Inilah Keputusan Para Pemimpin Negara MSG Tentang Status Papua Barat

Dr. John Otto Ondawame Wakil Ketua WPNCL saat menyampaikan pernyataan WPNCL dalam sesi pleno MSG Summit di Noumea (Jubi)

Noumea – Aplikasi West Papua National Coalition for Liberation (WPNCL), secara resmi diterima oleh MSG. Namun status yang diminta oleh WPNCL dalam aplikasinya akan ditentukan dalam enam bulan kedepan.

Para pemimpin negara-negara MSG yang terdiri dari Fiji, Kepulauan Solomon, Vanuatu, Papua New Guinea dan FLNKS telah memutuskan hasil MSG Leaders Summit yang merupakan hasil final dari pertemuan ke-19 para pemimpin negara-negara Melanesia ini. Keputusan yang disebut Komunike bersama ini terdiri dari 44 point yang diantaranya merupakan perjanjian perdagangan, peningkatan kemampuan teknis, keuangan, perubahan iklim, pertukaran pengetahuan dan aplikasi WPNCL.

Komunike ini ditandatangani oleh kelima pemimpin negara-negara Melanesia, masing-masing Victor Tutugoro (FLNKS), Veroqe Bainimarama (Fiji), Leon Dion (Papua New Guinea), Gordon Darcy Lilo (Kepulauan Solomon) dan Moana Carcassas Kalosil (Vanuatu). Penandatangan ini dilakukan di Escapade Resort, Noumea, 21 Juni 2013.

Tentang aplikasi WPNCL sebagai representasi Papua Barat, komunike telah memutuskan sebagai berikut (point 20 dan 21 dari Komunike):

Para Pemimpin mencatat roadmap dalam kaitannya dengan aplikasi West Papua National Coalition of Liberation (WPNCL) untuk keanggotaan harus didasarkan pada schedule yang jelas dan terukur. Para Pemimpin mengakui bahwa pelanggaran HAM perlu disorot, dan untuk kemajuan aplikasi WPNCL penting untuk secara terus menerus terlibat dengan Indonesia. Para pemimpin sepakat untuk membangun sebuah proses dialog dan konsultasi dengan Indonesia. ParapPemimpin mencatat dan menyambut undangan dari Indonesia untuk mengundang Misi Menteri Luar Negeri (FMM) yang akan dipimpin oleh Fiji yang mana konfirmasi mengenai waktu misi masih ditunggu. Keputusan mengenai aplikasi WPNCL akan ditentukan oleh/setelah adanya laporan dari misi FMM.

Keputusan para pemimpin:

(i) MENYETUJUI bahwa MSG sepenuhnya mendukung hak-hak asasi rakyat Papua Barat terhadap penentuan nasib sendiri sebagaimana ditetapkan dalam mukadimah konstitusi MSG;
(ii) MENYETUJUI bahwa kekhawatiran MSG mengenai pelanggaran hak asasi manusia dan bentuk lain yang berkaitan dengan kekejaman terhadap Masyarakat Papua Barat akan diajukan bersama dengan pemerintah Indonesia secara bilateral maupun sebagai kelompok
(iii) MENCATAT bahwa aplikasi dari WPNCL untuk menjadi anggota MSG telah diterima dan aplikasi akan ditinjau setelah pengajuan laporan FMM, dan
(iv) MENYETUJUI roadmap seperti yang direkomendasikan oleh FMM mencakup:
a) bahwa MSG mengirim misi menteri luar negeri di tingkat FMM yang dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Fiji ke Jakarta dan kemudian ke Papua Barat pada tahun 2013 dan menerima undangan dari pemerintah Indonesia.
b) misi menteri luar negeri ini akan menyajikaN laporannya kepada para pemimpin msg pada kesempatan pertama dalam enam bulan ke depan.
c. WPNCL akan diberitahu secara resmi tentang keputusan para pemimpin MSG mengenai aplikasinya, dan
d. misi akan menjadi bagian dalam proses menentukan aplikasi keanggotaan WPNCL. (Jubi/Adm)

June 21, 2013,16:55,TJ

June 21, 2013 0

Kelompok Jacob Rumbiak Diminta Hentikan Manuver di KTT MSG

Harold Marthin (Kiri) bersama pimpinan FLNKS, Victor Tutugoro menyambut PM Vanuatu, Moana Carcasses (Foto:Jubi)

Jayapura — Walaupun Forkorus Yaboisembut yang mengklaim diri sebagai Presiden Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) telah mengeluarkan pernyataan mendukung West Papua National Coalition for Liberation (WNPCL) di KTT MSG, namun Jacob Rumbiak yang juga mengklaim dirinya sebagai Menteri Luar Negeri NRFPB berpendat lain.

