Mengingat Kembali Tokoh Papua Merdeka “Karel Gobay”

oleh : Beny Pakage

Bila kita membuka kembali Sejarah Perlawnan orang Papua, bulan Juli adalah Puncak dari Rakyat Papua yang di wakili oleh orang Mee di Paniai melakukan perang menolak kehadiran Indonesia di Papua di Hadapan PBB dan UNTEA. Dan dalam semangat itu, kami menulis sebuah kisah yang indah menjelang Perang antara Indonesia dan Orang Papua yang di wakili oleh orang Mee berlangsung di Paniai.

Sore hari di akhir tahun 1968, Siswa – siswi SGB (Sekolah Guru Biasa) YPPGI Enarotali dalam cuaca dingin sibuk dengan kegiatan masing – masing dilingkungan sekolah, tampak Willem (Wim) Zonggonauw yang saat itu sebagai anggota DPRGR Irian Barat, datang dari Soekarnapura (Jayapura) ke Kota Enarotali dan tinggal di penginapan Misi Katholik di Iyaitaka. Sepintas saja sore itu dia nampak dengan mengenakan celana pendek abu – abu dengan sepatu hitam dan kaos kaki setengah tiang melewati asrama dengan melambaikan tangan kepada para siswa SGB YPPGI Enarotali dengan setengah senyum.

Melihat beliau lewat, para siswa SGB YPPGI sebagian kembali melambaikan tangan tanda memberi salam, dan ada yang diam dan ada yang bertanya tanya,sebenarnya orang hitam tinggi dan besar serta hidung panjang ini dari mana. Sehingga sejenak di lingkungan asrama SGB YPPGI terjadi diskusi yang seru antar siswa. Dimana sebagian siswa dari daerah Tigi, Kamu dan Mapia terheran dan kagum katakan bahwa “Kike Kaya ka Ogay”,.Maksudnya Bos ini berasal dari mana. Ungkapan ini keluar karena saat itu semua orang yang berpenampilan dan berpakaian bagus orang menyebutnya dengan Ogay atau bos. Sedangkan mereka yang tahu’ khusunya dari daerah Weyadide, Kebo Agadide dan Kopo katakan dia ini“ Ogay “ atau Bos dan anggota DPRGR Irian Barat di Sukarnapura.

Lewat pertemuan sejenak dan diskusi di sore itu, pada esok harinya orang yang sama kembali lagi dengan di temani Karel Gobay seorang terdidik orang Mee yang saat itu menjabat sebagai Wakil Bupati Paniai menjelang Pepera 1969. Kedua orang ini masuk komleks sekolah SGB YPPGI dan ijin pak guru Sumule dan memberikan semacam diskusi tentang Papua dan ajakan untuk belajar yang serius. Setelah sekitar 2 jam memberikan cerama, bersama Karel Gobay, mereka dua jalan dalam diskusi serius namun dengan suara yang tertahan dalam mulut.

Belakangan di ketahui, Willem Zonggonauw datang ke Enarotali untuk mengecek sampai sejauh mana hasil persiapan pertemuan rahasia bersama di Jayapura yang di hadiri oleh Kabupaten Jayapura, Biak, Jayawijaya,Yapen Waropen, Manokwari, Sorong, Fakfak, Merauke dan Paniai yang bersepakat untuk gagalkan PEPERA 1969. Dimana sesuai kesepakatan di Soekarnapura, mereka meminta agar Indonesia menarik semua pasukan, Menghetikan pembunuhan,culik dan teror kepada orang Irian dan minta agar UNTEA tidak memihak Indonesia dan bila tidak, semua petugas UNTEA dan PBB yang di anggap memihak Indonesia dan tidak netral dalam persiapan pelaksanaan PEPERA 1969 harus di bunuh .

Willem Zonggonau datang saat Karel Gobay melakukan persiapan, dimana saat itu orang Mee sudah beberapa kali menyampaikan pendepat kepada Indonesia,UNTEA dan PBB agar Tentara Indonesia di tarik sebelum pelaksanaan PEPERA 1969 dan meminta UNTEA dan PBB agar netral dalam persiapan PEPERA 1969. Namun semua aspirasi ini tidak di indahkan mereka. Dan untuk menyikapi tuntutan orang Mee ini, sesuai kesepakatan Karel Gobay sudah membicarakan rencana untuk gagalkan PEPERA 1969 dengan semua Dewan Perwakilan Rakyat di Paniai melalui ketuanya David Pekey.

Kemudian membagi pos perlawanan kepada para Polisi putra daerah, dimana untuk melakukan perlawanan di wilayah Mapia, pimpinannya Karel berikan kepada Mapia Mote dengan titik/ lokasi pertempuran di Degei Dimi; Wilayah Kamu dibawah pimpinan Garis Adii dengan titik/lokasi pertempuran di Ode Dimi; Wilayah Tigi dibawah Pimpinan Senin Mote dengan titik/ lokasi pertempuran Iya Dimi dan Okomo Tadi; Wilayah Paniai Barat dibawah pimpinan Kores Pigai dengan titik/lokasi pertempuran di Ogiyai Dimi; Wilayah Paniai dibawah pimpinan Karel Gobay sendiri dengan titik/lokasi Pertempuran Enarotali,Dagouto dan Bunauwo dan semua orang Mee sudah mengetahui itu.

