Pacific Journalism Review raises bar on West Papua, corruption issues

By PMC Editor – July 26, 2016

PMC chair A/Professor Camille Nakhid launches PJR with the editor, Professor David Robie, in the background. Image: Del Abcede/PMC

Pacific Media Centre chair Dr Camille Nakhid has praised the latest edition of Pacific Journalism Review with a launch coinciding with the Fourth World Journalism Education Congress (WJEC) in Auckland.

She said it was a popular journal globally as well as in the Asia-Pacific region, and noted the presence of many international contributors to the latest edition at the launch.

“This journal has progressed through the persistence of Professor David Robie, Dr Philip Cass and Professor Wendy Bacon with support of the wonderful production efforts of Del Abcede and proof reading of Susan O’Rourke,” said Dr Nakhid, who is an associate professor in AUT’s School of Social Science and Public Policy at Auckland University of Technology.

She said this latest issue of the journal, the only one regularly publishing New Zealand journalism research, was timely as it coincided with the WJEC conference and an Australian and Pacific Preconference.

There had been much attention on alleged corruption in New Zealand under the current government, particularly in reference to the Panama Papers, and ongoing corruption in the Pacific and wider Oceania region.

“This issue of the journal covers articles by those journalists and media researchers who have brought these issues to light,” she said.

“The articles also discuss the lives of journalists and their risks and dangers, our damage to the environment and many other issues.

“We need young journalists to live to become old journalists and so we very much welcome this journal and the launch of this current issue theme titled ‘Endangered Journalists’.”

July 26, 2016 0

Orang Papua Menguasai Politik, Tidak Ekonomi

Politik memang memiliki hubungan erat dengan ekonomi, tetapi ketika berbicara mengenai kemajuan dan kekuasaan, maka 80% adalah ekonomi. Contoh yang paling Nampak adalah warga keturunan Tionghoa di Indonesia, walaupun mereka tidak mendapat kesempatan untuk berpolitik di Indonesia sampai awal tahun 2000an, tetapi nasib mereka lebih baik dibandingkan masyarakat pribumi pada umumnya, nasib baik mereka disebabkan oleh ekonomi mereka yang baik juga.

Jika Anda mengetahui JP Morgan, Rothschild Family, dan Rockefeller family, pasti Anda mengerti maksud Saya. Nama-nama yang saya sebutkan diatas adalah banker-bankir, raja-raja minyak dan penguasa perputaran uang di dunia, namun nama mereka jarang terdengar, tetapi bila disimak, pengaruh mereka justru lebih besar, bahkan banyak politikus adalah boneka dari mereka. Untuk lebih jelas mengenai keluarga-keluarga tesebut, Anda dapat googling sendiri.

Oke, kembali ke Papua, orang Papua, ya. Hampir 80% pemimpin daerah dari tingkatan camat sampai gubernur di tanah Papua dipegang oleh orang Papua, hal yang wajar. Tetapi ketika berbicara ekonomi, hmmmmm, sebaliknya. Mulai dari kios-kios, toko-toko, pasar dan aspek ekonomi lainnya dipegang oleh orang non-Papua yang datang merantau di tanah Papua.

“Finance is a gun. Politics is knowing when to pull the trigger.” – Mario Puzo (Godfather)

“Finansial adalah senjata.Politik adalah mengetahui kapan harus menarik pelatuk. Jadi yang lebih vital adalah senjata, kemampuan politik dibutuhkan saat melawan lawan yang hebat.

Sayangnya orang Papua sangat lemah dalam hal finansial, korupsi merajalela karena para politikus dan birokrat tidak memiliki kemampuan finansial mandiri.

Politikus bisa menjadi boneka dari pihak pemegang modal, hal inilah yang terjadi di Papua. Banyak pemegang modal bermain, sementara para boneka menampakkan diri dengan kebijakan-kebijakan yang menguntungkan pihak pemodal.

Jika Papua ingin menjadi lebih baik, maka aspek ekonomi harus dikuasai oleh orang Papua sendiri, hal ini memang tidak disadari oleh masyarakat pada umumnya, juga tidak disadari oleh politikus dan birokrat Papua pada umumnya.

Apa solusinya?

Solusi yang terbaik menurut analisa kami adalah pemerintah harus membuat program pengajaran dan memberi investasi kepada orang-orang asli Papua. Dengan modal pengajaran dan beberapa buku yang disertai dengan modal, pasti Papua menjadi lebih baik, setidaknya dalam 10 tahun kedepan 50% sector ekonomi Papua dapat dikuasai sendiri oleh orang Papua.

Untuk generasi muda Papua juga jangan hanya berpikir tantang politik, tetapi harus memiliki kiat untuk terjun di dunia Ekonomi bisnis.

