Tembaki Markas TNI, Empat Warga Diamankan

AYAPURA – Diduga telah melakukan penembakan terhadap markas TNI yaitu markas Batalyon Infanteri 752 Kompo E Bintuni, pada Sabtu (21/4), empat orang warga akhirnya diamankan pihak aparat.

Keempat warga yang ditangkap itu antara lain JM (30) Kepala Kampung Sibena, WA (49) Operator Senso, KM 05 Sibena, SR (18) Pelajar KM O5 Sibena dan YI (19) Operator Senso, KM 05 Sibena.

Informasi yang terima Cenderawasih Pos dari sumber terpercaya menyebutkan, pada Sabtu (21/4) sekitar pukul 00.30 Wit terjadi gangguan penembakan terhadap markas Batalyon Infanteri 752 Kompi Senapan E Bintuni, tepatnya mengarah Danki Kapten Inf. Gani.

Dengan adanya penembakan itu, Lettu Aswin bersama 6 orang anggotanya melakukan pengejaran ke arah Sibena, namun karena cuaca dan stuasi tidak mendukung, pengejaran dihentikan. Selanjutnya pukul 07.00 WIT, kembali dilakukan pengejaran ulang bersama 10 orang anggota ke arah Sibena.

Berdasarkan hasil jejak para pelaku, pihak TNI berhasil menemukan para pelaku menuju rumah salah satu kepala sekolah di Bintuni. Sesampainya di rumah kepala sekolah, pihak TNI melakukan penggeledahan dan penyisiran. Dalam penggeledahan tersebut ditemukan 1 pucuk senjata laras panjang rakitan jenis SS-1, 2 Magazen, 76 Amunisi kaliber 5,6 MM, dan menangkap 4 orang warga yang diduga sebagai pelaku penembakan.

Pada saat itu 1 orang berhasil melarikan diri. Sedangkan keempat warga yang diamankan itu langsung diserahkan ke Polres Teluk Bintuni.

Pascapenembakan dan penangkapan tersebut, situasi dan kondisi sudah berjalan normal. Sedangkan pihak Kompi E Yonif 752 masih melaksanakan penyisiran dan pengejaran terhadap 1 orang yang diduga terlibat keras dalam penembakan tersebut.

Kabid Humas Polda Papua AKBP Drs. Johannes Nugoroho Wicaksono membenarkan adanya penembakan markas Batalyon Infanteri 752 Kompi Senapan E Bintuni itu. “Ya benar ada anggota Senapan E yang mendapat serangan dari 5 orang yang sebelumnya tidak dikenal dan kemudian pihak kompi Senapan E langsung melakukan pengejaran,” katanya.

Dalam pengejaran tersebut berhasil menangkap 4 orang yang diduga sebagai pelakunya dan kini keempat warga itu telah diserahkan ke Mapolres Bintuni untuk dilakukan pemeriksaan secara intensif.

“Tidak hanya keempat warga itu yang berhasil diamankan, barang buki berupa 1 pucuk senja api jenis SS-1 rakitan, amunisi 77 butir kaliber 5,56 mm, dan 2 magazen berhasil diamankan. Namun satu orang pelaku berhasil kabur dalam penggerebekan saat itu, dan kini ia menjadi target operasi,”

ungkap Kaid Humas.

Sedangkan terkait kronologinya, Kabid Humas menjelaskan, para pelaku melakukan penembakan ke arah markas Kompi Senapan E, sebanyak 3 kali. Akibat penembakan itu, anggota kompi langsung melakukan pengejaran.

Berhubung saat melakukan pengejaran cuaca tidak mendukung, anggota kemudian beristirahat. Kemudian melanjutkan pencarian ke arah Sibena. “Anggota Kompi melakukan pengejaran ke daerah Sibena berdasarkan hasil jejak para pelaku yang mengarah ke rumah salah satu kepala sekolah di Bintuni. Setelah sampai di rumah itu, anggota Kompi langsung melakukan penggeledahan dan penyisiran lokasi, yang ternyata para pelaku ada di dalam rumah dan ditemukan barang bukti,” paparnya.

Sedangkan dalam pemeriksaan terhadap JM, diperoleh keterangan bahwa senjata api rakitan dibeli di daerah Ransiki Kab. Manokwari dengan harga Rp 40 juta, dari kenalan temannya.

“Senjata itu baru 3 bulan dimiliki oleh para pelaku. Yang kegunaannya masih akan kami dalami. Serta kami juga akan mendalami keterangan-keterangan para pelaku beserta saksi-saksi,”

tandasnya.

Terkait siapa penjual senpi itu, pihaknya sedang melakukan penyelidikan, guna meredam peredaran senpi rakitan yang bisa mengancam stabilitas daerah ini. “Satu warga yang melarikan diri saat penggerebekan kini masih dalam pengejaran,” tegasnya. (ro/fud)

Senin, 23 April 2012 , 17:59:00, Cepos

April 23, 2012 0

Marinir AS di Australia Ancam Kedaulatan NKRI

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA—Direktur Sabang Merauke Circle (SMC), Syahganda Nainggolan, menilai penempatan 2500 pasukan Marinir Amerika Serikat di Darwin, Australia berpotensi mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dengan lepasnya Papua.

“Bisa saja AS mendukung kemerdekaan Papua agar bisa mengontrol Freeport nya. Jadi kalau kita tidak cepat bergerak, maka 2500 pasukan tentara AS bisa mendukung Papua merdeka karena menurut informasi Organisasi Papua Merdeka (OPM) didukung gereja-gereja di Amerika,” kata Syahganda saat diskusi tentang “Pangkalan Marinir AS di Darwin, Ancaman Bagi Kedaulatan Indonesia”.

Untuk menjaga kepentingan Pemerintah Amerika Serikat, maka tentu saja AS akan meningkatkan kekuatan dan keamanannya di sekitar wilayah Indonesia, khususnya yang berbatasan dengan Papua.

Pemerintah AS sebelumnya menyatakan penempatan pasukan Marinir AS di Darwin adalah untuk menjaga kawasan di Asia dari ancaman China dan Korea Utara. Seharusnya, kata dia, AS menempatkan pasukannya di atas wilayah Indonesia bukan malah di Australia yang lokasinya di bawah Indonesia dan dekat dengan Papua.

“Jadi kalau Australia dan AS itu mengklaim bahwa mereka adalah bagian dari Asia Pasifik dengan ikut mengamankan wilayah asia Pasifik, maka itu harus diwaspadai terhadap wilayah kita. Karena pada dasarnya mereka seolah-olah bersahabat dengan kita, tapi sebenarnya mereka adalah negara kolonialisme,” tegas Syahganda.

