Jakarta (ANTARA News) – Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa mengatakan Indonesia dan Timor Leste telah menyepakati garis batas kedua negara (demarkasi) di Dilumil Memo.
Menurut Marty, kesepakatan tersebut dicapai dalam pertemuan bilateral antara kedua negara di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat, saat kunjungan kenegaraan Presiden Timor Leste Taur Matan Ruak.
Kesepakatan ini semakin mendekatkan penyelesaian garis batas kedua negara. Selama ini, masih ada tiga garis batas yang belum diselesaikan kedua negara. Selain Dilumil Memo, juga Bijael Sunan dan Noel Besi.
“Dan hari ini satu dari tiga titik tersebut sudah disepakati, yang tadi kita sepakati adalah di Dilumil Memo, masih ada dua titik lagi yang harus disepakati,”
katanya.
Ia mengatakan bahwa pihaknya terus bekerja keras agar dua garis batas lainnya (Bijael Sunan dan Noel Besi) dapat diselesaikan.
“Jadi, kita harus bekerja keras untuk menuntaskan dua lagi segmen ini, kemudian mulai berangsur membahas masalah perbatasan laut,” katanya.
Ia mengaku bahwa dirinya tidak bisa mentepakan target waktu yang dibutuhkan untuk penyelesaian tersebut.
“Karena ini kan harus dengan penuh kehati-hatian kita bekerja, akan sangat baik kalau diselesaikan dalam waktu yang tidak terlalu lama,”
katanya.
Sementara itu, dalam kesempatan itu, kedua negara juga menandatangani pernyatan bersama pembukaan pos pintu masuk di Haekesak/Turiskain-Tunubibi, Builalo-Memo, dan Haumeniana- Passabe.
(M041/D007)
Jakarta (ANTRA News) – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan Indonesia dan Timor Leste sepakat untuk meningkatkan kerja sama antarkedua negara.
Hal ini dikatakan Presiden Yudhoyono dalam konferensi pers di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat, seusai pertemuan bilateral dengan delegasi Timor Leste yang dipimpin oleh Presiden Taur Matan Ruak.
Pertemuan bilateral tersebut merupakan salah satu rangkaian dari kunjungan kenegaraan Presiden Taur Matan Ruak ke Indonesia.
Menurut Presiden, kedua belah pihak sepakat untuk terus meningkatkan kerja sama di bidang ekonomi, utamanya di bidang perdagangan, investasi sektor perikanan dan kelautan serta perhubungan.
“Hubungan perdagangan berkembang baik, tahun 2008-2012 rata-rata tumbuh 28 persen dan mencapai 260 juta dolar AS tahun lalu. Kami berharap tahun 2016 bisa ditingkatkan menjadi 300 juta dolar AS,” katanya.
Selain itu, investasi Indonesia di Timor Leste juga terus berkembang, dan ke depan akan ditingkatkan. “Kami juga berharap konektivitas transportasi udara bisa banyak peluang dari bidang ekonomi dan yang lain,” katanya.
Di samping ekonomi, menurut Presiden kedua belah pihak juga sepakat meningkatkan kerja sama di bidang teknis dan pembangunan kapasitas, kerja sama di perbatasan, kerja sama bidang kepemudaan dan olahraga serta hubungan antarmasyarakat.
“Kami juga garisbawahi kerja sama pertahanan dan keamanan,”
kata Presiden.
Presiden Timor leste Tuan Matan Ruak dengan menggunakan bahasa Tetun (bahasa nasional Timor Leste) dalam konferensi pers tersebut menegaskan sikapnya untuk terus mendorong penguatan kerja sama kedua belah pihak.
“Sebagai Presiden Timor Leste saya sekali lagi menyampaikan janji untuk semaksimal mungkin memperkuat hubungan Timor Leste dan Indonesia agar rakyat kedua negara semakin kuat dalam mengejar di masa mendatang,”
katanya.
Sementara itu, dalam kesempatan tersebut kedua negara juga menandatangani sejumlah kesepakatan, di antaranya kerja sama terkait pelonggaran visa untuk paspor diplomatik antara Indonesia – Timor Leste, dan masalah perbatasan antarkedua negara. (M041/T007)
AntaraNews.com, Editor: Ruslan Burhani, Jumat, 21 Juni 2013 19:40 WIB
Michael Manufandu, saat mengikuti sesi pleno MSG Summit (Jubi)
Noumea-Kaledonia Baru, 21/06 (Jubi) – Meski aplikasi West Papua National Coalition for Liberation (WPNCL) untuk menjadi anggota Melanesian Spearhead Group (MSG) belum diputuskan, namun pemerintah Indonesia beranggapan minimnya informasi dan kurangnya pendekatan pemerintah pusat ke Pasifik, telah mengakibatkan aplikasi WPNCL bisa dipertimbangkan dalam forum MSG Summit.
