KontraS Tidak Melindungi Separatisme di Papua!

Jayapura, 12/6 (Jubi) – Ketua Asosiasi Mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta (AMPTS) Se-Kota Jayapura Silvester Vinsensius Kudiai mendukung kerja Kontras (Komisi untuk

orang hilang dan tindak kekerasan) untuk menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua.

“Papua sebagai salah satu daerah dengan pelanggaran HAM tertinggi. Kontras sangat peduli terhadap kemanusiaan. Mereka (Kontras) tidak melindungi separatisme,” kata Silvester Vinsensius Kudiai ke tabloidjubi.com di Padangbulan, Kota Jayapura, Rabu (12/6) sore.

Menurut Silvester, panggilan dia, kehadiran Kontras yang berpusat di Jakarta, demi membicarakan hak-hak orang atau korban tindakan kekerasan. Di Papua, mereka justru ada untuk melindungi dan mengadvokasi orang Papua yang mengalami kekerasan.

Selasa (11/6) di Jakarta, sekelompok pemuda yang menamakan diri Front Pemuda Merah Putih bergerak dari Tugu Proklamasi menuju Kantor KontraS sekitar pukul 11.00. WIB dan berakhir pada pukul 13.30 WIB berdemo di hadapan kantor Kontras. Mereka menuding Kontras melindungi separatisme.

Selain itu, dalam tuntuan mereka, seperti dalam siaran pers yang diterima media ini dari Napas (National Papua Solidarity) di Jakarta, meminta dan menolak segala aktivitas LSM KontraS untuk tidak mendukung tindakan-tindaan separatis di dalam Negara dalam bentuk apapun

Mereka juga meminta aparat keamanan sebagai penegak hukum untuk menyelidiki semua indikasi dan menangkap apabila terbukti keterlibatan aktivis KontraS dalam kegiatan-kegiatan mendukung separatis.

Pengurus KontraS juga diminta mengevaluasi diri terhadap hal-hal yang cenderung merongrong kedaulatan NKRI. Selain itu, front ini meminta pemerintah pusat untuk menutup kantor KontraS di Jakarta yang dinilai cenderung tidak membela NKRI tetapi terindikasi membela kepentingan asing dalam wujud separatis atas nama HAM.

Selanjutnya, mereka meminta Pemerintah Pusat harus tegas dan tidak tunduk kepada tekanan-tekanan LSM semacam KontraS demi tegaknya NKRI dan menindak tegas terhadap semua tindakan separatisme karena dinilai merugikan kepentingan bangsa.

Kondinator KontraS Haris Azar dan Badan Pekerja KontraS Usman Hamid, seperti dalam siaran pers tersebut mengatakan, KontraS menghargai aspirasi itu. Kami bekerja untuk menjungjung tinggi martabat manusia dan menegakkan Hak Asasi Manusia dan Demokrasi, sebagaimana terdapat dalam UUD 1945 dan Pancasila.

“Kami menolak kekerasan yang dilakukan oleh Kelompok separatis maupun Aparat Keamanan di Papua” dan tidak mendukung gerakan separatis serta berjuang penghormatan terhadap martabat manusia dan terciptanya kedamaian di Papua,” tegas Haris. (Jubi/Timoteus Marten)

Sumber: Penulis : Timoteus Marten | 12:53 } Editor :TabloidJubi.com, CUNDING LEVI | June 13, 2013 |

June 13, 2013 0

Sejumlah Kertas Menyerupai ‘BK’ Ditempel di Kampus Uncen

JAYAPURA—Sejumlah kertas manila dari pelbagai ukuran diberi warna yang menyerupai bendera Bintang Kejora (BK), simbol perjuangan bangsa Papua Barat Merdeka ditempel

di pagar disekitar pintu gerbang di Kampus Uncen Jayapura di Padang Bulan disela-sela aksi demo mahasiswa sebagai bentuk dukungan kepada Papua Barat untuk didaftarkan bergabung dalam Melanesian Spearhead Group (MSG) sekaligus memberikan dukungan atas rencana peresmian Kantor OPM di Port Moresby, Papua New Guinea (PNG) pada Rabu (12/6).

