Kronologis Penembakan Kepala Desa Di Kerom Papua Versi Warga

PAPUAN, Jakarta — Walaupun Kapolda Papua, Pangdam XVII/Cenderawasih, serta berbagai petinggi Negara di Jakarta menyatakan pelaku penembakan adalah kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM) pimpinan Lambert Pekikir, namun masyarakat Keerom meragukan kebenaran informasi tersebut.

“Kami memiliki kronologis lain yang tidak sama dengan penjelasan petinggi-petinggi militer,” kata sebuah sumber yang juga warga Keerom, ketika dihubungi suarapapua.com, Kamis (5/7) siang.

Dijelaskan, pada pagi hari Kepala Desa (Johanes) sedang berkendaraan motor dalam keadaan yang aman terkendali. Ketika melintas (tempat kejadian penembakan), tiba-tiba ada satu mobil yang mengikuti dia dari belakang.

Mobil yang mengikuti itu menghampiri kepala desa yang saat itu masih diatas motor (sedang mengendarai), dari dalam mobil itu mengeluarkan tembakan yang diarahkan langsung ke kepalanya.

“Dan tembakan kedua bersarang di perut, akhirnya jatuh tersungkur disitu. Setelah itu, mobil tersebut segera melaju ke arah timur jalan,” jelasnya.

Karena masyarakat di sekitar mendengar tembakan dan ternyata menewaskan kepala desa mereka, maka masyarakat segera beramai-ramai ke tempat kejadian penembakan untuk mengangkat kepala desa (Johanes) yang sudah tidak bernyawa lagi.

“Saat masyarakat bingung, sedih dan sebagainya dan mencari tahu siapa pelaku penembakan, tidak lama kemudian datanglah mobil tentara dengan senjata lengkap, sehingga masyarakat sangat panik dan takut.

Melihat tentara, masyarakat melarikan diri ke hutan-hutan, karena kepala desa meraka ditembak, apalagi mereka punya pengalaman traumatis penembakan-penembakan yang pernah terjadi di wialyah itu pada tahun-tahun sebelumnya,” kata sumber ini.

Ketika masyarakat melarikan diri karena takut ditembak, akhirnya dijadikan sasaran penembakan dan berhasil menembak 8 orang asli Papua.

“Jumlah warga sipil yang ditembak adalah 8 orang, mereka murni bukan anggota OPM di bawah pimpinan Lamberth Pekikir,” katanya.

Lanjutnya, kemudian tentara mengejar dan menembak masyarakat yang melarikan diri ke hutan. Mobil yang tadinya menembak kepala desa tersebut kembali dari arah timur dan segera mengangkat Jenazah Johanes yang sudah tersungkur dan dimasukan ke dalam mobil dan segera melaju ke salah satu rumah sakit di Jayapura untuk diotopsi.

“Di berbagai media di Indonesia melaporkan kronologis yang tidak sesuai dengan apa yang sesungguhnya terjadi di lapangan (tempat kejadian),” kata sumber ini .

Saat ini, pihak militer sedang melakukan pengejaran terhadap kelompok Lambert Pekikir yang diduga sedang melarikan diri ke perbatasan PNG.

OKTOVIANUS POGAU

July 5, 2012 1

Ideologi Papua merdeka tidak bakal mati

Merdeka.com, Satu hari pada Oktober 2011. Penasihat khusus Sekretearis Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Bidang Pencegahan Pemusnahan Etnis mengajak Pendeta Socrates Sofyan Yoman, tokoh agama di Papua, berbicara di ruang tertutup. Ia ingin tahu situasi terakhir di Bumi Cenderawasih itu.

“Saya ditanya bagaimana kalau referndum digelar di Papua, bagaimana dengan pendatang?” kata Socrates saat dihubungi merdeka.com melalui telepon selulernya, Senin lalu. Dengan yakin, ia menjawab sudah pasti Papua merdeka. Ia menyatakan hanya orang asli Papua berhak menentukan nasib mereka bukan kaum dari daerah lain.

Sayangnya, Socrates lupa nama pejabat PBB itu. Ia cuma menegaskan dilarang berbicara soal isi pertemuan karena sangat rahasia.

Persoalan Papua mulai kembali mendapat sorotan internasional setelah Mei lalu sidang Dewan Hak Asasi PBB di Jenewa, Swiss, menilai ada pelanggaran hak asasi di sana. Saat itu, ada 14 negara, termasuk Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Kanada, Jepang, dan Meksiko, menyuarakan soal itu.

Menurut Socrates, pemerintah Amerika juga sudah menyerukan agar Jakarta segera menggelar dialog menyeluruh dengan tokoh-tokoh Papua.. Ia menyayangkan pemerintah pusat selama ini hanya mengedepankan pembangunan dan sisi ekonomi, namun tidak memperhatikan martabat rakyat Papua. “Bagaimana mau dialog kalau semua harus dalam kerangka NKRI (Negara kesatuan Republik Indonesia). Hanya orang bodoh saja mau percaya itu,” ia menegaskan.

Sebab itu, ia meminta Jakarta membahas seluruh agenda terkait Papua karena krisis di sana sangat rumit. Ia juga mensyaratkan Amerika bersama Belanda, dan PBB juga harus hadir. “Papua dari awal merupakan konspirasi internasional antara Amerika, belanda, dan PBB.”

Dihubungi secara terpisah kemarin, utusan khusus Presiden buat Papua, Farid Hussein, mengakui butuh waktu lama untuk menyelesaikan konflik Papua. “Di Aceh saja saya butuh dua tahun,” ujarnya. Untuk itu, ia menegaskan tidak boleh ada pihak asing terlibat dalam penyelesaian masalah Papua.

Sejauh ini, Farid dan Socrates membantah ada keterlibatan negara lain dalam konflik Papua. “Tidak ada LSM asing. Nggak mungkin berani, bisa habis mereka,” Farid menegaskan.

Kalau memang penyelesaian itu terjadi, Socrates mengisyaratkan rakyat Papua tetap ingin melepaskan diri dari Indonesia. “Ideologi itu sudah lama dan tidak bisa dihapus,” katanya. Namun ia menolak menyatakan dirinya menganut ideologi Papua merdeka. “Saya hanya penyambung lidah umat.”

Boleh jadi, pernyataan Socrates itu benar. Seorang sumber merdeka.com paham situasi di Papua menegaskan, “Kalau referendum digelar sekarang, 99 persen Papua merdeka.”

