri membuktikan dirinya bahwa TNI-Polro tidaklah sama dengan tentara dan Polisi Belanda di Jawa atau Sumatera “tempo doeloe”, dengan mengedepankan dialog dan memberi ruang untuk orang Papua bisa mengemukakan pendapatnya, sebagai pemenuhan dari salah satu hak asasi manusia, asalkan tidak tidak menimbulkan tindakan-tindakan anarkhis,”

tambah pendeta Giay.

Ketiga, kepada masyarakat Papua, Gereja Kingmi Papua juga menghimbau agar mawas diri, dan dapat menyampaikan tuntutan dan aspirasi supaya tetap menggunakan cara dan pendekatan dalam koridor adat, iman, HAM dan demokrasi.

“Sekali lagi lewat media ini kami menghimbau agar masyarakat Papua lewat kesempatan-kesempatan seperti 1 Juli atau 1 Desember atau momen sejarah lainnya supaya bangkit menunjukkan kepada para pihak bahwa kami bangsa Papua adalah bangsa yang beradab dan bahwa “di atas langit masih ada langit”,dan bahwa kekerasan dan rasisme (seperti yang ditunjukkan oleh masyarakat Indonesia terhadap Papua selama ini dan saat Persipura bermain di Jawa) sudah seharusnya ditinggalkan karena ia sudah ketinggalan jaman,”

tutup Giay.

Wednesday, June 26, 2013,SP

June 26, 2013 0

Orang Asli Papua Memiliki Hak Menentukan Nasib Sendiri

Manokwari — Orang Asli Papua, sebagai salah satu rumpun ras Melanesia, sebagai warga dunia dan masyarakat adat memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri (the right to self determination).

Demikian penegasan Yan CH Warinussy, salah satu aktivis hak asasi manusia di Tanah Papua, dalam siaran pers yang dikirim kepada redaksi suarapapua.com, Rabu (26/6/2013) siang, dari Manokwari, Papua Barat.

Menurut peraih penghargaan John Humphrey Freedom Award dari Canada ini, hal itu sejalan dengan isi Deklarasi Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), serta Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia, serta Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik, serta deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat Adat.

“Saya mengingatkan semua pihak otoritas di Tanah Papua, dan Indonesia umumnya bahwa persoalan yang sangat mendasar saat ini di Tanah Papua bukanlah soal kesejahteraan dan ekonomi, tapi soal perbedaan pandangan tentang sejarah politik dalam konteks integrasi Papua ke dalam NKRI yang secara hukum internasional belum selesai.”

“Hal itu telah menjadi sebab hingga soal Papua dibawa untuk terus dibahas dalam forum-forum internasional seperti halnya Melanesian Spearhead Group (MSG) belum lama ini di Kanaky, New Caledonia,”

kata pengacara senior ini.

Di dalam forum MSG Summit ke-19, lanjut Warinussy, telah jelas-jelas para pemimpin MSG menyatakan bahwa mereka mengakui pelanggaran hak asasi manusia di Tanah Papua, dan perlu disorot untuk memajukan aplikasi rakyat Papua melalui West Papua National Coalition for Liberation (WPNCL).

“Satu hal yang luar biasa dan membenarkan pernyataan saya diatas adalah bahwa para pemimpin MSG setuju sepenuhnya mendukung hak-hak asasi rakyat Papua Barat terhadap Penentuan Nasib Sendiri sebagaimana ditetapkan dalam mukadimah konstitusi MSG,”

tegasnya.

Itu artinya, kata Direktur Eksekutif LP3BH ini, bahwa hak rakyat Papua Barat yang adalah Orang Asli Papua berdasarkan Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua, sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2008, adalah bagian dari masyarakat adat di dunia, yang juga memiliki hak menentukan nasib sendiri.

“Segenap proses ke arah penentuan nasib sendiri tersebut seharusnya direspon secara positif oleh semua pihak termasuk Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan pemerintah daerah di Tanah Papua.”

“Tentu mekanisme hukum internasional dan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia yang berlaku secara universal dapat diterapkan pada kesempatan tersebut dengan adil dan benar, serta di bawah pengawasan PBB sekaligus,”

tutup Warinussy.