Ia menduga penempatan Marinir AS di Darwin untuk menjaga rencana renegosiasi kontrak karya antara Indonesia dengan Freeport

“Jadi dengan adanya renegosiasi kontrak karya antara Indonesia dengan Freeport, maka menurut saya hal tersebut yang melatarbelakangi menempatkan pasukan AS di Australia,” kata Syahganda

Syahganda juga menjelaskan, bahwa keberadaan pasukan AS di Darwin tersebut juga dikarenakan banyaknya desakan kepada pemerintah Indonesia untuk merenegosiasi kontrak karya Freeport oleh para aktivis dan tokoh-tokoh di Indonesia atas gejolak konflik di tanah Papua beberapa waktu lalu. “Dan banyaknya protes soal renegosiasi kontrak yang selalu diteriakan olah para tokoh Indonesia maka itu menjadi kekhawatiran bagi AS itu sendiri,” paparnya.

Oleh karena itu, dirinya berharap bahwa pemerintah Indonesia saat ini bisa lebih berani dan tegas terhadap politik bebas aktif yang menjadi panutan dalam menjalankan politik Internasionalnya seperti yang dilakukan oleh mantan Presiden Soekarno lantaran politik bebas aktif tidak hanya juga harus memiliki sikap untuk mengamankan kedaulatan Indonesia.

“Saran saya, kita harus memunculkan tokoh seperti Soekarno kalau Indonesia mau aman. Karena politik bebas aktif itu bukan tidak punya sikap. Soekarno menegaskan bahwa ‘go to hell with your aid’ terhadap AS. Jadi harus ada pemimpin yang tegas terhadap sikap politik luar negeri kita,” ujarnya.

April 13, 2012 0

Jangan Abaikan Suara Kami Dengar Juga Suara Kami Yang Juga Anak Adat

Ditulis oleh FRANSISCO DON BOSCO POANA, Rabu, 04 April 2012 06:22, BintangPapua.com

Akhir akhir sering kita dengar, sering kita lihat dan bacaÂ banyak anggota OPM yang bergabung dan kembali kepada Negara Indonesia. Beberapa pemikiran muncul dibenak saya, bagi anak adat seperti saya yang jauh dari hiruk pikuk politik, merenung dan memikirkan segala kejadian di tanah adat adalah bagaikan kewajiban. Bagi tokoh-tokoh OPM yang pernah malang melintang mendiami hutan atau yang malang melintang ke penjuru dunia memperjuangkan kemerdekaan Papua, tetapi ujung-ujungnya kembali kenegeri ini, ketanah adat ini tanah yang diberkati Tuhan.

Mereka kembali dengan haluan yang berbeda setelah melihat kenyataan bahwa Papua memang hak sah Indonesia. Lalu saat ini kita melihat ada lagi yang begitu seperti mereka dulu, menyebar janji suara keras menentang Indonesia demontrasi. Saudara-saudara kita itu mau kemana, mereka mau bikin apa? Memisahkan diri dari Negara, coba kita lihat kisah orang-orang yang dulu OPM, lalu kembali ke Indonesia. Tokoh Organisasi Papua Merdeka Nicholas Jouwe Setelah 42 tahun menetap di Negeri Belanda dan memperjuangkan kemerdekaan Bangsa Papua, akhirnya menyatakan bahwa perjuangan memisahkan diri Papua dari Indonesia ternyata tidak mendapat respon dunia internasional. Jouwe yang datang dan kembali menjadi WNI, mengaku kagum dengan keseriusan pemerintah Indonesia dalam membangun Papua, saat pelariannya ke Eropa tersebut masyarakat Papua masih hidup dalam zaman batu yakni belum sepenuhnya megenal peradaban.

Hampir 70 persen rakyat Papua massa itu masih hidup dalam zaman batu, sekarang saya datang dan saya lihat setelah 42 tahun di Eropa, Papua telah maju, bangsa Papua sangat maju, Jouwe mengaku kepulangannya ke Papua karena dirinya adalah warga Negara Indonesia suku Papua yang sama dengan WNI yang lain. Menanggapi perjuangan sebagian rakyat Papua yang masih menginginkan merdeka dengan tujuan membentuk Negara Papua terlepas dari NKRI, Jouwe bahkan brtanya tentang maksud pemisahan diri yang diinginkan sebagian masyarakat Papua. “Saudara-saudara itu mau kemana, mereka mau bikin apa? Memisahkan diri dari Negara apa? Itu tidak akan pernah terjadi, saya perjuangkan itu mati-matian, sampai tahun 1969, saya tanya kepada PBB kenapa Papua tidak bisa merdeka, PBB bilang Papua punya kemerdekaan sudah direalisasikan oeh Soekarno Hatta pada 17 agutus 1945.”

Lalu, hal senada juga munculÂ dari Kampung Kimi Kabupaten Nabire sebagaimana dimuat Pasific Pos pada 1 November 2011 jangan bicara Merdeka sebelum memerdekakan diri. Mantan Panglima Organisasi Papua Merdeka (OPM) di era tahun 60-an hingga awal tahun 80-an, Yulian Jap Marey menanggapi sejumlah aksi”“aski yang mengatasnamakan perjuangan untuk Papua yang pada akhirnya membawa korban terhadap masyarakat yang sesungguhnya tidak tahu tetapi malah menjadi korban. Selaku tokoh politik menegaskan kepada semua lapisan masyarakat Papua, jangan terpancing dengan isu-isu kepentingan politik saudara-saudara kita dan janganlah bicara merdeka sebelum memerdekakan diri, keluarga dan kampung halaman.