Setelah sekitar 1 minggu di Enarotali, Willem Zonggonau kembali ke Soekarnapura dengan menaiki pesawat AMA milik Misi Katholik dari Epouto setelah memberi cerama kepada siswa SMP YPPK St.Franmsiscus Epouto ,dan kepergiannya menjadi cerita yang heboh di semua siswa SGB YPPGI Enarotali saat itu.

Lepas kepergian Zonggonauw,pada tanggal 25 April 1969, beberapa siswa SGB YPPGI dari Weyadide yang hadir dalam pertemuan masyarakat dengan Karel Gobay membawa kabar bahwa Karel Gobay baru saja panah seekor sapi yang besar di Kampung Aikai dalam pertemuan itu dan hanya dengan sebuah anak panah, sapi besar itu mati di tempat, sehingga Karel Gobay menyatakan siap berperang melawan Indonesia.

Mendengar berita bahwa Karel siap perang untuk batalkan Pepera 1969,semua siswa SGB YPPGI Enarotali di liburkan oleh pihak Sekolah dan berharap agar Siswa SGB saat kembali ke Daerah masing – masing, bisa mengajar untuk praktek di kampung mereka yang ada sekolah.

Sementara Siswa SGB siap – siap untuk kembali ke daerah masing, masing, tepat tanggal 1 Mei 1969 pemimpin perang Karel Gobay meninggalkan Jabatan sebagai Wakil Bupati Kabupaten Paniai dan mengambil alih komando dan menyatakan perang menolak PEPERA 1969 yang jelas – jelas pasti tidak netral.Sekaligus memerintahkan, Mapia Mote di Degei Dimi; Garis Adii di Ode Dimi; Senin Mote dan Aman/Thomas Douw Di Iya Dimi dan Okomo Tadi untuk melakukan perang.

Dalam perintah yang sama, tanggal 2 Mei 1969 Karel Gobay mengumumkan kepada seluruh masyarakat yang berdomisili di Meuwodide Paniai segera mencari tempat persembu nyian, serta Karel Gobay melakukan boikot semua fasilitas umum seperti gedung-gedung perkantoran dan lapangan terbang Enarotali. Dan saat itulah datang Sarwo Edi Wibowo ke Enarotali untuk membicarakan persoalan itu dan saat mendarat dengan pesawat, Polisi Mambrisu melepaskan peluruh dari senjatanya di Lapangan terbang Enarotali mengenai salah satu personil yang ikut rombongan Sarwo Edi Wibowo dan pecalah perang antara TNI dan rakyat bangsa Papua yang berdomisi di wilayah Paniai selama 3 (tiaga) bulan yaitu bulan Mei sampai dengan bulan Juli 1969 di depan mata PBB sebagai bukti bahwa orang Asli Papua menolak Pepera 1969 yang penuh penipuan dan curang serta penuh Intimidasi dan Pembunuhan.

Di depan UNTEA dan PBB, Pasukan Indonesia dari semua kesatuan di terujunkan di Paniai dengan basis penerjunan di Okomotadi dan Wanghete. Sebelum Penerjunan, TNI menghaburkan BOM dari udara dengan pesawat B-2 di sekitar Danau tigi,lalu dengan tiga buah pesawat, TNI di hambur dari Udara. Semua orang Mee siap siaga dan berperang. Militer mulai masuk melakukan operasi mulai dari Moanemani hingga Paniai.Banyak orang Mee terbunuh dan juga TNI/Polisi.

Perang Tahun 1969 di Enarotali berlangsung kurang lebih selama 3 (tiga) bulan lebih yaitu mulai Tanggal 2 Mei sampai dengan bulan Juli tahun 1969 dan dalam pertempuran di beberapa wilayah /titik pertempuran berjalan sangat sengit dan sana sini terdapat banyak korban jiwa berjatuhan baik pihak TNI dari NKRI maupun rakyat Bangsa Papua di Paniai termasuk harta benda mereka tetapi Karel Gobay selaku pemimpin perang tetap kobarkan semangat juangnya.

Dalam kondisi demikian tepat pada bulan Juli 1969 Karel Gobay mendapat sebuah surat yang dikirim oleh Ketua C&MA Pdt. Katto, orang America Serikat. Yang sebelumnya di minta oleh Brig.Jend.Sarwo Edi Wibowo yang saat itu menjabat Panglima Kodam cendrawasih di Jayapura. Setelah membaca surat tersebut,dalam surat Katto meminta kepada Karel Gobay bertemu di Perumahan Misionaris di Kebo II Paniai Utara. Karel menyetujui. Sesuai kesepakatan, tanggal dan hari yang dijanjikan, Katto terbang dari bandara udara Sentani Jayapura dengan menggunakan pesawat milik MAF dan sekitar pukul,11 siang Katto mendarat di bandar udara Kebo II dan Katto langsung melakukan pertemuan singkat dengan Karel Gobay.