Hal ini disampaikan salah satu delegasi Indonesia, Michael Manufandu dalam MSG Summit di Noumea, Kaledonia Baru, 20-21 Juni 2013.
“Pemerintah jelas menolak dan tidak bisa menerima keadaan ini. Mungkin karena kurangnya informasi dan pendekatan dari pemerintah pusat terhadap pasifik ini, sehingga image mereka terhadap berbagai macam perkembangan di Papua itu kurang bagus buat mereka. Akibatnya mereka melihat Papua sebagai sesuatu yang masih memiliki masalah.” kata Manufandu.
Namun Manufandu mengatakan Pemerintah Indonesia sangat siap menyambut para menteri luar negeri dari negara-negara MSG, yang menurutnya bisa dilakukan antara bulan Juli atau Agustus 2013.
“Pemerintah sangat siap. Kita sudah siap untuk menerima kedatangan para menteri luar negeri MSG ini. Kita akan tunjukkan kepada mereka yang mereka belum tahu dengan baik. Tentang perkembangan-perkembangan yang ada di Papua selama lima belas tahun terakhir, pelaksanaan otonomi khusus dan pelimpahan wewenang kepada pejabat-pejabat lokal.” ujar Manfandu yang pernah menjadi duta besar Indonesia untuk Kolombia ini.
Peristiwa ini, lanjut Manufandu, mempunyai nilai sendiri buat semua pihak, karena baru pertama kali masalah Papua diterima dalam forum regional resmi.
“Itu satu tantangan bagi kita di Indonesia, satu tantangan bagi saudara-saudara di Papua kalau sudah mendengar ini dan juga tantangan bagi saudara-saudara kita di luar. Jadi ada tiga pihak yang harus menghadapi persoalan pengakuan dan penerimaan, nanti kalau diterima. Bagaimana harus menjawab itu?” tambah Manfandu.
Mengenai ketakutan beberapa pihak, termasuk dari negara-negara MSG yang beranggapan nantinya dalam kunjungan para menteri luar negeri, pemerintah Indonesia hanya menunjukkan yang baik-baik saja, Manufandu menolak hal tersebut. Pemerintah Indonesia, menurut Manufandu, sangat siap dan terbuka untuk memberikan informasi tentang Papua. Ia juga yakin, sebagai negara yang pernah dijajah, negara-negara MSG pasti punya indera keenam untuk mengetahui kalau ada manipulasi dalam kunjungan mereka nanti.
“Oh tidak. mereka juga punya indera keenam untuk bisa melihat apakah yang mereka lihat itu sebuah kamuflase atau yang baik-baik saja. karena mereka sudah pengalaman. mereka pernah dijajah juga kan. Tidak mungkin, mereka pasti akan tahu kalau ada kamuflase atau manipulasi.” kata Manufandu.(Jubi/Adm)
Noumea-Kaledonia Baru, 19/06 (Jubi) – Hal yang terlihat aneh, karena representasi “penjajah” bersama-sama dengan representasi “yang dijajah”
Kanak women. (Photo credit: Wikipedia)
menyambut tamu mereka.
Presiden Kaledonia Baru, Harold Marthin, dalam sambutannya pada acara pembukaan Melanesia Sparehead Group mengatakan pada awalnya, tidak semua rakyat Kaledonia Baru setuju untuk bergabung dalam MSG karena sejarah persaingan di Pasifik, yang mengakibatkan adanya rivalitas pada kelompok masyarakat Melanesia. Namun mereka bekerja keras untuk meninggalkan trauma sejarah itu.
“Awalnya, tidak semua warga Kaledonia Baru setuju untuk bergabung dengan MSG karena konteks historis dari persaingan Pasifik. Tapi kami bekerja keras untuk menjadi anggota penuh secepatnya dan kami berharap anda semua mendukung kami.”
kata Presiden Kaledonia Baru yang berkewarganegaraan Perancis ini, Rabu malam (19/06).
