DPM Vanuatu : PAPUA BARAT HARUS MENJADI ANGGOTA MSG

Solidaritas Vanuatu dengan Juru Kampanye Papua Barat (dailypost.vu)

Jayapura – “Saya ingin melihat Papua Barat diakui dalam MSG dalam pertemuan MSG mendatang di New Kaledonia bulan Juli tahun ini,” kata Deputi Perdana Menteri Vanuatu, Ham Lini kepada Vanuatu Daily (19/3) ketika Kampanye Pembebasan Papua Barat oleh Benny Wenda ditujukan pada anggota parlemen Vanuatu di Parliament House.

Lini mengatakan masyarakat Papua Barat telah mencari bantuan ini cukup lama dan sekarang saatnya mereka diakui dalam Melanesian Spearhead Group (MSG).

“Kami telah mendengar tangisan penderitaan mereka untuk bebas dari Indonesia, terlalu lama. MSG akan memberi mereka sebuah platform kuat dan platform yang sah untuk membuat suara mereka didengar, “

kata Lini saat ia berjabat tangan dengan Benny Wenda.

Wakil Perdana Menteri Vanuatu ini ingat bahwa selama masa pemerintahan Perdana Menteri Michael Somare di Papua New Guinea dan Perdana Menteri Vanuatu, Pastor Walter Lini, masalah kebebasan Papua Barat adalah salah satu prioritas dari negara-negara Melanesia. Tetapi saat ini hanya sedikit perhatian yang diberikan kepada perjuangan rakyat Papua Barat.

Menjawab pertanyaan tentang Papua Barat yang menjadi anggota penuh dari MSG, Lini menjawab:

“Ya, kami ingin MSG untuk menerima Papua Barat ke dalam keanggotaan penuh dalam Rapat MSG mendatang di Noumea, Kaledonia Baru pada bulan Juli tahun ini”.

(Jubi/Victor Mambor)

Source http://www.dailypost.vu/content/west-papua-must-become-member-msg-lini

March 20, 2013,14:15,TJ

March 20, 2013 0

Negara – Negara Melanesia Galang Dukungan Untuk Kembalikan Kebebasan Papua Barat

Oleh : Airileke Ingram dan Jason MacLeod

Powes Parkop dan Benny Wenda (AK Rockefeller)

Jayapura – Pemimpin Papua Nugini dan negara Melanesia lainnya menunjukkan dukungan mereka untuk pembebasan Papua Barat. Bob Carr bergerak melawan arus regional, tulis Airileke Ingram dan Jason MacLeod

Dukungan Melanesia untuk Pembebasan Papua Barat selalu tinggi. Berjalan di seluruh Papua Nugini Anda akan sering mendengar orang berkata bahwa Papua Barat dan Papua Nugini adalah “Wanpela Graun” – satu tanah – dan bahwa Papua Barat di sisi lain perbatasan adalah keluarga dan kerabat.

Di Kepulauan Solomon, Kanaky, Vanuatu dan Fiji orang akan memberitahu Anda bahwa “Melanesia belum bebas sampai Papua Barat bebas”. Masyarakat di bagian Pasifik ini sangat menyadari bahwa orang Papua Barat terus hidup di bawah ancaman senjata.

Kemungkinan Perubahan.

Rabu terakhir 6 Maret 2013, Powes Parkop, Gubernur Distrik Ibu Kota Nasional, Papua Nugini menancapkan “warna” nya tegas ke “tiang”. Di depan kerumunan 3000 orang Gubernur Parkop menegaskan bahwa “tidak ada pembenaran, sejarah hukum, agama, atau moral bagi pendudukan Indonesia di Papua Barat”.

Menyambut pemimpin Papua, Benny Wenda, yang berada di Papua New Guinea sebagai bagian dari tur global, Gubernur mengatakan bahwa saat Wenda berada di Papua New Guinea, “tidak ada yang akan menangkapnya, tidak ada yang akan menghentikannya, dan ia dapat merasa bebas untuk mengatakan apa yang ingin ia katakan. ” Ini merupakan hak dasar yang ditolak di Papua Barat, yang terus menerus ditangkap, disiksa dan dibunuh hanya karena warna kulit mereka.

Gubernur Parkop, yang merupakan anggota dari Parlemen Internasional untuk Papua Barat, yang kini memiliki perwakilan di 56 negara, melanjutkan kegiatannya dengan meluncurkan kampanye Pembebasan Papua Barat. Dia berjanji untuk membuka kantor, mengibarkan bendera Bintang Kejora dari City Hall dan menjanjikan dukungannya untuk tur musisi Melanesia untuk Pembebasan Papua Barat.