Kabid Humas Polda Papua Kombes (Pol) I Gede Sumerta Jaya ketika dikonfirmasi membenarkan pihaknya telah menerima laporan sejumlah kertas manila dari pelbagai ukuran diberi warna yang menyerupai bendera BK ditempel di pagar sekitar pintu gerbang di Kampus Uncen Jayapura di Padang Bulan disela-sela aksi demo mahasiswa tersebut.

Dikataka I Gede, pasca aksi demo mahasiswa sebagai bentuk dukungan kepada Papua Barat untuk didaftarkan bergabung dalam MSG sekaligus memberikan dukungan atas rencana peresmian Kantor OPM di Port Moresby pihaknya seketika mengamankan Ketua Badan Pengurus Pusat Komite Nasional Papua Barat (BPP-KNPB) Buchtar Tabuni, yang kebetulan lewat di Kampus Uncen Jayapura disela-sela aksi demo mahasiswa.

“Kami membawa Buchtar ke Polres Jayapura Kota untuk diminta keterangannya selama beberapa saat terkait aksi demo mahasiswa yang tak memiliki ijin dari pihak Kepolisian, karena selama ini dia selalu bertindak sebagai penanggungjawab aksi demo tersebut dan menyita barang bukti sejumlah kertas manila dari pelbagai ukuran diberi warna yang menyerupai bendera BK,”

tukasnya.

Jubir KNPB Sesalkan Penangkapan Buchtar

Sementara itu Juru Bicara (Jubir) KNPB, Wim Rocky Medlama sesalkan penangkapan Ketua PNWP, Buchtar Tabuni oleh aparat kepolisian.

Wim mengatakan, kepolisian harus bertanggungjawab atas penangkapan dan pemukulan terhadap Ketua PNWP, Buchtar Tabuni (BT) hingga kepalanya mengalami luka robek dan berlumuran darah.

Menurutnya, penangkapan itu tidak sesuai prosedur dan hukum yang berlaku di NKRI, karena BT saat itu bukan bagian dari massa pendemo yang dilakukan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (BEMF) dan Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas (DPMF) Universitas Cenderawasih (Uncen) yang melakukan aksi demo di depan pintu gerbang Kampus Uncen Perumnas III Waena.

Lanjut Wim, aksi demo itu tidak ada dalam agenda BT untuk ikut bergabung dalam kegiatan aksi demo yang dilakukan oleh mahasiswa Uncen tersebut. Namun BT hanya kebetulan lewat disitu. “Jadi, rencananya BT ingin nonton bola di Mandala, bukan mau ikut dalam aksi demo, begitu BT tiba di sekitar lokasi demo langsung dihadang kepolisian,” jelas Wim ketika ditemui Bintang Papua di halte Perumnas III Waena, Kelurahan Yabansai, Distrik Heram, Rabu (12/6) kemarin sore.

Menurutnya, tindakan yang dilakukan aparat kepolisian sangat keterlaluan bahkan tidak sesuai tugas aparat sebagaimana yang diketahui bersama, yakni mengamankan, mengayomi dan melayani masyarakat.

Dirinya menyesalkan tindakan kepolisian yang melakukan pemukulan disertai dengan tendangan hingga mengakibatkan BT terluka dan mengeris kesakitan. Pasalnya, selain dipukul juga ada barang – barang milik BT yang diambil oleh pihak kepolisian seperti handphone dan topi.

“Kami sangat kesal adanya pengeroyokan, penganiayaan, pemukulan dan sepakan hingga BT terluka. Saya tau yang lakukan hal itu adalah anggota polisi berinisial DT, sehingga kami sangat sesalkan dnegan perbuatan yang ia lakukan kepada BT dan kami juga meminta pertanggungjawaban kepada Polda terkait tindakan brutal aparat kepolsian hingga menangkapnya,” tegasnya.
Kata Wim, walaupun BT merupakan penanggungjawab pada aksi demo damai pada tanggl 10 Juni 2013 lalu telah ditangkap oleh aparat kepolisian RI. Maka KNPB selaku media rakyat Bangsa Papua Barat akan terus mengkoordinir rakyat Bangsa Papua Barat untuk terus melakukan aksi demo damai guna mendukung Papua Barat bergabung dalam Melanesian Sparehead Group (MSG). (mdc/mir/don/l03)