Dalam pertemuan itu sesuai permintaan dan kesepakatan dia dengan Panglima Kodam Cendrawasih, Pdt.Katto memaksa Karel Gobay untuk segera hentikan perang dan menyerahkan diri kepada pemerintah dengan dengan mengatakan; Tuntutan Pengakuan Kedaulatan Bangsa Papua Barat merupakan masalah seluruh Bangsa Papua Barat tetapi mengapa Rakyat Paniai di bawah pimpinan Karel Gobay saja yang melakukan perlawanan melaui perang kepada NKRI;Lalu Karel jawab, perlawanan ini di lakukan oleh seluruh Bangsa Papua sesuai kesepakatan kami tetapi saudara – saudara kita di 8 (delapan) kabupaten yang lain sementara kami tahu mereka ada dalam tindakan kekerasan yang dilakukan oleh TNI NKRI sehingga mereka tidak bisa buat apa-apa.

Setelah jawab itu Katto kembali menyampaikan bahasa Propagandanya dengan kembali menyampaikan banyak Masyarakat yang tidak berdosa telah korban didalam perang yang Saudara pimpin ini bagaiman, lalu Karel Gobay mengatakan saya siap bertanggung jawaba pengorbanan jiwa mereka dihadapan Tuhan Yang Maha Kuasa diakhirat nanti; dan saya percaya Tuhan tidak akan adili saya karena tindakan saya ini membela kebenaran. Karena Karel memberi Jawaban perlawanan maka; Pdt.Katto yang warga negara Amerika yang saat itu menjabat sebagai pemimpin C&MA ini dalam ketergesannya mengambil Alkitab dan meletakkannya diatas meja dan mengambil selembar Bendera Bintang Fajar yang dibawah dari Jayapura diatas meja pertemuan lalu mengajukan pertanyaan kembali kepada Karel Gobay.

Dari kedua benda ini Karel mau pegang Alkitab atau Bendera bintang Fajar.Melihat dan mendengar pertanyaan itu, Karel Gobay mengambil kedua benda tersebut dan menggenggam Alkitab ditangan kanan dan Bendera Bangsa Papua ditangan kiri dan secara tegas Karel Gobay menjawab Saya pegang kedua duanya. Melihat itu Katto kembali memohon kepada Karel Gobay denga mengatakan saat ini sebaiknya saudara pegang Alkitab sedangkan untuk Bendera ini sebaiknya anda simpan di tempat ini dan dikemudian hari nanti dilanjutkan oleh anak cucu Saudara. Lepas pertemuan itu, Karel Gobay tanpa melakukan kesepakatan dengan rakyat Paniai yang masih semangat berperang, mengambil keputusan hentikan perang.

Mendengar pernyataan Karel Pdt.Katto membawa Karel Gobay ke Jayapura dengan Karel mengenakan pakaian pimpinan perang, dan didampingi dua orang yang lain yaitu Manis Yogi dan Kuyai Bedo Adii dari berangkat dari Kebo II dengan menggunakan pesawat terbang Cessna milik MAFke Jayapura untuk Karel pertanggung jawabkan Perag 1969 di hadapan Pemerintah Indonesia melalui Panglima wilayah Maluku dan Irian Barat yaitu Brig.Sarwo Edi Wibowo. Pukul,12,00 WIT, Karel bersama kedua orang pengantar dan Pdt.Katto Tiba di di bandar udara Sentani dan Karel di jemput dengan pengawalan yang ketat oleh TNI. Di Celah pengawalan yang ketat itu ada suara dari seorang tokoh politik pemerintah Hindia Belanda dan dia katakan Tuan Gobay kamu sudah menang perang namun anda tidak didukung oleh saudara-saudara dari 8 (delapan ) Kabupaten yang lain.

Di hadapan Panglima Wilayah Maluku dan Irian Barat Brig.Jend.Sarwo Edi Wibowo, Karel Gobay mempertanggung jawabkan apa saja dilakukannya,dan mereka katakan Karel anda adaah Pejabat Negara NKRI yang telah melawan Ideolgi Pancasila.Lalu Karel katakan, perbuatan saya ini hanya untuk mempertahankan Ideologi Bangsa Papua Barat.