Gubernur Parkop Tak Lagi Sendirian di Melanesia Menyerukan Perubahan.

Tahun lalu Perdana Menteri Papua Nugini, Peter O’Neil “merusak” tradisi hubungan dengan Indonesia setelah mengingatkan publik dengan memberikan respon terhadap Pemerintah Indonesia atas kekerasan negara yang sedang berlangsung, pelanggaran hak asasi manusia dan kegagalan pemerintahan. Tergerak oleh 4000 perempuan dari Gereja Lutheran, O’Neill mengatakan kekhawatirannya tentang HAM terhadap pemerintah Indonesia.

Sekarang Gubernur Parkop ingin menemani Perdana Menteri dalam kunjungan ke Indonesia untuk mempresentasikan gagasannya kepada Indonesia tentang cara memecahkan konflik Papua Barat sekali dan untuk semua.

Komentator terkenal PNG, Emmanuel Narakobi berkomentar di blog-nya tentang usulan pendekatan multi-cabang dari Parkop, bagaimana memobilisasi opini publik di PNG tentang Papua Barat. “Mungkin adalah pertama kalinya saya mendengar rencana yang sebenarnya tentang bagaimana mengatasi masalah ini (Papua Barat)”. Melalui radio Gubernur Parkop menuduh Menteri Luar Negeri Australia Bob Carr tidak serius menangani isu Papua Barat, melainkan “membersihkannya di bawah karpet.”

Di Vanuatu, partai-partai oposisi, Malvatumari Nasional Dewan Chiefs dan uskup Anglikan dari Vanuatu serta Pendeta James Ligo mendesak pemerintah Vanuatu untuk mengubah posisi mereka terhadap isu Papua Barat. Ligo baru-baru ini berada di Sidang Dewan Gereja Pasifik di Honiara, Kepulauan Solomon, yang mengeluarkan sebuah resolusi mendesak Dewan Gereja Dunia untuk menekan PBB untuk mengirim tim pemantau ke wilayah Papua Indonesia.

“Kita tahu bahwa Vanuatu telah mengambil sisi-langkah itu (masalah Papua Barat) dan kita tahu bahwa pemerintah kita mendukung status pengamat di Indonesia pada MSG (Melanesian Spearhead Group), kita tahu itu. Tapi sekali lagi, kami juga percaya bahwa sebagai gereja kami memiliki hak untuk mengadvokasi dan terus mengingatkan negara-negara dan para pemimpin kita untuk khawatir tentang saudara-saudara Papua Barat kami yang menderita setiap hari.” kata Ligo.

Masyarakat Papua Barat juga mengorganisir diri mereka, bukan hanya di dalam negeri di mana kemarahan moral terhadap kekerasan negara Indonesia yang sedang berlangsung, tetapi juga di regional. Sebelum kunjungan Benny Wenda ke Papua Nugini, perwakilan Koalisi Nasional Papua Barat untuk Kemerdekaan yang berbasis di Vanuatu resmi diajukan untuk mendapatkan status pengamat di MSG dalam pertemuan MSG tahun ini yang dijadwalkan akan digelar di New Kaledonia pada bulan Juni. New Caledonia, tentu saja, adalah rumah lain dari perjalanan panjang perjuangan penentuan nasib sendiri bangsa-bangsa Melanesia. Di Vanuatu Benny Wenda menambahkan dukungan untuk langkah tersebut, dengan menyerukan pada organisasi perlawanan Papua yang berbeda untuk mendukung “agenda bersama untuk kebebasan”. Sebuah keputusan tentang apakah Papua Barat akan diberikan status pengamat pada pertemuan MSG tahun ini akan dilakukan secepatnya.

Di Australia Bob Carr mungkin mencoba untuk meredam semakin besarnya dukungan publik untuk Pembebasan Papua Barat tapi di Melanesia arus bergerak ke arah yang berlawanan.*

Sumber http://newmatilda.com/2013/03/18/melanesians-line-back-free-west-papua

March 18, 2013, 22:09, TJ

March 18, 2013 0

Wakil Dubes AS Kunjungi Papua

Wakil Dubes AS, Kristen Bauer. (inioke.com)

Jayapura – Wakil Duta Besar AS, Kristen Bauer berkunjung pertama kali ke Papua 18-22 Maret mendatang. Selama di Papua Kristen Bauer akan mengunjungi Wamena, Jayapura dan Timika.