Selaku mantan Panglima yang pernah berjuang untuk mendirikan sebuah negara, namun dirinya kembali berpikir bahwa itu perjuangan yang tidak mungkin dan hanya membuat mati konyol.Â Sehingga kembali dirinya berpikir untuk membangun kampong, dan dari situlah akan memerdekakan diri, keluarga dan kampung. Dan wilayah Kampung Nusantara Kimi Kabupaten Nabire yang ada saat ini, dulunya sebagai basis OPM di bawah kepemimpinannya. Kini dapat dirubah dengan sebuah konsep sederhana sebagai sebuah kampung yang dibangun secara perlahan sejak tahun 1980-an.Â Yulian Jap Marey mengatakan tidak mungkin saya akan bangun sebuah negara, dan akhirnya saya berpikir untuk membangun sebuah kampung saja dan kini semua jalan “jalan yang ada di Kampung Kimi hanya dengan swadaya bersama masyarakat kita bangun dan selanjutnya kami minta bantuan kepada pemerintah untuk diaspal, dengan bantuan dana Otsus bisa nikmati atau jalan di atas jalan aspal. Hal ini bisa dilakukan oleh semua tokoh politik, semua kepala suku dan tokoh masyarakat buat rencana untuk membangun kampung, maka orang Papua sudah berada di ambang pintu sejahtera. Dan pembangunan kampung yang dilakukan oleh para tokoh untuk membangun rakyatnya, maka itu yang disebut kemerdekaan atas diri sendiri atau di atas negerinya sendiri. Sementara hal lain menjadi urusan dan pemberian dari Tuhan, bagaimana kalau urusan besar kita mau buat, sementara yang kecil saja kita tidak bisa sendiri.
Semangat, kesadaran atas pemahaman kebangsaan beruntun menyambung dari berita-berita, mulut ke mulut anak adat saling member informasi tentang situasi kembalinya tokoh-tokoh yang dulu kepala batu dengan merdeka. Kemudian, Panglima Tentara Pembebasan Papua Organisasi Papua Merdeka (TPN OPM) Alex Mebri merespon positif para pendahulu, dan dia memastikan bahwa konflik dan kekerasan di bumi Cendrawasih itu bukan karena keinginan untuk merdeka, melainkan akibat konflik politik yang berkaitan dengan pemilihan umum kepala daerah. “Mereka bukan OPM, tetapi mengatasnamakan OPM,” kata Alex kepada wartawan ketika menemui Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie, di kediaman Aburizal, Jalan Mangunsarkoro, Jakarta,
Papua pembangunannya tertinggal dan marilah kita cari solusi yang terbaik untuk Papua dan pembangunannya,” kata perwakilan Tim 12 yang juga mantan Panglima Tentara Nasional OPM Alex Mebri. Pelaku konflik,Â menurut AlexÂ menggunakan isu Papua merdeka untuk mencari simpati maasyarakat. Padahal, sesungguhnya adalah persoalan konflik politik praktis. “Dan, rakyat tidak diperhatikan.” Karena itu, kekerasan seolah tidak pernah berhenti, dan rakyatlah yang justru selalu menjadi korban. Alex mengaku bahwa dia dan para pengikutnya telah membulatkan tekad kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta siap secara bersama-sama pemerintah RI untuk membangun Papua menjadi lebih sejahtera dan damai. Baginya, apa pun caranya, konflik/kekerasan harus segera diakhiri. Jika tidak, Papua tidak akan pernah sejahtera. Selain melakukan audiensi dengan Aburizal Bakrie, Alex Mebri dan Pdt John Ramandey mengatakan akan bertemu dengan Ketua DPR dan Presiden untuk menyampaikan pernyataan sikap soal masuknya TPN/OPM ke dalam NKRI.Â (VIVAnews 12 Februari 2012)

Namun demikian sebagai idiologi, keinginan merdeka memang tidak serta merta hilang dengan kembalinya tokoh-tokoh sentral kedalam Indonesia, sehingga beberapa orang masih saja menyebarkan isu-isu ketengah rakyat, seperti isu Negara Papua telah didaftarkan di PBB. Hal tersebut sempat menjadi tanda tanya oleh sebagian besar rakyat Papua. Ada yang percaya, ada yang tidak. Kemudian, saya mendapatkan tulisan yang bisa membawa suatu informasi yang tidak jelas menjadi terang yaitu dari Mantan Menlu OPM Nick Messet yang mengeluarkan Pernyataan Ekslusif sebagai berikut. Beredar diantara kalangan masyarakat Papua satu surat yang dinyatakan dari Sekjen PBB Ban Kie Mon, tertanggal 28-01-2012 yang mana menyatakan bahwa : Negara Republik Federal Papua Barat resmi terdaftar di PBB dengan No. Code : R.R. 827 567 848 B E. Dan sehubungan dengan surat ini maka sudah dibentuk : DEWAN NASIONAL PAPUA BARAT oleh sekolompok aktivis Papua untuk menjalankan isi dari surat tersebut. Mereka juga mengatakan, “ Ini desakan dari pihak luar negeri untuk segera disusun perangkat Negara secara keseluruhan. Setelah saya mendapat info ini maka saya mengadakan kontak dengan kawan saya yang pernah menjabat sebagai Direktur Dekolonisasi untuk Asia dan Pasifik mengenai kebenaran dari Surat Sekjen PBB tanggal 28-01-2012. Beliau langsung menyatakan dengan Tegas bahwa, berita itu TIDAK BENAR! !!! PBB tidak bekerja seperti itu ! Ada aturan Undang-undang dan mekanisme dalam organisasi PBB yang mengatur semua persoalan sebelum Sekjen PBB mengeluarkan surat :
Pertama, setiap surat atau dokumen harus mendapat persetujuan dari semua anggota PBB, minimal 2/3 dari jumlah anggota PBB, termasuk Indonesia.
Kedua, harus dapat persetujuan dari Dewan Keamanan (DK) sebelum Sekjen PBB mengeluarkan surat atau dokumen tersebut. Dan proses ini memakan waktu yang lama sekali, tidak semudah seperti yang banyak orang pikirkan dan harapkan, dalam sekejap mata.

Saya juga minta agar beliau cek apakah ada surat dengan nomor Code: R.R. 827 567 848 BE, dan setelah di cross-cek beliau katakan tidak ada, dan sarankan agar bisa dicek dalam website dari PBB mengenai surat ini. Dan setelah di cek di website resmi PBB http://www.un.org juga tidak ditemukan surat dengan nomor tersebut. Karena semua keputusan yang dikeluarkan oleh PBB selalu dipublikasikan secara transparan dimedia masa dan untuk diketahui oleh public secara umum, apalagi menyangkut keputusan satu negara baru yang akan menjadi anggota PBB. Dengan beredarnya Surat yang TIDAK BENAR dan mengatasnamakan Dewan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) ini maka ingin saya katakan, bahwa masyarakat jangan dengan mudah percaya provokasi dan ajakan-ajakan dari pihak pihak yang tidak betanggungjawab dan hanya ingin mengambil keuntungan dan memberi angin segar mengenai persoalan Papua yang sudah TIDAK menjadi perhatian di PBB. Banyak orang yang hanya ingin memberi berita berita yang menyenangkan (menghibur) bagi masyarakat Papua yang TIDAK mengerti mengenai proses dan mekanisme tatacara menyampaikan permasalahan yang akan dibawakan ke Sidang Umum PBB dan DEWAN KEAMANAN. Telah berulang kali saya menyatakan bahwa soal Papua sudah TIDAK menjadi topic pembahasan yang akan dibicarakan di dalam Sidang Umum PBB.

Saya juga menghimbau agar masyarakat Papua jangan mudah terpancing dan percaya akan berita berita BOHONG !.Jangan pikir gampang untuk persoalan Papua dibawakan kembali Ke Sidang Umum PBB, waktunya sudah lalu dan sudah menjadi bagian dari sejarah, IRIAN BARAT atau PAPUA sudah mendapat legitimasi dari Sidang DK (Dewan Keamanan) PBB pada 19 November 1969, bahwa Papua adalah Bagian dari NKRI. Maka sejak saat itu status Papua sebagai daerah Koloni sudah selesai, dan resmi dihapuskan dari daftar negara-negara Koloni. Jadi untuk membawakan masalah Papua kembali dalam proses dekolonisasi di dalam pembahasan PBB itu adalah hal yang mustahil dan tidak mungkin.