Sumber: Kamis, 13 Jun 2013 07:06, Binpa

June 13, 2013 0

Demo Dukung Papua Barat Masuk MSG, Dibubarkan

Demo KNPB Mendukung West Papua masuk sebagai anggota MSG

JAYAPURA – Aksi demo puluhan mahasiswa yang tergabung dalam BEMF dan DPMF Uncen di depan pintu gerbang Kampus Uncen Perumnas III, Rabu (12/6) kemarin, dibubarkan polisi. Demo yang bertujuan mendukung Papua Barat bergabung dalam Melanesian Sparehead Group (MSG) itu dibubarkan, karena tidak ada ijin dan juga adanya simbol-simbol Bendera Bintang Kejora (BK) .

“Jadi, kami ingin mendukung Papua Barat ke dalam MSG yang bergerak di bidang kesejahteraan dan perekonomian tersebut, agar kondisi masyarakat Papua Barat bisa berubah yang dari dahulu hingga sekarang ini belum lepas dari keterbelakangan,” kata Penanggung jawab aksi demo damai, Yason Ngelia kepada wartawan usai menggelar aksi demo atau mimbar bebas, di Kampus Uncen Perumnas III, kemarin siang Rabu (12/6).

Dikatakan, hari ini (kemarin, red) ada dukungan dari Perdana Menteri Vanuastu yang menyatakan bahwa Papua Barat harus masuk ke MSG. “ Sehingga menurut kami ini suatu keuntungan bagi rakyat Bangsa Papua Barat karena MSG ini merupakan lembaga yang begerak di bidang kesejahteraan dan perekonomian,” kata Yason Ngelia ketika melakukan orasi sebelum dibubar paksa oleh aparat kepolisian di depan pintu gerbang Kampus Uncen Perumnas III tersebut.

Menurut nya, selaku Ketua BEMF FISIP Uncen itu, sebagai mahasiswa yang juga peduli dengan kondisi masyarakat Papua hingga sekarang ini belum ada perubahan, maka pihaknya harus mendukung apa yang diinginkan oleh rakyat Bangsa Papua Barat.

“Kami tidak ada hubungan dengan organisasi lain yang punya kepentingan di atas tanah Papua ini, dimana kami menilai MSG ini sangat menguntungkan rakyat Papua Barat yang juga merupakan ras Melanesia,” katanya.

Terkait adanya sejumlah kertas yang menggambarkan Bendera Bintang Kejora (BK) yang dipasang di depan pintu gerbang kampus, menurut Yason itu merupakan salah satu bentuk dukungan mereka agar Papua Barat bisa bergabung dalam MSG tersebut.

“Kami sesalkan aktivitas dilakukan di depan kampus itu dibubarkan oleh kepolisian, dan bukan hanya itu saja yang dilakukan oleh aparat kepolisian bahkan sampai memukul mahasiswa salah satu contohnya adalah teman mahasiswi kami yang mulutnya mengalami luka sobek karena terkena pukulan oleh aparat kepolisian dan merampas sepeda motor milik mahasiswa,” ungkap Yason yang juga sempat ditangkap.

“Maka itu kami harapkan supaya aparat segera mengembalikan motor – motor yang diambil paksa oleh aparat kepolisian. Dimana dengan tindakan aparat kepolisian seperti ini menunjukkan bahwa polisi membungkam ruang demokrasi diatas Tanah Papua ini,” pungkasnya. (mir/don/l03)

Sumber: Kamis, 13 Jun 2013 07:06, Binpa

June 13, 2013 0

Polisi Siap Tangkap Ketua BEM FISIP Uncen

JAYAPURA [PAPOS] – Kepolisian Kota Jayapura menyatakan siap menangkap dan meminta pertanggungjawaban Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Fisip Universitas Cenderawasih Yaso Ngelia, atas aksi demo Rabu (12/6) di kawasan Uncen baru Waena, Kota Jayapura.