Senada dengan Warinussy, menurut Dorus Wakum, salah satu aktivis HAM di tanah Papua, diterimanya aplikasi WPNCL oleh MSG menunjukan bahwa peluang hak menentunan nasiba sendiri bagi Papua Barat akan semakin terbuka lebar.

“Kami yakin dan percaya, masalah Papua Barat sekarang tentu akan diajukan ke PBB untuk selanjutnya dibahas. Ini satu kemajuan diplomasi rakyat Papua, dan harus didukung,”

tutupnya.

Wednesday, June 26, 2013,SP

June 26, 2013 0

Pelimpahan Berkas Tersangka “Makar Aimas” Terkesan Dipaksakan

Dua warga sipil yang tewas, di Sorong, Abner Malagawak (22), dan Thomas Blesya (22), dan tiga warga sipil lainnya luka kritis (Foto: Ist)

Sorong –– Berkas keenam tersangka “Makar Aimas” , yakni, Isak Klaibin, Jordan Magablo, Klemens Kodimko, Anton Sarof, Obaja Kamesrar, Obed Kamesrar dan Hengki Mangamis, telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Sorong oleh penyidik Kepolisian Resort Sorong.

“Ini kesannya sangat dipaksakan. Tim Advokasi Kasus Aimas 2013 telah menugaskan tiga orng advokat guna mendampingi keenam terdakwa yang dituduh terlibat perkara makar berdasarkan pasal 106, 108 dan 110 KUH Pidana,”

ujar Yan CH Warinussy, salah satu pengcara keenam terdakwa, kepada suarapapua.com, siang tadi.

“Karena setehu kami dari fakta lapangan, bahwa sebenarnya Kapolres Sorong dan jajarannya nyata-nyata sudah melakukan tindakan biadab dan melanggar hak asasi manusia rakyat sipil di Aimas pada tanggal 30 April 2013 yang lalu,”

ujarnya.

Adapun saat itu, menurut Warinussy, justru Kapolres dan Wakapolres Sorong lah yang memerintahkan anak buahnya melakukan penembakan langsung tanpa peringatan terhadap rakyat sipil tak bersenjata, dan menewaskan dua ditempat, dan tiga orang lainnya luka berat.

Setelah dirawat secara intesif di Rumah Sakit Sebe Solo, Aimas, dimana satu korban penembakan aparat keamanan juga meninggal dunia, yaitu ibu Salomina Klaibin.

“Perbuatan biadab dan melanggar hak asasi manusia yang dilakukan Kapolres Sorong ini justru hingga hari ini tidak pernah diusut berdasarkan pasal 7 dan pasal 9 Undang Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia,”

ujar Warinussy.

Justru, malah Kapolres Sorong dengan disokong penuh oleh Kapolda Papua, buru-buru melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan yang cenderung mereka-reka untuk menetapkan Isak Klaibin, dkk sebagai tersangka pidana Makar.

Sementara perkara Kalibin, cs begitu cepat ditangani hingga mengabaikan hak-hak para tersangka untuk didampingi oleh penasihat hukum berdasarkan pasal 55 dan 56 KUHAP.

Sedangkan, perbuatan dan tindakan Kapolres Sorong dan jajarannya yang telah menambaki warga sipil secara membabi-buta, pada 30 April 2013 tersebut sama sekali tidak pernah diutak-atik kasusnya.

“Sekalipun oleh Komnas HAM RI dan Perwakilannnya yang di Jayapura, yang sempat turun dan mengetahui langsung kasus tersebut telah menyatakan terjadi pelanggaran HAM,”

ujar Warinussy.

Elias Petege, aktivis National Papua Solidarity (NAPAS) di Jakarta juga menyesalkan tindakan aparat Kepolisian yang tidak melakukan proses hokum terhadap aparat yang telah jelas-jelas melakukan pelanggaran HAM berat terhadap warga sipil.

“Terjadi imunitas terhadap aparat keamanan, sedangkan warga sipil yang tak punya kekuataan dijadikan tersangka tanpa bukti-bukti kuat,”

tegasnya.