Presiden Kaledonia Baru ini menunjukkan jika rakyat Kaledonia Baru dan dirinya memang bersungguh-sungguh menjadi bagian dari MSG, termasuk warga negara asal Perancis yang tinggal di Kaledonia Baru. Ini ditunjukkannya dalam jamuan makan malam sehari sebelumnya (19/06) di Jibou. Bersama Pimpinan Front Pembebasan Rakyat Kanak (FLNKS), Victor Tutugoro, keduanya menyambut kedatangan masing-masing pemimpin negara Melanesia. Hal yang terlihat aneh, karena representasi “penjajah” bersama-sama dengan representasi “yang dijajah” menyambut tamu mereka. Masyarakat asli Kaledonia Baru yang disebut Kanaky, bersama dengan warga Perancis mempersiapkan seluruh rangkaian acara pembukaan MSG Summit.
“Serah terima dari Bainimarama kepada FLNKS adalah tonggak prestasi yang dinantikan oleh rakyat Kanaky. Dan jika disepakati, FLNKS akan menjadi anggota penuh MSG, sebagai sebuah negara.”
kata Harold Marthin.
Seperti diketahui, pada tahun 2014 nanti rakyat Kaledonia baru akan mengadakan referendum untuk menentukan nasib mereka sendiri. Apakah rakyat Kaledonia Baru akan tetap menjadi bagian dari Perancis atau berdiri sebagai sebuah negara independen, akan ditentukan oleh referendum tersebut.
Mr. Harold Marthin menambahkan, dirinya bersama pimpinan FLNKS, organisasi yang memotori permintaan referendum Kanaky menyambut kedatangan para pemimpin negara Melanesia, untuk menunjukkan bahwa tidak ada ketegangan atau upaya untuk menghambat hubungan antara sesama komunitas Melanesia demi kemakmuran rakyat Melanesia.
“Saya yakinkan pada anda semua, para pemimpin bahwa rakyat Kaledonia Baru memiliki pandangan positif dari tindakan pemerintah Kaledonia Baru bersama FLNKS. (Jubi/Adm)
Wakil Mnetri Luar Negeri Indonesia, Wisnuwhardana (Jubi)
Noumea-Kaledonia Baru, 21/06 (Jubi) – Saat ini, selain Pemerintah Indonesia telah mengalokasikan 48 Triliun Rupiah selama era Otonomi Khusus ke Papua dan Papua Barat, 98 persen pejabat pemerintahan di provinsi Papua dan Papua Barat adalah Orang Asli Papua.
Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia, Wisnuwardhana yang memimpin delegasi Indonesia dalam MSG Summit di Noumea, Kaledonia Baru mengakui bahwa rumpun bangsa Melanesia di Indonesia tersebar di lima provinsi dari 34 provinsi di Indonesia. Masing-masing provinsi tersebut adalah Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara dan Nusa Tenggara Timur. Wilayah lima provinsi ini mencapai sepertiga dari seluruh wilayah Indonesia.
“Berdasarkan sensus penduduk tahun 2010, ada sekitar 11 juta penduduk yang mewakili suku bangsa Melanesia di Indonesia. Mereka ada di lima provinsi di Indonesia, yakni Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara dan Nusa Tenggara Timur yang mencakup sepertiga wilayah Indonesia.” kata Wisnuwhardana dalam pernyataan pemerintah Indonesia dihadapan sesi pleno MSG Summit, 21/06.
Kenyataan ini, menurut wakil Menteri Luar negeri Indonesia ini, menjadikan hubungan Indonesia dengan Melanesia Spearhead Group (MSG) harus dipererat dan terus ditingkatkan. Salah satu caranya adalah dengan mempersilahkan para Menteri Luar Negeri negara-negara MSG untuk datang ke Indonesia.
“Untuk memperkuat hubungan Indonesia dengan MSG, Indonesia mempersilahkan para Menteri Luar negeri MSG datang ke Indonesia. Untuk bertukar pengalaman dan memberikan kesempatan untuk melihat dan memahami dengan baik tentang pembangunan di Indonesia, termasuk Papua dan papua Barat.” kata Wisnuwardhana.