“Kongres nasional kami dipilih oleh 2,5 juta orang, jadi kami memiliki hak yang sah untuk menyebut diri wakil rakyat Papua Barat,” ujar Rumbiak, seperti ditulis PACNEWS, di Noumea, Kaledonia Baru, kemarin.

“Kami memiliki mayoritas. Jika kita berbicara tentang kemerdekaan, maka kita harus bergantung pada suara mayoritas. Kelompok di Vanuatu tidak memiliki dukungan mayoritas di tanah di Papua Barat,” ujar Rumbiak.

Pernyataan Rumbiak sontak membuat geram beberapa aktivis di tanah Papua. Juru Bicara KNPB, Wim Medlama menyebut Rumbiak bersama kelompoknya seperti orang sakit yang ingin mengagalkan diplomasi WPNCL di tingkat Negara-negara Melanesia.

“Seluruh jiwa dan raga kami di Papua kami pertaruhkan untuk mendukung WPNCL mewakil Papua di KTT MSG. Kami justru bingung, kelompok Rumbiak dibayar oleh siapa untuk mengagalkan diplomasi WPNCL,”

tanya Medlama.

Menurut Medlama, beberapa minggu belakangan KNPB bersama Parlemen Nasional West Papua(PNWP) dan rakyat Papua Barat telah melakukan aksi demonstrasi mendukung WPNCL mewakili Papua dalam KTT MSG, bukan mendukung kelompok Rumbiak.

“Banyak yang ditangkap, dipukul, ditembak, dan bahkan di penjarakan karena mendukung WPNCL untuk daftarkan Papua jadi anggota MSG. Kami minta kelompok Rumbiak segera menghentikan manuver mereka,”

tegasnya lagi.

Senada dengan Medlama, aktivis HAM senior di tanah Papua, Dorus Wakum menyebut kelompok Rumbiak tidak lain dari perpanjangan tangan pemerintah Indonesia.

“Politik adu domba sedang dimainkan pemerintah Indonesia. Kelompok Rumbiak tentu dipakai untuk mengacaukan semua ini. Kami minta teman-teman di WPNCL tetap fokus dengan kerja-kerjanya,”

tegas Wakum.

Wakum menilai, langkah yang dicapai oleh WPNCL dengan mendapat undangan resmi hadiri KTT MSG merupakan sebuah kemajuan diplomasi Papua yang sangat luar biasa.

“Ini harus mendapat dukungan dari semua pihak, termasuk dari kelompok NRFPB dan Jacob Rumbiak yang mengklaim dirinya sebagai wakil rakyat Papua Barat,”

tegasnya.

Seperti dilaporkan oleh wartawan Tabloid Jubi, Victor Mambor dari Kaledonia Baru, para menteri luar negeri MSG telah sepakat untuk membahas masalah Papua Barat lebih lanjut setelah melakukan kunjungan ke Jakarta dan Papua Barat dalam dua bulan kedepan.

“Kita semua sepakat bahwa misi akan berangkat ke Jakarta atas undangan Pemerintah Indonesia dan kemudian ke Papua Barat. Tahun ini, tergantung pada tanggal yang disepakati dengan Pemerintah Indonesia.”

kata Menteri Luar Negeri Fiji, Kubuabola, Senin malam lalu.

OKTOVIANUS POGAU

Thursday, June 20, 2013,SP

June 20, 2013 0

Somare : Papua Barat Seharusnya Diundang Dalam Acara Budaya dan Olahraga

Noumea-Kaledonia Baru, 20/06 (Jubi) Jika Papua Barat akhirnya menjadi ‘anggota’ dari MSG, ini akan menjadi tempat bagi Indonesia dan Papua Barat untuk berdialog.