Label: OPINI , PAPUA , PILIHAN

July 25, 2016 0

Surat Terbuka Kepada Sri Sultan Hamengkubuwana X

Surat Terbuka

Aliansi Mahasiswa Papua [AMP]

untuk Sri Sultan Hamengkubuwana X

Kepada Yth. Sri Sultan Hamengkubuwana X

di Tempat

Salam sejahtera, dengan berkat rahmat Tuhan yang Maha Esa, sehingga kami selalu diberi perlindungan yang tak terhingga. Pertama-tama, kami ucapkan banyak terimakasih kepada Bpk. Sri Sultan Hemangkubuwono X yang telah membuka hati untuk memberikan tempat bagi kami mahasiswa Papua untuk mengemban ilmu di kota studi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), tak lupa juga kami ucapan terimakasih kami kepada rakyat Jogja yang sudah menjadi bagian dari kami.Apa kabar, Pak? Apa kabar Keraton? Apa kabar Jogja? Berharap bapak selalu dalam keadaan sehat-sehat, juga untuk Jogja istimewa selalu ‘cinta damai'(?) dan ‘anti premanisme'(?). Oh, iya, Pak, surat ini kami buat untuk merespon pernyataan bapak beberapa waktu yang lalu. Sebelumnya kami minta maaf, Pak, surat ini kami keluarkan secara terbuka. Alasannya simple, sangat tipis kemungkinan kami yang hanya mahasiswa Papua bisa bertemu dengan Bapak.

Berhubung, peryataan Bapak di media online republika.co.id tgl 19 Juli 2016, 16:43 WIB, “Separatis tak Punya Tempat di Yogyakarta”. Juga pernyataan Bapak pada 20 Juli 2016. Tempo.co 20 Juli 2016 18:34 WIB “aspirasi untuk menentukan nasib sendiri yang dilakukan mahasiswa Papua boleh dilakukan, asalkan tidak disampaikan kepada publik”. “Kalau di asrama, silakan. Kalau disampaikan ke publik, di tempat lain sana, tidak di Jogja.”

Kami melihat dari pernyataan tersebut sudah tentu mengarah pada kami, Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) sebagai organisasi massa mahasiswa Papua. Maka kami ingin merespon sedikit dari pernyataan Bapak di atas melalui surat terbuka ini. Tidak perlu lagi kami menjelaskan apa itu Aliansi Mahasiswa Papua dan apa tujuan perjuangan AMP. Karena AMP sudah tidak asing lagi di telinga Bapak, juga di seluruh rakyat Yogyakarta dan Indonesia.Melihat pernyataan di atas, Sultan sebagai gubernur sekaligus raja Jawa telah melakukan rasialisme terhadap mahasiswa Papua, lebih khusus soal konteks separatisme dalam bentuk hak menentukan nasib sendiri bagi Papua. Juga Sultan sebagai pimpinan di Jogja melakukan pengalihan isu dengan isu rasialisme sebagai jalan masuknya para pemodal-pemodal di Yogyakarta, misal Kulon Progo terkait Bandara, petani di Bantul dan pembangunan hotel-hotel di Sleman, Yogyakarta.

Perlu kami tegaskan di sini, tentang status kami. Status kami hanya Mahasiswa, Pak, hanya mahasiswa. Toh, sekali lagi, Pak, hanya mahasiswa: Bukan separatis, sepeeti yang Bapak maksudkan. Setidaknya Bapak harus menjelaskan bentuk-bentuk separatis dan kesamaanya dengan mahasiswa. Jika Bapak memberikan diktum kepada kami sebagai separatis, sama halnya Bapak memberikan stigma (separatis) kepada rakyat Yogyakarta Kab. Kulon Progo yang memperjuangankan lahanya dari penggusuran guna pembagunan bandara Temon, Kulon Progo. Pak, sekali lagi kami hanya mahasiswa, sudah tentu tugas mahasiswa berat, Pak. Selain belajar di kampus kami juga dituntut untuk harus membantu menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi rakyat, memperjuangkan keadilan sejati dan kemerdekaan yang hakiki bagi rakyat Papua Barat yang sedang dijajah oleh kapitalisme dan pemerintahan Indonesia sebagai agennya.

Kemudian, pernyataan Bapak tentang “aspirasi untuk menentukan nasib sendiri yang dilakukan mahasiswa Papua boleh dilakukan, asalkan tidak disampaikan kepada publik. “Kalau di asrama, silakan. Kalau disampaikan ke publik, di tempat lain sana, tidak di Jogja.” Pak, bukankah Indonesia negara demokrasi ke-III terbesar di dunia, yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Amat jauh berbeda dengan sistem kerajaan-kesultanan. jika Bapak menggunakan kekuasaan sebagai raja jawa untuk membungkam kebebasan berekspresi di muka umum sama halnya Bapak tidak mengakui NKRI sebagai negara demokrasi, demokrasi itu tidak muncul begitu saja, Pak, demokrasi direbut dan diperjuangkan, bahkan dengan pertumpahan darah. Sejarah gerakan rakyat 1998, mahasiswa dan gerakan pro-demokrasi menggulingkan rezim otoriter Soeharto yang anti dengan demokrasi, banyak korban juga yang berjatuhan dan hilang tak ditemukan.

Bayangkan, Pak! Rakyat Papua Barat yang saat ini memperjuangkan hak-hak demokratiknya selalu saja diperhadapkan dengan moncong senjata, penangkapan, pemenjaraan, penyikasaan, terror intimidasi, sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari rakyat Papua Pengeksploitasian sumber daya alam tidak pernah berhenti, yang kemudian mengakibatkan ribuan hektar tanah rakyat Papua hilang dirampas kapitalis dan korporasi Imperialisme. Pertanyaannya, apakah kami, mahasiswa Papua yang bagian dari rakyat Papua akan tinggal diam dan membiarkan penderitaan rakyat terus terjadi? Tidak! Selama status kami masih mahasiswa, kami tidak akan pernah diam dan berhenti melihat rakyat Papua dan alam Papua dihancurkan oleh manusia bertangan besi yang rakus dan durjana.