Menurut Wisnuwardhana hingga saat ini, Indonesia telah mengalokasikan sekitar US$ 60 M di provinsi Papua, Papua Barat dan Maluku untuk pembangunan koridor ekonomi yang nantinya akan memperkuat relasi ekonomi antara Indonesia dan MSG serta negara-negara anggotanya. Dan untuk dua provinsi di ujung timur Indonesia, yakni Papua dan Papua Barat, selama implementasi Otonomi Khusus, telah dialokasikan dana pembangunan sebesar 48 Triliun Rupiah. Pengalokasian ini, untuk meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan ekonomi, infrastruktur dan sumberdaya manusia di dua provinsi tersebut.
Wakil Menteri Luar Negeri ini juga menyebutkan bahwa saat ini, 98 persen pejabat pemerintah di Papua dan Papua Barat adalah Orang Asli Papua. Bahkan, dalam UU Otonomi Khusus, diatur bahwa hanya Orang Asli Papua saja yang bisa dipilih sebagai Gubernur di dua provinsi paling timur Indonesia ini.
“Untuk mempromosikan dan melindungi identitas Papua, kami punya regulasi yang mengatur hanya Orang Asli Papua saja yang bisa menjadi gubernur. Dan saat ini 98 persen pejabat pemerintah di Papua dan Papua Barat adalah orang asli Papua.”
ujar Wisnuwardhana.
Sebagaimana provinsi lainnya, lanjut Wisnuwardhana, Papua dan Papua Barat telah diberikan banyak kesempatan dan asistensi dari Pemerintah Indonesia untuk pembangunan di kedua provinsi tersebut. Indonesia juga berkomitmen kuat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Papua. Dalam kaitan dengan Otsus, Indonesia mengakui keunikan budaya Papua, tradisi dan keragaman bahasa serta expresi budaya.
Untuk pembangunan sosial dan ekonomi, pemerintah Indonesia, lanjut Wisnuwardhana, telah membuka Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B) pada tahun 2012 untuk memfasilitasi, kordinasi dan mengelola pembangunan ekonomi di kedua provinsi Indonesia ini. Indonesia juga telah memberikan kesempatan kepada Orang Aasli Papua sebagaimana juga kepada warga Indonesia lainnya, untuk menduduki jabatan-jabatan penting di level nasional.
“Orang asli Papua juga sudah bisa menduduki jabatan penting pemerintahan di level nasional seperti anggota parlemen, menteri dan komandan militer hingga duta besar.” kata Wisnuwardhana. (Jubi/Adm)
Noumena-Kaledonia Baru, 20/06 (Jubi) – Meski rekomendasi pertemuan para Menteri Luar
English: Coat of arms of Republic of West Papua Bahasa Indonesia: Lambang Republik Papua Barat Русский: Герб Республики Западное Папуа (Photo credit: Wikipedia)
Negeri negara-negara Melanesia Spearhead Group menyetujui undangan Indonesia untuk mengunjungi Jakarta dan Papua, isu Papua tetap menjadi perbincangan hangat ditengah-tengah MSG Summit.
Victor Tutugoro, Chairman MSG yang baru menekankan pentingnya membahas isu Papua selama pertemuan para pimpinan MSG yang dimulai hari ini (20/06). Solidaritas Melanesia, diharapkan bisa mengusung isu Papua secara bersama-sama tanpa merusak kesepakatan dalam forum MSG.
“Kami telah membahas isu Papua dalam pertemuan pejabat senior dan para Menteri Luar Negeri. Dan kami harus berhati-hati dalam mebahas masalah Papua Barat agar tidak merusak kesatuan MSG. Karenanya, isu Papua sedang dibahas hingga kunjungan resmi MSG ke Indonesia.”
kata Tutugoro kepada Jubi, saat pembukaan resmi MSG Summit di Pusat Kebudayaan Jibou, Noumea, tadi malam (19/06).
Tutugoro menjelaskan, posisi FLNKS mendukung penuh Papua Barat menjadi anggota MSG. FLNKS memahami apa yang sedang terjadi di Papua Barat dan memiliki kepedulian yang besar terhadap saudara sesama Melanesia di Papua Barat.
“Kita akan lihat nanti. Kami tahu apa yang terjadi pada saudara kami di Papua. Dalam kunjungan nanti, mungkin mereka akan menunjukkan lebih banyak lagi pada kami tentang persoalan Hak Asasi Manusia di Papua Barat. Namun saat ini, kami perlu hati-hati. Karena isu ini (Papua) bisa merusak kesepakatan lainnya dalam konsensus nanti.”
ujar Tutugoro.