Michael Somare, salah satu pendiri Melanesia Spearhead Group mengatakan dalam memberikan keanggotaan MSG kepada Papua Barat, forum MSG harus inventif. Para pemimpin MSG harus lakukannya atas dasar Papua Barat adalah Komunitas dan Entitas Melanesia, bukan sebagai negara yang berdaulat.
“MSG harus inventif. Kita bisa temukan ini juga di Asia Pacific Economic Co-operation (APEC). Taiwan dan Hongkong diterima di APEC sebagai bagian dari China, yang berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi Asia Pasifik melalui negara yang berdaulat, yakni China.” kata Somare, Kamis (20/06) di sela-sela pertemuan para pemimpin negara MSG.

Somare, sebagaimana saat dirinya menjadi Perdana Menteri Papua new Guinea (PNG), tetap beranggapan bahwa Papua Barat adalah bagian internal Indonesia. Sehingga segala sesuatunya harus dibicarakan secara internal, antara rakyat Papua Barat dengan pemerintah Indonesia. Somare mengatakan, jika Papua Barat akhirnya menjadi ‘anggota’ dari MSG, ini akan menjadi tempat bagi Indonesia dan Papua Barat untuk berdialog. Dan di sisi lainnya, negara-negara MSG akan secara teratur mengetahui perkembangan di Papua Barat.

“Aktivis Papua perlu belajar untuk duduk dan berbicara tentang masalahnya dengan Indonesia. Pemimpin Papua dan aktivis harus membahas cara-cara untuk menemukan solusi untuk masalahnya. Masalah Papua adalah salah satu yang internal dan negara kita tidak punya hak untuk mencampuri isu-isu kedaulatan Indonesia. Masalah Papua tidak seharusnya dibawa kepada negara-negara Melanesia hanya lewat satu sisi saja, karena seperti juga PNG, negara-negara Melanesia memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia dan PNG berbagi perbatasan bersama.” tambah Somare.

Namun Perdana Menteri terlama di PNG ini mengatakan bahwa sekalipun Papua Barat, tidak atau belum diterima sebagai anggota MSG, Papua Barat seharusnya diundang oleh MSG untuk acara-acara kebudayaan, kegiatan olahraga dan pertukaran keterampilan teknis.

“Papua Barat adalah komunitas dan entitas Melanesia yang signifikan.” aku Somare.

Menanggapi pernyataan Somare ini, Presiden West Papua National Coalition Liberation (WPNCL), John Otto Ondowame menyebutkan masalahnya ada di Indonesia, bukan orang Papua. Karena sejak tahun 2011, orang Papua telah meminta untuk berdialog secara damai dengan Indonesia. Namun hingga hari ini, Indonesia belum menunjukkan minatnya untuk berdialog.

“Kami sudah mencoba pada tahun 2011 untuk berbicara dengan Indonesia, kami menulis surat untuk memulai dialog damai. Tapi sampai hari ini, Indonesia belum menunjukkan respon untuk dialog secara damai yang disebutkan oleh Somare sebagai dialog yang bermartabat itu. Jadi, masalahnya bukan di pihak kita, tetapi dengan pemerintah dan militer Indonesia,” kata Dr Ondawame.

Ia menambahkan bahwa sebuah dialog damai, semestinya difasilitasi oleh pihak ketiga, bukan antara dua pihak saja.

Mengenai undangan kunjungan MSG ke Indonesia, Ondowame mengatakan itu sudah menunjukkan bahwa masalah Papua, bukan masalah internal antara Papua dan Indonesia saja. Tapi sudah menjadi masalah regional. Agar masalah Papua jadi jelas buat negara-negara MSG sebelum, saat dan setelah kunjungan, MSG bisa meminta Indonesia membuka akses internasional seluas-luasnya terlebih dulu.

“Sebelum MSG melakukan kunjungan nanti, MSG bisa meminta Indonesia membuka akses internasional, seperti media dan organisasi kemanusiaan ke Papua seluas-luasnya. Ini akan menunjukkan kepada MSG dan negara-negara Melanesia, apa dan bagaimana yang sudah, sedang dan akan terjadi di Papua Barat.” ujar Ondowame.

Sedangkan perwakilan Delegasi Indonesia, Michael Manufandu, mengatakan orang Papua harus hidup di Papua untuk melawan dari dalam. Selama ini, pemerintah dan pemerintah provinsi yang terdiri dari penduduk asli Papua Barat telah mencoba untuk mengembangkan Tanah Papua. Informasi tentang Papua yang beredar selama ini, disebutkan oleh Manufandu sebagai kesalahan informasi yang terjadi karena perkembangan media sosial.