[fas]

July 4, 2012 0

Situasi di Papua Tidak Kondusif, Warga Sipil Ketakutan Atas Kehadiran Aparat TNI-POLRI

Report KNPBnews,–Situasi di Wamena pada umumnya di Papua tidak kondusif, Hak hidup warga Papua di Wamena terancam akibat tindakan aparat militer gabungan TNI dan POLRI.

Wamena 03 Juli 2012 sekitar 01:00 Wp, kembali terjadi 1 korban nyawa hingga tewas seorang tukang ojek dan 3 lainya kritis. Menurut informasi yang kami peroleh melalui via telepon seluler dilaporkan bahwa, telah terjadi koban nyawa 1 orang tukang ojek ditakam oleh orang tak dikenal di Siep Kosi Wamena, namun korban belum diketahui Idenditasnya.

Tiga lainya yang sedang kritis dirawat di RS. UGD Wamena, tiga korban ini ditikam juga oleh orang tak dikenal bertempat di Pasar Baru Wamena, namun korban tersebut belum juga diketahui identitasnya. Karena untuk diketahu identitas korban akses untuk pergi cek korban di RS dibatasi, oleh aparat Gabungan TNI-POLRI, saat ini khusunya dikota Wamena dikuasai oleh Aparat kabungan TNI-POLRI. Dari saat dikabarakan korban ditikam oleh orang tak dikenal sampai malam sedang patrol oleh aparat Gabungan TNI-POLRI. Saat patrol aparat kabungan ini, ketika dapat melihat warga yang melintas di jalan tanpa ditanya langsung ditangkap dan bawa ke Polres Wamena. Hal ini mengakibatkan, semua warga terancam dan sangat trauma, sedangkan warga yang lainnya mengungsi di pinggiran kota Wamena, karena tindakan Aparat gabungan itu.

Dilaporkan dari sumber yang terpercaya dan positip, pada tanggal 1 Juli 2012, para aparat gabungan TNI-POLRI saat swiping telah menangkap 25 orang warga Papua di Wamena, sampai saat ini belum dikeluarkan sedang ditahan di Polres Jayawijaya. Namun mereka yang ditangkap belum diketahui identitas, tetapi yang kami kenal juga yang ikut ditangkap, 1. Enos Itlai 28 thn dan 2. Semi Sambom 29 thn. Mereka yang ditangkap ini tidak melakukan tindak pidana yang melanggar UU, tetapi ditangkap sewenang-wenang dengan alasan yang tidak jelas hanya sebatas mencurigai.

Wamena karena kasus penikaman oleh orang tak dikenal ini, mengakibatkan situasi tidak kondusif, warga sipil terancam, dan yang lainya sedang mengungsi di pinggiran kota Wamena, karena aparat gabungan TNI-POLRI melakukan tindakan pengkapan para warga yang tidak bersalah. Kemudian hari ini Selasa tanggal 3 Juli sekitar pukul: 11:35 wp sempat Aparat gabungan mengeluarkan tembakan berturut-turut di Lokasi III, Pasar Baru, Sinakma dan Woma di Wamena sampai berhenti sore pukul 04: 00 wp. Hal ini juga mengakibatkan hak hidup warga sipil tidak aman.

Sama juga di Jayapura Papua situasi sampai saat ini tidak aman, karena pasca penembakan terjadi pada 1 Juli terhadap kepala Kampung Kali Tami di Keerom. Insiden itu terjadi sampai saat ini aparat gabungan TNI-POLRI terus melakukan pengejaran terhadap yang diduka TPN-OPM. Tetapi pelaku yang mengorbankan kepala kampung itu bukan TPN-OPM. Lambert Pekikir Pimpinan TPN-OPM di wilayah perbatasan RI-PNG mengaku bahwa, saya sempat menembak mobil milik TNI, tetapi penembakan kepala kampung saya tidak tahu. Pelaku penembakan terhadap kepala kampung kali tami adalah Aparat gabungan TNI-POLRI, sebab ia tertembak saat aparat gabungan swiping, berarti mereka yang menembak. Karena korban juga diduga anggota TPN-OPM.

Aparat gabungan melakukan swiping dan pengejaran dilakukan selain itu warga sipil di taksi umumpun diperiksa sampai diinterogasi, maka hal ini juga mengakibatkan secara tidak langsung batasi ruang gerak aktivitas warga sipil, semua warga trauma dan tidak aman, hak hidup mereka terancam.

Untuk situasi rentetan yang terjadi di Papua tidak kondusif ini, rakya bangsa Papua meminta kepada Internasional, Negara anggota PBB, NGoS dan PBB segera mengirim Pasukan Perdamaian PBB dan tim Investigasi, serta Jurnalis Internasional.

July 4, 2012 1

Lambert Pekikir, Bantah Tundingan TNI/POLRI Atas Penembakan Warga Papua

Jayapura VB,–Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Proklamasi Kemerdekaan Republik Papua Barat, 1 Juli 2012 yang dirayakan oleh Tentara Pembebasan Nasional, Organisasi Papua Merdeka (TPN.OPM) dinodai dengan tindakan represi militer Indonesia melalui TNI yang menembak mati salah satu warga Papua yang merupakan Kepala Kampung Sawiyatami, Wembi. Indonesia melalui Polri juga menangkap 2 warga Papua di Wamena tanpa alasan yang jelas. Rakyat Papua terancam diatas negerinya sendiri.

Dari pantauan KNPBnews di Wamena, minggu pagi (1/7) tadi pukul 06:00 wp, dua orang aktivis masing-masing Enor Itlay (28) dan Semi Sambom (29) ditangkap oleh jajaran Polres Jayawijaya saat keduanya sedang dalam perjalanan pulang ke kampung Pugima yang tidak jauh dari kota Wamena. Tanpa alasan yang jelas, kedua aktivis ini dibawa ke Mapolres Jayawijaya dan sedang diinterogasi.

Di Kerom, perbatasan RI-PNG, Yohanes Yanafrom, salah satu kepala kampung ditembak mati oleh TNI yang sedang melakukan patroli. Dari sumber Lambert Pekikir, Koordinator TPN.OPM dari Markas Pusat Victoria selaku penanggung jawab HUT Proklamasih Kemerdekaan Republik Papua Barat, 1 Juli 2012 bahwa dirinya telah mendapat informasih langsung dari warga Papua di tempat kejadian bahwa korban pada pukul 08.00 wp sedang mengendai motor dan diikuti oleh mobil milik TNI yang melakukan patroli dan menembak langsung ke arah korban hingga jatuh dan mobil yang dikendarai TNI melaju meninggalkan korban.