Michael Manufandu, Pejabat Senior Indonesia yang hadir sebagai delegasi Indonesia mengatakan Indonesia akan menerima kedatangan delegasi MSG ke Indonesia sekitar bulan Juli atau Agustus. Ini sekaligus mengkonfirmasi undangan Indonesia kepada MSG.
“Kapan saja mereka punya waktu, mereka bisa mengunjungi Indonesia, Jakarta dan Papua. Pemerintah Indonesia akan memberi kesempatan pada delegasi MSG nanti untuk bertemu dengan pemimpin politik, sosial, budaya, pemerintah daerah termasuk korban pelanggaran hak asasi manusia,”
kata Manufandu kepada Jubi.
Manufandu hadir dalam MSG Summit ini bersama Wakil Mentri Luar Negeri Indonesia, Wisnuwardhana dan beberapa staff KBRI di Canberra. (Jubi/Adm)
Dr. John Otto Ondawame, Diplomat West Papua di MSG Summit, Kanaky
Noumea, 21/06 (Jubi) Aplikasi West Papua National Coalition for Liberation (WPNCL), secara resmi diterima oleh MSG. Namun status yang diminta oleh WPNCL dalam aplikasinya akan ditentukan dalam enam bulan kedepan.
Para pemimpin negara-negara MSG yang terdiri dari Fiji, Kepulauan Solomon, Vanuatu, Papua New Guinea dan FLNKS telah memutuskan hasil MSG Leaders Summit yang merupakan hasil final dari pertemuan ke-19 para pemimpin negara-negara Melanesia ini. Keputusan yang disebut Komunike bersama ini terdiri dari 44 point yang diantaranya merupakan perjanjian perdagangan, peningkatan kemampuan teknis, keuangan, perubahan iklim, pertukaran pengetahuan dan aplikasi WPNCL.
Komunike ini ditandatangani oleh kelima pemimpin negara-negara Melanesia, masing-masing Victor Tutugoro (FLNKS), Veroqe Bainimarama (Fiji), Leon Dion (Papua New Guinea), Gordon Darcy Lilo (Kepulauan Solomon) dan Moana Carcassas Kalosil (Vanuatu). Penandatangan ini dilakukan di Escapade Resort, Noumea, 21 Juni 2013.
Tentang aplikasi WPNCL sebagai representasi Papua Barat, komunike telah memutuskan sebagai berikut (point 20 dan 21 dari Komunike):
Para Pemimpin mencatat roadmap dalam kaitannya dengan aplikasi West Papua National Coalition of Liberation (WPNCL) untuk keanggotaan harus didasarkan pada schedule yang jelas dan terukur. Para Pemimpin mengakui bahwa pelanggaran HAM perlu disorot, dan untuk kemajuan aplikasi WPNCL penting untuk secara terus menerus terlibat dengan Indonesia. Para pemimpin sepakat untuk membangun sebuah proses dialog dan konsultasi dengan Indonesia. ParapPemimpin mencatat dan menyambut undangan dari Indonesia untuk mengundang Misi Menteri Luar Negeri (FMM) yang akan dipimpin oleh Fiji yang mana konfirmasi mengenai waktu misi masih ditunggu. Keputusan mengenai aplikasi WPNCL akan ditentukan oleh/setelah adanya laporan dari misi FMM.
Keputusan para pemimpin:
English: Melanesia, a cultural and geographical area in the Pacific. Melanesia (Photo credit: Wikipedia)
(i) MENYETUJUI bahwa MSG sepenuhnya mendukung hak-hak asasi rakyat Papua Barat terhadap penentuan nasib sendiri sebagaimana ditetapkan dalam mukadimah konstitusi MSG;
(ii) MENYETUJUI bahwa kekhawatiran MSG mengenai pelanggaran hak asasi manusia dan bentuk lain yang berkaitan dengan kekejaman terhadap Masyarakat Papua Barat akan diajukan bersama dengan pemerintah Indonesia secara bilateral maupun sebagai kelompok
(iii) MENCATAT bahwa aplikasi dari WPNCL untuk menjadi anggota MSG telah diterima dan aplikasi akan ditinjau setelah pengajuan laporan FMM, dan
(iv) MENYETUJUI roadmap seperti yang direkomendasikan oleh FMM mencakup:
a) bahwa MSG mengirim misi menteri luar negeri di tingkat FMM yang dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Fiji ke Jakarta dan kemudian ke Papua Barat pada tahun 2013 dan menerima undangan dari pemerintah Indonesia.