Dalam rilis pers via email yang dikirim Kedutaan Besar Amerika kepada wartawan, Kristen Bauer mengatakan, di kota-kota tersebut ia akan bertemu dengan sejumlah pejabat pemerintah dan non pemerintah guna mendengarkan harapan, rencana, dan tantangan yang dihadapi untuk meningkatkan pembangunan masyarakat Papua. AS mendukung pembangunan di Papua, termasuk melalui program Badan Pembangunan Internasional AS (USAID).

“Keterlibatan AS di Papua bertujuan membangun relasi masyarakat dan pendidikan antara Amerika Serikat dan Indonesia melalui peningkatan kerjasama di bawah kemitraan komprehensif AS-Indonesia. Amerika Serikat memandang Papua bagian dari Indonesia dan mendukung pembangunan ekonomi serta dialog,”

kata Kristen Bauer dalam rilis persnya, Senin (18/3).

Menurutnya, ia juga akan bertemu dengan masyarakat Papua dan mengunjungi berbagai lokasi program. Termasuk sebuah sekolah di Wamena yang menggunakan buku-buku pelajaran matematika dan Bahasa Indonesia yang dikembangkan oleh Yayasan Kristen Wamena (YKW) dengan bantuan dana sebesar $2.8 juta dari proyek USAID di Papua. Juga bertemu dengan para alumni berbagai program pertukaran yang disponsori oleh Amerika Serikat dan menekankan dukungan AS pada program-program pengembangan pendidikan di Papua.

“Dalam pertemuan wakil dubes juga mendengarkan kontribusi yang telah dilakukan oleh para alumni untuk masyarakat setelah menyelesaikan program-program mereka di Amerika Serikat,”

ujarnya.

Dikatakan, ia juga akan meresmikan program diplomasi olahraga (sport diplomacy) di Wamena. Diplomasi ini menjembatani hambatan bahasa dan budaya untuk mempersatukan masyarakat. Olahraga membekali para pemuda dengan banyak ketrampilan yang penting seperti kerjasama tim, disiplin, manajemen waktu, dan kepemimpinan. Kemampuan ini membantu para olahragawan muda untuk sukses secara akademis dan karir.

“Dengan membantu para pemuda dan membuka kesempatan bagi mereka, kami berharap mereka akan menjadi warga Indonesia yang luar biasa dan menjadi mitra bagi Amerika Serikat di masa depan. Juga mengunjungi Museum Budaya Papua untuk mengetahui lebih lanjut sejarah masyarakat Papua. Terakhir berkunjung ke Timika dan bertemu dengan tokoh masyarakat dan pemerintah guna mendengarkan penjelasan tentang bagaimana PT Freeport memberikan sumbangsihnya bagi pembangunan masyarakat dan kesempatan pendidikan bagi masyarakat Papua,”

kata Kristen Bauer. (Jubi/Arjuna)

March 18, 2013,20:43, TJ

March 18, 2013 0

Sejak Kecil, Keluarga Gubernur Papua Bicara Merdeka

Jayapura, 17/8 (Jubi) – “Keluarga saya banyak yang meninggal karena bicara merdeka. Ada yang lari ke PNG, Manokwari dan ke mana-mana. Dari saya kecil, orang bilang besok merdeka. Sampai saya jadi gubernur, mana buktinya?”

Demikian dikatakan gubernur Papua, Lukas Enembe dalam kunjungannya ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas II A di Abepura, Kota Jayapura, Papua, Sabtu (17/8).

Karena itu, dia mengimbau agar masyarakat Papua berbicara soal membangun Papua dan kesejahteraan rakyat; berbicara soal hak-hak dan kewajiban pada relnya. “Seperti Freeport misalnya, itu yang saya sedang tuntut. Kenapa orang minta merdeka? Karena kesejahteraan,” katanya lagi.

“Bagi saya, sehebat apapun seseorang, tidak ada yang kebal hukum, apalagi untuk kasus korupsi. Kami tidak mengkategorikan mereka sebagai yang jahat. Untuk mereka yang berbicara kasus makar, saya cuma bilang saya ini dari kecil, keluarga bicara merdeka,” lanjut mantan Bupati Puncak Jaya ini.