Melihat korban terjatuh, beberapa warga bermaksud melihat korban yang terkapar di badan jalan, belum lama kemudian iring-iringan mobil TNI kembali menuju ke tempat kejadian dan melakukan penembakan secara membabi buta kepada warga yang sedang mengamankan korban. Lalu warga berlari menuju hutan mengamankan diri. Lambert menuturkan ada beberapa warga yang tertembak serpihan peluruh TNI, lainnya luka-luka.

TPN.OPM Tolak Laporan Versi TNI dan Media Indonesia

Sementara itu, terkait pemberitaan media yang melangsir laporan TNI bahwa penembakan terhadap Jhon (sebelumnya Yohanes) Yanifrom tersebut dilakukan oleh kelompok Lambert Pekikir, ditolak dengan tegas oleh Lambert via telepon pagi ini.

Jhon itu anggota resmi TPN-OPM, dia juga kepala desa Sawyatami. Saat ini markas besar OPM berduka atas kabar tersebut,” tegas Lambertus.
Lambertus mengatakan, dirinya terakhir bertemu dengan Jhon dua hari sebelum peringatan hari jadi Papua Barat. “Kami akan mancari tahu dengan cara kami atas kematian Jhon,” terang Lambertus.

Lambert selaku penanggung jawab perayaan HUT Proklamasih mengatakan bahwa dirinya bersama seluruh pasukan menghargai hari Proklamasih Kemerdekaan Republik Papua Barat, dan mulai dari kemarin lalu (30 juni – 1 Juli -red) kami berada di titik perayaan HUT dan melakukan upacara pengibaran bendera, sehingga lanjut Lambert, tidak benar pasukannya melakukan penembakan terhadap warga Papua di pinggir jalan.

Lambert mengatakan, sejak lalu, sesuai rencana dirinya menyatakan kepada Republik Indonesia bahwa perayaan itu akan dilakukan secara terhormat tanpa melakukan tindakan tembak menembak, apalagi kepada warga sipil yang tidak berdosa. Kini TNI justru melakukan penembakan dan menuduhnya sebagai pelaku penembakan terhadap Yohanes Yanafrom. “Mana mungkin saya membunuh rakyat saya, apalagi korban merupakan salah satu keponakan saya sendiri”, tegas Lambert setangah sedih.

Lambert membenarkan pengibaran bendera bintang fajar di tiga tempat, namun ketiganya dilakukan dalam rangka memperingati HUT Proklamasih kemerdekaan Republik Papua Barat.

Pasca penembakan yang dilakukan oleh TNI, sesuai pantauan lapangan, sekitar 8 truk Dalmas dari Brmob dan TNI melakukan penyisiran dan pengejaran kepada warga Papua yang diduga sebagai kelompok TPN.OPM. Sebagian besar warga di wilayah Kerom telah mengungsi ke hutan. Warga dikabarkan dalam kondisi darurat.

Sumber: KNPBNews

July 3, 2012 1

Dialog Intensif, Jalan Keluar Konflik Berkepanjangan di Papua

JAKARTA – Pengamat Intelijen, Wawan Purwanto, menilai dialog intensif antara pemerintah dan dua organisasi di Papua merupakan solusi tepat untuk menyudahi konflik yang terjadi di provinsi tersebut.

Penilaian itu muncul menanggapi pengibaran bendera bintang kejora di sejumlah daerah dan penembakan yang terjadi saat HUT Organisasi Papua Merdeka (OPM) pada Minggu, 1 Juli lalu. “Itu akan terus terjadi, karena memang dari tahun 1961 hingga saat ini, persoalan di sana belum kelar,” ujarnya kepada Okezone di Jakarta, Rabu (3/7/2012).

Menurutnya, sulitnya penyelesaian konflik di Papua lantaran di Bumi Cendarawasih itu dikomandoi dua organisasi berbeda, yakni OPM dan Komite Nasional Papua Barat (KNPB). Sehingga, pemerintah perlu melakukan dialog komprehensif yang melibatkan dua organisasi untuk duduk di satu meja. “Selama ini, dibuat dialog, yang satu datang yang satu enggak. Penembakan terjadi lagi, terus yang satu bilang kami kan kemarin tidak hadir, tidak ada kesepakatan damai. gitu-gitu terus,” ujarnya.

Munculnya asumsi adanya pihak asing yang ingin menjadikan Papua merdeka, dinilainya bukanlah suatu ancaman selagi pemerintah Indonesia ingin mempertahankan Bumi Cendrawasih tersebut dalan kesatuan NKRI. Justru pihak asing dapat memberikan kontribusi untuk menyudahi konflik di timur Indonesia itu. “Dialog itu biasanya diadakan di luar negeri agar tidak adanya intervensi. Kalau diperbatasan, justru keamanannya sangat riskan,” urainya.

Selain itu, sambungnya, tugas besar pemerintah beserta aparat keamanan yakni mencari tahu dari mana asupan amunisi yang diperoleh oleh para sparatis, mengingat senjata yang mereka gunakan merupakan senjata curian dan rakitan. “Yang perlu dicari tahu itu, siapa pemasoknya,” tegas Wawan.

“Kuncinya memang peran aktif dari masyarakat sendiri untuk menyampaikan keinginan mereka, keluh kesah mereka dengan berdialog,” pungkasnya.
(ded)

July 3, 2012 0

PIDATO PADA UPACARA PERINGATAN HUT PROKLAMASI REPUBLIK WEST PAPUA 1JULI 2012

DEFACTO 41 TAHUN HUT PROKLAMASI REPUBLIK WEST PAPUA

Yang kami homati, 1. Segenap Makluk hidup dan segenap Rakyat West Papua
2. Seluruh Panglima Gerilya Kordap Daerah
3. Seluruh fungsionaris OPM dan diplomat West Papua
4. Seluruh inteltual dan mahasiswa bangsa Papua
5. Seluruh lapisan elemen perjuagan di dalam Negeri maupun diluar Negeri

Pada kesempatan yang bahagia dan hari yang sangat bersejarah bagi bangsa Papua yang telah menyatakan dirinya untuk berdiri degan kedua kaki diatas tanah air sendiri. Kami mengucapakan SELAMAT MERAYAKAN HARI ULANG TAHUN PROKLAMASI NEGARA WEST PAPUA YANG KE – 41.