b) misi menteri luar negeri ini akan menyajikaN laporannya kepada para pemimpin msg pada kesempatan pertama dalam enam bulan ke depan.
c. WPNCL akan diberitahu secara resmi tentang keputusan para pemimpin MSG mengenai aplikasinya, dan
d. misi akan menjadi bagian dalam proses menentukan aplikasi keanggotaan WPNCL. (Jubi/Adm)
Lambert Pekikir dan Pasukkannya, [TabloidJubi]JAYAPURA – Jelang 1 Juli yang diklaim sebagai peringatan HUT OPM, ternyata tidak menggiurkan beberapa tokoh OPM untuk mengibarkan bendera bintang kejora, para pejuang OPM ini hanya berniat melakukan upacara saja sebagai bentuk peringatan.
Seperti dikatakan Koordinator Umum TPN-OPM, Lambert Pekikir melalui telepon kepada wartawan media ini Kamis (20/6) kemarin bawah pihaknya tidak berencana mengibarkan bendera bintang kejora, tetapi hanya melakukan upacara peringatan saja.
“Saya menghimbau kepada setiap pejuang kemerdekaan di masing-masing markas komando untuk melakukan upacara perayaan Proklamasi 1 Juli di markas masing-masing,”
tambahnya.
Hal yang sama juga disampaikan Menteri Sekretariat Negara Republik Papua Barat (NRPB) versi Presiden Yance Hembring, yakni, Agustinus Waipon.
“jika ada rencana sejumlah organisasi kemasyarakatan Papua Barat yang hendak melakukan aksi pengibaran bendera Bintang Kejora pada 1 Juli 2013 mendatang, silakan dan sah-sah saja, karena itu hak setiap warga negara Papua Barat. Namun, bagi NRPB tidak ada agenda untuk melakukan pengibaran BK,”
ujarnya kepada Bintang Papua via ponselnya, Kamis, (20/6) kemarin.
Pengibaran Bintang Kejora akan dilakukan NRPB, setelah Pemerintah Indonesia menyerahkan kedalautan kemerdekaan bangsa Papua Barat ke tangan Pemerintah NRPB.
Untuk itu, jika ada pihak-pihak yang melakukan pengibaran BK sebelum masa peralihan kemerdekaan bangsa Papua Barat itu adalah sebuah pengkhianatan terhadap perjuangan kemerdekaan rakyat Papua yang dinakodai oleh Presiden Yance Hembring.
“Jadi kami menolak dengan tegas aksi-aksi peringatan 1 Juli maupun peringatan lainnya sebelum masa peralihan tersebut,”
ungkapnya.
Meski demikian, dalam peringatan 1 Juli itu, pihaknya akan menghimbau kepada rakyat NRPB untuk mengkhususkan tanggal tersebut sejenak untuk berdoa kepada Tuhan atas segala nikmat dan rahmatnya Tuhan. Dan juga meminta Tuhan untuk mengabulkan kemerdekaan seutuhnya bagi rakyat NRPB.
Dirianya mengatakan rakyat Papua Barat berhak untuk merdeka secara berdaulat dengan berpemerintahan sendiri. Untuk itulah, dirinya meminta dengan tegas kepada Pemerintah Indonesia untuk segera melakukan dialog damai sekaligus pengakuan kedalautan Negara Papua Barat.
“Pemerintah Indonesia melakukan kejahatan terhadap bangsa Papua Barat, karena mencegah rakyat Papua dengan berbagai cara untuk tidak mendirikan Negara sendiri, sehingga lahirlah aneksasi dengan perjanjian New York 1962 pasal 2. Kemudian ditindaklanjuti dengan resolusi PBB No :2504/1969 sebagai undang-undang integrasi Papua kedalam NKRI,”
bebernya.
Sementara itu Kepala Sekretariat Komnas HAM Perwakilan Papua Fritz Ramandey usai Peluncuran Warta HAM Papua di Hotel Yotefa, mengatakan mengibarkan bendera Bintang Kejora itu sesuatu bagian dari ekspresi, bagian dari partisipasi, bagian dari dia mengepresikan partipasinya menggunakan cara yang lain. Sebab meseki dikibarkan Papua tidak langsung meredeka.
“Tapi kalau orang kibar bendera Bintang Kejora lalu dia ditembak, itu menimbukan pertanyaan. Dan itu kemudian membuat masyakatat menjadi antipati lagi terhadap negara,” tegas Friz Ramandey.