Kepada Lapas Abepura, gubernur Papua memberi apresiasi atas remisi 800-an warga binaannya pada HUT kemerdekaan RI ke-68 tahun. Ia juga berterima kasih kepada pemerintah, selain kepada petugas Lapas yang selama ini membina. Gubernur Lukas berharap, tahanan dan narapidana yang keluar, memperbaiki kelakuannya, dan bertobat. (Jubi/Timoteus Marten)

Timoteus Marten
Editor : MUSA ABUBAR
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016

March 17, 2013 2

Masih Pagi Tabi Dimekarkan

JAYAPURA [PAPOS]-Terkait dengan adanya wacana pemekaran provinsi Tabi, Ketua Pokja Adat MRP Demas Tokoro mengatakan, Tabi itu wilayah adat, kalau Tabi dimekarkan jadi provinsi bagaimana dengan wilayah adat yang lain ? bisa-bisa wilayah adat yang lain pun minta dimekarkan.

“Di Papua ini ada 7 wilayah adat, salah satunya Tabi. Terkait dengan wacana pemekaran provinsi Tabi, bisa-bisa saja, lalu ibukota provinsi Papua ini di kemanakan ? karena ada diwilayah Tabi. Jadi menurut saya masih pagi sekali kalau Tabi mau di mekarkan jadi sebuah provinsi,” katanya.

Kecuali menurutnya, bila yang lain sudah dimekarkan dan sudah maju, baru bisa dimekarkan, karena ibukota provinsi ada di Tabi, kalau ibu nya dimekarkan bagaimana dengan yang lain.

“Butuh waktu yang panjang untuk di mekarkan, karena ini tidak mudah. Jadi belum saatnya untuk dimekarkan, masih terlalu pagi,” tandasnya.(nkn)

Minggu, 17 Maret 2013 22:47, Ditulis oleh Nkn/Papos

March 17, 2013 0

Untuk Melanjutkan Perjuangan, AMP Kota Solo Lakukan Reorganisasi

AMP Saat Melakukan Aksi di Yogyakarta ( Doc. AMP )

Yogyakarta – Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Solo melakukan re-organisai untuk memperkuat perjuangan yang selama ini dilakukan oleh organisasi ini, Jumat, (16/3/13) di Solo Jawa Tengah.

Pantauan majalahselangkah.com, reorganisasi dihadiri Ketua AMP Pusat, Rinto Kogoya. Mereka berhasil menetapkan pencerahan dan pembentukan struktur AMP.

“AMP adalah progresif, militan dan patriotik. Jadi, bagi aktivis yang tergabung dalam organisasi ini harus benar-benar menunjukkan kerja nyata yang menuju pada rakyat Papua bisa menentukan nasib sendiri,”

kata Rinto Kogoya.

Rinto menjelaskan, AMP didirikan pada tanggal 30 Mei 1998 di Jl. Guntur Kawi, Manggarai, Jakarta Selatan. APM lahir di tengah situasi represi negara di Tanah Papua Barat dan situasi politik Indonesia yang mulai goyah akibat tekanan-tekanan politik dari gerakan pro-demokrasi Indonesia terhadap rezim Soeharto dan mulai menguatnya tuntutan Reformasi Politik bagi sebuah perubahan yang berkeadilan serta terbukanya ruang demokrasi.

Sejak berdiri, AMP telah dua kali menyelenggarakan Kongres Nasional. Kongres I diselenggarakan di Kaliurang, Yogyakarta, pada November 2005. Dan Lima tahun kemudian tepatnya, Januari 2010, diselenggarakan Kongres II di Port Numbay, Papua.

AMP adalah organisasi massa mahasiswa yang terbuka tanpa memandang latar belakang pandangan, suku, agama, dan ras, serta mendukung perjuangan untuk Rakyat asli Papua bisa menentukan nasib sendiri. (Sonny Dogopia/MS)

Minggu, 17 Maret 2013 00:38, MS

March 17, 2013 0

Goliath Tabuni: OPM Mau Merdeka, Bukan Dialog

JAYAPURA – Sempat berhembusnya gagasan untuk membuka dialog Papua dan Jakarta terkait situasi keamanan di Papua, Panglima Tertinggi TPN-OPM, Gen. Goliath Tabuni menandaskan bahwaOPM akan tetap eksis memperjuangkan kedaulatan dan kemerdekaan bagi Papua Barat dan tidak ada dialog.