Disini saya ingin menyampaikan bukti sebuah fakta, dan saya ingin agar seluruh masyarakat Papua yang masih bermimpi bahwa persoalan dapat Papua dimasukkan kembali kedalam Komite Dekolonisasi PBB, agar dapat membaca dan memahami dengan baik agar tidak terus bermimpi dan terlena dengan berita berita BOHONG yang selalu dipublikasikan dari waktu ke waktu kepada masyarakat Papua.

Ini sebuah bukti ; pada tanggal 11 September 2000, duabelas (12) orang Papua hadir dan bertemu serta mendengar secara langsung keterangan dari Direktur Dekolonisasi untuk Asia dan Pasifik mengenai status Papua. Pertemuan tersebut dapat terlaksana karena adanya permintaan dari mantan PM Vanuatu Hon. Barak Tame Sope Mautamate MP kepada Mantan Sekjen PBB Kofi Annan untuk bertemu dengan orang yang dapat menjelaskan kepada delegasi Papua yang pada saat itu dipimpin langsung oleh Ketua PDP alm. Theys Hiyo Eluay, Ikut dalam delegasi tersebut, Wakil Ketua PDP Tom Beanal, Moderator Urusan Luar Negeri Franzalbert Joku(sekarang sudah berjiwa NKRI), alm. Victor Kaisiepo, Yorris Raweyai beserta istri sebagai anggota PDP, Mediator Willy Mandowen, Andy Ayamiseba, Rex Rumakiek, Andy Manobi, staff PDP Di USA Celeste Beatty dan Nick Messet.

Delegasi PDP, dipertemukan dengan utusan Sekjen PBB seorang Diplomat dari Peru, Mrs. Maria Maldonado, yang menjabat sebagai Direktur Dekolonisasi urusan Asia dan Pasifik. Dan selama hampir dua jam Beliau menerangkan bahwa masalah Papua sudah dicabut dari Komite Dekolonisasi berdasarkan keputusan Sidang Dewan Keamanan PBB pada tanggal 19 November 1969. Jadi TIDAK MUNGKIN untuk dikemudian hari masalah Papua tersebut akan dimasukkan kembali kedalam Komite Dekolonisasi lagi karena Papua bukan lagi daerah Koloni, karena sudah menjadi bagian dari NKRI, jadi persoalan Papua sudah selesai.

Jadi dengan demikian sudah terang benderang bagi kita semua bahwa jangan kita terlena terus menghibur diri dan saling “baku tipu” antara kita sendiri, dan lebih dari itu jangan terus menipu rakyat yang tidak mengerti dengan semua proses dan mekanisme yang mereka sendiri buta. Kelalaian PDP waktu itu ialah, TIDAK mensosialisasikan hasil pertemuan dengan Direktur Dekolonisasi pada saat kembali ke Papua. Dan ini yang membuat ada kecenderungan anggapan bahwa masalah Papua bisa dimasukkan kembali kedalam daftar daerah koloni oleh Komite Dekolonisasi PBB.

Himbauan saya, khususnya kepada generasi muda Papua, mari kita sebagai masyarakat dan generasi Papua membantu Pemerintah Daerah Papua dan Pemerintah Pusat untuk membangun Tanah Papua ke depan degan penuh rasa kasih sayang dan tanggung jawab berdasarkan kesadaran NASIONAL yang tinggi, agar Tanah Papua kedepan menjadi pulau yg aman, tertib, damai dan sejahtera. Dan semoga ini semua bisa menjadi contoh bagi Provinsi -Provinsi lain di seluruh Indonesia.Mari kita lihat kedepan dan menyiapkan masa depan anak -cucu kita yang lebih baik.

Semoga uraian dan keterangan saya bisa dibaca dan dipahami degan baik serta menjadi bahan pemikiran bagi kita semua, khususnya masyarakat Papua di Tanah Papua. God Bless “¦!

Penulis adalah :
– Anggota Dewan Pendiri Lembaga Musyawarah Adat Suku Kamoro (LEMASKO) Di Timika -Papua
– Pemerhati Â masalah politik di Papua.

April 4, 2012 1

RIAU MERDEKA ATAU OTONOMI KHUSUS

Rabu, 12 Maret 2008
RIAU MERDEKA ATAU OTONOMI KHUSUS
Jika ditahun 1956 Kongres Rakyat Riau (KRR) I melahirkan opsi perjuangan untuk berpisah dari Propinsi Sumatra Tengah, yang akhirnya melahirkan Propinsi Riau. Tiga puluh empat tahun kemudian di penghujung bulan Januari tepatnya tanggal 1 Februari 2000, dalam perhelatan sama yang bernama Kongres Rakyat Riau II, lahirlah opsi merdeka dari tiga pilihan yang ada yaitu merdeka, otonomi khusus ataupun negara federasi. Dari 623 peserta yang hadir; 270 orang memilih opsi merdeka, 199 orang memilih otonomi khusus dan 146 suara memilih Negara federal.

Semua terperagah antara percaya dengan tidak, keberanian yang diselimuti ketakutan, keseriusan yang penuh keraguan. Keheningan dipecah oleh pernyataan Prof. Tabrani Rab yang katanya presiden pertama,” Kita ingin merdeka mengelola sumber daya alam, sumber daya manusia, dan lain-lain”. Waktupun berjalan presidenpun katanya berganti dan saat ini dipegang oleh Al Azhar yang katanya presiden kedua, sikap dan pernyataan politik hampir sama, ” Merdeka secara moral dan merdeka tanpa darah”.

Apakah benar Riau ingin merdeka? Melihat kondisi Riau yang masih diselimuti kemiskinan ditengah kekayaan, beraksesoris kebodohan, ketertinggalan dan keterbelakangan, maka jawabannya, ”merdeka yes”. Merdeka disini dipahami dalam kerangka, ingin lepas dari ketertinggalan, kemiskinan, kebodohan dan ketidak berdayaan. Terlalu lama Riau terpuruk dalam jurang kemiskinan diantara limpahan kekayaan sumberdaya alam yang terpendam didalam bumi dan terhampar dipermukaannya.

Apapun opsi yang dikumandangkan, semuanya berangkat dari ekspresi kekecewaan masyarakat Riau dan aspirasi agar diberikan perhatian sehingga leluasa mengelola sumberdaya yang ada untuk mendukung proses mensejahterakan masyarakat, mengejar ketertinggalan dan menyelamatkan warisan untuk generasi masa depan yang hampir kehabisan kesempatan dan harapan.