Perjuagan suatu bangsa untuk menentukan kedaulatan dan harga diri sebagai suatu entintas suku bangsa adalah hak fundamental yang tidak dapat digadaikan dengan dan dalam bentuk apapun, karena kemerdekaan adalah hak segala bangsa di bumi.

Perjuagan merupakan bagian dari pengorbanan jiwa dan raga, nyawa dan harta benda merupakan suatu bentuk untuk, melindugi dan mempertahankan harga diri sebagai suatu bangsa yang tersendiri yaitu bangsa Papua degan mendirikan institusi modern atau Negara bangsa West Papua untuk berdiri sejajar dengan Negara bangsa lain di dunia.

Sejarah bangsa Papua telah tercatat bahwa, pernah membentuk suatu Negara yang merdeka pada tanggal 1 Desember 1962 dan , degan atribut kelengkapan Negara yang lengkap sebagaimana layaknya suatu Negara berdiri, namun oleh karena kepentingan semua Negara di dunia Negara Republik West Papua menjadi tumbal, digadaikan dan diabaikan dan dilehcekan harga diri kita, hak kita, lewat pelaksanaan PEPERA ( Pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakyat Papua ) yang penuh degan kebohongan, intimidasi, tekanan militer oleh Negara bangsa Indonesia terhadap Negara bangsa Papua diatas tanah air.
Untuk menyatakan sejarahnya sendiri, rakyat Papua telah menyatakan Proklamasi sebagai Negara yang merdeka secara Defacto pada tanggal 1 Juli 1971 oleh kedua Proklamator Zeth Yafet Roemkorem dan Yakop Pray di rimba raya Papua, demi menyatakan harga diri sebuah Negara bangsa Papua kepada dunia bahwa bangsa Papua menyatakan diri sebagai Negara Republik West Papua.

Kita bangsa Papua kini menjalani jalan yang sama dan yang suda dijalani oleh bangsa Indonesia. Bangsa-bangsa di eropa timur yang tadinya berada dalam integral daerah ( karena dipaksa dan dirampok) dari dan oleh komunisme dari Lenin dan Stalin degan Negara kesatuan yang bernama “ UNI SOVIET”, satu demi satu kini minta kemerdekaan masing-masing. Terlebih karena komunisme suda lenyap dari permukaan bumi.

Indonesia merebut tanah air kita degan bantuan isu komunisme dengan jalan kekerasan. Justru karena itu kita bangsa Papua harus membenahi, menata dan mempertahankan pemerintahan sebagai mana layaknya suatu bangsa mempraktekan, menyatakan martabatnya kepada Negara moderen yang lain di muka bumi dan kita harus beraksi di atas permukaan bumi selayaknya suatu bangsa yang merdeka. Kita terlalu lama berjuang pada tingkat-tingkat rendah sehingga kebanyakan orang di Negara moderen menyatakan” bangsa Papua masih sibuk degan perjuangan di tingkat rendah”.

Saudara sebangsaku; kita bukan suatu Negara miskin kita diberkati degan sumberdaya alam yang kaya-raya dan tidak terhitung nilainya, kita bukan lagi harus menderita di atas kekayaan sendiri, ibarat seekor tikus harus mati dalam gudang makanan, tetapi kita mampu membagun diri kita degan jumlah penduduk 2 setengah juta jiwa dan lebih dari kecukupan untuk menata perekonomian Negara kita untuk kepentingan bangsa Papua dan kesejahteraan rakyat di masa yang akan datang.

Dan juga saya mau tegaskan bahwa; bahwa kita bukan berjuang untuk kepentingan jabatan,pangkat, dan kedudukan tetapi kita harus berjuang demi harkat dan martabat sebagai suatu etintas bangsa Papua karena identitas kita berbeda dari bangsa Indonesia dan untuk berdikari diatas kaki kita sendiri dan Negara yang telah menyatakan dirinya sebagai Negara merdeka pada tanggal 1 Juni 1971 secara defato dan dejure di rimba raya Papua.

Pada kesempatan yang berbahagia ini saya Matias Wenda selaku Pemegang mandat dan tongkat estafet perjuangan Revolusi bangsa Papua, mengajak kepada kita semua degan mengedepankan motto” ONE PEOPLE ONE SOUL bahwa; sudah saatnya kita menata diri, berbenah diri dan terus bangkit bergandeng tangan dan merevolusi total mulai dari gaya berpikir kita, gaya bermain kita, irama kita, gaya pendekatan kita degan penuh keteguhan hati yang jujur dengan nurani yang bersih dan maju bersama-sama sejajar untuk beraksi sebagaimana selayaknya suatu Negara bangsa moderen berperan dalam kanca politik global demi rakyat dan tana air kita West Papua.

Atas nama Sang kalik, atas nama segenap makluk hidup dan segenap rakyat bangsa Papua, atas nama pegorbanan para pahlawan dan pendahulu kita, atas nama yatim piatu, janda, duda dan atas nama generasi bangsa Papua yang ada dan yang akan lahir diatas tanah air Papua, sekali lagi saya ucapkan SELAMAT MERAYAKAN HUT PROKLAMASI NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA YANG KE – 41

Salam Revolusi

Dikeluarkan di : Markas Pusat Pertahan Tentara Revolusi West Papua
Pada tanggal : 1 Juli 2012
Jam : 00:10 Waktu WP
=============================
Panglima Komando Revolusi

Mathias Wenda, Gen.TRWP
NBP. A. 001076

July 1, 2012 3

DEKOLONISASI MASYARAKAT ADAT DARI BANGSA KOLONIAL

( Menyadari Sifat, Ciri khas dan Perlakuan, Bangsa Kolonial Atas Masyarakat Adat )

PROSES penjajahan dimulai dengan pendudukan fisik tanah dan dominasi masyarakat adat. Setelah aspek terutama fisik penjajahan (konflik Militer., relokasi, dll,), metode non-fisik yang diterapkan. Ini termasuk apa yang dapat disebut aspek mental. Indoktrinasi agama, asimilasi budaya, sosial dan ekonomi adalah contoh yang umum. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa kolonisasi terdiri dari dua aspek utama – fisik dan mental.

