Papua New Guinea telah memajukan solusi damai di masa-masa lampau untuk menyelesaikan isu West Papua, tetapi kini PNG sangat terganggu dengan kekerasan yang dilakukan baru-baru ini oleh serangan militer terhadap penduduk sipil keturunan orang Melanesia. Kami punya hubungan bak dengan Indonesia karena mereka sedang membangun menuju demokrasi dan perlakuan baik terhadap orang West papua, tetapi intervensi ini akan mengganggu semuanya dan akan merusak negosiasi yang sudah berlangsung selama ini kalau tidak ada langkah yang diambil.
Intervensi militer hampir pasti terkait dengan ketegangan etnik antar kelompok dan harus diakhiri, untuk memberikan jalan kepada pemerintahan yang demokratis dan untuk sebuah referendum atau otonomi sebagaimana yang baru-baru ini diselenggarakan di Timor Timur.
Kami memohon kepada semua delegasi untuk mendukung upaya-upaya untuk kepada Dewan Hak Asasi Manusia (PBB) dan (kalau isu kehadiran militer ini menjadi isu mengganggu sekali lagi, maka) ke Dewan Keamanan.
Papua New Guinea melihat isu ini secara langsung penting sekali dan percaya bahwa sekarang perlu ada penyelesaian diplomatik sebelum perang sipil menyebar di West Papua.
————–
Papua New Guinea dengan hormat minta delegasi untuk memberhatikan secara khusus kepada dokumen-dokumen berikut :
1. Reports of Indonesion military operations;
2. Allegations of excessive use of force during police operations;
3. Alleged extrajudicial killings during previous Indonesian operations in West Papua
Tanggapan Indonesia:
The Republic of Indonesia mengakui pernyataan Papua New Guinea dan menghargai pendapat mereka.
Akan tetapi wilayah West Papua adalah bagian dari Republik Indonesia; dan Indonesia tidak menambah pasukan militer di provinsi itu;
Perang-perang yang terjadi di sana hanyalah perang-perang suku (Ed – perang di antara orang Papua sendiri karena orang Papua suka dengan perang suku).
Kami mau katakan hal ini sekarang,
“Pemerintah Indonesia tetap berpegang teguh kepada pendapat untuk bergabung dengan Indonesia lewat Referendum yang disebut Penentuan Pendapat Rakyat pada 1969.”
Banyak pembicaraan sedang berlangsung bagaimana menyelenggarakan referendum di dalam West Papua, dan untuk mencari penyelesaian yang demokratis.
———————
Tanggapan Balik PNG: Robert Guba Aisi; Permanent Representative of Papua New Guinea to the United Nations
Penentuan Pendapat Rakyat, sebagaimana telah ditunjukkan dokumentasi Amerika Serikat, tetapi legitimasinya sendiri sudah dipertanyakan berulang-kali, dan setelah berkonsultasi dengan Vanuatu tentang hal ini, ditambah lagi dengan intervensi militer ke West Papua baru-baru ini, membuat kami secara tegas mengadvokasi untuk penarikan pasukan miiter dari West Papua, mengakhiri peperangan dan melakukan suatu investigasi yang benar dan independen tentang status orang Papua di West Papua. Kami percaya bahwa investigasi sebagaimana diusulkan oleh Vanuatu merupakan langkah logis menuju penyelesaian yang legal dan secara politis atas isu West Papua.
Keputusan Internatioanl Court of Justice tentang legalitas Kemerdekaan Kosovi pada Juli 2010 menjadi satu presenden untuks secara angsung mempertimbangkan pengusulan kasus ini ke lembaga dimaksud.
Pembicaraan-pembicaraan tentang West Papua harus dilangsungkan dalam suatu forum yang terbuka, untuk mengizinkan sebuah negosiasi yang bebas dan adil yang akan menghindari kesalahan-kesalahan yang lalu terulang dalam menangani kasus ini. Penentuan Pendapat Rakyat dimaksud hanya melibatkan kurang dari 5% penduduk West Papua waktu itu, yang perlu dipertimbangkan saat ini, mengingat situasi di West Papua membutuhkan perhatian kemanusiaan yang segera.
————————
Tanggapan William Hague, Menlu Inggris:
Foreign Secretary
Saya setuju dengan delegasi Papua bahwa perlu ada investigasi dari PBB. Hak menentukan nasib sendiri harus menjadi presenden di sini, masyarakat West Papua harus diberikan peluang untuk menyampaikan pendapat.
————-
Tanggapan Selandia Baru: Murray McCully, New Zealand Minister of Foreign Affairs and Trade
Pemerintah Selandia Baru berpendapat sama dengan pemerintah Inggris bahwa perlu ada investigasi dari PBB untuk mengurangi ketengan di wilaya itu, dan menyerukankepada pemerintah Papua New Guinea dan pemerintah Indonesia untuk menghindari peningkatan krisis dimaksud.
——————————
Tanggapan Indonesia:
Indonesia akan menghadiri pembicaraan-pembicaraan seperti ini.