Banyak kebijakan masa lalu yang kurang berpihak kepada masyarakat Riau. Lihatlah disisi pendidikan, walaupun sudah enam puluh satu tahun merdeka dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Ternyata dalam aspek pendidikan Riau jauh tertinggal, mulai dari pendidikan dasar sampai kepada pendidikan tinggi. Riau kaya dengan hasil migasnya tetapi baru beberapa tahun terakhir Riau memiliki jurusan Perminyakan, itupun di perguruan tinggi swasta. Riau kaya dengan hasil hutan tetapi Fakultas Kehutanan juga baru berdiri itupun sama di PTSjuga. Riau memiliki dua perusahaan pulp dan kertas terbesar di Asia dan ribuan hektar perkebunan Sawit tetapi Riau tidak memiliki satupun perguruan tinggi ataupun sekolah yang menjebatani tenagakerjanya kesana. Riau terhimpit dalam sistem sehingga baru dalam waktu terakhir memiliki fakultas kedokteran, baru memiliki jurusan-jurusan yang menopang sarjananya merebut pasar kerja yang melimpah di bumi Lancang Kuning ini.

Yang terjadi, diseluruh perusahaan Migas, Pulp and Paper, perusahaan kehutanan, industri Sawit dan berbagai pusat industri, masyarakat Riau hanya menjadi penonton. Tidak ada satupun perusahaan besar di Riau yang persentase tenaga kerja putra tempatan Riau yang mencapai angka 50%. Semuanya diisi oleh saudaranya yang berasal dari Riau, disisi lain tenaga kerja tempatan terpuruk diposisi-posisi marginal seperti security, buruh, office boy dan kalaupun ada yang tinggi ditempatkan diposisi yang selalu bersentuhan dengan masyarakat seperti; humas, community development, koordinator security dan sejenisnya. Ditempatkan dalam ruang kaca dan dijadikan ”bonsai”. Indah dilihat tetapi tidak memiliki otoritas cukup tinggi dan tidak bisa juga dibilang rendah karena selalu mewakili institusi.

Hal yang sama juga terjadi dengan dana pembangunan yang dialokasi pemerintah pusat ke Riau. Baik dari hasil minyak dan gas, hasil tambang, hasil hutan dan berbagai sumber pendapatan dari Riau yang selama ini menopang kehidupan berbangsa dan bernegara, Riau hanya mendapatkan sebagian kecil saja. Dari aspek politikpun tidak jauh berbeda, puluhan tahun hak-hak politik masyarakat Riau untuk dipimpin oleh putra terbaiknya dibatasi. Mulai dari jabatan bupati sampai gubernur, kalau mau jadi menteri cukup berhayal dalam mimpi.

Dibidang sosial budaya, kebangkitan Melayu yang merupakan identitas daerah ini baru hangat beberapa waktu terakhir ini. Daerah yang menyumbangkan bahasa ibunya sebagai pemersatu bangsa, terasa asing dengan bahasanya sendiri. Bahasa Indonesia seperti mendurhakai ibukandungnya bahasa Melayu Riau. Disisi lain, identitas Riau sebagai bangsa yang menjunjung nilai budaya, norma dan agama tercoreng dengan berbagai pusat bisnis yang menjajakan wanita. Riau menjadi pusat industri yang lepas kendali dan hampir kehilangan jati diri. Apa yang tersisa di Riau setelah enam puluh satu tahun merdeka. Kemiskinan meraja lela, kebodohan dimana-mana, Riau tertinggal dari aspek sosial, budaya, pendidikan dan juga agama.

Dibidang lingkungan masyarakat Riau terusir dari tanah nenek moyangnya, akibat keberadaan industri yang mendapat izin tanpa memperhatikan kepentingan masyarakat Riau jangka panjang. Ribuan hektar hutan Riau diberikan kepada HPH ataupun HPHTI, sebagian lagi digunduli dan ditanami perkebunan kelapa sawit, hasil laut dan sungai mati karena pencemaran yang tidak pernah berhenti. Masyarakat Riau terpurut disudut-sudut kota, sudut kampung, tepi hutan dan tepi sungai.

Masyarakat Riaupun menjadi cengeng akibat derita tak berkesudahan, mudah merajuk karena tidak pernah mendapat perhatian dan pembelaan. Rasa malas dan putus asa menghinggapi yang bermuara hampir tidak peduli karena merasa daerahnya tidak miliknya lagi. Masyarakat Riau menjadi pencemburu dan menutup diri dengan isu ”putra daerah” sebagai wujud minta bagian dalam berbagai kesempatan. Sayangnya dalam kekalutan, kebimbangan dan keputusasaaan, saudaranya yang berasal dari luar Riau menyahuti dengan emosi dengan membuat pula benteng diri dalam berbagai bentuk organisasi.

Tujuh tahun kemudian, tepatnya tanggal 11 Januari 2007 Forum Nasional Perjuangan Rakyat Riau untuk Otonomi Khusus (FNPRRO) dideklarasikan. Apakah ini refleksi perjuangan menuntut ketidak adilan ataupun sebatas kepentingan politik belaka, hanya Tuhan yang tahu jawabannya.

Sudah seharusnya menjadi perenungan bersama, bagaimana memberikan hal-hal yang selayaknya kepada Riau. Melakukan proses percepatan pembangunan agar bisa seiring sejalan dengan propinsi lain sehingga siap menghadapi tantangan masa depan. Keikhlasan dan kebesaran jiwa bangsa ini melihat sumbangsih dan kesetiaan Riau untuk tetap bertahan dalam bingkai negara kesatuan, seharusnya dijadikan motor penggerak untuk segera menunjukkan kepedulian dengan memberikan keadilan.

Riau tidak dilahirkan untuk menjadi penghianat, kultur Riau adalah kultur persahabatan, persaudaraan, kesederhanaan dan kesetiaan. Sejarah panjang masyarakat Riau sejak dulu kala menunjukkan sebuah bukti daerah ini patut dihargai dan dihormati.

Dalam gegap gempita gerakan otonomi khusus yang diikuti gerakan merdeka yang hampir tidak bersuara, kesimpulan yang ada bahwa Riau ternyata masih rindu dan cinta dengan bangsa Indonesia dan hanya menuntut perhatian sebagai anak tertua yang sudah banyak berkorban untuk adik-adiknya, mencurahkan segenap penghasilannya untuk membantu orang dan selalu sabar dalam derita, dalam usia sudah dewasa ingin mandiri mengatur hidup dan keungannya sendiri serta mintapula dikasihi, diperhatikan dan dicintai.
Diposkan oleh AZIZON NURZA, SPi, MM di 00.22

March 12, 2012 0

Politisi Australia dan Pasifik Siapkan Gerakan Papua Merdeka

Sang Bintang Kejora, Bendera Negara West Papua

Jumat, 24 Pebruari 2012, 05:50 WIB, ROL

REPUBLIKA.CO.ID, Bergejolaknya ‘bumi’ Papua belakangan ini ternyata mendapatkan perhatian serius dari dunia internasional. Bahkan, bagi beberapa negara yang memang kerap menyatakan dukungannya terhadap Papua agar memisahkan diri dari Indonesia, seperti Amerika Serikat dan Australia.