Nau sebagaimana kesepakatan awal, Pemerintah Indonesia memintah agar Karel Gobay kembali bekerja sebagai Wakil Bupati Kabupaten Paniai seperti biasanya.Namun tidak alam kemudian di tahun 1971,sementara dia ke Jakarta untuk berobat,dia di hentikan Presiden Soeharto

July 23, 2016 0

Mathias Wenda: Orang Papua di Tanah Jawa Pulang, Berarti Orang Jawa di Tanah Papua Juga Pulang

Menanggapi sikap anak-anak Mahasiswa Papua di Tanah Jawa yang mengambil keputusan untuk tunduk dan taat kepada penolakan oleh Sri Sultan Hamengku Buwono X sebagai Kepala Suku Jawa, bahwa anak-anak Papua siap untuk pulang ke Tanah Leluhur, West Papua, maka dengan ini Mathias Wenda sebagai Kepala Suku menyampaikan sebuah pernyataan sebagai berikut:

Tanah Papua tidak pernah mengusir kalian, Tanah Papua tidak pernah memarahi kalian, Tanah Papua kalian tinggalkan, karena penjajah memaksa kalian harus merantau, kata mereka untuk menimba ilmu. Adalah kemauan orang Jawa NKRI yang membuat kami orang Papua harus terpaksa merantau ke Jawa.

Oleh karena kalian saat ini telah ditolak merantau dan hidup di pulau Jawa, maka kalian harus punya harga diri, kalian harus mempertahankan martabat bangsa Papua sebagai bangsa yang punya tanah besar, pulau kaya-raya, melimpah dengan segala kekayaan.

Kalian harus beritahu kepada Kepala Suku Jawa, Kepala Suku Madura, Kepala Suku Bali, Kepala Suku Batak, Kepala Suku Sunda, Kepala Suku Kepala Suku Batak, Kepala Suku Toraja, kepala Suku Manado, Kepala Suku lain-lain, bahwa dengan kepulangan anak-anak Papua ke tanah leluhur, maka pertama-tama orang-orang Jawa yang hidup mencari nafkah dan kekayaan di Tanah leluhur orang Papua harus pulang, karena itulah hukm alam, hukum manusiawi, dan konsekuensi logis.

Dalam pernyataan ini juga disebutkan bahwa dalam sejarah orang Papua, tidak pernah ada orang Papua mencari nafkah, kekayaan dan kehidupan di pulau JAwa. Yang selalu terjadi ialah justru orang-orang Jawa yang mencari nafkah, beranak-cucu, berketurunan di Tanah Papua, bahkan mati di Tanah Papua, menjadikan Tanah Papua seolah-olah tanah leluhur mereka. Orang Papua tinggal di Jawa bukan cari makan, bukan cari hidup, bukan cari kekayaan, bukan juga karena merindukan hidup di Jawa. Akan tetapi orang Papua tinggal di Jawa dalam rangka mencari ilmu dan dengan ilmu itu dibawa pulang untuk menentang pendudukan, penjajahan, penjarahan, dan pembunuhan yang dilakukan orang Jawa – Indonesia di atas tanah Papua dan atas bangsa Papua.

Dalam pernyaataan ini juga dinyatakan,

Atas nama Moyang kaum Melanesia, leluhur bangsa Papua, para pahlawan yang telah gugur di medan pertempuran dan yang telah menjadi korban orang tak berdosa di tangan NKRI, atas nama anak-cucu dan atas nama Pencipta bangsa Papua, Tuhan Pencita dan Pelindung bangsa Papua, Panghilam Mahatinggi Komando Revolusi semesta alam sepanjang masa, bahwa dikunjungi, ditilik, dan diperhatikanlah Tanah Jawa, Raja Jawa dan segenap penduduknya, diperiksalah sekalian kaum, untuk menunjukkan dan membuktikan, apakah bangsa Papua pernah bersalah kepada tanah dan bangsa Jawa – Indonesia atau sebaliknya, untuk melihat apa sebabnya bangsa Papua dibenci dan dijuluki sebagai hewan, dan untuk membawa keadilan ke atas Bumi ini, demi nama Tuhan. Yesus Kristus, Panglima Revolusi Mahatinggi Smesta Alam, Spenjang Masa. Amin

An. Sekalian makhluk penghuni Bumi Cenderawasih,

Mathias Wenda
Kepala Suku Lani

July 23, 2016 0

Franz Magnis: Peristiwa Pelanggaran HAM 1965-1966 Genosida

Penulis: Dewasasri M Wardani 09:56 WIB | Sabtu, 23 Juli 2016

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Budayawan Franz Magnis Suseno mengatakan peristiwa pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia dalam kurun waktu 1965—1966, dapat digolongkan sebagai genosida.

Sebab, kata dia, ketika itu berlangsung usaha pemusnahan terhadap golongan tertentu yang berlangsung secara terorganisasi.

“Peristiwa itu adalah kejahatan terbesar terhadap umat manusia di dunia dalam kurun waktu lima puluh tahun terakhir,” kata pria yang akrab disapa Romo Magnis itu di Jakarta, Jumat (22/7).

Menurut pria yang lahir di Polandia itu, kejadian pada tahun 1965–1966 yang diduga menelan korban hingga setengah juta jiwa, merupakan sesuatu yang direncanakan dan dimulai dari Jakarta.