Akan tetapi, kami sekarang ini percaya bahwa West Papua harus tetap menjadi bagian dari Republik Indonesia. Saat ini Indonesia tidak akan menarik pasukan militer dari West Papua, karena kami perduli atas penduduk sipil yang tidak bersalah yang perlu perlindungan dari militer kami. Rali-rali kemerdekaan sekarang ini semakin dipenuhi kekerasan, dan keterlibatan militer perlu untuk menjaga keamanan memang berguna untuk sementara waktu dalam waktu singkat, hanya penyelesaian jangka panjang harus dicari sekarang ini.
Kami menghargai pendapat Inggris dan Selandia Baru, dan terimakasih untuk menyampaikan hal ini kepada kami. Kami akan menaati semua aturan PBB yang sudah ada tentang West papua, akan tetapi kami percaya bahwa provinsi ini harus tetap ada di dalam Indonesia. Kami rasa orang West Papua lebh aman (Ed- lebih selamat) kalau mereka tinggal di dalam Indonesia (Ed-artinya kalau mereka merdeka, mereka tidak selamat. Selamat dari apa, atau siapa?”).
——————–
Tanggapan Papua New Guinea: Robert Guba Aisi; Permanent Representative of Papua New Guinea to the United Nations
Intervensi militer di West Papua bukan sebuah solusi. Secara historis, kehadiran militer tidak membawa hasil apa-apa untuk memperbaiki krisis, resikonya justru membakar situasi berakibat kematian di pihak orang West Papua. Kehadiran militer juga penyebab utama krisis kemanusiaan bagi negara-negara tetangga seperti Australia dan Papua New Guinea, karena kami tidak punya sumberdaya untuk pelarian pengungsi berikutnya menyeberang perbatasan.
———————–
Tanggapan dari Fiji: Commodore Frank Bainimarama, CF, MSD, OStJ,
Prime Minister of the Republic of Fiji,
Commander of the Republic of Fiji Military Forces
Laporan berita begitu jelas bagi kami, campurtangan miiter dimulai sebagai tanggapan terhadap protes pro kemerdekaan yang semakin meningkat, jadi tidak secara langsung dilihat sebagai upaya untuk menghindari kemerdekaan. Ini harus dilihat sebagai upaya untuk menghindari kampanye yang semakin dipenuhi kekerasan, walaupun aksi-aksi yang dilakukan tidak direncanakan secara baik.
Fokus sekarang harus diarahkan kepada penanganan (isolasi) demonstrasi yang penuh kekerasan, sementara itu mengizinkan protes-protes secara damai. Ini dapat dilakukan dengan dua cara, pertama dengan mendorong dan melengkapi anggota polisi dan pejabat pemerintah yang berasal dari West Papua untuk bernegosiasi dengan para demonstran secara damai itu, sambil itu menarik pasukan dari wilayah itu untuk menghindari kleim kelompok yang memprotes itu mengatakan tindakan militeristik teradap penduduk sipil
Diskusi keseluruhan harus diarahkan diantara berbagai faksi, dan langkah-langkah normalisasi hukum dan lingkungan yang tertib hukum.
————————
Tanggapan dari Denmark:
Heir Apparent Crown Prince Frederik, elder son of the monarch
Saya berbicara dari perwakilan Denmark untuk PBB dalam diskusi ini. Walaupun saya setuju dengan Menlu Inggris William Hague, orang West Papua harus diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat, sebuah penyampaian suara dengan jalan damai, dan tidak dengan pertumpahan darah. Saya katakan bahwa referendum di dalam West Papua harus diselenggarakan.
Terjemahan: WPMNews Chief Editor
2 September 2010, Sumber: http://itake.se/spcoldwar/index.php?showtopic=19671
Papua Merdeka News 
Perlu diketahui bahwa intervensi ini tidak menghasilkan pembahasan atau tidak diagendakan untuk dibahas, artinya tidak masuk dalam agenda PBB.
Intervensi seperti ini biasa berlangsung jutaan kali dalam berbagai masalah di seluruh dunia. Kebanyakan isu yang di-intervensi mendapat tanggapan berdasarkan kepentingan negara-negara, terutama negara adikuasa.
Sebuah intervensi dari negara memang harus dibalas oleh negara yang diinterensi, tetapi itu tidaklah berdampak kepada agenda PBB.
Tidak berarti isu Papua Merdeka tidak mendapat tempat, yang terpening dalam intervensi ini adalah bahwa masalah ini diangkat oleh negara yang sebangsa dan setanah air. Berbeda dengan intervensi dari Vanuatu atau Nauru, karena apa yang disampaikan itu berasal dari tanah ari sendiri,.
LikeLike
Perlu diketahui bahwa intervensi ini tidak menghasilkan pembahasan atau tidak diagendakan untuk dibahas, artinya tidak masuk dalam agenda PBB.
Intervensi seperti ini biasa berlangsung jutaan kali dalam berbagai masalah di seluruh dunia. Kebanyakan isu yang di-intervensi mendapat tanggapan berdasarkan kepentingan negara-negara, terutama negara adikuasa.
Sebuah intervensi dari negara memang harus dibalas oleh negara yang diinterensi, tetapi itu tidaklah berdampak kepada agenda PBB.