Pak, kami sadar bahwa kami juga manusia, sama dengan manusia lainnya, kami sadar bahwa kami juga manusia bebas yang punya hak untuk mengatur hidup di atas bumi Papua Barat. Pak, kami tidak hanya di Yogyakarta, kami ada di Solo, kami ada di Semarang, kami ada di Surabaya, kami ada di Bali, kami ada di Bandung, kami ada di Bogor, juga kami ada di pusat kota pemerintahan negara, Jakarta, dan di Papua, kami berlipat ganda. Di tempat dimana kami berada, kami akan terus memperjuangkan hak-hak demokratik rakyat Papua Barat, hingga tercapainya kemerdekaan sejati, kemerdekaan yang hakiki.

Sekian surat ini kami buat, atas perhatian Bapak, dan demi kelancarannya aktivitas demokrasi bagi kami dan rakyat Yogyakarta, kami ucapkan salam erat!

Colonial Land, 24 Juli 2016

Pimpinan Komite Pusat

Aliansi Mahasiswa Papua

[KP-AMP]

Jefry Wenda Adhen Dimi

Ketua Sekertaris

July 25, 2016 0

Papua Dipaksakan ke Dalam Indonesia

Aksi-aksi perjuangan pemisahan diri tidak pernah habis di bumi Cendrawasih, sejak PEPERA (Penentuan Pendapat Rakyat) pada tahun 1969 silam. PEPERA yang merupakan sebuah referendum rakyat Papua dengan pilihan bergabung dengan Indonesia atau berdiri sendiri sebagai sebuah negara berakhir dengan kemenangan pemilih Indonesia. Tidak semua rakyat Papua terlibat referendum tersebut.

Berikut ini sekilas tentang PEPERA yang dikutip dari “PEPERA 1969 (ACT OF FREE CHOICE) DAN KONSEKUENSI POLITIK BAGI NKRI SAAT INI oleh: Raimondus Arwalembun, S.S”, (klik disiniuntuk membaca full)

Pada saat itu, penduduk Irian diperkirakan berjumlah 800.000 jiwa, maka setiap 750 jiwa memiliki 1 wakil dalam Dewan Musyawarah Pepera tersebut. Berikut jumlah anggota Dewan Musyawarah Pepera dari tiap-tiap Kabupaten:

Kabupaten Jayapura: Jumlah penduduk 81.246 jiwa – jumlah wakil 110;
Kabupaten Teluk Cenderawasih: Jumlah penduduk 93.230 – jumlah wakil 130;
Kabupaten Manokwari: Jumlah penduduk 53.290 – jumlah wakil 75;
Kabupaten Sorong: Jumlah penduduk 86.840 – jumlah wakil 110;
Kabupaten Fakfak: Jumlah penduduk 38.917 – jumlah wakil 75;
Kabupaten merauke: Jumlah penduduk 141.373 – jumlah wakil 175;
Kabupaten Paniai: Jumlah penduduk 156.000 – jumlah wakil 175;
Kabupaten Jayawijaya: Jumlah penduduk 165.000 – jumlah wakil 175.

Dari perwakilan di atas maka didapatlah 1025 orang Anggota Dewan Musyawarah Pepera yang akan ikut menentukan nasib Irian Barat dalam Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera). Setelah DMP dibentuk, maka DMP kemudian mengadakan musyawarah untuk menentukan pilihan, apakah akan bergabung bersama indonesia atau ingin memisahkan diri dari Indonesia.

Hasilnya Pepera yang dilangsungkan di 8 (delapan) Kabupaten tersebut, semuanya memilih dan menetapkan dengan suara bulat bahwa Irian Barat merupakan bagian mutlak dari Republik Indonesia. Hasil tersebut disepakati dan disetujui dengan membubuhkan tanda tangan semua yang hadir dalam rapat Pepera tersebut. Hasil Pepera ini diumumkan pada tanggal 2 Agustus 1969 dan selanjutnya pada tanggal 8 Agustus 1969 Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Amir Machmud selaku Ketua Pelaksana Pepera melaporkan kepada Presiden. Lalu pada tanggal 16 Agustus 1969, Presiden menyampaikan sebagai laporan pertanggungjawaban tahunan di depan sidang MPR.

Melihat tata cara pelaksanaannya saja sudah menjadi pertanyaan di kepala kita semua, apakah layak sebuah referendum penentuan nasib sebuah bangsa dilakukan dengan diwakili oleh segelintir orang. Banyak pihak yang tidak dilibatkan kala itu, bahkan banyak kepala suku pun tidak mengetahui akan hal itu.

Masyarakat Papua mulai kaget dari tidurnya setelah melihat banjir penduduk dari pulau Jawa yang datang dengan menerapkan suatu pemerintahan yang sama sekali tidak dipahami mereka.

Dengan proses berjalannya waktu, masyarakat Papua mulai sadar akan apa yang sedang terjadi. Dari kesadaran itu lahirlah gerakan-gerakan pemisahan diri yang sampai sekarang ini beranggotakan sebagian besar orang-orang Papua.