Kapolres Kota Jayapura AKBP Alfred Papare kepada Antara, Kamis mengatakan, pihaknya tetap akan menangkap Yaso Ngelia, karena aksi yang mereka gelar sudah menyurus ke makar dan yang bersangkutan adalah penanggung jawab.

“Kami akan tetap menangkap yang bersangkutan (Yaso Ngelia) namun tidak dilakukan pengejaran secara khusus atau dibentuk tim khusus,”

tegas Kapolres Kota Jayapura.

Ia mengatakan, anggotanya sempat berupaya menangkap Yaso sesaat setelah aksi demo yang mereka lakukan namun dia berhasil melarikan diri dengan naik kekawasan Uncen atas diikuti anggota Komite Nasional Papua Barat (KNPB) yang juga turut serta dalam aksi tersebut.

Yaso yang menjabat Ketua BEM Fisip Uncen itu nantinya akan dimintai keterangan tentang demo yang dilakukan bersama rekan-rekannya, Menurutnya, dalam aksi yang digelar sekitar 50 orang itu mereka menggelar berbagai gambar yang menyerupai Bendera Bintang Kejora.

Aksi demo yang yang dilakukan para mahasiswa dan pendukung KNPB itu dalam rangka mendukung bergabungn ya bangsa Papua kedalam keanggotaan “Melanesian Superhead Group (MSG)”. [ant/ida]

Kamis, 13 Jun 2013 22:15 Taksir, Ditulis oleh Ant/Ida/Papos

June 13, 2013 0

Kontras Tak Melindungi Separatisme Di Papua

Jayapura – Ketua Asosiasi Mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta (AMPTS) Se-Kota Jayapura Silvester Vinsensius Kudiai mendukung kerja Kontras (Komisi untuk orang hilang dan tindak kekerasan) untuk menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua.

“Papua sebagai salah satu daerah dengan pelanggaran HAM tertinggi. Kontras sangat peduli terhadap kemanusiaan. Mereka (Kontras) tidak melindungi separatisme,”

kata Silvester Vinsensius Kudiai ke tabloidjubi.comdi Padangbulan, Kota Jayapura, Rabu (12/6) sore.

Mereka juga meminta aparat keamanan sebagai penegak hukum untuk menyelidiki semua indikasi dan menangkap apabila terbukti keterlibatan aktivis KontraS dalam kegiatan-kegiatan mendukung separatis.

“Kami menolak kekerasan yang dilakukan oleh Kelompok separatis maupun Aparat Keamanan di Papua” dan tidak mendukung gerakan separatis serta berjuang penghormatan terhadap martabat manusia dan terciptanya kedamaian di Papua,”

tegas Haris. (Jubi/Timoteus Marten)

June 13, 2013,12:53,TJ

June 13, 2013 0

AMP Dukung Aktivitas “Self Dedermination” untuk Papua

Mahasiswa Papua di Yogyakarta saat menggelar aksi mendukung Papua Barat Masuk MSG (Doc:AMP)

Yogyakarta, MAJALAH SELANGKAH — Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Yogyakarta mendukung semua aktivitas untukself determination bagi Rakyat Papua. Karena perjuangan untuk menentukan nasib sendiri bagi rakyat Papua sudah dilakukan sejak tahun 1961-an hingga saat ini. Dan, setiap dekade dari generasi ke generasi sudah dan sedang memperjuangkan hak untuk menentukan nasib sendiri.

Demikian dikatakan Ketua AMP Komite Yogyakarta, Roy Karoba, kepada majalahselangkah.com, Selasa (11/06/13) di Asrama Mahasiswa Papua di Yogyakarta.

“Kami tetap mendukung semua aktivitas tentang menentukan nasib sendiri Papua untuk Papua. Bentuk dukungan kami dengan melakukan aksi damai,”

tuturnya.

Kata dia, pihaknya juga mendukung pembukaan kantor Free West Papua oleh Koordinator Diplomasi Internasional Papua Merdeka, Benny Wenda bersama para simpatisan di Oxford pada 26 April 2013.