Dari Ibu Kota, pelanggaran HAM kemudian menyebar ke Jawa Tengah, Bali, dan wilayah lain di Indonesia.

“Saya kira ada unsur balas dendam dalam peristiwa itu,” kata Romo Magnis.

Tragedi 1965 merupakan salah satu pelanggaran HAM yang dijanjikan Presiden Joko Widodo akan tuntas di masa kepemimpinannya, selain kerusuhan Mei, Trisakti-Semanggi 1 dan 2, Penghilangan Paksa, Talang Sari-Lampung, Tanjung Priok, yang masuk dalam visi-misi dan program aksi berjudul Jalan Perubahan Untuk Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian, yang berisi penjabaran dari Nawa Cita.

Sebelumnya, Pengadilan Rakyat Internasional atau International People’s Tribunal (IPT), untuk kasus pelanggaran HAM di Indonesia pada tahun 1965 (IPT 1965) dalam keputusan akhirnya yang dikeluarkan pada Rabu (20/7), juga memvonis Indonesia telah melakukan genosida pada tahun 1965-1966, dengan maksud khusus untuk menghancurkan atau membinasakan kelompok tersebut sebagian atau keseluruhan.

Genosida, disebut sebagai salah satu dari 10 tindakan kejahatan kemanusiaan yang dilakukan Indonesia pada tahun 1965-1966, terhadap anggota Partai Komunis Indonesia (PKI), terduga PKI, pendukung Presiden Soekarno, anggota radikal Partai Nasional Indonesia (PNI), beserta keluarga mereka.

Sidang IPT 1965, yang dipimpin oleh Hakim Ketua Zak Yacoob yang pernah menjadi hakim di Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan, juga menyatakan pembunuhan terhadap sekitar 400.000 hingga 500.000 orang, melanggar UU KUHP Pasal 138 dan 140 dan UU No 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Selain genosida, Indonesia juga diputuskan telah melakukan hukuman penjara tanpa proses hukum terhadap sekitar 600.000 orang, perbudakan, penyiksaan dalam skala besar, penghilangan secara paksa, kekerasan seksual secara sistemik, pengasingan, propaganda tidak benar, keterlibatan negara lain seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Australia.

Koordinator IPT 1965 Nursyahbani Katjasungkana mengatakan, hasil akhir keputusan tersebut akan diserahkan kepada Presiden Joko Widodo, saat pertemuan dengan korban pelanggaran HAM berat seperti pernah dijanjikan Presiden melalui Juru Bicara Presiden Johan Budi. (Ant)

Editor : Sotyati

July 23, 2016 0

Komnas HAM Sebut Sikap Anti-Papua Terjadi 5 Tahun Belakangan di Yogya

Jumat, 22 Juli 2016 | 21:42 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com – Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Natalius Pigai menyebut bahwa fobia Papua oleh warga Yogyakarta sudah berlangsung lima tahun belakangan.

Hal itu disampaikan Pigai dalam konfrensi pers terkait hasil penyelidikan Komnas HAM atas peristiwa pengepungan asrama mahasiswa Papua di Yogyakarta yang terjadi beberapa waktu lalu.

“Sudah 5 tahun anti-Papua sudah berlangsung di Jawa,” kata dia di Jakarta, Jumat (22/7/2016).

Ia mencontohkan, salah satu sikap anti-Papua itu ditunjukkan ketika mahasiswa asal Papua mencari kos di kota pelajar itu. Pemilik kos biasanya menolak untuk menerima mahasiswa Papua.

(Baca: Organisasi Papua Barat Merdeka Ditolak Bergabung dengan MSG)

“Misal ada anak (mahasiswa) Papua cari kos-kosan, misal (saat bertanya) ‘ibu bapak ada kos-koasan kosong?’ ‘ada’, begitu tahu anak Papua langsung ditolak,” kata dia.

Terkait penggerebekan asrama Mahasiswa Papua dan Pernyataan Sri Sultan Hamengkubuwono X mengenai separatisme tidak boleh ada di Yogyakarta, Natalius menilai bahwa pemerintah harusnya dapat melindungi rakyat.

Adanya persoalan tersebut membuat kekhawatiran bagi orang-orang Papua, khususnya mahasiswa, yang ada di Yogyakarta.

(Baca: Komnas Temukan Pelanggaran HAM pada Penggerebekan Asrama Papua)

“Yang berbahaya adalah masa depan dan keberlangsungan hidup orang-orang papua di Jogja (Yogyakarta), itu tidak pasti,” kata dia.

Penggerebekan Asrama Mahasiswa Papua Kamasan I, di Jalan Kusumanegara, Kota Yogyakarta pada Jumat (15/07/2016) siang berawal dari rencana aksi damai mahasiswa Papua dan aktivis pro-demokrasi mendukung Persatuan Pergerakan Pembebasan untuk Papua Barat atau United Liberation Movement for West Papua (ULMWP).