Paksaan menjadi Indonesia. Paksaan adalah virus yang tidak akan terobati. Gerakan Papua merdeka tidak akan hilang dari jiwa orang Papua karena bergabung Indonesia bukanlah pilihan mereka, bukan juga pilihan kakek nenek mereka.

Apa yang seharusnya dilakukan Indonesia agar gerakan pemisahan diri dapat terhapus dari bumi Papua adalah membuat bergabungnya Papua ke Indonesia sebagai pilihan orang Papua sendiri. Indonesia tidak boleh merekayasa pilihan orang Papua dengan media dan sejarah palsu. Satu-satunya solusi adalah mengubah system politik militer di Papua dan referendum ulang dengan melibatkan seluruh orang Papua sebagai pemilih-pemilih yang sah.

Jika semua orang Papua bahagia dan memilih bergabung dengan Indonesia, maka masa depan Indonesia akan lebih cerah dan tentunya takkan ada lagi gerakan-gerakan PEMISAHAN DIRI di bumi Papua. Jika sebaliknya, Indonesia harus merelahkan Papua seperti NKRI merelahkan Timor Leste berdiri sendiri sebagai sebuah negara.

Jangan dipaksa!

July 25, 2016 0

Pencuri Tidak Pernah Masuk dan Keluar Secara Sopan, Apalagi Mengaku Bersalah

Pencuri datang untuk mengambil, bukan untuk memberi, penjajah datang karena kekayaan alam, bukan karena manusia di mana kekayaan alam itu ada, perampok selalu menghitung berapa untungnya kalau harga-dirinya dan resikonya diambil, penjarah tidak pernah menghitung resiko dan bahaya. Kalau NKRI adalah kolonial, perampok, pencuri, pembunuh orang Papua, “Mengapa Mahasiswa Papua mengharapkan NKRI untuk mengaku bersalah?”

Kalau masih ada mahasiswa Papua, kalau ada pejabat Papua, kalau ada anggota Dewan di Tanah Papua yang mengharapkan NKRI mengaku telah bersalah membunuh orang Papua, menjual kekayaan alam kepada British Petroleum, plc. dan Freeport McMoran, Copper & Gold, Inc., maka kita harus bretanya,

“Apakah Freeport Indonesia, NKRI, LNG Tangguh yang bersalah, ataukah orang Papua yang berharap pencuri dan perampok supaya menjaga sopan-santun yang salah?”

Kelakuakn orang Papua penuh dengan keheranan, sama dengan tanah leluhurnya yang penuh dengan misteri. Masih ada orang Papua seperti Gubernur Provinsi Papua dan Ketua DPRD Papua mengharapkan NKRI berbuat banyak untuk Papua dan bahwa perjuangan kemerdekaan West Papua adalah sia-sia karena sudah lama pernah mereka dengar tetapi sampai hari ini tidak ada hasil Papua Merdeka.

Pada hari ini Mahasiswa Papua di Yogyakarta mengharapkan Sultan HB X, gubernrr Papua, Kepala Suku JAwa memita maaf atas apa yang telah dikatakannya. Mathius Murib, Martinus Yaung, Phil Erari mencari jalan untuk menyelesaikan kasus-kasus HAM di Tanah Papua, sejak NKRI masuk tahun 1961 sampai tahun 2015 ini.

Permasalahan fatal ialah mengharapkan pembunuh mengaku telah membunuh, mengharapkan pencuri mencuri dengan sopan, dan berdoa kepada Tuhan supaya perampok merampok dengan sopan dan kalau ketahuan tertangkap basah supaya mengakui dan bertobat dan berhenti merampok.

Pencuri, ya pekerjaannya mencuri. Disebut perampok karena pekerjaannya merampok. Pembunuh yang dikatakan begitu karena tukang membunuh. Itu-lah NKRI buat orang Papua selama ini.

Akan tetapi, kalau pada hari ini, kalau orang Papua yang selama ini menjadi korban sampai-sampai berharap NKRI berubah menjadi malaikat, berbelas kasihan, memberikan hak-hak orang Papua kepada pejabat dan provinsi di Tanah Papua, dan seterusnya, dan sebagainya, maka sebenarnya orang Papua atau orang lain yang berpandangan seperti ini telah salah fatal, dan salah total.

Kita tidak perlu menekan pencuri agar sopan. Kita menjadi bodoh kalau mengharapkan perampok mengaku bersalah. Kita menjadi lucu kalau berharap dan berdoa kepada Tuhan agar pembunuh orang Papua akhirnya mengaku bersalah dan dihumu. Matius Murib, Marinus Yaung dan Phil Erari dengan teman-teman adalah orang-orang Papua yang perlu dilahirkan kembali sebagia orang Papua, sehingga ke-Papua-n mereka benar-benar menjadi murni dan jernih, tanp ego pribadi, tanpa sesuap nasi untuk perut yang akhirnya akan busuk, tetapi mengedepankan hargadiri dan martabat sebagai umat ciptaan Tuhan di atas tanah leluhur, yang diduduki, dicuri, dirampok, diperkosa, dianiaya, dibunuh oleh NKRI dan orang Indonesia-nya.