“Kami juga mendukung kegiatan Kongres Amerika Serikat (AS), Komisi Hak Asasi Manusia menggelar Sidang soal kondisi Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada Kamis, 23 Mei 2013 lalu pada pukul 10.00-12.00 bertempat Room 2261 of the Rayburn House Office Building,”

kata Roy.

“Terakhir kami melakukan aksi damai untuk mendukung Melanesian Spearhead Group (MSG) yang akan membahas proposal West Papuan National Coalition for Liberation (WPNCL) agar diterima menjadi anggota resmi MSG. Aksi damai itu berjalan dengan baik hingga usai.”

(MS)

Rabu, 12 Juni 2013 16:19,MS

June 12, 2013 0

Ini Kronologis Penangkapan Bucthar Tabuni

Massa KNPB dihadang mobil untuk menggagalkan aksi mereka (Foto: Arnold Belau/SP)

Jayapura— Rocky Wim Medlama, juru bicara Kominte Nasional Papua Barat (KNPB) mengatakan penangkapan Bucthar Tabuni yang dilakukan oleh aparat kepolisian dari Polresta Jayapura tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku di negara Indonesia.

“Benar, tadi Bucthar keluar pake mobil Inova warna putih dengan tujuan untuk pergi ke stadion Mandala. Dia mau nonton Persipura main bola, bukan turun untuk bergabung dengan teman-teman mahasiswa, namun aparat sudah lebih dulu tangkap dia tanpa alasan yang jelas,”

ujar Medlama.

Kronologisnya, Tabuni turun dari kediaman dengan mengendarai mobil innova warna putih sekitar pukul 11.00 Wit, dan sesampai di depan Gapura Uncen, aparat gabungan Dalmas dan Brimob Polda Papua yang dipimpin oleh Kabag Ops Polresta Jayapura, AKP. Kiki Kurnia langsung menghadangi mobil Tabuni.

Kemudian, aparat menarik keluar Tabuni dari mobil, dan mengambil sejumlah alata komunikasinya seperti satu buah HP Black Berry, satu buah HP Nokia, topi yang biasa dikenakan Tabuni.

Kemudian, Tabuni digiring ke Polresta Jayapura menggunakan mobil Polisi yang diparkir tak jauh dari tempat aksi penghadangan tersebut.

Atas kejadian tersebut, KNPB sebagai media rakyat Papua Barat meminta Kapolda Papua untuk segera memberikan penjelasan terkait alasan penangkapan Tabuni yang dinilai sangat tidak prosedur.

“Kami menilai tindakan yang dilakukan oleh Kapolda Papua melalui Kapolresta Jayapura, Alfred Papare dan Kabag Ops Polresta Jayapura, AKP. Kiki Kurnia tidak sesuai dengan prosedur penangkapan yang berlaku di negara ini,”

tegasnya.

“Kami meminta supaya Bucthar Tabuni dibebaskan tanpa syarat. Ini negara demokrasi, tapi kalau Kapolda Papua melakukan tindakan-tindakan seperti ini, berarti Kapolda Papua sendiri tidak paham akan tugasnya sebagai penganyom dan pelindung masyarakat,”

ujar Medlama.

Senada dengan Medlama, Sekertaris KNPB Ones Suhun juga menilai aparat seperti kekanak-kanakan, sebab tak mentaati aturan hukum yang ditetapkan sendiri.

“Ini seperti aksi-aksi premanisme yang dilakukan aparat. Menangkap tanpa prosedur hukum, dan asal menangkap tanpa sebab,”

tutupnya.

ARNOLD BELAU

Wednesday, June 12, 2013,SP

June 12, 2013 0

Papua Dan Indonesia Krisis Kepercayaan

Muridan S. widjojo saat menyampaikan materi (Jubi/Musa)

Jayapura, 11/6 (Jubi) – Mahasiswa Program Studi Hubungan Internasional (HI) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Poltik Universitas Cenderawasih (Fisip-Uncen) Jayapura, Papua menilai, saat ini, krisis kepercayaan sementara terjadi diantara kedua belah pihak yang bertikai yakni Papua dan Indonesia.