Sebelum kolonisasi hadir di atas tanah masyarakat adat, keberadaan mereka merupakan bentuk dari negara merdeka dan berdaulat diatas tanah dan wulayat. Melalui kolonisasi Masyarakat adat kehilangan kebebasan mereka dan hidup dalam situasi tertindas. Agar terbebas dari keadaan yang menindas proses kolonisasi harus dibalik. Artinya, hal itu harus dimulai dengan aspek mental dan bergerak ke arah fisik.
Kolonisasi selalu merusak. Kehancuran ini menjadi termaginalisasi dalam masyarakat Adat. Beberapa karakteristik dasar ini adalah:

1. Kekerasan internal dan agresi
Kemarahan dan kekerasan yang ditujukan terhadap diri sendiri, satu sama lain dan keluarga / masyarakat. Ini termasuk perkosaan, pembunuhan, penganiayaan, pelecehan seksual terhadap anak, pemabukan, pencurian bunuhan, prostitusi, dll kekerasan irasional dalam hasil dari penjajahan atas masyarakat adat dari kondisi tertindas bahwa kolonisasi memaksakan pada orang. ( Kemiskinan, kehilangan identitas, kerusakan struktur keluarga dan bangsa, dll) Beberapa ini berasal dari metode khusus yang digunakan oleh bangsa penjajah, misalnya system pendidikan, bentuk pengajaran di sekolah , sistem cadangan, dll.

2. Individualisme – kepentingan
Dengan rincian dari bangsa dan keluarga, fragmentasi dan persaingan telah datang untuk menggantikan rasa persatuan,persaudaraan sebangsa, sewulayat dan kebersamaan masyarakat yang pernah menjadi dasar masyarakat Adat.(contoh: Perang suku, masalah pemilukada, masalah partai,di beberapa wilayah masyarakat Adat di Papua )

3. Mengabaikan salah satu budaya yang – asimilasi
Sebuah taktik kunci jika kolonisasi adalah untuk menggambarkan budaya adat sebagai negative kuno dan tidak relevan untuk masyarakt (modern). Setelah keyakinan ini tertanam dalam benak orang-orang adat mereka tidak memiliki alternatif lain melainkan diharuskan untuk mengasimilasi dan sesuai dengan masyarakat kolonialis ( Contoh: TV Papua tidak menyiarkan budaya dan lagu Papua, RI Nusantara V Jayapura, jarang menyiarkan lagu daerah asli Papua itu bagian dari asimilai kedalam budaya kolonial, maka sering kita degar lagu dangdut, pank, keroncong, sampai orang Papua ikut angkat lagu dengan irama keroncong jawa fakta nuansa musik dan lirik di Papua).

4. Kompleksitas Rendah diri – Krisis Identitas
Tujuan dari kolonialis adalah membuat orang adat percaya bahwa ada aspek positifya sedikit atau tidak ada dalam budaya Masyarakat Adat. Dominasi fisik dan mental, penggambaran negatif konstan pada penduduk asli atau pribumi dan sejarah mereka, dan sikap supremasi non pribumi memainkan peran fundamental atas nama Hukum Negara dalam penciptaan kompleks inferioritas pada masyarakat Adat. Orang pribumi mulai mempertanyakan identitas mereka dan menjadi terjebak di antara konsep historis realitas hari tradisional Papua dan sekarang. “Siapakah aku?” “Apa artinya lahir sebagai dan menjadi Papua”? Faktor yang berkontribusi besar terhadap pertanyaan-pertanyaan ini pada kedudukan / masyarakat sekolah, pembinaan anak-anak adat, sejarah yang tidak akurat, sentralisasi kebijakan yang berhubungan degan budaya dan identitas dijaga ketat oleh pemerintah, di daerah perkotaan, dan kehilangan bahasa dan budaya masyarakat Adat.

5. Meninggalkan wilayah tradisional
Kolonisasi menciptakan rasa ketergantungan Adat di kota-kota kolonial didirikan (cadangan – kota) dan kota. Untuk mendapatkan keuntungan dari program kolonial dan lembaga masyarakat adat harus bermigrasi ke daerah-daerah dan meninggalkan wilayah tradisional mereka. Tindakan relokasi dan mengisolasi penduduk asli ke dalam kawasan cagar adalah taktik yang digunakan untuk memaksa orang menjauh dari sebagian besar wilayah mereka degan atas nama pembagunan PEMUKIMAN. Hal ini memungkinkan negara kolonial untuk menganggap yurisdiksi atas tanah yang dulunya dikuasai oleh Bangsa papua/masyarakat Adat Papua. Ini juga menghilangkan masyarakat adat secara fisik untuk mengakomodasi pembentukan masyarakat pemukim dan ekstradisi sumber daya. Proses Land Registering ( Agraria ) saat ini adalah Perjanjian cara legal masuk dalam kehidupan masyarakt Adat, dan upaya memperoleh persetujuan untuk disepakati penutupan dan penyerahan wilayah tradisional atau hak Wulayat masayarakat adat. Contoh: Kerom,Arso tanah adat diambil untuk kebun Kelapa sawit, wilayah Grimi Nawa, Taja,Juk Lere Kaureh sebagian tanah adat diambil untuk pemukiman transmigrasi dan perkebunan kelapa sawit.

Dekolonisasi, seperti yang disebutkan diatas, adalah tindakan membalikkan proses kolonisasi. Dapat dikatakan bahwa dekolonisasi bersifat konstruktif, bukan destruktif. metode berikut dekolonisasi ditujukan untuk membalikkan efek destruktif kolonialisme yang telah dijelaskan di atas:

1.Meningkatkan kesadaran negara yang menindas penduduk asli hidup di paparkan lebih realistis dari sejarah dan dengan mengidentifikasi musuh yang sudah menciptakan dan memelihara penindasan itu. Strategi yang efektif dapat mencakup tindakan kontra-metode seperti: mendidik diri sendiri dan melayani sebagai contoh bagi orang lain, advokasi hak-hak adat yang berdaulat, mendukung dan membela hak-hak wulayat masyarakat Adat. Kegiatan ini memberi pengalaman yang menanamkan rasa senasip setujuan dengan melibatkan orang dalam tindakan yang memberikan kontribusi positif untuk komunitas mereka dan DEKOLONISASI

2.Akhirnya untuk meningkatkan harga diri mereka. Individu, keluarga, kemudian komunitas pemulihan harus terjadi. Selama proses pemulihan, kekerasan irasional dan agresi dibubarkan dan aspek yang lebih terarah dapat diidentifikasi untuk melampiaskan perasaan negatif yang tetap ditanam dari penjajahan.