July 25, 2016 0

PNG Opposition Plans New Move Against PM

Pasifik.News – The Papua New Guinea Opposition says it is still determined to remove Peter O’Neill as Prime Minister before the next election, despite failing in its motion of no-confidence.

Parliament last week voted overwhelmingly to keep Mr O’Neill in the job, 85 to 21.

But Opposition spokesman Wanpis Ako says people are demanding change. “We will push for another vote of no-confidence without naming an alternative Prime Minister when parliament resumes on August 9,” he told Pasifik News.

That would be inside the one-year grace period protecting the Government from no-confidence motions, but the Opposition believes it can still push for a caretaker leader.

It also intends to take legal action against the Speaker and Parliamentary Clerk for not allowing more MPs to debate last week’s motion.

But the Prime Minister says it’s time to get on with business.

“Despite the political events of the past two weeks, and recent disquiet in some sections of the community, matters have all culminated with the vote in the Parliament and this has been resolved decisively,” Mr O’Neill said.

It may not be that simple. Apart from the Opposition, some community groups are still pushing for him to step down and face questioning over allegations of corruption.

On his Facebook wall, the Secretary of the National Doctors’ Association Sam Yockopua insisted their action is not in breach of PNG law. “It is instead civil disobedience exercised as concerned professional citizens, which is allowed for, acting to display their conscience using their democratic and constitutional rights,” he wrote.

Mr O’Neill will soon unveil a new ministerial line-up made necessary by the defection of some MPs.
“The new lineup will place our Government in an even stronger position to communicate with relevant parties and resolve outstanding issues,” he said.

July 24, 2016 0

Pernyataan Sikap KPP Yogyakarta Terkait Kondisi HAM Mahasiswa Papua di Yogyakarta

Pernyataan Sikap Komite Perjuangan Perempuan (KPP) Yogyakarta Atas Tindakan Represi Polisi dan Kelompok Reaksioner terhadap Rakyat Papua dan PRPPB di Yogyakarta, 15 Juli 2016

Dalam rangka 47 tahun pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) yang jatuh pada tanggal 14 Juli, sekaligus bertepatan dengan pembahasan status The United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) untuk menjadi anggota tetap di Melanesian Spearhead Group (MSG) pada tanggal 13-15 Juli 2016. PRPPB berencana melaksanakan agenda untuk memperjuangkan tuntutan Hak Menentukan Nasib Sendiri bagi bangsa Papua Barat, yakni berupa: Panggung Budaya (13 & 14 Juli 2016), Mimbar Bebas (14 Juli 2016), Aksi Massa (15 Juli 2016), serta Ibadah dan Bakar Batu (16 Juli 2016). Namun, rangkaian agenda tersebut kemudian mendapatkan represi besar-besaran dari aparat negara yang menggandeng kelompok-kelompok reaksioner.

Kekerasan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang dilakukan oleh Indonesia terhadap rakyat Papua melalui aparat negara tak berujung hingga saat ini. 15 Juli 2016 tindak penyerangan terhadap ruang demokrasi yang diiringi dengan tindakan rasisme serta kriminalisasi terhadap rakyat Papua di Yogyakarta dan Persatuan Rakyat untuk Pembebasan Papua Barat (PRPPB) merupakan bukti bahwa negara masih terus-menerus melakukan kekerasan terhadap rakyatnya. Namun, kali ini aparat negara di Yogyakarta menggandeng kelompok reaksioner seperti FKPPI, Laskar Jogja, Pemuda Pancasila, dan Paksi Katon untuk menyerang rakyat Papua dan PRPPB di asrama Kamasan I Yogyakarta.

Di Yogyakarta, bukan hanya kali ini negara melakukan penyerangan ruang demokrasi dan tindak kekerasan terhadap rakyat Papua dan agenda-agenda yang berkaitan dengan isu Papua. Beberapa kali asrama mahasiswa Papua mengalami pengepungan, antara lain pada Panggung Budaya bulan April 2016, 14 Juni 2016, lalu 1 Juli 2016.

Selain mengepung asrama mahasiswa Papua, aparat kepolisian juga berulang kali melakukan represi, antara lain pada aksi mimbar bebas Aliansi Mahasiswa Papua tanggal 2 dan 30 Mei, dan aksi tanggal 16 Juni 2016. Ini belum termasuk berbagai hambatan administratif yang dibuat sesuka hati polisi, seperti menyatakan aturan bahwa pemberitahuan aksi harus dilakukan 7 hari sebelum aksi.

Penganiayaan, penangkapan paksa, dan kriminalisasi terhadap massa aksi yang dilakukan oleh polisi dan kelompok reaksioner jelas merupakan bentuk kekerasan sistematis yang dilakukan oleh Negara terhadap rakyat Papua dan PRPPB pada tanggal 15 Juli 2016 di Yogyakarta. Polisi membiarkan kelompok reaksioner menyerang asrama mahasiswa Papua dengan lemparan batu dan berusaha menjebol pagar sembari terus melakukan tindakan rasis seperti meneriakkan kata-kata rasis “anjing”,“monyet” dan “babi”. Polisi juga melakukan operasi pencegatan kendaraan bermotor di sepanjang jalan Timoho dan Tugu bagi pengendara yang terindikasi rakyat Papua.