Demikian disampaikannya kepada Bintang Papua melalui ponsel, Jumat (15/3) pagi kemarin, Goliath Tabuni yang didampingi Sekjen Anton Tabuni, menyampaikan bahwa, sampai kapan pun OPM akan tetap eksis dan berjuang untuk kemerdekaan dan kedaulatan Papua Barat. “ Puluhan tahun kita berjuang ini untuk merdeka, bukan untuk dialog, tidak ada dialog, kita mau hanya merdeka saja,” tegasnya.

Dilanjutkan Sekjen Anton Tabuni bahwa upaya dialog sempat diminta, namun Jakarta menutup diri untuk itu,”Waktu itu Presedium Dewan Papua sempat meminta pemerintah Indonesia untuk berdialog, tetapi mereka tidak buka pintu untuk itu. Jadi sekarang untuk apa dialog-dialog, kita akan berjuang dan meminta perhatian internasional untuk ada pengakuan kedaulatan, kita tidak bisa dapat itu dengan dialog, apalagi referendum dan otonomi,” lanjut Anton.

Sementara itu, terkait upaya pengejaran dan pencarian yang dilakukan aparat keamanan terhadap TPN-OPM, disampaikan Anton adalah hal biasa dan merupakan konsekuensi dari sebuah perjuangan,”Kalau itu menurut kami bukan pengejaran, itu hal biasa dalam perang, itu adalah konsekuensi dari revolusi yang kami lewati, intinya kita tidak mau tahu, dan kita akan terus perang sampai berhasil merebut kemerdekaan, buat kami tidak ada cara lain, hanya perang dan perang,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Goliath Tabuni meminta Anton untuk membacakan pernyataan sikap TPN-OPM yang isinya adalah Gen. Goliath Tabuni akan terus memimpin TPN-OPM untuk berjuang demi kemerdekaan dan kedaulatan Papua Barat, TPN-OPM juga menolak pemekara-pemekaran yang ingin dilakukan di Papua Barat, bahwa perjuangan yang dilakukan ini adalah untuk kemerdekaan Papua Barat, bukan untuk dialog ataupun tawaran lainnya,”Hal itu sesuai pesan Proklamasi 1 Mei 2006 lalu,” ujarnya.

Di bagian akhir, Gen. Goliath Tabuni menyampaikan kepada seluruh anak adat Papua Barat dan semua pejuang Papua Merdeka, bahwa,”Saya ini dalam keadaan sehat dan baik, mari teruskan perjuangan wa,,,wa,,, wa,” katanya. (bom/don/l03)

Sabtu, 16 Maret 2013 06:11, Binpa

March 16, 2013 0

Penembakan di Papua Terkait Dua Ideologi

Jayapura — Sejumlah kasus penembakan di Papua yang mengakibatkan berjatuhan korban, dinilai berkepentingan dua ideologi yang berbeda, yakni ideologi mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di Papua dan mempertahankan Papua sebaga suatu negara dari sudut sejarah.

“Papua adalah ladang konflik dua ideologi dari pihak yang berkepentingan. Kasus penembakan yang menelan korban jiwa baik aparat maupun sipil di Papua merupakan bagian dari perang ideologi,”

kata Nomensen Mambraku, Akademisi Universitas Cenderawasih, Sabtu (16/3) di Jayapura.

Sejumlah kasus penembakan di Papua sejauh ini belum terungkap secara rinci pelakunya sehingga menjadi pertanyaaan dari berbagai pihak. Sebab itu, label penembak misterius masih berlansung hingga sekarang.

“Pihak berwenang mesti mengungkap siapa yang menembak baik aparat maupun sipil di Papua,”

tambah Nomensen.

Terkait itu, Nomensen mengatakan perlu adanya pelurusan sejarah bangsa Papua integrasi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Sejarah bangsa Papua yang kabur justru mempunyai alat politik yang jitu bagi Pemerintah Pusat. Sebab itu, pemerintah Pusat duduk bersama rakyat Papua membicarakan masalah sejarah masa lalu. Sebab Papua memiliki dasar sejarah bahwa sudah pernah mengalami sebuah Negara,”

katanya.

Menurutnya, kasus-kasus penembakan di Papua masuk dalam ranah politik, yakni dua pihak yang berideologi berbeda. Kasus penembakan belakangan ini yang menewaskan sejumlah TNI belum diungkap tuntas siapa pelakunya. Tapi, tuduhan diarahkan kepada kelompok militan TPN/OPM sebagai pelaku.