Wednesday, June 26, 2013,SP

June 26, 2013 0

Di Nabire Oknum TNI Pukul Pendeta dan Warga Sipil

Pendeta Delvian Iyai (38), korban pemukulan oknum anggota TNI (Foto: Yones Douw)

Nabire — Pendeta Delvian Iyai (38), warga Karang Tumaritis, Kabupaten Nabire, Papua, mengalami luka sobek di alis mata sebelah kanan setelah mendapat pukulan dari Serka Suraji, anggota TNI dari Kodim 1705 Paniai, pada 20 Juni 2013.

Yones Douw, aktivis hak asasi manusia di Nabire melaporkan, kejadian bermula ketika pendeta Iyai akan melakukan perjalanan ke Kampung Demogo, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, untuk menghadiri acara peresmian sebuah gedung gereja.

Pada tanggal 19 Juni 2013, bapak Pendeta Iyai diberitahu oleh bapak Ruben Magai, Ketua Komisi A DPRP Propinsi Papua untuk ikut bersama dengan rombongan ke Demogo menghadiri peresmian gedung gereja GKII Adauwo, dengan menumpang pesawat Pilatus Susi Air.

Namun karena ada pelayanan di Paniai, maka pendeta Iyai tidak pergi bersama-sama dengan rombongan, namun berangkat sendiri menggunakan angkutan umum pada tanggal 20 Juni 2013, sekitar pukul 09.00 WIT.

Dari Nabire menuju Siriwo, pendeta Iyai menumpang angkutan umum. Di dalam angkutan tersebut tampak juga keluarga bapak Thobias Madai, dan beberap warga sipil.

Seperti biasanya, semua penumpang dan sopir angkutan harus turun dari mobil dan makan-minum bersama-sama di warung makan Sujud, di Kilo 100. Warung Sujud adalah tempat makan milik anggota TNI, Serka Suraji yang sudah lama beroperasi.

Pendeta Iyai dan keluarga bapak Thobias menempati satu meja makan. Pelayan membawah pesanan makanan yang telah mereka sampaikan sebelumnya.

Sedang asyik makan, anak bapak Thobias yang berusia sekitar tiga tahun meminta dibelikan biskuit. Istri bapak Thobias berdiri dan pergi membeli biskuit di kios Sujud yang terletak tak jauh dari warung makan tersebut. Pak Thobias sendiri menjaga anaknya, dan sementara berhenti makan.

Setelah istrinya datang, bapak Thobias menyerahkan anaknya, dan kembali duduk untuk menghabiskan sisa makanan. Namun, ternyata pelayan warung tersebut sudah menggabungkan sisa makanan orang lain dengan makanan milik pak Thobias, dan berencana membuang sisa makanan tersebut.

Melihat itu, pak Thobias langsung menegur pelayan warung tersebut, dan mengatakan bahwa ia masih akan melanjutkan makan.

“Kenapa kamu campurkan kotoran diatas makanan saya. Saya masih ingin makan. Saya tidak mau bayar, kalau mau tolong gantikan makanan yang baru lagi,”

ujar pak Thobias seperti dilaporkan Douw.

Tidak terima dengan ucapan pak Thobias, Serka Suraji, anggota TNI dari Kodim 1705 yang berada di Warung makan tersebut datang dan langsung memukul bapak Thobias hingga jatuh ke lantai warung makan.

Melihat kejadian tersebut, pendeta Iyai melarang aksi pemukulan anggota TNI terhadap warga sipil.

“Saya pendeta, ini adalah umat saya, kenapa anda pukul dia. Coba Tanya pelayan warung makan, apa masalahnya,”

ujar pendeta Iyai kepada anggota TNI tersebut.

Tidak terima dengan teguran pendeta Iyai, anggota TNI tersebut juga membuang pukulan ke muka dan tepat mengenai pelipis kanan, hingga mengeluarkan darah dan pembengkakan.