3.Memahami Anda adalah orang Adat dan bangsa sebagai nenek moyang yang sama. Selama tahap awal pemulihan, persatuan dan kebersamaan memainkan peran penting dalam penguatan unit keluarga dan masyarakat Adat. Orang Adat yang sadar sejarah dan ciri serta gelagat penindas, mereka juga menyadari bahwa mereka tidak sendirian. Sikap individualistis diperkenalkan melalui kolonisasi, mengikuti pada kecenderungan alami, bahwa Adat merawat dan mendukung satu sama lain. Kepentingan pribadi juga memburuk dan bertentangan degan nilai norma adat dan kepentingan adat atau komunal /kebersamaan bangsa dalam bentuk nasional menjadi fokus utama sebagai kebutuhan dalam proses dekolonisasi.

4.Revitalisasi rasa kebangsaan dan menghargai pengetahuan dan cara keturunan secara Adat. Filsafat tradisional hormat dan penghargaan terhadap Bumi, kehidupan, orang lain dan diri sendiri adalah bagian positif dari budaya adat yang masih relevan saat ini. Pemahaman tentang aspek negatif dan positif dari masyarakat kolonial penting dan pendidikan pada aspek-aspek negatif harus ditekankan, sedangkan aspek-aspek positif yang digunakan. Harus diakui bahwa semua orang pribumi berasimilasi ke satu derajat atau yang lain, tidak ada yang kebal dari pengaruh kolonial atau asimilasi. Meskipun hal ini tetap benar, itu juga harus diterima bahwa budaya adat dan cara-cara tidak statis. Jika masyarakat adat tidak mengalami pengaruh kolonialisme, mereka tidak akan menjadi masyarakat yang sama persis seperti yang ada pada saat kontak awal. Orang Pribumi sekarang harus belajar untuk hidup dalam lingkungan kolonial dengan cara decolonized.

5.Menyadari kekuatan dengan cara adat. Selama menjalani dan menyatakan ke kebenaran-kebenaran sejarah, orang Adat menyadari kepalsuan dan dis-informasi bahwa masyarakat kolonialis bersirkulasi dalam hal sejarah Adat, budaya, dan praktek. Untuk memperluas proses dekolonisasi, penting untuk mulai mengarah pada tujuan lebih akurat dan benar dari masyarakat adat pada tahap ini. Pendidikan ulang pertama harus diarahkan untuk Bangsa Pribumi dan kemudian fokus dapat diarahkan kepada orang-orang dari negara lain. Masyarakat adat telah memiliki rasa rendah diri melalui gaya hidup yang menindas bahwa mereka telah menjadi terbiasa, reaksi awal mereka mungkin untuk menggulingkan penindas mereka dan mendapatkan kendali pemerintahan. Orang adat harus memahami bahwa masyarakat kolonial adalah merusak dan beberapa aspek positif itu tidak mengandung satu-satunya komponen yang bermanfaat yang dapat berkontribusi terhadap proses dekolonisasi. Hal ini tidak layak untuk Bangsa Pribumi terjajah untuk kembali ke gaya hidup yang benar-benar tradisional, mentalitas mereka dan lingkungan telah berubah secara drastis. Namun, penggabungan aspek positif (modern) masyarakat dan cara-cara adat leluhur akan memberikan kontribusi untuk mengatasi efek rendah diri dan krisis identitas.

6.Kependudukan kembali pada wilayah tradisional. Ini termasuk mendirikan kamp-kamp permanen atau semi-permanen dan masyarakat di daerah sebelumnya ditempati oleh masayrakat Adat yang ditinggalkan, serta meningkatkan kegiatan tradisional seperti memancing, berburu, dan pengumpulan makanan lainnya. Tujuan utama dari kependudukan kembali tersebut adalah untuk akhirnya membangun masyarakat mandiri dan independen di luar jangkauan dan pengaruh masyarakat kolonial. Dari ini, wilayah berdaulat dan bebas dapat direkonstruksi, akhirnya menghapus Masyarakat adat dari masyarakat kolonial – tujuan utama dekolonisasi.

Kolonisasi adalah konstruktif untuk masyarakat kolonial, tapi merusak masyarakat Adat. Sebaliknya, dekolonisasi adalah konstruktif untuk masyarakat adat, tetapi merusak masyarakat kolonial.

Zigzag & Kayway Long Hot Summer ’99
BERJUANG DEMI KEBEBASAN!

June 26, 2012 0

11 Anggota Papua Merdeka Menyerahkan Diri

Laporan kontributor Andrew Suripatty, Tribunnews.com – Senin, 25 Juni 2012 05:10 WIB

TRIBUNNEWS.COM,PAPUA– 11 orang anggota Tentara Pembebasan Nasional (TPN) Organisasi Papua Merdeka (OPM) menyerahkan diri ke Polres Kepulauan Yapen Serui Papua, pada hari Sabtu (23/6) kemarin.

Menurut salah satu sumber resmi di Polres Kepulauan Yapen Serui Papua kepada Tribunnews.com Minggu (24/6/2012) menjelaskan, kesebelas orang yang merupakan anggota TPN/OPM dari Distrik Angkasera Kepulauan Yapen ini menyerah dengan sukarela.

Mereka langsung menyerahkan diri kepada Kapolres Kepulauan Yapen AKBP Drs. Roycke Harilangi. “Anggota TPN-OPM itu menyerah setelah markas tempat pelatihan mereka di grebek aparat gabungan TNI-Polri akhir Mei lalu. Saat itu salah satu anggota mereka juga berhasil diamankan,” ujarnya yang enggan namanya disebut.

Philemon Manitori yang merupakan Sekretaris TPN-PB Kodam III Saireri beserta 10 orang anggotanya menyerahkan diri secara sukarela ke Polres Kepulauan Yapen pada hari Sabtu 23/06 yang lalu.

Saat menyerahkan diri, sebelas anggota TPN/OPM ini diterima langsung oleh Kapolres Kepulauan Yapen dan kemudian langsung melakukan pendataan terhadap mereka, sekaligus memberikan pembinaan mental dan ideologi.

Usai menyerahkan diri kepada pihak Kepolisian Polres Kepulauan Yapen, kesebelas anggota TPN/OPM tersebut juga langsung diserahkan kepada pihak Pemda kabupaten Yapen dimana , Penjabat Bupati Yapen Helly Werror menerima kesebelas anggota OPM itu diruang Aula kantor Bupati .

Sementara itu pihak Kepolisian Polda Papua hingga berita ini ditunrunkan belum bisa dikonfirmasi soal penyerahan diri sebelas anggota TPN/OPM tersebut.

Kapolres Yapen AKBP Roycke Harilangi saat dihubungi melalui telepon selulernya, tidak bersedia membalas pesan dan juga mengangkat panggilan telepon walapun telepon Kapolres Aktif. Sementara Kabid Humas Polda Papua Kombes Polisi Johannes Nugroho Wicaksono juga belum bersedia memberikan keterangan.