Ribka, salah satu mahasiswa program studi HI Fisip Uncen menilai, saat ini, terjadi krisis kepercayaan antara kedua belah pihak yakni antara pemerintah Indonesia dan orang Papua. Bertolak dari krisis kepercayaan itu, Ribka meminta Jaringan Damai Papua (JDP) yang sementara mengusung dialog Jakarta-Papua untuk mengembalikan ketidakpercayaan yang sementara melilit dua belah pihak ini yakni indonesia dan orang Papua.

Menanggapi persoalan itu, Muridan koordinator JDP di Jakarta saat memaparkan materinya dalam sehari bertema : Papua Raod Map, Perspektif Penyelesaian Konflik Papua yang berlangsung di Aula, Fisip Uncen di Kampus Uncen Perumnas III Waena, Abepura, Kota Jayapura, Selasa (11/6), mengaku memang kirisis kepercayaan itu sudah lama terjadi. Tidak hanya masyarakat Papua yang tidak mempercayai orang Jakarta tetapi orang Papua sendiri juga tidak saling percaya. Maka, pihaknya berupaya untuk membangun itu melalui pra dialog. Pra dialog bertujuan, membangun kepercayaan yang sudah lama tidak terjadi.

“Pra dialog dilakukan untuk membangun kepercayaan. Pra dialog juga perlu dibangun kepada warga non Papua agar supaya tidak saling mencurigai. Pra dialog juga perlu dibangun kepada warga non Papua,”

ujarnya.

Dia menambahkan, kepercayaan itu harus dibangun di berbagai level. Lantaran, para pejabat juga saling tidak percaya. Kepercayaan adalah menumbuhkan rasa kepercayaan yang baik yang dapat bertahan selama bertahun-tahun. Kepercayaan adalah fondasi untuk membangun dialog.

“Dialog itu bisa terlaksana apabila kedua belah pihak saling percaya,”

tuturnya. (Jubi/Musa)

June 11, 2013,19:55,TJ

June 11, 2013 0

Muridann : Dialog Perlu Dilakukan

Jayapura, 11/6 (Jubi) – Dialog yakni dialog Jakarta -Papua yang sementara di dorong, perlu dilakukan di Papua. Melalui dialog, ada kesepakatan penyelesaian masalah.

Inti dari dialog itu sendiri pertama, pihak-pihak yang berkonflik menyepakati akar masalah. Wakil-wakil dari Papua dan dari Indonesia sama-sama duduk untuk membicarakan dan menyepakati akar masalah Papua.

“Pihak-pihak ini harus duduk bersama-sama untuk bicara soal akar masalah di Papua,”

kata Muridan S. Widjojo saat menyampaikan materinya dalam seminar sehari bertema : Papua Raod Map, Perspektif Penyelesaian Konflik Papua yang berlangsung di Aula, Fisip Uncen di Kampus Uncen Perumnas III Waena, Abepura, Kota Jayapura, Selasa (11/6).

Inti kedua dari dialog, lanjut dia, yaitu, kesepakatan, Jalan keluar yang disepakati bersama. Bukan karena ada tekanan dan paksaan. Tetapi, kesepakatan bersama yang ditaati. Mengapa dialog berlangsung, dialog perlu karena konflik sudah lama terjadi. Yang ada hanyalah kekerasan berganti kekerasan. Dialog yang ideal adalah membuat semua orang merasa terlibat dalam keputusan.

“Kami sudah berusaha sosialisasikan dialog ini disejumlah kabupaten yang ada di Papua,”

ungkapnya. Namun, tambah dia, sebagian masyarakat Papua belum memahami. Meski demikian, pihaknya dalam hal ini Jaringan Damai Papua (JDP) tak akan mundur. Upaya-upaya masih akan terus dilakukan. Diantaranya melalui konsultasi.

