JAYAPURA – Presiden Negara Federal Republik Papua Barat (NFRPB) Forkorus Yoboisembut, S.Pd dengan tegas menolak UU Otsus Plus dan UU Pemerintah Papua bagi pembangunan dan kesejahteraan rakyat Bangsa Papua Barat.
“Dikarenakan hal itu adalah suatu bentuk follow – up dari aneksasi rakyat Bangsa Papua Barat diatas tanah airnya sendiri guna melaksanakan tragedi kemanusiaan dalam bentuk memarjinalkan, menjadi minoritas serta proses creeping genocide atau slow moving genocide terhadap rakyat Bangsa Papua Barat,” ujar Ketua Pelaksana Tugas (Plt) Dewan Adat Papua (DAP) Willem Rumaseb didampingi salah satu stafnya Yos Wally, ketika menggelar jumpa pers, di Sekretariat DAP, di depan Museum Taman Budaya Ekspo Waena, Distrik Heram, beberapa waktu lalu.
Untuk itu, Willem selaku Plt DAP yang juga perpanjangan tangan dari Presiden NFRPB Forkorus Yoboisembut minta kepada Presiden RI, SBY agar pada tahun 2013 ini untuk mengakui deklarasi pemulihan Bangsa Papua Barat.
“Jadi, kami meminta kepada Presiden RI, SBY agar kiranya pada tahun 2013 ini dapat memberikan pengakuan yang menggembirakan terhadap deklarasi pemulihan kemerdekaan Bangsa Papua Barat diatas tanah airnya sendiri dan segera mengatur proses peralihan kekuasaan administrasi pemerintahan dari NKRI kepada RFSWP yang nantinya akan bekerjasama dengan PBB yang harus dilakukan pada medio September 2013 mendatang,” pungkasnya.
Dikatakan penolakan ini telah disampaikan dalam salah satu point atas surat yang ditujukan Presiden Negara Federal Republik Papua Barat (NFRPB) Forkorus Yoboisembut, S.Pd dengan nomor : 011/P-02/NFRPB/VI/2013 kepada Directur General Melanesian Sparehead Group (MSG), Mr. Hon Peter Forau.
“surat yang dikirim itu berisikan enam point, selain itu juga Prseiden NFRPB meminta maaf dan perlunya untuk mengklarifikasi surat sebelumnya yang dikirim pada 26 Mei 2013 lalu oleh salah satu staf NFRPB, yang menjelaskan walaupun surat itu tidak langsung dari Presiden Republic Federal State of West Papua (RFSWP), namun isi surat tersebut merupakan kebenaran dari adanya fakta dari NFRPB atau Republic Federal State of West Papua sejak adanya Kongres Rakyat Papua (KRP) ke-III pada tanggal 17 – 19 Oktober 2011 lalu,” “ ujarnya.
Dijelaskan pada point ketiga isi dari surat itu, pihaknya berharap agar kiranya Papua Barat jangan ditolak, melainkan harus menjadi anggota penuh MSG sebagaimana yang pernah disampaikan Dr. John Otto Onawame, dkk di Vanuatu beberapa waktu lalu.
“Jadi, kami mohon jangan tolak Papua Barat untuk bergabung dalam MSG, dikarenakan kami sudah berjuang selama 50 tahun ini untuk membebaskan Bangsa Papua Barat dari aneksasi abadi oleh colonial Republik Indonesia (RI). Sehingga akibat dari pada kungkungan colonial RI itu telah, sedang dan masih akan terus menjadi pelanggaran HAM diatas tanah Bangsa Papua Barat. Dan itu semuanya sebagai tragedy kejahatan kemanusiaan dengan adanya marjinalisasi rakyat Bangsa Papua Barat diatas tanahnya sendiri,” kata Willem dalam pers realesenya saat menggelar jumpa pers.
Sedangkan pada point keempat, kata Willem, Presiden NFRPB menyampaikan kepada para pemimpin negara dalam MSG, bahwa pihak RFSWP telah mengirim tim pra negosiasi sebanyak dua kali ke Jakarta yakni pertama pada tanggal 14 – 15 Agustus 2012 lalu dan kedua pada tanggal 13 – 16 Oktober 2012 lalu, guna menawarkan negosiasi secara damai dan demokratis dalam rangka meminta pengakuan deklarasi pemulihan kemerdekaan Bangsa Papua Barat diatas Negeri Papua Barat tertanggal 19 Oktober 2011 supaya dapat mengatur proses peralihan kekuasaan administrasi dari pemerintah NKRI kepada RFSWP secara damai dan demokratis tanpa adanya pertumparan darah.
“Tapi, pemerintah RI menyambut permintaan kami itu dengan cara terus menerus melakukan atau meningkatkan status operasi militer diseluruh tanah air Papua Barat, sehingga terjadi pelanggaran HAM dalam berbagai bentuk dan jenis baik yang dilakukan aparat militer dan keamanan Republik Indonesia dalam hal ini TNI/Polri serta menutup ruang demokrasi dengan berbagai alasan hukum yaitu salah satunya mengganggu ketertiban umum dan keamanan masyarakat umum,” ujarnya.
Bahkan menurut dia, hal ini masih berlanjut hingga pertengahan tahun 2013 dan untuk menutupi tekanan dari masyarakat internasional, pemerintah RI memberikan UU Otsus Plus serta UU Pemerintahan Papua.
“Jadi, kami nilai hingga tahun 2013 ini Pemerintah RI telah memaksakan kehendaknya dan membohongi rakyat Bangsa Papua Barat dengan UU Otsus Plus dan UU Pemerintahan Papua, yang mana itu merupakan perisai saja untuk menangkis tekanan dunia internasional. Sehingga kami merasa itu merupakan suatu bentuk penghinaan dan perisai bagi rakyat Bangsa Papua Barat,” ungkapnya. (mir/achi/l03)
Sumber: Selasa, 18 Jun 2013 08:26, Binpa