Dan kini, informasi terbaru mengungkapkan bahwa sejumlah anggota Parlemen dari Australia dan sekitar Pasifik membuka sebuah babak baru, yakni semacam kelompok politisi internasional yang tujuannya cuma satu: mendukung Papua untuk Merdeka.

Wakil-wakil dari Vanuatu, Selandia Baru, Papua New Guinea dan Australia telah diundang untuk ikut bergabung dalam International Parliamentarians for West Papua. Kelompok ini menurut rencana akan diluncurkan di Australia pada awal pekan depan.

Senator Partai Hijau Australia Richard Di Natale mengatakan pihaknya mengundang menteri-menteri di Australia dan seluruh Pasifik untuk ikut bergabung dalam forumt tersebut. “Kami ingin lebih banyak orang ikut bergabung dan berikrar bahwa rakyat Papua Barat berhak untuk menentukan nasib sendiri,” katanya menandaskan.

February 24, 2012 0

AS Siap Kirim Pasukan untuk Memerdekakan Papua

itoday – Asing akan tetap melibatkan diri dengan urusan Papua. Itulah yang menjadi perhatian Hariyadi Wirawan ketika diwawancarai itoday, Senin (20/2).

â€œAsing terlibat karena persoalan Papua tidak pernah selesai,â€ tutur pengamat hubungan internasional Universitas Indonesia ini.

Menurutnya, apa yang terjadi di Papua sekarang, jelas mengikuti skenario kemerdekaan Kosovo, yang berhasil memerdekakan dirinya dengan bantuan lembaga internasional. Hal ini terlihat dengan didaftarkannya kemerdekaan Papua Barat ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) minggu lalu.

â€œJika asing melihat masalah Papua sebagai sebuah isu internasional yang hangat, dan menganggap Indonesia tidak peduli. Maka kesempatan Papua untuk merdeka akan semakin besar,â€ jelasnya.

Hariyadi mengingatkan, keberadaan AS di Darwin, Australia, walau sebenarnya adalah untuk membendung Cina, tetapi jika masalah Papua semakin memanas, dan memperoleh pengakuan lembaga internasional sebagai sebuah negara merdeka, maka pangkalan AS di Darwin akan menjadi pangkalan yang bersifat multifungsi.

â€œAS akan mengerahkan pasukannya di Darwin guna melindungi Papua, jika Indonesia nantinya menolak kemerdekaan Papua yang disahkan PBB secara sepihak,â€ kata Hariyadi.

Apa yang dikatakan Hariyadi mengenai ancaman pangkalan AS di Darwin memang tidak bisa dianggap enteng. Sebab posisi Darwin sangat untuk mendukung posisi AS di ASEAN dan Laut Cina Selatan, atas Cina dan Rusia.

Tidak hanya itu, posisi Darwin juga memudahkan AS untuk mengirimkan pasukannya dengan menggunakan kapal selam dan kapal induk, ke berbagai belahan dunia, khususnya Asia Pasifik.

Bagi Hariyadi, alasan mengapa masalah Papua tidak pernah selesai, karena pemerintah selalu menggunakan cara represif dengan menggunakan kekuatan bersenjata. Sedangkan cara pendekatan lainnya kurang maksimal, sebab tim yang dibentuk selalu saja tidak bekerja dengan semestinya.*

February 20, 2012 2

KNPB Rencana Demo, Tolak Semua Tawaran Pusat

Ditulis oleh redaksi binpa, Selasa, 14 Februari 2012 04:32, BintangPapua.com

Ketua I Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Mako Tabuni dan Anggota KNPB, Uchak Logo

JAYAPURA- Ketua I Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Mako Tabuni menyatakan pihaknya bersama seluruh rakyat Bangsa Papua akan menghentikan proses pelaksanaan Pilgub Papua Periode 2012-2017, agar memberikan referendum yang merupakan hak kepada seluruh rakyat Bangsa Papua. â€œPersoalan maupun permasalahan diatas Tanah Papua harus diselesaikan bukan dengan cara memberikan semacam solusi atau dialog seperti UP4B dan dialog yang akan dilakukan oleh Persatuan Gereja-Gereja Papua (PGGP) dibawah komando Neles Tebay,â€ ujarnya.

Lanjutnya, KNPB dan seluruh komponen rakyat Bangsa Papua akan melakukan aksi demo damai pada Senin tanggal 20 Februari pekan depan. â€œKami meminta kiranya tidak ada lagi program-program ke Tanah Papua dan kepada tokoh-tokoh Gereja Papua untuk tidak ikut campur tangan dengan kegiatan politik dari Pemerintah Pusat seperti akan melakukan dialog Jakarta-Papua,Â jadi biarkanlah rakyat Bangsa Papua Barat menentukan nasibnya sendiri,â€ pintan Mako Tabuni kepada wartawan, di CafÃ© Prima Garden Abepura, Senin (13/02) kemarin siang.

â€œDimana sejarah dari bangsa Papua Barat sudah sangat jelas sekali dan jangan lagi ada perubahan seperti hasil Pepera Tahun 1969, agar rakyat Papua Barat dengan sendiri akan menentukan nasibnya sendiri yakni memilih untuk referendum,â€ tambahnya.

Ia mengharapkan kepada Titus Wanggai maupun Alex Mebri yang mengaku sebagai perwakilan dari salah satu tokoh OPM yang pergi ke Jakarta, itu seharusnya dan segera ditangkap karena mereka berdua telah melakukan pembohongan kepada seluruh rakyat Bangsa Papua Barat, dikarenakan mereka ini bukanlah tokoh-tokoh OPM yang sebetulnya, tapi kalau yang mau diajak kesana harus tokoh-tokoh OPM yang asli seperti Mathias Wenda maupun tokoh-tokoh OPM lainnya yang masih sampai saat ini bergerilya di hutan. â€œKepada Pemerintah Indonesia harus menghargai sejarah Bangsa Papua Barat, dimana secara kenyataannya telah merdeka, sehingga Bangsa Papua Barat dapat berdiri sejajar dengan Negara-Negara Internasional lainnya di PBB,â€ ungkapnya.