Apa yang terjadi menimpa rakyat Papua baik di tanah Papua maupun di luar wilayah Papua tak luput Perempuan menjadi korban bahkan yang paling merasakan dampaknya.

Perempuan Papua adalah korban kekerasan ganda negara. Dalam lapis pertama perempuan menjadi korban kekerasan seksual yang berupa perkosaan, perbudakan seksual, penyiksaan seksual, pemaksaan aborsi, eksploitasi seksual dan terkait penggunaan alat kontrasepsi (KB) serta percobaan perkosaan. Dalam lapis kedua, perempuan mengalami kekerasan non seksual seperti pembunuhan, percobaan pembunuhan/penembakan, penyiksaan, penahanan sewenang-wenang, pengungsian, perusakan dan perampasan harta benda. Kekerasan yang dilakukan berbentuk fisik, seksual dan psikologis yang dilakukan atau didukung oleh aparat negara.

Kami menolak lupa, kekerasan oleh negara yang sudah terjadi sejak Perang Dunia Kedua, Pemerintah Belanda dan aneksasi pemerintah Indonesia melalui operasi militer sejak tahun 1961 hingga sekarang. Pada tahun 1963-2009 saja, negara telah melakukan kekerasan terhadap 138 perempuan Papua dengan 52 kasus perkosaan, 24 kasus pengungsian saat operasi militer dan kelaparan, 21 kasus penganiayaan, 18 kasus penahanan sewenang-wenang. Sisanya mengalami penyiksaan, pembunuhan, perbudakan seksual dan penyiksaan seksual. Sebanyak 133 perempuan mengaku mengalami kekerasan dari militer, 20 kasus kekerasan dari polisi, 6 kasus kekerasan dari militer dan polisi (gabungan) dan 5 kasus kekerasan dari aparat negara lain. Sejak tahun 1963-2004, berdasarkan nama operasi militer, telah terjadi sedikitnya 24 Operasi Militer di Papua.

Kaum perempuan juga menjadi sasaran kekerasan dalam demonstrasi damai. Mei 2005 Marike Kotouki ditikam di kepala dengan sangkur oleh seorang anggota Brimob. Penangkapan dengan kekerasan juga menimpa Milka Siep, Debora Penggu, Raga Kogoya dan penulis yang ditangkap polisi dalam aksi damai menuntut “Bebaskan Filep Karma dan Yusak Pakage Tanpa Syarat” di Pengadilan Negeri Jayapura. Mama-mama Papua yang ulet berdagang diemperan pasar dan jalan juga menjadi sasaran kekerasan penggusuran Satpol PP seperti kejadian di pasar Ampera, Jayapura. Perempuan di wilayah adat Anim-Ha (Merauke) juga harus tergusur dari tanahnya, dusun-dusun sagu, sungai dan hewan buruan karena tanah adatnya dirampas oleh negara untuk proyek raksasa MIFEE (Merauke Integrated Food and Energy Estate). Bahkan yang terjadi pada tanggal 15 Juli 2016 di Yogyakarta tak luput dialami oleh perempuan. Massa yang terkepung di dalam asrama, maupun yang disisir oleh polisi di jalan-jalan sampai di kos-kos juga terdapat perempuan dan anak.

Dari berbagai kejadian tersebut, sudah sangat jelas tergambar bahwa rakyat Papua mengalami berbagai bentuk rasisme yang terinstitusionalisasi dalam diskriminasi yang secara sistematis dilakukan oleh Negara; serta kekerasan yang mereka alami di tangan polisi maupun militer. Pada kejadian pengepungan oleh aparat Negara pada tanggal 15 Juli 2016 yang lalu di Yogyakarta juga menjadikan rakyat Papua sebagai sasaran stereotipe dan rasisme. Stigma negatif yang dibangun oleh aparat melalui broadcast dan media sosial bahwa orang-orang Papua mengamuk dan melakukan perusakan di sekitar asrama hingga membawa korban lalu mereka (Papua) berhak dibunuh. Analogi yang sama bisa terjadi pada perempuan, dimana perempuan sebagai korban kekerasan sudah menjadi korban masih mendapat stigma negatif dianggap berkontribusi dalam kekerasan sehingga pantas mendapat kekerasan, disalahkan pakaian yang dipakai dan lain-lainnya.

Menjadi jelas, bahwa kekerasan negara melalui aparat dan ormas reaksioner adalah bentuk tindakan militeristik terhadap perempuan dan rakyat Papua. Kekerasan negara juga membuktikan keterkaitan antara kekerasan di Papua dan kepentingan negara kapitalis untuk mengeksploitasi rakyat Indonesia dan Papua. Militer dan polisi pelaku kekerasan dididik dan dilatih oleh negara-negara kapitalis. Persenjataan juga diproduksi oleh industri kapitalis dan dikirim berdasarkan kerja sama dengan pemerintah RI. Polisi dan kelompok reaksioner yang memblokade menyerang ruang demokrasi dan melakukan tindakan rasisme dan kriminasilisai adalah berdiri pada kaki kapitalisme. Fakta bahwa demokrasi kapitalis yang melanggengkan masyarakat yang rasis, membutuhkan aksi untuk melawannya dan, jika mungkin, untuk menghapuskan rasisme.