Juru Bicara TPN/OPM, Jonah Wenda mengatakan tidak benar kalau yang melakukan sejumlah kasus penembakan adalah dari pihak TPN/OPM.

“Kita belum melakukan investigasi internal apakah anggota kami yang melakukan penembakan. Sebab wilayah Papua ini terlalu luas. Tapi, ada yang lebih ironis bahwa diantara anggota TPN/OPM mendapat penyusupan dari aparat keamanan untuk penyusupan proyektil. Dan tentu ini membahayakan anggota kami sendiri,”

tutup Wenda. (Carol/Jubi)

March 16, 2013, 23:52, TJ

March 16, 2013 0

Mahasiswa Uncen Menuntut Polda Papua Berhenti Menangkap Mahasiswa dan Aktivis HAM

Jayapura – Tragedi Universitas Cenderawasih (Uncen) Jayapura berdarah, 16 Maret 2006 lalu, meninggalkan trauma dan kekecewaan mendalam bagi mahasiswa di Kampus ini. Bertolak dari trauma dan kekecewaan itu, mereka menuntut aparat keamanan berhenti menangkap aktivis mahasiswa dan aktivis Hak Asasi Manusia (HAM).

Septi Meidogi, ketua dewan perwakilan mahasiswa dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Uncen meminta Kapolda Papua dan jajarannya agar membuka ruang demokrasi bagi mahasiswa dan kepada aktivis HAM.

“Berhenti tangkap aktivis mahasiswa dan aktivis HAM,”

kata Septi saat menggelar jumpa pers dengan wartawan di Abepura, Sabtu (16/3).

Peristiwa 16 Maret 2006, di Kampus Uncen Lama di Abepura saat itu, bermula dari demonstrasi Massa Front Pepera PB Kota Jayapura dan Parlemen Jalanan yang berlangsung sejak tanggal 15 dan 16 maret 2006. Mereka memprotes kejahatan PT Freeport Indonesia.

Septi meminta kepada aparat keamanan agar mengedepankan pendekatan persuasif dalam menyelesaikan segudang masalah yang terjadi di wilayah tertimur ini. Pemerintah diminta membuka ruang dialog guna menyelesaikan sejumlah masalah yang terjadi.

“Pemerintah harus buka ruang dialog untuk selesaikan masalah Papua,”

ungkap Septi.

Aldo Kapis, kepala bidang (kabid) Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Teknik Uncen menuturkan, negara harus bertanggung jawab atas peristiwa 16 Maret 2006. Dari kasus itu, para pelaku dibebasakan dan dipromosikan untuk naik jabatan.

“Mahasiswa kecewa dengan peristiwa tersebut. Peristiwa tersebut masuk pelanggaran HAM berat,”

tuturnya. (Jubi/Musa)

March 16, 2013,23:51, TJ

March 16, 2013 0

Bincang Bincang dengan Ketua Pokja Adat/ Ketua Dewan Adat Suku Sentani

Tanah dalam struktur Masyarakat Adat Papua, khusus Komunitas Suku Sentani di Kabupaten Jayapura merupakan lambang kehidupan, tanahpun kerap dimaknai sebagai susu ibu, susu Ondofolo, hingga semua orang dapat melakukan aktifitas apa saja di atas tanah adat dalam pengawasan Ondoafi Keret.Berikut bincang-bincang Ondofolo Besar Demas Tokoro.

Veni Mahuze, Bintang Papua
Tanah dalam komunitas masyarakat adat Sentani dikelola secara komunal, artinya tanah adat itu milik bersama, miliknya persekutuan masyarakat keret tertentu dalam suku sentani, pengaturannyapun diatur dalam struktur struktur adat mulai dari Kosee, Kepala suku, Ondoafi dan Ondofolo.

Masing masing kepala suku Sentani menguasai bidang bidang tanah tertentu dalam keretnya. Contohnya, Ondoafi bertugas menjaga tanah ulayat keretnya, menjaga tanah yang didiami kelompok masyarakatnya, termasuk tanah adat yang didiami komunitas lain di luar komunitas adat suku Sentani.

Pada saat tertentu ondoafi keret harus memberikan pertangung jawaban atas tanah ulayat yang jadi bidang pengawasannya ke orang yang dituakan seperti Ondoafi Sentani. “ Jadi kalau ada saudara- saudara dari luar yang mau beli tanah harus berhubungan dengan tua tua adat, salah satu tua adat akan berikan petunjuk.”katanya.