Keputusan tentang proposal Papua Barat menjadi anggota MSG, akan dibahas besok, Jumat (21/06).(Jubi/Adm)

June 20, 2013,19:25,TJ

June 20, 2013 0

Selpius Bobi: Stop Mengadaikan Harga Diri Bangsa Papua

Ketua Umum Front PEPERA Papua Barat, Selpius Bobii. Foto: tabloidjubi.com

Jayapura – Selpius Bobi, salah satu Tawanan Politik Papua Merdeka, menyampaikan pernyataannya dari balik terali besi penjara Abepura Jayapura, stop gadaikan Harga Diri Bangsa Papua!, demikian yang dilansir di media http://muyevoice.blogspot.com/2013/06/pertarungan-wakil-papua-barat-vs-wakil.html, bagian akhir, Rabu (19/06).

Menurutnya, setiap pribadi yang melacurkan diri dalam perpolitikan Indonesia untuk mengadaikan perjuangan atau menghalangi perjuangan Bangsa Papua agar segera sadar, menyesal dan bertobat.

“Kepada setiap orang Papua, jika anda mengetahui ada anggota keluarga anda atau suku anda menggadaikan perjuangan luhur bangsa Papua, agar diberi peringatan tegas melalui lisan dan atau pun tulisan” Katanya.

Selanjtunya, ia mengatakan kepada pimpinan Melanesian Speardhead Group(MSG) untuk dapat menerima Papua Barat menjadi anggota penuh di forum MSG.

Ketua Umum Front Persatuan Perjuangan Rakyat Papua Barat menghimbau, Mari kita satukan barisan dan melangkah bersama untuk memutuskan mata rantai penindasan Indonesia dan para sekutunya, menuju pelabuhan kebebasan total, yang telah lama menjadi kerinduan bangsa Papua dan para simpatisan. Amin!. (Ado.dt)

June 20, 2013 0

Bainimarama : Tradisi dan Budaya Melanesia Harus Dipertahankan dan Dikembangkan

Perdana Menteri Fiji, Voreqe Bainimarama saat menerima pemberian dari masyarakat adat Kanak (Jubi)

Noumea-Kaledonia Baru – Perdana Menteri Fiji, Voreqe Bainimarama, yang akan digantikan sebagai ketua Melanesian Spearhead Group menekankan kebutuhan untuk menjaga budaya dan tradisi Melanesia.

Bainarama menyampaikan hal ini dalam upacara pembukaan secara adat yang dilakukan di wilayah otoritas adat Kanak, di Noumea, New Caledonia, Rabu (19/06). Para pemimpin negara-negara MSG dan undangan disambut dengan sebuah prosesi adat masyarakat Kanaky. Prosesi adat ini berlangsung unik, karena setiap pemimpin negara Melanesia yang datang harus menyerahkan sesuatu yang dibalas juga dengan penyerahan patung asal Kanaky dan Yam (umbi-umbian) untuk ditanam di negara masing-masing para peserta MSG.

PM Bainimarama menjadi tamu utama dalam prosesi pembukaan ini. Ia menekankan pentingnya generasi Melanesia mempertahankan kekayaan budaya dan tradisi Melanesia.

“Ini menunjukkan kepada saya bahwa kami telah mempertahankan kekayaan budaya Melanesia dan tradisi melalui setiap generasi dan memberikan kekompakan pada masyarakat Melanesia secara bersama-sama,” kata PM Bainimarama.

“Ini merupakan hak istimewa dan suatu kehormatan bagi saya dan saya berbicara atas nama semua delegasi di sini, bahwa kita semua telah menciptakan ruang untuk berbagi dalam warisan budaya yang berbeda. Dan khusus Kanaky, anda telah menyambut kami dengan prosesi adat yang menunjukkan kekayaan budaya Melanesia.”

lanjut Bainimarama.

PM Bainimarama menegaskan bahwa budaya dan tradisi Melanesia adalah hal yang membedakan Melanesia dari masyarakat lainnya di seluruh dunia. Ia menambahkan bahwa pekerjaan saat ini yang sedang dilakukan oleh MSG adalah untuk melindungi dan melestarikan pengetahuan tradisional Melanesia.

“MSG telah mengembangkan inisiatif di bawah perjanjian perlindungan pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya untuk membuat kebijakan yang akan melindungi dan melestarikan budaya dan tradisi apakah itu ekspresi melalui cerita rakyat, lagu dan tari, pengetahuan, seni atau flora dan fauna,”

kata PM Bainimarama.