Dalam kondisi tersebut, maka Hak Menentukan Nasib Sendiri bagi bangsa Papua adalah jalan paling demokratis. Kekerasan yang dilakukan oleh negara harus dihentikan. Kita tidak bisa terus menerus membiarkan negara melakukan kekerasan terhadap perempuan, anak, dan seluruh rakyat Papua untuk kepentingan kapitalis. Tekad merdeka dan melawan segala bentuk kekerasan yang terus dilakukan oleh negara Indonesia sebagai agen imperialisme adalah mutlak.

KPP Yogyakarta sebagai sebuah wadah persatuan perjuangan pembebasan permpuan yang sama-sama sedang memperjuangkan kemerdekaan dari kesewenang-wenangan dan ketidakadilan yang dilakukan oleh sistem negara. Juga yang mempertahankan prinsip perjuangan padanilai-nilai persatuan dan mobilisasi gerakan rakyat kami mendukung perjuangan rakyat Papua dan PRPPB, sekaligus mengajak semua gerakan rakyat yang sedang memperjuangkan kemerdekaan hidup untuk saling bergandeng tangan melawan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh negara. Hanya kekuatan solidaritas yang kuat dari gerakan rakyat yang mampu membuka ruang demokrasi seutuh-utuhnya dan perjuangan menentukan hak nasib sendiri serta menghapus rasisme.

Atas kasus kekerasan yang terjadi 15 Juli 2016 di Yogyakarta, Komite Perjuangan Perempuan (KPP) Yogyakarta menyatakan sikap: “Mengutuk Tindakan Brutal Rasisme dan penyerangan demokrasi oleh aparat negara di Yogyakarta yang menggandeng kelompok Reaksioner FKPPI, Laskar Jogja, Pemuda Pancasila dan Paksi Katon atas Kejahatan Kemanusiaan terhadap Rakyat Papua di Yogyakarta, rebut demokrasi seutuh-utuhnya dan bangun persatuan rakyat,” serta menuntut:

1. Cabut status tersangka Obby Kogoya

2. Demokrasi Seutuh-utuhnya Untuk Rakyat Papua

3. Tarik Militer Organik dan Non Organik dari Seluruh Tanah Papua

4. Bebaskan Seluruh Tapol dan Napol di Papua

5. Tangkap, Adili dan Hukum Berat Jenderal-jenderal Pelanggar HAM

6. Usut tuntas kasus kekerasan dan adili pelaku-pelaku kekerasan

Sekian pernyataan sikap KPP Yogyakarta dan kami menyerukan kepada seluruh aktivis perempuan, buruh, tani, dan seluruh aktivis pro demokrasi serta HAM di Indonesia untuk dapat membangun solidaritas rakyat tertindas dan bersama-sama memperjuangkan ditegakkannya HAM dan demokrasi yang seutuh-utuhnya di Indonesia.

Yogyakarta, 24 Juli 2016

Komite Perjuangan Perempuan (KPP) Yogyakarta

Fanspage : Komite Perjuangan Perempuan Yogyakarta-KPP Yogyakarta

Email : komiteperjuanganperempuanyogyakarta@gmail.com

Sumber Dari: http://www.anginselatan.com/2016/07/ini-pernyataan-sikap-kpp-yogyakarta.html#ixzz4FPYb1z6s

July 24, 2016 0

Timor Leste Menempati Peringkat ke-87 Negara Terkaya di Dunia

Jakarta, Aktual.com — Majalah Global Finance baru-baru ini menerbitkan sebuah analisis negara terkaya dan termiskin di Dunia. Hasil ini dipakai sebagai metode yang paling umum untuk menentukan kekayaan negara dan membandingkan dalam standar hidup secara keseluruhan antar bangsa. Perbandingan ini menggunakan PDB per kapita atas dasar disparitas daya beli dalam satuan mata uang dolar saat ini.

PDB (PPP) per kapita digunakan untuk membandingkan perbedaan umum dalam standar kehidupan karena PPP memperhitungkan biaya hidup dan tingkat inflasi negara.

Seperti dilansir dari laman pemerintah Timor Leste, Selasa (28/7) disebutkan bahwa Majalah Global Finance sering digunakan untuk menggambarkan ketersediaan cadangan keuangan yang akan dijadikan database Dana Moneter Internasional (IMF) World Economic Outlook untuk April 2013 berdasarkan GDP per kapita.

Menurut Indeks, Timor-Leste menempati urutan ke-87 dari 184 negara dalam dengan per-kapita PDB (PPP) dari USD10.783. Selain Singapura (3), Brunei (5), Malaysia (ke-55) dan Thailand (ke-85), Timor-Leste menjadi Negara Terkaya Dunia di wilayah Asia Tenggara

Indeks menunjukkan bahwa pada tahun 2013, Negara kaya sangat terkonsentrasi di beberapa negara Teluk, Eropa dan Amerika Utara, sedangkan kemiskinan tetap tersebar luas di seluruh dunia, khususnya di Asia Selatan dan Afrika. Qatar adalah negara terkaya di Dunia pada 2013, dengan per-kapita PDB (PPP) dari lebih dari USD105 ribu, sedangkan Republik Demokratik Kongo adalah negara tersmiskin dengan PPP kurang dari USD400.
(Ismed)

July 24, 2016 0

Ketua Pansus RUU Terorisme: Kenapa Santoso Dicap Teroris Sementara Papua yang Ingin Merdeka Bukan Teroris?