Tindak Tegas
Terkait 1 Juli adalah agenda rutin dari tahun ke tahun sehinga diharapkan aparat tak melakukan pendekatan represif, tap pendekatan dialogis, komunikatif dan bermartabat, karena ini adalah mainset politik.
“Saya yakin Polisi, TNI, pemerintah daerah memiliki kemampuan untuk melakukan dialog dalam rangka mengantisipasi tanggal-tanggal dimana yang dipandang ada agenda politik warga negara,”
kata Fritz Ramandey.
Karena itu, pungkas Fritz Ramandey, pihaknya yakin Gubernur, Kapolda, Pangdam tahu mengatasi masalah ini tanpa cara-cara kekerasan represif menangani agenda politik rakyat Papua Barat seperti 1 Mei, 1 Juni, 1 Juli, 1 Desember dan lain-lain Sebab, tukas Fritz Ramandey, pendekatan represif akan mencederai wibawa negara.
Dilain kesempatan Koordinator Umum TPN-OPM, Lambert Pekikir menyatakan bahwa Polda Papua berhak untuk mengamankan situasi, namun ketegasan yang akan dilakukan Kapolda Papua agar tidak anarkis dan tidak asal tembak. Hal itu disampaikan terkait pernyataan Kapolda Papua bahwa pihaknya akan bertindak tegas jelang 1 Juli nanti.
“Selama Papua masih berada di wilayah Indonesia, silahkan saja, Polisi berhak mengamankan situasi, tetapi saya minta agar tindakan tegas yang akan diambil oleh Kapolda agar tidak dilakukan dengan anarkis, jangan main asal tembak saja,”
Dari Markas Pusat Pertahanan Tentara Revolusi West Papua, Gen. TRWP Mathias Wenda lewat Secretary-General Lt. Gen. Amunggut Tabi dengan ini menyampaikan
atas keberhasilan lobi politik dan diplomasi di wilayah Melanesia yang telah menghasilkan tonggak sejarah penting bagi perjuangan bangsa Papua untuk memperoleh kemerdekaan di luar NKRI.
Hari ini telah tercatat dalam Sejarah Perjuangan Papua Merdeka sebuah peristiwa penting dalam riwayat perjuangan bangsa Papua bahwa negara-negara Melanesia kini mengakui “eksistensi” dan “hak-hak” orang Papua sebagai etnik Melanesia. Hasil ini telah menjadi gerbang kepada isu-isu dan langkah-langkah tindak lanjut yang pasti akan menguntungkan perjuangan Papua Merdeka.
Di samping itu dengan ini Tentara Revolusi West Papua (West Papua Revolutionary Army) dengan ini menghimbau agar WPNCL tidak berupaya melibatkan sayap militer perjuangan Papua Merdeka untuk melibatkan diri secara aktiv atau tidak aktiv dalam kegiatan-kegietan diplomasi dan politik di mana saja demi menjaga konsistensi dan kesinambungan perjuangan kita.
Pengakuan eksistensi, jatidiri dan hak orang Papua sebagai kaum Melanesia oleh negara-negara merdeka di kawasan Melanesia ini telah menjadi tonggak sejarah penting menyusul pembukaan kantor Free West Papua Campaign di Kota Oxford, Inggris Raya baru-baru ini.
Untuk itu kami dari rimbaraya New Guinea mengucapkan terimakasih dan syukur kepada Tuhan Pencipta, Pelindung dan Penentu Nasib bangsa Papua.
Atas nama benda-benda, tumbuhan, hewan, makhluk roh, moyang dan anak-cucu, yaitu demi sang Khalik Langit dan Bumi.
JAYAPURA – Masuknya isu Papua dalam Fotum Malanesian Spearhead Group (MSG) Summit di Nomea New Caledonia yang digerlar 18-21 Juni 2013 mendatang karena adanya proposal dari Liberation (WPNCL) pada Maret 2013 lalu yang didukung oleh Negara Vanuatu dan tuan rumah Kaladonia baru dan hampir semua pemimpin Negara baik Perdana Menteri maupun Menteri Luar Negeru Negara-negara yang tergabung dalam MSG di forum ini, hanya PNG yang tidak hadir.