Namun, kegiatan itu batal dilaksanakan lantaran lebih dahulu dibubarkan oleh ratusan personel gabungan dari Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, Brigade Mobil, dan organisasi masyarakat.
Penulis : Fachri Fachrudin
Editor : Sabrina Asril

July 22, 2016 0

Komisioner Komnas HAM Sebut Ucapan Sultan Berdampak Luas

Anggi Kusumadewi & Gloria Safira Taylor, CNN Indonesia, Jumat, 22/07/2016 15:37 WIB

Jakarta, CNN Indonesia — Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Natalius Pigai berpendapat ucapan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubowono X, berdampak luas terhadap warga Papua di Yogya.

Sultan sebelumnya meminta kepada orang Papua di Yogya agar tidak melakukan aksi separatisme, sebab mereka bagian dari bangsa Indonesia. Bagi yang memiliki aspirasi separatisme, kata dia, jangan tinggal di Yogyakarta.

“Pernyataan tersebut dikeluarkan oleh seorang tokoh yang punya tiga pangkat sekaligus, yakni tokoh nasional, negarawan, dan raja. Untuk masyarakat Jawa di Yogya, ucapan itu dipandang sebagai sabda atau titah raja, dan bisa memicu ormas atau masyarakat melakukan tindakan-tindakan Papua-fobia,” kata Pigai di Jakarta, Jumat (22/7).

Celah bahaya dari ucapan Sultan, ujar Pigai, ialah tidak menyebut langsung saja nama individu yang separatis.

“Yang separatis siapa, tidak disebutkan. Seharusnya merujuk pada nama supaya ada pertanggungjawabannya, sehingga masalah dilokalisir ke individu, tidak diperluas ke semua warga Papua,” kata Pigai yang lulusan Sekolah Tinggi Pemerintahan Masyarakat Desa Yogyakarta itu.

Menurutnya, “Jika nama separatis tidak disebutkan, pandangan umum bisa menafsirkan semua mahasiswa Papua di Yogya separatis. Ini sangat berbahaya dan menciptakan ketidaknyamanan hidup bagi mereka secara keseluruhan. Mereka berada pada posisi serba salah.”

Mestinya, ujar Pigai, Sultan justru membuat regulasi perlindungan dalam konteks HAM, misal instruksi resmi agar tidak melakukan tindakan rasialisme.

Baca:

Kisah Mahasiswa Papua di Yogya Dua Hari Terkurung di Asrama

Hingga saat ini, kata Pigai, sikap fobia Papua masih terlihat. Pandangan fobia tersebut disebut Pigai mulai meningkat lima tahun terakhir, sejak 2010, dipengaruhi oleh 25 kelompok intoleran di Yogya.

“Misal mahasiswa mencari kosan. Saat menelepon untuk bertanya apakah ada kamar kosong, induk semang mengatakan ada. Tapi begitu datang dan terlihat dia anak Papua, langsung ditolak. Ini sering terjadi,” kata Pigai yang telah bertemu langsung dengan para mahasiswa Papua di Yogya, Rabu (20/7).

Hal serupa dikemukakan Sigit Budhi Setiawan, antropolog dan aktivis protoleransi yang tergabung dalam Forum Solidaritas Yogyakarta Damai.

“Ada teman, doktor, namanya Parto, seorang muslim. Dia cari kos, tapi enggak dapat. Sebab begitu datang dan terlihat dia orang Papua, dia ditolak meski muslim.”

Tapi, ujar Sigit, “Kejadian seperti itu tak bisa digeneralisasi.” Sebab satu individu yang berkelakuan demikian tak mencerminkan sikap satu suku.

Seorang warga Yogya berkata, pemilik kosan enggan menerima orang-orang timur Indonesia lantaran tak merasa nyaman dengan perilaku beberapa di antara mereka, semisal bicara keras-keras dan minum-minum.

Sigit berkata, prasangka dan rasialisme pasti ada di semua bangsa dan seluruh lapisan masyarakat. Oleh karenanya hal itu mendesak untuk diperangi.

Baca:

Polda Sebut Yogya Aman, Mahasiswa Papua Pertimbangkan Pergi

Aparat Kepolisian berjaga di depan Asrama Mahasiswa Papua Kamasan I di Jalan Kusumanegara, Yogyakarta, Jumat 15 Juli. (ANTARA/Hendra Nurdiyansyah)

Sejumlah tokoh Papua telah bertemu Sri Sultan Hamengkubuwono X , Kamis (21/7), untuk membahas insiden di Asrama Mahasiswa Papua Kamasan I, Jalan Kusumanegara.

Salah seorang tokoh Papua, Mathius Murib, berkata Asrama Mahasiswa Kamasan akan ditertibkan sehingga penghuninya hanya mereka yang benar-benar berstatus mahasiswa.