KIBLAT.NET, Poso – Ketua Pansus Revisi Undang-undang (RUU) Tindak Pidana Terorisme DPR-RI, Muhammad Syafii menegaskan definisi teroris dan terorisme masih belum jelas. Menurutnya, saat ini RUU Tindak Pidana Teroris sudah dirancang namun mencapai jalan buntu untuk dijadikan undang-undang ketika definisi kata teroris belum jelas .

“Kita ingin undang-undang itu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Karena itu semua pasal yang ada di situ arahnya harus melindungi bangsa. Tidak kemudian seperti rancangan RUU Tindak Pidana Terorisme ini, tidak ada definisinya apa itu teroris,”

kata Syafii kepada wartawan di gedung Torulemba, Poso pada Kamis (21/07/2016).

Syafii mencontohkan, jika seseorang ingin membantu orang Filipina memerdekakan diri dari Filipina, maka dalam definisi saat ini seseorang tersebut bisa disebut sebagai teroris.

“Tapi, jika Anda menghasut negara ini supaya merdeka misalnya di Poso ini, Anda minta bantuan asing (untuk) dikasih senjata, dikasih uang, Anda tidak disebut teroris. Itukan tidak melindungi bangsa malah melindungi bangsa lain. Itu menurut saya. Nah ini yang harus kita luruskan dengan RUU ini,” tegasnya.

Syafii juga mengatakan kenapa Santoso dicap teroris sementara Papua yang ingin merdeka tidak dicap teroris. Ia menyampaikan bahwa Santoso menjadi besar karena dibesar-besarkan oleh media. Sehingga, bahaya Santoso ini seolah-olah bahayanya lebih besar dari Papua yang mau merdeka. Padahal di Poso kondisinya sangat aman dan kondusif.

Reporter: Ahmad Sutedjo
Editor: Fajar Shadiq

July 24, 2016 0

Mahasiswa Papua di Yogyakarta Putuskan Tinggalkan Yogyakarta

Sabtu, 23/07/2016 16:35

Pengurus Biro Politik Aliansi Mahasiswa Papua, Roy Karoba, mengatakan para mahasiswa Papua di Yogya telah menggelar rapat koordinasi yang menghasilkan keputusan untuk meninggalkan Daerah Istimewa Yogyakarta.

“Kami, mahasiswa Papua di Yogya, menyatakan sikap untuk kembali ke Papua. Kami telah membuat kesepakatan. Terkait kuliah, akan dimintakan surat pindah untuk melanjutkan studi di Papua,” kata Roy kepada CNNIndonesia.com, Jumat malam (22/7).

Keputusan tersebut diambil karena para mahasiswa Papua khawatir dengan jaminan keamanan mereka di Yogya. Ucapan Sri Sultan Hamengkubuwono X selaku Gubernur DIY sekaligus Raja, menjadi pertimbangan utama.

“Pernyataan Sultan terkait separatisme sangat mengganggu, dan akan melegitimasi aparat serta ormas di Yogya untuk bertindak diskriminatif terhadap mahasiswa Papua,” ujar Roy.

Sultan sebelumnya meminta kepada orang Papua di Yogya untuk tidak melakukan aksi separatisme, sebab mereka bagian dari bangsa Indonesia. Bagi yang memiliki aspirasi separatisme, kata Sultan, jangan tinggal di Yogyakarta.
Baca: Komisioner Komnas HAM Sebut Ucapan Sultan Berdampak Luas

Menurut Roy, “Label separatis selama ini digunakan aparat sebagai legalitas untuk membunuh, menangkap, meneror, mengintimidasi, dan memenjarakan orang asli Papua.”

Kali ini, kata dia, label yang sama ditujukan Sultan kepada mahasiswa Papua. “Ini mengkhawatirkan. Akan sangat mungkin menjadi legalitas aparat dan ormas dalam menyikapi aktivitas mahasiswa Papua.”

Mahasiswa Papua angkat Kaki – Tabloid Wani (1)Peringatan Sultan agar warga Papua tak mengusung aspirasi separatisme, dikeluarkan beberapa hari setelah insiden pengepungan di Asrama Mahasiswa Papua Kamasan I, Jalan Kusumanegara, Yogyakarta.

Menangapi ucapan Sultan Yogyakarata dari komisiaris Natalis Pigai mengungkapkan

“Pernyataan tersebut dikeluarkan oleh seorang tokoh yang punya tiga pangkat sekaligus, yakni tokoh nasional, negarawan, dan raja. Untuk masyarakat Jawa di Yogya, ucapan itu dipandang sebagai sabda atau titah raja, dan bisa memicu ormas atau masyarakat melakukan tindakan-tindakan Papua-fobia,”

kata Pigai.

Mestinya, ujar pria kelahiran Paniai itu, Sultan menyebutkan nama jelas individu separatis. “Sehingga masalah dilokalisir ke individu, tak diperluas ke semua warga Papua.”

“Jika nama separatis tidak disebutkan, pandangan umum bisa menafsirkan semua mahasiswa Papua di Yogya separatis. Ini sangat berbahaya dan menciptakan ketidaknyamanan hidup bagi mereka secara keseluruhan. Mereka berada pada posisi serba salah,”

July 23, 2016 0