Bainimarama menekankan untuk memberikan pengetahuan tradisional kepada generasi muda agar budaya dan tradisi Melanesia berkembang.

“Saya menekankan di sini bahwa pengetahuan tradisional adalah kekayaan intelektual dan salah satu yang tidak dapat dipelajari di sekolah. The Melanesian Arts Festival dan inisiatif lainnya untuk menangkap informasi budaya harus terus didorong. Kami sekarang memiliki teknologi untuk melakukan ini dan harus penuh memanfaatkan ini untuk keuntungan kami sehingga kekayaan budaya dan tradisi tetap hidup untuk generasi yang akan datang, “

kata PM Bainimarama.

Dalam prosesi pembukaan secara adat ini, selain delegasi negara-negara MSG, hadir juga delegasi Indonesia sebagai observer yang dipimpin oleh Wakil Mentri Luar Negeri, Wardana bersama Michael Manufandu dan staff kedutaan Besar RI di Canberra, Australia. Juga hadir sebagai undangan khusus, delegasi West Papua National Coalition Liberation (WPNCL) yang dipimpin oleh John Otto Ondowame.(Jubi/Adm)

June 20, 2013 ,05:46,TJ

June 20, 2013 0

Hut Proklamasi Papua Barat, Bendera Bintang Kejora dan Merah Putih Akan Dikibarkan Bersama

JAYAPURA — Mantan Tapol/Napol Yen Seru menandaskan pihaknya menghimbau kepada semua pihak, pimpinan OPM dan kelompok perjuangan rakyat Papua Barat diseluruh Tanah Papua, tetap merayakan peringatan HUT OPM pada 1 Juli mendatang dengan mengibarkan bendera Bintang Kejora berdampingan dengan bendera Merah Putih .

Ajakan dan himbauan itu disampaikan mantan Tapol/Napol Sem Yeru melalui Bintang Papua di Jayapura, Selasa (18/6) kemarin.

Sem Yeru mengatakan, apabila hanya menaikan bendera Bintang Kejora tidak perlu dilakukan, karena akan ditangkap sebab dirinya masuk penjara hanya karena menaikan bendera Bintang Kejora tanpa berdampingan dengan merah putih.

“HUT OPM I Juli merupakan hari nasional bangsa Papua Barat yang harus diperingati sebagai ungkapan sikap rakyat Papua untuk merdeka dan membentuk negara berdaulat terlepas dari NKRI sebagaimana dideklarasikan pada 1 Juli 1998 di Taman Imbi sesuai ideologi HAM, cinta damai dan cinta kasih,”

kata Sem Yeru yang kala itu bertindak sebagai Koordinator deklarasi HUT OPM.

Karena itu, kata Sem Yeru, pihaknya minta kepada aparat penegak hukum untuk mengawasi peringatan HUT OPM 1 Juli 2013 mendatang, tanpa mesti melakukan tindakan kekerasan terhadap rakyat Papua Barat. Pasalnya, peringatan HUT OPM yang diselingi orasi-orasi politik dilindungi UU tentang kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum.

Senada dengannya, Saul J Bomay yang mengaku sebagai Juru Bicara TPN/OPM menyatakan, pihaknya segera menyampaikan pemberitahuan kepada Polda Papua untuk memperingati HUT OPM 1 Juli 2013 yang rencananya akan berpusat di Taman Imbi dan Makam Theys di Sentani.

Dikatakan Saul J. Bomay, pihaknya tetap memperingati Hari Kemerdekaan bangsa Papua Barat. Nama Papua Merdeka ada karena deklarasi 1 Juli 1971, guna menjawab hasil Pepera yang cacat hukum dan cacat moral.

“Kami perjuangkan terus sampai titik darah penghabisan, untuk merebut kembali tanah kami dari NKRI,”

ujar Saul J. Bomay.
Sementara itu, Polda Papua dan jajarannya tetap mengantisipasi adanya pengibaran bendera Bintang Kejora, simbol perjuangan rakyat Papua Barat menjelang HUT Organisasi Papua Merdeka (OPM) pada 1 Juli 2013 mendatang.