“Sampai saat ini saya belum menerima laporan atas adanya 11 orang yang di duga anggota OPM menyerahkan ke Polres Yapen,” katanya.

Kesebelas anggota TPN/OPM yang menyerahkan diri itu antara lain;
1. Altoliap Ayomi (21)
2. Benny Torobi (17)
3. Dolfinus Reba (21)
4. Kornelis Bonai (52)
5. Lewi Numberi (23)
6. F.Menasir Fonotaba (19)
7. Otis Karimati (35)
8. H.Philemon Manitori (47)
9. I.Frits Reba (20)
10. J.Salmon Nuboa (39)
11. K. Viki Mansei (16).

June 25, 2012 0

DIALOG PAPUA-JAKARTA MENJADI ISU REBUTAN BERBAGAI PIHAK

Masyarakat Papua memiliki pengalaman yang panjang dan pahit selama diintegrasikan degan NKRI, dan pengalaman pahit itu suda berakar urat dalam benak masyarakat asli Papua di bumi cenderawasih Papua dan kepercayaan bangsa Papua terhadap pemerintah NKRI suda tidak ada lagi.

Pegalaman pahit itu membuat masyarakat Papua akar pahit yang paling dalam dan tetap merasakan bahwa NKRI bukan bagian dari mereka dan mereka adalah suatu entitas suku bangsa yang berbeda karena Indonesia gagal mengindonesiakan Papua sejak tahun 1961 kepada “ Act of Free Choose” itu akar dari masalah yang tertanam di benak seluruh lapisan masyarakat asli Papua, proses ini yang tidak adil justru degan kekuatan militer mengintegrasikan bangsa Papua kedalam NKRI. Pola dan tingka militeristik itu terbawa sampai detik ini yang mengakibatkan permasalahaan besar dan pelanggaran Hak – Hak Asasi Manusia sebagai suatu etintas suku bangsa yang berbeda sehingga menimbulkan masalah dari waktu-ke waktu.

Sehubungan degan masalah-masalah yang terjadi di tanah Papua adalah jelas masalah hak politik yang diabaikan oleh NKRI atas persengkongkolan politik maka perlu melibatkan pihak yang pernah bersekongkol degan masalah Papua, itu adalah jalan terbaik guna melihat akar masalah serta menyelesaikan pokok dan akar masalah yang terjadi di Papua.

Perlu kita menilai cara – cara penaganan oleh Jakarta dalam upaya mengindoneisiakan orang Papua sagat tidak pernah memperhatikan aspirasi murni sejak gaung dialog yang dikomandangkan oleh Almarhum. THEYS H.ELUAY. Karena pengalaman buruk yang dialami oleh bangsa Papua dari tindakan dan kebijakan NKRI sagat merugikan bangsa Papua dan tidak dianggap penting suar-suara manusia Papua justru NKRI mementingkan daerahnya dan wilayah kekuasaanya bukan manusia Papua yang dipentingkan oleh NKRI.

Untuk mengaburkan ketidak adilan pada “Act of Free Choose” Indonesia mengunakan Tri Komando Rakyat ( Trikora ) untuk membasmi orang Papua yang bertentangan atau tidak terima hasil pelaksanaan Pepera yang tidak adil maka kekuatan militer NKRI yang begerak membasmi orang Papua dari resim Soekarno kepada Soeharto dan sampai Reformasi yang akhinya masyarakat Papua degan bebas megeluarkan unek-unek dan keinginan mendasar dari hari nurani yang jujur dalam kongres Papua I dan II pada tahun 2000, namun akhirnya NKRI mala menawarkan Otonomi sejacara paksa yang akhirnya kekuatan militer digunakan untuk membasmi seorang tokoh karismatik yang bertentangan degan otonomi Almarhum THEYS.H ELUAY sehingga otonomi yang penuh darah itu diterapkan secara paksa dan hasilnya pula tidak sesuai degan yang diharapkan oleh NKRI.

Barangkat dari itu karena ketidak puasan atas perlakuan NKRI terhadap bangsa Papua,masyarakat Papua tetap menyuarakan aspirasinya karena dalam otonomi dinilai pembunuhan orang Papua semakin meningkat maka orang Papua tetapi ngotot untuk MERDEKA diluar dari NKRI. Maka guna menilai hasil dari penerapan dan kendala dalam penerapan otonomi khusus, NKRI melakukan riset evaluasi lewat Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia ( LIPI ) akhinya LIPI menemukan berbagai masalah tambahan dan akar masalahnya adalah hak Politik bangsa Papua.

Degan demikian untuk membahas beberap pokok masalah yang disebut LIPI telah merumuskan DIALOG oleh jaringan damai Papua ( JDP ) degan konvensi yang lakukan di aulah Uncen telah kita melihat berbagai slogan entah TNI atau POLRI mengeluarkan “ KASIH ITU INDAH” tetapi pelaksanan tidak sesuai degan slogan tersebut dan slogan itu hanya menjadi perhihasan atau komoflasa bagi rakyat Papua dan pelaksanaan suda sagat bertentangan degan slogan tersebut diatas, dan semua hanya bersandiwara saja dan praktek tipu muslihat di tanah Papua.

Perlu sebagai bangsa Papua menilai secara kritis, pola penaganan aspirasi antara REFERENDUM dan DIALOG, ini ada main vertus yang perlu secara cermat diperhatikan sebagai bangsa Papua. Ada yang ingin DIALOG Di mediasi oleh orang ketiga, sekarang kita lihat bahwa degan adanya DIALOG harus difasilitasi oleh “orang ketiga” orang ketika yang dimaksud oleh beberapa tokoh geraja adalah dari Negara yang netral, namun orang ketika ini banyak yang dimanfaatkan oleh berbagai intitusi dan organisasi entah itu apakah degan hati nurani yang jujur untuk melihat akar masalah Papua atau melihat kulit masalah Papua tidak jelas bentuk motivasinya, karena belum ada juga format dialog yang jelas seperti yang di utarakan Pendeta GKIP Dr. Benny Giay dalam media tabloid jubi.