“Bila sudah ada persetujuan di Rumah Ebee, tanah bisa dilepas untuk dijual, pribadi jual itu masalah, ujar Ketua Pokja Adat MRP dan Ondofolo Besar Suku Sentani, Jumat( 15/3/2013).

Demikian ada sebuah mekanisme aturan adat yang dilalui dalam mengambil keputusan pelepasan tanah adat dalam suku sentani. Bila seorang pendatang luar mendatangi seatu kawasan dalam tanah adat suku sentani dan bertemu dengan sesorang yang kebetulan bikin kebun disitu, lantas terjadi tawar menawar,

“Bapa saya mau beli tanah ini, dia tidak berwenang jual tanah, kalau mau bertani bercocok tanam, bikin apa saja boleh karena tua tua adalah yang mengizinkan tanah digunakan untuk apa saja. Untuk jual tidak boleh”, sambungnya.

Ondofolo yang sering menyidangkan kasus kasus tanah adat suku sentani ini mengisahkan, “Sering dibelakang layar, tanah itu disepakati dua orang secara sepihak. Orang yang menempati tanah adat hanya untuk bikin kebun menerima pendatang dari luar, lantas dia mengantarkan pendatang itu kepada seorang Ondoafi, yang notabene bukan perwakilan represntatif dari seluruh ondoafi keret, tanpa musyawarah di Rumah Ebee, pelepasan terjadi, Ondo langsung menerima orang pendatang yang mendatanginya lengkap dengan amplop”.

“ Bawa ke Ondo, Ondo lihat amplop, langsung tandatangan, nah ini jadi masalah. Padahal masyarakat punya hak atas tanah ulayatnya, karena sistim komunal berlaku, yang terjadi kelompok kecil masyarakat yang bermukim dalam kawasan ulayat tidak berwenang atas tanah adat, mereka hanya boleh mendiami, bikin rumah disitu, bertani, bercocok tanam dan aktifitas lain, bukan menjadi penghubung sepihak untuk jual tanah”,

kisahnya lebih lanjut.

Ondofolo Tokoro menjelaskan, bila ia selalu berhubungan dengan masalah masalah ini bila, kasusnya dibawa ke Dewan Adat Sentani padahal bila ditelisik, Tanah itu Ibu atau Mama yang memberikan susu kepada ondoafi, ia memberikan kehidupan bagi orang sentani. Artinya Ondofolo/ Ondoafi itu harusnya melindungi, mengayomi masyarakat sedemikian rupa dalam sebuah kawasan tertentu, termasuk menjaga melindungi Tanah dan Air serta masyarakat disekitarnya.

Tanah dalam sistim Keondofoloan Suku Sentani melambangkan kekuasaan, otoritas Ondofolo, Semua yang hidup dan bergerak di ada dalam otoritas Ondofolo, jadi Ondofolo itu harus dihargai dalam seluruh keberadaannya sebagai pengayom dalam persekutuannya dengan tanah yang dibagikan kepada Ondoafi kerek dan Kosee. Kalau Kosee mau jual tanah harus koordinasi dengan Ondofolo terlebih dahulu. “ Bagaimana tanah ni, sa mau jual, harus ada persetujuan”, terangnya.

Realitas justru terbalik memicu timbulnya masalah dan konflik atas tanah saat ini, kerab tak dapat dihindari. Pengalaman jual beli tanah bersertifikat ganda, tanah dijual tanpa persetujuan oleh orang tertentu, terbitlah sertifikat dan dijual lagi tanah, munculah sertifikat, masalah atas masalah tanah. Sertifikat tanah itu tidak saha hingga secara adat Suku Sentani menyebutnya, “Sertifikat Tanah Rumput”. Analoginya, tanah tak punya mama, tak melalui prosedur sebenarnya.

Realitas ini menjadi pertanyaan bagi para Ondofolo komunitas masyarakat adat suku Sentani, atas dasar apakah BPN mengeluarkan sertifikat tanah yang kami sebuat ‘Tanah Tak Punya Mama”. Hal ini jadi pertanyaan tak habis habisnya dalam komunitas adat suku Sentani khususnya para Ondofolo. Padahal tak ada pelepasan terjadi bila musyawarah di rumah Ebee tak terjadi sebagai solusi melepaskan tanah adat ke pihak lain.(*/don/l03)

Sabtu, 16 Maret 2013 06:12, Sumber: Binpa