Sebelumnya, Pastor Neles Tebay, penggagas dialog Jakarta-Papua dari Jaringan Damai Papua (JDP) mengatakan, kalau dialog Jakarta-Papua tidak dapat memastikan hasil jika kedua pihak, yakni konstestan politik dari Papua dan pemerintah pusat belum bertemu. (Jubi/Musa)

June 11, 2013,19:43,TJ

June 11, 2013 0

Ruang Ddemokrasi Tertutup, Perintah Dari Pusat

Direktris ALDP, Latifa Anum Siregar (Jubi/Musa)

Jayapura, 11/6 (Jubi) – Latifa Anum Siregar, Direktris Aliansi Demokrasi Untuk Papua (AlDP) Papua di Jayapura, mengatakan, ruang demokrasi yang tertutup di Papua saat ini karena ada perintah dari Pemerintah Pusat.

“Saya pikir ini kebijakan pusat yang diturunkan langsung kepada pimpinan daerah, khususnya pihak kepolisian karena nyata, tidak ada sama sekali ruang demokrasi. Hal yang selalu dikhawatirkan oleh aparat adalah jangan demo nanti bicara merdeka. Jangan pertemuan, nanti bicara merdeka,”

ungkap Latifa Anum Siregar yang ditemui tabloidjubi.com di Padangbulan, Abepura, Kota Jayapura, Selasa (11/6).

Padahal, menurut Latifa, persoalannya bukan di situ, tetapi bagaimana demo dan pertemuan orang tidak lagi bicara merdeka, itu yang seharusnya dijawab pemerintah.

“Kalau begini terus, jelas seratus persen setiap demo orang akan bicara Papua merdeka karena sejak awal masyarakat ditekan,”

katanya.

“Sekarang bukan saja soal demo tetapi saat mahasiswa bicara soal beasiswa agak sedikit keras, diberi cap sepatratis, beasiswanya diputus. Kalau untuk kampung, kepala kampungnya dilihat melawan pemerintah, diputus bantuan ke kampung. Saya pikir ini adalah perintah dari pusat,”

tuturnya.

Dia meminta agar Pemerintah Pusat terutama pihak kepolisian untuk membuka ruang demokrasi.

“Kalau seandainya tidak terbuka, kasihan juga polisi karena hanya menjalankan perintah dan bila ruang demokrasi tidak dibuka, masyarakat akan semakin anarkis,”

nilainya.

Senada dengan Latifa, Yason ngelia, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultasi Ilmu Sosial dan Politik Universitas Cenderawasih (BEM FISIP Uncen) mengatakan, sampai sekarang bangsa ini sudah bergumul untuk menjadi negara demokratis sejak Pemerintahan Soekarno.

“Pada saat reformasi 1998 bergulir, semua pihak berharap demokrasi dapat berjalan dengan lebih baik di negara ini tetapi nyatanya tidak,”

kata Yason. Yason berharap, pemerintah dapat lebih bijak menjalankan roda pemerintahan di Papua dalam hal ini aparat kepolisian dengan tidak melakukan tindakan represif saat menghadapi masa rakyat. (Jubi/Aprila Wayar)

June 11, 2013,17:49,TJ

June 11, 2013 0

Papua Merdeka News

KontraS Tidak Melindungi Separatisme di Papua!

Sejumlah Kertas Menyerupai ‘BK’ Ditempel di Kampus Uncen

Jubir KNPB Sesalkan Penangkapan Buchtar

Demo Dukung Papua Barat Masuk MSG, Dibubarkan

Polisi Siap Tangkap Ketua BEM FISIP Uncen

Kontras Tak Melindungi Separatisme Di Papua

AMP Dukung Aktivitas “Self Dedermination” untuk Papua

Ini Kronologis Penangkapan Bucthar Tabuni

Papua Dan Indonesia Krisis Kepercayaan

Muridann : Dialog Perlu Dilakukan

Ruang Ddemokrasi Tertutup, Perintah Dari Pusat

Follow me on Twitter

Community

Blogs I Follow

Blog Stats

Top Posts & Pages

a service by www.wantok.biz

Login

or Register?

Related articles

Jubir KNPB Sesalkan Penangkapan Buchtar

Related articles

Related articles

Related articles

Follow me on Twitter

Community

Blogs I Follow

Blog Stats

Top Posts & Pages

a service by www.wantok.biz

Login

or Register?