Sementara itu, Anggota KNPB, Uchak Logo menyatakan Bangsa Papua Barat ini sebenarnya telah lama merdeka dari NKRI, tapi NKRI yang membohongi rakyat Bangsa Papua Barat dengan cara melakukan Pepera Tahun 1969 silam. â€œIndonesia mengambil tanah Papua Barat tanpa adanya dialog maupun perundingan untuk membangun Tanah Papua ini, maka kami dari KNPB meminta hak politik kami dikembalikan, guna kami dapat menentukan nasib kami sendiri tanpa campur tangan dari Negara-Negara lain,â€ujarnya.

Lanjutnya, kami meminta kepada Felix Wanggai agar menghentikan rencana dialog Jakarta-Papua dan Bambang Darmono sebagai Ketua UP4B untuk mengembalikan UP4B kepada Pemerintah Pusat, dikarenakan kami selaku rakyat Bangsa Papua Barat sudah tidak membutuhkan semacam solusi atau dialog yang akan dilakukan Pemerintah Pusat. (CR-36/don/lo2)

February 14, 2012 0

Organisasi Papua Merdeka: Kami Menyatakan Diri Kembali kepada NKRI

13 February 2012 | 08:04

Ilustrasi/Admin (KOMPAS.com)
Kabar Baik untuk Papua hadir pada Minggu Sore 12/2 dimana Panglima Tentara Pembebasan Papua Organisasi Papua Merdeka, Alex Mebri bersama sebelas orang aktivis gerakan Papua Merdeka untuk membicarakan solusi bagi segala permasalahan yang terjadi Papua. mereka menyatakan diri kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan siap secara bersama-sama membangun Papua lebih sejahtera serta berkomitmen mengakhiri seluruh kekerasan seperti yang selama ini terjadi hal tersebut disampaikan kepada Abdurizal Bakrie selaku Ketua Golkar.

“Kami, bersama pemerintah Republik Indonesia, siap mencari solusi untuk Papua, dan siap bekerja untuk membangun Papua,” ujar politisi asal Papua sekaligus anggota Fraksi Partai Golkar DPR Yorris Raweyai.

Abdurizal Bakrie menyatakan bahwa pengalamannya beberapa kali mengunjungi Papua selama menjadi Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat telah menggugah kesadarannya bahwa permasalahan Papua tidak dapat diselesaikan dengan pendekatan kekerasan/militer, melainkan dengan pendekatan kesejahteraan, demikian yang saya kutip dari (Laporan Arief Ulyanov vivanews.com)

Keinginan tersebut tentunya harus disambut baik oleh Pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia serta seluruh elemen bangsa.

Papua Cinta Indonesia, Papua Tanah Damai, Papua tidak ingin Merdeka, Papua ingin hidup sejahtera.

Untuk itu Pemerintah telah memiliki komitmen untuk membangun Papua dengan hati. Beberapa Minggu yang lalu pemerintah telah membuktikan komitmennya untuk membangun Papua dengan hati.

Hal tersebut diwujudkan dalam Aksi Terpadu Untuk Mansinam 2012. Aksi Terpadu tersebut dalam Bentuk Pembangunan Tugu Kedatangan Situs Pekabaran Injil dan Pembangunan Kawasan Pulau Mansinam.

Staf Khusus Presiden Bidang Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah, Velix Wanggai dalam hal ini mewakili Presiden, 3 Menteri masing-masing Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Lingkungan Hidup dan Menteri Perhubungan, Gubernur Provinsi Papua Barat diwakilkan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Ir. M. L. Rumadas, M.Si., Ketua Senode Gereja-Gereja di Manokwari, Kepala Suku di Pulau Mansinam dan pemegang hak ulayat telah meletakan batu pertama tanda dimulainya Pembangunan Tugu Kedatangan Situs Pekabaran Injil dan Pembangunan Kawasan Pulau Mansinam dilakukan bersamaan dengan pada Perayaan Hut Pekabaran Injil di Tanah Papua ke 157 yang dilaksanakan di Pulau Mansinam, Kabupaten Manokwari, Propinsi Papua Barat, Minggu 5/2/2012.

Pulau Mansinam merupakan tempat bersejarah masyarakat Papua, “the gate civilisation’. Di pulau Mansinam ini telah datang 2 pendeta Ottow dann Geisher pada 5 Februari 1855 yang diantar oleh Kesultanan Tidore dari Maluku Utara (seorang muslim), hal ini merupakan simbol harmoni sosial dalam sejarah peradaban orang papua.

Aksi terpadu untuk Mansinam 2012 meliputi :
(A) Pembangunan Situs Pekabaran Injil dan Penataan Kawasan Mansinam yang terdiri dari 10 Program diantaranya (1) Renovasi Situs Lama Kedatangan 2 Penginjil yang terletak ditepi pantai, (2)Pembangunan Tugu Kedatangan Injil sekitar ketinggian 30 meter, (3) Pembangunan Pembangunan Dermaga Kedatangan.

(B) Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendukung Pulau Mansinam terdiri dari 5 program diantara adalah (1) Pembangunan jalan setapak lingkar pulau 12 KM, (2) Penataan dan Renovasi Permukiman Penduduk, (3) Peningkatan Daya Listrik dari semula 6 jam sehari (18.00 – 24.00 WIT menjadi pelayanan 24 jam sehari mulai 1 Maret 2012.

(C) Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Pulau Mansinam, 10 program diantaranya adalah (1) Pembangunan Puskesmas, pendukung kesehatan lainnya beserta kesiapan SDMnya, (2) Revitalisasi Lapangan Bola Kecamatan, Lapangan Futsal dan Peralatan Olah Raga Program Pemberdayaan Kepemudaan (kewirausahaan dan life skill), (3) Pembangunan 1 Gedung PAUD dan 1 Gedung TK Mansinam.

Dalam kesempatan itu juga Pemerintah dalam bidang olahraga menyerahkan langsung bantuan berupa perlengkapan olah raga seperti bola sepak, bola futsal, bola basket dan peralatan olah raga lainnya, sedangkan dibidang perhubungan pemerintah memberikan 2 buah kapal masing-masing 1 kapal untuk Provinsi Papua Barat dan 1 buah kapal buat Provinsi Papua.

Semoga segala keinginan dan cita-cita serta harapan masyarakat Papua dapat terwujud bersama Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pilihan OPM beserta aktivisnya untuk kembali kepada pangkuan Ibu Pertiwi menjadi pilihan terbaik untuk mengatasi segala persoalan dan permasalahan yang ada di Papua menuju Papua yang lebih sejahtera

Papua tidak perlu janji-janji tapi bukti nyata dan langkah-langkah kongkrit dari Pemerintah dan seluruh elemen bangsa untuk Papua memperoleh kehidupan yang lebih baik.

Semoga …

February 13, 2012 1

Lagi, Penembakan di Mulia 1 Tewas

Senin, 23 Januari 2012 22:05

JAYAPURA- Lagi-lagi, aksi penembakan oleh kelompok tak dikenal (OTK)
kembali terjadi di Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Jumat 20 Januari sekitar
pukul 19.20 WIT, tepatnya di Kampung Karobate Ujung Bandara Mulia.
Akibatnya satu warga sipil dikabarkan tewas tertembak.