“Warga Papua ke Yogya itu studi. Kegiatan di luar itu seperti politik, dan hal lain yang bertentangan dengan konstitusi, tidak diharapkan. Kami berpesan kepada orang tua yang mengirim anaknya ke Yogya, agar tahu tujuannya untuk belajar,” kata Mathius.

Baca:

Komnas HAM Beberkan Delapan Pelanggaran Insiden Asrama Papua

(agk)

July 22, 2016 0

Komnas HAM: Ancaman Sultan Jogja Usir Mahasiswa Papua Itu Berbahaya!

1 Jumat, 22 Juli 2016

POSMETRO INFO – Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sultan Hamengku Buwono X menegaskan tidak boleh ada separatis di Yogyakarta. Sultan dikabarkan berniat mengusir mahasiswa asal Papua yang mendukung gerakan separatis.

Sultan mengatakan hal itu menanggapi aksi sejumlah mahasiswa Papua di Yogyakarta yang menggelar dukungan atas United Liberation Movement For West Papua (ULMWP). Para mahasiswa Papua itu mendorong ULMWP menjadi anggota Melanesian Spearhead Group (MSG).

Terkait hal itu, komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai mengatakan, pernyataan Sultan itu sangat berbahaya. “Sultan merupakan Raja Jawa. Dikhawatirkan pernyataan itu dimaknai lain oleh warga Yogyakarta. Ini dianggap titah, itu berbahaya,” kata Natalius kepada Rimanews, Kamis (21/07/2016).
Natalius mengaku telah bertemu dengan Sultan HB X untuk mengklarifikasi pernyataan tersebut. “Saya meminta agar Sultan memberikan jaminan hidup kepada mahasiswa Papua. Sultan menjawab, dia tidak akan langsung mengusir mahasiswa Papua,” kata dia.

Komnas HAM, kata Natalius, mengimbau agar Sultan memberikan klarifikasi atas pernyataannya. “Sultan harus menyampaikan kepada warga Yogyakarta, mengklarifikasinya,” ungkap Natalius.

Dijelaskan Natalius, sejak lima tahun terakhir, mahasiswa Papua kerap mendapatkan perlakuan diskriminasi di Yogyakarta. “Mahasiswa Papua kerap diejek, dan sulit sekali mendapatkan kost-kostan,” ujar Natalius.

Pemerintah Daerah Yogyakarta, menurut Natalius, harus melindungi para mahasiswa Papua yang menimba ilmu di Kota Pelajar. (rn)

July 22, 2016 0

GERTAK, Sikap Politik atas Pembredelan Hak Kebebasan Berpendapat Masyarakat Papua

Gertak, Blog – Ditulis pada Juli 22, 2016

Gerakan Anti Perampasan Tanah Rakyat (GERTAK) Sinjai

Banyak pasal yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia. Salah satunya adalah kebebasan mengeluarkan pendapat di depan umum. Kebebasan mengemukakan pendapat adalah hak setiap warga Negara untuk mengeluarkan pikiran atau gagasan dengan tulisan, lisan dan bentuk lainnya secara bebas dan bertanggung jawab serta tanpa ada tekanan dari siapapun. Sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku . Kebebasan berpendapat ditujukan untuk mewujudkan perlindungan yang konsisten .Kebebasan berpendapat dijamin secara konstutisional dalam UUD 1945 pasal 28 “Bahwa kebebasan berserikat dan berkumpul,mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagaimana ditetapkan dengan undang-undang. Pengertian Kemerdekaan mengeluarkan pendapat dinyatakan dalam Pasal 1 (1) UU No. 9 Tahun 1998, bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu kebeasan mengeluarkan pendapat dimuka umum juga diterangkan dalam UU No.9 Tahun 1998.

Tindakan-tindakan represif dan militeristik yang di lakukan oleh aparat negara beserta ormas rasis reaksioner di yogyakarta tersebut merupakan upaya-upaya sitematis Negara Indonesia dalam melakukan teror dan intimidasi sebagai upaya pembungkaman ruang demokrasi dan pembungkaman terhadap kekritisan mahasiswa Papua dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Dalam hal ini kami menilai negara telah gagal melindungi dan mensejahterahkan warga negaranya.
Maka dari itu kami dari fron GERTAK SINJAI menyatakan sikap:
1. Mengecam aparat negara dan ormas reaksioner di yogyakarta yang bertindak rasis dan menyebar isu provokatif di depan umum terhadap mahasiswa papua.
2. Mengecam segala bentuk penindasan yang di lakukan oleh aparat negara yang berselingkuh dengan borjuasi terhadap masyarakat indonesia dan merugikan negara.
2. Bahwa aparat negara(kepolisian DIY) telah melakukan pembiaran terhadap ormas reaksioner melakukan tindakan yang merusak nama baik dan melecehkan masyarakat papua manusia yang harus di hargai keberadaannya dengan menyebut orang papua sebagai monyet. Diamnya Negara Adalah Pelanggaran HAM.
3. Mendukung sepenuhnya mahasiswa papua dan masyarakat papua untuk menyatakan kemerdekaan dan menentukan nasib sendiri

Demikian pernyataan sikap GERTAK(gerakan anti perampasan tanah rakyat) sinjai.