“Kita tetap siagakan saja beberapa titik diseluruh Papua, baik monitor maupun deteksi ada potensi terjadinya gangguan keamanan, terutama di lokasi-lokasi rawan, seperti Timika, Puncak Jaya, Yapen, Manokwari, Biak, Sorong, Keerom, Kota Jayapura dan lain-lain,”

tegas Kapolda Papua Irjen (Pol) Drs. M. Tito Karnavian, MA,PhD usai penutupan Turnamen Volly In Door dan Volly Pasir Piala Kapolda Tahun 2013 di GOR Cenderawasih, APO, Jayapura beberapa waktu lalu.

Namun meski ada niat dan keinginan sekelompok masyarakat untuk merayakan atau memperingati 1 Juli, tidak terbias pada siatuasi situasi Kamtibmas di Tanah Papua yang hingga saat ini aman dan terkendali serta tidak ada sesuatu yang signifikan.

Merujuk pada peringatan HUT OPM 1 Juli 2012 tahun lalu, bendera Bintang Kejora berkibar di 4 titik , mulai dari Keerom, yang diduga dilakukan kelompok OPM pimpinan Lambert Pekikir, di Kota Jayapura 2 titik. Sedangkan wilayah lain Papua seperti Timika, Puncak Jaya, Yapen tak ada pengibaran bendera Bintang Kejora. (mdc/achi/l03)

Juni 19, 2013,NT

June 19, 2013 0

Negara-Negara Melanesia Tunda Keputusan Keanggotaan Papua

Menlu Vanuatu Edward Natapei mengatakan negaranya sangat mendukung upaya Papua Barat tapi kalah suara. Foto: AFP

Kanaky — Upaya gerakan Free West Papua untuk menjadi anggota badan regional Pasifik, Melanesian Spearhead Group (MSG), telah ditunda paling tidak enam bulan.

Melanesian Spearhead Group (MSG) terdiri dari para pemimpin Fiji, Papua Nugini, Kepulauan Solomon dan Vanuatu, serta gerakan politik bumiputra Kaledonia Baru, FLNKS.

“Gerakan Free West Papua memandang keanggotaan MSG sebagai suatu langkah maju untuk mendapat pengakuan internasional,”

tulisradioaustralia.net.au, edisi 18 Juni 2013.

Dilaporkan, para Menteri Luar Negeri yang berkumpul di Lifou, ibukota Kepulauan Loyalty, Kaledonia Baru, telah memutuskan untuk menunda keputusan sampai mereka mengirim sebuah delegasi ke Jakarta dan Jayapura.

Menteri Luar Negeri Fiji, Ratu Inoke Kubuabola, mengatakan pada pertemuan itu, Indonesia menyampaikan undangan awal bulan ini.

Ia mengatakan, Fiji, Papua Nugini dan Kepulauan Solomon mengambil sikap yang sama tentang Papua.

“Semua negara MSG mempunyai pandangan yang sama bahwa kita menginginkan suatu bentuk penentuan nasib sendiri untuk Papua Barat,”

katanya.

Menteri Luar Negeri Vanuatu Edward Natapei mengatakan, negaranya sangat ingin membahas soal Papua Barat pada pertemuan itu, tapi kalah suara.

“Yang kita inginkan adalah suatu kerangka waktu supaya masalah ini ditangani tahun ini – paling tidak dimulai tahun ini.”

Edward Natapei mengatakan Perdana Menteri Vanuatu akan mengemukakan masalah ini dengan para pemimpin lain.

Para pemimpin MSG juga akan mempertimbangkan apakah akan menyetujui keputusan menteri-menteri luar negeri untuk mengirim sebuah delegasi ke Jakarta dan Jayapura. (GE/Ist/MS)

Selasa, 18 Juni 2013 21:09,MS

June 18, 2013 1

Indonesia-PNG Tanda Tangani 11 Kesepakatan

JAKARTA [PAPOS] – Pemerintah Indonesia dan Papua Nugini menandatangani 11 kesepakatan seusai pertemuan bilateral di Istana Merdeka, Jakarta, Senin.

Penandatanganan kesepakatan tersebut dilakukan para menteri dari masing-masing negara dan disaksikan langsung oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri papua Nugini Peter Charles Paire O’Neill.

Ke 11 kesepakatan tersebut di antaranya tentang pengelolaan perbatasan, kerja sama di bidang pelatihan diplomatik, perjanjian ekstradisi antar kedua belah negara, kerja sama bidang perhubungan.