Dari informasi yang berhasil dihimpun, warga di sekitar lokasi saat itu
sedang berada di rumah, kemudian dikagetkan dengan suara tembakan sebanyak
3 kali. Warga kemudian keluar rumah untuk mengecek sumber suara tembakan.
Namun yang ditemukan adalah sesosok mayat yang tergetak dengan luka
tembakan di kepala belakang tembus leher depan. Akibatnya Warga pun
ketakutan dan hingga Sabtu siang memilih tidak beraktivitas.

Wakapolda Papua Brigjen Pol Paulus Waterpauw ketika dikonfirmasi
membenarkan adanya aksi penembakan itu. ‘’Tadi malam ada aksi penembakan
yang membuat salah seorang warga sipil bernama Rofiq pekerjaan swasta
tewas ditempat,. Ia ditembak di kepala bagian belakang tembus leher dan
tewas ditempat,’’kata Waterpauw.

Lanjutnya, pihaknya belum mengetahui secara pasti motif dan kronologis
aksi penembakan. ‘’Warga hanya mendengar suara tembakan sebanyak 3 kali,
lalu keluar mengecek dan menemukan Rofiq yang sehar-harinya pedagang
kelontongan sudah tewas tergeletak,’’terangnya.

Menurut Jenderal berbintang satu orang Papua asli ini, pihak kesulitan
meminta keterangan warga. ‘’Warga takut memberikan keterangan menjadi
salah satu kendala kami untuk mengungkap kasus penembakan ini, tapi yang
jelas tim penyidik sudah melakukan olah TKP,’’ujarnya.

Jadi, sambungnya belum bisa dipastikan siapa kelompok yang melakukan aksi
penembakan. ‘’Bisa saja ini kelompok orang tak dikenal, tapi dilokasi
kejadian selama ini juga dikenal sebagai tempat kelompok OPM Yambi
melakukan aktivitasnya, ‘’ungkapnya. Ditanya tentang aktivitas warga yang
sempat lengang karena Mulia mencekam, Wakapolda menyatakan hal itu tidak
benar. ‘’Memang malam itu warga semapt takut keluar rumah, tapi Sabtu ini
aktivitas mereka sudah berjalan normal karena situasi sudah
kondusif,’’paparnya.

Sementara itu jenazah Rofiq hari ini diterbangkan dari Mulia ke Jayapura
dengan pesawat Trigana, untuk kemudian diberangkatkan ke kampung
halamannya di Sumatera.

Direktur Imparsial Poengky Indarti mengatakan, Polri harus bertanggung
jawab atas serangkaian aksi penembakan di Puncak Jaya yang menewaskan
warga sipil maupun anggota Polri sendiri. Sebab, Polri yang diberikan
kewenangan melindungi masyarakat serta mengusut pelaku criminal. ‘’Sudah
banyak korban yang jatuh baik warga sipil maupun anggota Polisi, tapi
hingga saat ini tidak satupun pelaku yang tertangkap. Polisi harus
bertanggung jawab atas semua itu, karena sesuai amanat UU, mereka yang
memiliki kewenangan untuk melakukan pengusutan,’’ujarnya.

Lebih lanjut dikatakannya, anggota Polisi yang ditugaskan di Puncak Jaya
juga semestinya harus dilengkapi dengan fasilitas yang memadai dalam
melaksanakan pengamanan. ‘’Mestinya setiap anggota Polisi yang ditempatkan
disana harus dilihat kapasitas dan kualitasnya, supaya mampu memahami
kondisi daerah,’’paparnya.

Ia juga menyatakan, evaluasi terhadap Kapolda Papua juga perlu dilakukan,
karena terkesan tidak mampu menghentikan serangkaian aksi kekerasan di
Puncak Jaya. ‘’Melihat banyaknya aksi kekerasan di Puncak Jaya terutama
tahun 2011, Kapolda harus bertanggung jawab, karena tak mampu mengelolah
keamanan disana dengan baik. operasi disana juga perlu direview karena
terbukti tak mampu menghentikan kekerasan, ’’imbuhnya.

Pasar gelap senjata juga mestinya menjadi perhatian Polri, karena diduga
para pelaku serangkaian kekerasan di Puncak Jaya memiliki senjata serta
amunisi yang cukup banyak. ‘’Mabes Plri mestinya memperhatikan dan
menghentikan peredaran senjata di pasar gelap, karena disinyalir kelompok
bersenjata di Puncak Jaya memperoleh senjata dari sana,’’paparnya.
Imparsial juga menyoroti Pemerintah Daerah Puncak Jaya dan juga harus
bertanggung jawab atas serangkaian kekerasan yang membuat jatuhnya korban
sipil. ‘’Kondisi Puncak Jaya kan masih tertib sipil, mestinya bupati juga
bertanggung jawab atas keamanan masyarakat, yakni berkoordinasi baik
dengan aparat Kepolisian,’’tukasnya.(jir/don/l03)

January 23, 2012 0

Presiden Kaget, Ada BMP di Papua

Bintang Papua – Kiprah Barisan Merah Putih BMP) yang selalu menyuarakan aspirasi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) final ternyata membuat kaget Presiden RI DR. H. Susilo Bambang Yudhoyono. Demikian disampaikan Ketua Umum Badan Pelayanan Pusat Perekutua Gereja Gereja Baptis Papua Pdt. Socrates Sofyan Yoman MA saat jumpa pers di Kantor Sinode Gereja KINGMI di Tanah Papua, Jayapura, Kamis (22/12).

Dia mengatakan, ketika tokoh gereja gereja Papua melakukan audiensi dengan Presiden di Puri Cikeas, 16 Desember ada beberapa masalah krusial yang didiskusikan antara lain menyangkut kiprah BMP di Papua sebagaimana disampaikan Wakil Ketua Sinode Gereja Kristen Indonesia(GKI) di Tanah Papua Pdt. Yemima Krey STh kepada Presiden bahwa seolah olah hanya BMP yang selalu setia kepada NKRI sedangkan kelompok yang lain tak setia kepada NKRI.

Kepala Negara kontan menanggapinya seraya mengatakanpihaknya belum pernah mengetahui kehadiran BMP di Tanah Papua. “Tak boleh situasi diciptakan seperti itu,” tukasnya menirukan Presiden. Ketua Umum DPP BMP Indonesia Papua Ramses Ohee yang dihubungi via ponselnya semalam terkait pernyataan Presiden ini tapi tak aktif. (mdc/don/l03)

Diposting oleh mamage • Pada Saturday, 24 December 2011 15:13 WIB<

December 24, 2011 0