Kelihatanya mulai saling berlombah untuk mendiasi masalah Papua dalam proses DIALOG tetapi kita lihat motivasi mereka, karena yang mau mediasi entah itu dari lembaga mana tetapi mereka adalah orang NKRI dan sama hal juga menko polkam memilih orang – perorang atau lebaga, untuk ikut dalam proses DIALOG menurut versinya, atau keinginan Indonesia, hal ini sama pola justu pelanggaran dalam proses PEPERA ( Act of Free Choose ) kembali terjadi lagi yang ke tiga kali setelah keduanya adalah Otonomi secara Pakasa, dan proses dialog ini jelas untuk menjalankan UP4B yang mana untuk menjalankan itu nyawa seorang Pemimpin Vokal Mako Tabuni penantang Otonomi dan UP4B ditembak sama persis pola penaganan Almarhum THEYS H.ELUAY penantang kebijakan Otonomi khusus, maka untuk menerapkan UP4B mengkopolkam memilih orang sesuai degan pilihanya, dan orang pun berlomba-lombah untuk ikut mediasi dialog. Untuk memediasi karena tergerak degan motivasi jujur adil, dan bermartabat melihat dan memihak kepada kebenaran itu untuk melihat akar masalah Papua tidak hanya dikulit dan seolah – oleh masalah kesenjagan sosial, pembagunan dan sejenisnya, karena masalah Papua adalah masalah Hak Politik suatu entitas bangsa.

Kami sebagai orang Papua tetap mengikuti gelagat Jakarta dan gaya bermain dalam hal putar balik fakta dan sepak terjangnya dan kami memiliki diary dan catatan khusus degan gaya dan gelagat Jakarta dalam mengindonisiakan bangsa Papua serta upaya menutub kesalahan degan membuat dua kesahan kepada orang Papua, dan sekali lagi jika penaganan DIALOG tidak membahas masalah akar dan dasar persoalan maka UP4B dan sejenisnya tidak berjalan baik, dan berbuntut kepada kemerdekaan bangsa Papua itu jelas karena tawaran apa lagi Indonesia akan menawarkan kepada Negara-negara pendonor dana otonomi khusus dan UP4B? konsekwensinya berbuntut kepada Kemerdekaan Bangsa Papua.

Contributed:
Pemerhati: Allah,Alam dan Adat Papua
Korarit Munni

June 23, 2012 1

Setelah Papua, Riau Pun Ingin ‘Merdeka’

Pembangunan seharusnya dijalankan berbasis pada potensi daerah.

JAKARTA, Jaringnews.com – Ketidakpuasan terhadap Jakarta tak hanya disuarakan oleh masyarakat Papua. Kalangan usahawan dari Riau dan Nusa Tenggara Timur pun mengungkapkan kekecewaannya.

“Perkenalkan saya Viator Butar-butar, sekretaris KADIN Provinsi Riau yang sebentar lagi akan berubah jadi KADIN negara Riau,” kata Viator Butar-butar ketika diberi kesempatan menyampaikan pendapat pada Seminar Nasional Kajian Tengah Tahun 2012 Efektivitas Fiskal, Percepatan Infrastruktur dan Intermediasi Perbankan yang diselenggarakan KADIN dan INDEF di Jakarta hari ini (19/6).

Cara memperkenalkan dirinya yang unik itu digunakannya sebagai pelampiasan kekecewaan atas cara pembicara pada seminar itu yang menurutnya melihat Indonesia secara Jakarta sentris saja, tanpa melihat berbagai kekhasan daerah.

Tampil sebagai pembicara pada kesempatan itu, Wakil Ketua Komisi XI DPR Harry Azhar Azis, Direktur Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan BI, Mulya Nasution, Ahmad Erani Yustisa dan Enny Sri Hartati, keduanya peneliti di INDEF.

Seharusnya, menurut Viator, pembangunan dijalankan berbasis pada potensi daerah. “Kami di Riau sering sekali heran. Di Jakarta ini banyak sekali jembatan tetapi tidak ada sungainya. Tetapi di Riau, banyak sungai tapi sangat sedikit jembatannya,” kata Viator memberikan analogi.

Contoh lain yang dikemukakannya untuk menunjukkan kekhasan daerah adalah dalam pembangunan jalan. “Kenapa truk kelapa sawit kami diharuskan mengurangi muatan karena dianggap melewati beban yang bisa ditopang oleh jalan itu. Seharusnya, justru daya jalan tersebut yang ditingkatkan sehingga dapat menyangga truk-truk yang membawa kelapa sawit,” kata dia.

Viator mewanti-wanti bahwa kekecewaan di daerah sudah sedemikian besar, apalagi bila melihat betapa timpangnya perkembangan ekonomi antara Jawa dan luar Jawa. Menurut dia jangan salahkan bila suatu saat bukan hanya Papua yang meminta merdeka.

“Saya sendiri bingung, darimana sebenarnya uang yang ada di Jakarta ini. Sebab tidak ada aktivitas produksi di sini tapi 80 persen uang repubik berada di sini,” kata Viator lagi.

Ketua KADIN Nusa Tenggara Timur, Abraham Paul Liyanto menyuarakan hal senada. Menurut dia, perlu ada upaya ekstra Pemerintah untuk membangun infrastruktur di daerah untuk mengejar ketertinggalan.

“Sudah bisa dipikirkan bila kantor pusat kementerian disebar ke berbagai provinsi sehingga pembangunan lebih merata,” kata Abraham.

Ia memberi contoh, Kementerian Perikanan dan Kelautan sepantasnya berkantor pusat di wilayah yang kaya akan laut dan perikanan. Demikian juga kementerian lain, disesuaikan dengan potensi pendukungnya.

“Di Afrika Selatan hal itu terjadi. Antara satu kementerian dengan kementerian lain bisa berjarak 3 jam penerbangan. Memang jauh tetapi dengan demikian penyebaran infrastruktur juga terjadi,” kata Abraham.

Menanggapi hal itu, Direktur Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan Bank Indonesia, Mulya Siregar mengatakan, pihak BI sekarang ini sedang menggodok aturan mengenai multiple license.

Dengan aturan ini, BI akan dapat mengarahkan bank dalam pembukaan cabang. “Sehingga BI nanti bisa meminta bank membuka cabang di daerah-daerah yang masih terpencil,” kata Mulya.

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Harry Azhar Azis mengatakan, selama ini memang ada kecenderungan Jakarta harus ‘digertak’ dulu baru mau memperhatikan daerah. Itu sebabnya ia menyarankan agar daerah lebih keras lagi menyuarakan aspirasinya.

“Saya sendiri setuju bila setiap provinsi di Indonesia digilir lima tahun sekali sebagai ibukota negara,” kata Harry Azhar, bercanda.
(Ben / Deb)

June 19, 2012 0