“Perdana Menteri PNG, Piter O’Neil dan Menteri Luar Negeri PNG, Rumbink Pato, bersama rombongan delegasi memilih untuk melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia untuk bertemu Presiden SBY. Inilah sikap politik bermuka dua atau politik standar ganda dalam isu Papua yang ditujukan PNG. Itulah sikap politik PNG saat ini terhadap Indonesia dan Papua Barat,”
ungkap Dosen Jurusan Hubungan Politik FISIP Uncen Jayapura ini kepada Bintang Papua di kediamannya, Kamis, (20/6) lalu.
Dirinya mengatakan dengan tidak hadirnya PNG di forum MSG ini, seakan-akan PNG ingin menunjukan kepada Pemerintah Indonesia bahwa PNG menolak masuknya Papua Barat dalam keanggotaan MSG. Negara Protektorat Inggris ini ingin meyakinkan Indonesia bahwa untuk soal isu Papua Merdeka, PNG tetap mengambil posisi yang sama dengan Indonesia.
“pada sisi yang lain, PNG telah hadir dalam MSG senior officiels and foreign miniters meeting pada minggu lalu, forum yang diadakan sebelum diadakannya forum MSG summit, dan PNG telah menentukan sikap politiknya,”
ujarnya.
Apa sikap politik PNG? sikapnya adalah bahwa dalam pidato di forum MSG senior officiels and foreign miniters, Menteri Luar Negeri Fiji, Ratu Inoke Kabuabola menyatakan, Fiji, PNG dan kepulauan Salomon memiliki posisi dan sikap yang sama untuk masalah Papua.
“Mereka (Fiji, PNG dan kepulauan Salomon) menyetujui perlu bagi masyarakat Papua untuk diberikan kesempatan melakukan slf determination bagi dirinya sendiri,”
ujarnya.
Keinginan WPNCL untuk terdaftar sebagai anggota MSG perlu mendapat perhatian serius dari semua peserta pertemuan. Dan politik standart ganda PNG dalam isu Papua di forum MSG perlu dibaca baik oleh pemerintah Indonesia.
Lanjutnya, PNG akan memanfaatkan isu Papua sebagai alat bargaining politik dengan Pemerintah Indonesia untuk mendapatkan keuntungan ekonomi sebesar-besarnya. Dalam kunjungan kali ini bertemu dengan Presiden SBY perlu ingat bahwa politik luar negeri PNG masih sepenuhnya dibawah kendali Ratu Elisabeth II dari Inggris sebagai Kepala Negara.
“Dengan demikian, soal isu Papua, Pemerintah PNG masih mengikuti Pemerintah Inggris yang hampir pasti mendukung WPNCL untuk di daftar sebagai anggota MSG. Inggris juga tidak mau kehilangan pengaruh dalam blok ekonomi dan perdagangan MSG yang sebagian besar Negara-negara anggota MSG adalah bagiaan dari Negara-negara persemakmuran Inggris,” ujarnya.
Meminta Dukungan PNG
Sementara pada pertemuan antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Perdana Menteri PNG Peter O’neill, Gubernur Papua, Lukas Enembe,SIP,MH, dan Gubernur Papua Barat, Abraham Atururi, serta sejumlah delegasi PNG dan Menteri Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II, nampaknya ada hal yang menarik. Dimana, sesuai dengan keterangan dari Gubernur Papua, Lukas Enembe,SIP,MH, salah satu point yang turut disampaikan oleh Presiden SBY kepada Pemerintah PNG melalui Perdana Menteri PNG adalah meminta PNG senantiasa mendukung Papua tetap dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKR).
“Presiden SBY menyampaikan bahwa lebih baik hidup berdampingan dengan saling menguntungkan dibanding hidup saling bermusuhan dan tidak saling menguntungkan,” ungkapnya kepada Bintang Papua, di Istana Negara Kepresidenan RI beberapa waktu lalu.
Dijelaskannya atas permintaan Presiden SBY tersebut, Perdana Menteri PNG Peter O’neill menyatakan bahwa tetap mendukung Papua dalam integrasi Indonesia. Apalagi di wilayah Pasifik, PNG menjadi Top Leader bagi Negara di kawasan Pasifik.
“Presiden menganggap kerjasama ini penting, sehingga para delegasi PNG diterima secara upacara kenegaraan,”
![Lambert Pekikir dan Pasukkannya, [TabloidJubi]](http://bintangpapua.com/images/stories/2013/Juni/21/PEKIKIR.jpg)