Kerja sama bidang energi, kerjasama bidang pendidikan dan pendidikan tinggi, kerja sama di bidang kepemudaan, kerja sama di bidang turisme dan kerja sama bidang olahraga.

Presiden dalam sambutannya, seusai menyaksikan penandatanganan tersebut mengatakan, pertemuan kedua belah pihak pada Senin merupakan salah satu batu loncatan pengembangan peningkatan kerja sama dan menuju hubungan yang lebih tinggi, kemitraan komprehensif.

“Yang ingin saya sampaikan adalah, kami sepakat untuk meningkatkan tingkat bilateral kami menjadi tingkat komperhensif, atau komperhensif partnership, dengan ini kedua negara memiliki peluang untuk mengembangkan kerja sama lebih luas,”

kata Presiden.

Sementara itu, Perdana Menteri O’Neill sepakat untuk terus meningkatkan kerja sama yang lebih luas. PNG dan Indonesia merupakan tetangga dekat dan memiliki letak yang strategis. Ia mengharapkan agar kerja sama dapat diperluas antar kedua negara.

Sementara itu, dalam kesempatan tersebut, Presiden Yudhoyono juga mengucapkan terima kasiah atsa dukungan yang terus menerus terhadap kedaulatan wilayah Indonesia.

“Kami terima kasih kepada PNG dua hal, yang pertama adalah konsistensi dukungan PNG terhadap kedaulatan dan keutuhan wilayah Indonesia. Kemudian yang Kedua adalah juga kontribusi PNG sehingga Indonesia bisa ikut menjalin kerja sama yang luas di Asia Pasifik,” kata Presiden. [ant/ida]

Sumber: Selasa, 18 Jun 2013 00:07, Papos

June 18, 2013 0

Indonesia Utus Delegasi Hadiri MSG di Noumea

Jayapura, 17/6 (Jubi)—Pemerintah Indonesia telah mengirim utusan dalam jumlah yang besar di Pertemuan Persaudaraan Ujung Tombak Melanesia, di Noumea Kaledonia Baru, 17-21Juni . Pemerintah Indonesia juga mendapat undangan karena memperoleh status sebagai pengamat dalam pertemuan MSG sejak 2011.

Hal ini dilaporkan oleh Nic Maclellan dari PACNEWS di Noumea, pada Senin(17/6) pertemuan Persaudaraan Ujung Tombak Melanesia Anggota MSG yang dikutip tabloidjubi.com Senin(17/6).

Dia menulis para pemimpin MSG punya perspektif yang berbeda soal hubungan antara Jakarta dan Jayapura, apalagi setelah Indonesia memperoleh status pengamat MSG pada 2001.

Memang pada Maret 2013, Koalisi Nasional Papua Barat untuk Pembebasan untuk Papua Barat (WPNCL) secara resmi telah mengajukan permohonan kepada Sekretariat MSG di Port Vila untuk menjadi anggota penuh dari badan sub-regional.

Hal ini merupakan agenda puncak dan delegasi WPNCL dipimpin oleh Wakil Presiden John Otto Ondawame yang secara resmi telah diundang oleh FLNKS. Delegasi pimpinan John Otto Ondowame akan melobi para pemimpin MSG, mencari keanggotaan penuh dari badan sub-regional bagi WPNCL.

Papua Barat telah mendapatkan dukungan publik dari berbagai negarawan Melanesia seperti mantan Perdana Menteri Kepulauan Solomon Ezekial Alebua. Pemerintah baru di Vanuatu dipimpin oleh Moana Karkas Kalosil, bahkan telah membatalkan hubungan dekat dengan Jakarta yang telah dibangun oleh mantan Perdana Menteri Sato Kilman.

Namun yang jelas tulis Nic Maclellan kalau para pemimpin MSG akan menyeimbangkan dukungan mereka terhadap gerakan Papua Barat dengan peningkatan hubungan ekonomi dan politik mereka dengan Indonesia.

Perdana Menteri PNG Peter O’Neill telah memimpin delegasi besar ke Jakarta, untuk bertemu dengan Presiden Indonesia dan diskusi tentang perdagangan, investasi, pengawasan di perbatasan dan masalah ekstradisi.