Tidak berarti isu Papua Merdeka tidak mendapat tempat, yang terpening dalam intervensi ini adalah bahwa masalah ini diangkat oleh negara yang sebangsa dan setanah air. Berbeda dengan intervensi dari Vanuatu atau Nauru, karena apa yang disampaikan itu berasal dari tanah ari sendiri,.
LikeLike
Kalau seandainya indonesia memberikan tanggapan tentang West Papua, entah daerah itu aman atau tidak, dan PNG mengatakan hal yang tidak sama dengan yang dikatakan Indonesia, maka orang akan bertanya, “Siapa yang lebih tahu orang Papua dan Tanah Papua?”: Apakah orang indnesia atau orang PNG?
LikeLike
Kalau seandainya indonesia memberikan tanggapan tentang West Papua, entah daerah itu aman atau tidak, dan PNG mengatakan hal yang tidak sama dengan yang dikatakan Indonesia, maka orang akan bertanya, “Siapa yang lebih tahu orang Papua dan Tanah Papua?”: Apakah orang indnesia atau orang PNG?
LikeLike
Penjelasan dan berita dari sumber yang benar tentang perkembanagan papua barat merupakan tindakan yang benar, sehingga ada kesadaran dari rakyat papua sendiri dan pemerintah indonesia bahwa masalah papua barat dapat diselesaikan dengan penyelesaiaan formal atau dengan standar internasional tentang hak-hak dasar, hak asasi manusia, dan prinsip demokrasi, yang benar. tetapi untuk menjami sebuah stabilitas yang ideal dalam penyelesaiaan di papua barat perlu melibatkan PBB mualai dari sekarang. terimakasih.
LikeLike
Penjelasan dan berita dari sumber yang benar tentang perkembanagan papua barat merupakan tindakan yang benar, sehingga ada kesadaran dari rakyat papua sendiri dan pemerintah indonesia bahwa masalah papua barat dapat diselesaikan dengan penyelesaiaan formal atau dengan standar internasional tentang hak-hak dasar, hak asasi manusia, dan prinsip demokrasi, yang benar. tetapi untuk menjami sebuah stabilitas yang ideal dalam penyelesaiaan di papua barat perlu melibatkan PBB mualai dari sekarang. terimakasih.
LikeLike
setiap manusia terlahir ke bumi yang diberikan Tuhan Allah untuk bebas, kebebasan itulah yang bukan hanya dicari oleh orang papua tetapi semua manusia di bumi ini…barangkali seperti itu…tetapi kebebasan yang diingini org Papua adalah Hak, untuk mensejajarkan harkat dan martabat sebagai manusia. setiap bentuk protes dan demonstrasi yang dilakukan adalah makanan yang tiap kali kita saksikan tetapi tidak enak dimakan oleh mereka yang menjadi tujuan demontrasi. tolong kami ya tuhan…dengar keluh kesah kami anak-anak-Mu. We Born to Free.
LikeLike
setiap manusia terlahir ke bumi yang diberikan Tuhan Allah untuk bebas, kebebasan itulah yang bukan hanya dicari oleh orang papua tetapi semua manusia di bumi ini…barangkali seperti itu…tetapi kebebasan yang diingini org Papua adalah Hak, untuk mensejajarkan harkat dan martabat sebagai manusia. setiap bentuk protes dan demonstrasi yang dilakukan adalah makanan yang tiap kali kita saksikan tetapi tidak enak dimakan oleh mereka yang menjadi tujuan demontrasi. tolong kami ya tuhan…dengar keluh kesah kami anak-anak-Mu. We Born to Free.
LikeLike
Kami mengharapkan semua bangsa harus tahu dan mengerti sumber konffil West Papua, karena tanpa kita mengerti sumber persoalan itu sangat bahaya bagi yang mengalami penindasan,kekerasan dan genoside, seperti anggota DPRP yang selama ini berkomentar tanpa dasar dinaikan di meidia lokal Papua, maka kami sebagai bangsa Papua dan orang Pri bumu merasa tidak setuju, karena sebagai wakil rakyat dia komentar untuk kepentingan rakyat bukan semata-semata kepentingan popularitas. Maka kami mohon bapak Yohanes Sumarto berkomentar sesuai dengan situasi masyarakat Papua dan harus mengerti betul persoalan Papua karena anda duduk di DPRP atas nama rakyat Papua bukan atas nama orang Jawa karena anda diangkat oleh rakyat Papua,maka bersuaralah sesuai dengan kehidupan mereka. Oleh karena itu komentar pak dalam media coba berkomentar apa yang dimau oleh rakyat Papua dan bukan apa yang anda mau karena kamu adalah wakil rakyat, maka penderitaan rakyat pak harus berpartisipasi,karena kita sebagai umat Kristiani Allah memberikan tugas khusus untuk menyelamatkan bangsa tertindas karena di dalam penderitaan mereka yang menderita adalah Putra Allah yang kita semba, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Maka kita berkomentar sesuai dengan misi pewartaaan ini pak Sumarta.
LikeLike