19 juli 2016

Pimpinan GERTAK sinjai

Muhammad Anis

July 22, 2016 0

Vote of No Confidence Defeated

EMTV – 22/07/2016 Serah Aupong

The Vote of No Confidence has been defeated with an overwhelming 85 to 21 votes in favour of Peter O’Neill as Prime Minister in today’s special parliament sitting.

The opposition came into the chamber knowing they didn’t have the numbers to win but used the opportunity to air their frustrations against the Prime Minister.

At the end of the session, the opposition left disappointed not only at losing the vote but in what they claim as suppression to fully debate the motion.

The government did what they promised, hold together and defeat the Vote of No Confidence. However before the vote was taken, there was over an hour of heated debate which included pointing of fingers, out of order point of orders and swearing.

Keeping with the specifics of the court order, the speaker allowed debate before the vote was taken. Sam Basil as sponsor of the motion outlined the opposition’s reasons for the motion which included, the lack of debate of the 2016 budget, implementation of the Independent Commission Against Corruption, the Paraka payment issue, disbanding of taskforce sweep and the LNG revenue.

Then Kelly Naru, who had declared allegiance to the rule of law during the week of lobbying, outlined legal reasons for siding with O’Neill.

Following this, Kavieng member Ben Micah talked about telling the truth where he accused members of parliament of not taking into consideration the truth about issues that affect the nation.

From the government, leader of Government Business and Finance Minister, James Marape, was the only one who spoke formally during the debate.

He said the motion was “hollow” and was used to cause instability and chaos. He said the government has delivered on 90 per cent of its promises.

Towards the end of Marape’s speech, the speaker stopped debate and moved to take the vote.

This did not go down well with the opposition who still had plenty more to say.

Member for Vanimo Green, Belden Namah, accused the speaker of hijacking the parliament procedure.

His refusal to sit down, and the ensuring screaming match that followed from both sides of the house. In an attempt to restore order on the floor of parliament, the speaker stood up. According to parliamentary standing orders, when the speaker stands all members are to sit down.

After reminding the house of that standing order, the parliament quietened down and the vote was taken.

July 22, 2016 0

BREAKING: O’Neill Survives Vote of No Confidence

EMTV – 22/07/2016 Scott Waide 1586

The PNC led coalition of Prime Minister, Peter O’Neill, has defeated a long awaited Vote of No Confidence motion, with 85 out of 106 members voting in favour of the government while 21 members of the opposition voted for the removal of the Prime Minister.

In a highly anticipated session peppered with personal accusations, colourful language and sarcasm delivered by both sides, the debate prior to the vote degenerated into a cacophony of yelling and more accusations.

Vanimo-Green MP, Belden Namah, expressed annoyance at the speaker saying adequate debate had not been allowed.

The disorder in the house forced the speaker to rise from his chair, as per parliamentary standing order 49, to call for order.

Earlier, the debate was opened by the Deputy Leader of the Opposition, Sam Basil. In a series of pointed statements he attacked the Prime Minister over his handling of the economy, LNG revenue and the allegations levelled against him.

“LNG revenues aren’t reaching our shores. Businesses owed money by government aren’t being paid,” he said.

In response to the opposition debate, Finance Minister, James Marape, told the house that ongoing attempts for the Vote of No Confidence had affected Papua New Guinea’s international image.

“Investor confidence has been impacted by headlines on the media and social media,” Marape said.

Marape’s statements come on the back of a statement by the Prime Minister yesterday, calling for stability in government.

Government numbers now remain solid with less than 10 months to go until national elections.

July 22, 2016 0

Surat Untuk Gubernur Monyet

Kepada:
YTH Gubernur Papua Monyet Lukas Enenmbe,
Kapolda Papua Monyet Paulus Waterpauw dan Para Pimpinan Agama dan Adat yang ada yaitu Para Monyet

Dengan ini kami sampaikan sehubungan dengan kejadian yang menimpa mahasiswa monyet asal Papua di kota peradaban manusia NKRI Jogjakarta maka kami meminta bapak-bapak pimpinan masyarakat monyet Papua agar menyurati dengan resmi Presiden manusia NKRI agar dengan beradab mengirim pulang warga monyet di negeri mereka dan menarik kembali warga manusia NKRI yang ada di negeri para monyet.

Sekian dan terimakasih atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Kami yang bertanda tangan dibawah ini anak-anakmu monyet

Yoris Maran

AnginSelatan.com, Wednesday, July 20, 2016

Sumber Dari: http://www.anginselatan.com/2016/07/surat-untuk-gubernur-monyet.html#ixzz4F0XD9IDg

July 21, 2016 0