Selain itu Fiji juga telah memperkuat hubungan dengan Indonesia sebagai bagian dari peningkatan dialog Selatan-Selatan dan keanggotaan Gerakan Non-Blok. Dalam KTT MSG di Noumea, pemerintah Indonesia telah mengirimkan delegasi besar termasuk Franz Albert Joku dan Nick Messet, untuk mengikuti KTT MSG termasuk berdebat soal keanggotaan WPNCL di dalam MSG.(Jubi/Dominggus A Mampioper)

Penulis : Dominggus Mampioper | June 17, 2013 | 618:40, Jubi

June 18, 2013 0

Indonesia Undang Negara-Negara Melanesia ke Papua

Mentri Luar negeri Fiji, Ratu Inoke Kubuabola (Jubi/Victor M)

Noumea-Kaledonia Baru, 18/06 (Jubi) – Negara-negara anggota Melanesian Sparehead Group (MSG) sepakat untuk mengunjungi Indonesia (Jakarta dan Papua) akhir tahun ini untuk memastikan situasi Papua Barat.

Rekomendasi ini dikeluarkan dalam pertemuan para mentri luar negeri MSG di Pulau Lifou, Loyalty Islands Kaledonia Baru, Senin (17/8). Mentri Luar negeri Fiji, Ratu Inoke Kubuabola mengatakan kunjungan ke Indonesia itu atas undangan dari Pemerintah Indonesia.
“Kita semua sepakat bahwa misi akan berangkat ke Jakarta atas undangan Pemerintah Indonesia dan kemudian ke Papua Barat. Tahun ini, tergantung pada tanggal yang disepakati dengan Pemerintah Indonesia.” kata Kubuabola, Senin malam.

Undangan pemerintah Indonesia ini, kata Kubuabola, disampaikan oleh pemerintah Indonesia pada tanggal 3 Juni, dalam pertemuan antara Perdana Menteri Fiji Voreqe Bainimarama dan Djoko Suyanto, Menkopolhukam Indonesia.

Meski demikian, Kabuabola mengakui jika Fiji memiliki pandangan sama dengan negara-negara MSG lainnya, yakni ingin melihat beberapa bentuk penentuan nasib sendiri bagi Papua Barat.

“Fiji telah mengambil inisiatif untuk memperkenalkan roadmap mengenai masalah Papua Barat. Ini adalah masalah yang sangat sensitif – Papua Nugini, Fiji, dan bahkan Kepulauan Solomon mengambil posisi yang sama. Tapi semua negara MSG berbagi pandangan yang sama, bahwa kita ingin melihat beberapa bentuk penentuan nasib sendiri bagi Papua Barat.”

ujar Kabuabola.

Kabuabola menambahkan, Fiji telah meningkatkan pandangan tentang hak asasi manusia di Papua. Bahkan ketika Perdana Menteri Fiji berada di Jakarta pada tahun 2011 telah mengadakan pertemuan bilateral dengan Presiden Indonesia untuk mengangkat isu penyalahgunaan hak asasi manusia di Papua Barat.

Sedangkan Caroline Machoro-Regnier, representasi FLNKS dalam pertemuan para mentri luar negeri negara-negara MSG, mencatat masalah Papua Barat “lebih politis, lebih sensitif” dalam pertemuan tersebut.

“Ada kesepakatan oleh semua menteri luar negeri bahwa MSG harus mengatasi masalah ini dan kami akan terus mencoba untuk menemukan solusi terhadap sebuah isu yang ada di hadapan kita. Namun, ini adalah topik yang sangat sensitif yang mempengaruhi hubungan antara Indonesia dan negara anggota lain dalam MSG. Jadi untuk mencari solusi, kita harus mengambil jarak waktu. Sehingga untuk memulainya, pertemuan hari ini telah setuju untuk mengirim misi ke Jakarta dan Jayapura.”

kata Machoro-Regnier.

Pertemuan di Lifou ini dihadiri oleh Caroline Machoro-Regnier (FLNKS), Deputi Perdana Menteri Vanuatu dan Menteri Luar Negeri Edward Natapei, Menteri Luar Negeri Kepulauan Solomon, Forau Soalaoi dan Menteri Luar Negeri dan Kerjasama Internasional Fiji, Ratu Inoke Kubuabola. Sedangkan Rimbink Pato, Mentri Luar Negeri Papua new Guinea tidak hadir dalam pertemuan ini karena bersama PM O’Neil sedang berkunjung ke Jakarta. (Jubi/Victor Mambor)

NDONESIA UNDANG NEGARA-NEGARA MELANESIA DATANG KE PAPUA Penulis : Admin Jubi | 12:52