Douw mengutuk keras aksi kekerasan yang dilakukan anggota TNI terhadap pendeta Iyai dan seorang warga sipil. Menurut Yones, kedunya tidak melakukan aksi perlawanan, atau aksi kekerasan.

OKTOVIANUS POGAU

Monday, June 24, 2013,SP

June 24, 2013 0

Rakyat Papua Sambut Positif Hasil KTT MSG Soal Papua

Bendera negara-negara Melanesia (Foto: ist)

Jakarta — Rakyat Papua Barat menyambut positif hasil KTT MSG yang telah menerima aplikasi West Papua National Coalition for Liberation (WPNCL), dan menunda keanggotaan hingga para menteri luar negeri negara-negara Melanesia melakukan kunjungan ke Jakarta dan Papua Barat.

“Ini sebuah pencapaian yang sangat luar biasa. Sebab, ini juga baru pertama kali ada Negara-negara Melanesia yang secara resmi di sebuah forum tertinggi mau dengar harapan dari kerinduan rakyat Papua Barat,”

kata Dorus Wakum, aktivis hak asasi manusia di Jayapura, Papua, Minggu (23/6/2013).

Menurut Wakum, hasil KTT MSG yang menunda keanggotan Papua Barat tidak akan pernah menyurutkan semangat rakyat Papua Barat untuk terus berjuang.

“Awal yang sangat baik sudah dimulai WPNCL. Semua organ gerakan politik rakyat Papua, baik di dalam negeri maupun luar negeri harus menyatukan kekuatan untuk terus melawan Indonesia,”

ujar mantan aktivis KontraS Papua ini.

Senada dengan Wakum, Siprianus Bunai, salah satu aktivis HAM di Papua juga memberikan apresiasi atas hasil KTT MSG yang telah secara terubka menerima aplikasi dari WPNCL.

“Saya yakin, dalam beberapa bulan kedepan Papua sudah akan menjadi anggota MSG. Setelah itu, kita harus terus lanjutkan perjuangan kita,”

ujarnya.

“Setelah Papua Barat menjadi anggota MSG, bukan langsung Papua Merdeka, tapi proses yang harus diperjuangkan masih panjang, kita harus belajar dari pengalaman FLNKS,”

ujar Bunai, yang juga pernah menjadi Ketua Ikatan Mahasiswa Papua di Jakarta.

Sekedar diketahui, Front Nasional Pembebasan Kanaky (FLNKS) yang berada dalam jajahan Kaledonia Baru, juga pernah berulang kali mengajukan keanggotaan mereka pada MSG, dan baru diterima menjadi anggot penuh (full member) pada tahun 1996.

OKTOVIANUS POGAU

Sunday, June 23, 2013,SP

June 23, 2013 0

Mkhuseli Jack, Pemimpin Anti-Apartheid Dedikasikan Penghargaan Bagi Rakyat Papua

Benny Wenda di Amerika Serikat ketika bertemu dengan Mkhuseli 'Khusta' Jack, mantan pemimpin Gerakan Anti Apartheid di Afrika Selatan. Fto: freewestpapua.org — Benny Wenda di Amerika Serikat ketika bertemu dengan Mkhuseli ‘Khusta’ Jack, mantan pemimpin Gerakan Anti Apartheid di Afrika Selatan. Fto: freewestpapua.org

US, MAJALAH SELANGKAH — Salah satu pemenang The Lawson Award tahun ini, Mkhuseli Khusta Jack, ahli strategi yang memimpin boikot konsumen di Afrika Selatan selama hari-hari tergelap apartheid, mendedikasikan penghargaannya untuk rakyat Papua. Para penerimapenghargaan adalah pemimpin gerakan untuk perlindungan lingkungan, Pembela masyarakat adat, hak politik, dan akhir penindasan rasial.

The Lawson Awards diberikan setiap tahun oleh Pusat Internasional Konflik tanpa kekerasan di The Fletcher Schooluntuk Hukum dan Diplomasi di Tufts University di Fletcher Summer Institute. Hal ini diberikan kepada praktisi, akademisi dan wartawan yang bekerja berfungsi sebagai model untuk bagaimana perubahan tanpa kekerasan dapat dikembangkan, dipahami dan dijelaskan.

“Saya mendedikasikan penghargaan ini, yang diajukan dalam hati saya, bagi rakyat Papua Barat,”

“Orang-orang di sekeliling dunia harus mengubah lensa mereka untuk pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia di Papua Barat. Mereka harus mendengar jeritan rakyat Papua Barat untuk menentukan nasib sendiri,” kata Mkhuseli Jack dalam pidato penerimaannya, seperti dilansir freewestpapua.org.

Jack juga menambahkan di hari ini dan usia tidak ada ruang untuk segala bentuk penjajahan atau perambahan pada orang. Diskriminasi ini bahkan lebih buruk ketika itu didasarkan pada rasisme,”

Ia juga berpesan kepada Benny Wenda, pemimpin Papua merdeka yang hadir dalam acara penyerahan pengargaan agar terus berjuang hak rakyat Papua Barat.

“Anda harus terus memperjuangkan hak Anda. Anda akan bebas, itu hanya masalah waktu, tutur Jack berpesan.

Rev James Lawson memberikan saran kepada Papua Barat bahwa Kunci untuk setiap perjuangan perlawanan sipil yang sukses adalah disiplin sengit, perencanaan dan strategi yang ketat.

“kekuatan hidup Anda yang membuat Anda kuat adalah kekuatan Allah, kekuatan kebenaran. Jadilah kuat. Jadilah berani. Mengorganisir perjuangan. Anda berada di sisi sejarah dan kebenaran,” kata Lewson, Aktivis Amerika yang pernah menghabiskan tiga tahun sebagai misionaris Metodis di Indiaitu.

Usai menerima penghargaan Rev Lewson menghabiskan waktu berbicara dengan Benny Wenda tentang perjuangan rakyat Papua untuk kebebasan.

Wenda mengaku pertemuan Rev Lawson dan Mkuseli Jack adalah mimpi yang menjadi kenyataan.

“Perjuangan hak-hak sipil di Amerika Serikat dan perjuangan anti-apartheid di Afrika Selatan adalah mercu suar harapan bagi saya dan orang-orang saya,” ujar Wenda. “Saya tahu bahwa suatu hari kita akan bebas,”

Selain Mkuseli Jack tiga pemenang lain yang menerima penghargaan dari James Lawson Award untuk Prestasi dalam Praktek Konflik tanpa kekerasan adalah: Evgenia Chirikova, wanita muda Rusia yang ikut mendirikan membela Khimki Hutan, yang telah berjuang kampanye yang panjang dan sejauh ini sukses dalam sepuluh tahun terakhir untuk mencegah penghancuran hutan purba pertumbuhan dekat Moskow.

Oscar Olivera, salah satu pemimpin utama kampanye di Cochabamba, Bolivia pada tahun 1990 yang mencegah privatisasi sumber daya air dan membantu memicu partisipasi rakyat yang luas dalam transisi demokrasi Bolivia di tahun-tahun berikutnya.

Jenni Williams, co-pendiri Wanita Zimbabwe Bangkit, yang menerjang 52 penangkapan dan jailings karena protes yang berkelanjutan untuk hak-hak politik yang tulus untuk semua orang dari negaranya.

Untuk diketahui Mkhuseli Jack adalah pemimpin United Democratic Front (Front Persatuan Demokrasi), sebuah koalisi lebih dari 500 kelompok perlawanan berbasis sipil selaras dengan Kongres Nasional Afrika, Mkuseli Jack menunjukkan bagaimana biaya apartheid bisa ditransfer dari masyarakat kulit hitam kepada masyarakat bisnis komersial yang mendukung dan sebagian tergantung pada pendapatan pemerintah. Strategi ini menarik daya beli masyarakat bahwa disamping pemogokan oleh para pekerja kulit hitam dan sanksi eksternal oleh pemerintah asing, menciptakan konteks untuk negosiasi antara Mandela dan Presiden FW de Klerk yang akhirnya membawa apartheid runtuh. (MS)

Sabtu, 22 Juni 2013 23:17,MS

June 22, 2013 0